se
L IHA
I
M UMU
PEM
PEM
I
HAN
ISI UMUM
M KO
LI
SUARA KPU De
KOMISI
N
2011
PEMILUKADA
Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
mb
er
20
11
Edisi Desember 2011
Prakarsa Pendaftaran Pemilih KPU Lahirkan Rekomendasi
KPU Kota Bogor Gelar Lomba Cerdas Cermat Antar Kader Posyandu
Ketua dan Sekjen KPU RI Resmikan Gedung Baru KPU Kota Solok
PSU Kota Pekanbaru Berjalan Lancar dan Kondusif
KOMISI
Berkaitan dengan persiapan dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, pada 16 Oktober 2011 lalu telah disahkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menggantikan UU Nomor 22 Tahun 2007. Pengesahan regulasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Seleksi (Timsel) anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia (RI) Nomor 33 Tahun 2011 tanggal 2 Desember 2011. Timsel berjumlah 11 (sebelas) orang dan akan bekerja sampai dengan sekitar akhir bulan Februari 2012. Pada masa awal kerja Timsel, terdapat kritikan karena masih adanya unsur pemerintah —dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Ketua dan Wakil Ketua— dalam susunan Timsel. Publik mungkin khawatir apabila keputusan yang dihasilkan nanti kurang/tidak independen/netral dan dapat diintervensi pemerintah. Kekhawatiran ini seyogyanya dilihat sebagai salah satu bentuk masukan yang positif dan motivasi bagi Timsel untuk bekerja dengan baik dan maksimal guna menghasilkan anggota KPU dan Bawaslu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan integritas. Respon terhadap hal tersebut juga disampaikan oleh Prof. Ramlan Surbakti, M.A., P.hD. yang pada intinya menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan dan terkait dengan syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota KPU dan Bawaslu adalah mutlak memiliki keahlian dalam bidang penyelenggaraan Pemilu, independensi dan integritas kepribadian. Berdasarkan Keppres Nomor 33 Tahun 2011, Tim Seleksi bertugas untuk membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU dan Bawaslu yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Timsel akan menetapkan dan menyampaikan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU dan 10 (sepuluh) nama calon anggota Bawaslu kepada Presiden dan selanjutnya Presiden akan mengajukan nama-nama tersebut kepada DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Uji kelayakan dan kepatutan ini, nantinya akan menghasilkan 7 (tujuh) orang anggota KPU dan 5 (lima) orang anggota Bawaslu. Bila semua proses seleksi berjalan dengan lancar, diperkirakan sekitar bulan April 2012 akan terpilih anggota KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu 2014. Seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) Pemilu menaruh harapan besar kepada Timsel untuk dapat menghasilkan nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan integritas sebagai modal awal untuk menyelenggarakan Pemilu dengan sukses dalam rangka menjalankan kedaulatan rakyat dalam kerangka negara demokrasi.
M UMU
LI
I
esuksesan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) —sebagai sebuah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat— setidaknya ditentukan oleh 3 (tiga) hal yaitu proses penyelenggaraan, aturan hukum dan penegakan hukum. Kesuksesan dalam proses penyelenggaraan dapat dilihat, antara lain, dari penyelenggara Pemilu itu sendiri, peserta Pemilunya, bagaimana tahapannya dijalankan, kesiapan anggarannya, kelancaran logistik dan distribusinya, serta pemantau Pemilu.
