LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BONTANG

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BONTANG 2015

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Pemerintah Kota Bontang telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang Tahun 2015, sebagai wujud komitmen nyata Pemerintah Kota Bontang dalam rangka terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governence) dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Governence) yang saat ini menjadi harapan masyarakat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan. Melalui Laporan Kinerja diharapkan berbagai tingkat keberhasilan serta kendala yang hadapi dalam merealisasikan berbagai program yang diamanatkan dapat disajikan dengan komperehensif. Pemerintah Kota Bontang berkomitmen dan senantiasa berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan berkesinambungan dari tahun ke tahun sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Akhirnya dalam rangka mewujudkan visi Kota Bontang yaitu “Terwujudnya Masyarakat Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera” merupakan tantangan yang harus dihadapi dan harapan yang perlu diwujudkan, sebab itu perlu upaya perbaikan secara terus-menerus dalam proses pembangunan dengan dukungan semua pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan setingi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini tentunya masih memiliki kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perbaikan. Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimasa yang akan datang. Wassalamu’alaikum Wr.Wb Bontang, 21 Maret 2016 WALIKOTA BONTANG,

Ir. H. ADI DARMA, M.Si

i


IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang tahun 2015 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 2015 yang merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat tercapainya tujuan, visi dan misi Pemerintah Kota Bontang sebagaimana target kinerja yang telah menjadi komitmen pemerintah Kota Bontang seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016. Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bontang, pada Tahun 2015 telah dilaksanakan 17 (tujuh belas) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) indikator kinerja dan mempunyai 39 (tiga puluh sembilan) program. Secara umum capaian indikator kinerja Pemerintah Kota Bontang Tahun 2015, dari 20 indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang memenuhi target dan 6 (enam) indikator yang belum memenuhi target serta 2 (dua) indikator kinerja yang masih dalam proses evaluasi. Sedangkan Capaian Realisasi Anggaran dari pelaksanaan 39 (tiga puluh sembilan) program tersebut sebesar Rp291.889.628.017,00 atau sebesar 89,83% dari total anggaran sebesar Rp 324.927.088.778,00. Sebagai bahan evaluasi laporan kinerja tidak hanya sekedar alat akuntabilitas yang menyajikan

informasi yang berisi tentang keberhasilan-

keberhasilan yang telah diraih pada tahun 2015 tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusi dan perbaikan dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah Kota Bontang di tahun-tahun mendatang. Prestasi kinerja yang berhasil diraih dengan predikat nilai

ii


akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bontang tahun 2014 sebesar 61,94 (predikat B) dapat dijadikan sebagai cambuk untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja, beramal dan berusaha demi terwujudnya visi Pemerintah Kota Bontang “Terwujudnya Masyarakat Kota Bontang yang berbudi Luhur, maju, adil dan sejahtera”.

iii


DAFTAR ISI Kata Pengantar Ikhtisar Eksekutif Daftar Isi Daftar Grafik Daftar Tabel BAB. I

BAB. II

BAB. III

BAB. IV

PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Organisasi B. Struktur Organisasi C. Sumber Daya Aparatur D. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi Organisasi E. Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bontang PERENCANAAN KINERJA A. Perencanaan Pembangunan Daerah B. Strategi Dan Arah Pembangunan Kota Bontang C. Prioritas Pembangunan Daerah AKUNTABILITAS KINERJA A. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun Sebelumnya B. Pengukuran Kinerja Organisasi C. Analisis Kinerja D. Capaian Kinerja Lainnya (Pencapaian Target MDGs) E. Laporan Realisasi Anggaran F. Laporan Realisasi Berdasarkan Program 1. PENUTUP

Halaman i ii iv v vii

1 9 14 15

21 23 27

30 31 34 73 75 76 85

Daftar Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014 4. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015 5. Dokumentasi Penghargaan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2015 6. Pernyataan Reviu

iv


DAFTAR GRAFIK No

Judul

Halaman

1.1

Persentase Luas Wilayah Daratan per Kelurahan Kota Bontang Jumlah Penduduk Tahun 2011-2015 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah) Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2011-2015 Indeks Pembangunan Manusia tahun 2011-2015 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perkembangan Rasio APM SD/MI Perkembangan Rasio APM SMP/MTs Perkembangan Rasio APM SMA/SMK/MAN Perkembangan Realisasi Angka Kelulusan (AL) SD/MI Perkembangan Realisasi Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Perkembangan Realisasi Angka Kelulusan (AL) SMA/MAN Perkembangan Capaian Angka Harapan Hidup Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja Penyelesaian Kasus KDRT Trend Peningkatan PAD Kota Bontang Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Persentase penanganan Sampah Kota Bontang Perbandingan Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan Perbandingan Peningkatan Luasan Hutan Mangrove Perbandingan Persentase target Pemanfaatan Ruang yang sesuai RTRW Perbandingan Persentase Jaringan Jalan dengan kondisi baik Persentase Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengendalian Energi Listrik Persentase Produksi Perikanan

2

1.2 1.3

1.4 1.5 1.6. 1.7 1.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19

3 5

5 7 14 14 14 36 37 38 39 39 39 41 42 43 45 47 49 50 53 55 57 60 64 69

v


DAFTAR TABEL No 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22

Judul Tujuan & Sasaran Pembangunan Kota Bontang Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pengukuran Nilai Akuntabilitas Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2014 Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 2 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 3 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 4 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 5 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 6 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 7 Capaian Indikator Opini BPK Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 8 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 9 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran 10 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran 11 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran 12 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran13 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 14 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 14 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 15 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 16 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 17 (Tahun 2011 – 2015)

Halaman 22 23 30 31 32 34 38 40 41 43 44 46 48 49 50 53 55 57 59 61 62 63 66 71

vi

A.

Gambaran Umum Organisasi Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan

Kabupaten

Nunukan,

Kabupaten

Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, terbentuklah Kota Bontang sebagai Daerah Otonom dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tanggal 16 Agustus 2002 Kota Bontang mempunyai

3 Kecamatan, yaitu Bontang Utara, Bontang Selatan dan

Bontang Barat.Yang terdiri dari 15 Kelurahan sesuai denganPeraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tanggal 16 Agustus 2002 tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan. 1. Kondisi Geografis Daerah, Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah Berikut ini diuraikan gambaran umum daerah Kota Bontang dilihat dari segi geografis, batas administrasi daerah dan luas wilayah. a. Geografis Kota Bontang terletak sekitar 120 km ke arah Utara dari Kota Samarinda Ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis berada di antara 0001’ Lintang Utara – 0012’ Lintang Utara dan 117023’ Bujur Timur – 117038’ Bujur Timur dengan luas wilayah seluas 497,57 Km2 yang didominasi oleh lautan, yaitu seluas 349,77 Km2 (70,30%) sedangkan wilayah daratannya hanya seluas 147,80 Km2 (29,70%) Gambar. 1.1. Peta Wilayah Administrasi Kota Bontang

1

Secara administratif Kota Bontang berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten lainnya, yaitu: 1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. 2. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar 3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kertanegara 4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Kota Bontang mempunyai 3 kecamatan dan 15 Kelurahan. Berikut merupakan persentase luas wilayah daratan Kota Bontang per Kelurahan. Grafik 1.1. Persentase Luas Wilayah Daratan per Kelurahan Kota Bontang

2

b. Demografis Jumlah penduduk Kota Bontang tahun 2011-2015 tersebar di tiga wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Bontang Utara, Bontang Selatan, dan Bontang Barat. Grafik 1.2. Jumlah Penduduk Tahun 2011-2015 Bontang Selatan Bontang Utara

80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 -

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah penduduk Kota Bontang tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 14.914 jiwa yaitu dari 148.412 jiwa pada tahun 2011 menjadi sebanyak 163.326 pada tahun 2015. Jumlah penduduk pada tahun 2015 terdiri dari 85.522 (52,36%) penduduk laki-laki dan 77.804 (47,64%) penduduk perempuan. Sedangkan pertambahan penduduk Kota Bontang berdasarkan jenis kelamin tahun 2011 sampai tahun 2015, laki-laki 7.808 jiwa dan perempuan 7.107 jiwa. Penyebaran penduduk Kota Bontang tahun 2015 yaitu untuk Kecamatan Bontang Selatan sebanyak 64.621 jiwa (39,57%); Bontang Utara sebanyak 70.751 jiwa (43,32%) dan Bontang Barat sebanyak 27.954 jiwa (17,12%). Kepadatan penduduk Kota Bontang yaitu 1.105/km.

3

Rasio ketergantungan total penduduk Kota Bontang pada tahun 2015 sebesar 47 per seratus penduduk. Dengan rasio sebesar ini, artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kota Bontang menanggung beban sebanyak 47 penduduk usia tidak produktif (<15 tahun dan >65 tahun). Rasio ketergantungan total ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda (<15 tahun) sebesar 44,76% dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 2,01%. Ditinjau dari kelompok umur, pada tahun 2015 dari jumlah penduduk yang sebesar 163.326 jiwa terdapat 49.805 jiwa penduduk berusia dibawah 15 tahun atau 30,49%, 2.239 jiwa penduduk berusia diatas 65 tahun atau 1,37% dan 111.282 jiwa penduduk usia 15-64 tahun atau 68,13%. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan penduduk usia produktif (68,13%) di Kota Bontang masih cukup tinggi jika dibandingkan penduduk usia tidak produktif (46,77%) sehingga dengan kesempatan kerja yang ada dan Sumber Daya Manusia yang handal maka penduduk usia produktif masih bisa menanggung penduduk usia tidak produktif dengan baik. c. Kondisi Ekonomi 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk

Domestik

Regional

Bruto

(PDRB)

merupakan

sejumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Perhitungan PRDB menurut tahun 2010 diukur berdasarkan 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha yang dominan di masyarakat, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; Pengadaan listrik dan gas; Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pergudangan;

Transportasi dan

Penyediaan akomodasi dan makan minum;

Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat;

Jasa

Perusahaan;

Administrasi

Pemerintahan,

4

Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya.

Grafik 1.3. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

PDRB perkapita merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat suatu daerah, yang secara agregat dihitung dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB perkapita memberikan informasi pertumbuhan pendapatan masyarakat dalam hubungannya dengan kemajuan sektor ekonomi, yang dipengaruhi oleh faktor produksi dan harga barang dan jasa yang berlaku

dipasar. Grafik 1.4. Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2011-2015

5

2. Struktur Perekonomian Ketergantungan

Kota

Bontang

terhadap

industri

pengolahan gas alam cair masih cukup besar. Kondisi perekonomian Kota Bontang secara riil dapat dilihat pada PDRB tanpa migas.Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tanpa migas dari tahun 2015

2011

sampai

dengan

tahun

dapat disampaikan sebagai berikut : 4,85% pada

tahun 2011; 15,62% pada tahun 2012; 8,64% pada tahun

20133,71% pada tahun 2014; serta 7,74% pada

tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi tanpa migas tersebut tidak lepas dari kenaikan maupun penurunan produksi pada semua sektor dan sub sektor pembentuk PDRB. Adapun sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi merupakan sektor yang memiliki sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB tanpa migas. d. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk melihat kondisi dan potensi pembangunan daerah melalui pendekatan pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia tersusun dari 4 (empat) indikator, yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama

Sekolah,

Pengeluaran

Riil

per

Kapita

yang

disesuaikan. Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang selama kurun waktu tahun 2011-2015 mengalami peningkatan setiap tahun bahkan melebihi standar Provinsi dan standar nasional. Capaian

ini

menunjukan

bahwa

kesejahteraan

penduduk Kota Bontang sampai dengan tahun 2015 telah mengalami peningkatan. Dan pada skala nasional Pemerintah

6

Kota Bontang menjadi peringkat pertama dalam Indeks Pembangunan Manusia. Berikut

adalah

gambaran

Indeks

Pembangunan

Manusia Kota Bontang, terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Timur

dan Indeks Pembangunan

Manusia Nasional. Grafik 1.5. Indeks Pembangunan Manusia tahun 2011-2015

e. Potensi Unggulan Daerah Kehadiran PT. Badak NGL sebagai industri pengilangan gas alam cair dan PT. Pupuk Kalimantan Timur, Tbk. sebagai industri pupuk menjadikan Bontang cukup dikenal baik

di dalam maupun di

luar negeri. Begitu juga dengan kehadiran perusahaan PT. Black Bear dan PT. Kaltim Nitrat Indonesia yang merupakan industri pembuat bahan amonium nitrat yang bertaraf internasional, akan menjadi potensi unggulan daerah karena mampu memberikan income besar serta mendorong pertumbuhan ekonomi baik di Bontang, Kalimantan Timur dan Nasional. Potensi lainnya yang dapat diproyeksikan menjadi potensi unggulan serta dapat dikembangkan

menjadi

penggerak

ekonomi

Kota

Bontang

diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:  Jasa Kelautan Sebagai daerah pesisir, Kota Bontang memiliki potensi jasa kelautan yang dapat dikembangkan berupa jasa transportasi laut.

Tujuannya

adalah

untuk

memperlancar

kegiatan

7

perdagangan

lokal,

regional

dan

internasional.

