LAPORAN KINERJA KPU KOTA SAWAHLUNTO

2017 LAPORAN KINERJA KPU KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO 1/17/2017

January 17, 2017

LAPORAN KINERJA KPU KOTA SAWAHLUNTO 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan laporan kinerja instansi pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2017 sebagi wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan Surat Sekretaris

Jenderal

Komisi

Pemilihan

Umum

Republik

Indonesia

Nomor

1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum. Selain melakukan Penyusunan Laporan Kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto mendukung kinerja kementerian PAN dan RB dengan menjalankan proses reformasi birokrasi tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, serta menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai badan penyelenggara Pemilu yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan pemilu. Pelaksanaan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi secara target dan sesuai dengan rencana yang telah i

January 17, 2017

LAPORAN KINERJA KPU KOTA SAWAHLUNTO 2016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

..........................................................................................

i

........................................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN

.....................................................................................

1

A. Latar Belakang

......................................................................................

1

B. Tugas, Wewenang, Kewajiban KPU Kota Sawahlunto............................

2

C. Struktur Organisasi

...............................................................................

9

..........................................................................

12

D. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ....................................... 14 A. Sasaran RPJMN 2015-2019

14

B. Rencana Strategis .................................................................................... 19 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

..............................................................

22

..............................................................

25

................................................................

25

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ..................................................

27

C. Anggaran

...............................................................................................

59

BAB IV PENUTUP

...............................................................................................

62

...........................................................................................................

65

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

...........................................................

65

2. Pengukuran Kinerja Tahun 2016 ...........................................................

66

iii

Januari 17, 2017

LAPORAN KINERJA KPU KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Keberadaan lembaga KPU dibentuk melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5) yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar ini melahirkan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang tersebut

yang dimaksud dengan KPU adalah Lembaga

Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Sedangkan yang dimaksud dengan KPU Kabupaten/Kota adalah

penyelenggara

Pemilu

yang

bertugas

melaksanakan

Pemilu

di

Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan tersebut, dilaksanakan dengan pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Pembuatan LK ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah,

yang

menyatakan

setiap

kementerian/lembaga

untuk

dapat

mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan kegiatan yang dibebankan pada APBN/APBD. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada

APBN serta untuk

melaksanakan asas keterbukaan,

akuntabilitas dan profesionalitas, KPU Kota Sawahlunto menyusun LK. Pada Laporan ini dijelaskan mengenai capaian kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun 2016 yang didasarkan kepada penetapan kinerja tahun 2016 yang dapat memberikan gambaran tingkat kegagalan dan keberhasilan pencapaian kinerja

Page 1 of 68

Januari 17, 2017


dalam satu tahun. Serta analisis terhadap capaian tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk masa yang akan datang.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN KPU KOTA SAWAHLUNTO Kedudukan, tugas dan fungsi KPU Kota Sawahlunto didasarkan kepada UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 1. Kedudukan Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

selanjutnya

disingkat

KPU

Kabupaten/Kota

adalah

Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota. Lebih lanjut kedudukan KPU Kabupaten/Kota dijelaskan dalam Pasal 42 PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. 2. Tugas Berdasarkan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi : a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: 1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; 2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 4. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 5. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; 6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Page 2 of 68

Januari 17, 2017


Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 7. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; 8. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu

Anggota

Dewan

Perwakilan

Rakyat,

Anggota

Dewan

Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK; 9. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 10. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya; 11. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; 12. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; 13. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; 14. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

Page 3 of 68

Januari 17, 2017


15. melakukan

evaluasi

dan

membuat

laporan

setiap

tahapan

penyelenggaraan Pemilu; dan 16. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan. b. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: 1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; 2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 4. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 5. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 6. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; 7. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; 8. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 9. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; 10. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; Page 4 of 68

Januari 17, 2017


11. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 12. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan 13. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan. c. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi: 1. merencanakan

program,

anggaran,

dan

jadwal

pemilihan

bupati/walikota; 2. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; 3. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya; 5. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan

penyelenggaraan

pemilihan

bupati/walikota

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan

berdasarkan

memperhatikan

pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; 6. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota; 7. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 8. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi; 9. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;

Page 5 of 68

Januari 17, 2017


10. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; 11. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 12. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya; 13. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; 14. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi; 15. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; 16. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; 17. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan

walikota

dan/atau

yang

berkaitan

dengan

tugas

KPU

Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 18. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; 19. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota; 20. menyampaikan Perwakilan

hasil

Rakyat

bupati/walikota,

pemilihan Daerah

dan

bupati/walikota

Provinsi,

Dewan

Kabupaten/Kota; dan

Page 6 of 68

Menteri

Perwakilan

kepada

Dewan

Dalam

Negeri,

Rakyat

Daerah

Januari 17, 2017


21. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3. Kewajiban Berdasarkan Pasal 10 ayat (4) KPU Kab/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban: a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan dengan tepat waktu; b. memperlakukan peserta pemilihan dan pasangan calon gubernur, secara adil dan setara; c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat; d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

semua

kegiatan

penyelenggaraan pemilihan kepada KPU melalui KPU Provinsi; f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kota dan lembaga kearsipan Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI; g. mengelola barang inventaris KPU Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan

kepada

KPU

dan

KPU

Provinsi

serta

menyampaikan

tembusannya kepada Bawaslu; i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kota; j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kota; k. melaksanakan keputusan DKPP; dan Page 7 of 68

Januari 17, 2017


l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundangundangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di atas KPU Kota Sawahlunto dibantu oleh sekretariat KPU Kota Sawahlunto sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Tugas, kewenangan dan kewajiban Sekretaris KPU Kota diatur dalam Pasal 68 yang berbunyi : (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; b. memberikan dukungan teknis administratif; c. membantu

pelaksanaan

tugas

KPU

Kabupaten/Kota

dalam

menyelenggarakan Pemilu; d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur; e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota; f. memfasilitasi

penyelesaian

masalah

dan

sengketa

pemilihan

bupati/walikota; g. membantu

penyusunan

laporan

penyelenggaraan

kegiatan

dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang: a.

mengadakan

dan

mendistribusikan

perlengkapan

penyelenggaraan

pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; b.

mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c.

memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Page 8 of 68

Januari 17, 2017


(3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota. (4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi

keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundangundangan.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Sekretariat KPU Kab/Kota terdiri dari : 1. Sub Bag Program dan Anggaran 2. Sub Bag Teknis Pemilu dan HUPMAS 3. Sub Bag Hukum 4. Sub Bag Umum

C. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten/Kota, struktur organisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut : KETU A DIVISI SDM dan ParM as AFDH AL, SE