PEM
K
Pengantar Redaksi
HAN
SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
Pengarah Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A Sri Nuryanti, S.IP, MA Dra. Endang Sulastri, M.Si I Gusti Putu Artha, SP, M.Si Prof. Dr. Ir. Syamsulbahri, MS Dr. H. Abdul Aziz, MA Saut Hamonangan Sirait, M.Th Penanggung Jawab Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si Asrudi Trijono, SH Pemimpin Redaksi Drs. Yosmardin, M.A Editor Senior Nur Syafaat, SE, MM, Drs. Faisal Siagian M.Si. Editor Sahruni H.R, SS, M.Si, Eddy Purwanto SH, Dra. Titik PW MP, Andy Firmanda, Dra. Hendrika Ferdinandus, Kadar Setyawan, Andy Prasetyo. Reporter Didi, Satrio, Rita, Dewi, Khaerul Anam, Ika Prasetya, Catursari, Reni Rinjani. Fotografer Dodi H, Sapto. Designer Grafis Arif Priyo. Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati, Teddy Irawan. Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 www.kpu.go.id
2
Daftar Isi
4 Fokus Utama
Prakarsa Pendaftaran Pemilih KPU Lahirkan Rekomendasi
5 Fokus Utama
Rakor Divisi Hukum KPU dan KPU Provinsi: Kajian Terhadap UU Penyelenggara Pemilu
8 News
Ketua KPU Lantik Robert Randy Sebagai Anggota KPU Kepulauan Bangka Belitung
Pengantar Redaksi................................ 02 Daftar Isi.................................................. 03 News......................................................... 7-9 Seputar Pemilukada.............................. 10-12 Berita Dalam Gambar........................... 12
11 Seputar Pemilukada
Masyarakat Kabupaten Batang Pilih Pemimpin Masa Depan 3
Fokus
Utama
Ketua KPU, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA; Anggota KPU, Sri Nuryanti; Prof. Ramlan Surbakti, Hasyim Ashari, dan Kepala Biro Perencanaan KPU, Moyong Hariyanto dalam Konferensi Pertengahan yang digelar di Jakarta. (Foto: dodi/Hupmas)
P
Prakarsa Pendaftaran Pemilih KPU Lahirkan Rekomendasi Tahap Awal
rakarsa Pendaftaran Pemilih KPU, dalam Konferensi Pertengahan yang digelar di Jakarta, Kamis (15/12), mengeluarkan rekomendasi tahap awal terkait sistem pendaftaran pemilih yang akan diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Rekomendasi tersebut mencakup beberapa hal, seperti prinsip-prinsip pendaftaran pemilih; kriteria dasar daftar pemilih; metode pemutakhiran; sumber data; koordinasi antar lembaga; mekanisme penyusunan data pemilih; pemutakhiran dan publikasi data pemilih; pengorganisasian kerja; pengaturan waktu; teknologi dan sistem informasi; DPS dan DPT online; serta sistem anggaran. Dalam konferensi itu, hadir Ketua KPU, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA; Anggota KPU, Sri Nuryanti; Kepala Biro Perencanaan KPU, Moyong Hariyanto; serta Prof. Ramlan Surbakti, Arif Wibowo (DPR RI), dan Hasyim Ashari, sebagai narasumber. Ketua KPU dalam sambutannya mengatakan, dalam Pemilu diakui
4
adanya hak pilih secara universal. Pemilu merupakan pelembagaan partisipasi dalam menggunakan hak pilih. ”Hak pilih memenuhi karakter demokrasi apabila memiliki 4 (empat) prinsip, yakni umum (universal), setara (equal), rahasia (secret), dan langsung (direct). Salah satu masalah utama yang masih muncul dalam setiap penyelenggaraan Pemilu adalah mengenai daftar pemilih”, ulas Hafiz Anshary. Dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2014, KPU berprakarsa untuk meninjau dan merevisi metode pendaftaran pemilih di Indonesia, melalui program Prakarsa Pendaftaran Pemilih KPU. Untuk memperkuat daftar pemilih sebelum Pemilu 2014, KPU berupaya mengembangkan dan menerapkan sistem pendaftaran pemilih 2012 yang baru. ”Walaupun telah lahir UndangUndang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tapi KPU periode sekarang tetap berusaha untuk mempersiapkan Pemilu 2014”, tambah Hafiz. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
secara publik meluncurkan “Prakarsa Pendaftaran Pemilih KPU” pada 18 Agustus 2011 sebagai upaya terintegrasi dalam rangka memperbaiki administrasi pemilihan umum. Prakarsa ini dibentuk untuk membahas dan merevisi metode pendaftaran pemilih di Indonesia, dengan tujuan akhir berupa rampungnya penyusunan sebuah rencana pendaftaran pemilih yang baru bagi Indonesia. “Program ini dirancang dalam kerangka KPU sebagai lembaga yang tetap dan berkelanjutan. Jadi bagi kami, KPU adalah satu kesatuan yang utuh, dari Pemilu ke Pemilu berikutnya”, tandas Hafiz. “Saya berharap, program ini mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak, baik dari pemerintah, partai politik, maupun masyarakat pemilih. Dukungan tersebut sangat bermakna bagi KPU dalam upaya menyediakan sistem dan metode baru pendaftaran pemilih yang memenuhi kriteria komprehensif, akurat, dan mutakhir”, pungkas Hafiz Anshary. (dd) Suara KPU Edisi Desember 2011
Fokus
Utama
Suasana Rapat Koordinasi dalam rangka melakukan kajian terhadap beberapa permasalahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. (Foto: dodi/Hupmas)