Dengan

kedalaman alur yang berkisar antara 17 – 20 m, perairan Kota Bontang dapat dilayari kapal-kapal besar dengan kapasitas 20.000-40.000DWT serta dapat melakukan bongkar muat. Saat ini Kota Bontang memiliki beberapa pelabuhan untuk mendukung aktivitas industri dan masyarakat umum, antara lain pelabuhan khusus yang berjumlah 3 buah (PT. Pupuk Kaltim, PT. Badak NGL, dan PT. Indominco Mandiri), pelabuhan Umum di Loktuan, Pelabuhan Rakyat di Tanjung Laut Indah dan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Tanjung Limau.  Perikanan, Dengan dukungan perairan yang luasnya mencapai 49,757 ha atau 70,30% dari luas Kota Bontang maka perikanan dan kelautan

sangat

sumberdaya

ikan

potensial dapat

dikembangkan.Pemanfaatan dilakukan

melalui

kegiatan

penangkapan dan budidaya. Potensi perikanan yang menjadi unggulan saat ini adalah kepiting, ikan kerapu, kakap, lobster, teripang dan rumput laut. Jenis-jenis ikan tersebut bernilai ekonomi tinggi di pasar domestik dan pasar internasional. Ikan-ikan hasil tangkapan hasil tangkapan nelayan hanya memenuhi kebutuhan lokal sedangkan kebutuhan pasar regional dan internasional hanya dapat dipenuhi dalam jumlah kecil. Dengan demikian pengembangan kegiatan perikanan mempunyai peluang yang sangat besar mengingat kebutuhan konsumsi ikan baik dalam negeri maupun luar negeri terus mengalami peningkatan. Begitupun dengan rumput laut yang sangat menjanjikan karena mempunyai kualitas terbaik ditingkat nasional.  Pariwisata, Sebagai kawasan pesisir, Kota Bontang mempunyai potensi wisata yang layak untuk dikembangkan seperti: pemukiman di atas air, wisata kuliner, hutan mangrove dan terumbu karang.Objek wisata pemukiman di atas air dapat dipadukan dengan hiburan, tempat bersantai dan industri pengolahan

8

perikanan skala rumah tangga. Terdapat pula pesta laut sebagai acara tahunan untuk masyarakat pesisir seperti di Bontang Kuala yang diisi dengan acara adat disertai hiburan rakyat. Selain itu, Kota Bontang juga mengadakan acara pesta adat Erau Pelas Benua yang dilaksanakan di Kelurahan Guntung. Berdasarkan kepercayaan warga setempat, bahwa acara tersebut berfunsi sebagai ritual tolak bala. Acara ini dirangkai dengan olah raga tradisional antara lain berupa permainan gassing dan sumpit. Wisata kuliner yang sudah eksis terdapat di Bontang Kuala serta di Selangan. Komoditas yang ditawarkan berupa masakan khas Bontang dan ikan bakar segar dengan suasana pemandangan laut. Luas hutan mangrove Kota Bontang adalah 2.105 ha. Kawasan tersebut potensial untuk dikembangkan menjadi ekowisata karena beberapa faktor pendukung antara lain: mudah dijangkau, memiliki struktur tegakan yang sempurna, serta spesies

penyusun

tegakannya

beraneka

ragam.

Hutan

mangrove Kota Bontang tersebar di sepanjang pesisir pantai yang membentang mulai dari Guntung, Gunung Elai, Bontang Kuala, Rawa Indah, Teluk Kadere dan Manuk-manukan. Ketebalannya dari garis pantai ke arah darat bervariasi antara 50 – 710 M. Terumbu karang potensial untuk wisata snorkeling dan diving. Lokasinya berada di Karang Kiampau, Karang Segajah, Agaragar, Melahing, Kedindingan, Beras Basah

dan Tihik-tihik.

Terumbu karang dapat dijumpai sampai kedalaman 15 m dan dihuni oleh ikan-ikan hias maupun komersil.

B.

Struktur Organisasi Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang

9

Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah., terdiri dari : 1.

Perda Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah dan Sekretaris DPRD.

2.

Perda Nomor 6 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

3.

Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

4.

Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

5.

Perda Nomor 8 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan 6.

Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan

7.

Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD

8.

Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Pemerintah

Kota Bontang saat ini Pemerintah Kota Bontang telah memiliki Organisasi (Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) SKPD sebagai unsur pembantu Kepala Daerah,terdiri dari : 1.

Sekretariat Daerah

2.

Sekretariat DPRD

3.

Dinas Daerah (13 SKPD)

4.

Lembaga Teknis Daerah (11 SKPD)

5.

Inspektorat

6.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

7.

Kecamatan (3 Kecamatan)

10

8.

Kelurahan (15 Kelurahan)

9.

Lembaga Lainnya (Sekretariat KORPRI) Dalam

rangka

pelaksanaan

tugas-tugas

pemerintahan,

keselarasan, keterpaduan, dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang organisasi perangkat daerah (OPD) telah ditetapkan struktur pola hubungan

kerja organisasi perangkat daerah (OPD) sebagaimana

dapat dilihat pada struktur Pola Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dibawah ini :

11

STRUKTUR POLA HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

WALIKOTA DPRD WAKIL

SETDA STAF AHLI

(Unsur Staf)

LEMBAGA LAIN (pelaksana per UU)

INSPEKTORAT

BAPPEDA

(unsur pengawas)

(unsur perencana)

DINAS DAERAH

LTD (BADAN, KANTOR, RSD)

(unsur pelaksana)

(uns ur penunja ng)

SET DPRD (uns ur pel a ya na n)

KECAMATAN

KELURAHAN Keterangan : Kab / Kota Garis Komando Garis Koordinasi Garis Pertanggungjawaban

12

POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG JALUR KOORDINASI ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

WALIKOTA WAKIL WALIKOTA

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

UNSUR PELAYANAN ADMINISTRATIF : 1. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM 2. BAGIAN HUKUM 3. BAGIAN ORGANISASI

UNSUR PELAKSANA OPERASIONAL :

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

UNSUR PELAYANAN ADMINISTRATIF :

UNSUR PELAYANAN ADMINISTRATIF :

1. BAGIAN SOSIAL & EKONOMI 2. BAGIAN EVALUASI PEMBANGUNAN

1. BAGIAN TATA USAHA 2. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 3. BAGIAN UMUM


1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2. KECAMATAN 3. KELURAHAN

STAF AHLI WALIKOTA


1. DINAS PEKERJAAN UMUM 2. DINAS KESEHATAN 3. DINAS PENDIDIKAN 4. DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 5. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6. DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN 7. DINAS PERINDAGKOP & UMKM 8. DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN & PMK 9. DINAS TATA RUANG 10. DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA 11. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

UNSUR PENUNJANG :

UNSUR PENUNJANG :

1. BAPPEDA 2. BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2. SEKRETARIAT KORPRI

UNSUR PENUNJANG : 1. SEKRETARIAT DPRD 2. 3. 4. 5.

INSPEKTORAT BADAN KESBANGPOL LINMAS SATPOL PP KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN 3. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL PENANAMAN MODAL 4. 5. 6. 7. 8.

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KB RSUD TAMAN HUSADA KOTA BONTANG KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KANTOR KETAHANAN PANGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bontang

13

C.

Sumber Daya Aparatur (BKD) Jumlah Aparatur Pemerintah Kota Bontang per 31 Januari 2015 tercatat sebanyak 3.282 (tiga ribu dua ratus delapan puluh dua) orang pegawai terdiri dari pejabat struktural sebanyak 503 (lima ratus tiga) orang, guru sebanyak 1018 (seribu delapan belas) dan pejabat fungsional umum dan pejabat fungsional tertentu sebanyak 1.761 (seribu tujuh ratus enam puluh satu) orang. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table berikut ini :

Grafik1.7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

1524 1818

Laki-Laki Perempuan

Grafik 1.8 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

1

31 45

68

277

II A

99

1398

II B 943

III A

360 52

III B

IV A

68

Grafik 1.9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

S2/S3, 286

SD, 34

SLTP, 61 SLTA, 696

DI/DII, 82 D IV/S1, 1598

D III, 585

14

D.

Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di berbagai sektor selama beberapa tahun terakhir ini telah memberi hasil dan manfaat bagi kehidupan masyarakat Kota Bontang. Namun demikian, pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kelembagaan publik, termasuk alokasi sumber daya yang efisien sehingga peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat belum terealisasi sesuai dengan harapan. Hal ini terjadi karena terdapatnya permasalahan dalam proses pembangunan, yakni: 1) Pendidikan. Jika dibandingkan dengan daerah lainnya, perkembangan dunia pendidikan Kota Bontang cukup pesat. Ditingkat provinsi, dominasi prestasi cukup menunjukkan hal yang positif. Namun hal tersebut kurang sejalan dengan tingkat penerimaan tenaga kerja lokal dalam dunia kerja. Dalam penerimaan dunia kerja, justru lulusan dari luar yang banyak

diterima di

dunia

kerja.

Dengan

demikian

diperlukan

peningkatan kualitas dan sarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, tingginya pertumbuhan penduduk usia sekolah kurang seimbang

dengan

perkembangan

fasilitas

pendidikan.

Hal

ini

mengakibatkan rasio pendidikan yang telah ditetapkan sulit dicapai. Oleh karenanya diharapkan adanya pembukaan sekolah-sekolah baru yang mampu menjaga agar rasio ruang kelas dengan siswa dan rasio guru dengan siswa tetap terjaga sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. 2) Kesehatan. Selama ini Pemerintah Kota Bontang telah berusaha meningkatkan dan memperluas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal konkrit yang terus dilakukan adalah membangun rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, pemberian pelayanan kesehatan secara gratis melalui program

asuransi

kesehatan

bagi masyarakat

dengan

menggunakan dana APBD.

15

Upaya pelayanan kesehatan masyarakat telah berjalan dengan baik, tetapi masih ada keluhan dalam pelaksanaannya. Hal ini terjad karena sistem jaminan pemeliharaan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat kurang tersosialisasi baik, serta masih diperlukan pembenahan. Oleh karena itu, upaya preventif dan promotif dalam pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan untuk memenuhi pencapaian target indikator yang telah ditetapkan, seperti meningkatnya usia harapan hidup, peningkatan pelayanan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu menyusui, bayi dan balita serta peningkatan pencegahan penyakit menular dan wabah sejak dini. Selain itu, upaya peningkatan pelayanan juga dilakukan dengan merevitalisasi Puskesmas serta pengembangan Puskesmas 24

jam

untuk membantu

mendekatkan

pelayanan

kesehatan kepada masyarakat. 3) Tenaga kerja. Jika

menyimak

pertumbuhan

penduduk

Kota

Bontang,

maka

pertumbuhan penduduk akibat migrasi lebih dominan dibanding dengan pertumbuhan penduduk alami. Oleh karenanya tidaklah mengherankan jika jumlah pengangguran terus meningkat dan tingkat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan tetap tinggi. Selama ini, daya saing tenaga kerja lokal kurang karena kualifikasi dan kemampuannya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karenanya peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja lokal melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri perlu segera dilakukan agar kesempatan kerja yang ada dapat diisi oleh tenaga kerja lokal. Selain itu, untuk membuka dunia kerja pemerintah juga berupaya menarik investor dengan berbagai fasilitas dan kemudahan berusaha. Hal tersebut telah dilakukan dengan menyediakan kebutuhan berupa lahan, sarana transportasi dan pemenuhan kebutuhan energi. Agar tidak tergantung pada pihak lain, pemerintah juga akan tetap melakukan

pelatihan

ketrampilan

untuk

menumbuhkan

jiwa

kewirausahaan bagi generasi muda. Hal tersebut tentunya menjadi peluang baru untuk mengurangi angka pengangguran.