DIVISI HU KU M A KHA SW ITA , SH

DIVISI U M U M , KEU A N GA N , DA N LO GISTIK D ESY FA RD ILA , S .Pd, M .Pd

DIVISI PERE N CA N A A N DA N DA TA IN D RA YOSEF D A TM Y, SH

DIVISI TEKN IS ZA W IL HU SA IN I, S.A g

Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 229/KPU-Prov-003/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang penamaan dan pembagian divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto melakukan pembagian divisi dan wakil divisi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Page 9 of 68

Januari 17, 2017


Nama

Divisi Ketua

Wakil

Afdhal

SDM dan Parmas

Perencanaan dan Data

Akhaswita

Hukum

Teknis

Desy Fardila

Umum, Keuangan dan Logistik

Hukum

Indra Yosef Datmy

Perencanaan dan Data

SDM dan Parmas

Zawil Husaini

Teknis

Umum, Keuangan dan Logistik

Pembagian tugas per divisi dapat dijabarkan sebagi berikut : 1. Divisi SDM dan ParMas, mempunyai tugas terkait kebijakan : a. Administrasi dan rekrutmen kepegawaian; b. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Ad-Hoc; c. Diklat dan pengembangan SDM; d. Pengembangan Budaya Kerja Organisasi; e. Penegakan Disiplin Organisasi; f. Kampanye; g. Sosialisasi, Publikasi dan Kehmasan; h. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; i.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

2. Divisi Hukum, mempunyai tugas terkait kebijakan : a. Pembuat rancangan keputusan; b. Verifikasi partai politik; c. Verifikasi DPD; d. Pelaporan dana kampanye; e. Telaah hukum; f. Advokasi hukum; g. Sengketa hukum; h. Dokumentasi hukum; i.

Pengawasan dan pengendalian internal.

Page 10 of 68

Januari 17, 2017


3. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik, mempunyai tugas terkait kebijakan : a. Administrasi perkantoran; b. Kearsipan; c. Protocol dan persidangan; d. Pengelolaan dan pelaporan BMN; e. Kerumahtanggaan kantor; f. Keamanan; g. Pelaksanaan, penanggungjawab dan pelaporan keuangan; h. Logistik; i.

Pengadaan barang dan jasa;

4. Divisi Perencanaan dan Data, mempunyai tugas terkait kebijakan : a. Penyusunan program dan anggaran; b. Pemutakhiran data pemilih; c. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan; d. Pengelolaan jaringan IT; e. Scan Hasil Pemilu; f. Pelaporan dan Evaluasi Tahapan Pemilu. 5. Divisi Teknis, mempunyai tugas terkait kebijakan : a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b. Pencalonan; c. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu; d. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kota.

Dalam rangka memudahkan tugas ke KPU-an selain pembagian tugas perdivisi sebagaimana dapat dilihat pada struktur organisasi di atas, juga dilakukan pembagian tugas per wilayah di Kota Sawahlunto yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Page 11 of 68

Januari 17, 2017

Koordinator Wilayah Kecamatan Talawi


Koordinator Wilayah Kecamatan Lembah Segar

Koordinator Wilayah Kecamatan Silungkang

Koordinator Wilayah Kecamatan Barangin

Dari segi fasilitas gedung yang berstatus masih pinjam pakai, KPU Kota Sawahlunto telah mengadakan beberapa pertemuan dengan kepala daerah dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan KPU Kota Sawahlunto. Hingga saat ini masih pada tahap komitmen pemerintah daerah untuk penyediaan sebidang tanah.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Sistematika penulisan laporan ini terinci sebagai berikut : KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan latar belakang, tujuan penulisan laporan, tugas dan kewajiban lembaga, struktur organisasi dan sistematika penulisan, yang merangkum tentang penjelasan organisasi, dengan aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA Menguraikan perencanaan target kerja dan indikator pencapaian kinerja dalam malaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Menjabarkan capaian kinerja organisasi yang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Anaslisis

Page 12 of 68

Januari 17, 2017


terhadap penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan dan penurunan kinerja serta alternative/ solusi yang dilakukan. menganalisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan. Menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi. BAB IV PENUTUP Menyimpulkan secara menyeluruh capaian kinerja organisasi dan langkahlangkah untuk masa tahun yang akan datang untuk meningkatkan kinerja bagi para pengambil kebijakan. LAMPIRAN : Penetapan Kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun 2016 Pengukuran Kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun 2016

Page 13 of 68

Januari 17, 2017


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. SASARAN RPJMN 2015-2019 KPU Kota Sawahlunto sebagai lembaga yang bersifat hierarkis dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan tidak terlepas dari perencanaan yang ditetapkan oleh KPU RI yang didasarkan kepada RPJMN 2015-2019. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionam (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra untuk periode 2010-2014 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sejalan dengan RPJMN Tahun 2015-2019, Sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagai berikut: 1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2019 yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis; 2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87, dan hak-hak politik sebesar 68 pada tahun 2019; 3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%; 4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;

Page 14 of 68

Januari 17, 2017


5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019. Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi : a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; c. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; d. Peningkataan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; e. Fasilitasi peningkatan peran parpol; f. Penguatan

dan

pemberdayaan

organisasi

kemasyarakatan

untuk

keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis; i.

Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif , dan fasilitasi dialog.

2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:

Page 15 of 68

Januari 17, 2017


a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial. 3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi : a. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah; b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif; c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya; d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya; e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal; f. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia. 4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi: a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;

Page 16 of 68

Januari 17, 2017


b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertenggungjawabkan; c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan; e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik; f. Penguatan media centre, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustika sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; g. Kampanye publik terkait reformasi mental; h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi; i.

Penguatan Goverment Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;

j.

Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;

k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers. 5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi: a.

Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai

Page 17 of 68

Januari 17, 2017


pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan; b.

Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;

c.

Diseminasi

informasi

publik

terkait

dengan

prioritas

program

pembangunan nasional melalui berbagai media. 6. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi: a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang

Penanganan Konflik Sosial; b. Pengembangan

kebijakan

pemeliharaan

perdamaian

berlandaskan

wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter

bangsa yang terintegrasi dan komprehensif. Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khusunya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

Page 18 of 68

Januari 17, 2017


Sebagai lembaga yang bersifat hierarkis KPU Kota Sawahlunto berkewajiban untuk dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. KPU Kota Sawahlunto pada tahun 2018 akan melaksanakan Pilkada serentak tantangan terbesar adalah untuk meningkatkan partisipasi politik yang berkualitas sesuai dengan RPJMN Tahun 2015-2019, Sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019.

