:n o
TIM ADVOKASI KPU KOTA SORONG
'
Jl. Panglima Polim IV No. 47 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan o
HP. 085244007700 Email: denny.yapari@gmail,com o
fiiiMiiiiiimiiiHvniiiHimmiiiiiiNitiiiitHiiiiHiiiHiiiviimmfmmmM
o Jakarta, 16 Maret 2017
o
•o
Hal:
Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 7/PHP.KOT-XV/2017 yang
i
' c
dimohonkan oleh Pemohon, atas nama Amos Lukas Watery, S.H.. dan Hj.
'r
Noorjannah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017.
o (" r
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
llari
Jakarta Pusat
langgal : ^ Jam
(
; c
. .^
,
• ^0 '<£• UJfj;
Yang bertandatangan di bawah ini: f,
Nama
Aser Y. Rumanasen, S.Sos
Jabatan
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong
Alamat Kantor
Jalan Sorong-Makbon Km. 12, Kota Sorong. Papua Barat
Nomor Telepon
(0951)331186
bertindak untuk dan berdasarkan
Surat
atas Kuasa
nama Khusus
Komisi
Pemilihan
Nomor
Umum
Kota
Sorong,
121/KPU.032.436678/111/2017
tertanggal 14 Maret 2017 dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:
1.
Denny Yapari, S.T., S.H., M.H.
2.
AM Nurdin, S.H., S.T.
3.
Budi Rahman, S.H.
4.
Arif Effendt, S.H.
para Advokat. kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong. yang memilih domisili
hukum di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Fax. 021-7395993, nomor handphone 085244007700, email:
[email protected]. baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
o
r
C
Selanjutnya disebut sebagai
TERMOHON.
Dalam ha) ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 7/PHP.KOT-
XV/2017 yang diajukan oleh Pemohon Amos Lukas Watory, S.H., dan Hj. Noorjannah, dalam hal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong, r-
^
sebagai berikut:
O
n
o
I.
DALAM EKSEPSI
A.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili.
©
Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak benwenang memeriksa.
@
mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2017 dengan alasan sebagai berikut:
Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3). Undang-Undang Nomor
C
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
rv
Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.
V.
( .
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas kewenangan Mahkamah adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. sedangkan dalam perkara ini yang mengajukan permohonan
^
adalah BAKAL PASANGAN CALON sehingga permohonannya Komisi
meskipun perihal daiam
disebutkan mengenai permohonan Pembatalan Keputusan
Pemilihan
Umum
Kota
Sorong
Nomor:
07/Kpts/KPU^
032.436678/11/2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong
Tahun 2017, tertanggal 23 Pebruari 2017 (Bukti TD.3-002). namun seiuruh keberatan-keberatan yang diuraikan pada dalil permohonan substansinya t
• rmADVOKASI KPl' KOTA SOROXC
o
a
'
n
P
adalah mengenai tidak diloloskannya diri Pemohon sebagai Pasangan Calon
p
Perseorangan.
(:
Pemohon juga secara tegas telah mengaku sebagai Bakal Pasangan Calon.
C'
sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan a quo Bagian II. Kedudukan
O
Hukum {Legal Standing) Pemohon paragraf ke-1 Halaman 2. dan angka 9
Q
Halaman 5. serta Pengakuan Pemohon di depan Persidangan Mahkamah
O
Konstitusi tanggal 16 Maret 2017. Hal ini diperkuat lagi dalam petitum Permohonan a quo yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar
•Q memerintahkan Termohon melakukan verifikasl administrasi dan verifikasi
O
faktual ulang terhadap dukungan Pasangan calon Amos Lukas. SH. Dan Hj.
(5
Noorjannah dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Q
Papua Barat atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
O
Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU 1/2015 yang telah dirubah dengan
UU 8/2015 dan telah dirubah lagi dengan UU 10/2016 (selanjutnya disebut UU
O
1/2015 beserta perubahannya) juncto Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b PMK 2/2016 beserta perubahannya. yang mengatur pembatasan Pemohon hanya Peserta Pemilihan dan Pemantau Pemilihan dalam mengajukan permohonan perselisihan perotehan suara hasil pemilihan, maka mohon
kepada Mahkamah untuk menyatakan tidak berwenang mengadili. memeriksa dan memutus perkara ini.
B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)
(
Menurut Termohon, (
j
Pemohon tidak
memiiiki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2017, dengan alasan sebagai berikut;
Pemohon Bukan Para Pihak dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan
1 Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b PMK 2/2016 beserta perubahannya, telah ditegaskan bahwa yang dapat
menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
riMADVOKASIKPUKOTA SORONG
3
o r-
r
C
a. "Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan"; b. "Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan";
C
0. "Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh O
akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur":
f r
d. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota": r
O
Bahwa Pemohon yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas Juga dipersyaratkan memenuhi ketentuan yang diatur oleh Pasal 158 ayat (2) UU 1/2015 beserta perubahannya:
C)
C)
2. Bahwa Pemohon BUKAN Pasangan Calon ataupun bukan Lembaga
c-'-
Pemantau Pemilihan, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal
©
2 dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b PMK 2/2016 beserta perubahannya. melainkan
Pemohon adatah BAKAL PASANGAN CALON Walikota dan
Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2017 dari calon perseorangan, yang telah dinyatakan tidak memenuhi svarat pencalonan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan KPU Kota Sorong No. 43/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tentang
penetapan Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 (Bukti TA.008).
3.
Bahwa fakta tersebut di atas. juga diakui secara tegas oleh Pemohon
sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan a quo Bagian II. Kedudukan Hukum {Legal Standing) Pemohon paragraf ke-1 Halaman 2. dan angka 9 —
Halaman 5. serta Pengakuan Pemohon di depan.Persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Maret 2017. Dengan demikian menurut hukum. Pemohon
tidak
memiliki kedudukan
hukum
(legal
standing)
dalam
^
mengajukan perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Walikota
G
dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017.
TIM ADVOKASI KPU KOTA SORONC
4
n c r
r C
4. Bahwa kedudukan Pemohon yan£> bukan Pasangan Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota Sorong Peserta Pemilihan juga dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 26/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tertanggal 24 November 2016 (Bukti TA-
r
020), dimana dalam pertimbangan point ke-2 Halaman 22 dinyatakan
^
Sartiva berdasdrkan uraian tersebut di atas, maka pemutusan perkara ini
C•
pada rangkaian acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan, yang
p
didasarkan pada pertimbangan hukum yakni tidak terpenuhinva leaal standing Denaauaat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana telah
o
dipertimbangkan di atas telah memenuhi prinsip peradilan yang
^^
menghendaki penyelesaian sengketa secara sedertiana, cepat dan biaya
n
ringan".
(
I
5. Bahwa norma-norma di atas juga sejalan dengan pertimbangan Mahkamah sebagaimana dalam Putusan
(j n
Mahkamah
XIV/2016. Tanggal 16 Februari 2016, terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, Mahkamah Konstitusi
pada pokoknya menyatakan: "[3.6.1]
O k...
NOMOR 148/PHP.BUP-
Bahwa Pasal 1 angka 4 UU
8/2015, menyatakan, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan parlai politik, atau perseorangan yang didaftarkan
a
atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota", dan Pasal
^
157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada
' >
Mahkamah Konstitusi";
9. Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan, "Para Pihak dalam perkara (•
perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon
b. Termohon;dan c. Pihak Terkait."
Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon
^
Bupati dan Wakil Bupati"; [3.6.2]
riMADVOKASIKPlfKOTASOmm;
Bahwa berdasarkan uraian
5
o
r
C
sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6.1] di atas, Pemohon bukanlah
p
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015, berdasarkan Keputusan
Q:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang
C
Penetapan Pasangan Caion Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
O
Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015, tanggal 13 November 2015 [vide
(-;
bukti P-5 dan bukti T-6]. Dengan demikian, Pemohon bukanlah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak
O
Tahun 2015; [3.6.3] o
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
oleh karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil
O
Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dl Kabupaten Fakfak Tahun 2015, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 dan Pasal 2 serta Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 dan Pasal 2 dan
( '
Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015 adalah bperalasan menurut hukum: 6. Bahwa Pemohon bukan orang yang mewakili atau memperjuangkan hak
dan kepentingan Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya karena tidak adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Lembaga
Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya tersebut {Pemohon tidak '
mempunyai legalitas), dengan demikian Pemohon tidak dapat mendalilkan
)
segala sesuatu yang berhubungan dengan Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya.
'v.;
7. Bahwa Pemohon juga bukan Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan diakreditasi oleh Termohon sehingga terhadap Permohonan Perselisihan
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan oleh Pemohon yang bukan Pemantau Pemilihan.