16

4) Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial Sebagai daerah industri Kota Bontang merupakan salah satu tujuan pencari kerja di Indonesia. Namun hal tersebut membawa konsekuensi negatif dengan tingginya pendatang di Bontang yang tidak memiliki skill dan tidak terserap di dunia kerja. Hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi pemerintah dengan tingginya tingkat pengangguran serta terus menambah daftar penduduk miskin Kota Bontang. 5) Lingkungan Hidup Berkembangnya industri di Kota Bontang tentunya harus menghadapi beberapa konsekuesi berupa peningkatan tekanan terhadap lingkungan hidup untuk kebutuhan lahan industri dan sarana penunjangnya serta limbah dari industri dan rumah tangga. Terhadap tekanan tersebut pemerintah berupaya menyusunan strategi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melakukan perbaikan baik lingkungan hidup darat maupun perairan. Selama ini penegakan peraturan penyusunan kajian lingkungan terhadap semua bentuk usaha yang dapat mempengaruhi lingkungan hidup sudah dilakukan. Namun hal yang sulit diantisipasi adalah pembuangan limbah rumah tangga, pengrusakan kawasan hutan serta pencemaran udara. 6) Pengembangan Perekonomian Masyarakat Secara faktual,

industri kecil dan rumah tangga belum berkembang

dengan baik di Kota Bontang. Pada umumnya industri kecil skala rumah tangga merupakan kegiatan informal dengan tingkat produktivitas yang terbatas. Industri rumah tangga tersebut sulit ditingkatkan karena keterbatasan sumber bahan baku dan modal usaha. Pengembangan tersebut juga sulit dikembangkan karena kualitas produk yang dihasilkan masih rendah yang diikuti dengan jaringan pemasaran produk yang cukup panjang. Dengan demikian diperlukan perbaikan manajemen produk baik untuk peningkatan kualitas dan manajemen produk sehingga nilai ekonomis produk meningkat. 7) Listrik dan Air Bersih Pemenuhan listrik dan air merupakan salah satu program prioritas

17

pemerintah periode 2011-2016. Namun kebutuhan listrikdan air tersebut masih terkendala kondisi topografi dan geografis dimana wilayah pemukiman yang terpisah-pisah dan bahkan terdapat pemukiman di pulau-pulau kecil. Dengan demikian, diperlukan upaya khusus untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dan air bersih. 8) Infrastruktur Daerah dan Fasilitas Umum Lainnya Ketersediaan infrastruktur daerah dan fasilitas umum merupakan salah satu indikator pesatnya pembangunan daerah serta menjadi pendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Infrastruktur berupa jalan, bandara dan pelabuhan menjadi hal yang cukup vital karena diperlukan sebagai akses yang akan mendorong pergerakan arus barang dan manusia keluar masuk Kota Bontang. Permasalahan pembangunan terkait infrastruktur dan fasilitas umum lainnya adalah:  Rendahnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan serta kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas.  Bandar udara milik perusahaan yang ada di Kota Bontang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan bandara baru yang memiliki kapasitas lebih besar.  Infrastruktur

di

bidang

pengairan

perlu

ditingkatkan

untuk

mengantisipasi banjir yang terus berulang di beberapa lokasi. 

Fasilitas umum lainnya berupa sarana olah raga dan fasilitas perkantoran masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga perlu ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya.

E.

Capaian Reformasi Birokrasi Kota Bontang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah . Berdasarkan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2015, untuk pemenuhan target indikator internal

18

mencerminkan pencapaian program dan kegiatan Pemerintah Kota Bontang adalah 67,60%. Target kinerja ini dimunculkan pada tahun 2015 untuk mengukur sejauh

mana

perkembangan

pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

Pemerintah Kota Bontang Tahun 2013-2016 dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegrasi, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dalam form ini penilaian dilaksanakan pada 8 (delapan) area perubahan dengan kreteria penilaian sesuai dengan sistem. Hasil dari Indeks reformasi birokrasi tahun 2015, yaitu 67,60%. Harapannya tahun berikutnya hasil Indeks reformasi birokrasi ini mengalami perkembangan dan peningkatan yang lebih baik mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

19

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BONTANG 2015 A.

Perencanaan Pembangunan Daerah

P

erencanaan Pembangunan Kota Bontang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2011-2016. Sebagai langkah awal dalam periode pembekalan

dasar dari tahun 2011-2021 adalah penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan dukungan infrastruktur dimana pembangunan SDM menjadi prioritas pembangunan sebagai kerangka dasar Kota Bontang dalam memiliki pelaku-pelaku pembangunan andal yang ditujukan bagi generasi yang akan datang dan juga generasi muda saat ini. RPJMD sebagai sebuah rencana jangka menengah lima tahunan (20112016) merupakan Periode pertama pelaksanaan RPJPD Kota Bontang (2005-2025), atau dalam periode pembekalan dasar dari tahun 2011-2021 merupakan tahapan kedua setelah priode inisiasi. Pada tahapan ini penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur masih menjadi fokus pembangunan sebagai prasyarat untuk pengembangan ekonomi kota yang menjadi fokus pembangunan tahap selanjutnya (2016-2020).

I. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Bontang Yang Berakhlak Mulia Dan Profesional II. Meningkatkan Kualitas Tata Kepemerintahan Yang Baik. III. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. IV. Memperkuat Struktur

Ekonomi

dan Mempercepat

Pemenuhan

Kebutuhan Listrik, Air Bersih Serta Infrastruktur Lainnya.

21

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BONTANG 2015 Tabel 2.1 Tujuan & Sasaran Pembangunan Kota Bontang

Visi : ” Terwujudnya Masyarakat Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera” Misi

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM ) Kota Bontang Yang Berakhlak Mulia Dan Profesional

Mewujudkan Masyarakat Kota Bontang yang Berakhlak Mulia, memiliki nilai-nilai kebenaran, kesabaran, kasih sayang, kedermawaman dan keberanian.

1. Berkembangnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan

Mewujudkan Masyarakat Kota Bontang yang Sehat

1. Terwujudnya Masyarakat Kota Bontang yang Sehat 2. Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas SDM Kesehatan 3. Meningkatnya Pola Hidup Sehat Masyarakat Pengembangan 1. Berkembangnya Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan Gender Melalui Fasilitas melalui Fasilitas Pengembangan Pengembangan Kelembagaan, Kesetaraan Kelembagaan, Kesetaraan Gender dalam Berbagai dan Keadilan Gender dalam Berbagai Bidang Bidang Kehidupan serta perlindungan Anak Kehidupan serta Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan Remaja dan Perempuan dalam Segala Bentuk dalam Segala Bentuk Diskriminasi dan Diskriminasi dan Eksploitasi Eksploitasi Meningkatkan

Mewujudkan peningkatan Kualitas Tata kapasitas pengelolaan keuangan dan Kepemerintahan Yang pembiayaan pembangunan daerah. Baik

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Mewujudkan Kota Bontang yang Bersih Hijau dan Asri Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Keruskan Lingkungan

1.

1.

Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan daerah

Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah

1.

Terwujudnya Kota Bontang yang Bersih Hijau dan Asri

1.

Meningkatnya Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Meningkatnya

2.

22

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BONTANG 2015 Visi : ” Terwujudnya Masyarakat Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera” Misi

Tujuan

Sasaran

3.

Meningkatkan Rehabilitasi 1. dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta penataan Ruang Memperkuat Struktur Ekonomi dan Mempercepat Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air Bersih Serta Infrastruktur Lainnya

Meningkatkan 1. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah

Penciptaan Iklim Berinvestasi dan Penanaman Modal serta Sektor Ekonomi Basis

Pengendalian dan Pemantauan Mutu Sumber Air menjadi 90% Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menjadi 42,5% Meningkatkan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Serta Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah

1. Penciptaan Iklim Investasi dan Penanaman Modal serta Sektor Ekonomi Basis

2. Terbangunnya Kawasan Industri Baru Kota Bontang Penanggulangan Masalah Kemiskinan

1. Tertanggulanginya Permasalahan Kemiskinan

B. Strategi Dan Arah Pembangunan Kota Bontang

Dalam rangka pencapaian visi – misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah

(RPJMD)

merupakan penjabaran visi -

Kota

Bontang

2011–2016

yang

misi Walikota dan Wakil Walikota

Bontang 2011–2016 perlu disusun kebijakan umum pembangunan daerah. Kebijakan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan program Walikota dan Wakil Walikota Bontang 2011–2016 sebagai arahan dalam merumuskan kebijakan setiap SKPD maupun yang

23

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BONTANG 2015 bersifat lintas SKPD guna mencapai kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sejalan hal tersebut pemerintah Kota Bontang menyusun rumusan strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah Kota Bontang 2011–2016 pada setiap misi yang mencakup sebagai berikut: 1.

Strategi a. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis b. Pengembangan Kualitas Layanan Pendidikan c. Peningkatan Akses dan Cakupan serta mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan pola hidup sehat dan pengembangan lingkungan sehat e. Peningkatan penempatan tenaga kerja f. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja g. Pengembangan SDM aparatur yang berakhlak mulia dan professional h. Peningkatan Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah serta aset daerah i. Pengembangan manajemen pengelolaan sampah j. Pengembangan ruang terbuka hijau k. Peningkatan rehabilitasi hutan mangrove l. Pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya

2. Kebijakan Umum Sejalan hal tersebut disusun rumusan kebijakan umum pembangunan daerah Kota Bontang 2011-2016 yang mencakup kebijakan sebagai berikut : a.

Fasilitasi Pembiayaan Pendidikan melalui BOSNAS, DBO, Beasiswa berprestasi dan beasiswa siswa tidak mampu, kuota warga tidak mampu dan Subsidi satuan pendidikan

b.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

c.

Pengembangan Manajemen Berbasis sekolah (MBS)

24

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BONTANG 2015 d.

Meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan melalui upaya

promotif,

preventif,

curatif,

rehabilitatif

dan

pengembangan regulasi bidang kesehatan e.

Fasilitasi pengembangan calon tenaga kerja yang berkualitas dan produktif

f.

Fasilitasi informasi bursa kerja

g.

Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penguatan lembaga/serikat perburuhan

h.

Pengembangan kecakapan, ketrampilan dan kompetensi SDM aparatur yang berakhlak mulia dan profesional melalui pendidikan dan pelatihan sesuai analisis kebutuhan

i.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;

j.

Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah terpadu;

k.

Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan Aset daerah secara terpadu

l.

Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove

m.

Peningkatan kapasitas kelembagaan

n.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Rinci dan Zonas

o.

Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang

p.

Pengembangan teknologi penangkapan tangkap dan budidaya perikanan yang efektif

q.

Pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal dan lestari

r.

Penguatan pasar produk hasil perikanan dan kelautan

s.

Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya skala menengah dan besar

t.

Menurunkan

Angka Kemiskinan

Melalui Bantuan Sosial

Berbasis Keluarga (Bantuan Langsung) u.

Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Pelatihan)

v.

Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (Permodalan)

25

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BONTANG 2015 3. Program a.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

b.

Program Pendidikan Menengah

c.

Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan

d.

program perbaikan gizi masyarakat

e.

program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

f.

program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

g.

program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

h.

program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

i.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

j.

program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

k.

program

peningkatan

kualitas

hidup

dan

perlindungan

perempuan l.

program

pengembangan

budaya

baca

dan

pembinaan

perpustakaan m.

Program peningkatan penerimaan pendapatan daerah

n.

Program

peningkatan

dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah o.

Program pengembangan kinerja pengelolaan petrsampahan

p.

Program

peningkatan

sistem

pengawasan

internal

dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH q.

Program penataan administrasi kependudukan

r.

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

s.

Program pengelolaan ruang terbuka hijau

t.

Program Pemanfaatan Ruang

u.

Program peningkatan administrasi pertanahan

v.

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

w.

Program Peningkatan Potensi Sumber Daya Hutan

x.

Program rehabilitasi hutan dan lahan

y.

Program perencanaan tata ruang

z.

Program pengendalian pemanfaatan ruang

aa.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

bb.

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

cc.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

dd.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan

26

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BONTANG 2015 ee.

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

ff.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

gg.

Program Penataan Pemukiman Lingkungan

hh.

Program peningkatan infrastruktur permukiman

ii.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

jj.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

kk.

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

ll. mm.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

nn.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

oo.


pp.


qq.

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

rr. ss. tt.

Program Pendidikan Non Formal Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Keluarga Berencana

uu.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktfitas Tenaga Kerja

vv.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2015 merupakan penjabaran Arah Kebijakan Umum pembangunan Kota Bontang dan tindak lanjut hasil analisis isu-isu strategis dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2016.

27


Pemenuhan Kebutuhan Listrik dan Air

Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Program Rp. 50 Juta/RT

Kesempatan Bekerja / Usaha

Peningkatan Lingkungan Hidup

Komitmen Bersama

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 No. 1

Sasaran Strategis Berkembangnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat

Indikator Kinerja a. b. c.

2

Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

3

Meningkatnya Angka Harapan Hidup

4

a.

Angka Partisipasi SD/MI Angka Partisipasi SMP/MTS Angka Partisipasi SMA/MAN/SMK

Satuan

Target

Murni

Persen

100

Murni

Persen

73,38

Murni

Persen

63,26

Presentase Angka Kelulusan Sekolah Dasar Hingga Menengah

Persen

100

a.

Angka Harapan Hidup

Tahun

72,85

Penurunan angka pengangguran

a.

Presentase angka pengangguran terbuka

Persen

6,83

5

Meningkatnya angkatan kerja yang masuk pasar kerja

a.

Angka partisipasi angkatan kerja (%)

Persen

62.11

6

Berkembangnya Pengarustamaan Gender Melalui Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan, Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Berbagai Bidang

Persentase penyelesaian Kasus KDRT

Persen

80

b.

28


7.

Kehidupan Serta Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan dalam Segala Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi Peningkatan Perlindungan anak remaja dan perempuan Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan daerah

a.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rupiah

123.289.707 .827,48

b.

Opini BPK terhadap audit Laporan Keuangan Hasil nilai evaluasi laporan akuntabilitas kinerja pemerintah

opini

WTP

Predikat

B (65)

8.

Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah

a.

9.

Meningkatnya penanganan sampah

a.

Prosentase penanganan sampah

Presen

74,08

10.

Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Menjadi 42,5% Meningkatnya rehabilitasi hutan mangrove sebesar 150 Ha

a.

Persentase Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Persen

0,5%

a.