B. RENCANA STRATEGIS Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kota Sawahlunto telah menerbitkan Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 12/Kpts/KPU/003.435115/2016 tentang Rencana Strategis KPU Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019 dengan berpedoaman pada Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019 yang didasari pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019. 1.

Visi dan Misi KPU Kota Sawahlunto Pelaksanaan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto mengacu

pada

Keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor

63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019. Dalam peraturan tersebut KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu:

“Menjadi

Penyelenggara

Pemilihan

Umum

yang

Mandiri,

Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan,

Page 19 of 68

Januari 17, 2017


akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas,

professional

dan

mandiri

demi

terwujudnya

kualitas

penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Sebagai lembaga yang berdiri secara hierarkis, visi tersebut memberikan gambaran dasar pelaksanaan Pemilu yang juga dilakukan oleh KPU Kota Sawahlunto yaitu : berintegritas, professional, mandiri, untuk terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil. Untuk mewujudkan visi tersebut KPU telah menetapkan misi yang dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Membangun

SDM

yang

Kompeten

sebagai

upaya

menciptakan

Penyelenggara Pemilu yang Profesional; b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif; c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat; d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.

Page 20 of 68

Januari 17, 2017


f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2. Tujuan dan sasaran strategis Sebagai lembaga yang berdiri secara hierarkis tujuan yang ingin dicapai oleh KPU Kota Sawahlunto adalah tujuan yang ditetapkan oleh KPU. Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah: a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia; d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Dalam RPJM ke–3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Page 21 of 68

Januari 17, 2017


Berdasarkan sasaran pokok pembangunan tersebut sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase pemilih dalam pemilu; b. Persentase pemilih perempuan dalam pemilu; c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih; d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas. 2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organic kesekretariatan KPU; b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian; c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu; d. Opini BPK atas LHP; e. Persentase ketepatan waktu dalam verfikasi pencalonan Presiden dan Wakil presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. 3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi; b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Untuk penyelenggaraan visi dan misi di atas dan untuk mencapai sasaran strategis KPU lima tahun ke depan (2015 s/d 2019) KPU telah menetapkan program penguatan kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik serta program

Page 22 of 68

Januari 17, 2017

dukungan


manajemen.

KPU

Kota Sawahlunto

pada tahun

2016

tidak

menyelenggarakan Pemilihan. Berdasarkan program di atas KPU Kota Sawahlunto menetapkan penetapan Kinerja pada tahun 2016. Penetapan Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2016 dapat dijabarkan pada tabel berikut :

No A 1

2

3

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Terlaksananya sistem Jumlah laporan sistem akuntasi dan akuntansi dan pelaporan pelaporan keuangan keuangan Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik berupa perencanaan kebutuhan logistik, pengadaan dan inventarisasi eks pemilu Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu

4

5

6

7

8

9

Target Kinerja 2016

2 Lap

16 Lap

77.77%

100%

Terwujudnya koordinasi antar lembaga Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM

Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota dengan lembaga lain

75.00%

Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di KPU Kota

100%

Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM

100%

Mengikuti Diklat Teknis dan Diklat Struktural

Persentase layanan peningkatan kompetensi SDM

100%

Persentase pengadministrasian BMN KPU Kota ke dalam aplikasi SIMAK

100%

Persentase pelaporan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat

100%

Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock

Page 23 of 68

Januari 17, 2017

Opname)

10 11 12 13 B 1

2

3


waktu

Meningkatnya pengelolaan dan Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai 83% penerapan kearsipan dengan penerapan kaidah kearsipan sesuai kaidah kearsipan Tersusunnya LAKIP Persentase terlaksananya penyusunan LAKIP 100% Tersusunnya laporan hasil Peningkatan kualitas penyusunan laporan WTP laporan keuangan keuangan sesuai SAP Tersusunnya laporan Persentase terlaksananya penyusunan RKA 100% RKA KL KL Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Meningkatnya kualitas Persentase penyiapan bahan kajian/ pertimbangan/ opini dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum hukum dan penyelesaian dan penyelesaian dengan tepat waktu sangketa hukum 100% Meningkatnya kualitas Persentase terlaksananya penyediaan dan pelayanan, pengelolaan penyajian dokumentasi dan informasi hukum dokumentasi dan yang mutakhir 100% informasi hukum Persentase terlaksananya dukungan ketatusahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat) 100% Persentase proses PAW anggota DPRD Kota dapat diselesaikan dalam 5 hari kerja 100% Persentase pelaksanaan kegiatan pendidikan Meningkatnya Kualitas pemilih 100% dukungan teknis dalam Persentase terlaksananya dokumen teknis pemilu dan pilkada, pemilu berupa daftar inventaris masalah publikasi dan sosialisasi terkait teknis pemilihan serta pengembangan serta partisipasi instrumen pengelolaan data dan dokumen masyarakat dan PAW tahapan teknis pilkada 100% Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan pemilukada 100%

Page 24 of 68

Januari 17, 2017


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh KPU Kota Sawahlunto merupakan suatu proses kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. penetapan kinerja dilakukan pengukuran melalui indikator kinerja sehingga melahirkan capaian kinerja sebagai berikut : No

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Realisasi

% Capaian

Kategori

1

Jumlah laporan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan

2 Lap

2 Lap

100%

Berhasil

16 Lap

16 Lap

100%

Berhasil

77.77%

77.77%

128.58 %

Sangat Berhasil

100%

100%

100%

Berhasil

75%

100%

133.33 %

Sangat Berhasil

2

3

4

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik berupa perencanaan kebutuhan logistik, pengadaan dan inventarisasi eks pemilu Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota dengan lembaga lain

5

Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat Kelurahan

100%

70%

70%

Kurang Berhasil

6


100%

120%

120%

Sangat Berhasil

7


100%

100%

100%

Berhasil

8


100%

100%

100%

Berhasil

Page 25 of 68

Januari 17, 2017

9

10 11 12 13

14

15

16


Persentase pelaporan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan Persentase terlaksananya penyusunan LAKIP Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP Persentase terlaksananya penyusunan RKA KL Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu Persentase Peningkatan kualitas dukungan pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Persentase proses PAW anggota DPRD Kota dapat diselesaikan dalam 5 hari kerja Persentase pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih Persentase terlaksananya dokumen teknis pemilu berupa daftar inventaris masalah terkait teknis pemilihan serta pengembangan instrumen pengelolaan data dan dokumen tahapan teknis pilkada Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan pemilukada

100%

100%

100%

Berhasil

83%

83%

100%

Berhasil

100%

100%

100%

Berhasil

WTP

-

-

-

100%

100%

100%

Berhasil

100%

0%

100%

Berhasil

100%

100%

100%

Berhasil

100%

100%

100%

Berhasil

100%

100%

100%

Berhasil

100%

100%

100%

Berhasil

100%

100%

100%

Berhasil

Berhasil atau tidak berhasilnya pencapaian indikator kinerja di atas, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/ klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut Skala Kategori Penilaian :

Page 26 of 68

Januari 17, 2017


No.

