PEMERINTAH KOTA SORONG

PEMERINTAH KOTA SORONG KANTOR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN REMU

(KPH REMU) Alamat : Jalan Maleo Remu Utara Sorong

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KPHL MODEL REMU DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

DISUSUN OLEH : KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL REMU

SORONG, FEBRUARI 2015

BUKU RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KPHL MODEL REMU KOTA SORONG Digandakan dan dijilid oleh : Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV Tahun 2015

HALAMAN JUDUL

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG

KPHL MODEL REMU DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK. 470/Menhut-II/Reg.4-1/2015 Tanggal : 26 Februari 2015

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG(KPHL) MODEL REMU KOTA SORONG

RINGKASAN EKSEKUTIF Rencana Jangka Panjang Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (RPJP-KPHL) Model RemuKota Sorong bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi produksi dan jasa sumberdaya hutan di wilayah kerja KPHL Model Remu, yang dilakukan melalui kegiatan pokok berupa pemanfaatan, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan yang merupakan satu kesatuan kegiatan. Dengan demikian, rencana pengelolaan jangka panjang ini diharapkan dapat memberi arah pengelolaan hutan dan kawasannya, yang melibatkan semua pihak dalam upaya pengembangan KPHL Model Remu Kota Sorong di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Remu Kota Sorong

(dimaksudkan agar proses pembangunan KPHL Model berjalan secara

sistimatis dan terarah menuju pencapaian target pembangunan KPHL model. Tujuan penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Remu Kota Sorong di Kota Sorong adalah untuk memberikan arahan kegiatan pembangunan KPHL Model berupa rencana kelola berjangka 10 tahun, dan sekaligus menjadi acuan bagi penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek pembangunan KPHL model. Kesatuan Wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong yang secara administratif berada di Kota Sorong, berada antara 0o46’38” – 0o56’04" Lintang Selatan (LS) dan 131o11’05” - 131o24’01" Bujur Timur (BT) dengan luas mencapai ± 11.864 ha. Berdasarkan fungsi hutan, kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong terdiri atas Kawasan Hutan Lindung seluas 6.581 ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas 5.283 ha. Operasionalisasi pengelolaan wilayah kerja KPHL Model Remu Kota Sorong selama sepuluh tahun kedepan, UPTD KPHL Model Remu Kota Sorong

perlu

didukung sarana-prasarana perkantoran yang memadai, peningkatan SDM, serta pembiayaan yang memadai baik yang bersumber dari dana-dana APBD, APBN maupun dari hasil kerjasama kemitraan serta bantuan lembaga donor Nasional maupun Internasional.

Diharapkan selama jangka waktu pengelolaan periode

sepuluh tahun pertama, KPH ini sudah dapat menjadi KPH yang mandiri.

iii


PETA SITUASI

iv


KATA PENGANTAR

Pengelolaan hutan dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHL) meliputi kegiatan tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi

hutan,

perlindungan

hutan

dan

konservasi

alam.

Untuk

mengimplementasikan pengelolaan hutan tersebut, maka perlu disusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHL Model Remu Kota Sorong . Rencana Pengeloaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Remu Kota Sorong memuat: tujuan yang akan dicapai KPHL, kondisi yang dihadapi, strategi dan kelayakan

pengembangan

pengelolaan

hutan,

yang

meliputi:

tata

hutan,

pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam. Melalui rencana jangka panjang ini potensi dan kondisi sumberdaya hutan, kondisi sosial ekonomi dan pengembangan KPHL jangka panjang di Kota Sorong dapat diketahui. Data dan informasi yang digunakan dalam rencana ini mengacu pada hasil kegiatan inventarisasi kondisi biofisik, sosial ekonomi, dan sosial budaya di wilayah kerja KPHL Model Remu Kota Sorong. Dengan tersusunnya Rencana Jangka Panjang Pengelolaan Hutan KPHL Model Remu Kota Sorong ini diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan rencana ini. Mudah-mudahan rencana ini dapat menjadi acuan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong . Sorong,

Februari 2015

Kepala KPHL Model Remu Kota Sorong,

INA ROSELINA SIKIRIT, S.Hut NIP. 19730603 200212 2 004

v


DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan 1.3. Sasaran 1.4. Ruang Lingkup 1.5. Batasan Terminologi BAB 2 DESKRIPSI KAWASAN 2.1. Risalah Wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong 2.1.1. Letak dan Luas 2.1.2 Topografi 2.1.3. Geologi 2.1.4. Tanah 2.1.5. Keadaan Iklim 2.1.6. Daerah Aliran Sungai 2.1.7. Aksesibilitas Kawasan 2.1.8. Batas-Batas 2.1.9. Sejarah PembentukanWilayah KPHL Model Remu Kota Sorong 2.1.10. Pembagian Blok Kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong 2.2. Potensi Wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong 2.2.1. Penutupan Lahan 2.2.2. Potensi Kayu 2.2.3. Potensi Flora 2.3. Kondisi Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat 2.4. Perijinan dan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan 2.5. KPHL dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah 2.6. Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan 2.6.1. Isu Strategis 2.6.2. Kendala dan Permasalahan BAB 3 VISI DAN MISI 3.1. Visi, Misi dan Tujuan Pengelolaan Hutan KPHL Model Remu Kota Sorong 3.1.1.Visi 3.1.2. Misi 3.1.3. Tujuan Pengelolaan 3.2. Pendekatan Strategi Pengelolaan

Error! Error! Error! Error! Error! Error! Error! Error! Error! Error! Error! Error! Error! Error! Error! Error! Error! Error! Error! Error! Error! Error! Error! Error!

iii v vi ix xi Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def

Error! Error! Error! Error! Error!

Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def

Error! Error! Error! Error! Error!

Bookmark not Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def vi


BAB 4 ANALISIS DAN PROYEKSI Error! 4.1. Faktor Internal (kekuatan/strength) Error! 4.1.1. Legalitas dan Struktur Organisasi KPHL Remu yang jelas Error! 4.1.2. Potensi Sumberdaya Hutan tinggi Error! 4.2. Faktor Internal (Kelemahan/Weakness) Error! 4.2.1. Tata Batas Perlu Direkonstruksi Error! 4.2.2. Kapasitas SDM Error! 4.2.3. Dana Terbatas Error! 4.2.4. SOP Pengelolaan Tingkat Tapak Belum Tersedia Error! 4.2.5. Sarana Perkantoran dan Sistem Informasi Masih Terbatas Error! 4.3. Faktor Eksternal (Peluang/Opportunities) Error! 4.3.1. Posisi Kota Sorong sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) Error! 4.3.2. Pasar Jasa Ekosistem (Air, Karbon, Wisata, Biodiversitas) Error! 4.3.3. Dukungan Para Pihak Error! 4.4. Faktor Eskternal (Ancaman/Threats) Error! 4.4.1. Tekanan Terhadap Lahan Tinggi Error! 4.4.2. Kegiatan Non Kehutanan Yang Menimbulkan Degradasi Lingkungan Hidup Error! 4.4.3. Persepsi terhadap Pengelolaan KPHL Error! 4.4.4. Tingkat Ketergantungan Terhadap Hutan Error! 4.5. Proyeksi Error! BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Error! 5. 1. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola Serta Penataan Hutannya Error! 5.1.1. Inventarisasi Hutan Error! 5.1.2. Pembagian Blok dan Petak Error! 5.1.3. Tata Batas Dalam Wilayah KPHL Berupa Penataan Batas Blok dan Petak Error! 5.1.4. Pemetaan Error! 5. 2. Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu Error! 5. 3. Pemberdayaan Masyarakat Error! 5. 4. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) Pada Areal KPHL Yang Telah Ada Ijin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutannya Error! 5. 5. Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal Di Luar Izin Error! 5. 6. Pembinaan Dan Pemantauan (Controlling) Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Reklamasi Pada Areal KPHL Model Sorongyang Sudah Ada Izin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan Error! 5. 7. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Error! 5.7.1. Perlindungan Hutan Error! 5.7.2. Konservasi Alam Error! 5. 8. Penyelenggaraan Koordinasi Dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin Error! 5. 9. Koordinasi Dan Sinergi Dengan Instansi Dan Stakeholder Terkait Error!

Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def

Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def

Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def

Bookmark not def Bookmark not def

Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def vii


5. 10. Penyediaan Dan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) 5.10.1. Pemantapan Kebijakan Pengelolaan KPHL 5.10.2. Penambahan Staf Pengelola KPHL 5.10.3. Penyusunan Prosedur Kerja (SOP) dan Mekanisme Kolaborasi Atau Kerjasama. 5.10.4. Peningkatan Sarana dan Prasarana 5. 11. Penyediaan Pendanaan 5. 12. Pengembangan Database 5. 13. Rasionalisasi Wilayah Kelola 5. 14. Review Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali) 5. 15. Pengembangan Investasi 5.15.1. Tujuan 5.15.2. Mitra yang Terlibat Dalam Desain Dan Pelaksanaan Rencana Investasi 5.15.3. Konsultasi dengan Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal 5.15.4. Bidang Investasi Strategis Di KPHL Model Remu Kota Sorong 5.15.5. Kebijakan Yang Mendukung Dan Lingkungan Peraturan Khususnya Terkait REDD+. BAB 6 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 6.1. Pembinaan 6.2. Pengawasan 6.3. Pengendalian BAB 7 PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 7.1. Pemantauan 7.2. Evaluasi 7.3. Pelaporan BAB 8 PENUTUP

Error! Bookmark not def Error! Bookmark not def Error! Bookmark not def Error! Error! Error! Error! Error! Error! Error! Error!

Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def

Error! Bookmark not def Error! Bookmark not def Error! Bookmark not def Error! Error! Error! Error! Error! Error! Error! Error! Error! Error!

Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not def Bookmark not

viii


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Fungsi Kawasan Hutan dan Administrasi Wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong............................... Error! Bookmark not defined. Tabel 2 Kemiringan Lahan di Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong ................................................ Error! Bookmark not defined. Tabel 3 Jenis Tanah di Areal Kerja KPHL Model Remu Kota SorongError! Bookmark not define Tabel 4 Banyaknya Curah Hujan di Stasiun Meteorologi Sorong Tahun 2009-2013 (mm) ................................. Error! Bookmark not defined. Tabel 5 Banyaknya Hari Hujan Di Stasiun Meteorologi Sorong Tahun 2009-2013 (hari) ................................. Error! Bookmark not defined. Tabel 6 Rata-rata Tekanan Udara di Stasiun Sorong Tahun 2009-2013 (mb) ................................................... Error! Bookmark not defined. Tabel 7 Rata-rata Kelembaban Di Stasiun Meteorologi Sorong Udara di Stasiun Sorong Tahun 2009-2011 (%)Error! Bookmark not defined. Tabel 8 Rata-Rata Parameter Iklim Bulanan Kota Sorong Dan Sekitarnya (Lima Tahun Terakhir) ......... Error! Bookmark not defined. Tabel 9 DAS di Wilayah KPHL Model Remu Kota SorongError! Bookmark not defined. Tabel 10 Aksesibilitas Dalam Kawasan Hutan di Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong ..................... Error! Bookmark not defined. Tabel 11 Penutupan Lahan di Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong ................................................ Error! Bookmark not defined. Tabel 12 Blok HL Jasa Lingkungan dan PenutupannyaError! Bookmark not defined. Tabel 13 Blok Pemanfaatan HL di KPHL Model Remu Kota SorongError! Bookmark not defined. Tabel 14 Blok Pemberdayaan dan Penutupan LahannyaError! Bookmark not defined. Tabel 15 Blok Pemanfaatan HP di KPHL Model Remu Kota SorongError! Bookmark not defined. Tabel 16 Blok Pemberdayaan HP KPHL Model Remu Kota SorongError! Bookmark not defined. Tabel 17 Potensi Permudaan Pohon di KPHL Model Remu Kota SorongError! Bookmark not defi Tabel 18 Potensi Tegakan di KPHL Model Remu Kota SorongError! Bookmark not defined. Tabel 19 Potensi keanekaragaman FaunaKPHL Model Remu Kota Sorong ................................................ Error! Bookmark not defined. Tabel 20. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal KPHL Model Remu Kota Sorong ........................................ Error! Bookmark not defined. Tabel 21. Strategi Kombinasi Strength (Kekuatan) dan Opportunity (Peluang) Dalam Analisa SWOT ............ Error! Bookmark not defined. Tabel 22 Pembagian Blok sesuai dengan fungsi hutan pada areal KPHL Model Remu Kota Sorong ..................... Error! Bookmark not defined. Tabel 23 Pembagian Blok dan Rencana Kegiatan Pemanfaatan Areal KPHL Model Remu Kota Sorong ............ Error! Bookmark not defined. Tabel 24 Jenis Pemanfaatan dan Kegiatan Usaha di Wilayah TertentuError! Bookmark not defin Tabel 25 Pemanfaatan Hutan Lindung pada Wilayah Tertentu di Areal KPHL Model Remu Kota Sorong ............ Error! Bookmark not defined. Tabel 26 Pemanfaatan Hutan Produksi pada Wilayah Tertentu di Areal KPHL Model Remu Kota Sorong ............ Error! Bookmark not defined. Tabel 27. Kekritisan Lahan dan Penutupan Lahan di Blok Rehabilitasi Areal Kerja KPHL Model Remu Kota SorongError! Bookmark not defined. Tabel 28. Prioritas Kegiatan Rehabilitasi di Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong............................... Error! Bookmark not defined. ix


Tabel 29. Tabel 30 Tabel 31. Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

32. 33. 34 35 36 37

Rencana Kegiatan Rehabilitasi Untuk Jangka Waktu 10 TahunError! Bookmark not def Bentuk Peran Dan Kontribusi Para Pihak Didalam Pembangunan Pengelolaan KPHL Model Remu Kota SorongError! Bookmark not define Kebutuhan Dana Investasi dan Kemungkinan Sumber Pendanaan .......................................... Error! Bookmark not defined. Matrik rencana evaluasi ....................... Error! Bookmark not defined. Mitra Kerjasama Investasi .................... Error! Bookmark not defined. Ringkasan Usulan Pendanaan ............... Error! Bookmark not defined. Waktu Persiapan Proposal Investasi ...... Error! Bookmark not defined. Rencana pertemuan dengan para pihak Error! Bookmark not defined. Bidang Investasi Strategis di KPHL Model Remu Kota SorongError! Bookmark not defin

x


DAFTAR GAMBAR Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar

1 Peta Wilayah Kerja KPHL Remu Kota Sorong ................................... Error! 2 Peta Batuan di Wilayah Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong............. Error! 3 Peta Jenis Tanah di Wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong .............. Error! 4 Peta Hujan di Wilayah Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong .............. Error! 5Peta Aksesibilitas Kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong ................. Error! 6 Skema Pembagian Blok KPHL Model Remu Kota Sorong ................... Error! 7 Peta Pembagian Blok KPHL Model Remu Kota Sorong ...................... Error! 8Sebaran Penutupan Lahan di KPHL Model Remu Kota Sorong .............. Error! 9 Potensi Tegakan di HL dan HPT KPHL Model Remu Sorong .............. Error! 10Pembagian Blok KPHL Model Remu Kota Sorong ............................... Error! 11 Peta Pembagian Blok di KPHL Model Remu Kota Sorong ................... Error! 12Peta Blok HL Jasa Lingkungan KPHL Model Remu Kota Sorong .......... Error! 13 Peta Blok Pemanfaatan di HL pada KPHL Model Remu Kota Sorong .......................................................................................... Error! Gambar 14 Peta Blok Pemberdayaan HL di KPHL Model Remu Kota Sorong .......................................................................................... Error! Gambar 15 Peta Blok Pemanfatan HP KPHL Model Remu Kota Sorong ................ Error! Gambar 16 Peta Blok Pemberdayaan HP di KPHL Model Remu Kota Sorong .......................................................................................... Error! Gambar 17Luas Kegiatan Pemanfaatan Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong .................................................................................. Error! Gambar 18 Luas Kegiatan Pemanfaatan Menurut Fungsi Kawasan Hutan di Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong ................................. Error! Gambar 19 Rencana Blok Pemanfaatan/Pemungutan HHBK di Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong ...................................................... Error! Gambar 20 Rencana Blok Pemanfaatan/Pemungutan Jasa Lingkungan Karbon di Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong ...................... Error! Gambar 21 Rencana Blok Jasa Lingkungan Air di Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong......................................................................... Error! Gambar22 Rencana Blok Rehabilitasi di Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong .................................................................................. Error! Gambar 23. Luas Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong ................................................... Error! Gambar 24 Peta Prioritas Kegiatan Rehabilitasi di Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong......................................................................... Error!

xi

Bookmark n Bookmark n Bookmark n Bookmark n Bookmark n Bookmark n Bookmark n Bookmark n Bookmark n Bookmark n Bookmark n Bookmark n

Bookmark n

Bookmark n Bookmark n

Bookmark n

Bookmark n Bookmark

Bookmark n

Bookmark n

Bookmark n

Bookmark n

Bookmark n

Bookmark n


12

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG(KPHL) MODEL REMU KOTA SORONG BAB

PENDAHULUAN

1.1.

1

Latar Belakang

Hutan merupakan salahsatu modal alamiah (natural capitals) yang sangat penting sebagai

sumberdaya

alam

(natural

resources) dan sumber beragam jasa

ekosistem/lingkungan (ecosystem services) yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya. Produk dan jasa yang disediakan hutan seperti kayu, hasil hutan bukan kayu, air, biodiversitas, udara bersih, serapan karbon, wisata alam, dan sebagainya menjadi bagian dari kebutuhan penting kehidupan manusia. Uniknya produk dan jasa ekosistem hutan tersebut sangat dipengaruhi oleh kelestarian ekosistem hutannya, dimana apabila ekosistemnya mengalami degradasi maka produk dan jasa ekosistem hutan tentunya akan terdegradasi juga. Oleh karena itu mengelola hutan secara berkelanjutan menjadi keniscayaan karena hutan adalah modal alamiah yang sangat penting sebagai penyangga sistem kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia beserta lingkungan hidupnya. Bagi masyarakat di Kota Sorong, hutan dinilai sebagai ibu dari kehidupan masyarakat sepanjang waktu. Hutan menyediakan berbagai kebutuhan hidupnya, seperti air bersih, hasil hutan kayu dan bukan kayu, pangan, obat tradisional, serta perlindungan ekosistem wilayahnya. Di sisi lain dengan makin berkembangnya Kota Sorong sebagai salahsatu pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di Provinsi Papua Barat, maka peranan hutan terutama dalam menyediakan jasa lingkungannya seperti sumber air bersih dan perlindungan lingkungan hidupnya makin penting dan strategis. Untuk menjamin eksistensi hutannya dapat dikelola secara berkelanjutan, maka diperlukan penyelenggaraan pengelolaan hutan di tingkat tapak. Unit pengelolaan tersebut adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan 1


peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, yang kemudian disebut KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), antara lain dapat berupa Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).KPH menjadi pusat informasi mengenai kekayaan sumberdaya hutan dan menata kawasan hutan menjadi bagianbagian yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai ijin dan/atau dikelola sendiri pemanfaatannya, melalui kegiatan yang direncanakan dan dijalankan sendiri. Apabila peran KPH dapat dilakukan dengan baik, maka KPH menjadi garis depan untuk mewujudkan harmonisasi pemanfaatan hutan oleh berbagai pihak dalam kerangka pengelolaan hutan lestari. Unit kelola hutan di Kota Sorong yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Nomor : SK.995/Menhut-II/2013 tentang Penetapan

Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Remu (Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit II) yang Terletak di Kota Sorong Provinsi Papua Barat seluas +12.775 Haterdiri dari hutan lindung (HL) + 6.602 Ha dan hutan produksi terbatas (HPT) + 6.173 Ha adalah KPHL Model Remu Kota Sorong. Berdasarkan hasil analisis mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.710/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014, luas wilayah KPHL Remu menjadi +11.864 Ha, yang terdiri dari HL+ 6.581 Ha dan HPT+ 5.283 ha. Penyelenggaraan kegiatan kehutanan di wilayah tersebut agar berjalan secara terencana, sistematis, dan efisien maka perlu didukung oleh kegiatan perencanaan yang baik. Perencanaan memegang peranan penting, karena tanpa perencanaan yang baik tidak mungkin kegiatan akan berjalan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu rencana pengelolaan hutan di Kota Sorong menjadi tahapan penting dalam penyelenggaraan KPHL Model Remu Kota Sorong. Rencana jangka panjang KPHL Model Remu Kota Sorong ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai: (1) potensi dan kondisi sumberdaya hutan, letak KPHL Model Remu dalam DAS, kondisi sosial ekonomi dan pengembangan wilayah, (2) bobot fungsi hutan yang akan diwujudkan dan sasaran para pihak untuk mewujudkan pemanfaatan hutan secara efisien dan adil, (3) ketersediaan prakondisi maupun potensi hambatan ditinjau dari kepastian wilayah, permintaan hasil hutan, investasi dan sumber pendanaan, dan sumberdaya manusia, serta (4) kelayakan 2


pengembangan yang ditelaah selain dari segi manfaat dan biaya juga dari ketersediaan prakondisi, kekuatan dan kelemahan institusi dan organisasi.

1.2.

Tujuan

Menyediakan rencana pengelolaan (management plan) jangka panjang kurun waktu 10 tahun untuk memberikan arahan bagi para pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pembangunan kehutanan pada setiap blok dan petak di wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong , sehingga memiliki kerangka kerja yang terpadu dan komprehensif di dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan yang lebih efektif, efisien dan manfaat yang berkeadilan.

1.3.

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHL Model Remu Kota Sorong

adalah tersusunnya kerangka

formal pengelolaan kawasanuntuk jangka waktu sepuluh tahun ke depan sebagai acuan bagi rencana pengelolaan jangka menengah (5 tahunan), dan

rencana

pengelolaan jangka pendek (1 tahun) dalam mewujudkan kelestarian fungsi dan manfaat kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong. Sasaran kegiatan pengelolaan selama 10 tahun jangka waktu RPHJP KPHL Model Remu Kota adalah sebagai berikut: 1) Pengelolaan hutan lindung dalam areal kerja KPHL Model Remu Kota Sorong seluas + 6.581ha, yang akan dialokasikan sebagai Blok Jasa Lingkungan seluas 4.200 ha, Blok Pemanfaatan seluas 1.400 ha dan Blok Pemberdayaan seluas 981 ha; 2) Pengelolaan hutan produksi terbatas (HPT) dalam areal kerja KPHL Model Remu Kota Sorong seluas + 5.283 ha, yang akan dialokasikan sebagai sebagai Blok Pemanfaatan seluas 4.095 ha dan Blok Pemberdayaan seluas 1.188 ha.

1.4.

Ruang Lingkup

Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Remu Kota Sorong untuk jangka waktu sepuluh tahun berdasarkan kajian aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat dan 3


rencana pembangunan daerah/wilayah. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang ini menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Menengah, dan Jangka Pendek dalam bentuk matriks strategi pengelolaan yang memuat program-program dan usulan kegiatan operasional. Lingkup substansi RPJP-KPHL Model Remu Kota Sorong secara sistematik sebagai berikut : a. Pendahuluan, berisi : latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan batasan pengertian. b. Deskripsi Kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong , yang terdiri atas : a). Risalah wilayah (letak, luas, aksesibilitas kawasan, batas-batas, sejarah wilayah, dan pembagian blok), b). Potensi wilayah (penutupan vegetasi, potensi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, keberadaan flora dan fauna langka, potensi jasa lingkungan dan wisata alam), c). Data dan informasi sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan termasuk keberadaan masyarakat hukum adat, d). Data dan informasi ijin-ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan di dalam wilayah kelola, e). Kondisi posisi KPHL Model Sorong dalam perspektif tata ruang wilayah dan pembangunan daerah, dan f). Isu strategis, kendala dan permasalahan. c. Mendeskripsikan kondisi wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong baik berdasarkan aspek biofisik, sosial, ekonomi, budaya, dan pembangunan wilayah;

d. Visi dan Misi Pengelolaan Hutan, berisi ; pernyataan visi dan misi, kebijakan dan strategi pencapaian . e. Analisis dan Proyeksi, meliputi : a). Analisis data dan informasi yang tersedia saat ini (baik data primer maupun data sekunder), b). Proyeksi kondisi wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong di masa yang akan datang dan c). Analisa dan proyeksi core business. f. Rencana Kegiatan, terdiri dari : a). Inventarisasi berkala wilayah kelola dan penataan

hutan,

b).

Pemanfaatan

hutan

pada

wilayah

tertentu,

c).

Pemberdayaan masyarakat, d). Pembinaan dan pemantauan (controlling) pada areal KPHL yang telah dibebani ijin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan, e). Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar ijin, f). Pembinaan dan pemantauan (controlling) pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang sudah

ada

ijin

pemanfaatan

dan

penggunaan

kawasan

hutan,

g). 4


Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam, h). Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin, i). koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait, j) penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM, k). Penyediaan pendanaan, l). pengembangan database, m). Rasionalisasi wilayah kelola, n). Review rencana pengelolaan (minimal 5 tahun sekali) dan o). Pengembangan investasi g. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian h. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan i. Penutup

1.5.

Batasan Terminologi

Dalam dokumen ini yang dimaksud dengan : 1. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap; 2. Hutan Tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap 3. Hutan Konservasi yang selanjutnya disebut HK adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragam tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. 4. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 5. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 6. Pengurusan Hutan adalah kegiatan penyelenggaraan hutan yang meliputi perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan. 7. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam; 5


8. Tata Hutanadalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari; 9. Inventarisasi hutan pada wilayah KPHL adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumberdaya hutan dan lingkungannya secara lengkap; 10. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari; 11. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang adalah Rencana pengelolaan hutan pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama jangka benah pembangunan KPHL; 12. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek adalah Rencana Pengelolaan Hutan berjangka waktu satu tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis petak dan/atau blok; 13. Pemanfaatan Hutanadalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya; 14. Penggunaan Kawasan Hutanmerupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan; 15. Perencanaan Kehutananadalah proses penetapan tujuan, penetuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan

pedoman

dan

arah

guna

menjamin

tercapainya

tujuan

penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

6


16. Penggunaan Kawasan Hutan adalah kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. 17. PemanfaatanHutanadalahkegiatan untuk memanfaatkan memanfaatkan

jasa lingkungan, memanfaatkan

kawasan hutan,

hasil hutan kayu dan bukan

kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 18. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari; 19. Kesatuan pengelolaan Hutan Konservasiselanjutnya disebut KPHK adalah KPH yang luas wilayah seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan konservasi; 20. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah KPH yang luas wilayah seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung; 21. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksiselanjutnya disebut KPHL adalah KPH yang luas wilayah seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi; 22. Resort Pengelolaan Hutan adalah kawasan hutan dalam wilayah KPHL yang merupakan bagian dari wilayah KPHL yang dipimpin oleh Kepala Resort KPHL dan bertanggung jawab Kepada Kepala KPHL; 23. Blok Pengelolaan pada wilayah KPHL adalah bagian dari wilayah KPHL yang dibuat

relatif

permanen

untuk

meningkatkan

efektivitas

dan

efisiensi

pengelolaan; 24. Petakadalah bagian dari Blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan silvikultur yang sama; 25. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya atau belum dibebani izin pemanfaatannya 26. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan RI yang tediri dari Presiden beserta Menteri; 7


27. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan; 28. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah; 29. Dinas

adalah

Dinas

Propinsi/Kabupaten/Kota

yang

menangani

bidang

kehutanan; 30. Kolaborasi Pengelolaan Kawasan adalah pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 31. Peran serta para pihak adalah kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh para pihak yang timbul atas minat, kepedulian, kehendak dan atas keinginan sendiri untuk bertindak dan membantu dalam mendukung pengelolaan KPHL; 32. Kelembagaan Kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan KPHL adalah pengaturan yang meliputi wadah (organisasi), sarana pendukung, pembiayaan

termasuk

mekanisme

kerja

dalam

rangka

melaksanakan

pengelolaan kolaborasi yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak; 33. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan suatu alat yang berisi kerangka dasar bagi upaya pengalokasian ruang berdasarkan fungsi, struktur dan hirarki ruang, serta sebagai pengendalian pemanfaatan ruang; 34. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) merupakan salah satu struktur tata ruang yang merupakan bentuk sasaran dalam penetapan kebijaksanaan penataan ruang wilayah.

8

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG(KPHL) MODEL REMU KOTA SORONG BAB

DESKRIPSI KAWASAN

2

BAB 2 DESKRIPSI KAWASAN 2.1.