I.
—
maka mohon kepada Mahkamah untuk menolak
Permohonan Pemohon. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga menolak dengan
tegas permohonan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak terdaftar dan terakreditasi dalam putusan perkara Nomor 68/PHP.BUP-XIV/2016.
©
bertanggal 18 Januari 2016. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum
TIMADVOKASIKFUKOTA SORONC
u
o r
C
karena tidak ditetapkan oleh Termohon sebagai pemantau pemilhan
C
dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Termohon. Menurut Mahkamah, bahwa Pasal 5 huruf d PMK 4/2015
c
menyatakan bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam Pemilihan O
Kepala Daerah dengan satu pasangan calon antara lain adalah
O
Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh
C1
akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/kota untuk pemilihan Bupati dan
Q
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Mengenai syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 UU
r
>
;?)
,
1/2015 beserta perubahannya berlaku bag! siapapun Pemohonnya ketlka mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.
8. Bahwa
Kedudukan
Hukum
{Legal
Standing)
Pemohon
juga
mempersyaratkan adanya pembatasan perselisihan perolehan suara
sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 158 ayat (2) UU 1/2015 beserta perubahannya jo. Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 2/2016 beserta
perubahannya. Bahwa dalam ketentuan tersebut diatur kabupaten/kota
dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar
1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon,
9. Bahwa Jumlah Penduduk Kota Sorong Tahun 2016 adalah 311.415 {tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima belas) jiwa sebagaimana dinyatakan dalam Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga dan Jumlah Jiwa Keadaan 31 Desember 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sorong (Bukti TF.006) sehingga dalil Pemohon dalam Bagian II. Kedudukan Hukum {Legal Standing) Pemohon
•y—
Angka 6 Halaman 4 yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk Kota_ sorong berjumlah 382.101 (tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus satu) jiwa adalah TIDAK BENAR.
10. Bahwa dengan jumlah Penduduk Kota Sorong Tahun 2016 sebesar 298.621 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu)
TIM AD V()K.\Sl A7V' KOTA S()H().\(;
(
r r.
0
jiwa maka batas perbedaan perolehan suara yang menjadi dasar
o
perhitungan adalah 1.5 % (satu koma lima persen) sebagaimana diatur
dalam Pasal 158 ayat (2) UU 1/2015 beserta perubahannya jo. Pasal 8 ayat
o
(2) huruf a PMK 2/2016 beserta perubahannya, o
11. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara yang sah oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan KPU Kota Sorong
o 1
D
Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/ll/2017 tertanggal 23 Februari 2017 (Bukti TD.3-002) dinyatakan bahwa : Nama Pasangan Calon
No
Perolehan
Suara 1
Drs.Ec. Lamberthus Jitmau. MM dan dr. Hj.
74 885
Pahimah Iskandar 2
1
Kotak kosong
20.634
Jumlah Suara
95.519
Berdasarkan jumlah suara di atas dapat dihitung ; Jumlah batas perbedaan perolehan suara = 1.5% x Jumlah Total Suara = 1,5% X 95.519 = 1.433 suara
Selisih antara Jumlah Suara Setuju dengan Suara Tidak Setuju (kotak kosong) = (74.885 - 20.634) suara = 54.251 suara.
Dengan demikian dapat disimpulkan Selisih antara Jumlah Suara Setuju dengan Suara Tidak Setuju, lebih besar dari 1,5 % x Jumlah Total suara.
sehingga tidak terpenuhinya ketentuan pembatasan perselisihan perolehan suara sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 158 ayat (2) UU 1/2015 beserta perubahannya jo. Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 2/2016 beserta perubahannya, mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk dapat mengajukan
permohonan ke
Mahkamah Konstitusi.
12. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mempunyai legal standing untuk_ mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi. sebagaimana diuraikan dalam dalam Permohonan a quo Bagian II. Kedudukan Hukum [Legal Standing)
TIM AD VOKj\SI KPU KOTA SOIWNC
o
O
Pemohon angka 8. 9, 15-18, 20-37 Halaman 5-14, akan Termohon
p
Tanggapi sebagai berikut: 3- Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon dalam
Permohonan a quo Bagian II. Kedudukan Hukum {Legal Standing) 0
Pemohon angka 8 dan 9 Halaman 5. dengan alasan sebagai berikut: 1) Bahwa semua dalil-dalil Pemohon mengenai Kedudukan Hukum
C o
(tegra/ standing) Pemohon sudah terbantahkan sebagaimana diuraikan di atas.
2) Bahwa pembatasan perbedaan seiisih suara yang diatur dalam r
Pasal 158 ayat (2) UU 1/2015 beserta perubahannya sebagai dasar untuk dapat mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil
(
Pemilihan di Mahkamah Konstitusi adalah upaya Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan rekayasa sosial yang dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang era! kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini bertujuan agar seseorang yang ikut serta dalam kontestasi
Pemilihan tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar, sebagaimana pertlmbangan Mahkamah Konstitusi dalam paragraf [3.2.10] Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 71/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 26 Januari 2016 yang berbunyi : "Bahwa dalam paragraf [3.9] angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggaf 9 Juli 2015,
Mahkamah berpendapat: "Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika
dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke
Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar"; Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas
bahwa
keberadaan
Pasal
158
UU
1/2015
beserta
o c o
C
perubahannya
merupakan
bentuk rekayasa sosial.
Upaya
pembatasan demikian dalam jangka panjang akan membangun
C:
budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan
o
terlihat, manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan
'O
sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang-Undang a quo,
r)
pasangan calon gubernur, Bupati atau walikota tidak mengajukan
o
permohonan ke
Mahkamah.
Hal
demikian
setidaknya telah
dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak
Q
O ^ O
pada tahun 2015."
3) Bahwa Mahkamah Konstitusi secara tegas menolak permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 1/2015 beserta perubahannya, sebagaimana pertimbangan
Mahkamah Konstitusi dalam paragraf [3.2.12] Putusan Mahkamah
O (')
Konstitusi Nomor 71/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 26 Januari 2016 yang berbunyi: "Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam
paragraf [3.2.4],
Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa
perkara a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ('•
Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara a quo. jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, bertentangan
hal demikian tidak boleh terjadi, dengan
prinsip
Negara
karena selain
Hukum
Indonesia,
menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. juga menuntun Mahkamah in casu hakim konstitusi untuk melakukan tindakan
yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusr. 4) Bahwa daiam memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan.
kewenangan Mahkamah Konstitusi memang terbatasi untuk tunduk
^
pada ketentuan secara expressis verbis digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur,
^
0
'nMAi)voKy\s/KJ'i/KorAS()m),\(;
Bupati. dan Walikota, dan tidak dapat
lo
u o r
C
disimpangi atau dikesampingkan, sebagaimana Pertimbangan
C
Mahkamah Konstitusi dalam paragraf [3.2.13] Putusan Mahkamah
p
Konstitusi Nomor 71/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 26 Januari
^
2016 yang berbunyi
"Bahwa berdasarkan peiiimbangan-
pertimbangan di atas, menuurt Mahkamah, dalam melaksanakan
^
kewenangan a quo, tidak terdapat pHihan dan alasan hukum lain,
f)
selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara
Q
expressis verbis digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Lagi Pula, dalam pertimbangan hukum Putusan
O
(
Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015. dinyatakan : "... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945. sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak
dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, f-.-.
dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk
^ •X*,
mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum
sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon." Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam
pasal a quo tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, 7-
bupati dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah,
berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo. ketentuan Pasal 158 UU 8/2015
TJMADVOKASJKJ*UKOTA SOliONG
11
C r r
C
dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau
C'
dikesampingkan."
Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon dalam
Permohonan a quo Bagian II. Kedudukan Hukum {Legal Standing) Pemohon angka 10 dan 11 Halaman 5, dengan alasan sebagai berikut: "I) Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mendesain
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2017 dengan '' (satu) pasangan adalah tuduhan yang mengada-ada tanpa bisa dibuktikan. Semua tahapan sebagaimana yang telah dijadwalkan dan diumumkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan telah dilaksanakan oleh Termohon dengan baik dan
11
sukses. Pemohon tidak bisa membuktikan adanya pelanggaran
,
pelaksanaan tahapan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon,
2) Bahwa pasangan calon Drs.Ec. Lamberthus Jitmau, MM. dan dr. (
j
Hj. Pahima Iskandar yang sanggup merangkul semua dukungan
f • I
partai politik pengusung merupakan hubungan hukum diluar
y)
kapasitas Termohon untuk mengaturnya. Termohon tidak bisa
0';
mencampuri urusan partai politik dalam menentukan siapa
Pasangan Calon yang akan didukung, karena tidak adanya hubungan apapun antara Termohon dengan partai politik. Bilamana Pemohon tidak mendapatkan partai politik pengusung. kenapa menjadi kesalahan Termohon? Kenapa bisa Termohon dikatakan
berpihak? Itu logika sesat yang sangat tidak masuk akal, karena
^
jelas kesalahan ada pada Pemohon sendiri yang tidak bisa merangkul partai politik pendukung. c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon dalam
Permohonan a quo Bagian II. Kedudukan Hukum {Legal Standing) Pemohon angka 12 -14 Halaman 6, dengan alasan sebagai berikut; 1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
• Pemohon tidak pernah melakukan pendaftaran sebagai Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya.
r/MADvo/iy\s/ATffh(rrAS(m)\(;
12
u
o*
'
r
^
• Pemohon tidak pernah bertindak mengatasnamakan Lembaga
C
Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya. • Pemohon tidak mempunyai legaiitas untuk mewakili atau
^
memperjuangkan hak dan kepentingan Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya karena tidak adanya
^
hubungan hukum antara Pemohon dengan Lembaga
O Q
Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya. Dengan demikian Pemohon tidak bisa memasukkan persoalan Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen dalam permohonan a quo serta Mahkamah Konstitusi tidak bisa memeriksa dan memutus
•T^engenai persoalan Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen
O
Sorong Raya. Karenanya hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan
( (
Pemohon agar diberikan kedudukan hukum dalam perkara in litis. d. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon dalam
Permohonan a quo Bagian II. Kedudukan Hukum {Legal Standing) Pemohon angka 15 -37 Halaman 6-14, dengan alasan sebagai berikut: 1) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif untuk mendalilkan kedudukan
hukumnya, padahal tuduhan kecurangan tersebut harus dibuktikan dalam pokok perkara terlebih dahulu Dengan demikian dalam mendalilkan mengenai kedudukan hukumnya tidak bisa dengan beralasan karena adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. t
/
2) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan dasar "kondisi yang normal" dan "kondisi yang tidak normal" dapat memberikan
kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan keberlakuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2016 beserta
^
perubahannya dan juga mengesampingkan ketentuan pasal 158 ayat (2) UU 1/2015 beserta perubahannya juncto Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 beserta perubahannya adalah dalil yang tidak dapat diterima karena tidak beralasan menurut hukum. Bahwa dalam
pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam paragraf [3.2.1] Putusan
^
Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 26
riMADVOKASIKPUKOTA SORONC
a
13
u
o
n
^
Januari 2016, dijelaskan rezim UU 1/2015 beserta perubahannya
C
tidak memberikan kewenangan konstitusional kepada Mahkamah
Konstitusi. Hal ini berbeda dengan rezim UU Pemilihan Umum [vide UU 22/2007 beserta perubahannya] dimana dalam memeriksa dan o
memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, terdapat kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagaimana
o
r
diamanatkan dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus Perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Atas dasar tidak
'
)
adanya kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam
rezim UU 1/2015 beserta perubahannya, maka dalam memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Mahkamah Konstitusi tidak
r")
bisa
dipaksa-paksa
mengabaikan
atau
mengesampingkan
ketentuan tertentu yang menyimpangi UU 1/2015 beserta
perubahannya, itu artinya sama dengan mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang.
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas. maka jelas bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon yang dijadikan dasar agar dirinya diberikan kedudukan hukum atau legal standing dalam perkara ini sama sekali
tidak benar dan tidak sesuai fakta, karenanya mohon dikesampingkan. Selanjutnya Termohon mohon kepada Mahkamah agar menyatakan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan perkara in litis.
II.
DALAM POKOK PERMOHONAN
II.A. PENDAHULUAN: PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN
13. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan secara singkat pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Sorong Tahun 2017 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan pada telah berjalan secara
TIMMJVOKyiS/KPf'
3
.s()/i()\r;
14
c
o* o
O
tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil. langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER).
14. Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan selalu melaksanakan tahapan r
pemilihan
sesuai
dengan
pada
tahapan
program dan jadwal daiam
c
penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017
(~
yang dinyatakan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor
r
02/Kpts/KPU.032.436678/IV/2016 Tentang Tahapan. Program dan Jadwal Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun
c
2017 beserta perubahannya (Bukti TA.011). Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan
r
Umum
Kota
Sorong
Nomor
02/Kpts/KPU.032.436678/IV/2016
beserta
perubahannya yang dibuat dengan penyesuaian terhadap PKPU No. 3 Tahun
2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2017 beserta perubahannya
15. Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota
Sorong Tahun 2017, meliputi:
a. Penyerahan
Syarat
Dukungan
Bagi Bakal
Pasangan
Galon
Perseorangan
b. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Galon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017. c.
Sengketa Administrasi Pemilihan
d. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan e.
Tuduhan Pelanggaran Kode Etik
f.
Pemutakhiran Data Pemilih, penyusunan DPS dan DPT.
g.
Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan
h. Pemungutan, Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 16. Penyerahan Syarat Dukungan
Bahwa sebelum penyerahan syarat dukungan. melaksanakan
Penetapan
Rekapitulasi
OPT
KPU Kota Sorong Pemilu
Terakhir
sebagaimana ditetapkan sebesar 169.989 jiwa dalam Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 03/Kpts/KPU.032,436678A//2016 tertanggal 22 Mei 2016 (Bukti TA.002). Hasil Rekapitulasi DPT Pemilu Terakhir tersebut
digunakan sebagai dasar penghitungan jumlah minimal syarat dukungan
TIMADVOK/\SI KPU KOTA SOROS'C
15
o
c
\o IC
bakal calon perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakll Walikota
I
\ ir I
'o
Sorong Tahun 2017 yang ditetapkan sebesar 10%x169.989 jiwa = 16.999 jiwa (pemilih) dafam Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 04/Kpts/KPU.032.436678A//2016 tertanggal 22 Mei 2016 (Bukti TA.003). Jumlah minimal syarat dukungan bakal calon perseorangan selanjutnya
O
diumumkan
n
94/KPU.032.436678A//2016 tertanggal 27 Mei 2016 (TF.007) melalui
Q
media cetak dan elektronik pada tanggal 20 Juli 2016 - 02 Agustus 2016.
o
dalam
Pengumuman
KPU
Kota
Sorong
Nomor
17. Bahwa KPU Kota Sorong menerima penyerahan berkas syarat dukungan bakal calon persorangan pada tanggal 06 Agustus 2016 - 10 Agustus
o
2016 sebagai berikut:
©
a. Pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 bakal pasangan calon Amos
Q
Lukas Watori, SH dan Hj. Noorjannah menyerahkan berkas syarat dukungan yang setelah dHakukan penelitian syarat dukungan dan jumlah sebaran sebagaimana dinyatakan dalam Model BA-1.KWK
Perseorangan (TA.027) diperoleh rincian jumlah dukungan sebagai ©
berikut:
@
Hardcopy Model B-1 KWK
=
21.229
Fotocopy KTP
=
21.226
Softcopy/SILON
=
20.813
Bahwa KPU Kota Sorong menyatakan berkas syarat dukungan pasangan calon Amos Lukas Watori, SH dan Hj. Noorjannah diterima.
b. Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 bakal pasangan calon Dr. Natalsen Basna, S.Hut, MP. Dan Hadi Tuasikal. SH, MP. menyerahkan berkas syarat dukungan yang setelah dilakukan penelitian syarat dukungan dan jumlah sebaran diperoleh rincian jumlah dukungan sebagai berikut; Hardcopy Model B-1 KWK
=
2.183
Fotocopy KTP
=
2.748
Softcopy / SILON
=
18
Karena tidak memenuhi jumlah minimal syarat dukungan maka KPU
Kota Sorong mengembalikan berkas dukungan dan memberikan e
TIMADVOKASI KPU KOTA SORONC
16
c c. r
kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
c. Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 terdapat 2 (dua) bakal pasangan calon yang menyerahkan dokumen dukungan ; o
1) Bakal pasangan calon Dr. Natalsen Basna. S.Hut, MP. Dan Hadi
O
Tuasikal, SH, MP. menyerahkan berkas syarat dukungan dengan
p
rincian jumlah dukungan sebagai berikut:
^
Hardcopy Model B-1 KWK
=
14.618
Fotocopy KTP
=
18.954
Softcopy/SILON
=
21,028
Berdasarkan hasll penelitian syarat dukungan, KPU Kota Sorong O
menyatakan di Tolak.