Meningkatnya Luasan Hutan Mangrove Yang Baik

Ha

30 Ha

12.

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW

a.

Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW

Persen

78,00

13.

Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Sarana Prasarana Jaringan Jalan

a.

Persentase Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Jaringan Jalan

persen

85,00

14.

Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Minum/Air Bersih Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi 90%

a.

Persentase cakupan pelayanan air bersih untuk rumah tangga Prosentase Cakupan Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengendalian energy listrik

Persen

80,00

Persen

90,00

Meningkatnya produksi perikanan Menurunkan angka kemiskinan

a.

Persen

89, 73

persen

9

11.

15.

16. 17.

a.

a.

Persentase produksi perikanan Prosentase angka kemiskinan

29

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BONTANG 2015 A.

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun sebelumnya Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2014 telah dilakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori tersebut : Tabel 3.1 Pengukuran Nilai Akuntabilitas

1.

AA

>90-100

Sangat Memuaskan

2.

A

>80-90

Memuaskan

3.

BB

>70-80

Sangat Baik

4.

B

>60-70

Baik

5.

CC

>50-60

Cukup

6.

C

>30-50

Kurang

7.

D

0-30

Sangat Kurang

Sumber: Permenpan RB No.12 Thn.2015

Hasil evaluasi menunjukkan Pemerintah Kota memperoleh nilai 61,94 atau redikat B. penilaian tersebut menunjukkan tingat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Bontang telah menunjukkan hasil yang baik dan masih memerlukan beberapa perbaikan, seperti yang terlihat pada tabel berikut: Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2014 Komponen yang dinilai

2014

2015

Bobot

Nilai

Bobot

Nilai

a.

Perencanaan Kinerja

35

20,52

30

22,12

b.

Pengukuran Kinerja

20

11,99

25

10,78

c.

Pelaporan kinerja

15

9,26

15

10,67

d.

Evaluasi Kinerja

10

6,46

10

5,89

e.

Capaian Kinerja

20

13,46

20

12,48

Nilai Hasil Evalluasi

100

61,69

100

61,94

Tingkat Akuntabilitas Kinerja

B

B

30

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BONTANG 2015 Berdasar hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2014 yang dilakukan oleh kementerian PAN dan RB adalah sebagai berikut : 1.

Menjabarkan

indikator

kinerja

pada

renstra

SKPD dengan

menjabarkan ke Pejabat Eselon III dan IV 2.

Menyempurkan kualitas indikator kinerja tingkat Pemerintah Kota dan SKPD.

3.

Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja sesuai dengan PERMENPAN RB No 53 Tahun 2014.

4.

Mengimplementasikan

teknologi informasi dalam

manajemen

kinerja Pemerintah Kota Bontang. 5.

Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja sehingga menggambarkan kinerja SKPD.

Adapun hasil evalusi Akuntabilitas Kinerja tersebut diatas maka Pemerintah Kota Bontang menindaklanjuti sebagai berikut : 1.

Menyusun IKI mulai dari Eselon II hingga tingkat Pejabat Eselon III dan Eselon IV, dan melakukan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan menggunakan sistem e-performance yang diatur dengan Peraturan Walikota.

2.

Mereviu IKU dari tingkat Pemerintah Kota hingga tingkat SKPD.

3.

Penyusunan pedoman Laporan Kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bontang dan melakukan asistensi pendampingan penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja.

4.

Pemerintah Kota Bontang telah memiliki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dapat diakses melalui www.e-sakip.bontangkota.go.id

5.

Meningkatkan peran APIP dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

B.

Pengukuran Kinerja Organisasi Salah satu elemen penting dalam menerapkan manajemen kinerja adalah Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses sistimatis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi

31

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BONTANG 2015 organisasi. Pengukuran kinerja merupakan metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Bontang Tahun 2015 adalah membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah

ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat

apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak . Secara Umum terdapat beberapa keberhasilan

pencapaian target kinerja, namun

demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015

ini. Tabel. 3.3 : PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015

No 1

Sasaran Strategis

Target

Realiasi

% Capaian

4

5

6

7

Persen

100

98,75

98,75

2 Angka Partisipasi Murni SMP/MTS

Persen

73,38

80,44

109,62

3 Angka Partisipasi Murni SMA/MAN/SMK

Persen

63,26

75,15

118,79

Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatnya Angka Harapan Hidup

1 Presentase Angka Kelulusan Sekolah Dasar Hingga Menengah 1 Angka Harapan Hidup

Persen

100,00

100,00

100,00

Tahun

72,85

78,50

107,86

4


1 Presentase angka pengangguran terbuka

Persen

6,83

9,38

147,02

5


1 Angka partisipasi angkatan kerja (%)(menyesuaikan bahasa nasional)

Persen

62,11

67,20

108,38

6

Berkembangnya Pengarustamaan Gender Melalui Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan, Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Serta Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan dalam

1 Persentase penyelesaian Kasus KDRT

Persen

80,00

100,00

100,00

2

3

Berkembangnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat

3

Satuan

1 Angka Partisipasi Murni SD/MI

1

2

Indikator Kinerja

32

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BONTANG 2015 Segala Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi Peningkatan Perlindungan anak remaja dan perempuan 7

Meningkatnya kapasitas (kualitas) pengelolaan keuangan dan pembiayaan daerah

1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Opini BPK terhadap audit Laporan Keuangan

opini

WTP

Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah Meningkatnya penanganan sampah

1 Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah

Predika t (Nilai/A ngka) Persen

B (65)

B (61,94)

95,29

74,08

94,91

128,12

Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Menjadi 42,5% Meningkatnya rehabilitasi hutan mangrove sebesar 150 Ha

1 Persentase Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

persen

0,5

0,5

100

Ha

30

12,80

42,67

12


1 Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW

Persen

78,00

77,50

99,35

13

Meningkatnya kualitas infrastruktur

1 Persentase jalan dalam kondisi baik (panjang jalan kondisi baik/meter)

persen

85,00

95,72

112,61

14

Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Minum/Air Bersih Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi 90%

1 Persentase cakupan pelayanan air bersih untuk rumah tangga

persen

80,00

72,23

90,29

persen

90,00

98,00

112,61

Meningkatnya produksi perikanan Menurunkan angka kemiskinan

1 Prosentase Angka produksi perikanan

89, 73

95,64

101,96

9,00

11,00

81,81

8

9

10

11

15

16

17

1 Prosentase penanganan sampah

1 Luasan Hutan Mangrove Yang Baik

1 Prosentase Cakupan Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengendalian energy listrik

1 Prosentase Angka Kemiskinan

Rupiah

Persen

persen

123.289. 142.424. 707.827, 670.015, 48 36

115,52

-

33

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BONTANG 2015 C.

ANALISIS KINERJA Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan analisis capaian kinerja guna memberikan informasi secara transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kota. Adapun analisis pencapaian kinerja dari 17 sasaran adalah sebagai berikut:

SASARAN 1 Berkembangnya Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat

K

eberhasilan

pembangunan Murni (APM). Maka dalam mengukur

suatu wilayah ditentukan oleh Sasaran 1 digunakan indikator Angka sumber daya manusia yang Partisipasi Murni (APM) di beberapa

berkualitas.

Pendidikan

merupakan jenjang pendidikan yang diperlukan

salah satu cara meningkatkan kualitas untuk mengetahui tingkat partisipasi SDM. Untuk melihat partisipasi sekolah masyarakat usia sekolah tingkat SD, dalam suatu wilayah biasa dikenal SLTP dan SLTA. Capaian indikator beberapa

indikator

mengetahuinya

Angka

untuk tersebut dapat dipantau pada tabel Partisipasi berikut:

Tabel 3.4 : Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Tahun 2015 No 1 2 3

Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni SD/MI Angka Partisipasi Murni SMP/MTS Angka Partisipasi Murni SMA/MAN/SMK

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

Persen

100,00

98,75

98,75

Persen

73,38

80,44

109,62

Persen

63,26

75,15

118,79

Dari Tabel 3.2 di atas ketiga indikator kinerja tersebut merupakan penunjang dari sasaran Berkembangnya Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat. Dari indikator tersebut dapat dilihat tingkat partisipasi murni usia sekolah yang terdapat di Kota Bontang.

34

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BONTANG 2015

1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Angka merupakan

Partisipasi proporsi

Murni

(APM) ditetapkan oleh Pemerintah Kota atau

anak sekolah dijumlahkan sebanyak 16.313 siswa

pada satu kelompok usia tertentu yang yang

bersekolah

dari

Jumlah

bersekolah pada jenjang yang sesuai Penduduk kelompok usia 7-12 tahun.. dengan kelompok usianya.

Di akhir RPJMD pada tahun 2015 APM

Angka Partisipasi Murni SD/MI pada untuk tingkat SD/MI siswa bersekolah tahun 2011 melebihi target yang telah diketahui dengan jumlah 18.889 siswa. Grafik 3.1 Perkembangan Rasio APM SD/MI 102,56%

100,69%

95,31%

99,26%

98,75%

99,29%

98,40%

98,01%

98,77%

98,75% % CAPAIAN

96,81%

97,73%

98,64%

99,51%

100,00%

REALISASI TARGET

2011

2012

2013

2014

2015

Tahun 2015. Jumlah siswa usia sekolah 7-12 th = 19.128 Realisasi Tahun 2015 = 18.889 

APM SD/MI Provinsi Tahun 2014/2015 = 95,49



APM SD/MI Nasional Tahun 2014/2015 = 93,53

2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Angka Partisipasi murni SMP/MTs diperlukan untuk mengukur proporsi anak usia 12 – 15 tahun bersekolah tepat waktu. Realisasi angka Partisipasi Murni SMP/MTs pada awal tahun 2011 jumlah siswa bersekolah sebanyak 6.338 siswa. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 (akhir RPJMD) jumlah Angka Partisipasi Murni SMP/MTs sebesar 7.189 siswa dari Jumlah penduduk

35


kelompok usia 12-15 tahun sebanyak 8.937 orang. Hal ini menunjukkan capaian pada akhir RPJMD telah melebihi target yang ditentukan oleh Pemerintah Kota. Grafik 3.2 Perkembangan Rasio APM SMP/MTs 110,68%

110,64%

109,14%

110,14%

109,62%

78,35%

79,06%

77,62%

80,14%

80,44%

% CAPAIAN REALISASI 70,79%

71,46%

71,12%

72,76%

73,38%

2011

2012

2013

2014

2015

TARGET



APM SMP/MTs Provinsi Tahun 2014/2015 = 80,76



APM SMP/MTs Nasional Tahun 2014/2015 = 80,94

3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MAN/SMK Capaian Indikator Ketiga dari sasaran pertama ini berjumlah 8.198 Siswa yang telah bersekolah dijenjang SMA/MAN/SMK/PAKET C dari perbandingan jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun sebanyak 8.697 Orang. Hal Ini Menunjukkan Capaian Pada Akhir RPJMD Telah Melebihi Target Sebesar 11,89%. Capaian Terhadap Indikator Angka Partisipasi Murni SMA/MAN/SMK Sampai Dengan Tahun 2015 Menunjukkan Bahwa 75,15% Anak Usia Sekolah Antara 16 – 18 Tahun Di Kota Bontang Telah Mendapatkan Akses Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Menengah.

36


Grafik 3.3 Perkembangan Rasio APM SMA/SMK/MAN

112,75%

117,27%

68,80%

72,24%

108,96%

67,74%

116,07%

118,80%

72,80%

75,15%

% CAPAIAN REALISASI

61,02%

61,60%

62,17%

62,72%

63,26%

2011

2012

2013

2014

2015

TARGET



APM SMA/SMK/MAN Provinsi Tahun 2014/2015 = 61,42



APM SMA/SMK/MAN Nasional Tahun 2014/2015 = 57,15

Dari penjelasan singkat indikator dari sasaran pertama di atas, pencapaian target kinerja Pemerintah Kota tidak lepas dari Program-program yang dilakukan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) di tiap jenjang sekolah yang didukung oleh Program Wajib Belajar sembilan tahun yang

dianggarkan

sebesar

Rp.25.932.476.299,-

teralisasi

Rp.20.730.553.476,- dengan capaian 79,94%. Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) serta Pemberian Beasiswa bagi anak usia sekolah yang berprestasi juga dilakukan demi meningkatkan capaian dari sasaran ini. Pemerintah Kota telah melakukan upaya dengan penambahan unit sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru dan penyelenggaraan beasiswa untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) tersebut. Walaupun terdapat capaian yang tidak sesuai target dikarenakan adanya hambatan. Pada tingkat SD/MI misalnya yang diketahui bahwa masih ada anak usia sekolah dasar di bawah 7 (tujuh) tahun dan di atas 12 (dua belas) tahun tidak masuk dalam perhitungan. Kendala yang dihadapi juga dikarenakan tidak adanya pengadaan lahan untuk unit sekolah baru dan ruang kelas baru.