Risalah Wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong

2.1.1. Letak dan Luas Wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong secara administratif berada di Kota Sorong, berada antara 0o46’38” – 0o56’04" Lintang Selatan (LS) dan 131o11’05” - 131o24’01" Bujur Timur (BT) dengan luasmencapai ± 11.864 ha. Wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong di sebelah Utara beratasan dengan Selat Dampir dan Kota Sorong, sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, sebelah Timur Berbatasan denagan Kota Sorong, dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Dampir. Wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong mencakup lima distrik, yaitu Distrik Sorong Utara, Distrik Sorong Barat, Distrik Sorong, Distrik Maladomes, dan Distrik Sorong Kepulauan. Peta Wilayah Kerja KPHL Model Sorong disajikan pada Gambar 1. Tabel 1Fungsi Kawasan Hutan dan Administrasi Wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong Fungsi Kawasan/Kecamatan Hutan Lindung

Luas (Ha) 6.581 119

Maladomes

41

Sorong Sorong Barat

701

Sorong Kepulauan

520 5.221

Sorong Utara Hutan Produksi Terbatas

5.2283 3.380

Maladomes Sorong Barat

549

Sorong Utara

1.333 11.864

Luas Total (Ha)

9


Gambar 1Peta Wilayah Kerja KPHL Remu Kota Sorong

10


2.1.2 Topografi Kondisi fisiografi di wilayah KPHL Remu beragam, mulai agak curam sampai dengan sangat curam sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Kondisi hutan bervariasi mulai lebat, rawa, semak belukar sampai ilalang. Tabel 2Kemiringan Lahan di Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong Fungsi Kawasan Hutan

Kemiringan Lahan

Luas (Ha)

>45%

0-8%

8-15%

HL

2.316

261

4.005

6.581

HPT

4.258

434

590

5.283

6.574

695

4.595

11.864

Luas (Ha)

2.1.3. Geologi Kondisi geologi Kota Sorong dan secara umum Papua bagian barat terletak di atas pertemuan tiga lempeng bumi, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Filipina dan Lempeng Pasifik yang merupakan lempeng-lempeng bumi aktif. Selain itu, di daerah tersebut juga terbentuk jalur-jalur patahan batuan atau sesar, yang dikenal dengan nama Sesar Sorong. Struktur geologi ini memanjang relatif barattimur mulai dari sebagian Pulau Sulawesi, Pulau Maluku sampai Jayapura bagian utara. Batuan sedimen merupakan jenis batuan yang ada di areal kerja KPHL Model Remu Kota Sorong sebagaimana disajikan pada Gambar 2. 2.1.4. Tanah Karakteristik Tanah di wilayahKPHL Model Remu Kota Sorong terdiri dari tekstur halus, sedang, kasar, dan gambut. Mayoritas tanah di wilayah areal KPH memiliki tekstur halus. Jenis tanah di Kawasan KPHL terdiri dari Alluvial, Complex Podsolik dan Gray Brown Podsolikdengan kedalaman efektif

tanah bervariasi antara

kedalaman 0-25 centimeter, 25-50 centimeter, dan 51-100 centimeter. Tabel 3Jenis Tanah di Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong Jenis Tanah

Fungsi Kawasan Hutan HL

HPT

Alluvial Complex Podsolik Gray Brown Podsolik

1.975

Luas (Ha)

6.581

1.921

Luas (Ha) 758

4.504

2.706

2.733 6.425 2.706

5.283

11.864

11


Gambar 2Peta Batuan di Wilayah Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong

12


Gambar 3Peta Jenis Tanah di Wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong

2.1.5. Keadaan Iklim Berdasarkan atas tipe iklim Schmidt dan Ferguson, wilayah Kota Sorong termasuk dalam tipe iklim A. Tipe iklim tersebut ditandai dengan curah hujan banyak dengan penyebaran hampir merata sepanjang tahun. Dalam periode 5 tahun terakhir jumlah curah hujan rata-rata tahunan sebesar 3.139,2 mm dengan jumlah rata-rata hari hujan sebesar 247 hari per tahun. Secara rinci curah hujan di wilayah Kota Sorong disajikan pada Tabel 4 dan Tabel 5 serta sebaran curah hujannya pada Gambar 4. Tabel 4Banyaknya Curah Hujan di Stasiun Meteorologi Sorong Tahun 2009-2013 (mm) 13

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG(KPHL) MODEL REMU KOTA SORONG Bulan

2009

2010

2011

2012

2013

Januari

176

63

123

219

221

Februari

200

77

301

195

200

Maret

274

61

467

582

155

April

371

193

187

276

357

Mei

126

100

133

179

661

Juni

296

80

205

444

171

Juli

391

358

600

456

491

Agustus

150

592

469

348

284

September

132

471

399

191

221

Oktober

86

345

176

119

122

November

281

231

243

175

247

Desember

74

339

243

150

219

Jumlah

2557

2910

3546

3334

3349

Rata-Rata

213.1

242.5

295.5

277.8

279.1

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sorong (2014)

Tabel 5Banyaknya Hari Hujan Di Stasiun Meteorologi Sorong Tahun 2009-2013 (hari) Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

2009 17 22 20 20 20 18 21 18 10 10 14 20 210

2010 12 16 20 20 20 26 20 27 26 22 20 22 251

2011 12 20 24 19 26 25 20 18 26 21 16 16 243

2012 16 18 26 19 22 25 28 26 17 15 20 25 257

2013 18 20 15 28 28 23 29 26 21 19 22 25 274


14


Gambar 4Peta Hujan di Wilayah Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong

Berdasarkan data curah hujan dan hari hujan dalam setahun, maka dapat diketahui bahwa intensitas curah hujan harian sebesar 12.71 mm/hh. Intensitas curah hujan harian di wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong tergolong dalam klasifikasi ringan. Tabel 6Rata-rata Tekanan Udara di Stasiun Sorong Tahun 2009-2013 (mb) Bulan

2009

2010

2011

2012

2013

Januari

1.008,4

1.009,1

1.007,1

1.008,0

1.008,4

Februari

1.007,8

1.010,0

1.007,6

1.007,8

1.008,0

Maret

1.009,2

1.009,7

1.007,7

1.007,7

1.009.0

April

1.008,7

1.009,5

1.008,5

1.009,6

1.008,7

15

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG(KPHL) MODEL REMU KOTA SORONG Mei

1.008,5

1.008,1

1.008,9

1.008,5

1.008,9

Juni

1.009,9

1.009.5

1.009,3

1.009,7

1.008,1

Juli

1.009,4

1.009,1

1.009,4

1.008,8

1.008,7

Agustus

1.009,6

1.009,3

1.009,9

1.010,3

1.009,7

September

1.009,1

1.008,8

1.008,4

1.009,8

1.009,1

Oktober

1.009,3

1.008,0

1.009,2

1.008,8

1.009,1

November

1.007,6

1.007,8

1.007,8

1.008,4

1.007,7

Desember

1.008,8

1.006,2

1.006,9

1.007,7

1.007,5

1.008,9

1.008,8

1.008,4

1.008,8

1.008,6

Rata-rata


Tabel 7

Rata-rata Kelembaban Di Stasiun Meteorologi Sorong Udara di Stasiun Sorong Tahun 2009-2011 (%)

Bulan

2009

2010

2011

Januari

84

83

83

Februari

85

81

84

Maret

86

81

84

April

86

82

78

Mei

85

88

88

Juni

87

87

89

Juli

87

84

85

Agustus

86

88

86

September

86

87

87

Oktober

82

83

86

November

85

84

80

Desember

83

86

87

85,2

84,5

84,4

Rata-rata


16


Tabel 8 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Rata-Rata Parameter Iklim Bulanan Kota Sorong Dan Sekitarnya (Lima Tahun Terakhir) Bulan

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total Rata-rata

Curah Hujan (mm) 160.4 194.6 307.8 276.8 239.8 239.2 459.2 368.6 282.8 169.6 235.4 205.0 3,139.2 261.6

Hari Hujan (hh) 15.0 15.0 19.2 21.0 21.2 23.2 23.4 23.6 23.0 20.0 17.4 18.4 21.6 247.0

Suhu (o C) 27.6 26.6 26.8 26.7 27.0 26.1 26.0 26.1 26.1 27.1 26.9 27.0 320.2 26.7

Kelembaban (%) 83 84 82 87 88 85 87 87 84 83 85 1,018 85 83

Sumber : Badan Meteorologi dan Geofisika Sorong (2014)

Meskipun telah banyak terjadi perubahan komposisi tutupan lahan basah dan lahan kering di Kota Sorong akibat berbagai faktor alami dan non alami. tetapi secara makro iklim di wilayah Kota Sorong tidak mengalami perubahan. 2.1.6. Daerah Aliran Sungai Daerah aliran sungai yang ada di wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong disajikan pada Tabel 2. DAS yang berada di kawasan HL lebih luas dibandingkan dengan DAS yang berada di wilayah HPT. Tabel 9DAS di Wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong DAS Remu

Kawasan Hutan HL

Luas (Ha)

HPT 5.308

Rufei

867

6.175

568

568

Sadina

52

52

Sahasra

72

72

3

3

Sakama

13

13

Sakta

Saka Dua

18

18

Sakunta

6

6

Samagata

5

5

42

42

Samaja

17


DAS

Kawasan Hutan HL

Samba Sambara

Luas (Ha)

HPT 50

50

267

267 1.445

Sorong Warsamson Luas Total (Ha)

1.445

766

2.383

3.148

6.581

5.283

11.864

2.1.7. Aksesibilitas Kawasan Aksesibilitas menuju kawasan dapat ditempuh dari Kota Sorong. Dari pusat Kota Sorong ke batas luar kawasan terdekat dapat dicapai dengan perjalanan + 15 menit. Namun akses di dalam kawasan umumnya relatif rendah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5. Tabel

10Aksesibilitas Dalam Kawasan Hutan di Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong

Aksesibilitas dalam Kawasan Hutan Rendah

Fungsi Kawasan Hutan HL

HPT 6.581

4.296 987

987

6.581

5.283

11.864

Sedang Luas (Ha)

Luas (Ha) 10.877

2.1.8. Batas-Batas Wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong secara administratif berada di Kota Sorong, berada antara 0o46’38” – 0o56’04" Lintang Selatan (LS) dan 131o11’05” 131o24’01" Bujur Timur (BT) dengan luasmencapai ± 11.864 ha. Wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong di sebelah Utara beratasan dengan Selat Dampir dan Kota Sorong, sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, sebelah Timur Berbatasan denagan Kota Sorong, dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Dampir. Wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong mencakup lima distrik, yaitu Distrik Sorong Utara, Distrik Sorong Barat, Distrik Sorong, Distrik Maladomes, dan Distrik Sorong Kepulauan.

18


Gambar 5Peta Aksesibilitas Kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong

2.1.9. Sejarah PembentukanWilayah KPHL Model Remu Kota Sorong Pembentukan KPHL Model Remu Kota Sorong KPHL model Remu Kota sorong dengan luas areal ± 12.775 Ha. Kawasan ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.995/Menhut II/2013 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Remu pada tanggal 27 Desember 2013.Selain itu berdasarkan Peraturan Walikota Sorong Nomor 11 Tahun 2013 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Sorong sebagai dasar hukum pembentukan kelembagaan KPHL Model Remu Kota Sorong.

19


Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 wilayah pengelolaan KPHL Remu termasuk dalam kategori Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) karena didominasi oleh fungsi hutan Lindung. Konsekuensi dari penetapan sebagai KPHL

adalah

pengelolaan

hutan

yang

dititik

beratkan

pada

upaya

mempertahankan fungsi lindung serta melakukan usaha-usaha produksi pada areal hutan produksi tanpa mengubah fungsi lindung dari kawasan tersebut. 2.1.10. Pembagian Blok Kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pembagian wilayah dalam

blok-blok

didasarkan

pada

ekosistem,

tipe,

fungsi

dan

rencana

pemanfaatan. Ketentuan ini yang mendasari pembentukan Blok-blok pada kawasan hutan, baik pada hutan produksi, hutan lindung maupun kawasan konservasi. Pembagian Blok dilaksanakan untuk setiap fungsi hutan. Selain itu, tata hutan dan rencana pengelolaan hutan pada KPH telah dituangkan dalam Permenhut Nomor P6/Menhut-II/2011 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan KPHL. Sebagai pedoman dalam kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pembagian Blok di kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan No. P.5/VII-WP3H/2012. Pembentukan Blok-blok di kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong

juga

didasarkan pada hasil inventarisasi biogefisik dan inventarisasi Sosial Eknomi dan Budaya sebagai dasar penyusunan dokumen tata hutan yang didalamnya terdapat peta, data, dan informasi potensi wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong . Blok sebagai bagian dari wilayah KPH dengan persamaan karakteristik biogeofisik dan sosial budaya, bersifat relatif permanen yang ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen. Dengan demikian pembentukan Blok didasarkan faktor biogefisik dan sosial budaya. Faktor-faktor biogeofisik yang berpengaruh antara lain: penutupan lahan, potensi sumber daya hutan, bentang alam, topografi dan ekosistem. Faktor sosial budaya yang berpengaruh antara lain: jumlah penduduk, mata pencaharian, pemilikan lahan, jarak pemukiman, pola-pola pemanfaatan hutan oleh masyarakat, keberadaan hutan adat, dan sebagainya.

Pembagian

Blok

tentunya

mempertimbangkan

peta

arahan 20


pemanfaatan sebagaimana diarahkan oleh Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2013,, Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Papua Barat dan RPJM Pemerintah Kota Sorong. Skema pembagian bagian blok KPHL Model Remu Kota Sorong disajikan pada Gambar 6. 6

Gambar 6Skema Skema Pembagian Blok KPHL Model Remu Kota Sorong Sesuai

Lampiran

PerDirjen

Planologi

Kehutanan

No

P.5/VIIP.5/VII-WP3H/2012,

Pembagian blok dalam kawasan KPHL Model dibuat memiliki kriteria tertentu sehingga dikategorikan ke dalam blok yang sama. sama Blokarahan dapat dilihat pada Gambar 7.

21


Gambar 7Peta Pembagian Blok KPHL Model Remu Kota Sorong

22


2.2.

Potensi Wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong

2.2.1. Penutupan Lahan Penutupan kawasan areal kerja KPHL Model Remu Kota Sorong didominasi oleh Hutan Lahan Kering, terutama hutan lahan kering sekunder (Tabel 11 dan Gambar

8).

Penutupan

lahan

lainnya

adalah

pertanian

lahan

kering,

semak/beluksr, pemukiman, dan hutan mangrove primer. Tabel 11Penutupan Lahan di Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong Fungsi Kawasan Hutan/ Penutupan Lahan HL

Kecamatan Maladomes

Sorong

Sorong Barat

119

43

681

Hutan Lahan Kering Sekunder Hutan Mangrove Primer Pemukiman

97

Pertanian Lahan Kering Pertanian Lahan Kering Campur Semak / Belukar

22

HPT Hutan Lahan Kering Sekunder Pemukiman Permukiman Pertanian Lahan Kering Campur Luas (Ha)

Sorong Kepulauan 528

197

Sorong Utara 5.210 3.604

353 50 43

484 52

Luas (Ha) 6.581 3.897 353

299

350

1.011

1.560

296

348

72

72

3.378

573

1.332

5.283

2.911

12

1.332

4.255

65

65

12

112

124

390

449

839

3.496

43

1.254

528

6.543

11.864

Sumber : Hasil Analisis Penutupan Lahan 2012, Direktorat Planologi Kehutanan

2.2.2. Potensi Kayu Potensi kayu di wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong disajikan pada Gambar 9. Volume kayu di HPT lebih tinggi dibandingkan dengan di HL. Tegakan yang lebih muda cenderung lebih banyak dibandingkan dengan tegakan yang lebih tua.

23


Gambar 8Sebaran Penutupan Lahan di KPHL Model Remu Kota Sorong

24


VOLUME KAYU DALAM METER KUBIK

8,000 6,677 6,258

7,000 6,000 5,000 4,000

5,437 4,427

4,204 3,933 3,422

Sum of V20_UP

3,587

Sum of V30_UP

2,786 2,265

3,000

Sum of V40_UP Sum of V50_UP

2,000

Sum of V60_UP

1,000 HL

HPT

FUNGSI KAWASAN HUTAN

Gambar 9Potensi Potensi Tegakan di HL H dan HPT KPHL Model Remu Sorong

A. Pembagian Blok Hutan Lindung di Areal Kerja KPHL Model Remu Pembagian blok hutan linudng di areal kerja KPHL Model Remu Kota Sor Sorong sebagaimana disajikan pada Gambar berikut ini.

4,500

4,200

4,095

4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,400

1,500

1,188

981

1,000 500 HL-BLOK JASA LINGKUNGAN

HL-BLOK PEMANFAATAN HL

HL-BLOK PEMBERDAYAAN

HP-BLOK PEMANFAATAN

HP--BLOK PEMBERDAYAAN

HPT

Gambar 10Pembagian Pembagian Blok KPHL Model Remu Kota Sorong

25


Gambar 11Peta Pembagian Blok di KPHL Model Remu Kota Sorong

a. Blok Jasa Lingkungan Blok Jasa Lingkungan adalah blok yang ada di wilayah kerja KPHL Model Remu Kota Sorong yang direncanakan untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan antara lain pemanfaatan air, pemanfaatan aliran air dan penyimpanan karbon. Luas Blok Jasa Lingkungan yang mencapai 4.200 ha dengan tutupan lahan saat ini berupa hutan lahan kering sekunder dan pertanian lahan kering berada dekat dengan pusat Kota Sorong. Secara alami wilayah Blok jasa lingkungan merupakan daerah tangkapan air dari sumber-sumber mata air dan aliran sungai yang 26


dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Sorong. Oleh karena itu wilayah ini penting untuk dikembangkan sebagai Blok Jasa Lingkungan. Wilayah ini makin penting dengan makin berkembangnya Kota Sorong sebagai pusat perekonomian strategis di Papua Barat sekaligus juga sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional).Kontribusi jasa lingkungan yang dikontribusikan oleh blok ini perlu dikelola secara baik. Tabel 12Blok HL Jasa Lingkungan dan Penutupannya HL-BLOK JASA LINGKUNGAN

Penutupan Lahan

Pemanfaatan Air

Penyerapan Karbon

1.661

Hutan Lahan Kering Sekunder Hutan Mangrove Primer

1.759

Pertanian Lahan Kering 1.661

Luas (Ha)

Luas (Ha) 3.420

73

73

707

707

2.539

4.200

b. Blok Pemanfaatan Luas Blok Pemanfaatan Hutan Lindung di wilayah kerja KPHL Model Sorong mencapai 1.400 ha

dengan penutupan lahan berupa hutan lahan kering

sekunder, hutan mangrove primer, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur dan semak belukar. Blok pemanfaatan ini direncanakan untuk kegiatan pemanfaatan

jasa

lingkungan,

antara

lain

untuk

penyerapan

dan

atau

penyimpanan karbon. Kegiatan ini direncanakan akan bekerjasama dengan mitra yang terlibat dengan perdagangan karbon. Sebagian dari blok pemanfaatan HL ini harus dilakukan rehabilitasi hutan.

27


Gambar 12 Peta Blok HL Jasa Lingkungan KPHL Model Remu Kota Sorong

Tabel 13 Blok Pemanfaatan HL di KPHL Model Remu Kota Sorong HP-BLOK PEMANFAATAN Penutupan Lahan Hutan Lahan Kering Sekunder Hutan Mangrove Primer Pertanian Lahan Kering Pertanian Lahan Kering Campur Semak / Belukar

Penyerapan Karbon

Rehabilitasi untuk Penyerapan Karbon 477

280

72

Luas (Ha) 477 280

275

275

296

296 72

28

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG(KPHL) MODEL REMU KOTA SORONG Luas (Ha)

352

1.048

1.400

Untuk kegiatan rehabilitasi selain bersumber dari anggaran pemerintah/daerah juga bekerjasama dengan mitra lainnya seperti perusahaan yang memiliki komitmen dan program rehabilitasi hutan dan lahan. Program rehabilitasi yang dilakukan diintegrasikan dengan pemberdayaan masyarakat, sehingga manfaat social, ekonomi dan lingkungan dari kegiatan rehabilitasi tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

29


Gambar 13Peta Blok Pemanfaatan di HL pada KPHL Model Remu Kota Sorong

c. Blok Pemberdayaan Blok pemberdayaan yang di hutan lindung di wilayah kerja KPHL Model Remu Kota Sorong yang luasnya mencapao 981 ha, umumnya merupakan wilayah yang relatif terbuka dengan kegiatan budidaya. Oleh karena itu pada blok ini harus dilakukan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi lahan sehingga produktifitas lahan terpulihkan. Kegiatan rehabilitasi di blok pemberdayaan selain menggunakan dana pemerintah dan atau pemerintah daerah, juga dana yang bersumber dari mitra (perusahaan, donor, dan lembaga lainnya) yang berkomitmen terhadap kegiatan 30


rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi untuk areal yang telah digunakan untuk pertambangan perlu dilakukan upaya reklamasi lahan. Reklamasi lahan bekas tambang dilakukan dengan pendekatan rekayasa sumberdaya lahan dengan target terpulihkannya nilai-nilai ekosistem lahan hutan yang rusak atau mengalami degradasi. Dalam hal ini apabila lahan di hutan lindung yang rusak, maka rencana reklamasi diarahkan untuk memulihkan nilai fungsi utama hutan lindung tersebut dalam perlindungan tata hidrologis kawasan dan perlindungan biodiversitas. Pada blok

pemberdayan

HP

ini

direncanakan

untuk

pengembangan

Hutan

Kemasyarakatan (HKm) seluas + 981 Ha.

Tabel 14 Blok Pemberdayaan dan Penutupan Lahannya Penutupan Lahan

HP-BLOK PEMBERDAYAAN Rehabilitasi untuk Pengembangan HKm

Luas (Ha)

Permukiman

350

350

Pertanian Lahan Kering

579

579

Pertanian Lahan Kering Campur Luas (Ha)

52

52

981

981

31


Gambar 14 Peta Blok Pemberdayaan HL di KPHL Model Remu Kota Sorong

B.

Pembagian Blok Hutan Produksi Terbatas di Areal Kerja KPHL Model Remu

Pembagian blok di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) pada areal kerja JPHL Model Remu Kota Sorong terdiri dari Blok Pemanfaatan dan Blok Pemberdayaan. Luas Blok Pemanfaatan adalah + 4.905 ha dan luas Blok Pemberdayaan adalah 1.188 ha sebagamana berikut ini.

a.

Blok Pemanfaatan

32

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG(KPHL) MODEL REMU KOTA SORONG Blok Pemanfaatan pada Hutan Produksi (HP) di KPHL Model Remu Kota Sorong yang tutupan

vegetasinya

berupa

hutan

lahan

kering

sekunder

dialokasikan

untuk

pengembangan/pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Tabel 15 Blok Pemanfaatan HP di KPHL Model Remu Kota Sorong HP-BLOK PEMANFAATAN

Penutupan Lahan Hutan Lahan Kering Sekunder

Hasil Hutan Bukan Kayu 4.095 4.095

Luas (Ha)

Luas (Ha) 4.095 4.095

Potensi ragam hayati (biodiversity) yang termasuk HHBK yang ada di kawasan HPT KPHL Remu Kota Sorong apabila dikembangkan dengan baik memiliki nilai ekonomi yang tinggi, seperti pengembangan untuk obat-obatan (biofarmaka) dan bahan baku industri lainnya. Pengetahuan dan kearifan local yang telah berkembang secara turun temurun di dalam kehidupan masyarakat setempat terkait informasi potensi HHBK dan peluang pemanfaatannya perlu digali dan dikembangkan. Pengembangan potensi HHBK didorong dengan dikembangkan sentra industri HHBK berbasis potensi sumberdaya local yang dimiliki. Dengan dikembangkannya potensi HHBK dan proses pengolahannya tersebut diharapkan terjadi

peningkatan

nilai

tambah

ekonomi

masyarakat

setempat.

Selain

pengembangan potensi HHBK dan proses pengolahannya, juga dikembangkan penguatan akses pasar yang makin luas.

33


Gambar 15 Peta Blok Pemanfatan HP KPHL Model Remu Kota Sorong

b. Blok Pemberdayaan Blok pemberdayaan di kawasan HP KPHL Model Remu Kota Sorong seluas 1.188 ha selain penutupan lahannya berupa hutan lahan sekunder, juga berupa penutupan lahan yang lebih terbuka berupa pertanian lahan kering campur dan sebagian permukiman. Tabel 16Blok Pemberdayaan HP KPHL Model Remu Kota Sorong

Penutupan Lahan

HP-BLOK PEMBERDAYAAN HHBK pada

Penyimpanan Karbon pada

Luas (Ha)

34

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG(KPHL) MODEL REMU KOTA SORONG Penutupan Lahan

HKm Hutan Lahan Kering Sekunder

Luas (Ha)

HP-BLOK PEMBERDAYAAN HKm 48

112

160

Permukiman

189

189


839

839

1.076

112

1.188

Blok pemberdayaan HP ini seluas + 1.188 Ha direncanakan untuk pengembangan HKm. HKm pada hutan lahan sekunder direncanakan untuk pengembangan komoditi HHBK dan jasa lingkungan karbon. Pada areal dengan tutupan berupa pemukiman dapat diarahkan untuk pengembangan komoditi HHBK, hal yang sama juga dilakukan pada areal yang penutupan lahannya berupa pertanian lahan kering. Strategi ini perlu dilakukan selain untuk memulihkan kondisi ekosistem hutan yang telah mengalami degradasi sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

35


Gambar 16Peta Blok Pemberdayaan HP di KPHL Model Remu Kota Sorong 2.2.3. Potensi Flora A.

Permudaan

Sediaan anakan atau permudaan tingkat semai dan pancang di areal KPHL Model Remu Kota Sorong dapat dilihat pada Tabel 17. Tabel 17 Potensi Permudaan Pohon di KPHL Model Remu Kota Sorong Fungsi Kawasan

Potensi (m3) 1.737

HL

5.661

HPT Luas Total (Ha)

7.398

36


B.

Potensi Pohon

Kawasan hutan KPHL Model Remu Kota Sorong sebagian besar tergolong tipe hutan primer dengan potensi yang disajikan pada Tabel 18. Tabel 18Potensi Tegakan di KPHL Model Remu Kota Sorong Kelas Diameter 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -

29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 -

39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9

Jenis Balam Bintanggur Cempedak Damar Dela Di Gili Jambu Kamun Kayu Kuku Lain Manis Mawi Merbau Nyatoh Pala Hutan Rao Saan Slang Smamat Smarik Sumu Suwo Welek Wom Yum 20 - 29,9 Total Balam Buwo Cempedak Damar Di Fulum Jambu Kamun Kayu Bugis Kayu Kuku Kayu Siri Loos Mawi

V/Ha 0,10 0,20 0,19 3,71 0,10 0,08 0,20 0,41 0,25 0,05 0,12 0,06 0,34 0,08 0,17 0,44 0,21 0,29 0,13 0,09 0,11 0,17 0,10 0,10 0,07 0,54 8,28 0,32 0,30 0,20 6,92 0,56 0,34 0,70 0,57 0,12 0,20 0,14 0,17 0,16

37

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG(KPHL) MODEL REMU KOTA SORONG Kelas Diameter 30 30 30 30 30 30 30 30 30 -

39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 -

49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9

50 up 50 up 50 up 50 up 50 up 50 up 50 up 50 up 50 up 50 up 50 up 50 up 50 up 50 up 50 up 50 up

Jenis Merbau Pala Hutan Sabin Sini Sumu Telek Wollo Yamuk Yum 30 - 39,9 Total Balam Cempedak Damar Dela Gili Jambu Lain Matoa Merbau Musuwes Nyatoh Pala Hutan Slang Tebe Telek Yum 40 - 49,9 Total Balam Damar Di Fulum Gili Jambu Kamun Kayu Cina Labak Lain Linggua Matoa Merbau Rao Sar Telek 50 up Total Luas Total (Ha)

V/Ha 0,22 0,16 0,22 0,25 0,37 0,58 0,22 0,15 0,61 13,49 0,60 0,87 5,52 0,47 0,48 0,92 0,32 1,78 1,29 0,47 1,21 0,88 0,41 0,31 0,82 0,38 16,75 0,52 3,09 1,46 0,86 1,21 8,71 0,62 0,58 0,77 0,77 0,88 1,43 2,01 1,47 7,14 2,09 33,60 72,12

Sumber: Laporan Inventarisasi Biogeofisik Hutan KPHL Model Remu Kota Sorong (2013)

38


a.

Potensi Tegakan Komersil

Dari plot inventarisasi diperoleh 72 jenis pohon dari seluruh tingkat pertumbuhan pohon. Pada tingkat pohon didominasi oleh jenis Damar dengan INP sebesar 89,92 %, Jambu (26,50 %), Merbau (13,01 %) dan Telek (12,68 %). Pada tingkat tiang didominasi oleh Damar dengan Indeks Nilai Penting (INP) sebesar 73,78 %, Jambu (19,66 %) dan Pala Hutan (17,12%). Pada tingkat pancang didominasi oleh jenis Damar dengan INP sebesar 40,60 % dan Pala Hutan (18,60 %). Pada tingkat anakan juga didominasi oleh jenis Damar dengan INP sebesar 55,09 % dan Sumu (13,06 %). Jenis meranti termasuk jenis komersial satu. Dimana jenis dari famili Dipterocarpace ini paling banyak di beberapa wilayah di Indonesia terutama di wilayah hutan hujan tropis. Selain jenis meranti kelompok yang memiliki jumlah dan volume yang tinggi di KPHL Model Remu Kota Sorong adalah jenis kelompok lainnya dan jenis rimba campuran antara lain seperti jenis jambu-jambu, kedongdong hutan dan lainnya.

Jenis rimba campuran termasuk ke dalam

komersial dua.

b.

Potensi Fauna

Keanekaragamanfauna yang terdiri dari kelompok Mamalia, Reptil, Aves dan Amphibi disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19Potensi keanekaragaman FaunaKPHL Model Remu Kota Sorong No

Nama Daerah

Nama Ilmiah

Famili

Status

MAMALIA 1

Babi Hutan

Sus scorva

Suidae

TD

2

Kanguru Tanah

Thylogale sp

Macropodidae

D

3

Kanguru Pohon

Denrolagus ursinus

4

Kuskus Timur

Phalanger orientalis

Phalangerdidae

D

5

Kuskus Bertotol

Spilocuscus maculatus

Phalangerdidae

D

6

Kelelawar

Cynopterus sp

Cynopteridae

TD

7

Soa-Soa

Hydrosaurus amboinensis

Agamidae

D

39

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG(KPHL) MODEL REMU KOTA SORONG No

Nama Daerah

Nama Ilmiah

Famili

Status

8

Musang

Paradoxurus sp.

Viverridae

TD

9

Rusa

Cervus timorensis

Tragulidae

D

10

Tikus

Rattus sp

Murridae

TD

11

Tikus Besar Berduri

Rattus preator

Murridae

D

12

Tupai

Tupaia sp

Tupaidae

TD

13

Tupai Kecil

Tupaia javanica

Tupaidae

TD

14

Walabi Garis Putih

Dorcopsis hegeni

Macropodidae

TD

15

Kalong Minor

Dobsonia minor

Pteropodidae

TD

16

Codot

Hidung

Dua

Nyctimene aillo

Pteropodidae

TD

Dua

Nyctimene albiventer

Pteropodidae

TD

18

Codot Hidung Biasa Codot Roset

Ruosettus amplexicaudatus

Pteropodidae

TD

19

Kalong Liat

Pteropus electo

Pteropodidae

TD

20

Kalong Kacamata

Pterophus conspicilatus

Pteropodidae

TD

21

Layang Biasa

Petaurus breviceps

22

Kalubu Rufescens

Echymipera rufescens

Peroryctidae

TD

23

Kalubu Kaki Panjang

Echymipera clara

Peroryctidae

TD

24

Bandekut Raffray

Peroryctes raffrayana

Peroryctidae

TD

1

Python Hijau

Chodropython viridis

Boidae

D

2

Python Karpet

Morelia amethistina

Boidae

D

3

Ular Tali

Stegonotus cucullatus

Colubridae

TD

4

Ular Tanah

Stegonotus cf parvus

Colubridae

TD

5

Biawak Monitor

Varanus indicus

Varanidae

D

6

Biawak Hijau

Varanus prasimus

Varanidae

D

7

Buaya Papua

Crocodylus novaguineae

Crocodilidae

D

8

Bunglong Sisir

Hypsilurus dilophus

Agamidae

D

9

Kadal Ekor Biru

Emoia caeruleocauda

Scincidae

TD

10

Kadal Coklat

Emoia sp.

Scincidae

TD

11

Bengkarung

Lamprolepis smaragdina

Scincidae

TD

12

Ular Kaki Empat

Tiliqua gigas

Scincidae

D

13

Tokek

Gecko vitatus

Gekkoni-dae

TD

1

Elang-alap Coklat

Accipiter fasciatus

Accipitridae

D

2

Elang-alap cina

Accipiter soloensis

Accipitridae

D

3

Baza pasifik

Aviceda subcristata

Accipitridae

D

Besar 17

Reptil

AVES

40

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG(KPHL) MODEL REMU KOTA SORONG No

Nama Daerah

Nama Ilmiah

Famili

Status

4

Elang Bondol

Haliastur Indus

Accipitridae

D

5

Elang Siul

Haliastur sphenurus

Accipitridae

D

6

Cangak laut

Ardea sumatrana

Ardeidae

D

7

Kuntul kerbau

Egretta ibis

Ardeidae

D

8

Kuntul perak

Egretta intermedia

Ardeidae

D

9

Bambangan Hitam

Ixobrychus flavicollis

Ardeidae

D

10

Cekakak rimba

Halcyon macleayii

Alcedinidae

D

11

Cekakak suci

Halcyon sancta

Alcedinidae

D

12

Mambruk ubiaat

Goura cristata

Casuariidae

D

13

Delimukan zamrud

Chalcophaps indica

Casuariidae

TD

14

Delimukan puyuh

Trugon terestris

Casuariidae

TD

15

Walik elok

Ptilinopus pulchellus

Casuariidae

TD

16

Pergam ekor ungu

Ducula infigaster

Casuariidae

TD

17

Pergam pinon

Ducula pinon

Casuariidae

TD

18

Srigunting lencana

Dicrurus hottentottus

Dicruridae

TD

19 20

Cikrak peri bahu putih Gosong Kelam

Malurus alboscapulatus Megapodius freycinet

Maluridae Megapodiidae

TD D

21

Maleo Kerah coklat

Talegalla jobiensis

Megapodiidae

D

22

Meliphaga Reichenbach

Meliphaga analoga

Meliphagidae

D

23

Melilestes megarhynchus

Meliphagidae

D

24

Isap madu paru panjang Paruh kodok Papua

Podargus papuensis

Podargi-dae

D

25

Kakatua Koki

Cacatua galerita

Psittacidae

D

26

Kakatua Raja

Probosciger aterrimus

Psittacidae

D

27

Nuri hitam

Chalchopsitta atra

Psittacidae

D

28

Nuri bayan

Eclectus roratus

Psittacidae

D

29

Perkici pipi merah

Charmosyna rubrigularis

Psittacidae

TD

30

Kasturi kepala hitam

Lorius lory

Psittacidae

TD

31

Nuri Kabare

Psittrichas fulgidus

Psittacidae

TD

32

Tikusan tukar

Rallina tricolor

Rallidae

TD

33

Pungok rimba

Ninox theomacha

Strigidae

TD

34

Julang papua

Rhyticeros plicatus

Buceroti-dae

D

Threskiornithidae

D

35

Ibis suci

Treskiornis aethiopicus

AMFIBI 1

Katak serasah

Platymantis papuensis

Ranidae

TD

2

Katak rawa

Rana daemeli

Ranidae

TD

3

Katak pohon

Litoria infrafrenata

Hylidae

TD

41

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG(KPHL) MODEL REMU KOTA SORONG No 4

C.