Rentang Nilai

Kategori

Keterangan

1

> 100

Sangat Berhasil

Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja

2

91 – 100

Berhasil

Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja

3

71 – 90

Cukup Berhasil

Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja

4

51 – 70

Kurang Berhasil

Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja

5

0 – 50

Tidak Berhasil

Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Sawahlunto pada tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kegiatan Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Target 2 lap

Realisasi 2 lap

% Capaian 100 %

Kategori Berhasil

Pelaksanaan kegiatan ini berupa penyusunan laporan keuangan berbasis akrual untuk periode semester dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PMK 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan

dan

penyampaian

Laporan

Keuangan

Kementerian

negara/Lembaga, maupun peraturan terbaru lainnya.

2. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Kegiatan Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid

Target 16 lap

Realisasi 16 lap

% Capaian 100 %

Kategori Berhasil

KPU Kota Sawahlunto melakukan rapat penyampaian LPPA setiap bulannya melalui rapat pleno KPU Kota Sawahlunto yang dikomandoi oleh Divisi

Page 27 of 68

Januari 17, 2017


Umum, Keuangan dan Logistik. LPPA disusun, dibuat dan disampaikan Sekretariat KPU Kota Sawahlunto ke KPU dan KPU Provinsi dalam rangka Penelaahan atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Rapat Pleno penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Anggaran setiap bulan yang disampaikan oleh Sekretaris KPU Kota Sawahlunto Setelah laporan diterima dalam rapat pleno Sekretariat melakukan penginputan data LPPA ke dalam sistem Aplikasi SMART berdasarkan PMK 249 yang diinput setiap bulan dan Aplikasi monev Bappenas berdasarkan PP 39 tahun 2006 yang diinput setiap triwulan.

3. Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Kegiatan Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik berupa perencanaan kebutuhan logistik, pengadaan dan

Target 77.77%

Realisasi 77.77%

Page 28 of 68

% Capaian 128.58 %

Kategori Sangat Berhasil

Januari 17, 2017


inventarisasi eks pemilu Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu

100%

100%

100%

Berhasil

KPU Kota Sawahlunto menghadiri pelaksanaan acara yang dilaksanakan KPU Provinsi mengenai penghapusan logistik Pemilu dan Penilaian Arsip.

Tindak lanjut atas rapat ini KPU Kota Sawahlunto melaksanakan penghapusan eks logistik Pemilu berupa : 1. Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013; 2. Surat Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014; 3. Suarat Suara Pemilu Presidena dan Wakil Presiden Tahun 2014. 4. Terwujudnya koordinasi antar lembaga Kegiatan Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota dengan lembaga lain

Target 75%

Realisasi 100%

% Capaian 133.33 %


KPU Kota Sawahlunto walaupun tidak dalam masa pemilihan tetap melakukan koordinasi dengan stakeholder lainnya. Adapun koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kota Sawahlunto sepanjang tahun 2016 yaitu :

Page 29 of 68

Januari 17, 2017

No. 1.


Lembaga/ Instansi

Tujuan

Pemerintrah

Dalam hal kerjasama program ·

Daerah Cq. Dinas data Kependudukan dan

pemilih

berkelanjutan

Pencatatan mengetahui

Sipil

Tempat Pelaksanaan

data

Kantor

Dinas

yang

Kependudukan

untuk

dan Pencatatan

mutasi

kependudukan

Kota

Sipil ·

Balai Kota

Sawahlunto 2.

Pemerintah Daerah Kesbangpol

Dalam

hal

rasionalisasi Kantor Kesbangpol

Cq. anggaran Pemilihan Walikota Kota Sawahlunto dan

Wakil

Sawahlunto

Walikota

Tahun

2018.

Pemerintah Daerah menunjuk Badan

Kesbangpol

Kota

Sawahlunto untuk melakukan perasionalisasian tahap awal. 3.

Polres Sawahlunto

Kota Terkait perancangan anggaran KPU

Kota

Pemilihan Walikota dan Wakil Sawahlunto Walikota Sawahlunto Tahun 2018 bagian Pengamanan.

4.

Sekretariat DPRD

Terkait

PAW DPRD

Kota KPU

Kota Sawahlunto

Kota

Sawahlunto

Sawahlunto 5.

KIP Provinsi

Sosialisasi

Undang-Undang KPU

Informasi Publik dan tata cara Sawahlunto pemberian

informasi

serta

bersengketa di KIP 6.

TAPD Sawahlunto

Kota Koordinasi

penyusunan Balai Kota

Anggaran Pemilihan Walikota dan

Wakil

Walikota

Sawahlunto Tahun 2018

Page 30 of 68

Kota

Januari 17, 2017

7.

SLTA


se-Kota Terkait sosialisasi pendidikan Sekolah

Sawahlunto

8.

yang

dan pemilih pemula kepada siswa- dituju

sederajat

siswa dan para guru

Kecamatan

Terkait sosialisasi pendidikan Ruanga pemilih

ke

masyarakat

Rapat

di Kecamatan

kecamatan 9.

10.

Media cetak dan Sosialisasi kegiatan KPU Kota KPU elektronik

Sawahlunto

Desa

Terkait pelaksanaan Pemilihan KPU Kepala

Desa,

Sawahlunto

Kota

Sawahlunto

KPU

Kota

Kota Sawahlunto

memfasilitasi

dengan data pemilih Pemilihan terakhir. 11.

KPU Provinsi

Terkait koordinasi program dan KPU Provinsi kegiatan ke-KPU-an

12.

KPKNL

Terkait

penghapusan

BMN Kantor

KPKNL

yang dilaksanakan oleh KPU Padang dan KPU Kota Sawahlunto 13.

Kemendagri

Kota Sawahlunto

Terkait Penyusunan Anggaran Kemendagri Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018

14.

Kantor Pelayanan Sosialisasi PPh terhadap Ketua KPU Penyuluhan dan dan Konsultasi

Anggota

KPU

Kota

Kota Sawahlunto

Sawahlunto

Perpajakan (KP2KP) 15.

KPPN Sijunjung

Terkait permasalahan aplikasi Kantor PPNPN

Page 31 of 68

Sijunjung

KPPN

Januari 17, 2017

16.


KPU

Kab Terkait permasalahan sengketa KPU

Dharmasraya 17.