Rakor Divisi Hukum KPU dan KPU Provinsi: Kajian Terhadap UU Penyelenggara Pemilu
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (20/12) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk melakukan kajian terhadap beberapa permasalahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Rakor dilaksanakan di ruang sidang utama Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta, dan mengundang Anggota KPU yang membidangi Divisi Hukum dari 33 KPU provinsi seIndonesia. Rakor dipimpin oleh Anggota KPU RI, Prof. Samsulbahri, didampingi oleh Wakil Sekretaris Jenderal KPU, Asrudi Triono; Kepala Biro Hukum KPU, Nanik Suwarti; dan Wakil Kepala Biro Hukum KPU, Teuku Saiful Bahri; Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU, Supriatna; serta para pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Beberapa topik dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 yang menjadi kajian dalam rakor tersebut, antara lain, pemahaman pengunduran diri dari Suara KPU Edisi Desember 2011
keanggotaan partai politik, jabatan politik , jabatan di pemerintahan, dan BUMN/BUMD pada saat mendaftar sebagai calon Anggota KPU (Pasal 11 huruf i); tugas dan wewenang KPU dalam menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu, setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah (Pasal 8 ayat (1) huruf c, Pasal 8 ayat (2) huruf c, dan Pasal 8 ayat (3) huruf a). Hal lainnya adalah terkait kewajiban bagi anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan diberhentikan dengan tidak hormat untuk mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang diterima, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3); syarat untuk menjadi calon anggota KPU, yakni tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu (Pasal 85 huruf m); serta keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mengharuskan adanya 1 (satu)
orang utusan dari masing-masing partai politik yang ada di DPR (Pasal 109 ayat (4) huruf c). Selain itu, rakor juga membahas mengenai pengurangan masa keanggotaan KPU, yang berakhir sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota KPU yang baru (Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2)); serta perbedaan persyaratan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik antara anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota (Pasal 11 huruf i) dengan syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, yakni tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rakor akan berlangsung hingga sore hari, dan diisi dengan diskusi oleh seluruh peserta serta penyusunan naskah akademis terkait pembahasan topik-topik tersebut. Naskah akademis yang akan disusun merupakan kajian hukum yang dilakukan oleh KPU secara komparatif terhadap Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011. (dd)
5
Fokus
Utama
Timsel Calon Anggota KPU Telah Terbentuk
T
im Seleksi (Timsel) untuk menetapkan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah terbentuk dengan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2011 tertanggal 2 Desember 2011. Timsel tersebut terdiri dari sebelas orang anggota, yakni: 1. Gamawan Fauzi (Ketua merangkap anggota); 2. Amir Syamsuddin (Wakil Ketua merangkap anggota); 3. A. Tanribali L. (Sekretaris merangkap anggota); 4. Prof. Dr. Azyumardi Azra (anggota); 5. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. (anggota); 6. Anis Baswedan, Ph.D (anggota); 7. Prof. Dr. Pratikno (anggota); 8. Prof. Ramlan Surbakti, MA. Ph.D (anggota); 9. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si (anggota); 10. Dr. R. Siti Zuhro, MA (anggota); 11. Dr. Imam Prasodjo, MA (anggota); Timsel bertugas membantu Presiden untuk menetapkan calon Anggota KPU yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah: a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU pada media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
b. Menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU; c. Melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU; d. Mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU; e. Melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilihan Umum; f. Melakukan tes kesehatan; g. Melakukan serangkaian tes psikologi; h. Mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat; i. Melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; j. Menetapkan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU dalam rapat pleno; k. Menyampaikan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada Presiden. Timsel dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden, dan dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Tim ini mulai bekerja sejak ditetapkannya Keppres, sampai dengan disahkannya anggota KPU terpilih.