Nama Daerah Katak pohon

Nama Ilmiah

L. sanguinolenta

Famili

Status

Hylidae

TD

Potensi Jasa Lingkungan

Wilayah kerja KPHL Model Remu Kota Sorong memiliki peranan yang strategis dalam mendukung perkembangan wilayah Kota Sorong. Beberapa nilai penting dari potensi jasa lingkungan di wilayah kerja KPHL Remu Kota Sorong, terutama terkait dengan keberadaan lahan hutannya sebagai daerah tangkapan air bagi sumber-sumber mata air dan aliran sungai yang dimanfaatkan sebagai air baku minum, pertanian, dan industri.

2.3.

Kondisi Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat

Berdasarkan hasil Pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kota Sorong adalah 190.341 jiwa, yang terdiri atas 99.898 laki-laki dan 90.446 perempuan. Jumlah penduduk terbanyak di Distrik Sorong Utara sebanyak 44.774 jiwa dan jumlah penduduk terkecil berada di Distrik Sorong Kepulauan dengan Jumlah penduduk 9.710 jiwa.Perbandingan laki-laki dan perempuan atau sex ratio di Kota Sorong adalah sebesar 110,45 persen. Dari enam distrik yang ada di Kota Sorong, angka Sex Ratio tertinggi berada di Distrik Sorong Timur yaitu sebesar 114,97 persen.Laju pertumbuhan penduduk Kota Sorong sebesar 7,02 persen per tahun. Distrik yang laju pertumbuhan penduduknya tertinggi adalah Distrik sorong Timur yakni 14,07 persen dan yang terendah adalah Distrik Sorong Kepulauan yakni sebesar 3,54 persen.Dengan Luas wilayah 1.105 km² yang didiami penduduk 190.341 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Sorong adalah sebesar 91 jiwa/km2. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Distrik Sorong Manoi yakni sebesar 313 jiwa/km², sedangkan yang paling terendah Distrik Sorong Kepulauan yakni 49 jiwa/km². Struktur formal pemerintah kampung terdiri dari kepala desa dan sekretaris desa, ketua RW, serta Ketua RT. Kantor kepala desa tersedia baik sehingga kebutuhan pelayanan masyarakat dapat dijalankan secara teratur di kantor kelurahan. Selain untuk pelayanan

administrasi, rapat desa, keberadaan kantor kelurahan juga

digunakan untuk praktek dokter yang sewaktu-waktu melakukan pengobatan.

42


Berdasarkan hasil observasi lapangan, kantor Pemerintah Desa pada masingmasing lokasi terdapat personil pegawai yang aktif bekerja mulai jam 09.00-14.00 kondisi ini didukung dengan sarana prasarana gedung, komputer, listrik PLN yang memadai serta fasilitas ekonomi, fasilitas komunikasi dan fasilitas lainnya. Dari segi struktur non formal pemerintahan di seluruh kampung terdapat pengurus dewan adat tingkat kampung. Secara vertikal kepengurusan dewan adat berada di level Kota, distrik dan kampung. Lembaga adat tingkat Kota dan distrik dipimpin oleh seorang tokoh adat dari suku yang dominan di Kota Sorong. Fungsi lembaga adat ini yaitu mengatur berbagai hukum dan peraturan adat termasuk hak-hak ulayat masing-masing kampung atas hak tanah yang tersebar di Kota Sorong. Masyarakat desa mempunyai wilayah adat atau dapat disebut hak ulayat yang batas-batasnya dapat ditelusuri dari wilayah kerajaan Sailolof sebagai organisasi kekuasaan suku malamoi. Disamping hak ulayat di tingkat suku malamoi, dalam sejarah suku ini dijumpai juga adanya hak ulayat pada tingkat Gelet/Keret. Hak ulayat Gelet merupakan wilayah adat yang nyata karena di dalamnya terdapat sumber daya alam termasuk tanah yang menjadi sumber hidup dan tempat yang menyediakan kebutuhan hidup bagi warga Gelet/Keret pengaturan kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya alam itu dilaksanakan oleh Ketua Gelet/Keret yang disebut ”Usilio”. Seorang usilio bertanggung jawab baik ke luar maupun ke dalam, tanggung jawab keluar yaitu berkaitan dengan kedudukannya sebagai pembantu Raja Sailolof. Dengan mendasarkan pada tanggung jawab kedalam dari Ketua Gelet (Ulisio) yaitu mengatur kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah ulayatnya bagi kepentingan masing-masing keluarga yang menjadi anggota geletnya menunjukkan bahwa pada awalnya hak ulayat Gelet besifat publik. Hutan mana yang boleh dibuka dan diusahakan untuk memenuhi kebutuhan hidup warganya dikoordinir dan diatur oleh Ketua Gelet. Namun tampaknya dalam perkembangannya karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal terdapat kecenderungan semua tanah dan hutan bahkan termasuk wilayah perairan tertentu dalam wilayah ulayat Gelet terbagi secara habis kepada semua keluarga yang menjadi warga Gelet. Jika jumlah keluarga bertambah, maka dilakukan pengaturan kembali kepemilikan tanah di bawah koordinasi anak tertua 43


dalam Gelet yang menjalankan fungsi Ketua Gelet sehingga memungkinkan keluarga yang baru mempunyai tanah. Sebaliknya jika jumlah keluarga semakin berkurang, maka keluarga yang ada akan menata kembali pemilikan tanah kepada keluarga yang ada. Seiringnya perkembangan waktu dan berkembangnya pola peradaban manusia warga masyarakat yang tinggal di keenam desa tersebut pada saat ini tidak hanya penduduk asli yang merupakan anggota masyarakat persekutuan hukum adat Malamoi, tetapi juga terdiri dari para pendatang. Para pendatang ini kemudian saling berinteraksi dengan melakukan perkawinan dengan para warga masyarakat persekutuan adat Malamoi. Perkawinan yang terjadi tidak hanya menyatukan individu yang berbeda, tetapi antara satu dengan yang lainnya membawa dan menyerap kebudayaan yang berbeda-beda. Dari perkawinan ini lahir generasi yang merupakan percampuran dari kebudayaan tersebut. Kebudayaan yang berbeda ini berpengaruh pada keaslian pola kehidupan warga masyarakatpersekutuan hukum

adat Malamoi. Dengan berjalannya waktu

perbedaan antara keaslian pola kehidupan warga masyarakat persekutuan hukum adatnya dengan warga pendatang kian hari semakin tidak terlihat, karena dipengaruhi

pola

kehidupan

yang

semakin

modern

yang

menyebabkan

melemahnya ikatan ulayat antara warga masyarakat persekutuannya. 1. Hak Ulayat Tanah Bagi masyarakat suku Malamoi, tanah adalah seorang ibu atau mama orang Malamoi yang menyediakan segalanya. Pandangan masyarakat Malamoi terhadap tanah ini sudah lama berlangsung dari waktu ke waktu, sehingga jelas

bahwa

kepemilikan

tanah adatmerupakan sepenuhnya milik

masyarakat adat. Hak ulayat pada kampung di sekitar kawasan Hutan lokasi KPHL Model Remu merupakan kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun 44


dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Menurut UU No 21 Tahun 2001, Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hukum adat ini dipakai untuk membagi wilayah tanah adat kepada margamarga yang ada di setiap kampung. Batas-batas wilayah kepemilikan tanah marga ditandai dengan berbagai tanda alam, pohon kayu, sungai, batu, gunung dan

sebagainya. Setiap

marga

pada setiap kampung telah

mengetahui batas tanah mereka, sehingga tidak bisa sembarangan masuk ke tanah ulayat marga lain. Setiap marga biasanya memiliki wilayah atau benda keramat masing-masing yang menjadi tanda tak terbantahkan atas kepemilikan tanah tersebut. Di antara beberapa marga, terdapat satu marga yang memiliki tanah besar, biasanya mereka keturunan anak kepala suku pada masa lampau. Margamarga yang memiliki tanah luas ini secara otomatis akan menempati kelas yang penting, berpengaruh dan dihormati dalam lembaga adat (mereka disebut sebagai orang kaya). Fungsi dari hak ulayat dapat dibedakan menjadi dua garis besar, yaitu : a. Persona, adalah hak ulayat yang dimaksud sebagai hak tanah komunal itu berfungsi untuk memberinya manfaat dari tanah, hutan, air, dan isinya kepada individu yang tergabung kedalam hak ulayat tersebut. Ia dapat mengelola tanah itu, menjadikannya sebagai mata pencarian (Berkebun atau bertani). b. Publik, adalah hak ulayat yang dimaksudkan sebagai hak atas tanah komunal berfungsi sebagai pengendali sosial, keakraban, serta kekeluargaan. Maksudnya, mereka yang tergabung kedalam hak ulayat tentu akan berinteraksi antar sesama anggota, interaksi tersebut tentu didasari pada hukum adat yang tidak tertulis, selanjutnya, mereka akan senantiasa berpikir dan 45


bertindak sesuai dengan peraturan yang mengikat antar anggota tersebut.

2. Kelembagaan Adat Secara umum struktur kepemimpinan adat di Desa Saoka, Klawasi Soop, Malanu, Matamalagi dan Giwu menganut sistem kepemimpinan kepala suku. Sistem kepemimpinan adat mempunyai kekuasaan yang sama dengan seorang pimpinan pemerintah, sedangkan ketua RT/RW dan Kepala Desa/Lurah sebatas sebagai pelaksana administrasi pemerintahan Desa. Walaupun sebagiannya juga merangkap sebagai pengurus adat di desa setempat. Namun perlu diketahui bahwa Kelembagaan adat memiliki jabatan terstruktur yang berbeda pada setiap masing-masing kampung. Struktur kelembagaan terdiri atas pengurus harian (eksekutif) dan dewan adat (Legislatif). Adapun struktur organisasi Lembaga masyarakat

Adat

Malamoi yang telah terbentuk sejak tahun 1998 dapat dilihat pada lampiran 1. Pengurus harian merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi Lembaga Masyarakat

Adat Malamoi

Sorong

keputusan Musyawarah Organisasi Adat

berdasarkan AD

ART,

dan keputusan Sidang Adat.

Keputusan sidang/rapat pada organisasi LMA disemua tingkatan pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah/mufakat dan votting apabila dianggap perlu. khusus untuk sidang adat keputusan diambil berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada adat suku Malamoi. Dewan Adat dibentuk oleh pengurus harian dan diketuai oleh seorang Kepala Suku yang mewakili 15 sub suku. Dewan Adat bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada pengurus harian baik diminta maupun atas inisiatif

sendiri,

serta

memimpin

upacara-upacara

adat.

Mengurus

permasalahan dan menyelesaikan sengketa adat serta menyelenggarakan sidang adat dan memimpin rapat-rapat adat. Sistem kelembagaan adat yang dibentuk dapat dikategorikan sebagai organisasi paguyuban yang mempunyai kewenangan mengatur hubungan antar warga masyarakat adat dan hubungan masyarakat adat dengan lingkungannya. Lembaga masyarakat adat tersebut telah memiliki embrio 46


sejak dahulu. Hal ini dapat diketahui dari adanya sejarah seperti pendidikan inisiasi didalam Rumah Adat (kambik) yang berlangsung selama 7 bulan untuk menghasilkan para Dewan Adat (Wofli). Selain itu sudah terdapat struktur organisasi adat dengan fungsi dan tanggungjawab yang jelas, seperti: Neligin (kepala suku), Newok (hakim Adat), Mombri (panglima perang) dan Nevulus (penasehat) Neligin Kepala Suku

3. PenyelesaianKonflik Mombri

Nevulus Penasehat Adat

Panglima Perang

Newok Hukum Adat

Masyarakat Malamoi yang merupakan suku asli dari Keenam desa sebagian besar warganya bermata pencaharian di bidang pertanian dan peternakan. Dengan

bermata

merupakan

pencaharian

hal yang

sangat

tersebut, penting

maka bagi

tanah

bagi

kelangsungan

mereka hidupnya

khususnya di bidang ekonomi yang pada akhirnya dalam pemanfaatannya sering atau mudah terjadi benturan kepentingan antara pengguna tanah. Secara umum daerah Kota Sorong pada awalnya sebagian besar merupakan kawasan hutan yang banyak ditumbuhi semak belukar yang kemudian dibuka dan digarap oleh warga atau para perantau untuk ditanami dengan tanaman pangan terutama tanaman umbi-umbian, sagu, buah-buahan dan sebagainya. Masyarakat tersebut dapat mempunyai hak milik atas tanah ini melalui pembukaan tanah hutan untuk dijadikan kebun. Pada mulanya kebun merupakan usaha “Gelet/Keret” yang di dalamnya terdapat bagian masing-masing keluarga yang dikerjakannya sendirisendiri, karena segala sesuatu mengenai penyelenggaraan adat adalah milik “Gelet/Keret”, maka kepala Gelet/Keret mempunyai hak dan wewenang untuk menentukan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah-tanah

47


di wilayah “Gelet/Keret”. Kepala Geletlah yang menentukan kapan dan di mana semua warga secara bersama-sama membuka tanah untuk berkebun. Di Kota Sorong, tanah adalah milik Gelet atau dalam bahasa setempat disebut “Ulisio”. Kepala Gelet yaitu “Ulisio” membagi-bagikan tanahnya lagi kepada anggota pria yang sudah dewasa. Tanah milik seorang ayah dibagikan kepada putra-putrinya bila mereka sudah menikah atau bila sang ayah meninggal. Walaupun kebun tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya, tidak diurus karena pergi untuk beberapa lama, tetapi menurut adat gelet ia tetap mempunyai hubungan hak dengan tanah tersebut. Dalam pemahaman masyarakat terhadap tanah hak ulayat khususnya di Kota Sorong, adalah tanah adat terdiri atas tanah yang masih bersifat komunal (dikuasai secara bersama) dan tanah adat yang sudah bersifat perorangan yang cenderung penguasaannya dikuasai oleh Kepala Gelet. Dengan berjalannya waktu pada tahun enam puluhan mulai banyak orang yang berasal dari luar pulau Papua Barat yang berdatangan ke wilayah dan kemudian mulai membuka serta membersihkan kawasan semak belukar untuk dijadikan tempat berkebun/berladang bahkan dijadikan daerah permukiman. Pada umumnya para perantau tersebut datang ke wilayah tersebut secara berkelompok yang semuanya berasal dari berbagai daerah, yang pada akhirnya

mereka

semua

menetap

di

sana

dan

menjadi

suatu

perkampungan. Dengan berjalannya waktu demi memberikan kepastian status kepemilikan atas bidang tanah yang digarapnya maka kepada penggarap tanah diberikan surat tanda kepemilikan tanah yang berupa “alas hak” tanah yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kelurahan yang diketahui kepada Kepala Distrik (Kecamatan), dan berfungsi sebagai surat tanda bukti kepemilikan tanah. Akhir-akhir ini di daerah tersebut seringkali terjadi sengketa tanah dalam hal kepemilikan dan penguasaan tanah. Sengketa yang sering kali muncul di daerah tersebut adalah sengketa perdata yang berkenaan dengan masalah tanah di antara warganya dalam hal pemilikan dan penguasaan tanah. Sengketa tersebut bersumber dari tanah-tanah hak ulayat, atau 48


obyeknya hak ulayat. Dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi tersebut mereka mempunyai cara sendiri yang mereka anggap lebih efektif. Meskipun telah ada lembaga pengadilan yang disediakan oleh Pemerintah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, mereka memilih cara lain yaitu melalui penyelesaian di luar pengadilan. Hukum

Adat yang paling

keras adalah

soal tanah

adat. Jika ada

pelanggaran batas wilayah, bisa terjadi perang suku. Demikian juga antar marga. Konflik besar bisa terjadi jika sebuah marga mengklaim tanah milik marga lain. Konflik antar marga biasanya diselesaikan dengan cara mengundang para orang tua adat yang paham tentang hukum adat dan sejarah tanah. Struktur kekerabatan dan sejarah pewarisan selalau digunakan sebagai cara untuk menelusuri siapa pemilik sah atas tanah. Namun jika para orang tua tetap tidak bisa menyelesaikan, karena masing-masing marga bertikai tetap mempertahankan keyakinannya, maka jalan terakhir kedua belah pihak diminta menunjukkan benda keramat sebagai bukti sah kepemilikan atas tanah. Suku Malamoi percaya pada penyelesaian adat daripada hukum formal. Bagi mereka pengadilan versi pemerintah dengan mudah bisa dipermainkan dan dibeli oleh pihak pemilik uang karena keputusan alam yang tidak bisa ditawar oleh apa pun. Sistem kepemilikan dan penguasaan lahan dan sumberdaya alam di Papua sebagian besar menganut hak kepemilikan komunal berdasarkan gabungan klen dan berdasarkan klen. Kedua pola kepemilikan dan penguasaan lahan tersebut diperoleh melalui dua proses. Pada sistem kepemilikan dan penguasaan sumberdaya alam oleh komunitas adat mengganggap bahwa tanah, hutan dan air merupakan milik masyarakat adat yang diatur oleh pemimpin adat berdasarkan aturan adat yang dianutnya.

Pada sistem

pemilikan dan penguasaan sumberdaya alam kelompok marga mengangap bahwa tanah, hutan dan air adalah milik marga yang diwariskan turuntemurun pada suatu marga (klan). Sistem pemilikan tersebut menunjukkan bahwa ada dua tipe perolehan kepemilikan dan penguasaan sumberdaya alam di Papua, yaitu (1) 49


berdasarkan penemuan pertama suatu wilayah oleh suku/marga tertentu dan (2) berdasarkan pewarisan kepada keturunan atau hibah. Suku atau marga yang pertama kali datang dan bermukim di suatu tempat dengan seluruh wilayah yang dijelajahinya menjadi milik suku/marga pemukim pertama tersebut.

Mereka memiliki hak atas tanah dan seluruh

sumberdaya alam yang ada di dalamnya. Kelompok suku atau marga lain yang datang kemudian dan bermukim bersama pemukim pertama dapat memanfaatkan tanah berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemukim pertama. Hak kepemilikan diperoleh melalui warisan, umumnya hak kepemilikan dan penguasaan sumberdaya alam diturunkan kepada anak laki-laki tertua. Pola ini hampir berlaku bagi seluruh suku yang ada di Papua termasuk wilayah kepala burung.

Namun pada beberapa suku

pewarisan mengandung hukum ambilineal, yaitu anak laki-laki berhak atas tanah atau dusun milik ayah atau ibunya. Seperti halnya dalam kepemimpinan adat, hak kepemilikan dan penguasaan sumberdaya alam yang saat ini berlaku adalah pola perwarisan kepada anak laki-laki tertua melalui hukum Patrineal dan Ambilineal. Anak laki-laki tertua inilah yang akan menjadi ketua marga dan mengatur pembagian dan pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam yang tersedia untuk keperluan hidupnya terutama untuk kegiatan meramu (ekstrasi sumberdaya alam) maupun pemanfaatan untuk kegiatan perladangan. Berdasarkan nilai adat yang dianut oleh masyarakat

adat Papua pada

umumnya, bahwa lahan ataupun hutan memiliki nilai sosial, nilai ekonomi dan nilai budaya (religius) yang sangat dijunjung tinggi. Nilai atau fungsi hutan menurut pandangan masyarakat adat sebagai berikut : 1. Nilai ekonomi: Wilayah ulayat/hutan sebagai sumber hewan buruan, sebagai tempat bercocok tanam, sebagai tempat mengambil kayu, buah-buahan, biji-bijian dan sayursayuran dan sebagai sumber tumbuhan obat. Hasil hutan tersebut dapat menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup dan sumber keuangan rumah tangga.

1. Nilai sosial: Wilayah ulayat/hutan sebagai sarana pengikat hubungan sosial antar warga dalam satu suku maupun antar suku.

Sebagai

instrumen untuk mengukur status sosial seseorang atau komunal dalam satu marga atau klan atau suku 50

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG(KPHL) MODEL REMU KOTA SORONG 2. Nilai budaya dan adat: Wilayah ulayat/hutan sebagai tempat untuk upacara keagamaan dan upacara adat terkait dengan pemujaan terhadap leluhur yang dibuktikan dengan adanya tempat keramat, tempat pamali yang dipercayai dan dihormati oleh anggota

suatu suku atau antar suku.

Tempat-tempat tertentu di

dalam hutan yang dianggap memiliki nilai religius atau ritual adalah mata air, gua, pohon-pohon tertentu yang dalam budayanya harus dijaga dan dilindungi.

Masyarakat secara adat beranggapan bahwa tanah dan hutan bagaikan “ibu kandung” yang dapat memberi makan anak-anaknya.

Berdasarkan

nilai adat tersebut tanah tidak dapat diperjual-belikan, karena jika mereka menjualnya sama halnya dengan menjual ibu kandungnya. Demikian pula dengan hutan, orang luar tidak boleh dengan sembarangan masuk untuk merusak hutan tanpa seizin kepala suku atau kepala marga, mereka akan marah karena menganggap datang membunuh ibu kandung mereka. Masyarakat adat memandang bahwa tanah dan hutan merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Pandangan masyarakat adat akan tanah merupakan suatu proses yang berkembang dari diri mereka sebagai pemilik adat. Tanah telah dianggap sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan

komunitas

adat mereka.

Karenanya komunitas

adat

(suku/marga) selalu berusaha untuk memiliki tanah seluas-luasnya untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup komunitasnya dan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Masyarakat Papua umumnya hidup di dalam dan di sekitar hutan. Secara tradisionil mereka menerapkan praktek-praktek pengelolaan hutan melalui kearifan tradisional yang didalamnya mengandung aspek-aspek konservasi. Hutan bagi masyarakat adat papua telah berkembang dan menyatu dengan sistem sosial budaya yang dianut. Mereka menerapkan kearifan tradisional yang

dipercaya

dapat

mempertahankan

hutan

sebagai

sumber

penghidupan mereka. Hutan tidak lagi dianggap hanya sekedar memberi nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial budaya. 2.4.

Perijinan dan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Di dalam Wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong tidak ada ijin pemanfaatan kawasan hutan maupun ijin usaha pemanfaatan hasil hutan. 51


2.5.

KPHL dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah

Kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Sorong merupakan penjabaran dari tujuan penataan ruang seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Sorong terdiri atas: 1. Meningkatkan peran Kota Sorong sebagai pusat distribusi dan koleksi barang di

Pulau Papua yang melayani kawasan Indonesia bagian Timur. Strategi : a.

Meningkatkan kapasitas dan kualitas terminal angkutan barang di Kota Sorong

b.

Mengembangkan terminal barang/peti kemas di Rufei, dan di Kawasan Industri Klasaman;

c.

Meningkatkan kualitas pelayanan dan keintegrasian antar moda;

2. Peningkatan pelayanan transportasi perkotaan dalam mendukung pergerakan

orang dan jasa. Strategi : a.

Mengembangkan ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan kota;

b.

Mengembangkan sistem transportasi umum untuk melayani antar pusatpusat pelayanan kota

3. Pemantapan fungsi Kota Sorong sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional).

Strategi : a. Pengembangan,

dan

peningkatan

fungsi

prasarana

utama

serta

meningkatkan aksesibilitas Kota Sorong dengan wilayah yang dilayaninya. b. Menetapkan peran dan fungsi pusat-pusat kegiatan dalam mengembangkan wilayah Kota Sorong secara menyeluruh.

52


c. Mengembangkan pusat pelayanan kota dengan tetap menjaga kearifan lokal; d. Mendorong pemerataan pelayanan dengan mengembangkan sub pusat pelayanan kota secara merata; e. Mengembangkan pusat lingkungan secara tersebar sampai ke kawasan pinggir kota; 4. Pengembangan prasarana kota secara merata terutama pada wilayah-wilayah

yang perlu didorong perkembangannya. Strategi : a. Mengembangkan prasarana energi listrik. b. Memperluas jaringan transmisi dan distribusi listrik di seluruh wilayah Kota Sorong; c. Menambah kapasitas Gardu Induk d. Mengembangkan jaringan listrik ke Kawasan Industri; e. Mengembangkan

jaringan

telekomunikasi

sampai

ke

Desa

Pusat

Pertumbuhan; f. Mengembangkan

jaringan

telekomunikasi

untuk

mendukung

pengembangan kawasan-kawasan prioritas; g. mengembangkan pusat bisnis dengan konsep water front yang dipadukan dengan ruang publik di sepanjang pantai; h. Mengembangkan prasarana pendukung upaya penyediaan air baku dan juga energi kelistrikan. i. Mengembangkan jaringan pipa air bersih di pusat kegiatan dan pusat permukiman di Kota Sorong; 5. Pelestarian

kawasan

lindung

dan

kawasan

yang

mempunyai

limitasi

pengembangan; Strategi :

53


a. Mempertahankan

dan

menjaga

kelestarian

kawasan

hutan

lindung

sebagaimana ditetapkan didalam penatapan kawasan hutan lindung di Kota Sorong. b. Meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung; c. Memulihkan kawasan lindung yang telah menurun ataupun berubah fungsinya; d. Meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata berkelanjutan; e. Mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung; f. Meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung; g. Melaksanakan penetapan batas kawasan hutan secara terkoordinasi sesuai ketentuan perundang-undangan. h. Menegaskan batas kawasan lindung secara jelas di lapangan dan mensosialisasikannya

kepada

masyarakat,

sehingga

masyarakat

mengetahuinya. i. Mengembalikan dan mengatur penguasaan dan penggunaan tanah sesuai peruntukan fungsi lindung secara bertahap untuk negara. 6. Strategi Perlindungan kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia

dan kegiatannya dari bencana alam; Strategi : a.

Mengembangkan jalur evakuasi bencana di masing-masing distrik;

b.

Menetapkan zona bahaya dan zona aman pada kawasan rawan bencana;

c.

Mengembangkan perencanaan sesuai zona kerawanan bencana; dan

d.

Mengembangkan sistem adaptasi dan mitigasi bencana.

7. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.

Strategi :

54


a.

Menyediakan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan seluas 20% dari kawasan perkotaan;

b.

Mengembangkan taman kota dan hutan kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau;

c.

Mengembangkan dan meningkatkan jalur hijau di Kota Sorong; dan

d.

Menyediakan ruang terbuka hijau privat.

8. Strategi Pengembangan kawasan budidaya.

Strategi: a. Mempertahankan dan mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan produksi; b. Mengembangkan budi daya tanaman industri di hutan produksi; dan c. Mengembangkan kawasan peruntukan permukiman yang aman, nyaman, dan seimbang ke arah selatan, timur dan utara kota sorong. d. Mengembangkan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa secara terpadu pada skala kota maupun skala distrik. e. Meningkatkan kualitas pusat-pusat perdagangan yang sudah ada; f. Mengembangkan kawasan peruntukan perkantoran pemerintah dengan kemudahan aksesibilitas; g. Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terpadu h. Mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata yang terpadu i. Mengembangkan ruang terbuka non hijau j. Mengembangkan kawaan peruntukan sektor informal k. Mengembangkan disektor pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain. 9. Strategi penetapan kawasan strategis kota yang mempunyai pengaruh sangat

penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, pendayagunaan sumberdaya alam, serta pertahanan keamanan dalam wilayah Kota Sorong, strategi: 55


a. Mengembangkan kawasan strategis pertahanan dan keamanan. b. Mengembangkan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi 10. Strategi Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara,

strategi: a. Mendukung Pengembangan LANAL Sorong Menjadi LANTAMANAL Sorong. b. Mendukung Penetapan Kawasan Strategis Nasional Dengan Fungsi Khusus Pertahanan Dan Keamanan. c. Mengembangkan Budi Daya Secara Selektif Di Dalam Di Sekitar Kawasan Pertahanan Dan Keamanan Untuk Menjaga Fungsi Pertahanan Dan Keamanan; d. Mengembangkan Kawasan Lindung Dan/Atau Kawasan Budi Daya Tidak Terbangun Di Sekitar Kawasan Pertahanan, Sebagai Zona Penyangga Yang Memisahkan Kawasan Tersebut Dengan Kawasan Budi Daya. e. Turut Serta Memelihara Dan Menjaga Aset-Aset Pertahanan/TNI. 11. Strategi Penataan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, lebih lanjut

diatur dalam perturan daerah tersendiri. Mencermati rencana tata ruang Kota Sorong sebagaimana tersebut sebelumnya, keberadaan KPHL Model Remu Kota Sorong memiliki peranan penting terutama terkait dengan upaya perlindungan ekosistem Kota Sorong, dimana wilayah kerja KPHL Model Sorong menjadi bagian dari kawasan strategis Kota Sorong. Selain memberikan sejumlah jasa lingkungan penting yang menyangga kehidupan masyarakat, kawasan hutan di KPHL Model Sorong berfungsi sebagai kawasan perlindungan terhadap ancaman bencana alam, ruang terbuka hijau, dan fungsi lainnya. Oleh karena itu di dalam rencana tata ruang Kota Sorong maka upaya untuk mengelola hutan lindung merupakan salahsatu kebijakan tata ruang yang penting. Di samping memberikan fungsi perlindungan ekosistem wilayah dan penyediaan jasa lingkungan, hutan yang ada akan dimanfaatkan tanpa mengganggu jasa ekosistemnya. Untuk itu pola pengaturan ruang hutan yang diatur dalam tata ruang Kota Sorong merupakan keniscayaan, sehingga dengan 56


adanya KPHL Model Remu maka upaya untuk mengatur pola ruang hutan lindung dan hutan produksi dapat dilakukan lebih efektif. Oleh karena itu keberadaan KPHL Model Remu dinilai sesuai dengan Rencana tata ruang wilayah kota Sorong.

2.6.

Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan

2.6.1. Isu Strategis Isu strategis dalam pembangunan KPHL Model Remu Kota Sorong

adalah terkait

dengan revitalisasi kehutanan di Kota Sorongdiantaranya adalah: 1. Posisi strategis Kota Sorong sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang memerlukan dukungan ekosistem hutan sebagai penyangga ekosistem wilayah; 2. Tekanan terhadap lahan hutan sebagai dampak dari pertumbuhan jumlah penduduk dan kegiatan sosial ekonomi yang terus tumbuh di Kota Sorong; 3. Pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan bukan kayu dan jasa ekosistem hutan di

Kota

Sorong

yang

berpeluang

meningkatkan

pendapatan

ekonomi

masyarakat belum berkembang dengan baik. 2.6.2. Kendala dan Permasalahan Hal-hal yang sering menjadi permasalahan dalam merencanakan dan membangun KPH secara umum dan KPHL Model Remu Kota Sorong

secara khusus adalah

sebagai berikut: a) Konsep KPH belum sepenuhnya dipahami oleh stakeholders; b) Kesepakatan dan mekanisme kolaborasi pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong belum terbangun; c) Ketegasan kewenangan terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi), tata hubungan kerja (tahubja), koordinasi, sinkronisasi, jejaring untuk tukar pembelajaran. Dalam hal ini peran pemerintah pusat masih perlu ditingkatkan; d) Potensi konflik tenurial dan batas kepemilikan hak ulayat dilapangan yang belum dijabarkan dalam blok dan petak; e) Adanya keterbatasan pengetahuan, arahan/pedoman, dan pendanaan;

57


f) Persyaratan administrasi, kompetensi dalam pengembangan SDM, pengadaan pegawai, bekal pendidikan teknis, dan kecocokan kompetensi profesi tidak mudah dipenuhi; g) Prioritas antara manfaat jasa lingkungan dan peluang ekonomi dari kayu ataupun hasil hutan bukan kayu belum dipahami secara benar. Data dan informasi mengenai potensi jenis flora unggulan, spesies kunci, spesies baru, dan keanekaragaman fauna harus terus-menerus diperbaharui sehingga pemilihan prioritas antara manfaat lingkungan, dan ekonomi dapat dilakukan secara tepat; h) Rendahnya kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan dan pendapatan masih rendah, tingkat ketergantungan kepada hutan masih tinggi, potensi usaha ekonomi masyarakat lokal belum tergali, rendahnya sinkronisasi kegiatan peberdayaan lintas sektoral, dan nilainilai lokal masih belum di akomodir dalam adopsi dan adaptasi pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong . i) Pendanaan dalam operasional KPH dan penguatan kelembagaan serta peningkatan SDM.

58


BAB

VISI DAN MISI

3

BAB 3 VISI DAN MISI

3.1.

Visi, Misi dan Tujuan Pengelolaan Hutan KPHL Model Remu Kota Sorong

3.1.1.Visi

Visi KPHL Model Remu Kota Sorong adalah “Visi KPHL Model Remu adalah

“Mewujudkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) yang Mandiri dan Profesional dalam Menyangga Kelestarian Ekosistem Wilayah untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Sorong Tahun 2025” Pengelolaan KPHL, merupakan suatu wujud satuan pengelolaan kawasan tingkat tapak yang tertata dan terorganisir dalam kerangka penerapan prinsipprinsip pengelolaan hutan produksi lestari.

Profesional,

merupakan

prinsip

yang

mengendepankan

aspek

profesionalisme dan kompetensi SDM serta kerja bersama dan saling menerima di antara pelaku pembangunan

Mandiri, Pengelolaan kawasan hutan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya internal maupun eksternal. Sepanjang perjalanan waktu, ketergantungan kepada sumber daya eksternal sedikit demi sedikit dikurangi sampai akhirnya tercapai kemandirian. Lestari adalah suatu keadaan yang terus-menerus dapat dipertahankan dari waktu ke waktu

Kesejahteraan Masyarakat, suatu kondisi dimana masyarakat dapat memenuhui kebutuhan dasar yang bersifat material dan spriritual. Indikator yang dipergunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat diataranya meningkatnya pendapatan masyarakat, lama sekolah, derajat kesehatan, angka kemiskinan dan akses masyarakat terhadap layanan publik.

59

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG(KPHL) MODEL REMU KOTA SORONG 3.1.2. Misi

Dalam langkahnya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, diperlukan bentuk nyata implementasinya sebagai gambaran tentang tahapan pelaksanaan. Dengan demikian, ditetapkan misi pengelolaan KPHL Sorong sebagai berikut : 1. Memantapkan status kawasan KPHL Model Remu 2. Memantapkan dan memperkuat kelembagaan organisasi, personil dan infrastruktur KPHL Model Remu 3. Mengoptimalkan

potensi

ekosistem

hutan

sesuai

dengan

rencana

pemanfataannya 4. Membangun dan memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dan pelestarian ekosistem hutan yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi kreatif 5. Membangun dan mengembangkan kemitraan dengan para pihak dalam pengelolaan produk hasil hutan dan jasa lingkungan hutan

Untuk mengimplementasikan Visi dan Misi tersebut disusun rencana strategis pengelolaan hutan KPHL Model Remu Kota Sorong selama 10 (sepuluh) tahun berikut ini. Misi 1 Memantapkan Status Kawasan KPHL Model Remu RENCANA STRATEGIS Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan KPHL Remu Sosialisasi Batas Wilayah Pengelolaan KPHL Remu Pelaksanaan Tata Batas Kawasan KPHL Remu Penyelenggaraan koordinasi dengan para pihak Penyelenggaraan pengamanan hutan

Tata Waktu 2015-2019 2020-2025 √ √ √ √

√

√

√

60

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG(KPHL) MODEL REMU KOTA SORONG Misi 2 Memantapkan dan Memperkuat Kelembagaan Organisasi, Personil dan Infrastruktur KPHL Model Remu Tata Waktu

RENCANA STRATEGIS

2015-2019 Penguatan tugas pokok dan fungsi KPHL Model Remu Penambahan jumlah personil KPHL Model Remu Peningkatan profesionalisme personil KPHL Model Remu Pengembangan infrastruktur fisik KPHL Model Remu Pengembangan Sistem Informasi dan Promosi Pengelolaan Potensi Hutan KPHL Model Remu

2020-2025

√ √ √

√

√ √

√

Misi 3 Mengoptimalkan Potensi Ekosistem Hutan Sesuai Dengan Rencana Pemanfataannya Tata Waktu RENCANA STRATEGIS 2015-2019 2020-2025 Inventarisasi secara berkala potensi ekosistem hutan di wilayah kerja KPHL √ √ Model Remu Penyusunan Business Plan sesuai dengan √ rencana pemanfaatan Rehabilitasi hutan untuk pemulihan ekosistem hutan yang mengalami √ √ degradasi Pengembangan sistem informasi potensi sumberdaya hutan di wilayah kerja KPHL √ Model Remu Peningkatan pengetahuan dan penguasaan teknologi personil KPHL √ √ Model Remu dalam pengelolaan potensi sumberdaya hutan

Misi 4 Membangun dan Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pelestarian Ekosistem Hutan yang Diintegrasikan Dengan Kegiatan Ekonomi Kreatif Tata Waktu RENCANA STRATEGIS 2015-2019 2020-2025

61

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG(KPHL) MODEL REMU KOTA SORONG Misi 4 Membangun dan Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pelestarian Ekosistem Hutan yang Diintegrasikan Dengan Kegiatan Ekonomi Kreatif Tata Waktu RENCANA STRATEGIS 2015-2019 2020-2025 Sosialisasi sistem pengelolaan hutan KPHL Model Remu kepada masyarakat di sekitar √ areal KPHL Model Remu Pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam √ √ perlindungan, pelestarian dan rehabilitasi hutan di wilayah KPHL Model Remu Penyelenggaraan pelatihan dan keterampilan bagi masyarakat dalam √ √ pengelolaan potensi sumberdaya hutan berkelanjutan Pengembangan potensi ekonomi kreatif √ masyarakat yang bernilai tinggi Pengembangan sentra produksi pengolahan hasil hutan bukan kayu √ (HHBK) yang benilai ekonomi tinggi

Misi 5 Membangun dan Mengembangkan Kemitraan dengan Para Pihak dalam Pengelolaan Produk Hasil Hutan Dan Jasa Lingkungan Hutan Tata Waktu RENCANA STRATEGIS 2015-2019 2020-2025 Penyelenggaraan koordinasi dan jejaring kerjasama dengan para pihak dalam √ √ pengembangan potensi ekosistem hutan di wilayah KPHL Model Sorong Penyelenggaraan promosi potensi ekosistem hutan yang berada di wilayah √ √ kerja KPHL Model Sorong Penyelenggaraan pelatihan dan keterampilan bagi masyarakat dalam √ √ pengelolaan potensi sumberdaya hutan berkelanjutan Pengembangan potensi ekonomi kreatif √ masyarakat yang bernilai tinggi

3.1.3. Tujuan Pengelolaan

Berdasarkan visi dan misi diatas maka pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong mempunyai tujuan pengelolaan sebagai berikut:

62


a) Tertatanya penataan kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong , Blok dan Petak yang pengelolaannya dilakukan secara partisipatif dan kolaboratif dalamperlindungan perlindungan,

dan

pengawasan

pelestarian

dan

ditujukan

pengawetan

untuk

menjaga

keanekaragam

fungsi

hayati

dan

ekosistemnya;. b) Terwujudnya kepastian hukum, meminimalkan terjadinya sengketa lahan, menyediakan

lahan

bagi

masyarakat

untuk

mendukung

pengelolaan

KPHLserta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan penataan batas; c) Terjadinya peningkatan SDM dan pemantapan aspek kelembagaan sehingga terbentuk staf pengelola KPHLyang mampu bekerja secara efektif dan efisien, serta mampu menciptakan tata hubungan yang baik dengan para pihak diluar pengelola kawasan tersebut; d) Terehabilitasinya DAS prioritas dan peningkatan DAS yang terbentang memanjang dari hulu ke hilir pada Dua kabupaten e) Terbangunnya data base potensi SDH dan Kawasan Hutan KPHL f) Terbanggunnya berbagai skema kerjasama antara KPHL dan masyarakat serta pemegang ijin dalam pengelolaan kawasan hutan. g) Terjadinya

peningkatan

kelembagaan

Kelompok

Tani

Hutan

dalam

memanfaatkan hasil hutan dan meningkatnya jumlah kelompok binaan pengelolaan kawasan hutan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan h) Terbangunnya core businessuntuk tanaman Kehutanan dan tanaman MPTS serta HHBK yang dapat dimanfaatkan hasil kayu dan non kayunya i) Terwujudnya pengelolaan jasa lingkungan dalam peningkatan pemahaman dan ketrampilan masyarakat dalam melakukan usaha upaya konservasi ekosistem pelestarian alam dan peningkatan pendapatan masyarakat.

3.2.

Pendekatan Strategi Pengelolaan Pendekatan strategi yang akan dipergunakan untuk mewujudkan visi dan

misi serta tujuan pengelolaan tersebut memerlukan analisis, tahapan, serta prakondisi melalui pendekatan antara lain : 63


a. Manajemen Kolaborasi Kerjasama akan mengatur dan membagi

peran dari masing-masing pihak

dalam pengelolaan bersama. Peran beberapa pihak tersebut harus bersinergi dalam memperkuat program yang ada, mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan bersama-sama, sehingga hasil yang diharapkan dapat maksimal dan bermanfaat bagi pencapaian tujuan bersama.

b. Membuka Jaringan (networking) Jaringan kerjasama yang dibangun akan memperkuat program-program yang berdampak pada pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong . Kerjasama dapat dibangun dengan pihak luar yang memiliki visi dan misi sejalan dengan visi, misi pembangunan KPHL Model Remu Kota Sorong .

c. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Bersama Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga keutuhan fungsi kawasan, keragaman hayati

beserta

ekosistemnya,

menjaga

agar

kawasan

terbebas

dari

perambahan, perusakan dan gangguan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam memperkuat perlindungan dan pengamanan kawasan diperlukan strategi-strategi yang melibatkan peran serta semua pihak berdasarkan kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak, baik di internal KPHL Model Remu Kota Sorong , maupun pihak-pihak eksternal seperti Kepolisian, Dinas Kehutanan, pihak swasta yang bekerja di sekitar kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong , serta masyarakat di sekitar kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong . Selain memperkuat pengamanan bersama, diperlukan juga partisipasi masyarakat yang berada di sekitar kawasan, partisipasi ini dapat diperkuat dengan membangun pengamanan swakarsa masyarakat yang berada di sekitar kawasan.

d. Legalitas Kawasan Penataan

kawasan

ditujukan

untuk

memperoleh

kepastian

hukum,

menghindari sengketa yang bersumber dari tumpang tindihnya perizinan dan areal kawasan serta menyediakan wadah bagi masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan baik dalam rangka mendukung program KPHL Model Remu Kota Sorong , maupun program pembangunan daerah Kota Sorong dan

64


Propinsi Papua Barat, dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e. Pengembangan Daerah sekitar kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong Pengelolaan daerah sekitar KPHL Model Remu Kota Sorong haruslah didukung oleh sistem yang cukup baik. Sistem tersebut harus dibangun sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Untuk mengurangi tekanan

yang

besar

terhadap

kawasan,

salah

satunya

diperlukan

pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong . Pemberdayaan ini dapat berupa pengembangan ekonomi, budaya, wisata, kesadartahuan mengenai lingkungan dan lain-lain, yang diadopsi dan diadaptasi dari potensi dan kekuatan yang ada di masyarakat.

f.

Sinergisitas Program Antar Pihak Pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong tidak hanya dilakukan oleh unit pengelola saja, namun perlu melibatkan berbagai pihak. Keterlibatan antar pihak dapat diwujudkan dengan memperkuat sinergisitas program para pihak. Pemerintah Pusat dan daerah memiliki program-program pembangunan Kehutanan dapat bersinergi dan dapat dikerjasamakan dengan program di KPHL Model Remu Kota Sorong . Untuk memperkuat dan sinergisitas program dengan pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan maupun investor harus disesuaikan dengan rencana dan tujuan KPHL Model Remu Kota Sorong , maupun pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, impleamentasi, monitoring dan evaluasi.

65


BAB

ANALISIS DAN PROYEKSI

4

BAB 4 ANALISIS DAN PROYEKSI Analisis yang digunakan dalam peyusunan rencana pengelolaan ini adalah analisis SWOT. Analisis ini merupakan suatu metoda untuk menyusun rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi termasuk dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Remu Kota Sorong . Analisis SWOT dimulai dengan mengidentifikasi faktor internal

dan

eksternal. Faktor internal terdiri dari Strength (Kekuatan) dan Weakness (kelemahan), sedangkan faktor eksternal terdiri dari Oportunity (Peluang) dan

Threat (Ancaman). Apabila keempat hal tersebut diidentifikasikan maka akan terlihat faktor-faktor yang akan membantu dan menghambat pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong untuk mencapai tujuan. Analisa ini menghasilkan strategi pencapaian tujuan dengan memaksimalkan Strengths (kekuatan) dan

Opportunities (peluang), namun secara bersamaan meminimalkan Weaknesses (kelemahan) dan Threats (ancaman). Dengan begitu akan dapat ditentukan berbagai kemungkinan alternatif strategi yang dapat dijalankan. Dari hasil identifikasi faktor internal dan eksternal menghasilkan data sebagai berikut: Tabel

20. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal KPHL Model Remu Kota Sorong

Faktor Eksternal Kelemahan Peluang Kekuatan (Strength) Ancaman (Threats) (Weakness) (Opportunities) Tata Batas perlu Posisi Kota Srong Tekanan terhadap direkonstruksi sebagai PKN lahan tinggi Legalitas dan Struktur Kegiatan non Organisasi KPHL Remu yang Pasar jasa ekosistem kehutanan yang jelas Kapasitas SDM (air, karbon, wisata, menimbulkan biodiversitas) degradasi lingkungan hidup Persepsi terhadap Dana terbatas Dukungan para pihak Pengelolaan KPHL SOP Pengelolaan Tingkat Potensi Sumberdaya Hutan tinggi tingkat Tapak belum ketergantungan tersedia terhadap hutan Sarana Perkantoran dan Sistem Informasi masih terbatas Faktor Internal

66


4.1.

Faktor Internal (kekuatan/strength)

4.1.1. Legalitas dan Struktur Organisasi KPHL Remu yang jelas KPHL Model Remu Kota Sorong telah memiliki legalitas dan struktur organisasi yang jelas dan menjadi kekuatan bagi manajemen untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya.

4.1.2. Potensi Sumberdaya Hutan tinggi Potensi sumberdaya hutan yang masih tinggi dan posisinya yang berada di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan pintu masuk ke wilayah Provinsi Papua Barat menjadikan wilayah kerja KPHL Model Remu strategis. Potensi sumberdaya hutan selain menghasilkan hasil hutan juga berperan penting dalam menyediakan jasa lingkungan, terutama jasa lingkungan air yang memasok kebutuhan masyarakat di Kota Sorong.

4.2.

Faktor Internal (Kelemahan/Weakness)

4.2.1. Tata Batas Perlu Direkonstruksi Adanya perubahan kawasan hutan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat mengharuskan wilayah kerja KPHL Model Remu segera untuk direkonstruksi tata batas. Selain karena perubahan penunjukkan kawasan hutan di Provinsi Papua Barat, tekanan penduduk terhadap lahan relatif tinggi. Tingginya tekanan penduduk terhadap lahan ini disebabkan oleh perkembangan Kota Sorong sebagai pusat kegiatan ekonomi yang penting di Provinsi Papua Barat sekaligus Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Oleh karena itu salahsatu prasyarat penting yang menjamin kelestarian fungsi kawasan hutan di wilayah kerja KPHL Model Remu Kota Sorong adalah penyelesaian tata batas. 4.2.2. Kapasitas SDM Sebagai unit pengelolaan hutan yang baru, kapasitas sumberdaya manusia (SDM) masih terbatas, baik dalam jumlah dan kualitasnya. Kompetensi SDM yang diperlukan sesuai dengan P.42/Menhut-II/2011 adalah sebagai berikut : 67


a) Pengelolaan sarpras dan keuangan b) Pengelolaan program dan kegiatan c) Pengelolaan

parapihak

(komunikasi,

negosiasi,

konsultasi,

fasilitasi,

pengelolaan konflik dll.) d) Pengelolaan usaha/bisnis e) Penyelenggaraan tata hutan dan penyusunanrencana pengelolaan hutan: i.

Inventarisasi hutan

ii.

Penataan hutan

iii.

Penyusunan pengaturan hasil

iv.

Penyusunan rencana pengelolaan hutan

f) Penyelenggaraan pemanfaatan hutan i.

Pemanfaatan kawasan

ii.

Pemanfaatan jasa lingkungan

iii.

Pemanfaatan hasil hutan kayu

iv.

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

v.

Pemungutan hasil hutan kayu

vi.

Pemungutan hasil hutan non kayu

g) Penyelenggaraan penggunaan kawasan hutan h) Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan i) Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasialam j) Pengelolaan informasi dan pengendalian manajemenhutan

4.2.3. Dana Terbatas KPHL Model Remu Kota Sorong sebagai unit pengelolaan baru tentunya memiliki keterbatasan dana, sehingga kemampuan manajemen KPHL dalam meningkatkan penerimaan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kota perlu ditingkatkan. Selain itu peningkatan jaringan dan kemitraan dengan para pihak dalam membantu pengelolaan hutan di KPHL Model Remu harus terus dilakukan.

68


4.2.4. SOP Pengelolaan Tingkat Tapak Belum Tersedia Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHL Model Remu Kota Sorong perlu didukung oleh SOP (Standard

Operating Procedures) yang memadai. SOP menjadi panduan bagi pelaksana untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. SOP dilakukan mulai dari tingkat tapak sampai dengan tingkat manajemen, sehingga pengendalian kegiatan dan program dapat dilakukan secara terukur dan sistematis. 4.2.5. Sarana Perkantoran dan Sistem Informasi Masih Terbatas Sarana perkantoran saat ini dirasakan masih kurang, sehingga perlu ditambah sesuai dengan perkembangan frekuensi kegiatan dalam pengelolaan hutan di wilayah KPH Model Remu Kota Sorong. Selain itu untuk mempercepat lalu lintas informasi secara internal dan internal perlu didukung oleh sisten informasi yang memadai. Sistem informasi yang makin baik diharapkan akan meningkatkan kinerja pengelolaan hutan di wilayah KPHL Model Sorong. Sistem informasi yang dibangun diharapkan menjadi menjadi komunikasi internal dan eksternal, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan jauh lebih cepat. Sistem informasi yang dibangun tentunya perlu didukung dengan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai, termasuk kemampuan jaringan informasi dari lapangan ke pusat komunikasi yang ada di kantor KPHL Model Remu Kota Sorong.

4.3.

Faktor Eksternal (Peluang/Opportunities)

4.3.1. Posisi Kota Sorong sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) Kota Sorong merupakan wilayah yang diproyeksikan menjadi pusat kegiatan nasional, dimana kegiatan perekonomian dan pembangunan akan banyak dilakukan. Dengan posisinya sebagai kawasan yang strategis di Provinsi Papua Barat menjadikan dinamika ekonomi dan sosial masyarakat dinamis. Dinamika sosial dan ekonomi ini menjadi peluang untuk pasar hasil hutan dan jasa

69


lingkungan yang disediakan oleh ekosistem hutan di wilayah kerja KPHL Model Remu Kota Sorong. 4.3.2. Pasar Jasa Ekosistem (Air, Karbon, Wisata, Biodiversitas) Jasa ekosistem hutan di KPHL Model Remu Kota Sorong, seperti jasa lingkungan air, biodiversitas, wisata alam, dan serapan karbon bernilai penting dalam mendukung kehidupan masyarakat di Kota Sorong. Dengan makin bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan jasa ekosistem hutan misalnya air akan makin besar. Oleh karena itu air dan aliran air yang selama ini dihasilkan ekosistem hutan harus tetap terpelihara dengan baik. Kontinuitas, kuantitas, dan kualitas air yang keluar dari kawasan hutan KPHL Model Remu harus tetap dipertahankan dalam menjamin kebutuhan air. Selain air, tingginya ragam hayati di hutan-hutan wilayah kerja KPHL Model Remu sangat berpotensi menjadi bahan baku biofarmaka, makanan, dan industri lainnya. Pengetahuan masyarakat yang telah menjadi kearifan lokal dalam memanfaatkan potensi sumberdaya hayati menjadi nilai penting untuk terus dikembangkan secara baik melalui proses pengolahannya yang lebih baik. Eksplorasi dan penelitian untuk mengidentifikasi kandungan senyawa penting dalam spesies tumbuhan yang ada di hutan-hutan di wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong penting untuk diintensifkan. Jasa ekosistem lainnya adalah karbon dan wisata alam. Jasa ekosistem karbon berpeluang untuk masuk dalam skema perdagangan karbon yang banyak ditawarkan oleh berbagai lembaga mitra nasional dan internasional. Adapun untuk jasa wisata alam berpotensi untuk dikembangkan terkait dengan kebutuhan ruang hijau sebagai tujuan wisata. Kegiatan wisata sendiri menjadi bagian penting dari Trade, Investment and

Tourism, dimaana ketika perdagangan dan investasi berkembang senantiasa diikuti oleh permintaan terhadap kegiatan wisata.

70


4.3.3. Dukungan Para Pihak Sejak

awal dirintis

pengembangannya,

KPHL

Model Remu Kota Sorong

mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak. Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, UPT Kehutanan, lembaga masyarakat adat, akademisi, dan para pihak lainnya memberikan dukungan yang positif terhadap pengelolaan hutan dengan model KPHL ini. Antusiasme yang cukup tinggi menjadi dorongan sangat berharga bagi pihak pengelola untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutannya yang lebih baik. 4.4.

Faktor Eskternal (Ancaman/Threats)

4.4.1. Tekanan Terhadap Lahan Tinggi Perkembangan Kota Sorong sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pertumbuhan nasional telah meningkatkan kebutuhan lahan, seperti untuk permukiman, pertanian, pertambangan galian C (pasir dan batu) dan sebagainya. Beberapa areal dalam KPHL Model Remu yang terbuka dan diokupasi merupakan contoh bentuk tekanan masyarakat terhadap lahan yang tinggi. Dengan makin berkembangnya Kota Sorong tentunya tekanan terhadap lahan termasuk lahan yang menjadi wilayah kerja KPHL Remu Kota Sorong makin tinggi pula. Oleh karena itu upaya untuk mengurangi tekanan terhadap lahan harus dilakukan secara cepat dan tepay. 4.4.2. Kegiatan Non Kehutanan Lingkungan Hidup

Yang

Menimbulkan

Degradasi

Kegiatan non kehutanan yang masih ada seperti pertanian dan penggalian bahan tambang galian C (batu dan pasir) di dalam dan sekitar wilayah kerja KPHL Model Remu Kota Sorong menjadi ancaman serius terhadap kelestarian hutan. Kegiatan galian tambang sesungguhnya merupakan kegiatan yang merusak bentang lahan di wilayah kerja KPHL Model Remu Kota Sorong, sehingga pemulihannya tidak cukup dengan kegiatan revegetasi tetapi diperlukan teknik rekayasa lingkungan yang memungkinkan nilai ekosistem yang sebelumnya ada seperti kemampuan resapan dan simpanan air dapat dipulihkan. Rekayasa lanskap dalam reklamasi

71


bekas galian tambang menjadi pilihan teknologi penting dalam kegiatan rehabilitasi/reklamasi di wilayah kerja KPHL Model Remu Kota Sorong tersebut. 4.4.3. Persepsi terhadap Pengelolaan KPHL Belum utuhnya pemahaman para pihak terhadap bentuk pengelolaan KPHL menjadi tantangan dalam pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong ini. Para pihak masih banyak yang belum mengerti tentang sistem pengelolaan KPHL yang akan dilakukan, terutama masyarakat yang memiliki hak ulayat. Komunikasi secara persuasif dibutuhkan untuk meningkatkan persepsi dan apresi para pihak terhadap pengelolaan KPHL. Persepsi yang selama ini menyamakan pengelolaan hutan seperti pemanfaatan kayu oleh perusahaan HPH harus dapat diluruskan oleh manajemen KPHL Model Remu Kota Sorong. 4.4.4. Tingkat Ketergantungan Terhadap Hutan Kehidupan masyarakat secara turun temurun bergantung pada hasil hutan, baik hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan hutan. Bagi masyarakat yang tidak peduli dengan kelestarian hutan, ketergantungan terhadap sumberdaya hutan seringkali diartikan secara sempit yaitu mengambil potensinya tanpa mempedulikan kelestariannya. Akibat tindakan ini telah menyebabkan degradasi ekosistem hutan yang sangat serius di beberapa titik lokasi di wilayah kerja KPHL Model Remu Kota Sorong. Ketergantungan terhadap sumberdaya hutan terutama pemungutan kayu menjadi ancaman kelestarian ekosistem hutan di daerah tersebut. Selain itu dengan adanya sumber galian tambang pasir dan batu di dalam dan sekitar wilayah kerja KPHL Model Remu Kota Sorong menjadi ancaman terhadap perubahan lanskap ekosistem hutan. Perubahan lanskap tersebut menyebabkan fungsi lahan hutan sebagai resapan dan simpanan air terganggu serta habitat berbagai spesies tumbuhan dan hewan rusak. 4.5.

Proyeksi

Berdasarkan atas keempatbelas faktor internal dan faktor eksternal tersebut, maka dilakukan pembobotan faktor internal dan eksternal guna memproyeksikan rangking nilai keterkaitan faktornya sebagaimana disajikan pada Tabel 21.

72


Hasil pembobotan dan keterkaitan antar faktor internal dan eksternal dengan tabel SWOT tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHL Model Remu Kota Sorong isu penting sesuai dengan urutan rangking nilai dari masing-masing faktor adalah sebagai berikut : Rangking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Faktor Posisi Kota Sorong sebagai PKN Dukungan para pihak SOP Pengelolaan tingkat Tapak belum tersedia Legalitas dan Struktur Organisasi KPHL Remu yang jelas Dana terbatas Pasar jasa ekosistem (air, karbon, wisata, biodiversitas) Kegiatan non kehutanan yang menimbulkan degradasi lingkungan hidup Tata Batas perlu direkonstruksi Potensi Sumberdaya Hutan tinggi Tekanan terhadap lahan tinggi Persepsi terhadap Pengelolaan KPHL Kapasitas SDM Tingkat ketergantungan terhadap hutan Sarana Perkantoran dan Sistem Informasi masih terbatas

Nilai 1,51 1,49 1,31 1,31 1,22 1,22 1,22 1,20 1,15 1,11 1,07 0,73 0,70 0,64

73


Tabel 21. Strategi Kombinasi Strength (Kekuatan) dan Opportunity (Peluang) Dalam Analisa SWOT Faktor Internal

NU

BF

ND

Nilai Keterkaitan NBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

4 5 5 4 5 4 4 3

Jumlah NK NRK

NBK

TNB

Kekuatan (Strength) Legalitas dan Struktur Organisasi KPHL Remu yang jelas

4

14,29

5

0,714

5

5

5

5

4

58

4,1

0,59

1,31

Potensi Sumberdaya Hutan tinggi

4

14,29

4

0,571 4

4 5 4 3 3 5 5

5

5

5

4

5

57

4,1

0,58

1,15

Tata Batas perlu direkonstruksi

4

14,29

4

5

5

5

5

62

4,4

0,63

1,20

3

10,71

3

5 5 5 5 4 4 0,571 5 4 4 4 4 3 5 0,321 5 5 5

5

Kapasitas SDM

4

4

3

4

3

53

3,8

0,41

0,73

Dana terbatas

5

17,86

3

4

4

4

4

4

54

3,9

0,69

1,22

4

4 4 4 4 0,536 4 5 5 4 5 3 5 4 4 3 3 4 0,714

3

3

3

4

3

47

3,4

0,60

1,31

10,71

3

0,321 4 3 5 4 4 3

4 3

3

2

2

2

2

41

2,9

0,31

0,64

17,24

5

4

5

4

4

4

53

3,8

0,65

1,51

4

5

5

4

4

54

3,9

0,53

1,22

5

5

5

5

51

3,6

0,63

1,49

4

4

4

57

4,1

0,56

1,11

4

4

54

3,9

0,53

1,22

5

53

3,8

0,52

1,07

53

3,8

0,39

0,70

Kelemahan (Weakness)

SOP Pengelolaan tingkat Tapak belum tersedia Sarana Perkantoran dan Sistem Informasi masih terbatas Faktor Eksternal

5 3

17,86

28

Peluang (Opportunities) Pasar jasa ekosistem (air, karbon, wisata, biodiversitas)

4

13,79

5

5 0,862 4 5 4 3 4 3 4 3 5 4 5 4 3 3 5 0,69

Dukungan para pihak

5

17,24

5

0,862 5 5 5 4 4

4

13,79

4

0,552 5 5 5 4 4 4 3 5 5

5

Posisi Kota Srong sebagai PKN

5

4 4

Ancaman (Threats) Tekanan terhadap lahan tinggi Kegiatan non kehutanan yang menimbulkan degradasi lingkungan hidup

4

13,79

5

0,69 5 5 5 4 4 3 2 4 5

5

4

Persepsi terhadap Pengelolaan KPHL

4

13,79

4

0,552 5 4 5 4 4 3 2 4 4

5

4

4

3

0,31 4 5 5 4 4 3 2 4 4

5

4

4

Tingkat ketergantungan terhadap hutan

3

10,34

5

74


Dari empat belas (14) faktor internal dan eksternal yang dikaji ternyata posisi Kota Sorong sebagai PKN diproyeksikan dapat menjadi faktor pendorong keberhasilan

terhadap

KPHL

Model

Remu

Kota

Sorong.

Sebagai

pusat

pertumbuhan ekonomi wilayah dan PKN maka dukungan penyediaan jasa lingkungan hutan, terutama air yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat sangat penting untuk selalu tersedia. Oleh karena itu proyeksi keberhasilan pengelolaan KPHL Remu Sorong adalah tersedianya sumber air secara terus menerus di Kota Sorong. untuk

Dengan demikian visi pengelolaan KPHL Model Remu yang berupaya mewujudkan

pengelolaan

hutannya

sebagai

penyangga

kelestarian

ekosistem wilayah perkotaan sudah tepat. Dukungan para pihak pun menjadi nilai penting bagi terwujudnya visi dan misi dari KPHL Model Remu Kota Sorong tersebut.

