LAKIP Laporan Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Batam
[BAB I PENDAHULUAN] [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary ofontents of the document.]
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Kota Batam yang semula kota administratif dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang perubahan Kota Batam dari kota administratif menjadi Daerah Otonom Kota Batam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Propinsi Kepulauan Riau, maka secara otomatis Kota Batam merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang sebelumnya bagian dari Propinsi Riau. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam dinyatakan bahwa Kota Batam semula terdiri dari 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan/Desa berubah menjadi 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan. Ditetapkannya Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, maka membawa gairah dan harapan tersendiri bagi perkembangan Kota Batam di masa mendatang. Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu terletak di jalur pelayaran internasional. Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014, terletak antara 0° 25’ 29” - 1° 15' 00” Lintang Utara dan 103° 34' 35” - 104° 26' 04” Bujur Timur dengan total wilayah darat dan wilayah laut seluas 3.990,00 km2 dan berbatasan dengan: Sebelah Utara
: Singapura dan Malaysia
Sebelah Selatan
: Kabupaten Lingga
Sebelah Barat
: Kabupaten Karimun dan Laut Internasional
Sebelah Timur
: Kabupaten Bintan
Singapura dan Malaysia yang berada di sebelah utara Kota Batam, secara ekonomi makro memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam perekonomian Kota Batam. Letak strategis dan kemudahan proses investasi telah menjadi daya tarik bagi Singapura untuk merelokasikan aktivitas industri mereka ke Kota Batam.
I/2 | H a l
Secara lebih jelas peta Kota Batam dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar 1.1 Peta Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batam
Sumber: BAPPEDA Kota Batam
B. Kewenangan dan Tugas Pokok Kewenangan Dengan
dijadikannya
Kota
Batam
sebagai
daerah
otonom,
maka
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Kota Batam mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yuridis, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Berdasarkan Undang-Undang
tersebut,
urusan pemerintahan yang
menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, I/3 | H a l
akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan tersebut meliputi urusan wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu meliputi: a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f.
penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; i.
fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
j.
pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan; l.
pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Disamping itu urusan pemerintahan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.
Tugas Pokok Pemerintah penyelenggaraan
Kota
Batam
pemerintahan,
mempunyai
tugas
pembangunan
dan
pokok
melaksanakan
memberikan
pelayanan
masyarakat agar dapat mencapai visi yang telah dicanangkan. Secara administrasi sejak tanggal 1 Maret 2011 Kota Batam dipimpin oleh Walikota Drs. H. Ahmad I/4 | H a l
Dahlan dan Wakil Walikota Rudi, SE berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-131 Tahun 2011 tanggal 23 Februari 2011 dengan masa jabatan selama 5 (lima) Tahun.
C. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Batam Struktur
organisasi
Pemerintah
Kota
Batam
mengacu
pada
Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Susunan organisasi Pemerintah Kota Batam yang dibentuk dengan: 1. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam; 2. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam; 3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, struktur organisasi Pemerintah Kota Batam terdiri dari : 2 sekretariat, 1 inspektorat, 8 badan, 14 dinas, 4 kantor, 15 UPT, 12 kecamatan yang dibagi atas 64 kelurahan sebagai berikut : 1. Sekretariat, terdiri dari: 1) Sekretariat Daerah; dan 2) Sekretariat DPRD. 2. Inspektorat Daerah 3. Badan-Badan Daerah, terdiri dari: 1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; 2) Badan Penanaman Modal; 3) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 4) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan; 5) Badan Komunikasi dan Informasi; 6) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 7) Badan Pertanahan Daerah; 8) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
I/5 | H a l
4. Dinas-Dinas Daerah, terdiri dari: 1) Dinas Pekerjaan Umum; 2) Dinas Tata Kota; 3) Dinas Pendidikan; 4) Dinas Kesehatan; 5) Dinas Perhubungan; 6) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral; 7) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 8) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 9) Dinas Pendapatan Daerah; 10) Dinas Kebersihan dan Pertamanan; 11) Dinas Tenaga Kerja; 12) Dinas Sosial dan Pemakaman; 13) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi, dan UKM; 14) Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan. 5. Kantor Daerah, terdiri dari: 1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; 2) Kantor Pemuda dan Olah Raga; 3) Kantor Pemadam Kebakaran; 4) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah. 6. Unit Pelaksana Teknis, yaitu: 1) Rumah Sakit Umum Daerah; 2) Puskesmas Batu Ampar; 3) Puskesmas Lubuk Baja; 4) Puskesmas Sei Panas; 5) Puskesmas Sambau; 6) Puskesmas Baloi Permai; 7) Puskesmas Kabil; 8) Puskesmas Sekupang; I/6 | H a l
9) Puskesmas Botania; 10) Puskesmas Batu Aji; 11) Puskesmas Sei Lekop; 12) Puskesmas Galang; 13) Puskesmas Bulang; 14) Puskesmas Belakang Padang; 15) Puskesmas Sei Langkai 16) Puskesmas Tiban Baru 7. Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari: 1) Kecamatan Belakang Padang terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu : a. Kelurahan Tanjung Sari; b. Kelurahan Sekanak Raya; c. Kelurahan Pemping; d. Kelurahan Pulau Terong; e. Kelurahan Pecong; f.
Kelurahan Kasu.
2) Kecamatan Batu Aji terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu : a. Kelurahan Bukit Tempayan; b. Kelurahan Buliang; c. Kelurahan Kibing; d. Kelurahan Tanjung Uncang. 3) Kecamatan Sekupang terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu : a. Kelurahan Tanjung Riau; b. Kelurahan Tiban Indah; c. Kelurahan Patam Lestari; d. Kelurahan Tiban Baru; e. Kelurahan Tiban Lama; f.