Ramlan Surbakti: Ketua Dan Wakil Ketua Timsel Tak Ikut Ambil Keputusan Salah seorang anggota Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU dan Bawaslu, Prof. Ramlan Surbakti, mengatakan, Ketua dan Wakil Ketua Timsel, tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Ketua Timsel adalah Gamawan Fauzi (Menteri Dalam Negeri), sedangkan Wakil Timsel adalah Amir Syamsuddin (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Hal ini karena menanggapi sorotan masyarkat yang mengganggap bahwa timsel tidak akan berkerja secara netral karena ketua dan wakil ketua berasal dari perwakilan pemerintah. “Pada Rapat pertama, kami meminta kepada keduanya (Ketua dan Wakil Ketua Timsel-red) untuk tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Dan mereka setuju. Keduanya juga jarang ikut rapat, kalaupun ikut sifatnya hanya supporting saja. Pengambilan keputusan sepenuhnya ada pada kami,” tandas Ramlan saat ditemui pada acara Konferensi Pertengahan Prakarsa Pendaftaran Pemilih KPU, Kamis (15/11), di Jakarta. Hal tersebut, menurut Ramlan, adalah untuk menjaga indepensi Timsel. “Nggak ada artinya tim ini sudah bekerja keras, tapi persepsi publik malah akan buruk terhadap tim ini. Persepsi publik mengenai proses kerja dan hasil kerja tim ini sangat penting,” ujarnya. Terkait dengan calon anggota KPU yang akan diseleksinya, Ramlan menekankan tiga persyaratan mutlak yang harus dapat dipenuhi. Ketiga syarat itu adalah, keahlian dalam bidang penyelenggaraan Pemilu, independensi, dan integritas kepribadian. “Tiga hal itu yang akan kami jadikan sebagai pegangan, di samping persyaratanpersyaratan lain yang telah ditentukan oleh Timsel. Independensi merupakan salah satu kriteria yang akan dicek oleh Timsel melalui berbagai metode, sehingga nantinya yang tampil adalah orang-orang independen dan memiliki integritas. Integritas artinya, jujur, kata dan perbuatan harus sesuai,” pungkas Ramlan. (dd)
6
Ramlan Surbakti
Suara KPU Edisi Desember 2011
News
Pelantikan Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta
Suasana penandatanganan berita acara pelantikan. (foto: ie’am/hupmas)
S
ekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si. Rabu (28/12) melantik Drs. H. Achmadi, MM sebagai Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta di Gedung Praja Gambir Jl. Budi Kemuliaan No. 12, Jakarta Pusat. Pelantikan dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta; Sekda DKI Jakarta Fadjar Panjaitan; Kepala Disdukcapil; Kepala Badan Kesbangpol; Kepala BKD; Inspektur; serta jajaran Pejabat eselon III, IV di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta dan Sekretariat KPU Kota Administratif se-DKI Jakarta. Drs. H. Achmadi, MM dilantik sebagai Sekretaris Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Sekjen KPU Nomor 567/Kpts/Setjen/Tahun 2011 yang telah ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta. Ia menggantikan pejabat lama, Tony Budiono, SH. yang telah purnatugas. Pelantikan dimaksudkan untuk mengisi kekosongan pejabat yang telah kosong selama 4 bulan, serta menghindari potensi stagnasi organisasi dan kesenjangan operasional dalam pelaksanaan tugas-tugas agar tetap berjalan. Hal tersebut adalah bagian dari kehidupan berorganisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan di KPU. Suara KPU Edisi Desember 2011
Sekjen KPU dalam pidatonya mengatakan, Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta yang baru akan mendapatkan tugas berat karena sebentar lagi akan ada hajatan besar untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012. Disamping itu, mempersiapkan penataan personil sebagaimana diamanatkan pasal 56 ayat (2) UU 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa Pegawai KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/ Kota berada dalam satu kesatuan manajamen kepegawaian, artinya semua pegawai KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota berada di bawah pengendalian Sekretariat Jenderal KPU dan bukan pegawai dari Lembaga/ Kementrian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Pegawai Pemerintah Daerah. Sebagai implikasi dari ketentuan tersebut maka pegawai yang selama ini dipekerjakan di KPU memerlukan proses alih status dengan terlebih dahulu memberikan penawaran untuk memilih sebagaimana diamanatkan pasal 133. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota saat ini sebanyak 11.110 Pegawai, (terdiri dari 6.398 PNS dipekerjakan dan 4.712 PNS Organik). Selain itu Sekretaris KPU Provinsi memiliki wewenang dalam pengelolaan anggaran, yakni sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA), yang harus segera menetapkan PPK, bendaharawan, pejabat penandatangan SPM, pengelola keuangan dan pejabat panitia pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, Sekjen mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun 2010, KPU telah memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), Sekjen berharap untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam tata kelola keuangan sehingga dalam pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun 2011 ini KPU nantinya bisa naik kelas lagi mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Ia mengharapkan agar Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta yang baru dilantik memiliki semangat untuk mewujudkan organisasi KPU yang semakin baik, dan membawa perubahan ke arah yang lebih positif, bekerja dengan profesional, jujur, cermat serta sensitif dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Setelah acara pelantikan, Sekjen KPU juga memberikan pengarahan kepada pegawai organik yang ada di KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota Jakarta Pusat, Timur, Barat, Selatan, Utara serta Kabupaten Kepulauan Seribu. Dalam pengarahan tersebut Sekjen KPU menekankan tentang penguatan kelembagaan dan disiplin PNS. (tdy)
7
News
Ketua KPU RI, Prof. H.A. Hafiz Anshary AZ, MA, Selasa (6/12) melantik Robert Randy Wandra, S.IP, sebagai anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Gedung KPU Jl. Imam Bonjol, Nomor 29 Jakarta. (Foto: dodi/Hupmas)
Ketua KPU Lantik Robert Randy Sebagai Anggota KPU Kepulauan Bangka Belitung
K
etua KPU RI, Prof. H.A. Hafiz Anshary AZ, MA, Selasa (6/12) melantik Robert Randy Wandra, S.IP, sebagai anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Robert dilantik berdasarkan Keputusan KPU Nomor 133/Kpts/KPU/TAHUN 2011 tentang Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 30 November 2011, menggantikan Djamilah Mahari, SH. Dalam sambutannya, Ketua KPU yang didampingi oleh Anggota KPU, Endang Sulastri mengatakan, pelantikan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. “Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, berhalangan tetap lainnya atau diberhentikan dengan tidak hormat. Sedangkan pada Ayat (5) huruf b penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti dilakukan dengan ketentuan Anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon Anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU. Hafiz Anshary berharap, anggota KPU yang baru dilantik dapat meningkatkan kinerja KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selama ini sudah baik kinerjanya.