Faktor

selanjutnya

yang

diproyeksikan

menjadi

pendorong

keberhasilansehingga perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong adalah ketersediaan SOP pengeloaan tingkat tapak dan penguatan kelembagaan KPHL. Dengan antipasi terhadap keempat faktor yang diproyeksikan tersebut, maka manajemen KPHL diharapkan akan mampu menangani kelemahan, ancaman, dan peluang yang dihadapinya. Mengelola peluang dengan kekuatan yang dimilikinya tampaknya menjadi titik fokus penting yang diproyeksikan sebagai pendorong keberhasilan

pengelolaan KPHL Model

Remu Kota Sorong.

75


BAB

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

5

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Kegiatan pengelolaan hutan yang bertujuan memproduksi hasil hutan pada umumnya melibatkan kegiatan-kegiatan seperti inventarisasi hutan; Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; perlindungan hutan dan konservasi alam. Selain kegiatan tersebut diatas dalam sebuah KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), manajemen sumberdaya hutan tidak terbatas pada kegiatankegiatan tersebut karena KPH berjalan menuju kemandirian dan profesional dan kelompok masyarakat pengelola hutan. Demikian juga dalam areal KPHL Model Remu Kota Sorong, rencana kegiatan jangka panjang ini diselaraskan dengan tujuan Pemerintah baik Pemerintah Pusat Provinsi Papua Barat maupun Kota Sorong. Sehingga melalui rencana jangka panjang ini kegiatan para pihak yang terkait dengan kegiatan pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong dapat diintegrasikan. Rencana jangka panjang KPHL Model Remu Kota Sorong

telah

mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan para pihak seperti aksesibilitas dan infrastruktur, tenaga kerja, penyelesaian konflik, pendampingan masyarakat, pengelolaan database, rencana pendanaan, monitoring dan evaluasi. Partisipasi para pihak sangat diperlukan dalam penyusunan rencana jangka panjang dan rencana kerja tahunan sehingga semua pihak mampu bersinergi satu sama lain untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi KPHL Model Remu Kota Sorong. Rencana kegiatan pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong tersebut diuraiakan secara lengkap berikut ini. 5. 1. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola Serta Penataan Hutannya Kegiatan inventarisasi dan penataan hutan dilakukan bersama antara Kepala dan Staf KPHL Model Remu Kota Sorongdan BKPH Wilayah XVII. Kegiatan inventarisasi hutan berkala bertujuan untuk: (1) Mengetahui kondisi sediaan tegakan hutan 76


(timber standing stock) secara berkala, (2) Bahan untuk menyusun Rencana Pengelolaan Wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong

sepuluh tahunan (untuk

lebih detail periode 5 tahunan dan rencana tahunan), dan (3) Bahan pemantauan kecenderungan (trend) kelestarian sediaan tegakan hutan di areal KPHL Model Remu Kota Sorong . Penyusunan rencana kegiatan inventarisasi berkala wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong

dilengkapi dengan: (1) Peta areal kerja digital serta hasil cetak

(hardcopy) dari areal yang akan di survey, (2) Data penginderaan jauh resolusi spasial sedang (10 m - 30 m) dengan umur perekaman data tidak lebih dari 2 tahun terakhir serta mempunyai kualitas citra yang baik dengan maksimum tutupan areal sebesar 5%, (3) Peta areal kerja, peta jalan, sungai dan lokasi pemukiman atau perkampungan baik dalam bentuk digital maupun hasil cetak (hardcopy), (4) Rencana bagan sampling dan bentuk plot contoh, (5) Rencana alat dan perlengkapan di lapangan, (6) Tata waktu pelaksanaan, (7) Rencana penyediaan tenaga kerja dan organisasi, (8) Rancangan pengolahan analisis data dan pelaporan hasil dan (9) Rencana luaran (output). Rencana kegiatan penataan hutan di wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong, meliputi : Inventarisasi hutan, Pembagian blok dan petak, Tata batas dalam wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong berupa penataan batas blok dan petak, dan Pemetaan. 5.1.1. Inventarisasi Hutan Pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan ini diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi tentang: (1) Status penggunaan dan penutupan lahan, (2) Jenis tanah, kelerengan lapangan/topografi, (3) Iklim, (4) Hidrologi (tata air), (5) bentang alam dan gejala-gejala alam, (6) Kondisi sumber daya manusia dan demografi, (7) Jenis, potensi dan sebaran flora, (8) Jenis, populasi dan habitat fauna dan (9) Kondisi sosial,

ekonomi,

budaya masyarakat. Kegiatan

inventarisasi ini terdiri atas: (1) Inventarisasi biogeofisik, (2) Inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya. Kegiatan inventarisasi biogeofisik dan inventarisasi sosial, ekonomi dan budaya sudah dilaksanakan (data hasil inventarisasi di Bab II). 77


Kegiatan inventarisasi akan diulang setiap 5 tahun sehingga data potensi biogeofisik, sosial, ekonomi dan budaya areal pengelolaan selalu terbarukan (up to

date). 5.1.2. Pembagian Blok dan Petak Pembuatan rencana blok-blok kawasan dilakukan secara partisipatif dengan para pemangku kepentingan untuk menghindarkan permasalahan di masa depan. Penyusunan blok-blok pada dasarnya adalah proses perencanaan dan pembuatan kesepakatan secara partisipatif antara KPHL Model Remu Kota Sorong Kota Sorong dengan para pemangku kepentingan misalnya masyarakat sekitar kawasan, Pemerintah Kota Sorong, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan lain-lain. Hasil proses ini dituangkan dalam dokumen tertulis mengenai tata ruang atau blok-blok dalam kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong. Karena pembagian blok-blok ini merupakan hasil kerja para pihak, maka dibuat dokumen yang mengikat secara hukum sehingga dokumen tersebut memiliki akuntabilitas dan legitimasi yang kuat. Pembuatan blok-blok kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong merupakan upaya untuk memastikan terwujudnya penataan ruang yang secara jelas mengatur tata hak yang secara konsiten ditegakkan dan harus dipatuhi oleh para pihak. Oleh karena itu pembagian blok-blok sudah memperhatikan dan mempertimbangkan konstruksi sosial masyarakat. Setelah blok-blok terbentuk dan diterima oleh para pihak maka dibuat peraturan atau regulasi blok-blok yang disepakati bersama. Aturan blok adalah aturan tentang aktivitas-aktivitas yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dalam blok tertentu. Aturan dibuat bersama dan bersifat mengikat antara pihak KPHL Model Remu Kota Sorong dengan para pihak diluar pengelola. Aturan mengenai sanksi dan insentif serta mekanisme pelaksanaannya juga dibuat dan disepakati, dan setiap pihak terikat secara norma dan hukum atas kesepakatan bersama tersebut. Aturan yang telah disepakati akan disosialisasikan, diujicobakan dan dievaluasi serta bila perlu akan direvisi. Jenis kegiatan yang diijinkan dalam setiap blok telah mempertimbangkan fungsi KPHL Model Remu Kota Sorong sebagai wadah yang dapat dipergunakan untuk 78


memperbaiki tata kelola kehutanan dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat,

sehingga akses dan hak masyarakat adat terhadap pemanfaatan

hutan yang berkelanjutan menjadi fokus utama. Aturan ini merupakan kontrak sosial antara masyarakat adat dengan pihak KPHL Model Remu Kota Sorong. a.

Pembagian Blok

Pembagian Blok dalam wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong melalui tahapan kegiatan antara lain: a. Persiapan. Kegiatan pada tahap persiapan meliputi pembentukan tim kerja, penyusunan rencana kerja identifikasi mitra kerja/pemangku kepentingan. b. Pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan dan analisa data tentang potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya antara lain berupa data dan informasi antara lain : keanekaragaman hayati, nilai obyek daya tarik wisata, nilai potensi jasa lingkungan, serta data spatial: tanah, geologi, iklim, topografi, geomorfologi, keanekaragaman hayati, penggunaan lahan, berikut kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang ada kaitannya dengan kepentingan penataan blok kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong . c. Menyusun rancangan blok. Kegiatan pada tahap rancangan merupakan penyusunan konsep blok dengan memplotkan blok-blok yang perlu ada di peta sesuai hasil analisa data termasuk uraian potensi global, disertai dengan datadata geografis dari batas blok, termasuk kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada masing-masing blok yang dituangkan dalam bentuk konsep keputusan blok yang terdiri dari uraian mengenai deskripsi blok berikut peta blok. d. Konsultasi dan komunikasi publik. Berdasarkan blok yang telah dibagi/ditata, selanjutnya dilakukan konsultasi dan komunikasi publik untuk mendapatkan tanggapan dari para pihak (masyarakat, pemerintah daerah, LSM dll) yang akan menjadi masukan bagi berkepentingan penyempurnaan dan finalisasi konsep blok di kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong . e. Penyempurnaan. Berdasarkan masukan dari hasil konsultasi dan komunikasi publik maka dilakukan penyempurnaan terhadap konsep penataan blok kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong, menjadi konsep final dalam bentuk 79


konsep penataan blok yang diketahui oleh Pemerintah Daerah terkait. Dengan demikian penataan blok telah mempertimbangan: (1) Hasil inventarisasi hutan yang menghasilkan peta, data dan informasi potensi wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong , (2) Karakteristik biofisik lapangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, potensi sumberdaya alam, dan keberadaan hak-hak atau izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, (3) Pembagian blok telah mempertimbangkan peta arahan pemanfaatan seperti: Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)/Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)/Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (RKTK), dan fungsi kawasan hutan produksi di wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong , (4) Konsultasi dan komunikasi publik, dan (5) Pengesahan oleh kepala KPHL Model Remu Kota Sorong . f. Sosialisasi Blok. Penataan blok yang telah disahkan oleh Kepala KPHL Model Remu Kota Sorong , atau BKPH harus disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak-pihak

yang

berkepentingan

agar

kepentingan

pengelolaan

dan

pendayagunaan kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong dapat dilakukan secara optimal. g. Penandaan Batas Blok. Kegiatan ini terdiri atas: (1) Berdasarkan peta blok dan data geografis dilakukan pemasangan tanda batas pada garis-garis batas blok pada setiap jarak 5 km, pada titik-titik perpotongan batas, dan titik-titik persimpangan dengan jalan trail dan jalan mobil, (2) Tanda batas blok berupa plat seng ukuran 30 cm x 50 cm yang berisi informasi tentang nomor pal tanda batas, titik kordinat pal batas, jenis blok, (3) Pemasangan tanda batas blok pada sisi pohon yang mengarah ke dalam blok yang dimaksud. Sebagai contoh, penulisan kode pada tanda batas blok adalah sebagai berikut: Blok perlindungan (Plat seng diberi cat dengan warna merah, kode yang digunakan Bpl); Blok pemberdayaan masyarakat (Plat seng diberi cat dengan warna kuning, kode yang digunakan Bpm); Blok pemanfaatan (Plat seng diberi cat dengan warna ungu, kode yang digunakan BPI); Blok khusus (Plat seng diberi cat dengan warna hijau, kode yang digunakan BPK; Blok Rehabilitasi (Plat seng diberi cat dengan warna biru. Inisial/kode yang digunakan Bre; Blok Wisata dan Pendidikan (Plat seng diberi cat dengan warna putih. Inisial/kode 80


yang digunakan BWP) (4) Tulisan untuk tanda batas menggunakan warna hitam, dan (5) Pemberian nomor dibuat secara berurutan sesuai dengan hasil pengukuran pada jarak tertentu. h. Pembagian Blok dilakukan pada wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong berdasarkan fungsi Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas, yang dibagi menjadi 5 blok sebagaimana disajikan pada Tabel 15. Pembagian blok pada kawasan KPHL Model mengikuti fungsi hutan yang ada, kemudian disesuaikan dengan peta peta lain seperti kelerengan, peta tutupan lahan, dan peta lainnya yang relevan serta mempertimbangkan draft Tata Ruang Propinsi Papua Barat. Pembagian Blok masih akan mempertimbangkan hasil konsultasi publik sebelum ditetapkan oleh kepala KPHL dan disosialisasikan kepada para pihak.

Rencana pembagian Blok dan rencana kegiatan di wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong disajikan pada Tabel 22, Gambar 17 dan Gambar 18. Tabel

22Pembagian Blok sesuai dengan fungsi hutan pada areal KPHL Model Remu Kota Sorong Kawasan Hutan

Pembagian Blok

HL

Luas (Ha)

HPT

Blok-Blok di Hutan Lindung HL-BLOK JASA LINGKUNGAN

4.200

4.200

HL-BLOK PEMANFAATAN

1.400

1.400

981


981

Blok-Blok di Hutan Produksi 4.095

HP-BLOK PEMANFAATAN HP-BLOK PEMBERDAYAAN Luas (Ha)

6.581

4.095

1.188

1.188

5.283

11.864

Sumber : Laporan Penyusunan Tata Hutan KPHL Model Remu Kota Sorong

Tabel 23 Pembagian Blok dan Rencana Kegiatan pada Areal KPHL Model Remu Kota Sorong Rencana Kegiatan pada Areal KPHL Remu Kawasan Hutan/ Blok KPHL/ Penutupan Lahan HL HL-BLOK JASA

Hasil Hutan Bukan Kayu

Pemanfaata n Air

Penyimpana n Karbon

Rehabilitas i

1.661

2.891

2.029

1.661

2.539

Luas (Ha) 6.581 4.200

81

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG(KPHL) MODEL REMU KOTA SORONG Rencana Kegiatan pada Areal KPHL Remu Kawasan Hutan/ Blok KPHL/ Penutupan Lahan


Pemanfaata n Air

Penyimpana n Karbon

1.661

1.759

Rehabilitas i

Luas (Ha)

LINGKUNGAN Hutan Lahan Kering Sekunder Hutan Mangrove Primer

3.420

73

73


707

707

HL-BLOK PEMANFAATAN

352

Hutan Lahan Kering Sekunder Hutan Mangrove Primer

1.048

1.400

477

477

280

280


275

275

Pertanian Lahan Kering Campur Semak / Belukar

296

296

72

72 981

981

Permukiman

350

350


579

579

52

52


Pertanian Lahan Kering Campur HPT

5.171

112

5.283

HP-BLOK PEMANFAATAN

4.095

4.095

Hutan Lahan Kering Sekunder HP-BLOK PEMBERDAYAAN

4.095

4.095

Hutan Lahan Kering Sekunder Permukiman Pertanian Lahan Kering Campur Luas (Ha)

1.076

112

1.188

48

112

160

189

189

839

839

5.171

1.661

3.003

2.029

11.864

82

Rencana Kegiatan pada KPHL


Rehabilitasi

2,029

Jasa Lingkungan Karbon

3,003

Jasa Lingkungan Air

1,661


5,171

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Luas (Ha)

Gambar 17 Luas Kegiatan pada Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong

Gambar 17 menunjukkan bahwa kegiatan pada wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong berupa pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) paling luas dibandingkan dengan jenis kegiatan lainnya. Luasan kegiatan setelah HHBK menurut luasannya adalah jasa lingkungan karbon, rehabilitasi, dan jasa lingkungan air. 6,000

5,171

Luas (Ha)

5,000 4,000

2,891

3,000 2,000

2,029

1,661

1,000

112

Jasa Lingkungan Jasa Lingkungan Air Karbon

Rehabilitasi


HL

Jasa Lingkungan Karbon HPT

Kegiatan pada KPHL Model Remu

Gambar 18Luas Kegiatan Pemanfaatan Menurut Fungsi Kawasan Hutan di Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong Pemanfaatan/pemungutan HHBK diselenggarakan di kawasan HPT (Gambar 19). Jenis-jenis HHBK yang ditemui pada lokasi penelitian menunjukkan bahwa 83


sebagian besar sesuai dengan HHBK golongan nabati berdasarkan Permenhut No. P35/MENHUT-II/2007. Jenis HHBK yang potensial untuk dimanfaatkan umumnya merupakan golongan obat, tanaman hias, minyak lemak, pati dan buah, tanin, palem serta mintak atsiri. HHBK berpotensi obat sering digunakan oleh penduduk setempat sebagai obat-obat tradisional, sehingga penduduk setempat dinilai memiliki pengetahuan yang luas dalam penggunaan tumbuhan dan hewan sebagai bahan untuk pengobatan untuk suatu penyakit. Sampai saat ini belum ada kajian yang mendalam di dalam areal KPHL Model Remu Kota Sorong terkait dengan identifikasi dan potensi pengembangan HHBK tersebut. Namun demikian sebagai informasi awal Tukede (2013) menyebutkan bahwa jumlah jenis tumbuhan obat di wilayah Papua Barat yang telah teridentifikasi jenisnya mencapai 44 jenis dari 28 famili, diantaranya adalah Alstonia scholaris, Carica

papaya L., Psidium guajava, Cinamomum culilawan, dan Laportea sp.Pemanfaatan tumbuhan-tumbuhan ini dapat secara langsung maupun tidak langsung. Jenis tumbuhan yang digunakan secara langsung, yaitu bagian tumbuhan diambil langsung dimanfaatkan misalnya Giawas (Psidium guajava), Umetia (Baringtonia

asiatica). Sedangkan tumbuhan yang dimanfaatkan secara tak langsung yaitu dengan cara direbus. Adapula yang dipanaskan diatas api lalu dioleskan dengan minyak kelapa kemudian di letakan pada bagian yang sakit. Penggunaan tumbuhan sebagai obat masih sangat sederhana, yaitu digunakan dalam bentuk tunggal dan gabungan lebih dari satu jenis secara bersama-sama.Besarnya potensi tumbuhan sebagai bahan baku obat tradisional tersebut, maka pengembangan HHBK tumbuhan obat menjadi industri obat tradisional layak dikembangkan. Untuk membangun sistem industri obat tradisional di tahap awal dapat dilakukan dalam skala kecil terlebih dahulu. Adapun sistem industri obat tradisional meliputi subsistem budidaya tanaman obat, subsistem pengolahan pasca panen, subsistempemasaran obat herbal. Keseluruhan dari sistem pengendalian kebijakan didesain untuk pencapaiancustomer satisfaction. HHBK yang dimanfaatkan masyarakat dibagi menjadi 2 kategori

yaitu : (a)

produktif, yakni yang dapat diperjualbelikan di pasar, dan (b) konsumtif, yakni yang dikonsumsi sendiri dan tidak dijual. Berdasarkan keterlibatan dalam proses pemasaran lembaga pemasaran untuk setiap jenis HHBK berbeda, tetapi dapat 84


dikategorikan menjadi : Pengumpul/petani, Pedagang Pengumpul, Pedagang Besar, Pengencer, dan Konsumen Akhir.

Gambar 19 Rencana Blok Pemanfaatan/Pemungutan HHBK di Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong Jenis kegiatan jasa lingkungan karbon dilakukan di wilayah daratan dan kepulauan yang ada di dalam areal kerja KPHL Model Remu Kota Sorong (Gambar 20). Ketentuan tentang pemanfaatan karbon di hutan lindung mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.20/Menhut-II/2012 Tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan nomor :

P.36/Menhut-II/2009

tentang

Tata

Cara

Perijinan

Usaha

Pemanfaatan

Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan 85


Lindung. Kegiatan karbon hutan di hutan lindung dapat berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, yang terdiri atas: (1) Pembibitan, penanaman, pemeliharaan hutan dan lahan yang menerapkan prinsip pengelolaan lestari; (2) Perlindungan keanekaragaman hayati; (3) Pengelolaan hutan lindung lestari; Pemrakarsa

mengajukan

permohonan

tertulis

pelaksanaan

demonstration

activities kepada Menteri, dengan melampirkan : (1) Rancangan demonstration activities yang materinya antara lain status dan lokasi berikut peta lokasi calon areal, bentuk dan jangka waktu kerja sama, perkiraan nilai kegiatan, dan manajemen resiko. (2) Dalam hal pemrakarsa adalah perorangan yang pembiayaannya bersumber dari dana sendiri (swadana), maka pemrakarsa wajib melampirkan surat pernyataan

kesediaan

untuk

membiayai

pelaksanaan

demonstration

activities. (3) Dalam hal pemrakarsa bekerja sama dengan mitra dan seluruh atau sebagian pembiayaannya bersumber dari mitra, maka pemrakarsa wajib melampirkan dokumen kerja sama Dalam rangka meningkatkan potensi pertambahan karbon hutan, pemegang izin penyelenggaraan karbon hutan wajib menjaga potensi hutan yang ada di areal kerjanya dari kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan, dan tidak melakukan pemanenan hutan secara berlebihan, serta melakukan pengelolaan hutan secara lestari. Dalam rangka pengembangan jasa lingkungan karbon di hutan lindung, pengelola KPHL perlu melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah : (1) Menentukan kembali luas areal yang akan diusulkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan karbon; (2) Menentukan kajian untuk menentukan potensi karbon yang ada di dalam kawasan yang diusulkan untuk penyerapan karbon; (3) Mempersiapkan

dokumen-dokumen

yang

diperlukan

dalam

rangka

pemanfaatan jasa karbon di hutan lindung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 86


Pemanfaatan jasa lingkungan karbon dimungkinkan dilakukan melalui keerjasama dengan pihak pengembang perdagangan karbon. Kerjasama ini menjadi pilihan apabila pengelola KPHL belum memiliki sumberdaya dan dana yang cukup dan memadai. Oleh karena itu di dalam kurun waktu awal pembentukan KPHL Model Remu Kota Sorong pemanfaatan jasa lingkungan karbon difokuskan pada proses persiapan (readiness phase) sekaligus proses pembelajaran pemanfaatan jasa lingkungan karbon.

Gambar 20 Rencana Blok Pemanfaatan/Pemungutan Jasa Lingkungan Karbon di Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong Arahan kegiatan pemanfaatan di dalam areal KPHL Model Remu Kota Sorong lainnya adalah jasa lingkungan air dengan rencana lokasi disajikan pada Gambar 87


21. Jasa lingkungan air yang dihasilkan dari kawasan hutan di dalam areal KPHL Model Remu Kota Sorong memiliki nilai penting dalam penyediaan air bersih bagi penduduk di Kota Sorong, dimana kawasan hutan tersebut menjadi daerah resapan air yang penting dalam melayani kebutuhan air penduduk di bagian hilirnya. Aliran air tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga, pertanian, industri, transportasi laut, dan sebagainya. Bahkan dengan berkembangnya kegiatan perekonomian di Kota Sorong seiring dengan dijadikannya Sorong sebagai pusat kegiatan nasional, maka diperkirakan kebutuhan air bersih akan meningkat. Peluang untuk pengembangan jasa lingkungan air diperkirakan lebih cepat untuk diimplementasikan sebagai kegiatan usaha unggulan bagi KPHL Model Remu Kota Sorong. Untuk itu di dalam pemanfaatan jasa lingkungan air yang berasal dari kawasan hutan KPHL Model Remu Kota Sorong perlu dilakukan beberapa program berupa : a) Melakukan inventarisasi potensi sumberdaya air di dalam kawasan hutan KPHL Model Remu Kota Sorong dan menyusun rencana bisnis pemanfaatan jasa lingkungan air; b) Menyusun rancangan kebijakan Pemerintah Kota Sorong dalam pengaturan pemanfaatan jasa lingkungan air yang berasal dari kawasan hutan KPHL Model Remu Kota Sorong; c) Menetapkan peta daerah tangkapan air untuk setiap titik sumber mata air di dalam kawasan hutan KPHL Model Remu Kota Sorong; d) Menginventarisir dan memetakan kelompok-kelompok pengguna air dari setiap titik sumber air yang berasal dari kawasan hutan KPHL Model Remu Kota Sorong; e) Melakukan negosiasi dan kerjasama pemanfaatan sumber air yang berasal dari kawasan hutan KPHL Model Remu Kota Sorong dengan kelompokkelompok pengguna untuk mengimplementasikan model pembayaran jasa lingkungan air antara Manajemen KPHL Model Remu Kota Sorong dengan kelompok pengguna air. Dalam hal ini ditentukan kesepakatan besarnya dana kontribusi/kompensasi dari pengguna air kepada pengelola kawasan hutan (KPHL Model Remu Kota Sorong) untuk membiayai upaya-upaya

88


konservasi ekosistem hutan yang menjadi daerah resapan air dari air dan aliran air yang digunakan oleh pengguna air. f) Membangun unit/instalasi pengolahan air bersih, diantaranya dengan membangun pabrik air minum dalam kemasan (AMDK). Di tahap awal untuk meningkatkan hasil pemasaran AMDK, pengelola diharapkan dapat memasok kebutuhan AMDK di kantor-kantor instansi Pemerintah Kota Sorong selain dijual ke pasar.

Gambar 21 Rencana Blok Jasa Lingkungan Air di Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong

89


Blok Rehabilitasi di dalam areal kerja KPHL Model Remu Kota Sorong disajikan pada Gambar 22. Adapun uraian detil rencana kegiatan rehabilitasi yang akan dilakukan

disampaikan

pada

Sub

Bab

5.5

yang

membahas

tentang

penyelenggaraan rehabilitasi. Blok-blok tersebut diatas selanjutnya akan menjadi “kelas-kelas hutan” sesuai dengan arahan pengelolaan ke depan, dan jabaran “kelas hutan” tersebut akan dipergunakan sebagai acuan dalam menentukan “kelas perusahaan” dari suatu KPHL pada saat menyusun Rencana Pengelolaan Hutan.Penetapan blok pada KPHL tersebut tidak bersifat permanen, karena akan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan kebutuhan pengelolaan kawasan KPHL, kondisi potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistem, dan kepentingan interaksi dengan masyarakat. Dengan demikian minimal tiga sampai lima tahun sekali akan ada kajian/review terhadap perkembangan dan efektivitas penataan blok pada kawasan KPHL. Sehingga jika dikemudian hari ditemukan adanya situs budaya, situs keagamaan, dan situs lain yang memiliki nilai sejarah penting bagi masyarakat adat, maka akan dilakukan penyesuaian atau akan dibuat blok khusus lainnya.

90


Gambar22 Rencana Blok Rehabilitasi di Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong b.

Pembagian petak.

Pembagian petak di KPHL Model Remu Kota Sorong ini sudah memperhatikan (1) Produktivitas dan potensi areal/lahan, (2) Keberadaan kawasan lindung seperti: resapan air,

Sempadan sungai,

dan Kawasan sekitar mata air,

dan (3)

Rancangan areal yang direncanakan, antara lain: areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, areal rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta areal pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Pembagian petak dilakukan setelah Blok ditentukan dan dengan mempertimbangkan kondisi pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang ada dalam wilayah KPHL. Pada Blok di wilayah KPHL Model

Sorong yang telah ada ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan 91


kawasan hutan,

pembagian petak dilakukan oleh pemegang ijin. Pada blok di

wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong yang tidak ada ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi sebagai berikut : (1) Areal dalam Blok yang telah ada pemukiman masyarakat. Pada areal ini tidak dilakukan pembagian ke dalam petak, namun diberi identifikasi khusus untuk memperoleh arahan penanganan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, (2) Areal dalam Blok selain areal pemukiman, Pada areal ini yang akan dilakukan pembagian petak sesuai dengan potensi dan kondisi yang ada, serta dengan memperhatikan arahan pengelolaan hutan jangka panjang yang telah disusun. 5.1.3. Tata Batas Dalam Wilayah KPHL Berupa Penataan Batas Blok dan Petak Penataan batas blok dalam wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong dilaksanakan untuk memberi kepastian hukum dan termasuk kedalam areal yang direncanakan dan dikelola.

Tahapan kegiatan penataan batas blok dan petak terdiri atas:

Persiapan peta penataan batas, berdasarkan hasil pembagian blok dan petak yang telah dilaksanakan serta dipetakan; Penyiapan trayek-trayek batas; Pelaksanaan penataan batas berdasarkan trayek batas; dan Penyajian peta tata batas dalam wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong, berdasarkan hasil penataan batas. 5.1.4. Pemetaan Berdasarkan kegiatan inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak serta penataan batas wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong

kemudian dilanjutkan

pemetaan. Unsur-unsur yang dipetakan meliputi: (1) Batas wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong, (2) Pembagian Blok dan petak di dalam KPHL Model Remu Kota Sorong, dan (3) Skala 1 : 25.000. Selain itu peta-peta tematik yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan turut dipetakan.

5. 2. Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu Luas areal wilayah tertentu pada areal kerja KPHL Model Remu Kota Sorong + 9.695 Ha, terdiri dari HL + 5.600 Ha (blok jasling HL + 4.200 Ha dan blok 92


pemanfaatan HL + 1.400 Ha) dan HPT + 4.095 Ha (blok pemanfaatan HP). Wilayah tertentu antara lain adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya berada di luar areal ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan (Peraturan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.47/MENHUT-II/2013TentangPedoman, Kriteria Dan Standar Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi). Kriteria lahan pemanfaatan hutan di wilayah tertentu tidak ada rencana investasi lain dan layak diusahakan. Berdasarkan Permenhut tersebut jenis-jenis pemanfaatan dan kegiatan usaha di wilayah tertentu disajikan pada Tabel 24. Tabel 24 Jenis Pemanfaatan dan Kegiatan Usaha di Wilayah Tertentu Pemanfaatan Wilayah Tertentu Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Kawasan Hutan Hutan Lindung Hutan Produksi Pemanfaatan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa a) Pemanfaatan Pemanfaatan Jasa a) Pemanfaatan Lingkungan aliran air; Lingkungan aliran air; b) Pemanfaatan b) Pemanfaatan air; air; c) Wisata alam; c) Wisata alam; d) Perlindungan d) Perlindungan keanekaragama keanekaragama n hayati; n hayati; e) Penyelamatan e) Penyelamatan dan dan perlindungan perlindungan lingkungan; lingkungan; atau atau f)

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

-

Penyerapan dan atau penyimpan karbon.

-

f)

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

Penyerapan dan atau penyimpan karbon.

1. Kegiatan pemanfaatan rotan, sagu, nipah dan bambu, meliputi kegiatan: penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil. 2.Kegiatan pemanfaatan getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi

93

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG(KPHL) MODEL REMU KOTA SORONG Pemanfaatan Wilayah Tertentu

Kawasan Hutan Hutan Lindung Hutan Produksi Pemanfaatan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Kegiatan Usaha kegiatan: pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

Sumber : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.47/MENHUT-II/2013 Tentang Pedoman, Kriteria Dan Standar Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi pada wilayah tertentu di areal KPHL Model Remu Kota Sorong masing-masing disajikan pada Tabel 17 dan Tabel 25.