KPU

hukum Dharmasraya

Kota ·

Payakumbuh

Program

Kab

Dharmasraya Anggaran KPU

dan

Kota

Pemilihan Serentak Tahun Payakumbuh 2017 ·

Permasalahan

sengketa

hukum Payakumbuh ·

Tinjauan

pelaksanaan

Pemilihan Serentak 2017 ·

Tinjauan pengelolaan dan teknis pengadaan di KPU Kota Payakumbuh

·

Tinjauan

Pemutakhiran

Data Pemilih 18.

KPU

Kota Studi banding program dan KPU

Pariaman

Kota

Anggaran Pemilihan Serentak Pariaman Tahun 2018

19.

KPU Kab. Pesisir Terkait evaluasi pelaksanaan KPU Kab. Pesisir Selatan

Pemilihan

Serentak

Tahun Selatan.

2015. 20.

Kepala

Daerah Terkiat pergantian Sekretaris ·

dan Sekda

KPU

Kota

disesbabkan Sekretaris

Sawahlunto pensiunnya KPU

KPU

Kota

Sawahlunto ·

Balai Kota

Kota

Sawahlunto 21.

KPU Jabar

Provinsi Terkait kunjungan rumah pintar pemilu

Page 32 of 68

KPU Jabar

Provinsi

Januari 17, 2017


Dari tabel di atas, terdapat 20 lembaga/institusi dimana KPU Kota Sawahlunto berpartisipasi dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas ke-KPU-an. Berikut beberapa dokumentasi terkait pelaksanaan kegiatan.

KPU Kota Sawahlunto mendengarkan pemaparan KPU Kab. Pesisir Selatan dalam menangani permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan Pilbub dan Pilgub 2015

Sesama penyelenggara Pilkada serentak tahun 2018, KPU Kota Sawahlunto dan KPU Kota Pariaman berbagi pengalaman dalam penyusunan anggaran hibah

Page 33 of 68

Januari 17, 2017


KPU Kota Sawahlunto mengamati proses pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 di KPU Kota Payakumbuh

Kabag Ops Kompol Yon Hendri dan anggota mengunjungi KPU Kota Sawahlunto sebagai persiapan penyusunan anggaran pengamanan Polres untuk Pilwako Sawahlunto 2018

Page 34 of 68

Januari 17, 2017


Kunjungan kerja KPU Kota Sawahlunto ke KPU Kota Payakumbuh terkait penyusunan anggaran hibah Pilwako Serentak 2017

Page 35 of 68

Januari 17, 2017


KPU Kota Sawahlunto membahas anggaran Pilwako 2018 dengan tim kecil Pemko yang terdiri dari TAPD dan Kesbangpol Kota Sawahlunto

Page 36 of 68

Januari 17, 2017


Melalui bantuan rekan-rekan pers, kegiatan dan informasi dari KPU Kota Sawahlunto bisa sampai ke masyarakat luas

5. Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi Kegiatan Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat Kelurahan

Target 100%

Realisasi 70%

% Capaian 70%

Kategori Kurang Berhasil

KPU Kota Sawahlunto dalam pelaksanaan kegiatan tidak bekerja sama sampai pada tingkat kelurahan dalam hal pemutakhiran data pemilih. KPU Kota Sawahlunto bekerjasama dengan Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan hasil koordinasi KPU Kota Sawahlunto dengan Didukcapil bahwa data yang diperoleh dari tingkat Kelurahan belum diadakan sterilisasi di tingkat kemendagri dipastikan akan terdapat data ganda. KPU Kota Sawahlunto meminta data mutasi kependudukan Kota Sawahlunto baik yang

Page 37 of 68

Januari 17, 2017


keluar daerah Kota Sawahlunto yang menyebabkan yang bersangkutan kehilangan hak pilih di Kota Sawahlunto dan mutasi masuk disebabkan yang bersangkutan memiliki hak pilih di Kota Sawahlunto. Data yang dimintakan adalah data yang telah dilakukan sterilisasi oleh kemendagri yang dilakukan per semester.

Kerjasama KPU Kota Sawahlunto dengan Kepala Daerah Kota Sawahlunto dan Kepala Disdukcapil tentang sosialisasi pentingnya pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan 6. Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM Kegiatan Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM

Target 100%

Realisasi 120%

% Capaian 120%


Dalam rangka pengelolaan SDM, demi lancarnya tugas kepemiluan oleh Sekretariat KPU Kota Sawahlunto, KPU Kota Sawahlunto mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Sekretaris Daerah terkait koordinasi Calon Sekretaris. KPU Kota Sawahlunto meminta pengusulan pegawai dari Pemerintah Daerah untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris sesuai dengan Page 38 of 68

Januari 17, 2017


Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu. Pengusulan Calon Sekretaris tersebut disebabkan Sekretaris yang sedang menjabat akan mengakhiri masa jabatan karena pensiun yang jatuh pada 26 Januri 2017 nanti.

Dalam rangka peningkatan pelayanan sebagi lembaga instansi pemerintah KPU Kota Sawahlunto membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan

Pleno Mingguan KPU Kota Sawahlunto dengan agenda Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan

Selain itu, dalam rangka pembinaan kemampuan pegawai dalam bidang lainnya, KPU Kota Sawahlunto juga melaksanakan program Jumat mengaji yang diikuti oleh Sekretariat dan Anggota KPU Kota Sawahlunto dengan keyspeaker Zawil Husaini (Anngota KPU Kota Sawawhlunto). Tidak hanya itu peserta juga dapat informasi seputar keagamaan yang melekat pada kehidupan sehari-hari.

Page 39 of 68

Januari 17, 2017


Disamping rutinitas, KPU Kota Sawahlunto juga memperdalam ilmu agama dengan kegiatan Jumat Mengaji

Page 40 of 68

Januari 17, 2017


7. Diklat Teknis dan Diklat Struktural Kegiatan Persentase layanan peningkatan kompetensi SDM

Target 100%

Realisasi 100%

% Capaian 100%

Kategori Berhasil

Dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas keKPU-an, Sekretariat KPU Kota Sawahlunto mengikuti diklat teknis. Dalam pelatihan tersebut KPU Provinsi melakukan pembinaan SDM dalam hal penerapan PP 53 tentang Disiplin PNS, pengembangan pola karir di lingkungan Sekretariat KPU, penyusunan SKP, tugas belajar dan izin belajar dan kebijakan penataan SDM. 8. Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan barang milik negara KPU Nasional Kegiatan Persentase pengadministrasian BMN KPU Kota ke dalam Aplikasi SIMAK