8
”Saya harapkan Saudara dapat menjalankan tugas bahu membahu dengan Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Paculah kinerja Saudara, sehingga Saudara dapat mengejar “ketertinggalan” terutama dari sudut pengalaman dari rekan-rekan yang lain. Dalam melaksanakan tugas, diantaranya Pemilu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, senantiasa tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan kode etik pelaksana Pemilu serta memelihara kemandirian institusi,” tandas Hafiz. Ia juga berpesan kepada anggota KPU yang baru dilantik agar segera melakukan konsolidasi internal di lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga kegiatan yang hendak dilaksanakan bisa berjalan secara sinergi antara Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan para Anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; melakukan pembelajaran secara komprehensif terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, Pemilu Gubernur dan Pemilu Bupati/ Walikota di wilayahnya; serta menyikapi setiap kritik dan saran yang bersifat membangun secara positif, dan sebaliknya sebaliknya, terhadap kritik yang sifatnya tidak sehat, dapat bersikap wajar dan hati yang dingin, serta penuh kesabaran. “Saya ucapkan selamat kepada Saudara yang baru dilantik sebagai Anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan tugas”, ujar Hafiz Anshary mengakhiri pidatonya. (dd) Suara KPU Edisi Desember 2011
News
K
amis (24/11), KPU Kota Solok, Sumatera Barat diliputi rasa suka cita. Gedung megah yang bernuansa warna cokelat muda/krem yang menjadi kebanggaan penyelenggara pemilu di Kota Solok itu akhirnya diresmikan. Gedung yang terletak di Jl. Tembok Raya, Kelurahan Nan Balimo, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok ini tampak meriah dengan kehadiran para pejabat, baik dari tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Acara yang digelar adalah ”Sosialisasi Pendidikan Politik Masyarakat dan Peresmian Kantor KPU Kota Solok”. Hadir dalam acara tersebut, Ketua KPU, Prof. H.A. Hafiz Anshary AZ, MA; Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Suripto Bambang Setyadi; Walikota Solok, Irzal Illyas dt. Lawik Basa; Ketua DRPD Kota Solok, Yutriscan; Muspida Kota Solok; Wakil Walikota Solok, Sekretaris Daerah, Suryadi Nurdal; Kepala SKPD; Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Marzul Very; Sekretaris KPU Propinsi Sumatera Barat, Hendrinal; Ketua, Sekretaris, dan Anggota
Ketua KPU, Prof. H.A. Hafiz Anshary AZ, MA menandatangani prasasti dalam peresmian Gedung KPU Kota Solok, Sumatera Barat. (Foto: KPU Kota Solok)
Ketua dan Sekjen KPU RI Resmikan Gedung Baru KPU Kota Solok KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat; Camat; Lurah; Mantan PPK dan PPS; seluruh Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Ormas, KNPI, Mahasiswa dan Pelajar, tokoh masyarakat di Kota Solok; serta undangan lainnya. Ketua KPU, Prof. H.A. Hafiz Anshary AZ, MA, dalam sambutannya menyatakan, wilayah kerja KPU mencakup seluruh wilayah NKRI yang meliputi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang bersifat hierarkis, sehingga keberadaan KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/ Kota merupakan perangkat KPU-RI yang senantiasa harus sejalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. ”Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun. Ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan gedung yang ditempatinya. Akan sulit bagi KPU untuk menunjukkan kemandiriannya apabila gedung yang ditempati bukan milik sendiri atau pinjam pakai dan sewa. Hal ini menunjukkan masih adanya ketergantungan pihak lain yang sewaktu-waktu dapat mengganggu kemandirian KPU. Untuk itu, KPU memandang penting pembangunan gedung kantor KPU ini”, terang Hafiz. ”Dengan telah terwujudnya gedung KPU Kota Solok ini, kita patut berbangga karena pembangunan ini diperoleh melalui perjuangan yang cukup panjang dan usaha yang tak kenal putus asa. Kita harus selalu menjaga dan memelihara gedung ini dengan sebaikbaiknya”, sambung Hafiz. Sementara itu, Walikota Solok, Irzal Illyas, menyatakan bahwa, pihaknya telah membantu melalui lahan hibah dan akan terus membantu KPU Kota Solok dalam Suara KPU Edisi Desember 2011