2) Bakal pasangan calon Pnt. Maikel Minginsubu, S.Si, M.Kes. dan
(•)
Amon Beropray, SH. menyerahkan berkas syarat dukungan (•>
dengan rincian jumlah dukungan sebagai berikut:
H
Hardcopy Model B-1 KWK
=
1.864
Fotocopy KTP
=
3.476
Softcopy/SILON
=
0
Berdasarkan hasil penelitian syarat dukungan, KPU Kota Sorong menyatakan di Tolak.
18. Setelah KPU Kota Sorong menerima berkas syarat dukungan bakal calon yang telah memenuhi syarat minimal dukungan, selanjutnya dilakukan verifikasi Administrasi dan analisis dukungan ganda terhadap dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon Amos Lukas Watori, SH dan Hj.
Noorjannah,
diperoleh
hasil
jumlah
dukungan
sebesar
20.351
sebagaimana dinyatakan dalam Model BA-2.KWK Perseorangan (Bukti
TA.028). Model BA-3.KWK Perseorangan (Bukti TA.029). Model BA4.KWK Perseorangan (Bukti TA.030) yang selanjutnya akan diverifkasi —
-
faktual oleh PPS.
V?-
19. Bahwa Verifikasi faktual di tingkat kelurahan dilaksanakan mulai tanggal
24 Agustus - 06 September 2016 oleh PPS. Berdasarkan hasil verifikasi
®
faktual diperoleh hasil 6.948 (enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan) dukungan, yang setelah direkapitulasi kemudian dinyatakan
TIM ADVOKASI KPU KOTA SORONC
17
c r r
C
dalam Berita Acara Model BA-7 KWK Perseorangan tertanggal 11
p
September 2016 (Bukti TA.031) sebagai dasar untuk melakukan
pendaftaran bagi bakal pasangan calon Amos Lukas Watch, SH dan Hj. Noorjannah. r
20. Pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Walikota
^
dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017.
O
Bahwa Pendaftaran Bakal Pasangan calon pemilihan Walikota dan Wakil
p
Walikota Sorong tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 21 - 23 September
2016
sebagaimana
dimuat
dalam
Pengumuman
NO.143/KPU.032.536678/IX/2016 Tentang pendaftaran pasangan calon perseorangan dan partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan walikota dan wakil walikota Sorong Tahun 2017 tertanggal 13
September 2016 (Bukti TA.006), terdapat 2 (dua) bakal pasangan calon yang mendaftar yaitu:
e
1. Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM dan dr. Hj. Pahimah Iskandar. Dari jalur Partai Politik yang diusung oleh 8 (delapan) Partai ( Partai
@
Golkar, Partai Demokrat, PDIP, Partai Hanura. Partai Gerindra, Partai
•;>
Nasdem, PAN, dan PKB.) dengan jumlah 27 {dua puluh tujuh) Kursi
f,,
telah memenuhi syarat minimal jumlah kursi sebanyak 6 (enam) kursi di DPRD Kota Sorong (Bukti TA.007}.
1
2. Amos Lukas Waton, SH dan Hj. Noorjannah. Dari Jalur Perseorangan dengan membawa Formulir Model BA-7
\
KWK. Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
^
dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2017, (Bukti TA.023). Jumlah dukungan yang lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual adalah 6.948 (enam nbu sembilan ratus empat puluh delapan) dukungan yang mana tidak memenuhi jumlah minimal syarat
I
dukungan perseorangan sebesar 16.999 (enam belas nbu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) sebagaimana dinyatakan dalam
Keputusan KPU Kota Sorong No. 43/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong
tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016 (Bukti TA.008). Bahkan
A'i
^
riMADvoio\siKj*iiK()rAsom)i\(:
is
f
o r
^
Termohon telah memberitahu kepada Pemohon secara patut untuk
(
menambah jumlah dukungannya (Bukti TF.006), tetapi pemberitahuan
Termohon tidak diindahkan sampai dengan batas waktu yang telah
(
ditentukan.
c
21. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas persyaratan pencalonan dan
^
syarat calon maka pasangan calon Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM. dan
C
dr. Hj. Pahimah Iskandar dinyatakan Memenuhi Syarat sedangkan
^^
Pasangan calon Amos Lukas Watori, SH dan Hj. Noorjannah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 43 Kpts/KPU.032.436678/X/2016
(• >
tanggal 24 Oktober 2016. Dengan demikian pasangan calon Drs. Ec.
(^
Lamberthus Jitmau, MM. dan dr. Hj. Pahimah Iskandar ditetapkan sebagai
( i
pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun
I
2017,
sesuai
Keputusan
KPU
Kota
Sorong
-
No.44/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 Tentang penetapan pasangan calon (•'
peserta pemilihan walikota dan wakil walikota sorong tahun 2017, pada
fV
tangal 24 Oktober 2016 (Bukti TA.009). Sesuai ketentuan pasal 3 huruf (b)
^
PKPU Nomor 14 tahun 2015 dan Surat Edaran KPU Rl Nomor 563/KPU/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 maka KPU Kota Sorong melakukan penundaan tahapan dengan membuka kembali pendaftaran
dari tanggal 28 - 30 Oktober 2016 sebagaimana dinyatakan dalam
'•
Keputusan KPU Kota Sorong No.45/Kpts/KPU.032,436678/X/2016
^
tentang penundaan tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota sorong
tahun 2017, tertangal 26 Oktober 2016 (Bukti TA.011).
22. Bahwa Sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran tidak terdapat bakal pasangan calon yang mendaftar, maka KPU Kota Sorong menutup pendaftaran dan menetapkan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Sorong tahun 2017 dengan Satu Pasangan Calon dengan Keputusan
KPU
Kota
Sorong
No.50/Kpts/KPU.032.436678/X/2016
tentang penetapan pemilihan walikota dan wakil walikota sorong tahun
2017 dengan satu pasangan calon, tertanggal 31 Oktober 2016 (Bukti ©
TA.014).
TIM ADVOKASI KPU KOTA SORONC
19
o o r
P
23. Sengketa Administrasi Pemilihan
C
Bahwa Bakal Pasangan calon Amos Lukas Watori, SH dan Hj.
^
Noorjannah melakukan 3 kali pengaduan kepada Panwasiu/Panwaslih Kota Sorong, namun berdasarkan Keputusan Panwasiu/Panwaslih Kota
r
Sorong
O
002/PS/PWSL.SRG.34.01/IX/2016
Nomor
001/PS/PWSL,SRG.34.01/IX/2016
(Bukti
(Bukti
TA.018).
TA.019),
dan
003/PS/PWSL.SRG.34.01/IX/2016 (Bukti TA.020) yang semua amarnya
Q
menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sehingga Keputusan Termohon yang menyatakan Bakal Pasangan calon Amos Lukas Watori,
o c
SH dan Hj. Noorjannah Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan telah benar. 24. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
Bakal Pasangan calon Amos Lukas Watori, SH dan Hj, Noorjannah I.
melakukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)
Makassar yang didaftarkan 21 November 2016 dengan Nomor Register c: c
perkara 26/G/PILKADA/2016/PT.TUN gugatan
adalah
Keputusan
MKS (Bukti TA.021).
KPU
Kota
Sorong
Obyek Nomor
44/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2017 (Bukti TA.009). Namun oleh PTTUN Makassar menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
25. Tuduhan Pelanggaran Kode Etik
Bakal Pasangan Calon Amos Lukas Watori, SH dan Hj. Noorjannah juga memasukan permohonan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan
oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Sorong selama melaksanakan tahapan Pemilihan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) w
dengan nomor registrasi perkara 118/DKPP-PKE-\//2016 (Bukti TF.003).
setelah DKPP menggelar sidang kode etik, maka pada tanggal, 1
C
Desember 2016 DKPP mengeluarkan putusan yang amarnya menolak pengaduan Pemohon untuk seluruhnya dan merehabilitasi nama baik
Ketua dan Anggota KPU Kota Sorong. 26. Pemutakhiran Data Pemilih, penyusunan DPS dan DPT. Pemutahiran data pemilih dilakukan oleh Petugas Pemutahiran Data
Pemilih (PPDP) yang dibentuk dan diangkat oleh PPS (Bukti TB.002).
r m ADvoKyi'}/ KPi' KOTA s(m)/\r;
w
20
O O O
O
Proses pemutahiran data pemilih dilakukan dengan tahapan sebagai
p,
berikut:
0 o c
1) Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kota dan penyampaian kepada PPS merupakan hasil singkronisasi DPT Pemilu terakhirdan DP4. 2) Pencocokan dan penelitian dilaksanakan oleh PPDP. 3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS dan dilakukan rekapitulasi secara berjenjang.