37


SASARAN 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan, pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, oleh karena itu pemerintah Kota Bontang bertekad untuk meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan yang tertera pada sasaran 2 dalam penyusunan LKIP Kota Bontang sehingga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Adapun capaian

sasaran 2 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 :Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 2

No

1

Indikator Kinerja

Persentase Angka Kelulusan Sekolah Dasar Hingga Menengah

Satuan

Persen

Tahun 2015 Target

Realisasi

% Capaian

100,00

100,00

100,00

Persentase Angka Kelulusan Sekolah Dasar Hingga Menengah Untuk mencapai Angka Kelulusan SD/MI, Pemerintah Kota telah menjalankan program penambahan 2 (dua) jam belajar di luar jam sekolah, pada tahun 2011 sebesar 100,00% dari seluruh siswa yang mengikuti ujian SD/MI/Paket A. Capaian ini telah memenuhi target dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 2015. Grafik 3.4 Perkembangan Realisasi Angka Kelulusan (AL) SD/MI TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber. DISDIK Kota Bontang.2015

38


Angka Kelulusan SMP/MTs pada tahun 2011 sebesar 99,96% dari seluruh siswa yang mengikuti ujian SMP/MTs/Paket B. Di Tahun 2012 hingga Tahun 2013 realisasi sesuai dengan target yang ditentukan. Realisasi pada tahun 2014 telah memenuhi target dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 2015. Grafik 3.5 Perkembangan Realisasi Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 100,00%103,05%100,00%100,00%101,01% % CAPAIAN 99,96% 99,96% 99,96% 100,00%100,00% REALISASI 99,96% 97,00% 99,96% 100,00% 99,00% TARGET

2011

2012

2013

2014

2015


Angka Kelulusan SMA/SMK/MAN Realisasi Angka kelulusan SMA/SMK/MAN di tahun 2011 adalah 99,80%, di tahun 2012 terjadi kenaikan rasio sebesar 0,11%, tahun 2013 menurun sebesar 0,04% dan meningkat kembali di tahun 2014 dengan rasio yang sama di tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,04%. Pada tahun 2011 hingga tahun 2014 realisasi dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, sedangkan di akhir tahun RPJMD 2015 realisasi mencapai target sebesar 100,00% Grafik 3.6 Perkembangan Realisasi Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MAN 99,80% 99,91% 99,96% 99,91% 100,00%

% CAPAIAN 99,80% 99,91% 99,87% 99,91% 100,00%

REALISASI

100,00%100,00% 99,91% 100,00%100,00%TARGET 2011

2012

2013

2014

2015


39


Untuk menunjang peningkatan kelulusan dari tingkat SD, SLTP dan SLTA, Pemerintah Kota telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah tentang jam wajib belajar 19.00 – 21.00, penambahan bimbingan belajar dan pelaksanaan try out. Pemberian Reward/penghargaan kepada siswa yang berprestasi pada Ujian Nasional serta guru pembimbing siswa yang berprestasi tersebut. Sasaran dengan indikator Persentase angka kelulusan sekolah dasar hingga menengah didukung oleh Program Pendidikan Non Formal yang dianggarkan sebesar Rp3.921.032.400,00 dan terealisasi Rp3.405.330.005,00 dengan target capaian 86,85%.

SASARAN 3 Meningkatnya Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur X, pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup juga merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkat derajat kesehatan pada khususnya, sehingga pada sasaran 3 ini berisi tentang meningkatnya angka harapan hidup yang terdiri dari 1 (satu) indikator dengan nilai capaian indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 3.6 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 3

Tahun 2015 No

Indikator Kinerja

Satuan

1

Angka Harapan Hidup

Tahun

Target

Realisasi

72,85

78,58

% Capaian 107,86

Keberhasilan Pemerintah Kota didukung oleh Program Perbaikan Gizi Masyarakat

serta

Program

Promosi

Kesehatan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat. Meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, curative, rehabilitative dan pengembangan regulasi bidang kesehatan Pemerintah Kota menempuh kebijakan tersebut pada indikator Angka Harapan Hidup.

40


Program yang mengimplementasi sasaran ini adalah pertama, Program perbaikan gizi masyarakat yang terealisasi dengan efisiensi anggaran sebesar Rp453.109.666,00 dari total anggaran Rp498.777.500,00 sehingga capain yang dihitung mencapai 90,84%. Kedua, program peningkatan pelayanan kesehatan lansia yang terealisasi Rp24.195.000,00 dari besaran pagu Rp27.450.000,00 sehingga capaian sebesar 88,14%. Grafik 3.7 Perkembangan capaian angka harapan hidup

Target

Realisasi 78,58

73,12 72,85 72,64 72,70 72,60 72,55 72,42 72,40 72,25

2011

2012

2013

2014

2015

SASARAN 4 Penurunan Angka Pengangguran

Pengangguran masih menjadi masalah yang serius di negara berkembang. Seperti di Kota Bontang, melemahnya daya serap tenaga kerja di beberapa sektor industri membuat angka pengangguran menjadi sasaran ke 4 (empat) yang diperhatikan oleh Pemerintah Kota. Dengan indikator Persentase tingkat pengangguran terbuka berikut dijelaskan target, realisasi dan capaian di tahun 2015. Tabel 3.7 : Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 4

Tahun 2015 No. 1

Indikator Kinerja Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka

Satuan Persen

Target

Realisasi

6,83

9,38

% Capaian 72,81

Realisasi atas indikator kinerja Sasaran 4 dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada grafik di bawah

41


ini disajikan perkembangan target dan realisasi indikator kinerja Sasaran 5 dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut:

100,83%

109,79%

Grafik 3.8 Perkembangan Tingkat pengangguran terbuka

49,44%

62,11%

72,81% % CAPAIAN

REALISASI 7,25%

6,54%

7,31% 2011

14,32%

7,18%

2012

11,19%

7,06%

2013

9,38%

6,95%

2014

TARGET

6,83%

2015

Kendala atau permasalahan pada indikator tingkat pengangguran terbuka disebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan, belum terpenuhinya kebutuhan pasar kerja terhadap kompetensi pencari kerja, bertambahnya angkatan kerja (lulusan sekolah) yang masuk ke pasar kerja dan bertambahnya jumlah penduduk dari luar Kota Bontang yang mencari pekerjaan. Maka Pemerintah Kota melakukan upaya seperti diklat pemagangan tenaga kerja, pelatihan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP), pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja serta pembinaan dan pembentukan wirausaha baru melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Peningkatan Kesempatan Kerja. .

42


SASARAN 5 Meningkatnya Angkatan Kerja Yang Masuk Pasar Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Terhadap indikator tersebut Pemerintah Kota menjadikan meningkatnya angkatan kerja yang masuk pasar kerja menjadi Sasaran 5(lima) yang memiliki 1 (satu) indikator dengan nilai capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No.

1

Tabel 3.8 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 5 Indikator Kinerja Satuan Tahun 2015

Angka partisipasi angkatan kerja (%)

Persen

Target

Realisasi

62,00

67,20

% Capaian 108,38

Dari Tabel 3.10 atas indikator Kinerja Sasaran 5 dari tahun 2015 menunjukan perkembangan yang fluktuatif. Pada tabel di bawah ini disajikan perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Sasaran 5 dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut: Grafik 3.9 Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja

80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

Target

2011

2012

2013

2014

58,13% 59,10% 60,09% 62,11%

2015

62%

Realisasi 52,89% 58,73% 68,17% 65,40% 67,20%

Terlihat pada grafik di atas bahwa realisasi Angka partisipasi angkatan kerja pada kondisi awal RPJMD sebesar 52,89%, di tahun 2012 mengalami kenaikan

43


5,84% menjadi 58,73%. Di tahun 2013 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 9,44% atau 68,17%, di tahun ke empat RPJMD tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 65,40%, di akhir RPJMD tahun 2015 mengalami kenaikan kembali 1,80% menjadi sebesar 67,20% dengan capaian 108,40%. Penyebab tingginya angka partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh : 1.

Tidak seimbangnya antara jumlah lowongan kerja yang ada

2.

Kompetensi Pencari kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja

3.

Bertambahnya jumlah penduduk dari luar Kota Bontang yang mencari pekerjaan

Maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP) 2. Pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja 3. Pembinaan dan Pembentukan Wira Usaha Baru 4. Pelatihan kewirausahaan dan produktifitas Melalui Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan yang dianggarkan Rp591.168.200,00 dapat terealisasi Rp469.499.617,00 dengan capaian 79,42% yang didapat di akhir tahun RPJMD ini. SASARAN 6 Berkembangnya Pengarusatamaan Gender Melalui Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan, Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Berbagai Bidang KehidupanSerta Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan Dalam Segala Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi Peningkatan Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan

Sasaran 6 memiliki 2 (dua) indikator dengan nilai capaian indikator kinerja sebagai berikut: Tabel 3.9 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 6

No

1

Indikator Kinerja


Satuan

persen

Tahun 2015 Target

Realisasi

80,00

100,00

% Capaian 125,00

44



Persentase penyelesaian Kasus KDRT pada kondisi awal RPJMD tahun 2011 sebesar 61,90% mengalami penurunan sebesar 3,62% dari target tahun 2011 sebesar 65,52%. Di tahun kedua RPJMD tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 18,07% dari realisasi tahun 2011 dengan target tahun 2012 sebesar 69,14% dan realisasi 79,97%. Di tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,03% dari tahun 2012 dengan target di tahun 2013 sebesar 72,76% terealisasi sebesar 80,00%. Pada tahun 2014 realisasi sebesar 98,21% dari target yang telah ditetapkan sebesar 75,00% dan telah mengalami peningkatan sebesar 8,21% dari tahun 2013. Di akhir RPJMD tahun 2015 telah terealisasi sebesar 100,00% dengan target RPJMD sebesar 80,00% dengan persentase capaian sebesar 125,00%. Dari 106 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan pada tahun 2015, dapat diselesaikan sebanyak 106 kasus atau kasus KDRT 100,00% telah terselesaikan. Grafik 3.10 Penyelesaian Kasus KDRT

120,00% 100,00%

80,00% 60,00%

40,00% 20,00% 0,00%

Target

2011

2012

2013

2014

2015

70,00% 69,14% 72,76% 75,00% 80,00%

Realisasi 87,50% 79,97% 80,00% 98,21% 100,00%

Indikator ini menghadapi kendala dalam penyelesaian pengaduan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti terlambatnya pengaduan dari pihak yang mengalami KDRT dan Kasus yang tidak selesai pada tahun berkenaan dan berkelanjutan pada tahun selanjutnya. Pemerintah Kota memberikan upaya Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat agar tanggap untuk segera melakukan pengaduan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan

45


melakukan pendampingan kepada korban kasus KDRT dalam melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib serta melakukan upaya memulihkan trauma yang dialami oleh korban. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan diprogramkan pada indikator dan sasaran 6 yang realisasinya sebesar Rp1.488.486.230,00 dari pagu anggaran Rp1.571.428.000,00 sehingga capaian yang didapat adalah 94,72%. Program Penyiapan

Tenaga

Pendamping

Kelompok

Bina

Keluarga,

Program

Pengembangan Pusat Pelayanan dan Informasi dan Konseling KRR, dan Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS juga merupakan program yang mendukung sasaran tersbut.

SASARAN 7 Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Dan Pembiayaan Daerah Indikator

ini

sangat

penting

dalam

percepatan

pembangunan

serta

meningkatkan kepercayaan public terhadap Pemerintah Kota Bontang. Pada tahun 2015, indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah berhasil dicapai bahkan melebihi target yang ditetapkan, sedangkan Indikator opini BPK belum dapat ditampilkan akibat laporan keuangan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2015 masih dalam proses audit BPK. Tabel 3.10 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 7 Tahun 2015 No

Indikator Kinerja

Satuan

1

Pendapatan Asli Rupiah Daerah (PAD)

2

Opini BPK

Target

Realisasi

% Capaian

123.289.707.827,48

142.424.670.015,36

115,52

WTP

-

-

Opini

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sejak tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang selalu mencapai target yang ditetapkan dengan trend yang terus meningkat, kecuali di tahun 2015 terjadi penurunan 11,19% dibandingkan tahun 2014, tetapi melampau target yang ditetapkan.

46


Capaian PAD Kota Bontang di tahun 2015 bersumber dari: 1.

Hasil pajak daerah sebesar Rp 56.524.423.482,00

2.

Hasil retribusi Daerah sebesar Rp 6.699.402.397,14

3.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 5.154.371.245,26

4.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 74.046.472.890,96

Dalam pencapaian PAD ini, Pemerintah Kota Bontang telah menjalankan program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah. Program ini diwujudkan dengan: 1.

Mengadakan alat monitor dan validasi data wajib pajak sehingga bisa dilakukan mapping untuk merencanakan pekerjaan yang lebih produktif.

2.

Peningkatan software atau aplikasi untuk memudahkan pengelolaan administrasi perpajakan dan meminimalisir kesalahan.

3.

Meningkatkan

koordinasi

dengan

instansi

yang

terkait

dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi pendapatan daerah. 4.

Membangun kesadaran wajib pajak.