penyelesaian dan penyempurnaan gedung Kantor KPU Kota Solok dan Aula/ruang pertemuan pada APBD Kota Solok tahun 2012. “Sejalan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, diharapkan KPU Kota Solok sudah dapat mempersiapkan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 mendatang yang akan diawali dengan tahapan pemutakhiran data pemilih dan verifikasi partai politik 24 bulan sebelum hari H, atau sekitar bulan April 2012,” tandas Irzal. Ketua KPU Kota Solok, Amnasmen, menceritakan, Kantor KPU Kota Solok yang pertama berada tidak jauh dari gedung baru ini, yaitu lebih kurang berjarak 2 km dan merupakan eks. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemda Kota Solok. Karena pada saat itu kantor tersebut masih dianggap jauh letaknya dan kurang memperlancar aktifitas para stake holder yang berurusan dengan KPU Kota Solok. Atas permintaan KPU Kota Solok, Pemda Kota Solok meminjamkan tempat yaitu bekas Gedung Kesenian yang terletak di Kelurahan Aro IV Korong. “Meskipun sangat sederhana, hal itu tidak mengurangi semangat dan komitmen kami untuk bekerja. Dan dari situlah proses panjang tugas-tugas Pemilu dan demokrasi kami lakukan. Saya berharap, kantor yang baru ini akan menciptakan suasana dan semangat baru untuk bisa lebih baik melayani peserta pemilu, masyarakat, pemilih, maupun parpol. Dengan semangat konstitusi bisa mendorong demokrasi yang lebih baik”, ujar Amnasmen. (BS/red)
9
Seputar
Pemilukada
PSU Kota Pekanbaru Berjalan Lancar dan Kondusif
Anggota KPU-RI, Saut H. Sirait, M.Th tampak sedang memberikan pengarahan kepada KPPS di TPS setempat. (Foto: Arif/Hupmas)
P
emungutan Suara Ulang (PSU) Kota Pekanbaru akhirnya berhasil dilaksanakan dengan lancar dan kondusif oleh KPU Kota Pekanbaru, Rabu (21/12). PSU yang lebih dikenal dengan sebutan “coblos ulang” ini diselenggarakan untuk menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan KPU Kota Pekanbaru untuk memperpanjang pelaksanaan putusan sela MK Nomor 63/PHPU.D-IX/2011. PSU dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 523.633 pemilih ini dimulai pukul 07.00 WIB. PSU ini akan menentukan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2012-2017 yang diperebutkan oleh dua pasangan calon, yaitu Firdaus-Ayat Cahyadi dan Septina Primawati-Erizal Muluk. Hampir seluruh kegiatan perkantoran dan bisnis di Kota Pekanbaru berhenti sejenak, karena hari PSU ini hari yang diliburkan. Sehingga keramaian lebih tampak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 1.250 TPS di 12 kecamatan se-Kota Pekanbaru. Menurut Ketua KPU Kota Pekanbaru, Tengku Rafizal AR S.Sos M.Si,
10
dalam rangka PSU ini pihaknya telah melakukan sosialisasi yang menyeluruh ke masyarakat, dengan harapan masyarakat Kota Pekanbaru bisa menyukseskan PSU ini. “Dalam menyongsong PSU ini kami telah membuat berbagai bahan sosialisasi seperti poster dan stiker, kemudian spanduk-spanduk yang dipasang di setiap kantor kelurahan dan kecamatan, kemudian baliho besar di delapan titik strategis yang mudah dilihat masyarakat, kemudian di media elektronik kami juga sosialisasi melalui RRI, dan di Riau TV”, papar Tengku Rafizal. Dalam kesempatan tersebut, Anggota KPU-RI, Saut H. Sirait, M.Th bersama jajaran Komisioner KPU Kota Pekanbaru dan KPU Provinsi Riau melakukan monitoring dan supervisi langsung ke TPS. “Saya datang ke Pekanbaru ini untuk supervisi langsung, dalam rangka menjalankan amar putusan MK”, ujar Saut Sirait kepada wartawan media lokal yang mewawancarainya saat melakukan kunjungan di TPS. Dalam amar putusan MK tersebut, MK meminta kepada KPU-RI, Bawaslu, dan KPU Provinsi Riau diminta untuk ikut mengawasi pelaksanaan PSU Kota Pekanbaru ini.