r
4) Penetapan DPS oleh KPU Kota Sorong dengan rincian : •
Laki-laki
=
79.633
• Perempuan =
75.264
r
•
Jumlah
=
154.897
•
Jumlah TPS =
436
5) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS 6) Perbaikan DPS
7) Penetapan DPT oleh KPU Kota Sorong dengan rincian : • Laki-laki
=
80.882
• Perempuan =
77.239
• Jumlah
=
158.121
• Jumlah TPS =
420
27. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan
KPU Kota Sorong melaksanakan Sosialisasi kepada seluruh laptsan masyarakat baik itu tokoh masyarakat, tokoh
adat, tokoh
agama.
organisasi perempuan, pemilih pemula, maupun SKPD (Bukti TC.001 -
TC.005). Bentuk sosialisasi yang dilakukan seperti: 1) Workshop kepemiluan 2) Talkshow di media masa RRI dan TV lokal
3) Penyebaran brosur, pamflet, stiker, kalender 4) Pemasangan spanduk dan baliho
5) Simulasi pencoblosan dengan satu pasangan calon di Distrik sekota sorong
6) Sosialisasi
melalui
laman
KPU
Kota
Sorong
(www.kpu-
sorongkota.go.id)
TIM.'WVOKASIKrvKOTA S<m).\(;
k-
21
(
c r r
28. Pemungutan, Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017
r
Proses pemungutan dan pengitungan suara yang dilaksanakan pada
c
tanggal 15 Februari 2017 di 420 TPS yang tersebar dt 41 kelurahan dan 10
r
distrik berjalan dengan aman dan lancar. Rekapitulasi hasil penghitungan
c
suara tingkat distrik dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwascam
r'
dilaksanakan secara serentak di 10 distrik pada tanggal 18 Februari
2017.Pada tanggal 23 Februari 2017 KPU Kota Sorong menggelar rapat
O
pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan
o
calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2017 bertempat di Hotel
o
Royal Mamberamo Kota Sorong dihadiri oleh Saksi pasangan calon.
o
Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong, ketua dan anggota PPD dan PPS sekota sorong, FORKOPIMDA serta pimpinan partai polltik. Pleno berjalan
r
lancar, aman, dan tertib. c f:
c
.B.
BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON
29. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini; 30. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang
disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini;
31. Bahwa obyek sengketa in casu adalah Keputusan KPU Kota Sorong Nomor
07/Kpts/KPU.032.436678/11/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tertanggal 23 Februari 2017 (Bukti TD.3002), yang menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2017 adalah sebagal berikut; Na.
1.
NAMA PASANGAN CALON
Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, M.M.. dan
PEROLEHAN SUARA 74.885
dr. Hj. Pahima Iskandar 2.
20.634
KOTAK KOSONG TOTAL SUARA SAH
TmADVOK/\SI KHZ KOTA S()H(h\C
95.519
22
o
0' o
C C\
32. Bahwa Termohon menolak dengan tegas datil Pemohon dalam Permohonan a quo Bagian IV. Pokok Permohonan angka 42-44 Halaman 15, dengan alasan sebagai berikut; bahwa keberatan Pemohon mengenai
( )
Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/ll/2017 o
karena
O
penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur. sistematis dan masif oleh
C
Pemohon dan Pasangan Calon Drs.Ec. Lamberthus Jitmau, MM - dr. Hj.
adanya
pelanggaran-pelanggaran
dan
penyimpangan-
Pahima Iskandar adalah tuduhan yang tidak beralasan menurut hukum. Penerbitan ©
Keputusan
KPU
07/Kpts/KPU.032.436678/11/2017
Kota
adalah
Sorong
kewenangan
Nomor Termohon
0
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak ada kaitannya sama
©
sekali dengan perbuatan Pasangan Calon Drs.Ec. Lamberthus Jitmau, MM
o
- dr. Hj. Pahima Iskandar.
33. Bahwa
Termohon
menolak
dengan
tegas
dalil Pemohon
dalam
Permohonan a quo Bagian IV. Pokok Permohonan angka 45-58 Halaman (">
16-19, dengan alasan sebagai berikut:
<3
a. Bahwa dalil
Pemohon berkaitan dengan
tuduhan pelanggaran
administrasi pada saat pendaftaran Pemohon sebagai bakal calon Bakal Caton Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tuduhan pelanggaran verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan Pemohon, tuduhan keterlibatan PNS pada saat verifikasi yang semuanya tidak bisa dibuktikan dan termasuk dalam sengketa
pelanggaran
administrasi
pemilihan.
Bahwa
sebagaimana
telah
diuraikan secara singkat dalam Pendahuluan di atas, jumlah dukungan Pemohon yang lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual adalah 6.948 (enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan) dukungan yang
disebabkan karena adanya ketidaksesuaian data pendukung yang t V-r-
diserahkan oieh Pemohon sendiri dalam formulir Model B.1-KWK
Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada pemtlu atau pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, hal itu
mengakibatkan data tersebut harus diklarifikasi ulang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong berdasarkan Pasal
S"
t
20 A ayat (1) PKPU No. 5 Tahun 2016. Bahwa jumlah dukungan
mfADVOKAS/KPl^KOTASOIiOyf;
23
o a
c
n
Pemohon yang telah diverifikasi tidak memenuhi jumlah minimal syarat
C'
dukungan perseorangan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 16.999 (enam
belas
ribu
sebagaimana
sembilan
dinyatakan
ratus
dalam
sembilan
Keputusan
No.43/Kpts/KPU.032.436678/X/2016
puluh
KPU
Tentang
sembilan)
Kota
Sorong
Penetapan
Hasil
^
Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon
f/
Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2017, tertanggal 24 Oktober
Q
2016 (Bukti TA.008). Bahkan Termohon telah memberitahu kepada Pemohon secara patut untuk menambah jumlah dukungannya (Bukti
o o
TF.006), tetapi pemberitahuan Termohon tidak diindahkan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
O
b. Bahwa semua sengketa dalam tahapan pemilihan bukan menjadi kewenangan
O ( .
dari
Mahkamah
Konstitusi
mengadili. melainkan kewenangan dari
untuk
memeriksa
dan
Panwaslu/Panwaslih Kota
Sorong sebagaimana diatur dalam Pasal 138 - Pasal 139 UU 1/2015 beserta perubahannya. Bahkan semua tuduhan Pemohon tersebut
®
sama
dengan
tuduhan
dalam
Pengaduan
Pemohon
ke
@
Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong yang tidak terbukti sebagaimana amar dapat dilihat dalam putusan Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong
dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) !
yang
1
semuanya menolak permohonan/pengaduan Pemohon. Pemohon telah 3 (tiga) kali mengadukan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan ke Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong dan telah diputuskan bahwa
pengaduan Pemohon ditolak sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Panwaslu/Panwaslih
Kota
001/PS/PWSL.SRG.34.01/IX/2016
Sorong tertanggal
27
nomor
September
2016
(Bukti TA.018), nomor 002/PS/PWSL.SRG.34.01/XI/2016 tertanggal 07 November
2016
(Bukti
TA.019)
dan
nomor
003/PS/PWSL.SRG.34.01/XI/2016 tertanggal 18 November 2016 (Bukti TA.020). Hal ini berarti tidak ada pelanggaran administrasi pemilihan
yang dilakukan oleh Termohon
dalam melaksanakan Tahapan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017.