Target 100%

Realisasi 100%

% Capaian 100%

Kategori Berhasil

Pengadministrasian BMN KPU Kota ke dalam aplikasi SIMAK dilakukan setiap bulannya oleh pengelola barang KPU Kota Sawahlunto. 9. Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname) Kegiatan Persentase pelaporan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu

Target 100%

Realisasi 100%

% Capaian 100%

Kategori Berhasil

Stock Opname dilakukan untuk perhitungan fisik barang persediaan untuk mengetahui kebenaran catatan pembukuan dengan yang ada digudang atau tempat penyimpanan. Setelah stock opname dilakukan pada akhir tahun 2016 dilaksanakan rekonsiliasi data ke KPKNL. Dalam hal penatausahaan BMN melakukan Penyusunan Laporan BMN KPU Kota Sawahlunto sebagai UAKPB tiap semester, melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat, melakukan penyampaian data SIMAK BMN setiap bulan, menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN),

Page 41 of 68

Januari 17, 2017


melakukan konsolidasi ADK dengan KPU Provinsi sebagai UAPPB-W, dan melakukan konsultasi pengelolaan BMN dengan KPU sebagai UAPB. 10. Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan. Kegiatan Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan

Target 83%

Realisasi 83%

% Capaian 100%

Kategori Berhasil

Dalam hal pengelolaan arsip KPU Kota Sawahlunto melakukan kerjasama dengan lembaga arsip daerah. Kerjasama ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui tata cara pengelolaan arsip yang baik. Pengelolaan arsip diawali dengan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga kearsipan Kota Sawahlunto kepada para Anggota Tim pengelola arsip dan tim penilai arsip KPU Kota Sawahlunto.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Kota Sawahlunto kepada Tim pengelola dan Tim Penilai Arsip KPU Kota Sawahlunto

Page 42 of 68

Januari 17, 2017


Hasil pengelolaan arsip di Sekretariat KPU Kota Sawahlunto Tahun 2016

Dari pengelolaan Arsip tersebut sepanjang tahun 2016 diperoleh hasil sebagai berikut : 289 300 250

207

200

159

PP

150

PL

100 50

PY

43 23

20

0 Naskah

Bok Arsip

11. Tersusunnya LAKIP Kegiatan Persentase terlaksananya penyusunan LAKIP

Target

Realisasi

% Capaian

Kategori

100%

100%

100%

Berhasil

Page 43 of 68

Januari 17, 2017


KPU Kota Sawahlunto sebagai pengejawantahan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah, menyusun LAKIP Tahun 2015 yang dilaksanakan pada awal tahun 2016 yang ditetapkan dalam rapat pleno tanggal 20 Januari 2016.

12. Tersusunnya laporan hasil laporan keuangan Kegiatan Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan

Target WTP

Realisasi -

% Capaian -

Kategori -

Sehubungan dengan belum adanya pemeriksaan dari BPK atas laporan Keuangan KPU Kota Sawahlunto terkait penggunaan anggaran APBN untuk Tahun Anggaran 2015, maka realisasi serta persentase capaian belum dapat ditetapkan. 13. Tersusunnya laporan RKA/KL Kegiatan Persentase terlaksananya penyusunan RKA/KL 2017

Target 100%

Realisasi 100%

% Capaian 100%

Kategori Berhasil

Penyusunan RKA/KL 2017 dilakukan dengan mempedomani relalisasi kegiatan tahun 2016. Penyusunan ini dilakukan pada akhir tahun anggaran 2016. Ada beberapa pencermatan yang dilakukan oleh KPU Kota Sawahlunto dalam penyusunan ini terutama sekali masalah belanja pegawai. Pada tahun 2016 Belanja pegawai KPU Kota Sawahlunto berlebih hingga 200 juta lebih. Pada tanggal 28 s/d 29 November Rapat Kerja yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU Kota Sawahlunto telah melaporkannya.

Page 44 of 68

Januari 17, 2017


14. Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum Kegiatan Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu

Target 100%

Realisasi 0%

% Capaian 100%

Kategori Berhasil

Sepanjang tahun 2016 KPU Kota Sawahlunto tidak menerima adanya gugatan sengketa hukum baik mengenai kepemiluan maupun non kepemiluan. Walaupun demikian, KPU Kota Sawahlunto tetap memonitoring jalannya sengketa pemilu yang terjadi baik di Bawaslu, DKPP, PTUN, PN. Hal ini sebagai langkah untuk mempersiapkan diri nantinya dalam menghadapi pilkada serentak dan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan yang sama yang dihadapi saat penyelenggaraan pilkada 2018. KPU Kota Sawahlunto dalam hal peninjauan sengketa Pemilu melakukan kunjungan kerja ke beberapa KPU Kab/Kota yang menghadapi gugatan Pemilu seperti KPU Kota Payakumbuh dan KPU Kab.Dharmasraya.

Page 45 of 68

Januari 17, 2017


KPU Kota Sawahlunto bertukar pikiran dengan KPU Kab Dharmasraya terkait PHPU dan PPID

15. Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Kegiatan Persentase terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir Persentase terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)

Target 100%

Realisasi 100%

% Capaian 100%

Kategori Berhasil

100%

100%

100%

Berhasil

Page 46 of 68

Januari 17, 2017


16. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu dan pilkada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW Kegiatan Persentase proses PAW Anggota DPRD Kota dapat diselesaikan dalam lima hari kerja Persentase pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih Persentase terlaksananya dokumen teknis pemilu berupa daftar inventaris masalah terkait teknis pemilihan serta pengembangan instrumen pengelolaan data dan dokumen tahapan teknis pilkada Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan Pilkada

Target 100%

Realisasi 100%

% Capaian 100%

Kategori Berhasil

100%

100%

100%

Berhasil

100%

100%

100%

Berhasil

100%

100%

100%

Berhasil

Kegiatan PAW KPU Kota Sawahlunto diawali dengan kedatangan perwakilan Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto yang disambut baik oleh Ketua dan Anggota Divisi Teknis KPU Kota Sawahlunto. Dalam pertemuan tersebut membahas langkah-langkah prosedur PAW Anggota DPRD Kota.

Page 47 of 68

Januari 17, 2017


Kasubbag Perundang-undangan Sekwan DPRD Kota Sawahlunto berkonsultasi dengan Komisioner KPU Kota Sawahlunto terkait proses PAW DPRD

Proses PAW DPRD Kota Sawahlunto dapat diselesaikan dalam lima hari kerja berikut uraian pelaksanaan kegiatannya : NO

Tanggal

Kegiatan

1

2-12-2016

Menerima surat permintaan PAW dari DPRD Kota Sawahlunto

2

5 Desember

Persiapan Verifikasi Administrasi Calon PAW

2

6 Desember

Rapat Pleno Penetapan Calon PAW

6 Desember

Menyerahkan Surat Balasan PAW ke DPRD Kota

3 4

Sawahlunto

Page 48 of 68

Januari 17, 2017


Untuk kegiatan Pendidikan Pemilih KPU Kota Sawahlunto melaksanakan kegiatan berupa : 1. KPU Goes to School KPU Kota Sawahlunto menjambangi 8 (delapan) sekolah di sawahlunto untuk memberikan sosialisasi terhadap pemilih pemula.