Pengawasan amar putusan MK ini dilaksanakan oleh Saut Sirait dengan mengunjungi beberapa TPS, sekretariat PPS, dan kantor KPU Kota Pekanbaru. “Harapan saya, PSU ini bisa berjalan lancar, saya di TPS selalu bertanya kepada saksi-saksi, saya tidak berpendapat, tetapi saya hanya menyerap dari pendapat para saksi ini, apakah ada diskriminasi, ada kecurigaan, kalau mereka bilang tidak ada masalah, ya bagus kan”, ujar Saut Sirait yang terus dikerubungi wartawan di setiap TPS yang dikunjunginya. “Hasil PSU ini akan dilaporkan ke MK, karena ini merupakan putusan sela, sehingga hakimnya nanti MK, dan MK yang akan memutuskan pasangan calon terpilih”, sambung Saut Sirait. Anggota KPU-RI, Saut H. Sirait, M.Th juga melakukan supervisi langsung ke TPS 06 Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya, dimana di TPS 06 tersebut terjadi kesalahan teknis sehingga surat suara nyasar ke TPS 09, yang masih di wilayah Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya. Terkait permasalahan tersebut, Saut Sirait bersama Ketua KPU Kota Pekanbaru langsung berkoordinasi dengan Panwaslu dan saksi-saksi calon, dengan membuat berita acara, sehingga pelaksanaan pemungutan suara di TPS 06 tetap bisa dilaksanakan, meskipun dengan batas waktu yang dimundurkan 3 jam. Hasil perolehan suara sementara berdasarkan rapat pleno di PPK di 12 kecamatan se-Kota Pekanbaru, pasangan Firdaus-Ayat Cahyadi unggul dengan perolehan suara diatas 60% suara. Namun hasil terakhir akan ditentukan dalam rapat pleno KPU Kota Pekanbaru pada tanggal 27 Desember 2011. Rapat pleno tersebut akan dihadiri oleh seluruh anggota PPK, PPS, Panwaslu, KPU Provinsi Riau, KPU-RI, DPRD Kota Pekanbaru, DPRD Provinsi Riau, unsur muspida, dan pasangan calon. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2011, hasil rekapitulasi perolehan suara ini akan dilaporkan ke MK. (Arf) Suara KPU Edisi Desember 2011
Seputar
Pemilukada
Masyarakat Kabupaten Batang Memilih Pemimpin Masa Depan
M
asyarakat Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Minggu (11/12) melaksanakan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Batang periode 2012 - 2017. Kabupaten yang terletak di jalur Pantura (Pantai Utara) ini mempunyai 15 Kecamatan yang tersebar di seluruh daerah Batang. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Pekalongan ini mempunyai 1.552 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 567.960 (Perempuan 282.197 dan Laki-laki 285.763). Pemilukada Kabupaten Batang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon (paslon), yaitu, paslon nomor urut 1 (satu) Yoyok Riyo Sudibyo – H. Soetadi, SH. MM (Partai Golkar, PPP, PAN, PDP, PPRN, PKNU, Partai Pelopor, Partai Barisan Nasional, PBR, PNI Marhaenisme, Partai Republik Nusantara, Partai Demokrat); paslon nomor urut 2 (dua) Hj. Susi Iriani – Dr.Lafran Pancaputranto Sp.OG (PDIP); dan paslon nomor urut 3 (tiga) H. Dhedy Irawan, SE-Mujarwo SE (PKB, Partai Hanura, Partai Gerindra, PKS, dan PKPB). Para pemilih terlihat sangat antusias menggunakan hak pilihnya, hal itu terlihat di beberapa TPS diantaranya TPS 07 Desa Kauman Kecamatan Batang; TPS 01 Desa Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang; TPS 02 Desa Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang; TPS 22 Desa Kauman Kecamatan Batang; dan TPS 05 Desa Rowobelang Kecamatan Batang yang merupakan TPS khusus lembaga pemasyarakatan (LP). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang juga mengakomodir pemilih yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Batang, dimana pemungutan suaranya dilakukan oleh TPS yang terdekat dengan RSUD diantaranya TPS 6, TPS 8 dan TPS 10 Desa Kauman Kecamatan Batang. Pelaksanaan Suara KPU Edisi Desember 2011