^
TIMADVOK/\SfKPU KOTA SOI
24
C r' r
^ r r
• c. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya bukti keterangan tertulis dari Yefta Wallim-PNS Kelurahan Klawasi {Bukti P-7). Frans M. Mambraku Kasi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Klawasi, yang menyatakan keterlibatannya dalam proses verifikasi administrasi dan
o
verifikasi faktual. Bahwa Pemohon salah dengan menyatakan Frans M. Mambraku sebagai KasI Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan
(
Klawasi karena yang
BENAR sebagai Kasi Perekonomian dan
^
Pembangunan Kelurahan Klawasi adalah Lisye Tolsuta, SE. Ini menunjukkan pengakuan yang dibuat-buat demi membuat adanya
C-
tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Keterangan kedua PNS tersebut juga dibantah oleh Surat Pernyataan Kepala Kelurahan Klawasi (Bukti TF.011). Selain daripada itu dalam 3 (tiga) pengaduan Pemohon ke
()
Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong yang telah diputuskan dengan nomor
^
Putusan
Panwaslu/Panwaslih
001/PS/PWSL.SRG.34.01/IX/2016
Kota tertanggal
Sorong
nomor
27 September 2016
'
(Bukti TA.018). nomor 002/PS/PWSL.SRG.34.01/XI/2016 tertanggal 07
'O
November
2016
(Bukti
TA.019)
dan
nomor
003/PS/PWSL.SRG.34.01/XI/2016 tertanggal 18 November 2016 (Bukti
TA.020), tidak disebutkan keterlibatan kedua orang tersebut bahkan kedua orang tersebut tidak menjadi saksi yang dihadirkan dalam persidangan di Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong. Lantas bagaimana
mungkin kedua nama tersebut muncul dalam Permohonan a quo? Ini sangat tidak logis, kalau kesaksian kedua orang tersebut bisa menunjukkan adanya pelanggaran maka sudah sepatutnya mereka dihadirkan di depan persidangan di Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong. tetapi faktanya tidak, Dengan demikian adanya surat pernyataan kedua
orang tersebut sebagai alat bukti dalam Permohonan a quo patut
diduga merupakan upaya untuk membuat bukti-bukti paisu demi menguatkan dalil-dalil Pemohon untuk membuat adanya suatu perkara
yang sebenarnya sudah tidak bisa diperiksa lagi karena menyangkut
sengketa pelanggaran administrasi pemilihan yang harus diperiksa dan
^
diadili oleh Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong. sehingga bukan
if
: •''9
TIMADVOKASIKPUKOTA SORONG
25
C
r
•
r
^~
kewenangan
C
tersebut.
Mahkamah Konstitusi
untuk memeriksa bukti-bukti
d. Demikian pu!a dengan pengakuan tertulis Yance Yasin Laupatty (Bukti
r
P-9) dan Nataniel Ruatakurey (Bukti P-10) yang mana keduanya C
merupakan anggota PPS Kelurahan Dum Timur. Pengakuan kedua
anggota PPS tersebut bahwa mereka diintervensi dan diintimidasi pada saat melaksanakan pekerjaannya dalam upaya untuk memanipulasi r-
dukungan Pemohon, tetapi keterangan mereka tidak menyebutkan berapa jumlah manipulasi data dukungan Pemohon. bagaimana
C r
caranya dan apakah upaya tersebut telah terjadi atau tidak. faktanya •
hasil pekerjaan mereka menjadi tanggung jawab mereka sebagai PPS.
O
bukan tanggung jawab Termohon. Pernyataan Kedua Orang tersebut
^
juga dibantah oleh Surat Pernyataan Kepala Kelurahan Dum Timur (Bukti TF.012). Jika terjadi manipulasi data dukungan Pemohon
seharusnya kedua orang tersebut dilaporkan terlebih dahulu karena
^
mereka PPS yang mengetahui dan melaksanakan verifikasi. bukan
0
oknum PNS yang mengintervensi dan mengintimidasi mereka. apalagi sampai dituduh menjadi kesalahan Termohon. Bahwa Surat Pernyatan
^
Bukti P-9 dan Bukti P-10 dibuat pada akhir Tahun 2016 sehingga tuduhan pelanggaran dalam verifikasi faktual ini telah melampaui batas
waktu pengaduan ke Panwaslu/Panwasiih Kota Sorong sehingga jelas ^
Pemohon mengetahui bahwa bukti ini tidak ada gunanya karena tidak bisa membuktikan apapun. Bahwa adanya surat pernyataan kedua
orang tersebut sebagai alat bukti dalam Permohonan a quo patut
diduga merupakan upaya untuk membuat bukti-bukti palsu demi menguatkan dalil-dalil Pemohon untuk membuat adanya suatu perkara
yang sebenarnya sudah tidak bisa diperiksa lagi karena menyangkut sengketa pelanggaran administrasi pemilihan yang harus dipenksa dan diadili oieh
Panwaslu/Panwasiih
Kota
Sorong,
sehingga
bukan
kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa bukti-bukti tersebut.
e. Bahwa keterlibatan PNS sebagai PPD dan PPS dalam verifikasi
^
administrasi dan verifikasi faktual juga merupakan ketentuan peraturan
rmADVOKAS/KrffKOTA SOHONC
26
c. c r f
perundang-undangan. Bahwa PPD dan PPS dalam menjalankan
r
tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan dibantu dengan
(
2 (dua) orang staf sekretariat. Semua sekretariat PPD di tingkat c
Dlstrik/Kecamatan adalah PNS yang ditugaskan berdasarkan Pasal 20
ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) PKPU 3/2015 Tentang Tata Kerja
^
Komisi
Pemilihan
Umum,
Komisi
Pemilihan
Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan
Wakil
^
Suara
F'
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
f --.
Walikota. Bahwa semua Sekretariat PPS ditingkat Kelurahan adalah PNS yang ditugaskan berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34
(
PKPU 3/2015. Dengan demikian keterlibatan PNS dalam kegiatan PPD dan
PPS
sebagai
sekretariat dilakukan
berdasarkan
ketentuan
peraturan yang ada yaitu PKPU 3/2015, sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini harus ditolak karena tidak beralasan hukum untuk diterima;
-•u
fX
f.
Bahwa Pemohon menuduh adanya intervensi dan intimidasi dari perangkat daerah kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada saat verifikasi dukungan Pemohon. tetapi perangkat daerah bukan satuan kerja yang berada dibawah koordinasi dan garis organisasi Termohon.
Tidak ada satupun kewenangan Termohon yang bisa mempengaruhi perangkat
daerah,
apalagi
sampai
memerintah
dan
menyuruh
perangkat daerah. Pemohon juga tidak menyatakan dalam dalil-dalilnya bahwa Termohon yang meminta perangkat daerah untuk melakukan
apa yang dituduhkan oleh
Pemohon sehingga semua tuduhan
Pemohon tidak ada kaitannya dengan Termohon. Atas dasar tersebut
lalu bagaimana bisa kemudian disimpulkan bahwa adanya perbuatan Perangkat Daerah yang tidak ada hubungannya dengan Termohon
dijadikan dasar untuk menuduh Termohon berpihak kepada Pasangan Galon yang sah, semuanya tuduhan yang tidak masuk akal sehingga
TIMADVOKy\SIKPUKOTA SOJiONC
27
c r-
r
telah jelas tuduhan Pemohon kepada Termohon mengenai hal tersebut
r
hanya mengada-ada saja, Bahkan tuduhan tersebut tidak bisa dijadikan dasar ataupun menjadi sebab yang mengakibatkan adanya Terselisihan
Penetapan
Perolehan
Suara
Hasil
Pemilihan"
p
sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU 1/2015 beserta
^
perubahannya juncto Pasal 9 Ayat (1) Huruf b Angka 4 PMK 2/2016
C
beserta perubahannya.
g. Bahwa Pemohon juga telah mengadukan Termohon ke Dewan
Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) mengenai pelanggaran c
kode etik yang dilakukan oleh Termohon pada saat melakukan
verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dan berdasarkan putusan
(^'
DKPP nomor 118/DKPP-PKE-V/2016 tertanggal 01 Desember 2016
(•^
(Bukti TF.003) dengan amar menolak pengaduan Pemohon. Putusan DKPP ini justru memperkuat kedudukan Termohon yang tidak melakukan pelanggaran apapun dalam
r-
melaksanakan
Tahapan
Pemilihan.
h. Bahwa keberadaan 20.634 suara Kotak Kosong tidak bisa menjadi dalil bahwa suara tersebut adalah representasi dari kesolidan dukungan kepada Pemohon, apalagi dengan dasar hampir samanya jumlah suara kotak kosong dengan jumlah dukungan yang diklaim oleh Pemohon.