Grafik 3.11 Trend Peningkatan PAD Kota Bontang

PAD Kota Bontang thn 2011 Rp 80.505.501.896,23, thn 2015 menjadi Rp 142.424.670.015,36

180.000.000.000,00 160.000.000.000,00 140.000.000.000,00 120.000.000.000,00 100.000.000.000,00 80.000.000.000,00 60.000.000.000,00 40.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 Target

2011

2012

2013

2014

2015

67.240. 67.240. 105.549 96.750. 123.289

Realisasi 80.505. 96.732. 125.658 160.367 142.424

2. Opini BPK Opini BPK atas audit laporan keuangan Pemerintah Kota tahun 2015 ditargetkan Wajar tanpa Pengecualian. Audit atas laporan keuangan

47


Pemerintah Kota Bontang sampai hari ini belum selesai, sehingga pemberian opini atas hasil audit tersebut belum diperoleh. 2011 – 2013

Audit laporan keuangan Pemerintah Kota Bontang tahun

mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), sedangkan di tahun 2014 mendapat opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP). Indikator opini BPK dicapai Pemerintah Kota Bontang dengan program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Terkait dengan perubahan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2015, akan menjadi hambatan tersendiri di dalam penerapannya. Hambatan ini terselesaikan dengan baik melalui: 1.

Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

2.

Penggunaan aplikasi berbasis internet.

3.

Membuat Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai pedoman bagi SKPD dalam pengelolaan keuangan hingga penyusunan laporan.

4.

Komitmen Pemerintah Kota Bontang untuk mempertahankan opini WTP. Tabel 3.11 Capaian Indikator Opini BPK No 1

Tahun Opini BPK 2011 2012 2013 2014 2015

Target

Realisasi

WTP WTP WTP WTP WTP

WDP WDP WDP WTP -

Target Akhir Tahun RPJMD

WTP

48


SASARAN 8 Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kinerja Instansi Pemerintah

Pada tahun 2015, nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bontang ditargetkan 60,01 atau B. Akibat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang tahun 2015 belum dilakukan evaluasi dan penilaian, maka capaian indikator ini belum dapat ditampilkan .

No

1

Tabel 3.12 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 8 Indikator Kinerja Satuan Tahun 2015

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Target

Realisasi

% Capaian

B

-

-

Kategori (Nilai)

Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bontang sejak tahun 2011 trendnya terus meningkat. Bahkan hasil penilai LKIP tahun 2014 yang dievaluasi dan dinilai pada tahun 2015, mendapat nilai 61,94 atau B dari target yang ditetapkan 60,01. Untuk mendukung capaian target nilai akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan. Grafik 3.12 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

66 64 62 Tahun 2011 capaian nilai LKIP 57,47 (C), sedangkan tahun 2014 capaian nilai LKIP 61,94 (B)

60 58

56 54 52

2011

2012

2013

2014

2015

Target

65,01

65,01

65,01

60,01

60,01

Realisasi

57,47

57,77

61,69

61,94

49


SASARAN 9 Meningkatnya Penanganan Sampah

Sasaran strategis 9 ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan misi ketiga sebagaiman tertuang dalam RPJMD 2011-2016 , yaitu “ meningkatkan kualitas pengelolaan

lingkungan hidup” dan juga mempunyai tujuan

“Mewujudkan Kota Bontang yang bersih, hijau dan asri”. Strategi dan arah kebijakan yang untuk mewujudkan sasaran in adalah dengan pengembangan manajemen pengelolaan sampah. Persentase penanganan sampah sebagai indikator kinerja sasaran ini pada awal RPJMD telah ditetapkan sebesar 71,29% dengan target akhir RPJMD sebesar 47,08%. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya penanganan sampah pada tabel dan grafik perbandingan capaian indikator kinerja sasaran dibawah ini : Tabel 3.13 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 9

N

Indikator Kinerja

Tahun 2015

No 1.

Persentase penanganan sampah

Target

Realisasi

Capaian

74,08%

94,91%

128,12%

Grafik 3.13 Persentase penanganan Sampah Kota Bontang 120,00% 100,00% 80,00%

60,00% 40,00% 20,00% 0,00%

2011

2012

2013

2014

2015

71,30%

71,32%

71,34%

73,31%

74,08%

realisasi 79,09%

81,36%

69,00%

97,98%

94,91%

target

50


Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa target Persentase Penanganan Sampah pada tahun 2015 sebesar 74.08% dengan realisasi sebesar 94,91 % sehingga capaian indikatornya sebesar 128,12%.

Jika dibandingkan dengan

pencapaian tahun sebelumnya (2011 s.d 2013)

pencapaian tahun 2015

mengalami peningkatan dan telah mememenuhi target akhir RPJMD. Pelaksanaan sasaran ini didukung oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran dengan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Hal ini sangat positif, dikarenakan semua program dan kegiatan yang mengarah

ke pencapaian target di tiap tahunnya telah terlaksana

dengan sangat baik, sehingga realisasi di tahun 2015 sudah melewati target yangditetapkan. Adapun beberapa

hal

yang yang menjadi perhatian dalam penanganan

persampahan antara lain : Pemenuhan pengumpulan,

sarana

dan

pemilahan

prasarana dan

penunjang

pengangkutan

kegiatan

sampah

mulai

sampai

dari

dengan

pembuangan di TPA 1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah mandiri untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Sampai saat ini upaya

yang

telah

dilakukan

adalah

melaksanakan

penyuluhan/sosialisasi kepada warga tentang pengolahan sampah dan memberikan sarana penunjang berupa tong komposter maupun keranjang takakura. 2. Pengelolaan dan pengumpulan sampah (penyapuan jalan) di seluruh wilayah kota masih ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, kedepan diharapkan agar pelayanan pengumpulan sampah untuk beberapa wilayah kota juga melibatkan pihak swasta. 3. Pelayanan angkutan sampah dari TPS ke TPA seluruhnya masih ditangani sendiri oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan menggunakan sarana kontainer, dump truck, armroll dan compactor. Kedepan direncanakan agar pelayanan angkutan sampah juga ditangani oleh swasta. 4. Pengadaan teknologi pengelolaan sampah menjadi sumber energi baru (terbarukan) 5. Memfasilitasi pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan persampahan dan air limbah.

51


Sedangkan hambatan/permasalahan

yang dihadapi dalam

penanganan

persampahan antara lain : masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam masalah persampahan, tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan persampahan dan pengelolaan TPA sert makin meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan meningkatkan timbulan sampah setiap tahun. Untuk mengatasi hal tersebut

berbagai upaya

telah

dilakukan , yaitu

pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah mandiri, (mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos) dan pengoptimalkan daur ulang sampah dan fasilitas penyelenggaraan Bank Sampah sampah plastik/kertas, baik untuk skala kawasan regional maupun skala rumah tangga. Berikut dokumentasi kegiatan-kegiatan dalam penanganan persampahan:

Gambar 3.2 Pengangkutan sampah Rutin

SASARAN 10 Menurunnya Beban Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Menjadi 42,5%

Sasaran strategis 10 ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan misi ketiga sebagaiman tertuang dalam RPJMD 2011-2016 , yaitu “ meningkatkan kualitas pengelolaan


“Meningkatkan pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan”.

Strategi dan arah kebijakan yang untuk mewujudkan sasaran in adalah dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai indikator kinerja sasaran ini pada awal RPJMD telah ditetapkan sebesar 45% dengan

52


target akhir RPJMD sebesar 42,5%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan pertahun adalah sebesar 0,5% Berikut

pengukuran

capaian

kinerja

sasaran

menurunnya

beban

pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi 42,5% pada tabel dan grafik perbandingan capaian indikator kinerja sasaran dibawah ini : Tabel 3.14 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran 10 N

Satuan

Indikator Kinerja

No

1.

Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

persen

Target

Tahun 2015 Realisasi

0,5

0,5

% Capaian 100

Grafik 3.14 Perbandingan Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% 2011

2012

2013

2014

2015

Target

2011 0,50%

2012 0,50%

2013 0,50%

2014 0,50%

2015 0,50%

Realisasi

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

Terlihat pada tabel dan grafik tersebut diatas, bahwa bahwa pada tahun 2015 dari target sebesar 0,5% pertahun

telah terealisasi sebesar 0,5% dengan

capaian 100%. Pelaksanaan sasaran ini didukung oleh Badan Lingkungan Hidup dengan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang mana program ini dilaksanakan dengan melakukan kegiatan pemantauan kualitas udara berupa uji emisi pada 9 titik dan udara ambien pada 14 titik pemantauan.

53


Keberhasilan

sasaran ini didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana

laboratorium

dan tersedianya Sumber Daya Manusia yang mendukung

pencapaian kinerja. Dalam pelaksanaannya masih adanya beberapa hambatan yang ditemui, yaitu masih terbatasnya skala pemantauan (titik pantau terbatas) dan uji kualitas udara hanya terbatas pada uji emisi tidak bergerak. Namun hambatan tersebut dapat diatasi antara dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini kerjasama dengan Balai Riset dan Standarisasi Indagkop. Beberapa dokumentasi kegiatan dalam pencapaian Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebesar 0,5 % , antara lain :

Gambar 3.3 Pengambilan Uji Sampel

SASARAN 11 Meningkatnya Rehabilitasi Hutan Mangrove Sebesar

150 HA

Sasaran strategis 10 ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan misi pertama sebagaiman tertuang dalam RPJMD 2011-2016 , yaitu “ Meningkatkan kualitas pengelolaan


“Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penataan ruang,”.

Strategi dan arah kebijakan yang untuk

mewujudkan sasaran in adalah dengan peningkatan rehabilitasi hutan mangrove. Luasan hutan mangrove yang baik sebagai indikator kinerja sasaran ini pada akhir RPJMD ditetetapkan sebesar 150 Ha. Dengan target

luasan hutan

mangrove per tahun sebesar 30 Ha.

54


Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya rehabilitasi hutan mangrove sebesar 150 Ha pada tabel dan grafik perbandingan indikator kinerja sasaran dibawah ini Tabel 3.15 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran 11

No.

1.

Satuan

Indikator Kinerja

Luasan Hutan Mangrove Yang Baik

Tahun 2015 Target

Realisasi

% Capaian

30

12,8

42,66

Ha

Grafik 3.15 Perbandingan Peningkatan Luasan Hutan Mangrove

target

realisasi

106,80

30,00 17,80

2011

30,00

36,00 30,00

30,00 9,80

2012

2013

2014

30,00 12,80

2015

Dari grafik perbandingan di atas dapat diketahui bahwa dari target luasan hutan mangrove yang baik pertahun sebesar 30 Ha. Pada tahun 2015 hanya terealisasi

sebesar 12,8 Ha dengan tingkat capaian sebesar 42,66% atau

belum memenuhi target sebesar 30 Ha. Namun secara keseluruhan dari awal RPJMD (2011) sampai dengan akhir periode RPJMD (2015) realisasi luasan hutan mangrove yang baik telah mencapai 183,2 Ha atau sebesar 122,13%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Capaian sasaran ini telah melebihi target akhir RPJMD sebesar 150 Ha. Pelaksanaan sasaran ini didukung oleh Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian melalui program peningkatan potensi sumber daya hutan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana pemanfaatan hutan serta program rehabilitasi hutan dan lahan melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian dan

55


pengawasan

gerakan rehabilitasi hutan dan lahan, pemeliharaan kawasan

hutan lindung/mangrove/wisata serta kegiatan penanaman pohon dalam kawasan ruang terbuka hijau/RTH. Disamping program yang telah dijalankan olehi instansi terkait keberhasilan ini juga tidak terlepas dari adanya bantuan dari perusahaan melalui program CorporateSocial Responsibility dan dukungan dari masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan hutan mangrove; Disamping adanya faktor pendukung

tentu juga ditemui adanya faktor

penghambat dalam mencapai sasaran ini, yaitu

dimana potensi rehabilitasi

mangrove/kawasan pasang surut sepadan pantai sebagian besar masih dikuasai oleh masyarakat. Dan sebagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut perlu adanya penerapan secara optimal peraturan daerah tentang tata ruang.

Gambar 3.4 Kegiatan pembibitan dan penanaman tanaman manggrove

56


SASARAN 12 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai RTRW Menjadi 78% Sasaran strategis 12 ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan misi pertama

sebagaimana

tertuang

dalam

Meningkatkan kualitas pengelolaan

RPJMD

2011-2016

,

yaitu

“

lingkungan hidup” dan juga mempunyai

tujuan “Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penataan ruang,”. Strategi dan arah kebijakan yang untuk mewujudkan sasaran in adalah dengan Pengendalian pemanfaatan ruang berdasar pada Rencana Tata Ruang. Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai RTRW sebagai indikator kinerja sasaran ini pada awal RPJMD ditetetapkan sebesar 75% dan pada akhir masa RPJMD sebesar 78 %. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya

kesesuaian

pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW menjadi 78% pada tabel dan grafik perbandingan indikator kinerja sasaran dibawah ini : Tabel 3.16 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran 12

N

Indikator Kinerja

No 1.