pemungutan suara di RSUD tersebut dilakukan mulai pukul 12.00 dan berakhir pukul 13.00. Pelaksanaannya di ikuti oleh beberapa saksi paslon, dan Pantia Pengawas Pemilu Lapangan (Panwaslulap). Total 54 pemilih yang sedang sakit menggunakan hak pilihnya. Sesuatu yang unik terlihat di TPS 09 Desa Pandansari Kecamatan Warung Asem, dimana Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berada di TPS tersebut keseluruhannya adalah perempuan yang menggunakan baju kebaya khas Jawa, terlihat juga maskot Hanoman (Hanoman adalah tokoh dalam wiracarita Ramayana yang paling terkenal-red) yang ikut menyemarakan Pemilukada di TPS tersebut. Pemungutan suara yang dimonitori langsung oleh Anggota KPU Drs. Endang Sulastri, M.Si, ini berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Endang juga berharap seluruh proses Pemilukada di Kabupaten Batang dapat berjalan dengan suasana yang kondusif. “Saya doakan semoga seluruh proses pemilukada ini dapat berjalan dengan aman dan tertib”, tambah Endang. Dalam melakukan penghitungan cepat, KPU Kabupaten Batang menggunakan teknologi short massage service (SMS), KPPS awalnya diharuskan meregistrasi nomor telepon mereka ke nomor telepon yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Batang. Setelah penghitungan di masing-masing KPPS selesai mereka langsung mengirim hasil tersebut kepada KPU Kabupaten Batang, sehingga diperoleh hasil masing-masing pasangan calon. KPU Kabupaten Batang masih menunggu perhitungan manual yang akan dilakukan 2-3 hari kemudian, setelah Pemilukada berlangsung. Rekapitulasi penghitungan suara manual di tingkat kecamatan dilakukan tanggal 12-15 Desember 2011, di tingkat kabupaten tanggal 16-18 Desember 2011, dan Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji bupati-wakil bupati terpilih akan dilaksanakan paling lambat tanggal 13 Februari 2012. (wwn/ook)
11
Seputar
Pemilukada
Anggota KPU, Endang Sulastri menerima kunjungan KPU Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), dalam rangka mendiskusikan tahapan, program, anggaran, dan jadwal Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur di provinsi tersebut. (Foto: Dodi/Hupmas)
K
KPU RI Terima Kunjungan KPU Kalbar, Diskusikan Tahapan Pemilukada
omisi Pemilihan Umum (KPU) RI Kamis (22/12), menerima kunjungan KPU Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), untuk mendiskusikan tahapan, program, anggaran, dan jadwal Pemilu GubernurWakil Gubernur di provinsi tersebut. Anggota KPU, Endang Sulastri, yang merupakan Koordinator Wilayah (Korwil) Povinsi Kalbar, menerima rombongan berjumlah 10 (sepuluh) orang itu, didampingi oleh Wakil Kepala Biro Teknis Hupmas, Supriatna; Kepala Bagian Teknis, Nur Syafa’at; Kepala Bagian Partisipasi Masyarakat, Faisal Siagian; Kepala Bagian di Biro Hukum, Achmad Fayumi; serta para pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Dalam laporan yang disampaikan
Berita Dalam
Endang juga menjelaskan, yang berhak untuk menyelenggarakan Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur, termasuk menyusun tahapan, program, anggaran, dan jadwal adalah KPU provinsi. “Pemilukada merupakan ranah KPU provinsi. KPU Pusat hanya melakukan monitoring dan supervisi, serta menyusun regulasi”, tandasnya. KPU Provinsi Kalbar, dalam kunjungan itu, dipimpin oleh Ketuanya, AR. Muzammil, lengkap dengan seluruh anggotanya, Umi Rifdiawati (Divisi Hukum); Sofiati (Divisi Hubungan Antar Lembaga); Delfinus (Divisi Keuangan); Muhammad Isa (Divisi Sosialisasi); Sekretaris KPU Kalbar, Moses Ahie; Kepala Bagian Umum, Firman Hutabalian; serta 3 (tiga) orang staf Sekretariat Provinsi. (dd)
Gambar
Audiensi Komisi I DPRD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung di KPU-RI (28 Desember 2011) 12 12
oleh Ketua KPU Provinsi Kalbar, AR. Muzammil, Pemilukada GubernurWakil Gubernur Kalbar direncanakan akan dilaksanakan pada 20 September 2012. “Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Kalbar jatuh pada 14 Januari 2013, makanya kami merencanakan hari pemungutan suara pada 20 September 2012 (putaran I), dan 8 November 2012 (putaran II)”, urai Muzammil. Endang Sulastri memberikan apresiasi atas kunjungan kerja KPU Kalbar. “Kita berikan apresiasi kepada KPU Kalbar, yang telah datang ke KPU, melaporkan persiapan Pemilukada, dan telah menyusun draft tahapan, program, anggaran, dan jadwal Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur di provinsi Kalbar”, pujinya.
KPU Terima (Lagi) Dewan PAS Malayasia (21 Desember 2011)
Lomba cerdas cermat antar kader Posyandu di Bogor (28 Desember 2011) Suara KPU Edisi Desember 2011