Bahwa Kotak Kosong merepresentasikan suara yang tidak setuju terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang Sah. bukan merepresentasikan dukungan kepada Pemohon. Sangat tidak logis membuat kesimpulan karena adanya suara yang tidak setuju maka hal itu berarti suara tersebut adalah dukungan Pemohon, karena untuk menyatakan dukungan harus dinyatakan dengan jelas dan dapat
diverifikasi. Jika dalam tahapan pencalonan saja dukungan Pemohon yang lolos verfifikasi administrasi dan faktual hanya sejumlah 6.948
dukungan, sangat tidak mungkin 20.634 suara kotak kosong bisa merepresentasikan dukungan Pemohon. Bahwa oleh karena Pemohon v-:-^
bukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang sah, maka tidak ada dukungan yang bisa diberikan kepada Pemohon.
riMADV01u\SIKPVK0TAS(m()NC
28
n
r
i. Bahwa Pemohon secara tegas mengakui adanya jumlah 20.634 suara rr
Kotak Kosong. dengan demikian tidak ada perselisihan mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017.
n
34. Bahwa Termohon
menolak dengan
tegas
dalil
Penriohon
dalam
^
Permohonan a quo Bagian IV, Pokok Permohonan angka 59-64 Halaman
C'
19-21, dengan alasan sebagai behkut:
n
a. Bahwa tuduhan adanya pemberian bahan pokok dan uang oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Drs.Ec. Lamberthus Jitmau.MM - dr. Hj.
c
Pahima Iskandar untuk mempengaruhi pemilih tidak ada kaitannya dengan Termohon dan juga tidak ada kaitannya dengan perkara
0
"Perselisihan
Penetapan
Perolehan
Suara
Hasil
Pemilihan"
sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU 1/2015 beserta
perubahannya juncto Pasal 9 Ayat (1) Huruf b Angka 4 Peraturan o
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 beserta perubahannya.
f:
b. Bahwa tuduhan adanya pemberian bahan pokok dan uang oleh Tim
(3
Pemenangan Pasangan Calon Drs.Ec. Lamberthus Jitmau.MM - dr. Hj. Pahima Iskandar untuk mempengaruhi pemilih, adalah termasuk tuduhan pelanggaran kampanye dan/atau tindak pidana {money politic) yang menjadi kewenangan dari Bawaslu Provinsi Papua Barat atau Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong dan lembaga penegak hukum. yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69, Pasal 72, Pasal 73. Pasal 135 - Pasal 150. dan Pasal 187 A-
Pasal 187 D UU 1/2015 beserta perubahannya. Bahwa dengan demikian
Mahkamah
Konstusi
tidak
berwenang
memeriksa dan
mengadili pokok permohonan tentang pelanggaran kampanye dan tindak pidana dalam proses tahapan pemilihan. c. Bahwa sampai dengan dibuatnya jawaban ini, tidak ada satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ^2
adanya pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon dalam proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017.
^
G
'm/ADVOKylS/KJ'UKOTASOJiOXC;
29
: O
: r
^
d. Bahwa sampai dengan dibuatnya jawaban ini. tidak ada satupun
C'
putusan Panwaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu
^
(DKPP) yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya pelanggaran administrasi pemilihan maupun pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Termohon dalam proses pemilihan Walikota dan
^ O
Wakil Walikota Sorong Tahun 2017. 6- Bahwa sebagaimana pengakuan Pemohon dalam Permohonan a quo Bagian IV. Pokok Permohonan angka 62 Halaman 20 yang menyatakan bahwa Pemohon telah melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan
([")
Distrik Sorong Kepulauan dan diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum
('•)
Terpadu (Gakkumdu) Kota Sorong, maka sudah sepatutnya menurut
0>
hukum laporan itu diperiksa dan diselesaikan terlebih dahulu. sebelum
( ,
melaporkan ke lembaga hukum lainnya. f. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4)
UU 1/2015 beserta perubahannya telah memberikan pengaturan yang
' '
bersifat imparatif tentang larangan pemberian uang atau mateh lainnya
(•
untuk
mempengaruhi
pemilih,
tetapi
anehnya
Pemohon
tidak
menjelaskan secara utuh Pasal 73 UU 1/2015 beserta perubahannya tersebut Bahwa pelanggaran Pasal 73 ayat (1) harus diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) jo. Pasal 135 jo. Pasal 135 A UU 1/2015 beserta perubahannya, sedangkan Pelanggaran Pasal 73 ayat (4) UU 1/2015 beserta perubahannya termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal
187 r-
A
UU
1/2015
beserta
perubahannya.
Dengan
demikian
pelanggaran terhadap pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) bukan menjadi
kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili. g. Bahwa
bilamana
pelanggaran
pasal
73
UU
1/2015
beserta
perubahannya tidak terbukti dalam bentuk putusan bawaslu provinsi
yang terakhir dan mengikat dan juga putusan pengadilan yang inkracht, maka Pemohon tidak bisa menjadikan dalil adanya pelanggaran Pasal 73 tersebut.
©
Q)
KH/KOTA S()H().\'(;
30
o O'
'
n
O f c
35. Bahwa Termohon menolak
dengan
teqas
dalil
Pemohon dalam
Permohonan a quo Bagian IV. Pokok Permohonan angka 65-88 Halaman 21-28, dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon menuduh Termohon dengan sengaja mengacaukan,
C
menghalangi dan mengabaikan Hak Konstitusional Pemohon dalam
O
memperoleh keadilan, padahat dalil ini bertentangan dengan dalil-dalil
Q
Pemohon
o
yang menyatakan tidak
mendapatkan
keadilan
dan
perlindungan hak konstitusional dari Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong dan PT TUN Makassar. Jika menurut Pemohon Panwaslu/Panwaslih
0 1
n
Kota Sorong dan PT TUN Makassar yang salah kenapa Termohon juga ikut disalahkan? Ini pernyataan yang sangat tidak logis. b. Bahwa Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong dan PT TUN Makassar bukan
organisasi kerja ataupun satuan kerja yang berada dibawah koordinasi dan garis organisasi Termohon. Tidak ada satupun kewenangan ;
Termohon yang bisa mempengaruhi Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong
dan PT TUN Makassar, apalagi sampai memerintah dan menyuruh pengadilan. Dengan demikian sangat tidak masuk aka! pengaduan Pemohon
ke
Panwaslu/Panwaslih
Kota
Sorong
yang
ditolak
sebagatmana juga gugatan Pemohon ke PT TUN Makassar yang ditolak, dituduh menjadi kesalahan Termohon, padahal dalam upaya Pemohon tersebut Termohon sendin juga berposisi sebagai pihak lawan Pemohon.
c. Bahwa
berdasarkan
pasal
144
ayat
(1)
UU
1/2015
beserta
perubahannya, disebutkan bahwa "Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat', sehingga Putusan
Panwaslu/Panwaslih
Kota
Sorong
nomor
001/PS/PWSL.SRG.34.01/IX/2016 tertanggal 27 September 2016 (Bukti
TA.018), November
nomor
002/PS/PWSL.SRG.34.01/XI/2016
2016
(Bukti
TA.019)
tertanggal dan
07
nomor
^ ^
003/PS/PWSL.SRG.34.01/X1/2016 tertanggal 18 November 2016 (Bukti TA.020) juga merupakan keputusan terakhir dan mengikat. Dengan
9i
demikian mempertanyakan putusan tersebut dalam permohonan a quo
TIMADVOKASIKPUKOTA SOIiONa
31
o
o T)
O
menjadi tidak dapat diterima karena tidak beralasan menurut hukum. Disamping Mahkamah Konstitusi sendiri tidak berwenang untuk
p.
memeriksa dan mengadili putusan Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong (Kompetensi absolut),
o
d. Bahwa berdasarkan pasal 154 UU 1/2015 beserta perubahannya, diatur mengenai penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Bahwa Pemohon
C O r ('•
r
juga telah mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan te!ah diputuskan dengan putusan Nomor 26/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tertanggal 24 November 2016 (Bukti TA,020). yang pada pokoknya tidak dapat menerima gugatan Pemohon karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon peserta pemilihan. Bahwa Pemohon tidak mengajukan kasasi atas putusan PT TUN Makassar tersebut sehingga putusan tersebut
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penolakan gugatan pemohon oleh PT TUN Makassar disebabkan karena Termohon menolak memberikan
Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 44/Kpts/KPU.032.436678/X/2016
adalah kekeliruan Pemohon sendiri, yang salah memasukkan obyek gugatan
yaitu
Keputusan
KPU
Kota
Sorong
Nomor
43/Kpts/KPU.032.436678/X/2016. Selain daripada itu amar putusan PT TUN Makassar Nomor 26/G/Pilkada/2016/PTTUN.MKS tertanggal 24 November 2016 (Bukti TA.021) yang tidak menerima gugatan Pemohon bukanlah disebabkan tentang obyek sengketa namun karena kedudukan hukum {legal standing) Pemohon yang bukan peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong, sehingga telah jelas dalil-dalil Pemohon mengada-ada. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang mempertanyakan adanya penolakan PT TUN Makassar termasuk
putusannya dalam perkara ini menjadi tidak dapat diterima karena bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan
mengadili putusan PT TUN Makassar sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
e. Bahwa semua dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon telah melakukan
t.
langkah-langkah
TJMADVOKyXSI KPU KOTA SORONG
membuat
pengaduan
ke
32
( •
r-
*
r:
Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong. mengadu ke Dewan Kehormatan
C r
Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), menggugat ke PT TUN Makassar yang semuanya telah diperiksa dan diputus menunjukkan proses hukum
yang berjalan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Bahwa btlamana putusan yang terakhir dan mengikat itu n
tidak memuaskan Pemohon maka hal yang wajar karena keadilan
T'
bukan soal memuaskan 'rasa' para pihak yang bersengketa. Dengan
Q
demikian dalil Pemohon yang merasa Hak Konstitusionalnya dilanggar dengan dasar perlakuan diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal
r
281 ayat (2) UUD 1945 adalah tidak dapat diterima karena Pemohon
sudah melakukan langkah-langkah hukum yang sesuai dengan
C(
ketentuan peraturan perundang-undangan, kalaupun hasil akhirnya tidak memuaskan Pemohon maka itu bukan perlakuan diskrimintaif.