Tabel 25 Pemanfaatan Hutan Lindung pada Wilayah Tertentu di Areal KPHL Model Remu Kota Sorong

Blok Pemanfaatan Wilayah Tertentu

HL-BLOK JASA LINGKUNGAN

Rencana Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Rehabilitasi untuk Pemanfaatan Penyimpanan Pemanfaata Air Karbon n Air / Penyimpana n Karbon 1.661

HL-BLOK PEMANFAATAN Luas (Ha)

1.661

2.539

Luas (Ha)

4.200

352

1.048

1.400

2.891

1.048

5.600

94


Tabel 26 Pemanfaatan Hutan Produksi pada Wilayah Tertentu di Areal KPHL Model Remu Kota Sorong Blok Pemanfaatan Wilayah Tertentu

Rencana Kegiatan Pemanfaatan HHBK Hasil Hutan Bukan Penyimpanan Karbon Kayu

HP-BLOK PEMANFAATAN Luas (Ha)

Luas (Ha)

4.095

-

4.095

4.095

-

4.095

5. 3. Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, empowering,

and sustainable.Pelaksanaan kegiatan pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong senantiasa melibatkan peranserta masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitara areal kerja. Paradigma pemberdayaan (empowerment) adalah pemberian kesempatan kerja kelompok untuk merencanakan kemudian melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih sendiri. Maksud dari pemberdayaan itu adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian kelompok. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur utama/dasar yang memungkinkan suatu masyarakat itu dapat bertahan dan mengembangkan diri dalam mencapai tujuan. Proses pemberdayaan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 1. Secara individual 2. Secara kolektif/kelompok.Proses pemberdayan dengan pendekatan individual akan lebih lambat berkembang dan cakupannya lebih sempit dibanding dengan pendekatan secara kolektif dan kelompok. Hal ini disebabkan karena didalam kelompok terjadi proses interaksi yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas. Disamping itu pula perubahan pola pikir masyarakat lokal melalui aktifitas individu biasanya lebih lambat dibanding dengan masyarakat yang aktif dalam kegiatan 95


kelompok. Demikian pula penerapan inovasi baru melalui aktifitas kelompok akan lebih cepat dan lebih meluas dibanding jika disampaikan melalui pendekatan individu. Ikatan dalam kelompok terbentuk karena adanya pandangan dan kebutuhan yang sama yang hendak dicapai.Untuk memperkuat kesadaran dan solidaritas maka kelompok harus menumbuhkan identitas seragam dalam mengenali kepentingan dan tujuan mereka bersama. Bila anggota kelompok belum seragam mengenali kepentingan dan tujuan bersama yang hendak dicapai bahkan sering samar, tidak jelas atau tidak diketahui maka kelompok itu tidak dinamis bahkan lambat laun akan bubar dengan sendirinya. Beberapa kegiatan yang direncanakan dalam pemberdayaan masyarakat di areal kerja KPHL Model Remu Kota Sorong melalui rencana pengembangan HKm adalah sebagai berikut : 1) Penyelenggaraan Pelatihan Dan Keterampilan Bagi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Sumberdaya Hutan Berkelanjutan. Potensi sumberdaya hutan yang akan dimanfaatkan senantiasa melibatkan masyarakat. Oleh karena itu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

mengelola

potensi

sumberdaya

hutan

tersebut,

maka

perlu

ketrampilannya perlu ditingkatkan. Pelatihan-pelatihan bagi masyarakat diselenggarakan secara spesifik untuk setiap jenis kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan.

2) Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Masyarakat yang Bernilai Tinggi Potensi ekonomi kreatif yang berkembang di tengah masyarakat dan memiliki nilai ekonomi tinggi akan dikembangkan sebagai upaya peningkatan nilai tambah produk dan jasa tersebut. Beberapa bentuk produk dan jasa yang tumbuh dari kearifan lokal akan dicoba dikembangkan, diantaranya adalah potensi biofarmaka yang berkembang sejak lama di tengah masyarakat. 3) Pengembangan Sentra Produksi Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang Benilai Ekonomi Tinggi Hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dihasilkan dari wilayah kerja KPHL Model Remu akan diusahakan untuk dapat dipasarkan setelah melalui proses 96


pengolahan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai produknya di pasar. Di dalam tahap awal pengembangan sentra industri HHBK perlu didukung oleh kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Di dalam tahap awal, kerjasama pengembangan sentra HHBK dapat dilakukan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Lokasi rencana pengembangan HKm adalah pada blok pemberdayaan HL seluas + 981 Ha dan pada blok pemberdayaan HP seluas + 1.188 Ha, dengan demikian luas areal rencana pengembangan HKm pada wilayah kerja KPHL Remu Kota Sorong adalah + 2.169 Ha.

5. 4. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) Pada Areal KPHL Yang Telah Ada Ijin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutannya Di dalam areal KPHL Model Remu Kota Sorong sampai saat ini tidak ada ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, sehingga tidak ada rencana kegiatan

pembinaaan

dan

pemantauan

terhadap

ijin

pemanfaatan

dan

penggunaan kawasan hutan. 5. 5. Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal Di Luar Izin Kegiatan utama didalam rencana pemulihan hutan dan lahan diarahkan kepada kegiatan-kegiatan

vegetatif

baik

diluar

kawasan

maupun

didalam

kawasan.Didalam rencana pemulihan hutan dan lahan dengan kegiatan vegetatif pada prinsipnya terbagi pertama kegiatan reboisasi dan atau pengkayaan tanaman pada kawasan hutan baik Hutan Lindung, Hutan Konservasi maupun Hutan Produksi, kedua kegiatan penghijauan dan atau pengkayaan tanaman pada kawasan lindung diluar hutan maupun kawasan budidaya.Rencana pemulihan hutan dan lahan di areal KPHL Model Remu Kota Sorong ditujukan untuk : 1) Pemulihan Hutan Lindung diarahkan guna memulihkan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan dan memulihkan kesuburan tanah termasuk didalamnya sebagai pengatur tata air. Didalam pemulihan Hutan Lindung supaya dapat mengembalikan lagi fungsi Hutan Lindung yang ada, 97


maka jenis tanaman yang digunakan dalam reboisasi maupun pengkayaan adalah jenis-jenis dengan ciri berdaun panjang, mempunyai perakaran dalam dan tingkat evapotranspirasi rendah dan menghasilkan getah, kulit dan buah. 2) Pemulihan Hutan Produksi diarahkan guna memulihkan fungsi pokok Hutan Produksi yakni untuk meningkatkan produktifitas kawasan Hutan Produksi. Didalam pemulihan Hutan Produksi supaya dapat memulihkan kembali produktifitas kawasan Hutan Produksi yang ada, maka jenis tanaman yang digunakan dalam reboisasi maupun pengkayaan tanaman adalah jenis dengan ciri-ciri yang mempunyai pertumbuhan cepat, nilai komersialnya tinggi, teknik silvikultur-nya telah dikuasai, mudah pengadaan benih dan bibit yang berkualitas, diorientasikan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan khususnya pada kawasan KPHL, yang ditempatkan pada kerangka daerah aliran sungai. Rehabilitasi mengambil posisi untuk mengisi kesenjangan ketika sistem perlindungan tidak dapat mengimbangi hasil sistem budidaya hutan dan lahan, sehingga terjadi deforestasi dan degradasi fungsi hutan dan lahan. Kegiatan RHL di areal kerja KPHL Remu Kota Sorong selama 10 tahun dilakukan di kawasan hutan lindung seluas +2.209 ha (Gambar 17), yaitu pada blok pemanfaatan HL seluas + 1.048 Ha dan pada blok pemberdayaan HL seluas + 981 Ha. Kegiatan pemulihan hutan tersebut dinilai cukup berat karena penutupan lahannya menunjukkan telah terjadinya pemanfaatan lahan untuk kegiatan budidaya, seperti pertanian lahan kering, pertanian lahan lahan kering campur dan permukiman. Dengan penutupan lahan seperti itu, maka di dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi harus melibatkan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan. Rehabilitasi di hutan lindung terutama difokuskan pada pemulihan ekosistem hutan tersebut sebagai regulator tata air dan perlindungan tanah (lahan).

98


Rehabilitasi

HL

Pertanian Lahan Kering Campur

348


853

Permukiman

350

Hutan Lahan Kering Sekunder

477

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Gambar 23.Luas Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong

Rehabilitasi hutan dan lahan akan diimplementasikan pada blok yang mengalami deforestasi dan degradasi fungsi hutan dan lahannya. Sistem RHL yang akan dilaksanakan dapat dicirikan oleh komponen sebagai berikut: (1) komponen obyek rehabilitasi hutan dan lahan, (2) komponen teknologi, dan (3) komponen institusi. Dasar aturan yang dijadikan sebagai pedoman penyelenggaran RHL adalah: a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2000 yang kemudian diperbaharui dengan PP Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. c.

Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS.

d. Permenhut Nomor P.1/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan tanaman Hutan.

99


e. Permenhut Nomor P.35/Menhut-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Kehutanan

Nomor

P.32/Menhut-II/2009

tentang

Tata

Cara

Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS. f. Permenhut Nomor P.37/Menhut-V/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. g. Permenhut Nomor P.59/Menhut-II/2011 tentang Hutan Tanaman Hasil Reboisasi. h. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.14/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2012. i. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.9/Menhut-II/2013

tentang Tata

Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan rehabilitasi Hutan dan Lahan;

Landasan hukum terhadap kegiatan perbenihan (untuk memenuhi kebutuhan bibit yang baik dan berkualitas untuk kegiatan rehabilitasi) adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang No.12 tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman 2. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun1995 tentang Perbenian Tanaman 3. Peraturan

Menteri

kehutanan

No.

P.01/Menhut-II/2009

tentang

Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.72/Menhut-II/2009. 4. Permenhut No. 03/MENHUT-V/2004 tentang Pedoman pembuatan tanaman reboisasi Hutan Lindung.dan Hutan Produksi GNRHL 5. Permenhut No. P.10/Menhut-V/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan 6. Peraturan Dirjen RLPS No. P.05/V-SET/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Sumber Benih 7. Pedoman teknis perbanyakan vegetatif yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan; 8. Pedoman teknis sarat-sarat pohon induk yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan;

100


Standar perbenihan yang dijadikan sebagai pedoman pengelola KPHL Model adalah adalah: 1. SNI 01-5006.14-2003. Sumber benih pohon hutan 2. SNI 7514-2008 Pengumpulan buah tanaman hutan 3. SNI 7514-2008. Pengumpulan buah tanaman hutan. 4. SNI 01-7135-2005. Sumber benih jati (Tectona grandis.Linn f.) 5. SNI 01-5006.1-2006: Mutu bibit: Bagian 1: Mangium. Ampupu. Gmelina. Sengon. Tusam. Meranti. Tengkawang; 6. SNI 01-7138-2005 tentang Mutu bibit jati (Tectona grandis Linn f.) 7. SNI 01-5006.12-2003. Tanaman Kehutanan-Bagian 12: Penanganan benih generatif pohon hutan. 8. SNI 01-7497-2008. Penanganan benih dan bibit cendana (Santalum album L.). 9. SNI 7516-2008. Dokumentasi benih dan bibit tanaman hutan. Istilah dan

definisi. 10. SNI 7628.2:2010 Uji benih tanaman hutan - Pengambilan contoh 11. SNI 7628.1:2010 Uji benih tanaman hutan - Istilah dan definisi. 12. SNI 7628.2:2010 Uji benih tanaman hutan - Pengambilan contoh 13. SNI 7628.3:2010 Uji benih tanaman hutan - Analisis kemurnian 14. SNI 7516-2008.Dokumentasi benih dan bibit tanaman hutan 15. SNI 7628.4:2010 Uji benih tanaman hutan - Penentuan berat. 16. SNI 7516-2008.Dokumentasi benih dan bibit tanaman hutan 17. SNI 7628.1:2010.Uji benih tanaman hutan - Istilah dan definisi. 18. SNI 7628.2:2010.Uji benih tanaman hutan - Pengambilan contoh 19. SNI 7628.6:2010.Uji benih tanaman hutan - Daya berkecambah 20. SNI 7628.5:2010 Uji benih tanaman hutan - Penentuan kadar air 21. SNI 01-5006.4-2001. Mutu benih mahoni daun lebar 22. SNI 01-5006.5-2001. Mutu benih tusam 23. SNI 01-5006.6-2001. Mutu benih sengon 24. SNI 01-5006.8-2002. Cara uji mutu fisik dan fisiologis benih gmelina 25. SNI 01-5006.9-2002. Cara uji mutu fisik dan fisiologis benih ampupu 26. SNI 01-5006.10-2002. Cara uji mutu fisik dan fisiologis benih leda 27. SNI 01-5006.11-2002. Cara uji mutu fisik dan fisiologis benih akasia 101


28. SNI 01-7223.-2006. Cara uji mutu fisik dan fisiologis benih sengon 29. SNI 7516-2008. Dokumentasi benih dan bibit tanaman hutan 30. SNI 01-5006.4-2001. Mutu benih mahoni daun lebar 31. SNI 01-5006.5-2001. Mutu benih tusam 32. SNI 01-5006.6-2001. Mutu benih sengon 33. SNI 01-5006.8-2002. Cara uji mutu fisik dan fisiologi benih gmelina 34. SNI 01-5006.9-2002. Cara uji mutu fisik dan fisiologi benih ampupu 35. SNI 01-5006.10-2002. Cara uji mutu fisik dan fisiologi benih leda 36. SNI 01-5006.11-2002. Cara uji mutu fisik dan fisiologi benih akasia 37. SNI 01-7136-2005. Mutu fisik dan fisiologis benih jati (Tectona grandis Linn.f); 38. SNI 01-5006.13-2003: Penanganan bibit melalui pembiakan generatif (biji); 39. SNI 01-7139-2005: Penanganan bibit jati (Tectona grandis Linn f.); 40. SNI 01-7200-2006: Penanganan bibit jati (Tectona grandis Linn f.) dengan perbanyakan stek pucuk; 41. SNI 01-7199-2006: Penanganan bibit mangium (Acacia mangium) dengan perbanyakan generatif (biji); 42. SNI

01-7202-2006:

Penanganan

bibit

meranti

(Shorea

spp.)

dengan

perbanyakan generatif (biji); 43. SNI 01-5006.1-2006: Mutu bibit: Bagian 1: Mangium, Ampupu, Gmelina, Sengon, Tusam, Meranti, Tengkawang; 44. SNI 01-7138-2005 tentang Mutu bibit jati (Tectona grandis Linn f.) 45. SNI 7516-2008. Dokumentasi benih dan bibit tanaman hutan 46. SNI 01-5006.3-1999: Pembuatan persemaian permanen tanaman hutan; 47. SNI 01-5006.12-2003: Penanganan benih generatif pohon hutan 48. SNI 01-5006.13-2003: Penanganan bibit melalui pembiakan generatif

Lahan kritis didefinisikan sebagai lahan yang mengalami proses kerusakan fisik. kimia dan biologi karena tidak sesuai penggunaan dan kemampuannya. yang akhirnya membahayakan fungsi hidroorologis, produksi pertanian, pemukiman dan kehidupan sosial ekonomi dan daerah lingkungan pengaruhnya. Menurut Permen Kehutanan RI No.P. 14 Tahun 2012, Rehabilitasi Hutan dan Lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatan fungsi hutan dan lahan 102


sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem kehidupan tetap terjaga. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan diselenggarakan melalui kegiatan Reboisasi, Penghijauan, Pemeliharaan, Pengayaan tanaman, atau Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

Upaya untuk mencegah terjadinya perluasan kerusakan kawasan pada setiap Blok, maka terlebih dahulu diperlukan pembagian tingkatan kekritisan pada masingmasing Blok untuk mempermudah pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan tingkat kekritisannya. Dengan pembagian tingkat kekritisan, maka akan diketahui lahan yang akan di rehabilitasi. Areal rencana rehabilitasi lahan kritis berada di Hutan Lindung dengan tingkat kekritisan lahan dan penutupan lahannya disajikan pada Tabel 27. Tabel 27. Kekritisan Lahan dan Penutupan Lahan di Blok Rehabilitasi Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong Tingkat Kekritisan Lahan Penutupan Lahan Hutan Lahan Kering Sekunder Pemukiman

Agak Kritis

131

Kritis

136

Potensial Kritis 477 82

Luas (Ha) 477 350


439

87

328

853


76

95

177

348

646

318

1.064

2.029

Tabel 27 menunjukkan bahwa kegiatan rehabilitasi untuk 10 tahun pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong berada di kawasan hutan lindung dengan luas mencapai 2.029 ha. Upaya rehabilitasi lebih difokuskan pada rehabilitasi secara vegetatif dengan tujuan pokok memulihkan kondisi ekosistem hutan/lahan yang telah mengalami kekritisan, sehingga fungsi hutannya dalam perlindungan ekosistem wilayah khususnya tata air dan tanah (hidroorologis) dapat berjalan 103


kembali. Prioritas pelaksanaan RHL selama 10 dilakukan didasarkan atas tingkat kekritisn lahan, dimana Prioritas I (2015-2019) dilakukan pada lahan dengan tingkat kekritisan agak kritis dan kritis; serta Prioritas II (2020-2024) dilakukan pada lahan dengan tingkat kekritisan potensial kritis sebagaimana disajikan pada Tabel 28 dan Gambar 24. Tabel 28.

Prioritas Kegiatan Rehabilitasi di Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong

Arahan Pemanfaatan/ Kekritisan Lahan/ Penutupan Lahan HL-BLOK PEMANFAATAN

Prioritas Rehabilitasi PRIORITAS 2015-2019

PRIORITAS 2020-2024

Luas (Ha)

172

876

1.048

76

Agak Kritis

76

76

76

95

95


0

0


95

95

Pertanian Lahan Kering Campur Kritis

876

876

Hutan Lahan Kering Sekunder

477

477


274

274


125

125

188

981

Potensial Kritis


792 570

570

Pemukiman

131

131


439

439

222

222

Pemukiman

136

136


86

86

Agak Kritis

Kritis

Potensial Kritis

188

188

104

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG(KPHL) MODEL REMU KOTA SORONG Arahan Pemanfaatan/ Kekritisan Lahan/ Penutupan Lahan

Prioritas Rehabilitasi PRIORITAS 2015-2019

PRIORITAS 2020-2024

Luas (Ha)

Pemukiman

82

82


54

54


52

52

Luas (Ha)

964

1.064

2.029

Gambar 24 Peta Prioritas Kegiatan Rehabilitasi di Areal Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong Khusus untuk lahan yang telah digunakan untuk kegiatan pertambangan, terutama galian pasir dan batu yang ada di rencana rehabilitasi maka

105


penanganannya harus dilakukan secara lebih komprehensif. Dalam hal ini tidak cukup ditangani dengan revegetasi saja, tetapi perlu dilakukan dengan pendekatan melalui reklamasi yang utuh. Reklamasi secara utuh tersebut harus dilakukan karena kegiatan penambangan galian pasir dan batu sesungguhnya merubah bentang alam. Perubahan bentang alam tentunya mengurangi atau menghilangkan

nilai

manfaat

ekosistem

lahan

hutan

tersebut,

seperti

kemampuannya dalam pengaturan tata air. Hal yang sangat sulit atau bahkan tidak mungkin mengembalikan bentang alam yang telah rusak, tetapi memulihkan kembali nilai manfaatnya dapat dilakukan. Misalnya lahan hutan yang berada di hutan lindung tersebut berfungsi sebagai resapan air, maka ketika bentang alamnya rusak akan mengurangi atau menghilangkan nilai manfaatnya sebagai resapan air. Tentunya kalau tindakan rehabilitasi hanya revegetasi maka akan sulit memulihkan nilai manfaatnya sebagai resapan air. Oleh karenanya pendekatan rekayasa teknologi lingkungan perlu dilakukan, sehingga fungsinya sebagai resapan air bisa dipulihkan. Pendekatan teknologi pemulihan lingkungan tersebut diantaranya dilakukan dengan teknik sipil teknis yang diintegrasikan dengan revegetatif. Sebagai contoh adalah pembangunan bangunan teknis sipil seperti dam penahan, dam pengendali, terasering, embung dan sebagainya dijadikan sebagai usulan teknis sipil dalam kegiatan rehabilitasi. Singkatnya, untuk hutan dan lahan yang mengalami perubahan bentang alam akibat sesuatu kegiatan maka tindakan rehabilitasinya perlu memperhatikan hal-hal berikut ini : a) Rehabilitasi

dilakukan

dalam

kerangka

pemulihan

nilai

ekosistem

(ecosystem values recovery) dari nilai manfaat suatu bentang alam yang telah berubah atau rusak karena sesuatu kegiatan; b) Nilai-nilai manfaat ekosistem yang rusak, terdegradasi, atau hilang diestimasi besaran fungsi dan nilai manfaatnya sebagai pertimbangan dalam menentukan tindakan pemulihan ekosistem yang tepat. Beberapa nilai manfaat ekosistem yang rusak, terdegradasi atau hilang akibat suatu kegiatan yang merubah bentang alam diantaranya adalah nilai manfaat resapan air, habitat spesies tumbuhan dan hewan sebagai sumber biodiversitas, pengaturan iklim mikro, serta perlindungan terhadap resiko bencana khususnya longsor dan banjir; 106


c) Kegiatan pemulihan ekosistem hutan/lahan dilakukan dilakukan dengan mengkombinasikan pendekatan vegetatif dan teknik sipil dengan target utamanya

adalah

bagaimana

memulihkan

kembali

nilai-nilai

yang

mengalami gangguan, degradasi dan atau hilang. Dengan terpulihkannya nilai-nilai tersebut melalui rehabilitasi tersebut, maka kawasan tersebut secara fungsional akan kembali memberikan kontribusi nilai-nilai manfaat ekosistem untuk menyangga kebutuhan masyarakat beserta lingkungan hidupnya secara berkelanjutan; Rehabilitasi lahan kritis pada kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong

akan

berdampak positif pada aspek hidrologi, ekologi, ekonomi dan sosial masyarakat. Rehabilitasi lahan kritis memerlukan perencanaan yang matang dari aspek teknologi spesifik lokasi yang akan digunakan, jenis tanaman pilihan, pola budidaya yang akan digunakan, pola pemberdayaan masyarakat setempat, perangkat hukum yang diperlukan untuk membuat gerakan lebih terarah serta mencegah meluasnya lahan kritis baru. Kegiatan rehabilitasi pada hutan produksi ditujukan untuk memulihkan tingkat potensi hutan dalam rangka mendukung industri kehutanan. Dengan kegiatan rehabilitasi yang akan dilakukan pada areal yang kritis dan sangat kritis diharapkan hutan dapat berfungsi dengan baik sesuai peruntukan lahan tersebut dan kerusakan yang terjadi tidak terus meluas yang mengakibatkan menurunnya kualitas dan produktifitas lahan tersebut. Rencana rehabilitasi hutan dan lahan yang sudah ditetapkan diproyeksikan setiap tahun dan dikelompokkan menjadi: (1) Rencana Pemulihan Hutan dan Lahan, (2) Pengendalian Erosi dan Sedimentasi, dan (3) Pengembangan Sumberdaya Air. Kebijakan dan strategi meliputi (1) Kebijakan pembangunan bidang RHL, (2) Kebijakan pendanaan, dan (3) Kebijakan operasional. Pengembangan kelembagaan RHL ke depan meliputi penyiapan tenaga pelaksana dan pengendalian kegiatan RHL, baik aparat maupun masyarakat, penyiapan organisasi pemerintahan/masyarakat/kelompok tani, penyiapan kelembagaan antar stakeholders, dan perumusan tata hubungan kerja antar unit kerja dan pelaksanaannya. Pengembangan kelembagaan diarahkan kepada organisasi,

107


sumberdaya manusia, kewenangan serta tata hubungan kerja dalam setiap dimensi penyelenggaraan program RHL yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengendalian. Komponen penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong

meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Organisasi dan

Pemantauan (monitoring). a. Perencanaan rehabilitasi di areal KPHL. Perencanaan rehabilitasi didasarkan pada beberapa pertimbangan, diantaranya: (1) Sinkronisasi rencana dengan rencana pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagai kesatuan ekosistem, (2) Perencanaan lokasi rehabilitasi hutan dan lahan diidentifikasi melalui kawasan yang

mengalami

Mempertimbangkan

degradasi

dan

deforestasi

fungsi

lindung,

dan

di

kawasan

produksi,

(4)

KPHL,

(3)

Pertimbangan

karakteristik fisik dan biologis yang terdapat pada kawasan KPHL, dimana Peta kinerja

disusun

berdasarkan

blok-blok

kawasan

rehabilitasi

yang

mencerminkan kondisi fisik, biologis, status dan fungsi kawasan serta rencana penerapan teknologi yang sesuai dengan karakteristik kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong , (5) Teknologi yang dipilih mempertimbangkan ciri dan karakter kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong (fisik, biologis, sosial dan ekonomi), (6) Perencanaan rehabilitasi dibuat oleh tenaga/SDM yang kompeten dalam bidang kehutanan, hidrologi, ekonomi sumberdaya, sosial dan ekologi serta sistem informasi manajemen/geografis, (7) Penyusunan rancangan rehabilitasi telah mempertimbangkan karakter sosial dan budaya masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan KPHL, dan (8) Mengupayakan

adanya

mekanisme

pendanaan

yang

kontinyu

melalui

mekanisme insentif terhadap para pihak. b. Organisasi pelaksana, (1) Pelaksanaan rencana rehabilitasi hutan dan lahan akan didukung dan ditangani oleh tenaga-tenaga teknis fungsional, (2) SDM yang

kompeten

dalam

bidang

monitoring

dan evaluasi serta

dapat

mempertanggungjawabkannya secara publik (public accuntability), dimana organisasi rehabilitasi ini dirancang dengan mengakomodasikan kewenangan pemerintah, pranata sosial dan kelembagaan masyarakat setempat, (3) 108


Organisasi didesain agar memiliki hubungan dengan para pihak yang terkait serta memiliki mekanisme kerja yang mampu memberikan motivasi dan insentif pada para pihak, (4) pertimbangan

kemampuan

Struktur organisasi RHL disusun dengan

penerapan

teknologi

setempat,

dan

(5)

terbangunnya kelembagaan RHL yang solid, dan (6) membentuk organisasi yang mampu mengatur distribusi manfaat dan biaya. c. Pelaksanaan. Pelaksanaan rencana rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong tersebut, terdiri atas: (1) Kegiatan koordinasi dengan

para

pihak

yang

terkait

dengan

KPHL,

(2)

Memanfaatkan

kelembagaan penguasaan hutan dan lahan, (3) Disesuaikan dengan aspirasi stakeholder, (4) Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan telah berbasiskan kepentingan masyarakat sesuai dengan fungsi hutan dan lahan, (5) Teknis pelaksanaanya akan menggunaan kaidah yang melekat pada fungsi blok yang bersangkutan, (6) akan diupayakan tersedianya paket teknologi yang sesuai dengan karakter, status, fungsi dan peruntukan kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong, (7) Adanya mekanisme distribusi kompensasi bagi investasi profit yang memberikan dampak positif terhadap kinerja RHL, dan (8) Berusaha meminimalkan terjadinya konflik pelaksanaan RHL diantara para pihak. d. Kegiatan pengendalian: kegiatan yang terkait adalah sebagai berikut: (1) konflik tenurial yang masih dan diprediksi terjadi akan diidentifikasi serta akan diselesaikan secara adil melalui mekanisme kelembagaan yang disepakati oleh para pihak, (3) Monitoring RHL akan dikelola menurut fungsi hutan dan lahan, (4) Pelaporan dan pengawasan dilaksanakan dengan alat, sarana dan metode yang telah dikuasai, baik melalui pemanfaatan perangkat keras maupun lunak, (5) adanya perubahan/modifikasi struktur sosial sesuai dengan teknologi yang dipilih, (6) mengupayakan keterlibatan para pihak dalam tindakan monitoring dan evaluasi, (7) Memberi masukan kepada pemerintah (pusat, propinsi, Kabupaten) terkait penyusunan peraturan-perundangan yang konsisten dan seimbang dalam hal mekanisme insentif dan disinsentif termasuk penegakan aturan main dan sistem nilai secara konsisten, dan (8) mengupayakan

109


terbangunnya sosial kontrol dan budaya organisasi yang bertanggung-gugat (accountable). Rencana jangka panjang rehabilitasi akan disesuaikan dengan luas lahan kritis yang ada di KPHL Model Remu Kota Sorong . Ada 3 bentuk kegiatan rehabilitasi (biologi, fisik dan kimia). Masing-masing kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. a. Kegiatan Vegetaif Kegiatan biologi merupakan upaya-upaya yang dilakukan dengan cara melakukan penanaman. Penanaman ini dimaksudkan untuk membentuk struktur vegetasi yang bertingkat, Struktur pada level I untuk jenis intoleran, struktur level II jenis intoleran dan struktur level III jenis toleran dan level IV jenis-jenis herba, tanaman obat, tanaman umbi-umbian dan untuk lapisan bawah jenis semak belukar ataupun rumput –rumputan.

b. Kegiatan Sipil Teknis. Kegiatan sipil teknis dimaksudkan untuk mengurangi kekuatan erosivitas. Bentukbentuk kegiatan sipil teknis antara lain teras gulud, teras kebun, teras bangku, trucuk,

saluran pembuangan air, gully plug, gully drop, dam penahan, dam

pengendali, embung, rorak, sabuk gunung, bangunan perlindungan tebing dan lain-lain. Pemillihan pembuatan teras sipil ini merupakan pertimbangan yang harus diperhitungkan dengan baik. Hal ini disebabkan kesalahan penentuan teknis dapat membuat kegagalan fungsi sebagai penahan erosi. Rencana kegiatan rehabilitasi di areal KPHL Model Remu Kota Sorong disajikan pada Tabel 29.

Tabel 29. Rencana Kegiatan Rehabilitasi Untuk Jangka Waktu 10 Tahun

Kritis Agak Kritis Potensial Kritis Luas (Ha)

Tahun 2015 200

Tahun 2016 118

146

125

346

243

Tahun 2017 125

125

Tahun 2018 125

125

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

Tahun 2024

125

125

215

215

215

215

204

215

215

215

215

205

110


5.

6.

Pembinaan Dan Pemantauan (Controlling) Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Reklamasi Pada Areal KPHL Model Sorongyang Sudah Ada Izin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan

Karena di dalam areal kerja KPHL Model Remu Kota Sorong tidak ada ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, maka tidak ada rencana kegiatan pembinaan dan pemantauan (controlling) pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal KPHL Model Remu Kota Sorong yang sudah ada izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan.