Ketua KPU Kota Sawahlunto menjadi Inspektur Upacara Bendera di MAS Lunto dan menyampaikan Pendidikan Pemilih. "Jadilah pemilih yang cerdas!"

Page 49 of 68

Januari 17, 2017


"Pemilih pemula, jadilah penegak dan pelopor demokrasi yang bersih dan anti money politik", ajak Ketua KPU Kota Sawahlunto saat menjadi inspektur upacara di SMA 1 Sawahlunto

Page 50 of 68

Januari 17, 2017


KPU Kota Sawahlunto kembali memanfaatkan rutinitas Kultum Jumat di SMA SDI Silungkang untuk kegiatan pendidikan pemilih. "Jadilah pejuang demokrasi!"

Ketua KPU Kota Sawahlunto menyampaikan Kultum dan pendidikan pemilih kepada Pelajar dan Majelis Guru MAN Sawahlunto

Page 51 of 68

Januari 17, 2017


Ketua KPU Kota Sawahlunto menjadi inspektur upacara di SMK 2 Sawahlunto dalam rangka pendidikan pemilih

KPU Kota Sawahlunto memanfaatkan kegiatan Kultum Jumat di SMK 1 Sawahlunto untuk kegiatan Pendidikan Pemilih

Page 52 of 68

Januari 17, 2017


Ketua KPU Kota Sawahlunto menjadi inspektur upacara pada pelaksanaan upacara bendera di SMA 3 Sawahlunto, Senin, 31 Oktober 2016

Pendidikan Pemilih dari KPU Kota Sawahlunto terhadap Pemilih Pemula dan Majelis Guru SMA 2 Sawahlunto di Talawi

Page 53 of 68

Januari 17, 2017


2. KPU Goes to Community

KPU Kota Sawahlunto menyampaikan pendidikan pemilih di hadapan pegawai kemenag Kota Sawahlunto

Silaturahmi KPU Kota Sawahlunto ke Kemenag Sawahlunto dan Camat Silungkang dalam rangka pendidikan pemilih

Page 54 of 68

Januari 17, 2017


KPU Kota Sawahlunto memanfaatkan Rapat Koordinasi Bulanan di Kecamatan Segar untuk melakukan Pendidikan Pemilih

3. Audiensi LSM dan Ormas

Sabtu (26/11), KPU Kota Sawahlunto memiliki kesempatan menyampaikan pendidikan pemilih dalam acara Milad Muhammadiyah ke 107 H /104 M di aula DPRD Kota Sawahlunto yang dihadiri sekitar 150 orang warga Muhammadiyah

Page 55 of 68

Januari 17, 2017


Sebelum melaksanakan tugas pendidikan pemilih sebagaimana dijabarkan di atas, KPU Kota Sawahlunto mengawali dengan Rapat Pembahasan program tersebut.

Rapat pembahasan program pendidikan pemilih oleh KPU Kota Sawahlunto pada tahun 2016

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan instrumen pengelolaan data dan dokumen tahapan teknis dilakukan dengan

mengelola data dan dokumen

tahapan teknis Pilkada Tahun 2015.

Pelaksanaan kegiatan penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan Pilkada berupa jumpa pers dalam rangka untuk mensosialisasikan kegiatan KPU Kota Sawahlunto.

Page 56 of 68

Januari 17, 2017


Rapat persiapan kegiatan pertemuan dengan wartawan dalam rangka informasi, publikasi dan sosialisasi Pemilu dan Pemilukada

Pelaksanaan jumpa pers ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) kali pertemuan : 1. Temu Wartawan I Dilaksanakan dengan agenda penyampaian Program dan Anggaran Pilwako 2018, Sosialisasi PPID KPU Kota Sawahlunto, Pengumuman lelang surat suara pada tanggal 26 Oktober 2016. 2. Temu Wartawan II Dilaksanakan dengan agenda Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pendidikan pemilih 2016 pada tanggal 23 November 2016. 3. Temu Wartawan III Dilaksanakan dengan agenda rencana pelaksanaan RPP pada tanggal 28 Desember 2016

Page 57 of 68

Januari 17, 2017


KPU Kota Sawahlunto melakukan kegiatan Pertemuan Dengan Wartawan dalam Rangka Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi

Page 58 of 68

Januari 17, 2017


KPU Kota Sawahlunto mengadakan Temu Wartawan II dengan agenda (1) Anggaran Pilwako 2018 (update) (2) Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2016 (3) Pendidikan Pemilih Tahun 2016

C. ANGGARAN KPU Kota Sawahlunto mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 2.517.822.000,dengan melalui 4 (empat kali revisi DIPA)

Page 59 of 68

Januari 17, 2017


Rp3,000,000,000 Rp2,500,000,000

Rp2,500,850,000

Rp2,517,822,000 Rp2,517,822,000

Rp2,517,822,000

Rp2,043,508,000

Rp2,000,000,000 Rp1,500,000,000

Revisi DIPA

Rp1,000,000,000 Rp500,000,000 Rp1st

2nd

3rd

4th

5th

Dari jumlah pagu tersebut, pencapaian realisasi keuangan sebesar 88.46%, ekuivalen sebesar Rp 2.227.250.636,-. Berbeda dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan pagu anggaran. Pada tahun 2015 pagu anggaran KPU Kota Sawahlunto sebesar Rp. 1.586.453.000,dengan tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kota Sawahlunto Tahun 2015 adalah sebesar 80.43% atau ekuivalen sebesar Rp. 1.275978690,-. Berikut perbandingan keuangan KPU Kota Sawahlunto pada Tahun 2016 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Rp2,517,822,000

Rp3,000,000,000

Rp2,227,250,636

Rp2,500,000,000 Rp2,000,000,000

Rp1,586,453,000 Rp1,275,978,690

Rp1,500,000,000

Realisasi

Rp1,000,000,000

Pagu

Rp500,000,000 Rp0 2015

2016

Peningkatan pagu ini terjadi disebabkan adanya kegiatan baru yang dilaksanakan antara lain : 1. Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu (3356.009) 2. Inventarisasi Logistik Pemilu (3356.011) 3. Layanan operasional dan pelayanan TI (3357.003) 4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004) 5. Sistem Aplikasi KPU (3357.023) 6. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (3361.005) 7. Publikasi Informasi Pemilu (3364.005) 8. Dokumen Teknis Pemilu (3364.030)

Page 60 of 68

Januari 17, 2017


Laporan Akuntabilitas KPU Tahun 2015 dan 2016 per pogram anggaran dapat dilihat pada tabel berikut : No.