Tahun 2015

Satuan

Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai RTRW

Target

Realisasi

% Capaian

78,00

77,50

99,35

Persen

Grafik 3.16 Perbandingan Persentase target Pemanfaatan Ruang yang sesuai RTRW

target realisasi 79,00% 75,00%

75,00%

76,00% 76,20%

76,80%

2012

2013

77,50% 78,00%

77,40%

70,00% 2011

2014

2015

57


Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa dari target pemanfaatan ruang sebesar 78% pada tahun 2015 terealisasi sebesar 77,50% dengan tingkat capaian sebesar 99,35%. Kondisi ini belum memenuhi target pemamfaatan ruang sebesar 78% pada akhir masa RPJMD. Namun kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun-sebelumnya (2011, 2012 dan 2013) dan mengalami penurunan pada periode keempat RPJMD (2014). Pelaksanaan sasaran ini didukung oleh Dinas Tata Ruang Kota melalui program Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pemanfaatan Ruang dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Keberhasilan pencapaian sasaran ini yang telah berjalan dengan baik pengembangan

sistem

informasi

disamping karena program yangada juga tidak terlepas karena adanya

Geospasial,

Rencana

Induk

Sistem

Pengelolaan Air Minum yang menjadi Grand Design dalam pengembangan sektor

air

serta

tersusunnya

perencanaan

dan

kajian

yang

bersifat

kompherensif dan mendukung penataan ruang yang sudah ditentukan didalam dokumen RTRW. Namun dalam pencapaian sasaran ini masih ditemua beberapa hambatan antara lain belum terdapatnya Foto Udara yang terbaru dari permukaan Kota Bontang, guna penelaahan terhadap perencanaan dibidang infrastruktur dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut perlu tersedianya Foto Udara yang terbarukan sehingga mampu mengatasi sulitnya pendataan jumlah infrastruktur yang dibangun.

58


SASARAN 13 Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Sarana Prasarana Jaringan Jalan

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, bahwa total panjang jalan di Kota Bontang tahun 2015 tercatat sepanjang 204,410 km. Panjang jalan yang dipelihara dalam kondisi baik pada tahun 2015 ditargetkan sepanjang 144,832 km atau proporsi panjang jaringan jalan dalam Kondisi Baik sebesar 85,00% dari panjang jalan seluruhnya. Realisasi capaian sasaran sampai dengan tahun 2015 dibandingkan capaian kinerja tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.17 : Target, Realisasi dan Capaian Sasaran13

N No

1.

Tahun 2015 Indikator Kinerja

Persentase Jaringan Jalan dengan kondisi baik

Satuan

Persen

Target

Realisasi

% Capaian

85,00

95,72

112,61

Prasarana Jaringan Jalan tahun 2011 s.d. 2015 meningkat dan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bontang. Jalan dalam kondisi baik pada tahun 2011 sepanjang 150,098 km meningkat menjadi 195,653 km di tahun 2015 atau terjadi peningkatan sebesar 30,35%. Total panjang jalan di Kota Bontang tahun 2015 adalah 170,391 km juga meningkat menjadi 204,410 km atau terjadi peningkatan sebesar 19,97%.

59


Grafik 3.17 Perbandingan Persentase Jaringan Jalan dengan kondisi baik

Target 100,02% 83,28%

108,70% 90,98%

Realisasi

% Capaian 113,11%

111,65%

93,93% 84,13%

112,61%

95,65% 84,56%

95,72% 85,00%

2014

2015

83,70%

83,26%

2011

2012

2013

Selain merupakan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bontang tahun 2015, presentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan yang baik juga menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bontang. Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan dicapai melalui 4 (empat) program yaitu: 1.Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2.Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 3.Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan.

Gambar 3.5 Peningkatan jalan Arief Rahman Hakim (Ex Kayu Mas) Kelurahan Belimbing

60


SASARAN 14 Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Minum/Air Bersih Berdasarkan data BPS jumlah rumah tangga di Kota Bontang sebesar 39.862 rumah tangga dan telah mendapatkan pelayanan air bersih mencapai 28.794 Rumah Tangga atau 72,23% dari target 80,00%. Persentasi Capaian tersebut sebesar 90,29%. Sisa rumah tangga yang belum terlayani air bersih sebanyak 11.068 rumah tangga atau 9,71%. Realisasi capaian sasaran sampai dengan tahun 2015 dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 - 2014 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

N

Tabel 3.18 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 14 Tahun 2015 Indikator Kinerja Satuan

No 1 Persentase cakupan pelayanan 1.

Persen

Target

Realisasi

80,00

72,23

% Capaian 90,29

air bersih untuk rumah tangga

Kendala pencapaian target pemenuhan target pelayanan air bersih untuk rumah tangga adalah adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan di kota Bontang sehingga persentase rumah tangga yang mendapat air bersih menurun, selain terbatasnya sarana dan prasarana pendukung tersedianya air bersih seperti Deep Well sebagai sumber air dan Water Treatment Plant sebagai unit pengolahan air tersebut. Upaya pemecahan masalah antara lain mengoperasikan Water Treatment Plant (WTP) Bontang Selatan serta mengoptimalkan kapasitas produksi air bersih, baik melalui meningkatkan kapasitas WTP dan pemasangan jaringan yang memadai. Serta Mengoptimalkan kapasitas produksi air bersih, baik melalui meningkatkan kapasitas WTP dan pemasangan jaringan yang memadai maupun pencarian sumber-sumber air baku yang baru dimana adanya rencana kerjasama dengan Kabupaten Kutai Timur mengenai sumber air baku dari daerah tersebut.

61


Adapun program yang menunjang pencapaian target presentase rumah tangga pengguna air bersih yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dapat dilihat dari dukumentasi berikut ini

Gambar. 3.6 Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) Berbas Tengah

Gambar 3.7 Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) Konvensional Kap. 25 lt/dt di Kelurahan Loktuan

Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 14

No 1

Tahun

Target

Realisasi

% Capaian Prosentase Cakupan Pelayanan Air Bersih untuk Rumah Tangga 43,39% 50,20% 115,69 2011 54,38% 56,35% 103,62 2012 64,87% 94,99 2013 61,62% 72,53% 92,69 2014 67,23% 80,00% 90,29 2015 72,23%

Target Akhir Tahun RPJMD

80,00%

62


SASARAN 15 Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi 90%

Penyediaan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat kota Bontang telah menjadi salah satu dari 6 (enam) program prioritas pemerintah Kota Bontang tahun

2011-2016.

Target

cakupan

pemanfaatan,

pengembangan

dan

pengendalian energi listrik di tahun 2015 adalah 90% warga dari 15 kelurahan di kota Bontang. Pada tahun 2015, lebih dari 95% warga dari 13 kelurahan telah menggunakan energi listrik, sedangkan 2 (dua) kelurahan lainnya yakni kelurahan Bontang Lestari dan kelurahan Guntung kurang dari 60%. Dengan demikian capaian kinerja prosentase cakupan pemanfaatan, pengembangan dan pengendalian energi listrik tahun 2015 telah tercapai 108,70%, Adapun Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengendalian Energi Listrik dari Tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat dari table dan grafik berikut ini

No 1

Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 15 Tahun Target Realisasi % Target Akhir Tahun Capaian RPJMD

Persentase Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengendalian Energi Listrik 2011 2012 2013 2014 2015

87,40% 81,00% 83,00% 87,40% 90,00%

85,00% 86,67% 95,00% 95,65% 98,00%

100,02 108,70 111,65 113,11 112,61

90,00%

63


Grafik 3.18 Persentase Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengendalian Energi Listrik

Target

87,40

85,00

Realisasi

95,00 83,00

81,00

2012

98,00

95,00

86,67

2011

90,00

87,40

2013

2014

2015

Sasaran meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi 90% untuk tahun 2015 dicapai melalui 1 (satu) progam, yaitu Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan. Pembangunan jaringan listrik yang telah dilakukan pemerintah kota Bontang meliputi: 1.

Percepatan pemenuhan kebutuhan listrik

2.

Penyediaan PLTS Komunal untuk daerah pesisir

3.

Pengadaan Komponen Jaringan listrik pada lokasi RT. 4 Pagung

4.

Pemasangan Daya Baru Bangunan Lapas.

Gambar 3.8 Dokumentasi Pemasangan Daya Baru Bangunan Lapas

64


Gambar 3.9 Pemenuhan Listrik PLTS Communal Daerah Pesisir

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah masih terbatasnya kapasitas daya listrik dari PLN untuk memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat kota Bontang. Upaya pemecahan masalah adalah: 1.

Melakukan koordinasi dengan PLN dalam rangka pembangunan jaringan listrik maupun penambahan daya listrik dari sumber energi lain yakni gas alam.

2.

Menggunakan energi listrik alternatif antara lain pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) pada daerah kepulauan dan pesisir.

SASARAN 16 Meningkatnya Produksi Perikanan

Kota Bontang merupakan kota pesisir yang terlihat dari luasan wilayah lautnya yang dominan sekitar 34,977 Ha (70,30%), sedangkan wilayah daratan hanya seluas 14,780 Ha (29,70%). Pengembangan potensi wilayah laut telah menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Kota Bontang. Salah satunya adalah sektor

perikanan

yang

diharapkan

dapat

meningkatkan

pertumbuhan

perekonomian Kota Bontang. Capaian produksi perikanan tangkap di wilayah

Kota Bontang tahun 2015

adalah sebesar 16.550,7 ton dan produksi budidaya perikanan sebesar 14.724,4 ton atau dengan jumlah 95,64 persen dari target produksi perikanan yang direncanakan. Dengan hasil ini capaian sasaran meningkatnya produksi perikanan dengan indikator kinerja persentase produksi perikanan telah melebihi target sebesar 101,96 persen.

65


Berikut Capaian indikator kinerja Prosentase Produksi Perikanan sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

N

Tabel 3.21 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 16 Satuan Tahun 2015 Indikator Kinerja

No 1.

Persentase produksi perikanan

Persen

Target

Realisasi

93,79

95,64

% Capaian 101,96

Dari grafik terlihat bahwa produksi perikanan Kota Bontang pada tahun 2011 adalah tingkat produksi terendah sebesar 46,47% kurang dari target yang ditetapkan sebesar 80,13% atau tercapai 57,96%. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian produksi perikanan pada tahun tersebut diantaranya adalah 1.

Potensi

pengembangan

wilayah

kelautan

masih

belum

digali

seluruhnya, hanya sekitar 9.384 Ha atau 26,83% dari wilayah laut Kota Bontang digunakan untuk kegiatan perikanan. 2.

Koordinasi yang baik antara masyarakat dan stakeholderterkait, terutama dari pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Bontang yang membantu pengembangan perekonomian daerah melalui kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility).

3.

Bantuan Sarana / Prasarana Produksi Perikanan, berupa 

Bibit Rumput Laut



Tali PE untuk pengikat rumput laut



Lantai jemur dan gudang penyimpanan dan rumput laut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan presentase produksi perikanan antara lain 1. Terbatasnya persediaan bahan bakar solar untuk operasional kapal penangkapan ikan di laut yang memperngaruhi jumlah ikan yang dapat ditangkap. 2. Kurangnya sarana dan prasarana kapal penangkapan ikan yang dapat menjangkau ke perairan yang lebih jauh sehingga ikan yang ditangkap masih terbatas.

66


3. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pelaku budi daya perikanan. 4. Belum adanya coolstorage (ruang pendinginan untuk menyimpan ikan) dalam rangka stabilisasi harga dan produksi ikan, saat melimpahnya tangkapan ikan maupun pada saat berkurangnya tangkapan ikan akibat perubahan iklim. 5. Kurangnya modal usaha bagi pelaku usaha perikanan tangkap. 6. Kurangnya pengetahuan pelaku budi daya perikanan dalam melakukan pembudidayaan perikanan secara baik. 7. Kurang profesionalnya kelembagaan kelompok budi daya perikanan yang mempengaruhi kelangsungan usaha budi daya perikanan. Untuk dibutuhkan Strategi/upaya pemecahan masalah yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya 1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Pertamina untuk menambah kuota BBM bersubsidi melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). 2. Memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk perikanan tangkap berupa alat tangkap, mesin dan armada penangkapan, yang dapat dilihat pada dokumentasi berikut ini

Gambar 3.10 Pemberian Bantuan Sarana & Prasarana Perikanan Tangkap

67


3. Memberikan bantuan sarana dan prasarana budi daya perikanan berupa bibit ikan, benih ikan, keramba atau jaring apung.

Gambar 3.11 Pemberian Batuan Jaring Apung

4. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak seperti perusahaan swasta, LSM dan stakeholders lainnya dalam rangka penyaluran bantuan perikanan agar tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. 5. Memberikan bantuan usaha melalui kegiatan PUMP. 6. Pelatihan untuk kegiatan budi daya air tawar dan air laut.

Gambar 3.12 Sosialisasi Perizinan Kapal Bagi Para Nelayan

Upaya pemecahan masalah lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang adalah 1. Bantuan sarana / prasarana nelayan melalui program sekaya maritim 1000 kampung nelayan maju mandiri, dimana kelurahan berbas pantai dan kelurahan bontang baru mendapat bantuan berupa pembangunan jalan ulin diperkampungan

68


2. Bantuan mobil nelayan pintar untuk pelayanan perizinan secara online yang bersifat pemenuhan administrasi kelompok nelayan baik perizinan, rekomendasi kartu nelayan.