^
f. Bahwa dengan adanya 3 (tiga) putusan Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong, 1 (satu) putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu.
^
dan 1 (satu) Putusan PT. TUN yang pada pokoknya tidak menerima
(
pengaduan/gugatan Pemohon dan/atau menolak pengaduan/gugatan Pemohon menunjukkan bahwa Termohon tidak melakukan kesalahan
sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Semua putusan tersebut
juga membantah dalil Pemohon yang menuduh Termohon sudah
melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilihan serta kewajiban berlaku adil dan setara kepada semua pasangan calon sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf b dan huruf c UU 1/2015 beserta perubahannya,
g. Bahwa terhadap perkara-perkara yang telah diperiksa dan diadill dengan adanya 3 (tiga) putusan Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong. 1
(satu) putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. dan 1 (satu) Putusan PT. TUN yang terakhir dan mengikat, maka Mahkamah
Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa kembali dan mengadili kembali perkara-perkara tersebut.
h. Bahwa V:
Pemohon
menindaklanjuti
tidak
pendaftaran
dapat
menyatakan
Lembaga
Termohon
Masyarakat
Adat
tidak Yapen
Waropen Sorong Raya, karena dalam Permohonan a quo, Pemohon
TIM AD VOKASIKPU KOTA SORONG
33
f
r-
*
r
C
mengaku sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong
p
tahun 2017, Pemohon tidak menyatakan diri sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya, termasuk juga Pemohon bukan orang yang ditunjuk sebagai wakil/penerima kuasa dan
r
Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya. Dengan
o
demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)
r-
untuk berbuat dan bertindak atas nama Lembaga Masyarakat Adat
Q
Yapen Waropen Sorong Raya. a. Bahwa
O
Termohon
tidak
pernah
menghalang-halangi
Lembaga
Masayarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya untuk mendaftar
sebagai pemantau pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong
O (•
Tahun 2017. Faktanya adalah Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya justru mendaftar sebagai Pemantau Pemilih setelah melampaui batas akhir pendaftaran. sehingga pendaftaran tersebut demi hukum harus Termohon tolak. Hal ini dibuktikan dengan
'
PENGUMUMAN
KPU
KOTA
SORONG,
NOMOR
100/
C,
KPU.032.436678/ VI/ 2016 Tentang penerimaan pendaftaran pemantau pemilihan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 1 Juni
2016 (Bukti TF.001 dan Bukti TF.009), sedangkan Surat dari Dewan Pimpinan Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya t,
Nomor 01/EX/1/DA.LMA-Yama/SR/2017 tertanggal 20-01-2017 Perihal Permohonan Pengajuan Pemantau Pemilihan (Bukti P-16) dimasukkan pada tanggal 20 Januari 2017 (Bukti TF.002). Dengan demikian pendaftaran Lemabaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya tidak dapat diterima karena sudah melewati batas akhir pendaftaran sebagaimana yang telah diumumkan. Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menlndaklanjuti pendaftaran Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya jelas mengada-ada karena kesalahan ada pada Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen v..
Sorong Raya. b. Bahwa Pemohon menyatakan Termohon juga menghalang-halangi
upaya Pemohon untuk mendapatkan obyek sengketa
in casu, tetapi
tidak menguraikan dengan jelas dan spesifik apa yang dilakukan
miADVOKASIKrif KOTA SORONC
34
(
r •
•
f
^
Termohon, sedangkan faktanya Pemohon mengajukan gugatan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sehingga dengan sendirinya dalil
p
Pemohon mengenai upaya Temohon untuk menghalang-halangt tidak dapat diterima karena tidak beralasan menurut hukum.
: C•O
pj O
c. Bahwa hubungan hukum yang berbeda-beda antara Pemohon.
Termohon dengan Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya tidak bisa dijadikan dasar adanya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Pemohon mengakui jumlah suara kotak kosong dan Pemohon tidak menyatakan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara, sehingga dengan demikian tidak ada pelanggaran yang bersifat terstruktur. sistematis dan masif
O
sejak proses pemungutan suara sampai dengan penetapan rekapitulasi penghitungan suara,
36. Bahwa Termohon (
menolak dengan tegas dalil
Pemohon dalam
Permohonan a quo Bagian IV, Pokok Permohonan angka 89-92 Halaman
( .
28-30, dengan alasan sebagai berikut:
C
a. Bahwa mengenai tuduhan Pemohon terhadap anggota Panwaslih Kota Sorong Tidak Independen dan Partisan juga tidak ada kaitannya dengan Termohon dan tidak ada kaitannya dengan perkara "Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan" sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU 1/2015 beserta perubahannya juncto
^
Pasal 9Ayat (1) Hurufb Angka 4 PMK 2/ 2016 beserta perubahannya. b. Bahwa Komisioner Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong bukan organisasi
(
kerja ataupun satuan kerja yang berada dibawah koordinasi dan garis
^
organisasi Tenmohon. Tidak ada satupun kewenangan Termohon yang dapat
'
melakukan pengangkatan ataupun pemecatan komisioner
Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong, Kewenangan pengangkatan dan pemberhentian anggota komisioner Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong bukan kewenangan Termohon, sehingga bilamana ada kesalahan ataupun pelanggaran dalam proses tersebut, diluar sepengetahuan Termohon dan bukan kesalahan Termohon.
c. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 1 Tahun
2016, yang melakukan seleksi, yang mengangkat dan menetapkan
mi AD VOKASIA7V/ KOTA SOKOSC
35
y
rr n
O
anggota komisioner Panwaslu Kota adalah Bawaslu Provinsi, sehingga
p
C
bilamana ada pelanggaran dalam proses pengangkatan anggota komisioner Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong termasuk juga tidak ditanggapinya Pengaduan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor : 06/17X72016 (Bukti P-19) maka bukan kewenangan
O
Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
r")
O
^ Bahwa sampai dengan jawaban ini dimuat Termohon tidak pernah
Q
mengetahui adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan baik salah satu Komisioner ataupun secara bersamasama melakukan pelanggaran hukum.
O
37. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon tidak menjelaskan dimana saja
^
terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, baik pada tingkat TPS maupun PPK, apa kesalahannya dan berapa jumlah suara yang salah. Pemohon juga tidak menjelaskan
n
berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS
(
dan PPK. sehingga dalam perkara ini tidak terjadi "Perselisihan
©
Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan" sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU 1/2015 beserta perubahannya juncto Pasal 9 Ayat (1) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016
beserta perubahannya. (.'
38.
Bahwa semua dalil-dalil Jawaban Termohon dalam Pokok Permohonan
(
adalah dapat diterima karena beralasan menurut hukum dan didukung
I
dengan bukti-bukti yang sah secara hukum. sehingga semua dalii Pemohon patut ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.
(_• C.
PETITUM
(
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon
( .1
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI
Mengabulkan Eksepsi Termohon
rmADVOKASIKPVKO'IW SOROXa
c
36
r
0 n
c
DALAM POKOK PERKARA
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
0
r;
-
Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Sorong Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/ll/2017 Tentang Penetapan
0
Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil
o
Walikota Kota Sorong Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017.
r:
-
Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut; NO. 1.
NAMA PASANGAN CALON
PEROLEHAN SUARA
Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, M M., dan
74.885
dr. Hj. Pahima Iskandar 2.
c
KOTAK KOSONG
20.634
TOTAL SUARA SAH
95.519
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiiadilnya (ex aequo et bono).
Hormat Kami, f 1
^
"C
KUASA HUKUM TERMOHON,
1. DENf^Y YAPARI, 8. , Sl< M.H.
2.
ALINURDIN.S.H., S.T.
3. BUDI RAHMAN, S.H.
4.
ARIF EFFENDI, S.H.
>
yy.u.ly;rc;A:i.v/ a / y \ sonosc;
r •
-j
37