Program

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

2.

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik TOTAL

2015

2016

Pagu

Realisasi

Pagu

1.531.198.000

1.236.592.665

2.467.948.000

2.179.311.757

55.255.000

39.386.025

49.874.000

47.938.879

1.586.453.000

1.275.978.690

2.517.822.000

Realisasi

2.227.250.636

Dilihat dari jumlah realisasi anggaran terjadi peningkatan dari 80.43% menjadi 88.46%.

Page 61 of 68

Januari 17, 2017


BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kota Sawahlunto disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan

penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran

tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

“Laporan kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun 2016 merupakan perwujudan pertanggungjawaban KPU Kota Sawahlunto terhadap perjanjian kinerja”

Dari 16 (enam) sasaran yang ditetapkan dengan 21 (indikator kinerja), KPU Kota Sawahlunto mencapai 3 (tiga) kategori sangat berhasil, 10 (sepeluh) kategori berhasil, 1 (satu) kategori kurang berhasil, 1 (satu) kategori tidak berhasil, 1 (satu) belum dapat ditetapkan. Hasil ini secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun memang ada beberapa faktor yang perlu ditingkatkan kedepannya / dibenahi antara lain : 1. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia dalam upaya optimalisasi kinerja, mentalitas, dan organisasi. 2. Meningkatkan pelayanan prima dalam hal tahapan dan penyelenggaraan Pemilihan kedepannya. 3. Meningkatkan pemahaman tentang regulasi kepemiluan kepada masyarakat, peserta Pemilu, dan terhadap penyelenggara Pemilu di semua tingkatan sehingga aplikasinya dapat diimplementasikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Page 62 of 68

Januari 17, 2017


LAMPIRAN

Page 64 of 68

Januari 17, 2017


LAMPIRAN A. PENETAPAN KINERJA KPU KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016

No A 1

2

3

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Terlaksananya sistem Jumlah laporan sistem akuntasi dan akuntansi dan pelaporan pelaporan keuangan keuangan Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik berupa perencanaan kebutuhan logistik, pengadaan dan inventarisasi eks pemilu Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu

4

5

6

7

8

9

Target Kinerja 2016

2 Lap

16 Lap

77.77%

100%

Terwujudnya koordinasi antar lembaga Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM

Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota dengan lembaga lain

75.00%

Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di KPU Kota

100%


100%

Mengikuti Diklat Teknis dan Diklat Struktural


100%


100%

Persentase pelaporan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu

100%

Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock Opname)

Page 65 of 68

Januari 17, 2017

10 11 12 13 B 1

2

3


Meningkatnya pengelolaan dan Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai 83% penerapan kearsipan dengan penerapan kaidah kearsipan sesuai kaidah kearsipan Tersusunnya LAKIP Persentase terlaksananya penyusunan LAKIP 100% Tersusunnya laporan hasil Peningkatan kualitas penyusunan laporan WTP laporan keuangan keuangan sesuai SAP Tersusunnya laporan Persentase terlaksananya penyusunan RKA 100% RKA KL KL Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Meningkatnya kualitas Persentase penyiapan bahan kajian/ pertimbangan/ opini dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum 100% hukum dan penyelesaian dan penyelesaian dengan tepat waktu sangketa hukum Meningkatnya kualitas Persentase terlaksananya penyediaan dan pelayanan, pengelolaan penyajian dokumentasi dan informasi hukum 100% dokumentasi dan yang mutakhir informasi hukum Persentase terlaksananya dukungan ketatusahaan yang handal (cepat, tepat dan 100% akurat) Persentase proses PAW anggota DPRD Kota 100% dapat diselesaikan dalam 5 hari kerja Persentase pelaksanaan kegiatan pendidikan 100% Meningkatnya Kualitas pemilih dukungan teknis dalam Persentase terlaksananya dokumen teknis pemilu dan pilkada, pemilu berupa daftar inventaris masalah publikasi dan sosialisasi terkait teknis pemilihan serta pengembangan 100% serta partisipasi instrumen pengelolaan data dan dokumen masyarakat dan PAW tahapan teknis pilkada Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan 100% pemilukada

B. PENGUKURAN KINERJA KPU KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 No

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Realisasi

% Capaian

Kategori

1

Jumlah laporan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan

2 Lap

2 Lap

100%

Berhasil

2

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid

16 Lap

16 Lap

100%

Berhasil

Page 66 of 68

Januari 17, 2017

3

4


Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik berupa perencanaan kebutuhan logistik, pengadaan dan inventarisasi eks pemilu Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota dengan lembaga lain

77.77%

77.77%

128.58 %

Sangat Berhasil

100%

100%

100%

Berhasil

75%

100%

133.33 %

Sangat Berhasil

5

Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat Kelurahan

100%

60%

60%

Kurang Berhasil

6


100%

120%

120%

Sangat Berhasil

7


100%

100%

100%

Berhasil

100%

100%

100%

Berhasil

100%

100%

100%

Berhasil

83%

83%

100%

Berhasil

100%

100%

100%

Berhasil

WTP

-

-

-

100%

100%

100%

Berhasil

100%

0%

100%

Berhasil

100%

100%

100%

Berhasil

8

9

10

11 12 13

14

15

Persentase pengadministrasian BMN KPU Kota ke dalam aplikasi SIMAK Persentase pelaporan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan ka idah kearsipan Persentase terlaksananya penyusunan LAKIP Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP Persentase terlaksananya penyusunan RKA KL Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu Persentase terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir

Page 67 of 68

Januari 17, 2017

16


Persentase terlaksananya dukungan ketatusahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat) Persentase proses PAW anggota DPRD Kota dapat diselesaikan dalam 5 hari kerja Persentase pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih Persentase terlaksananya dokumen teknis pemilu berupa daftar inventaris masalah terkait teknis pemilihan serta pengembangan instrumen pengelolaan data dan dokumen tahapan teknis pilkada Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan pemilukada

100%

100%

100%

Berhasil

100%

100%

100%

Berhasil

100%

100%

100%

Berhasil

100%

100%

100%

Berhasil

100%

100%

100%

Berhasil

Page 68 of 68

LAPORAN KINERJA KPU KOTA SAWAHLUNTO

Recommend Documents