5. 7. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Salah satu faktor yang menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan adalah karena adanya berbagai kepentingan yang berbeda atas sumber daya hutan sehingga mempengaruhi pilihan tindakan yang berbeda-beda pula. Misalnya para pengusaha, pilihan tindakannya cenderung berorientasi untuk kepentingan memperbesar kepentingan

modal lain,

yang

seperti

dalam

pelaksanaannya

mengabaikan

asas

justru

konservasi

mengkorbankan atau

kelestarian

lingkungan, merebut kepemilikan lahan hutan yang sebelumnya dikuasai rakyat setempat, atau penggunaan hutan dan lahan oleh masyarakat akibat tidak tersedianya lahan pekerjaan, kemiskinan, dan penguasaan keterampilan yang rendah,

telah

meningkatkan

ketergantungan

masyarakat

terhadap

hutan

(sandang, pangan, dan papan). Untuk mengurangi kerusakan akibat degradasi dan deforestasi maka diperlukan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi alam tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan. 5.7.1. Perlindungan Hutan Dasar hukumnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah: (1) UU RI No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2) Permenhut P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHL, (3) PP Nomor 60 tahun 2009 tentang Perubahan PP Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, dan (4) Permendagri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 111


Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah. Terdapatbeberapa hal yang dicermati dan atau ditambahkan terkait aturan pada pengelolaan hutan lindung/blok perlindungan, sehingga pihak Pengelola KPHL Model Remu Kota Sorong tidak ragu dalam menentukan Blok perlindungan pada KPHL Model, yaitu: (1) Penetapan jangka waktu perencanaan hutan lindung pada Permenhut P.6/Menhut-II/2010 yaitu rencana pengelolaan Hutan Lindung untuk KPHL terdiri dari jangka panjang 10 tahun dan jangka pendek (tahunan). Sedangkan berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 perencanaan jangka panjang selama 20 tahun, jangka menengah selama 5 tahun, dan jangka pendek/ tahunan. (2) penetapan blok Blok Perlindungan pada KPHL Model sebaiknya memasukan kriteria kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung sebagai berikut: Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng lapangan, kelas tanah dan kelas kelas intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai total nilai (skor) 175 atau lebih besar; Kawasan hutan yang mempunyai kelas lereng lapangan 40 % atau lebih; dan Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian lapangan di atas permukaan laut 2.000 m atau lebih, (3) Apabila menyimpang dari ketentuan butir (2) di atas, kawasan hutan perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan lindung/blok perlindungan, apabila memenuhi salah satu atau beberapa syarat sebagai berikut: Tanah sangat peka terhadap erosi yaitu jenis tanah regosol, litosol, organosol dan renzina; lereng lapangan lebih besar (>) 15%; Merupakan jalur pengamanan aliran sungai/air; sekurangkurangnya 100 meter di kiri dan kanan sungai/aliran air tersebut;

merupakan

pelindung mata air, sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekeliling mata air tersebut; Guna keperluan/’kepentingan khusus, ditetapkan oleh Menteri sebagai hutan lindung (hal ini untuk memperkuat Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012, tentang pembagian Blok di KPH). Perlindungan hutan dilaksanakan dengan tujuan melindungi kawasan hutan dan proses produksi dapat berjalan dengan baik. Prinsip pelaksanaan perlindungan hutan adalah (1) upaya penanganan diutama secara preventif, (2) Perlakuan represif dilakukan dengan mempertimbangkan hasil proses inteljen yang akurat, 112


(3) Sosialisasi seluruh peraturan perundangan senantiasa dilakukan oleh seluruh aparat, (4) Pelatihan fisik petugas polisi kehutanan dilakukan secara rutin sekurang-kurangnya setiap minggu sekali, (5) Operasi dilakukan melalui operasi fungsional dan operasi gabungan, (6)

Penanganan kebakaran diupayakan

bersama dengan masyarakat secara bersama-sama, (7) Persediaan makanan ternak diupayakan dengan memanfaatkan jenis tanaman sela ataupun tanaman inti, dan (8) Permasalahan penggunaan tanah diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku. 5.7.2. Konservasi Alam Rencana teknis konservasi alam merupakan penjabaran dari salah satu atau beberapa kegiatan teknis yang telah tersusun dalam rencana pengelolaan. Untuk setiap kegiatan dalam rencana pengelolaan yang memerlukan penjabaran lebih rinci, masing-masing dapat disusun rencana teknisnya, misalnya rancangan untuk bangunan tertentu, pembinaan habitat, pembinaan populasi dan rancangan pengambilan sumber genetik. Pembinaan Habitat dan Populasi Untuk memperbaiki atau memulihkan kerusakan tumbuhan, satwa, atau ekosistem dapat dilakukan pembinaan habitat yang pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip konservasi. Agar kualitas dan kuantitas jenis tumbuhan dan satwa tetap berada dalam keadaan seimbang dan dinamis, di setiap kawasan konsenvasi pada dasarnya dapat dilakukan pembinaan populasi yang pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip konservasi; Pembinaan habitat dan populasi pada pengelolaan tumbuhan dan satwa serta habitatnya meliputi kegiatan berupa: (1) pembinaan padang rumput untuk satwa, (2) penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon yang dapat meningkatkan fungsi konservasi, (3) pembuatan fasilitas air minum dan atau tempat berkubang dan mandi satwa, (4) penjarangan jenis tumbuhan dan atau populasi satwa, (5) penambahan tumbuhan dan satwa asli, dan (6) pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu. Rehabilitasi dan restorasi hutan dan lahan adalah kegiatan pemulihan kondisi sebagian

kawasan

hutan menjadi atau mendekati kondisi ekosistem alami, 113


melalui kegiatan reboisasi, pemeliharaan, pengkayaan jenis atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif, dan perbaikan lingkungan untuk memulihkan fungsi ekosistem alami yang rusak. Pelaksanaan restorasi dan rehabilitasi di kawasan hutan mempunyai tujuan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekosistem yang rusak agar dapat berfungsi kembali secara optimal sesuai daya dukung, dan peranannya sebagai habitat suatu jenis tumbuhan/satwa dalam mendukung sistem penyangga kehidupan. Tujuan dari proses

rehabilitasi

dan

restorasi

adalah

mengembalikan

struktur,

fungsi

keanekaragaman dan dinamika suatu ekosistem yang menghadapi degradasi tersebut. Terdapat empat tipe utama untuk mengembalikan/memulihkan komunitas hayati dan ekosistem yang mengalami degradasi, yaitu: (1) Tanpa tindakan, karena upaya pemulihan terlalu mahal dan selalu gagal, pengalaman menunjukkan bahwa ekosistem akan dapat pulih dengan sendirinya, (2) Restorasi, merupakan pemulihan melalui suatu reintroduksi secara aktif dengan spesies yang semula ada, sehingga mencapai struktur dan komposisi spesies

seperti semula, (3)

Rehabilitasi, merupakan pemulihan dari sebagian fungsi-fungsi ekosistem dan spesies asli, seperti memperbaiki hutan yang terdegradasi melalui penanaman, dan (4) Penggantian, merupakan upaya penggantian suatu ekosistem terdegradasi dengan ekosistem lain yang lebih produktif, seperti menganti hutan yang terdegradasi dengan padang rumput dan sebagainya. Konservasi alam dibagi menjadi konservasi ex-situ (konservasi tumbuhan dan atau satwa yang dilakukan di luar habitat alaminya) dan konservasi in situ (konservasi tumbuhan atau satwa yang dilakukan di dalam habitat alaminya). Peraturan yang terkait dengan kegiatan konservasi ini adalah: (1) Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (2) Permenhut Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi. Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi (UU No 5 Tahun 1990), yaitu:

114


a. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan). b. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah); c. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal,baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).

5. 8. Penyelenggaraan Koordinasi Dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin Di dalam areal kerja KPHL Model Remu Kota Sorong tidak terdapat ijin pemanfaatan dan

penggunaan kawasan hutan, sehingga

koordinasi

dan

sinkronisasi antar pemegang ijin tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu koordinasi dan sinkronisasi difokuskan pada pengembangan dan penguatan koordinasi dengan para pihak di dalam pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong sebagaimana diuraikan pada Sub Bab 5.9. 5. 9. Koordinasi Dan Sinergi Dengan Instansi Dan Stakeholder Terkait Pengembangan program bersama akan tercapai jika konsultasi dan koordinasi antar para pihak berjalan dengan baik (bersinergi).

Konsultasi dan koordinasi

mengambil peran yang signifikan dalam mengontrol berjalan atau tidaknya tujuan program, baik di internal maupun di eksternal KPHL Model Remu Kota Sorong. Konsultasi dan koordinasi di internal akan lebih mengacu kepada standar operasional prosedur (SOP) yang akan dibangun, sedangkan konsultasi dan

115


koordinasi di eksternal dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antar pihak. Untuk menjamin konsultasi dan koordinasi lebih baik, maka akan dilaksanakan kegiatan antara lain: a. Membentuk

kelembagaan

Kelembagaan

yang

kolaboratif

kolaboratif

dan

yang

melibatkan

masyarakat, pemda,

LSM dan

pihak

memudahkan

konsultasi

dan

proses

melibatkan

lain yang koordinasi

para

para

pihak.

pihak

seperti

relevan, antar

sehingga

para

pihak.

Kelembagaan kolaboratif berdasarkan kesetaraan dari masing-masing pihak dalam mengakomodir kepentingan dan keinginan bersama yang tertuang dalam perencanaan bersama. Perencanaan dan implementasi kegiatannya, juga akan dibangun berdasarkan kepentingan bersama sehingga proses konsultasi dan koordinasi terus berjalan. b. Membangun kolaborasi pengelolaan blok pemanfaatan dan blok lainnya dengan

para

pihak.

Blok

pemanfaatan,

blok

khusus,

dan

blok

pemberdayaan sebagai bagian dari kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong akan menjadi perhatian dalam pengelolaan, karena ada interaksi manusia pada wilayah tersebut. Disatu sisi, mengurangi tekanan terhadap kawasan perlindungan dan disisi lain memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Pengelolaan dan pemanfaatan blok-blok tersebut berbasis

masyarakat, sehingga kepentingan lain yang mungkin masuk seperti investor ataupun pihak swasta juga akan diarahkan untuk memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Nilai penting yang lain adalah meredam konflik sumber daya alam yang ada di masyarakat. c.

Membangun media komunikasi bersamasebagai salah satu cara untuk menyampaikan informasi terhadap para pihak. Media dan instrumen yang tepat sangat diperlukan untuk menjembatani komunikasi ini termasuk laporan perkembangan program kegiatan. Bentuk media komunikasi tersebut adalah jurnal, majalah, radio, leaflet, booklet, web-site dan lainlain. Semakin intensif penyampaian informasi dan komunikasi ke target yang dituju, maka semakin banyak pemahaman tehadap kegiatan yang dilakukan sehingga kesadaran masyarakat terhadap kawasan menjadi semakin penting. Disamping itu, media komunikasi langsung yang dapat 116


membangun dan memperkuat opini bersama misalnya dengan membentuk forum bersama para pihak. Forum bersama dapat dibentuk atas dasar kebutuhan bersama misalnya dalam mengantisipasi konflik, revitalisasi kearifan lokal maupun dalam hal pengawasan dan pengendalian program pengelolaan. d. Pertemuan reguler

para pihak.

Pertemuan regular para pihak menjadi

program yang terencana dan disepakati bersama, sehingga memudahkan proses evaluasi dan monitoring program bersama, selain itu membangun kesepamahaman kerja bersama menjadi bagian signifikan dalam pertemuan regular, Pertemuan regular juga menjadi ajang saling berbagi pengalaman dan informasi antar pihak mengenai kemajuan dan pengembangan program yang ada. e. Matrik keterlibatan para pihak dalam pembangunan dan pengelolaan KPH (Supratman 2011). Dari Tabel 30. dapat digambarkan bentuk peran dan kontibusi para pihak dalam pembangunan KPH, karena untuk melaksanakan strategi pembangunan dan kegiatan-kegiatan pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong, diperlukan dukungan lembaga-lembaga pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan lembaga pendukung seperti Perguruan Tinggi, LSM, dan lembaga keuangan. Dukungan lembaga-lembaga tersebut dapat secara individu lembaga atau berkolaborasi dengan lembaga lain yang terkait, melalui konvergensi kegiatan sesuai potensi yang dimiliki masing-masing lembaga,

117


Tabel 30

Bentuk Peran Dan Kontribusi Para Pihak Didalam Pembangunan Pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong

5. 10. Penyediaan Dan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Bila dilihat dari data sekunder KPHL Model Remu Kota Sorong , beban kerja SDM dibanding dengan luas areal pengelolaan belum memadai, apalagi saat ini KPHL Model tersebut baru memiliki 1 SDM yaitu Kepala KPH, sehingga KPHL Model Remu Kota Sorong masih membutuhkan penambahan staf yang cukup banyak, supaya pelaksanaan pengelolaan berjalan secara efektif. Pengusulan penambahan staf untuk pengembangan organisasi dilakukan berdasarkan kajian wilayah, jarak dan tingkat koordinasi dengan instansi terkait. Usulan penambahan jumlah SDM di KPH diajukan ke Kementerian Kehutanan, usulan tersebut kemudian dilanjutkan

118


oleh Kemenhut ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan terakhir pertimbangan dari Kementerian Keuangan. Pengembangan staf organisasi yang tepat akan berdampak terhadap efektifitas dan

efisiensi

pengelolaan

KPHL

Model

Remu

Kota

Sorong.

Program

pengembangan SDM KPHL Model Remu Kota Sorong, mencakup beberapa kegiatan umum antara lain: (1) Analisa beban kerja dan kebutuhan personil, dan (2) Analisa penyesuaian struktur organisasi KPHL Model Remu Kota Sorong, Program pengembangan tersebut akan didukung kegiatan lainnya, seperti: pemantapan kebijakan pengelolaan KPHL Model; penambahan staf pengelola KPHL Model; penyusunan prosedur kerja dan mekanisme kolaborasi atau kerjasama; terakhir adanya peningkatan sarana dan prasana. 5.10.1.

Pemantapan Kebijakan Pengelolaan KPHL

Pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong akan melihat kondisi saat ini dan kondisi harapan pada masa yang akan datang. Permasalahan pokok yang ada saat ini, sedini mungkin akan diselesaikan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada, terutama pada hal yang sangat prinsip yaitu legalitas formal penetapan kawasan yang bebas

konflik. Kemudian aturan-aturan sebagai dasar dalam pengelolaan

yang dapat mendukung kebijakan pengelolaan jangka panjang. Langkah strategis yang lebih terinci sebagai penjabaran dari rencana pengelolaan jangka panjang (RPJP) akan tergambar dalam pengelolaan jangka pendek secara kualitatif dan kuantitatif, yang akan dituangkan sebagai langkah pengelolaan yang bersifat teknis operasional. Dengan visi dan misi yang telah dirumuskan, maka KPHL Model Remu Kota Sorong dapat memantapkan pengelolaan dengan rumusan kebijakan yang tepat serta mampu menjawab tantangan pada pengelolaan ke depan dengan langkah yang sudah ditetapkan. Untuk pencapaian rencana pengelolaan jangka panjang tersebut, maka dirumuskan upaya-upaya yang akan ditempuh dan tertuang secara makro dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) KPHL Model Remu Kota Sorong pengelolaan

tahun 2014-2023,

Program

pemantapan

KPHL Model Remu Kota Sorong tersebut.

kebijakan

mencakup beberapa 119


kegiatan jangka panjang antara lain : (1) Surat Keputusan penetapan kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong. (2) Evaluasi kebijakan pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong. (3) Review rencana pengelolaan jangka panjang. (4) Penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek/tahunan dan (5) Peningkatan kapasitas personil pengelola kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong. Pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong sangat membutuhkan dukungan dan kemampuan personil yang memadai. Kapasitas personil menentukan berhasil tidaknya pengelolaan. Untuk itu dalam rencana jangka panjang ini akan dimasukan upaya pengembangan dan peningkatan bagi staf pengelola KPHL Model Remu Kota Sorong dalam berbagai bidang. seperti: pendidikan. pelatihan-pelatihan penunjang berupa keahlian pada bidang-bidang tertentu, dan penggalian informasi dari luar yang dapat menambah pengalaman dan wawasan. Beberapa rencana kegiatan jangka panjang dalam rangka peningkatan kapasitas staf pengelola, antara lain: (1) Perbaikan jenjang pendidikan, (2) Pemetaan kompetensi staf, (3) Diklat SDM pengelola KPHL Model Remu Kota Sorong, (4) Pertukaran kunjungan staf pengelola, (5) Studi banding, dan (6) Magang pegawai. 5.10.2. Penambahan Staf Pengelola KPHL Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong dapat dilakukan dengan penambahan staf untuk mengisi kekurangan formasi yang ada. Dengan jumlah personil yang memadai maka diharapkan pelaksanaan tugas tidak akan dijabat secara rangkap, sehingga target pengelolaan dapat tercapai dengan baik dan tepat waktu. Kegiatan makro dalam jangkap panjang mencakup penambahan formasi pegawai dan rekruitmen petugas lapangan. Jumlah personil ditambah sesuai dengan lingkup kerja dan kompetensi yang dibutuhkan. Penambahan personil diajukan sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan ketersediaan formasi pegawai yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Bart, dan Pemrintah Kota Sorong. Sesuai prosedur yang ada, maka pengusulan untuk penambahan formasi pegawai akan disampaikan ke pusat karena domainnya Kementerian Kehutanan, sedangkan rekruitmen petugas lapangan sedapat mungkin berasal dari masyarakat di sekitar kawasan dengan sistim penggajian sebagai tenaga upah/kontrak. 120


Pada perekrutan tenaga kerja lapangan akan memperhatikan kedekatannya dengan hutan dan masyarakat, kedekatan bukan hanya dari aspek fisik tetapi juga spiritnya. Tanggung jawab masing-masing tenaga kerja dijelaskan secara tegas dalam job descriptions, dimana bagian administrasi dipisahkan dengan bagian pengelolaan, dan setiap pelatihan akan selalu berorientasi pada pelayanan, sehingga setiap staf dapat berlaku profesional dalam melayani dan berupaya meminimalkan

kekecewaan

pihak

lain

yang

melakukan

kerjasama

atau

memanfaatkan jasa di KPHL Model Remu Kota Sorong . Organisasi yang dibangun untuk membuat rencana pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong sudah sesuai dengan landasan yang termaktub dalam PP 41 tahun 2007 pasal 45 tentang organisasi perangkat daerah.

Tipe organisasi KPHL Model

Remu Kota Sorong belum mengacu peraturan menteri dalam negeri (Permendagri no 61. Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Organisasi KPH). 5.10.3. Penyusunan Prosedur Kerja (SOP) dan Mekanisme Kolaborasi Atau Kerjasama. Pelaksanaan tugas lingkup KPHL Model Remu Kota Sorong akan lebih maksimal apabila ada kejelasan mengenai tata kerja dan tanggung jawab pada masingmasing bidang tugas.

Penyelesaian suatu kegiatan dilakukan melalui prosedur

dan tahapan yang mantap dari alur pelaksanaan dan ketepatan waktu yang efisien. Secara legal formal tata organisai dan uraian tugas pada KPHL Model Remu Kota Sorong

tersebut adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.33/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

Peraturan ini merupakan pedoman yang digunakan untuk lingkup

Kementerian Kehutanan.

Sedangkan untuk pelaksanaan tugas sebagai Unit

Pelaksana Teknis mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis KPHL Model Remu Kota Sorong. Dasar hukum penyusunan prosedur kerja mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan N0.2734/Kpts-II/2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur kerja Lingkup Kementerian Kehutanan. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat teknis operasional sesuai dengan bidang tugas dan 121


kegiatan tertentu, disusun petunjuk teknis yang akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas di lapangan. Untuk pencapaian program ini dalam rencana jangka panjang, mencakup beberapa kegiatan makro antara lain: (1) Penyusunan Prosedur Kerja KPHL Model, (2) Penyusunan Prosedur Kerja Seksi Pengelolaan Wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong, dan (3) Penyusunan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan. 5.10.4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dalam kegiatan pengelolaan, sarana dan prasarana berfungsi untuk menunjang kelancaran kegiatan. Agar pengelolaan berjalan lebih efektif dan efisien maka dukungan sarana dan prasarana yang memadai yang sesuai dengan jenis dan jumlah kebutuhan sangat diperlukan. Sarana dan prasarana di KPHL Model Remu Kota Sorong terdiri dari sarana prasarana perkantoran pada kesekretariatan KPHL Model Remu Kota Sorong. Satuan Pengelolaan Wilayah (blok), sarana prasarana penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta sarana prasarana kegiatan dalam menunjang perlindungan dan pengamanan kawasan. Kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan diperoleh dengan pengadaan baru maupun pemeliharaan yang telah ada. Sarana prasarana

diperoleh dari pengusulan dalam setiap tahun anggaran

kegiatan. Kebutuhan sarana prasarana penunjang pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong mencakup : (1) Pembangunan rumah jabatan dan mess lapangan, (2) Pembangunan kantor resort lapangan, pondok kerja, pondok jaga dan pos jaga, (3) Pengadaan kendaraan roda 4 dan 2, (4) Pengadaan alat transportasi air, (5) Peningkatan peralatan kantor, (6) Peningkatan perlengkapan kerja personil, (7) Pengadaan peralatan komunikasi lapangan, (8) Penyediaan sarana penunjang dan pelayanan pengelolaan wisata alam, (9) Pembangunan mini hidro dan instalasi air bersih, dan (10) Pemeliharaan, perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana.

122


5. 11. Penyediaan Pendanaan Pendanaan pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong yang optimal membutuhkan dana yang cukup besar. Dana tersebut tidak mungkin dicukupi hanya dari keuangan negara (APBN dan APBD). Pemenuhan kebutuhan pendanaan untuk melengkapi kekurangan dana pengelolaan dari APBN dan APBD akan dipenuhi dari berbagai sumber, diantaranya: a. Pembayaran imbal jasa lingkungan air yang berasal dari pengguna air, seperti perusahaan air minum, kelompok pengguna air. Kawasan hutan di KPHL Model Remu Kota Sorong merupakan hulu banyak sungai dan anak sungai yang mengalir di Kota Sorong.

Kemungkinan pemanfaatan air baku untuk

masyarakat luas dan pengembangan perusahaan air minum dalam kemasan menjadi sebagai alternatif sumber dana; b. Pembayaran imbal jasa tegakan melalui mekanisme perdagangan karbon. Skema perdagangan karbon juga bisa direalisasikan melalui pengembangan program pengelolaan hutan berbasis masyarakatatau pengelolaan hutan alam tanpa ada rencana penebangan (untuk program REDD+); c. Bermitra dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan produk HHBK yang memiliki peluang pasar tinggi. Khusus untuk HHBK sebagai bahan baku obat, kemitraan dapat dilakukan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang farmasi; d. Dana kemitraan untuk kegiatan rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari perorangan, badan usaha, LSM, lembaga donor dan sebagainya; e. Keragaman hayati, keunikan spesies

flora dan fauna, keindahan bentang

alam dan sosial budaya masyarkat lokal dapat dikemas dalam paket wisata yang memiliki nilai tinggi selain untuk tujuan penelitian dan pendidikan; f. Kontribusi/retribusi/pembagian keuntungan dari perorangan atau badan usaha yang bekerjasama dalam melakukan pemanfaatan HHBK dari blok tertentu di

123


dalam kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Keuntungan penjualan produk-produk yang dihasilkan dari kegiatan industri pengolahan HHBK; Untuk mendukung program ini dipersiapkan kegiatan umum untuk jangka panjang yang mencakup: a. Membangun mekanisme penggalangan dana yang menguntungkan para pihak. Secara sederhana mekanisme ini dapat berupa kesepakatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan, dan tidak menyimpang dari aturan main yang ada. b. Penyusunan proposal untuk memperoleh dukungan pendanaan. Proposal dibuat

berdasarkan kemampuan KPHL Model Remu Kota Sorong saat ini

kemudian dibandingkan dengan kekurangan yang ada.

Gap yang terjadi

antara kondisi pendanaan saat ini dan kekurangan dana yang masih harus dipenuhi, dijadikan sebagai dasar penyusunan proposal untuk memperoleh dukungan pendanaan dari pihak lain. Penyusunan proposal dan mencari dukungan pendanaan dapat dilakukan secara sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain seperti konsultan, LSM, BUMN, dan perusahaan swasta. c. Membangun perencanaan program bersama. Perencanaan program bersama merupakan salah satu langkah strategis untuk mencari dana. Penyusunan perencanan dibuat secara bersama-sama dengan para pihak di luar KPHL Model Remu Kota Sorong . Pendanaan tidak hanya berupa uang tetapi juga berupa kerjasama program, misalnya NGO maupun pihak swasta yang tertarik pada sesuatu issue ataupun obyek tertentu. Kebutuhan pendanaan dalam pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong secara umum terdiri dari : 1) Biaya umum dan Biaya Khusus penyelenggaraan pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong yang ditetapkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan keuangan negara;

124


2) Biaya investasi untuk pengembangan kegiatan pemanfaatan yang dilakukan di dalam areal kerja KPHL Model Remu Kota Sorong. Gambaran kebutuhan dana investasi di KPHL Model Remu Kota Sorong disajikan pada Tabel 31 Tabel 31. Kebutuhan Dana Investasi dan Kemungkinan Sumber Pendanaan Kegiatan Pemanfaatan 1. Hasil Hutan Bukan Kayu

Unit 5.17 1

Biaya per Unit

Biaya Investasi

Sumber Pendanaa n

ha

a. Industri Obat Tradisional 2

unit

1.500.000.000

3.000.000.000

2

unit

1.000.000.000

2.000.000.000

b. Industri Kerajian Kreatif

Swasta APBN APBD Swasta APBN APBD

2. Jasa Lingkungan Air a. Konservasi Resapan Air 1.66 1 b. Pabrik Air Minum Dalam Kemasan 3. Jasa Lingkungan Karbon

1

3.00 3

ha

unit

ha

13.271.000

22.049.302.879

2.000.000.000

2.000.000.000

14.760

44.322.105

Carbon Buyers

26.920.428.320

APBN APBD Swasta LSM

4. Rehabilitasi 2.02 9 Total Biaya Investasi (Rp)

ha

APBN APBD Swasta LSM

13.271.000

APBD

56.014.053.304

5. 12. Pengembangan Database Database yang lengkap dan tidak kadaluwarsa terkait kawasan pengelolaan sangat berguna untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong. Selain itu database juga bermanfaat bagi pihak luar yang membutuhkan informasi tentang KPHL Model Remu Kota Sorong seperti misalnya para peneliti dari universitas atau lembaga penelitian, LSM, instansi pemerintah, dan individu. Database dan informasi dapat dikumpulkan dari unit-unit pengelola di lapangan dan juga dari luar. Pemberian atau pertukaran data dan informasi khususnya dengan pihak luar akan diatur oleh Standar Operasional Prosedur (SOP). Database yang ada dapat dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk analog atau manual (peta, dokumen, laporan, data penelitian dan lain-lain), data digital

125


(dokumen-dokumen, data GIS dan data digital lainnya). Unit yang secara khusus mengelola database ini pada organisasi KPHL Model Remu Kota Sorong merupakan Division Support System (DSS) atau pendukung sistem organisasi yang diperlukan sebagai dasar untuk mengambil keputusan pengelolaan baik, oleh manajemen pusat KPHL Model Remu Kota Sorong, maupun pengelola pada unit terkecil

di

lapangan.

Beberapa

rencana

kegiatan

yang

mendukung

pengembangan database di KPHL Model Remu Kota Sorong, antara lain: (1) Pelatihan staf pengelola database, (2) Penyiapan perangkat database,

(3)

Penyusunan dan pengelolaan sistem database, dan (4) Membangun manajemen sistem pusat informasi.

5. 13. Rasionalisasi Wilayah Kelola Rasionalisasi wilayah kelola mencakup duaaspek

yaitu aspek kawasan (fisik)

mencakup intervensi silvikultur, dan aspek non fisik mencakup kelembagaan pengelolaan kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong mencakup organisasi, pengaturan kewenangan dan personil. Rasionalisasi wilayah kelola khususnya berkaitan dengan aspek kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong khusus blok rehabilitasi, misalnya melalui perumusan perlindungan dan pengawetan hutan berbasis DAS, pembenahan hutan lindung sekunder melalui perbaikan kualitas lahan dan penanaman pada lokasi-lokasi yang mengalami kerusakan, penyelesaian konflik (jika ada), mengembangkan silvikultur khusus yang engakomodir kepentingan ekologi, dan sosial ekonomi masyarakat. Pembenahan KPHL Model paling tidak memerlukan waktu 5 tahun. Rasionalisasi wilayah kelola khususnya yang berkaitan dengan kelembagaan KPHL Model Remu Kota Sorong mencakup: (1) Aspek politik, diperlukan komitmen dari para pihak (pemerintah, pengusaha, dan masyarakat) untuk secara bersama-sama melaksanakan perbaikan wilayah kelola melalui pengurusan hutan secara rasional sesuai amanat UU Kehutanan No 41 tahun 1999. Misalnya komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan yang dimanfaatkan dan dikelola secara permanen, dan tanpa ada gangguan oleh alih fungsi lahan lainnya, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lokal (sosial, ekonomi, dan 126


budaya masyaraka lokal), (2) Aspek kelembagaan pengelola KPHL Model Remu Kota Sorong. Aspek ini mencakup aturan main yang mengatur lembaga pengelola dan pemenuhan kekurangan personil (staf pengelola) dengan kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan. Aturan main antara pengelola KPHL Model Remu Kota Sorong dengan Dinas yang menangani Kehutanan di Kota Sorong, dan Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat harus jelas sehingga hubungan ketiga lembaga menjadi sinergis. Demikian juga dengan aspek pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong yang memiliki dampak terhadap masyarakat, baik aspek pengelolaan maupun aturan main akan melibatkan peran aktif para pihak (partisipatif, terbuka, berkeadilan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi). Tugas pokok, fungsi dan peran serta dari para pihak harus dijabarkan secara jelas untuk menekan resiko konflik pengelolaan dikemudian hari. Di antara para pihak perlu dibangun komunikasi dan koordinasi yang baik, termasuk membuat kesepakatan terkait mekanisme pembagian tugas, fungsi dan peran serta dari masing-masing pihak. Mekanisme tersebut dituangkan ke dalam aturan main yang mengikat para pihak untuk melaksanakan tugas, fungsi dan perannya masing-masing. Adanya aturan ini akan meningkatkan komitmen para pihak dalam pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong . 5. 14. Review Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali) Review rencana pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Tujuan review ini adalah agar kegiatan pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong

dapat dilaksanakan sebagaimana

perencanaan yang telah disusun, Kegiatan monitoring ini dilakukan dalam rangka mengawasi, mengamati, atau melakukan pengecekan dengan cernat apakah pelaksanaan pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong sesuai dengan perencanaan

telah dilaksanakan

pegelolaan yang telah dibuat, atau apakah

pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong

tersebut masih dalam koridor

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di awal. Fungsi dari monitoring adalah untuk mencatat atau mengetahui apa yang terjadi dalam pelaksanaan suatu pengelolaan hutan ‘tanpa’ mempertanyakan mengapa 127


hal tersebut terjadi dan tidak melihat adanya hubungan sebab-akibat mengapa hal tersebut terjadi.

Sedangkan tujuan dari evaluasi dalam pengelolaan hutan

dimaksudkan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dari rencana kegiatan yang ditetapkan. Evaluasi juga dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai

secara

obyektif

terhadap

pencapaian

hasilhasil

yang

direncanakan

sebelumnya. Hasil-hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi kegiatan-kegiatan perencanaan selanjutnya. Evaluasi pada hakekatnya bermakna mempertanyakan aktualitas atau validitas secara teknis dari rencana sesudah dilaksanakan. Evaluasi bersifat teknis dan berorientasi pada pencapaian tujuan dan atau pemecahan masalah, yang berbeda dengan pemeriksaan. Evaluasi sering digunakan untuk menunjukkan capaian pada setiap tahapan dalam siklus pengelolaan hutan. Evaluasi dimaksudkan untuk memperoleh umban balik untuk menjadi bahan dalam upaya perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaaan selanjutnya. Evaluasi dilakukan terhadap semua komponen penyelenggaraan pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong

yang mencakup

seluruh kegiatan pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong yang telah direncanakan di awal, Supaya pelaksanaan evaluasi dapat berlangsung dengan baik, maka dibuat suatu rencana evaluasi untuk menjadi pedoman atau petunjuk dan pemberi arah bagi pelaksana dalam berpikir dan bertindak. Rencana evaluasi disajikan dalam bentuk pertanyaan yang perlu dijawab melalui pelaksanaan evaluasi. Berikut disajikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan evaluasi: a. Waktu. Waktu melakukan evaluasi dibagi menjadi: (1) Evaluasi tahunan dilaksanakan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong

seperti yang tercantum dalam RKT, (2) evaluasi 5 tahunan untuk

kegiatan yang tercantum dalam Rencana pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong , dan (3) evaluasi 10 tahunan untuk kegiatan yang tercantum dalam rencana pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong .

128


b. Kegiatan evaluasi dilakukan melalui pengamatan terestris, penggunaan citra, kombinasi terestris dan citra, penelusuruan dokumen, dan wawancara. c. Pihak yang melakukan evaluasi adalah pengelola Kawasan KPHL Model, pihak ke-3 seperti konsultan dan universitas, dan pemerintah (pusat, propinsi dan Kabupaten). d. Biaya untuk melakukan evaluasi. Evaluasi dalam pengelolaan hutan dilakukan dengan pendekatan goal oriented dan bukan budget-oriented. Evaluasi, secara umumdibagi menjadi tiga kategori, sebagai berikut: (1) Evaluasi tahap perencanaan, yaitu evaluasi dilakukan dalam rangka memilih dan menentukan skala prioritas terhadap beberapa alternatif atau kemungkinan yang dapat ditempuh / dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, (2) Evaluasi tahap pelaksanaan, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan atau tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan, dibanding dengan target rencana yang telah disusun. Evaluasi pada tahapan ini digunakan untuk menilai apakah tujuan perencanaan masih tetap akan dapat dicapai, (3) Evaluasi setelah pelaksanaan, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk membandingkan hasil akhir pelaksanaan rangkaian kegiatan pengelolaan dengan perencanaan (hasil akhir yang direncanakan). Kegiatan tersebut diatas kemudian dituangkan ke dalam matrik evaluasi sebagaimana disajikan pada Tabel 32. Tabel 32. Matrik rencana evaluasi Deskripsi komponen evaluasi Jadwal evaluasi tahun)

Evaluasi pertama

Evaluasi kedua

......

Evaluasi ke-n

dan frekwensi (1, 5 dan 10

Alasan evaluasi Objek evaluasi Metode evaluasi Evaluator Anggaran evaluasi

129


Pengendalian kegiatan meliputi monitoring dan evaluasi kegiatan. Monitoring merupakan kegiatan untuk memantau kegiatan pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong, yang dilakukan secara periodik sesuai dengan jenis dan jangka waktu perijinannya. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dilakukan tindak lanjut berupa upaya penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan hutan. Dalam perencanaan suatu kegiatan, penyelenggara kegiatan selalu diperhadapkan pada keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Atas dasar itu maka suatu rencana haruslah sedapat mungkin didasarkan dan berorientasi pada efisiensi penggunaan waktu, tenaga dan biaya tersebut. Perencanaan kegiatan dapat memberi informasi dan pemahaman tentang waktu dimulai serta prakiraan dan realisasi waktu selesainya setiap tahapan kegiatan serta hubungan dan saling ketergantungan antara setiap tahapan kegiatan proyek. Dengan demikian, akibat yang muncul apabila salah satu tahapan kegiatan proyek terlambat dimulai dan atau terlambat selesai, dapat diketahui. Dengan demikian kemungkinan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara tepat waktu (jika terjadi kesalahan yang berkonsekuensi pada keterlambatan dimulainya atau selesainya suatu tahapan kegiatan tertentu) dapat dilakukan dengan segera. Setiap perencanaan kegiatan di KPHL Model Remu Kota Sorong

akan

menggunakan network planning (CPM/Critical path method, PERT/Program Evaluation and Review Technique, dan Metode PM (Presedence Method). Network planning merupakan teknik perencanaan menggunakan diagram atau grafik, yang sekaligus dapat menggambarkan hubungan dan saling ketergantungan antara satu tahapan kegiatan dengan tahapan kegiatan lainnya dari suatu proyek. Diagram atau grafik termaksud dianalisis dengan waktu sebagai unit analisis dan hasil analisnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. 5. 15. Pengembangan Investasi Untuk dapat dikenal, KPHL Model Remu Kota Sorong akan memperkenalkan diri kepada publik (masyarakat umum, lembaga keuangan, perusahaan yang membutuhkan hasil hutan bukan kayu (HHBK), instansi pemerintah diluar Kementerian Kehutanan, dan LSM). Untuk itu akan dibangun karakter citra diri atau profile KPHL Model Remu Kota Sorong yang solid, profesional, aman untuk 130


berinvestasi, dan memiliki kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan pembentukan karakter positif tersebut, maka KPHL Model Remu Kota Sorong dapat menarik publik untuk melakukan kerjasama dan berinvestasi. Kerjasama dapat berwujud investasi pihak swasta atau perusahaan HHK dan HHBK di KPHL Model Remu Kota Sorong, sementara dukungan dari pihak pemerintah berupa kebijakan yang kondusif terhadap pengelolaan dan pengembangan KPHL Model Remu Kota Sorong untuk tujuan konservasi dan kemandirian.

Outreach akan dilakukan untuk peningkatan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran para pihak untuk mengembangkan dukungan terhadap KPHL Model Remu Kota Sorong. Program outreach akan dikemas dalam kegiatan kunjungan terhadap para pihak. Pengelolaan kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong bisa dilakukan dengan melibatkan pihak luar. Oleh karena itu pengembangan kerjasama atau kolaborasi pengelolaan kawasan akan dipertimbangkan. Untuk hal ini diperlukan serangkaian upaya promosi kepada pihak yang dituju. Kajian untuk mengidentifikasi investor potensial untuk bermitra dalam pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong akan dilakukan. Beberapa kegiatan yang dapat mendukung program pengembangan investasi di KPHL Model Remu Kota Sorong, antara lain: a. Membangun protokol komunikasi antar pihak. Permasalahan yang sering terjadi dalam membangun jaringan kemitraan antar pihak adalah pada implementasi program dan klaim terhadap hasil kegiatan. Untuk mengatasi persoalan tersebut diakankan protokol komunikasi yang disepakati antar pihak. Protokol komunikasi ini berisikan perjanjian-perjanjian mengenai peran dari masing-masing pihak dalam bermitra dengan KPHL Model Remu Kota Sorong. Peran-peran tersebut akan disesuaikan juga dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Protokol komunikasi ini memudahkan pola kerja dan pencapaian manajemen KPHL Model Remu Kota Sorong

dalam

membangun implementasi program kegiatan, sehingga mulai dari screening sampai ke implementasi program dapat berjalan di jalur kesepakatan, dan b. Membangun

profiling

kelembagaan

KPHL

Model

Remu

Kota

Sorong

membangkitkan minat dan membuat pihak lain tertarik. KPHL Model Remu 131


Kota Sorong

memerlukan profiling kelembagaan dan potensi-potensi yang

dapat dijadikan andalan bagi pihak yang ingin bekerjasama, Profiling ini penting sebagai nilai tambah pihak lain yang ingin lebih tahu mengenai KPHL Model Remu Kota Sorong . Profiling KPHL Model Remu Kota Sorong bentuknya bisa berupa leaflet, booklet, website dan lain-lain, dan akan dilakukan updating secara terus- menerus. 5.15.1.

Tujuan

Tujuan pengembangan Rencana Investasi adalah untuk mengurangi hambatan dalam

pelaksanaan pengelolaan KPHL

Model Remu Kota Sorong

dan

meningkatkan kapasitas pengelola serta melakukan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan akan berfokus pada tiga tema terpadu berikut ini: (1) Pengembangan kelembagaan untuk pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong secara berkelanjutan, (2) Investasi pada usaha kehutanan dan pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong berbasis masyarakat, dan (3) Peningkatan kapasitas staf pengelola

KPHL

Model

Remu

Kota

Sorong

dan

masyarakat

sekaligus

pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan mata pencaharian. Tema 1. Pengembangan kelembagaan untuk pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong secara berkelanjutan. a. Penguatan kelembagaan ditujukan terhadap investasi yang difokuskan kepada masyarakat untuk meningkatkan kondisi pendukung tata guna lahan yang berkelanjutan,

dan kegiatan yang ada akan mendukung KPHL Model Remu

Kota Sorong, terutama yang berkaitan dengan perencanaan partisipatif, penataan ruang serta sosialisasi kepada masyarakat dan pengembangan rencana pengelolaan dan bisnis terkait. b. Intervensi akan didasarkan pada kebutuhan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memperbaiki proses perencanaan dalam rangka memenuhi kebutuhan di tingkat tapak yang spesifik dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan intervensi akan bekerja sama dengan program-program lokal dan memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang ada dan sedang berjalan serta terstruktur dalam proses masyarakat yang ada di tingkat lokal.

132


c. Bidang-bidang utama di mana investasi dapat mendukung pengembangan kapasitas kelembagaan meliputi: (1) Pemberian dukungan ke pemerintah daerah untuk memadukan lembaga KPHL Model Remu Kota Sorong ke dalam struktur

pemerintah

daerah

dan

nasional,

(2)

Peningkatan

kapasitas

kelembagaan KPHL Model Remu Kota Sorong, termasuk pelatihan pegawai, (3) Mendukung

partisipasi

pemangku

kepentingan

dalam

pengembangan

kelembagaan KPHL Model Remu Kota Sorong , dan (4) Mendukung kegiatan pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHL Model Remu Kota Sorong (Pengembangan rencana pengelolaan hutan,

Rehabilitasi hutan dan lahan,

Pemberdayaan masyarakat, Sosialisasi dan penyuluhan,

Perencanaan dan

pemetaan partisipatif di tingkat masyarakat dan sasaran KPHL Model Remu Kota Sorong, (5) Menetapkan mekanisme pengajuan dan penanganan komplain yang melibatkan pemerintah Kabupaten, masyarakat lokal dan KPHL Model Remu Kota Sorong, (6) Pengelolaan dan pertukaran pengetahuan antar Kabupaten, provinsi dan negara di bidang pengelolaan hutan dan penataan ruang partisipatif.

Tema 2.Investasi pada usaha kehutanan dan pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong berbasis masyarakat. a. Usaha kehutanan yang beroperasi di lahan privat dan pemerintah (kelompok

petani kecil, koperasi, usaha kecil dan menengah, pemegang izin usaha kehutanan, dan lainnya) seringkali terhambat oleh kemampuan bisnis yang lemah, akses ke pembiayaan yang terbatas dan kurangnya informasi mengenai keterkaitan nilai produk akhir dari sektor bersangkutan. b. Usaha sekala menengah dan besar yang mengelola konsesi hutan alam, hutan

tanaman dan restorasi ekosistem yang mempunyai izin konsesi kawasan yang lebih luas, dihadapkan kepada berbagai tantangan seperti beban persyaratan perizinan, konflik tenurial lahan dan masyarakat, pembatasan sertifikasi kehutanan, integrasi dengan petani kecil dan masyarakat serta hubungan dengan rantai nilai produk akhir. c. Usaha yang bergerak di bidang sumber daya alam lain seperti agribisnis dan

pertambangan juga mempunyai tanggung jawab pengurusan hutan. 133


Tema 3.Peningkatan kapasitas staf pengelola KPHL Model Remu Kota Sorong dan

masyarakat

sekaligus

pemberdayaan

masyarakat

melalui

pengembangan mata pencaharian Dukungan kepada masyarakat akan dilaksanakan melalui kerjasama yang erat dengan program-program yang dapat memberikan investasi untuk mata pencaharian yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti PNPM dan mekanisme hibah kecil lainnya.

Ruang lingkup kegiatan yang dilakukan mencakup bidang-

bidang berikut ini: a. Perencanaan pembangunan desa yang difokuskan pada pemetaan dan perencanaan tata guna hutan partisipatif untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. b. Dukungan kepada lembaga-lembaga desa untuk melaksanakan pendataan secara partisipatif dan perencanaan tata guna hutan dan lahan. c. Pengembangan kapasitas agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan hutan berbasis KPHL Model Remu Kota Sorong . d. Pengembangan mata pencaharian masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam. e. Pelatihan staf pengelola KPHL Model Remu Kota Sorong

sesuai dengan

kompetensi yang dibutuhkan.

5.15.2.

Mitra yang Terlibat Dalam Desain Dan Pelaksanaan Rencana Investasi

Selain dengan pemerintah daerah dan propinsi, desain rencana investasi dikonsultasikan dengan stakeholder lain yang mewakili beberapa masyarakat sipil, akademisi, termasuk lembaga penelitian, dan sektor swasta. Mereka akan terus terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek yang diidentifikasi dalam rencana investasi.Mitra kerjasama dalam pembiayaan investasi difokuskan pada kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan di dalam KPHL Model Remu Kota Sorong sebagaimana disajikan pada Tabel 33.

134


Tabel 33. Mitra Kerjasama Investasi Investasi

Dukungan Pembiayaan

Calon Mitra 5.171 ha

Hasil Hutan Bukan Kayu a. Industri Obat Tradisional

Perusahaan farmasi

Kerjasama usaha


Pemprov/Pemkot Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) KADIN Swasta Perguruan tinggi

Bantuan/Hibah Kerjasama Promosi

Kementerian LH dan Kehutanan Pemprov dan Pemkot Pengguna Air

APBN/APBD/DAK

Kerjasama usaha Kerjasama usaha Kerjasama riset

1.661ha

Jasa Lingkungan Air a. Konservasi Resapan Air

Dilakukan secara Mandiri

Imbal jasa lingkungan Kerjasama usaha dan imbal jasa lingkungan APBD

Perusahaan Air Minum b. Pabrik Air Minum Dalam Kemasan Jasa Lingkungan Karbon

3.003 ha

Carbon Buyers BP REDD+

Biaya transaksi perdagangan karbon

Rehabilitasi

2.029 ha

Kementerian LH dan Kehutanan Pemprov dan Pemkot Swasta

APBN/APBD/DAK CSR perusahaan untuk pembiayaan lingkungan hidup

Jenis kegiatan pengelolaan Kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong dan jumlah dana yang akan dialokasikan serta diusulkan sebagai bagian pendanaan bersama diringkas pada Tabel 34. Tabel 34Ringkasan Usulan Pendanaan Kegiatan Pemanfaatan

Biaya Investasi

1. Hasil Hutan Bukan Kayu a. Industri Obat Tradisional

3.000.000.000


2.000.000.000

2. Jasa Lingkungan Air a. Konservasi Resapan Air b. Pabrik Air Minum Dalam Kemasan 3. Jasa Lingkungan Karbon 4. Rehabilitasi

22.049.302.879 2.000.000.000 44.322.105 26.920.428.320

Total Biaya (Rp)

56.014.053.304

135


Usulan proposal dan perkiraan persetujuan bantuan pendanaan untuk pengelolaan kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong adalah sebagai berikut (Tabel 35) Tabel 35Waktu Persiapan Proposal Investasi Tahapan

Langkah-langkah

Tahun indikatif

Persiapan

Misi persiapan. persiapan dokumen proyek

2015-2016

Evaluasi

Peninjauan dokumen oleh para pihak.perbaikan dokumen proyek

2015-2016

Diketahui oleh Kepala KPHL Model Remu Kota Sorong

Mengajukan permohonan penilaian

2015-2016

Disetujui lembaga pembiayaan

Mengajukan permohonan persetujuan proyek

2015-2016

Pencairan dana

Penandatangan kesepakatan hibah/pembiayaan bersama/utang

2015-2016

Diskusi dilakukan dengan para pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda beda. diantaranya: pemerintah. masyarakat sipil. sektor swasta. dan mitra pembangunan. untuk memperoleh masukan tentang rencana pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong (Tabel 36): Tabel 36Rencana pertemuan dengan para pihak Acara

Lokasi

Jumlah Peserta (Org)

Pertemuan dengan kementerian kehutanan

Kantor Kementerian Kehutanan

10

Pertemuan dengan lembaga finansial

Kantor Bank yang bersangkutan

5

Pertemuan dengan masyarakat adat atau lokal

Kantor KPHL

40

Pertemuan dengan para pihak

Kantor Dinas Kehutanan

100

Pertemuan dengan swasta

Kantor pihak swasta tersebut

20

Pertemuan dengan donor pembiayaan

Kantor perwakilan donor di Jakarta

10

Pertemuan dengan mitra pembangunan

Kantor KPHL

7

136


Acara pertemuan dibuat berdasarkan kesepakatan dengan para pihak, sehingga tanggal, dan tempat pertemuan dapat berubah. Rencana pertemuan dibuat untuk memberikan arahan kegiatan bagi pengelola kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong dalam menjalankan kegiatannya.

5.15.3.

Konsultasi dengan Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal

Berbagai diskusi akan diselenggarakan dalam tahap awal Rencana Investasi ini untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang paling utama. mendapatkan perspektif mereka mengenai penyebab deforestasi dan degradasi hutan. langkahlangkah yang diambil. masalah yang dihadapi dan harapan/ekspektasi mereka. Serangkaian pertemuan diselenggarakan dan difasilitasi oleh KPHL Model Remu Kota Sorong. Keterlibatan para pemangku kepentingan akan terus berlanjut selama tahap mendesain proyek-proyek tertentu. sesuai dengan kebijakan perlindungan dan prosedur yang sudah dianut oleh masing-masing Bank Pembangunan Multilateral (MDB) untuk persiapan proyek. Para pemangku kepentingan. termasuk masyarakat adat dan masyarakat lokal akan terlibat selama fase awal setiap proyek. 5.15.4.

Bidang Investasi Strategis Di KPHL Model Remu Kota Sorong

Bidang investasi strategis yang terbuka untuk pendanaan khususnya terkait pengelolaan kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong disajikan pada Tabel 37.

Tabel 37 Bidang Investasi Strategis di KPHL Model Remu Kota Sorong Bidang Investasi Strategis 1. Hasil Hutan Bukan Kayu

Mitra Strategis 5.171 ha

a. Industri Obat Tradisional

Perusahaan farmasi


Pemprov/Pemkot Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekrasda) KADIN Swasta Perguruan tinggi LSM

2. Jasa Lingkungan Air a. Konservasi Resapan Air

b. Pabrik Air Minum Dalam Kemasan

1.661ha Kementerian LH dan Kehutanan Pemprov dan Pemkot Pengguna Air Perusahaan Air Minum Dilakukan secara Mandiri

137

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG(KPHL) MODEL REMU KOTA SORONG Bidang Investasi Strategis

Mitra Strategis

3. Jasa Lingkungan Karbon

3.003 ha

Carbon Buyers BP REDD+

4. Rehabilitasi

2.029 ha

Kementerian LH dan Kehutanan Pemprov dan Pemkot Swasta

5.15.5.

Kebijakan Yang Mendukung Dan Lingkungan Peraturan Khususnya Terkait REDD+.

Kebijakan tentang REDD+ perlu didukung oleh kebijakan yang kondusif sehingga rencana pengelolaan memiliki kepastian untuk dilaksanakan. khususnya dalam kerangka mekanisme pendanaan REDD+. dimana selama hutan di biarkan atau tidak diambil manfaatnya dan tidak bekontribusi terhadap masyarakat. maka perlu dicarikan solusi pengembangan usaha bagi masyarakat. oleh karena itu adanya kerangka peraturan dan peraturan turunan. khusunya mengenai REDD+ lebih dapat memberikan kepastian hukum. Adapun Kerangka fiskal dan peraturan serta peraturan turunannya yang mendukung REDD+ adalah sebagai berikut: a. Kerangka hukum untuk mengelola lahan hutan negara dan status sumber daya hutan adalah UUD 45 Pasal 33 yang menetapkan dasar kewenangan negara atas lahan dan sumber daya alam; serta UU Kehutanan (UU No. 41/1999). yang menetapkan prinsip dasar dan tujuan dari administrasi kehutanan negara. b. Ketetapan MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (No. IX/2001) yang berisi prinsip-prinsip dan pendekatan yang dapat mengurangi konflik antar undang-undang maupun antar pengguna sumber daya alam. c. Undang-Undang Pokok Agraria (No. 5/1960)yang mempengaruhi pengelolaan lahan dan proses penetapan hak atas lahan; d. Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional (NLPF) yang dirumuskan oleh Pemerintah pada tahun 2004 dan 2005 untuk meninjau dan memperbaharui kebijakan pertanahan menyempurnakan peraturan perundang-undangan pertanahan

yang

ada

(termasuk

Undang-Undang

Pokok

Agraria).

138


menyelesaikan

masalah

pertanahan

yang

semakin

bertambah

dan

melaksanakan Ketetapan MPR Nomor IX/2001; e. Undang-undang desentralisasi. f. Undang-undang Sumber Daya Air (No. 7/2004). yang mengintegrasikan tanggung jawab lintas kementerian (dengan tanggung jawab utama pada Kementerian Pekerjaan Umum) untuk memperbaiki pengelolaan dan alokasi sumber daya air di tingkat nasional. g. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Administrasi Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah h. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008. yang berlaku pada tahun 2010. Undang-undang tersebut mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk menyediakan dan mempublikasikan informasi publik sesuai dengan kewenangannya.

Kementerian Kehutanan mendukung UU tersebut

pada tahun 2011 dengan mengeluarkan sebuah peraturan pelaksanaan. i. Peraturan Presiden Nomor 61/2011 tentang RAN GRK; Instruksi Presiden Nomor 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru bagi Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut serta Penyempurnaan Tata Kelola Hutan dan Gambut. j. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca k. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional; l. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 m. Keputusan Presiden Nomor 19/2010 yang menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+. n. Pembentukan Kelompok Kerja Perubahan Iklim di Kementerian Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 64/Menhut-II/2010. o. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perijinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan. 139


p. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD). q. Peraturan

Menteri

Kehutanan

No.

P.68/Menhut-II/2008

tentang

Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan.

140


BAB

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

6

BAB 6 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong akan didukung oleh kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh aspek kegiatan pengelolaan. 6.1.

Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian agar KPHL Model Remu Kota Sorong

dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan dilakukan terhadap sumber daya manusia pelaksana pengelolaan dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong . Dalam rangka pembinaan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola

KPHL Model

Remu Kota Sorong dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kawasan, baik berupa pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi

maupun

pendidikan non formal berupa pendidikan dan pelatihan lainnya yang dapat meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian guna mendukung jalannya pengelolaan. b. Terbentuknya suatu kondisi yang dapat menguatkan kerangka semangat kerjasama

diantara

pihak

pengelola,

pemerintah

daerah,

mitra

dan

masyarakat dalam pelaksanaan pengelolan KPHL Model Remu Kota Sorong . c. Pengembangan sistem informasi yang baik agar dapat menyajikan hal-hal baru yang bermanfaat bagi semua pihak di dalam pengelolaan. d. Pembinaan

dalam

rangka

meningkatkan

kesadaran

dan

pemahaman

masyarakat mengenai arti pentingnya pengelolaan kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong

mengingat masyarakat di sekitar kawasan KPHL Model

141


Remu Kota Sorong

merupakan bagian dilaksanakan dengan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh aspek kegiatan pengelolaan. Pembinaan

adalah

kegiatan

untuk

memberikan

pedoman

dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian agar KPHL Model Remu Kota Sorong

dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan

berhasil guna. Pembinaan dilakukan terhadap sumber daya manusia pelaksana pengelolaan dan masyarakat di sekitar kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong . Dalam rangka pembinaan tersebut perlu dilakukan upayaupaya sebagai berikut : a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola

KPHL Model

Remu Kota Sorong dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kawasan, baik berupa pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi

maupun

pendidikan non formal berupa pendidikan dan pelatihan lainnya yang dapat meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian guna mendukung jalannya pengelolaan. b. Terbentuknya suatu kondisi yang

dapat menguatkan kerangka semangat

kerjasama diantara para pihak yaitu: pengelola,

pemerintah daerah, mitra

dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan

KPHL Model Remu Kota

Sorong . c. Pengembangan sistem informasi, dan penyajian infornasi tersebut secara menarik dan komunikatif agar pesan yang ingin disampaikan tidak ditafsirkan secara beragam oleh para pihak dan agar sosialisasi program yang dilaksanakan oleh KPHL Model Remu Kota Sorong

sampai dan dapat

dimanfaatkan secara optimal oleh para pihak. d. Pembinaan

dalam

rangka

meningkatkan

kesadaran

dan

pemahaman

masyarakat mengenai arti pentingnya pengelolaan kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong , mengingat masyarakat di sekitar kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong merupakan bagian dari pengelolaan. Sehingga partisipasi para pihak khususnya masyarakat sangat diperlukan. 6.2.

Pengawasan

Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kinerja KPHL Model Remu Kota Sorong , agar KPHL Model dapat mengevaluasi pelaksanaan 142


tugas dan fungsinya dengan baik. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong Selatan dilakukan oleh pihak internal pengelola maupun para pihak yang berkompeten dan dilakukan secara

langsung

agar

pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Maksud dan tujuan pengawasan adalah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana pengelolaan. Fungsi dari pengawasan dalam hal ini adalah sebagai penghimpun informasi yang nantinya

bermanfaat

dalam penilaian, sehingga dapat diketahui

perubahan yang terjadi terhadap fungsi dan kelestarian kawasan

perubahanKPHL Model

Remu Kota Sorong serta perubahan pada sosial ekonomi masyarakat. Disamping sebagai penghimpun informasi, pengawasan juga dapat berfungsi pemeriksaan terhadap

ketepatan dan kesesuaian

sasaran pengelolaan. Pada pemeriksaan

dimungkinkan dilakukannya perubahan-perubahan terhadap sasaran dan program yang tidak tepat. 6.3.

Pengendalian

Pengendalian adalah segala upaya untuk menjamin dan mengarahkan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Didalam instansi pemerintahan, pengaturan pengendalian terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem

Pengendalian Intern (SPI) menurut

peraturan ini adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.Sedangkan yang dimaksud dengan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

(SPIP)

adalah

Sistem

Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu instansi pemerintah dapat 143


berbeda dengan pengendalian

yang diterapkan pada instansi pemerintah lain.

Penyebab terjadinya perbedaan metode pengendalian pada berbagai instansi atau lembaga, salah satunya disebabkan oleh perbedaan visi, misi, dan tujuan dari masing-masing lembaga, instansi atau kementerian, selain karena adanya perbedaan lingkungan, sejarah dan latar belakang budaya dan resiko yang dihadapi oleh instansi, lembaga dan kementerian itu sendiri. Untuk menjadikan pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan, tersedianya informasi yang terbuka pada tingkat manajemen KPHL Model Remu Kota Sorong , mitra pengelolaan, pemerintah daerah dan masyarakat sangat diperlukan.

Oleh karena itu perlu dilakukan

pengendalian pada unit pengelola sehingga visi, misi dan tujuan dari pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong dapat tercapai, serta memberikan jaminan agar seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lingkup pengendalian dilakukan pada tingkat pimpinan manajemen (kepala KPHL Model Remu Kota Sorong ) sampai kepada staf teknis pelaksana di lapangan sehingga tanggung jawab di dalam

pelaksanaan pengelolaan berjalan berdasarkan

prosedur operasional dan tata kerja organisasi pengelola KPHL Model Remu Kota Sorong.

144


BAB

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

7

BAB 7 PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pada rencana pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong , kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan merupakan kegiatan penting yang direncanakan akan dilaksanakan.

Tujuannya

agar

seluruh

kegiatan

yang

direncanakan

dan

dilaksanakan mengarah pada tercapainya visi, misi dan tujuan pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong

Selatan yang sudah ditetapkan di awal. Selain itu

kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan juga termasuk ke dalam kegiatan yang direncanakan, untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian dan keberhasilan dari suatu program pengelolaan yang dilaksanakan. 7.1. Pemantauan Pemantauan adalah kegiatan pengamatan secara terus menerus terhadap pelaksanaan suatu tugas dan fungsi satuan organisasi. Kegiatan pemantauan yang dilanjutkan dengan evaluasi dapat dilakukan oleh unsur internal KPHL maupun unsur eksternal baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Pemantauan atau pemantauan terhadap jalannya pengelolaan kawasan dilaksanakan oleh internal KPHL Model Remu Kota Sorong bersama-sama dengan instansi terkait dan pihak ke-3 sebagai mitra. Pemantauan

dilaksanakan

dengan

melakukan

penilaian

terhadap

seluruh

komponen kegiatan pengelolaan. Hasil yang diperoleh dari pemantauan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi pengelolaan. Jangka waktu pemantauan dapat dilakukan secara berkala. Evaluasi dilakukan dengan melihat ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, yang dikategorikan kedalam kelompok masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan manfaat (benefits).

Pelaksanaan pemantauan

dan evaluasi mencakup : 145


1. Pemantauan dan evaluasi oleh internal KPHL Model Remu Kota Sorong . 2. Pemantauan dan evaluasi oleh institusi lain. 3. Pemantauan dan evaluasi oleh masyarakat. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan guna menjamin jalannya proses pengelolaan dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana pencapaian seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi dimulai dari pembinaan pada tingkat manajemen KPHL Model Remu Kota Sorong dengan pengawasan pada tingkat internal sebagai penilai dan pengontrol sampai kepada proses di lapangan. 7.2. Evaluasi Hasil yang diperoleh pada kegiatan pemantauan dan evaluasi akan menjadi masukan kepada kepala KPHL Model Remu Kota Sorong sebagai bahan dalam menentukan kebijakan di rencana dan pelaksanaan kerja periode berikutnya. Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut : 1. Membangun mekanisme pelaporan yang efektif dan efisien. 2. Rapat pembinaan reguler. 3. Sistem Pengawasan Internal Instansi.

Evaluasi keberhasilan program pengelolaan Kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong dapat diukur dari : a. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan Kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong semakin menurun. b. Timbulnya kesadaran dan meningkatnya peran aktif masyarakat terutama yang disekitar kawasan untuk menjaga dan melindungi kawasan KPHL Model Remu Kota Sorong dari gangguan keamanan kawasan serta berkembangnya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan. c. Berhasilnya program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan sebagai upaya alternatif dalam peningkatan perekonomian masyarakat. d. Meningkatknya partisipasi pengelolaan

kawasan oleh seluruh stakeholder

yang memiliki kepedulian terhadap keberhasilan pembangunan KPHL Model 146


Remu Kota Sorong , para pihak dimaksud yaitu: Pemerintah Pusat, Kepala KPHL Model Remu Kota Sorong

sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah

pengelola KPHL Model. Pemerintah Daerah propinsi dan Kabupaten, dan investor, LSM, masyarakat dan mitra pendukung lainnya. e. Tersedianya data dan informasi mengenai potensi kawasan. 7.3. Pelaporan Pelaporan

merupakan

bentuk

pertanggung-jawaban

kegiatan

mulai

dari

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi. Pada instansi pemerintah, pelaporan seluruh kegiatan yang dilaksanakan disampaikan dalam Laporan. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dari suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran, yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan sasarannya. Penyampaian laporan disampaikan kepada pihak yang memiliki hak atau yang berkewenangan meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada kegiatan pelaporan, kepala KPHL Model Remu Kota Sorong melaporkan hasil akhir seluruh kegiatan secara berkala khususnya terhadap kegiatan pengelolaan yang telah direncanakan sebelumnya dan realisai pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Acuan yang digunakan dalam pelaporan adalah berdasarkan standar prosedur operasional yang berlaku pada lingkup Kementerian Kehutanan. Pelaporan disusun dengan mengacu kepada Prosedur Kerja pelaporan berdasarkan standar prosedur operasional yang berlaku pada lingkup Kementerian Kehutanan. Pelaporan disusun dengan mengacu kepada Prosedur Kerja KPHL Model Remu Kota Sorong . Tahapan dari penyampaian laporan dimulai dari penyiapan format laporan, penyusunan bahan laporan dan resume telaahan bahan laporan sampai ke pada tahap penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, dan Laporan Tahunan. Seluruh laporan yang telah tersusun ditandatangani oleh Kepala KPHL Model Remu Kota Sorong

dan disampaikan kepada Menteri

kehutanan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dan Propinsi.

147


BAB

PENUTUP

8

BAB 8 PENUTUP

Penentu keberhasilan pembangunan KPHL adalah adanya komitmen para pihak untuk ikut berpartisipasi secara aktif terhadap pengelolaan KPHL Model Remu Kota Sorong , tercukupinya staf pengelola baik administrasi maupun teknis lapangan yang sesuai dengan beban kerja yang dimiliki, konsistensi kebijakan, dan adanya kepastian hukum atas kawasan yang dikelola melalui penataan batas yang partisipatif, dan adanya pengakuan hak-hak masyarakat atas sumber daya hutan sebagai bentuk insentif yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pengelolaan dan mengawasi setiap gangguan dan ancaman yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan hutan di wilayah KPHL Model Remu Kota Sorong.

148


Lampiran PETA

149

PEMERINTAH KOTA SORONG

Recommend Documents