3. Pembangunan Balai Pertemuan Nelayan sebagai sarana tempat pertemuan dan berkumpulnya kelompok nelayan 4. Bantuan bengkel kontainer untuk perbengkelan mesin kapal dengan ukuran 5-30 GT 5. Motor Bengkel untuk mobilisasi perbaikan mesin kapal nelayan Adapun Program pendukung sasaran 16 melalui 2 (dua) program, yakni 1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap. Grafik 3.19 Persentase Produksi Perikanan

200,00 95,63

180,00

160,00

80,53

82,33

89,29

140,00 120,00

46,47 Realisasi

100,00 80,00

80,13

77,80

81,13

81,73

89,73

Target

60,00 40,00 20,00 0,00

2011

2012

2013

2014

2015

69


SASARAN 17 Menurunkan Angka Kemiskinan

Penanganan masalah kemiskinan daerah menjadi salah satu program prioritas RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan tersebut, maka pemerintah Kota Bontang telah menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Bontang tahun 2012-2016, sesuai amanat dari Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Bontang Tahun 2012-2016, terdiri dari 21 program yang dilaksanakan oleh 10 SKPD terkait. Beberapa program penting terkait dalam SPKD tersebut adalah penciptaan peluang kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, peningkatan

sarana

dan

prasarana

ekonomi,

peningkatan

bantuan

perlindungan sosial dan kelompok rentan serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Jumlah rumah tangga miskin (RTM) di Kota Bontang tahun 2010 sebanyak 8.348 RTM, sedangkan jumlah total rumah tangga adalah sebanyak 43.863 KK. Hal ini berarti RTM tahun 2010 adalah sebesar 19,00%. Angka kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 9,00% pada akhir periode RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016 atau 4.174 RTM. Dengan demikian penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya ditargetkan sebesar 2,00%. Menurut data Pendataan Program Layanan Sosial (PPLS) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bahwa jumlah rumah tangga miskin (RTM) di Kota Bontang pada tahun 2011 sebanyak 7.310 RTM dari 59.575 rumah tangga di Kota Bontang. Hal ini memperlihatkan bahwa persentase angka kemiskinan tahun 2011 masih sebesar 16,57%, tahun 2012 rumah tangga miskin (RTM) sebanyak 6.859 atau 15,55% dari 59.575 rumah tangga di Kota Bontang, Bontang

tahun 2013 rumah tangga miskin (RTM) di Kota

sebanyak 6.631 atau 12,35% dari 51.502 rumah tangga di Kota

Bontang. Jumlah RTM di Kota Bontang tahun 2014 mencapai 6.097 RTM atau

70


11,50% dari 50.896 rumah tangga. Dengan demikian, maka capaian kinerja sasaran presentase angka kemiskinan mencapai 86,68 persen, yang dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut

Tingkat capaian indikator kinerja tahun 2015 dibandingkan tahun 2011-2014 dari data PPLS adalah sebagai berikut: Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 17 (Tahun 2011 – 2015) Uraian

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

17,00

15,00

13,00

11,00

9,00

a. RTM

7.310

6.859

6.361

6.097

5.601

b. % dari data dasar (8.438 RTM)

16,57

15,55

12,35

11,50

11,00

Capaian (%)

98,47

103,33

95,00

104,55

122,22

1.

Target (%)

2.

Realisasi

3.

Indikator kinerja : Persentase Angka Kemiskinan

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase angka kemiskinan dari tahun 2011 s.d. 2015 mengalami penurunan dari 7.310 rumah tangga miskin

menjadi

5.601 rumah tangga miskin walaupun tidak mencapai target RPJMD. Permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan angka kemiskinan antara lain disebabkan tingginya jumlah pendatang di Kota Bontang yang tidak memiliki skill dan tidak terserap di dunia kerja. Hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi pemerintah dengan tingginya tingkat pengangguran serta terus menambah daftar penduduk miskin Kota Bontang. Adapun upaya pemecahan masalah kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kota Bontang 1.

Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pendatang.

2.

Menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi

keluarga miskin secara berkesinambungan.

71


3.

Memberikan bantuan perbaikan terhadap rumah tidak layak huni.

4.

Pemberian bantuan modal usaha.

Sasaran angka kemiskinan dicapai melalui program-program, diantaranya adalah 1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, 2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, 3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya, dan 4. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Gambar 3.13 Pembagian RASKIN

Gambar 3.15 Dokumentasi Pelatihan Mengemudi

Gambar 3.14 Dokumentasi Pelatihan Las Listrik Untuk Masyarakat

Gambar 3.16 Dokumentasi Pelatihan Tata Boga

72

D.

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN MDG’S Pemerintah Kota sangat concern untuk mengakselerasi MDG’s (Millenium Development Goals), maka melalui visi misi Pemerintah berikut capaian di Bidang Kesehatan yang berkomitmen pada MDG’s. No.

Indikator Kinerja

1

2

Target Tahun 2015

Capaian Tahun 2015

Status

5

3

4

1

Balita Gizi Buruk

38

48

2

Balita Gizi Kurang

10,5%

27 (0,2%)

3

Cakupan Fe ibu Hamil

93 %

2.515 (62,1%)

4

Cakupan balita ditimbang (D/S)

70 %

9.108 (52,3%)

5

Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

38

48

6

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

102

8

7

Angka kematian Neonatus per 1000 Kelahiran Hidup

17

26

8

Angka kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup

23

10

9

Angka kematian balita per 1000 Kelahiran Hidup

32

16

10

UCI Kelurahan

15

14

11

Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan

3.863

3.412

Kh (Kelahiran Hidup)

88,3%

73

No.

Indikator Kinerja

1

2

Target Tahun 2015

Capaian Tahun 2015

Status

3

4

5

12

Komplikasi maternal ditangani

809

914

113%

13

Komplikasi Neonatal ditangani

523

418

80%

14

Kunjungan lengkap ibu hamil (K4)

4.046

3.879

95,8%

15

Kunjungan ibu nifas

3.863

2.073

53,7%

16

Kunjungan neonatus lengkap

3.413

1.887

55,3%

20

Prevalensi HIV AIDS

0,5

0,08

124 kasus

74

E.

Laporan Realisasi Anggaran No

Uraian

1

2

Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan Realisasi

%

3

4

5

1.613.505.415.987,47

1.352.095.857.339,46

83,80

133.406.475.244,47

142.424.670.015,36

106,76

1.451.693.640.743,00

1.178.698.695.378,00

81,19

1.230.328.430.693,00

1.004.702.597.328,00

81,66

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

35.995.490.000,00

28.887.693.000,00

80,25

1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

185.369.720.050,00

145.108.405.050,00

78,28

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

28.405.300.000,00

30.972.491.946,10

109,04

2

BELANJA

1.952.027.334.297,00

1.664.595.109.458,00

85,28

2.1

BELANJA OPERASI

1.229.398.360.472,00

1.070.855.604.359,00

87,10

2.2

BELANJA MODAL

719.298.828.625,00

591.621.559.889,00

82,25

2.3

BELANJA TIDAK TERDUGA

3.330.145.200,00

2.117.945.200,00

63,60

3

PEMBIAYAAN

345.448.213.309,53

345.448.213.309,53

100,00

3.1

PENERIMAAN DAERAH

345.448.213.309,53

345.448.213.309,53

100,00

1.

PENDAPATAN

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.2

PENDAPATAN TRANSFER

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

75

No

Uraian

1

2

3.2

Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan Realisasi

3.3

4

5

6.926.295.000,00

6.926.295.000,00

100,00

338.521.918.309,53

338.521.918.309,53

100,00

0,00

0,00 *)

100,00

PENGELUARAN DAERAH

Pembiayaan Netto

%

3

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

*) Menunggu Hasil Pemeriksaan dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2015

F.

Laporan Realisasi berdasarkan Program

No.

Sasaran Strategis

Anggaran Program

1

1

2

Berkembangnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat

Pagu (Rp) 3

Realisasi (Rp)

% Capaian

4

5

6

25.932.476.299

20.730.553.476

79,94

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

76

No.

Sasaran Strategis

Anggaran Program

1

2

3

2

Pagu (Rp) 3

Realisasi (Rp)

% Capaian

4

5

6

Program Pendidikan Anak Usia Dini

2.937.740.000,00

2.707.368.329,00

92,16

Program Pendidikan Menengah

21.429.520.000

16.816.485.786

78.47

3.405.330.005

86.85

Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

Program Peningkatan Non Formal

Meningkatnya Angka Harapan Hidup

program perbaikan gizi masyarakat

498.777.500

453.109.666

90,84

program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

27.450.000

24.195.000

88,14

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

24,995,390,000.00

22.613.171.559,00

91,33

113.727.800,00

73,03

Program Penanggulangan Masalah Kesehatan, Wabah dan Bencana

3.921.032.400,00

155,725,000.00

77

No.

Sasaran Strategis

Anggaran Program

1

2

Pagu (Rp) 3

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 4


5


6

Berkembangnya Pengarusatamaan Gender Melalui Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan, Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Serta Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan Dalam Segala Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi Peningkatan Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan

Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

4

Realisasi (Rp)

% Capaian

5

6

44.934.700,00

67,98

591.168.200,00

469.499.617,00

79,42

1.571.428.000

1.488.486.230,00

94,72

66,100,000.00

Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

78

No.

Sasaran Strategis

Anggaran Program

1

7

2

Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan daerah

Pagu (Rp) 3

4

Realisasi (Rp)

% Capaian

5

6

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

41,110,000.00

38.450.000,00

93,53

Program Pengembangan Pusat Pelayanan dan Informasi dan Konseling KRR

205,855,000.00

202.111.102,00

98,18

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS

12.700.000,00

12.641.500,00

99,54

Program peningkatan penerimaan pendapatan daerah

1.857.175.000

1.488.755.300

80,16

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

6.998.220.000

6.045.850.500

86,39

79

No.

Sasaran Strategis

Anggaran Program

1

2

Pagu (Rp) 3

4

Realisasi (Rp)

% Capaian

5

6

8

Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan

276,544,000.00

252.239.600,00

91,21

9

Meningkatnya penanganan sampah

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

3.633.952.500,00

3.430.071.724,00

94,39%

10.

Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

1.964.996.730,00

1.836.584.555,00

93,47%

11.

Meningkatnya rehabilitasi hutan mangrove sebesar 150 Ha

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

370,461,000.00

354957000

95,81

80

No.

Sasaran Strategis

Anggaran Program

1

12.

2


Pagu (Rp) 3

4

Realisasi (Rp)

% Capaian

5

6

Program rehabilitasi hutan dan lahan

. 2.791.895.000,00

1.609.243.465,00

57,64%

Program Peningkatan Potensi Sumber Daya Hutan

281.195.000

273.836.500

97%

Program perencanaan tata ruang

Rp. 1.934.436.000

Rp. 1.920.352.306

99,27%

Program Pemanfaatan Ruang

159.712.000,00

150.928.000,00

94,50

81

No.

Sasaran Strategis

Anggaran Program

1

13.

14.

15.

2

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan

Meningkatnya cakupan pelayanan air minum / air bersih Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi 90%

Pagu (Rp) 3

4

Realisasi (Rp)

% Capaian

5

6

Program pengendalian pemanfaatan ruang

Rp. 373.780.000,00

Rp. 353.694.000,00

94,63%

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

56.615.063.480

44.269.847.310

78,19

Program Rehabilitasi/Pemeliharaa n Jalan Dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

13.269.294.000

11.179.715.300

84,25

5.112.030.000

4.747.323.000

92,87

100.300.000

99.432.088

99,13

890.812.000

815.699.280

91,57

160.420.927.761

81,24 130.333.023.619

82

No.

Sasaran Strategis

Anggaran Program

1

16.

17.

2

Meningkatnya produksi perikanan

Menurunkan Angka Kemiskinan

Pagu (Rp) 3

4

Realisasi (Rp)

% Capaian

5

6


722.045.000

752.800.000

97


4.235.899.568

4.051.511.738

95,65

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap

1.483.948.000

1.297.153.317

87,41

5.543.202.840

5.383.501.732

97,12

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1.327.405.000

1.247.587.750

93,99

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

160.078.000

155.035.000

96,85

Program Pelatihan Bagi Rumah Tangga Miskin

297.075.000,00

253.784.750,00

85,43

83

No.

Sasaran Strategis

Anggaran Program

1

2

Pagu (Rp) 3

4

Realisasi (Rp)

% Capaian

5

6

Program Keluarga Berencana

1.133.098.000

1.107.341.750

97,73

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT), dan PMKS Lainnya

1.798.366.500,00

1.633.339.969,00

90,82

84

85


L

aporan Kinerja disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Pemerintah Kota Bontang, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini

adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi Pemerintah Kota Bontang yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Tahun 2015 ini, diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan sehingga nantinya akan tercipta kepemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Bontang dalam melaksanakan berbagai pelaksanaan pembangunan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabel seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang. Dimasa mendatang Pemerintah Kota Bontang akan melakukan berbagai langkah yang konkrit dan konstruktif untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabel yang ingin kita wujudkan bersama.

85

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BONTANG

Recommend Documents