Kelurahan Sungai Harapan;
g. Kelurahan Tanjung Pinggir. I/7 | H a l
4) Kecamatan Sagulung terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu : a. Kelurahan Tembesi; b. Kelurahan Sungai Binti; c. Kelurahan Sungai Lekop; d. Kelurahan Sagulung Kota; e. Kelurahan Sungai Langkai; f.
Kelurahan Sungai Pelunggut.
5) Kecamatan Sungai Beduk terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu : a. Kelurahan Tanjung Piayu; b. Kelurahan Duriangkang; c. Kelurahan Mangsang; d. Kelurahan Muka Kuning. 6) Kecamatan Batu Ampar terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu : a. Kelurahan Tanjung Sengkuang; b. Kelurahan Sungai Jodoh; c. Kelurahan Batu Merah; d. Kelurahan Kampung Seraya. 7) Kecamatan Bengkong terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu : a. Kelurahan Bengkong Laut; b. Kelurahan Bengkong Indah; c. Kelurahan Sadai; d. Kelurahan Tanjung Buntung. 8) Kecamatan Nongsa terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu : a. Kelurahan Kabil; b. Kelurahan Sambau; c. Kelurahan Batu Besar; d. Kelurahan Ngenang.
I/8 | H a l
9) Kecamatan Batam Kota terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu : a. Kelurahan Teluk Tering; b. Kelurahan Taman Baloi; c. Kelurahan Sukajadi; d. Kelurahan Belian; e. Kelurahan Sungai Panas; f.
Kelurahan Baloi Permai.
10) Kecamatan Lubuk Baja terdiri dari 5 (lima) Kelurahan, yaitu : a. Kelurahan Kampung Pelita; b. Kelurahan Batu Selicin; c. Kelurahan Lubuk Baja Kota; d. Kelurahan Tanjung Uma; e. Kelurahan Baloi Indah. 11) Kecamatan Galang terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan, yaitu : a. Kelurahan Sijantung; b. Kelurahan Karas; c. Kelurahan Sembulang; d. Kelurahan Subang Mas; e. Kelurahan Rempang Cate; f.
Kelurahan Air Raja;
g. Kelurahan Pulau Abang; h. Kelurahan Galang Baru. 12) Kecamatan Bulang terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu : a. Kelurahan Pulau Buluh; b. Kelurahan Bulang; c. Kelurahan Setokok; d. Kelurahan Batu Legong; e. Kelurahan Pantai Gelam; f.
Kelurahan Temoyong. I/9 | H a l
D. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Lakip Terselenggaranya
good
governance
merupakan
prasyarat
bagi
setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta citacita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP)
ini
disusun
berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LAKIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Esensi dari sistem AKIP bagi Pemerintah Kota Batam adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kota Batam. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa visi, misi, dan sasaran strategis pemerintah dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mendefinisikan visi dan misi Pemerintah Kota Batam yang diformalkan melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2011. Dengan demikian RPJMD Kota Batam menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Batam. Selanjutnya sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja
yang dicapai Pemerintah Kota Batam. Pada akhir periode pelaksanaan
program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada stakeholders dalam wujud LAKIP. LAKIP memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Kota Batam untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Presiden, DPRD, dan Masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kota Batam sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di
I/10 | H a l
masa mendatang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh Pemerintah Kota Batam.
Gambar 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP 2012 Manajemen Kinerja
Akuntabilitas Kinerja
LAKIP
Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Pemerintah Kota Batam Tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2012 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kota Batam atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2012. 2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP Tahun 2012 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kota Batam dan upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Batam ini dilandasi dengan pengertian dan kesadaran bahwa laporan ini akan bermanfaat bagi terwujudnya kepemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan produktivitas di lingkungan Pemerintah Kota Batam juga merupakan media pertanggungjawaban dan bahan evaluasi untuk menilai kinerja instansi pemerintah.
E. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan LAKIP Tahun 2012 antara lain sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam yang semula sebagai Kota Administratif Batam statusnya berubah menjadi Daerah Otonom Kota;
I/11 | H a l
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 5. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 203/M.PAN/7/2002 tanggal 24 Juli 2002 perihal Pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 6. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 03 Tahun 2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2006-2011; 9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2012;
F. Sistematika Pembahasan Sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja ini mengacu kepada Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terakhir dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini disajikan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat strategis, yaitu program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun 2012. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output, dan sebagian outcome. Keberhasilan kinerja kegiatan yang bersifat benefit dan impact dapat dilihat pada pencapaian kinerja I/12 | H a l
sasaran strategis Pemerintah Kota Batam sebagai kinerja menyeluruh dan lintas bidang yang melibatkan seluruh komponen di lingkungan pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batam Tahun 2012 dibagi dalam 5 bab, yaitu: Bab 1 – Pendahuluan, meliputi gambaran umum Kota Batam,kewenangan dan tugas pokok, struktur organisasi, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, landasan hukum, dan sistematika pembahasan. Bab 2 – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, yang terdiri dari sub bab mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menguraikan visi pembangunan Kota Batam, misi pembangunan Kota Batam, Fokus dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan dan sub bab mengenai Perjanjian Kinerja Tahun 2012, menjelaskan secara singkat Perjanjian Kinerja yang lebih berfokus kepada target kinerja sasaran Tahun 2012. Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang akuntabilitas kinerja dan keuangan periode Tahun 2012 serta penjelasan mengenai pencapaian sasaran – sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Bab 4 – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
I/13 | H a l
