Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register!
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR
3
TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK HOTEL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAWAHLUNTO,
Menimbang
: a.
bahwa berdasarkan ayat (2) Undang -undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perlu pemisahan antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
b.
bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu penyesuaian Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Sawahlunto Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran;
c.
bahwa untuk mewujudkan sebagaimana huruf a dan b, Pajak Hotel perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan
Batas
Wilayah
Kodya
Dati
II
Sawahlunto,
Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59); 2.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 1
Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! 3.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41);
4.
Undang-undang nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54);
5.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
25
Tahun
2000
tentang
Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 193); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan
Undang-undang,
Perundang-undangan,
Rancangan
Peraturan
Rancangan
Pemerintah
dan
Rancangan Keputusan Presiden; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 12. Keputusan Menteri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 2
Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PAJAK HOTEL.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a.
Daerah adalah Kota Sawahlunto;
b.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto;
c.
Kepala Daerah adalah Walikota Sawahlunto;
d.
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
e.
Kas Daerah adalah Bank Nagari/Bank Pembangunan Daerah Propinsi
Sumatera
Barat
Cabang
Sawahlunto/Bank
Pemerintah/Badan yang ditunjuk oleh Walikota Sawahlunto; f.
Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya, dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
g.
Pajak Hotel adalah Pajak yang dipungut atas pelayanan Hotel;
h.
Surat pemberitahuan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
3
Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang -undangan Perpajakan Daerah; i.
Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
j.
Surat Setoran Daerah, selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Walikota;
k.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang Jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
l.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS;
m.
Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
n.
Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
o.
Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil, selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
p.
Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
q.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma/kongsi,
koperasi
dana
pensiun,
persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social 4
Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! politik atau organisasi yang sejenisnya lembaga, bentuk badan tetap dan bentuk badan lainnya; r.
Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2 (1)
objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Hotel
(2)
Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a.
Fasilitas Penginapan atau fasilitas tempat tinggal jangka pendek, antra lain : gubug Pariwisata (cattage), motel, wisma,
pesanggarahan
(hotel),
losmen
dan
rumah
penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 (lima belas) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan; b.
Pelayanan penunjang antara lain telepon, faximile, telex, foto
copy,
pelayanan
cuci,
seterika,
taksi
dan
pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel; c.
Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (fitnes Center), kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel;
d.
Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.
Pasal 3 Dikecualikan dari objek pajak adalah :
5
Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! a.
penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
b.
pelayanan tinggal diasrama dan pondok pesantren;
c.
fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan dihotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
d.
pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum dan hotel;
e.
pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.
Pasal 4 (1)
Subjek
Pajak
adalah
orang
pribadi
atau
badan
yang
melaksanakan pembayaran kepada hotel atas jasa pelayanan yang diterimanya (2)
Wajib pajak adalh pengusaha hotel
BAB III DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK Pasal 5 Tarif pajak ditetapkan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atas jasa pelayanan yang dilakukan kepada hotel
BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK Pasal 6 (1)
Pajak Hotel yang terutang dipungut dimana hotel berada
(2)
Besarnya Pajak terhutang dihitung sebagaimana dimaksud pasal 5
BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
6
Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! Pasal 7 Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 8 Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan dihotel
Pasal 9 (1)
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD
(2)
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
(3)
SPTPD
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
harus
disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak; (4)
Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota
BAB VI TATA CARA PENETAPAN PAJAK Pasal 10 (1)
Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat
(1),
Walikota
menetapkan
pajak
terutang
dengan
menerbitkan SKPD; (2)
Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagi dengan menerbitkan STPD Pasal 11
(1)
Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) digunakan untuk menghitung,
7
Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! memperhitungkan
dan
menetapkan
pajak
sendiri
yang
terutang; (2)
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pjak, Walikota dapt menerbitkan :
(3)
a.
SKPDKB;
b.
SKPDKBT;
c.
SKPDN.
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan : a.
apabila berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
b.
apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang
ditentukan
dan
telah
ditegur
secara
tertulis,
dikenakan sanksi administrasi beruapa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; (4)
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditentukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berapa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
(5)
SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada krdit pajak;
(6)
Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 8
Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan; (7)
Penambahan
jumlah
pajak
yang
terutang
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum ditentukan tindakan pemeriksaan.
BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 12 (1)
Pembayaran pjak yng terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
(2)
Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk , hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam;
(3)
Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
Pasal 13 (1)
pembayaran pjak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
(2)
Apabila dianggap perlu atau dalam hal tertentu Walikota dapat menerbitkan
persetujuan
kepada
wajib
pajak
untuk
mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, stelah memenuhi persyaratan yang ditentukan; (3)
Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
(4)
Walikota dapt memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
9
Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar; (5)
Persyaratan pembayaran,
untuk
dapat
angsuran
mengangsur
dan
penundaan
dan
menunda
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.
Pasal 14 (1)
Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam bukti penerimaan;
(2)
Bentuk, jenis, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan oleh walikota.
Pasal 15 (1)
Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayan;
(2)
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
(3)
Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat.
Pasal 16 (1)
Apabila jumlah pjak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa;
(2)
Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
Pasal 17 10
Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
Pasal 18 Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
Pasal 19 Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.
Pasal 20 Bentuk
Jenis
dan
isi
formulir
yang
dipergunakan
untuk
melaksanakan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota.
BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 21 (1)
Walikota
berdasarkan
permohonan
wajib
pajak
dapat
memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; (2)
Tata
cara
pemberian
pengurangan,
keringanan
dan
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.
BAB IX
11
Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 22 Walikota karena jabatan atas permohonan wajib pajak dapat : a.
membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
b.
membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
c.
mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yng terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan;
d.
apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
BAB X KEBERATAN BANDING Pasal 23 (1)
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat atas suatu :
(2)
a.
Nama dan alamat wajib pajak;
b.
Wajib pajak;
c.
Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d.
Alasan yang jelas.
Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDLN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa jang waktu itu tidak dapat dipenuhi karena kesadaran diluar kekuasaannya; 12
Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! (3)
Walikita atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
diterima,
sudah
memberikan keputusn; (4)
Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(3)
Walikota
atau
pejabat
tidak
memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan; (5)
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak
Pasal 24 (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan; (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak
BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 25 (1)
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud pasal 24 sebagian
atau
seluruhnya,kelebihan
dikabulkan
pembayaran
pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
(2)
Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau pejabat secara tertulis denan menyebutkan sekurang-kurangnya: a.
nama dan alamat wajib pajak;
b.
Wajib pajak;
13
Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register!
(3)
c.
Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d.
Alasan yang jelas.
Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
(4)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampau Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan
pengembalian
kelebihan
pembayaran
pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Pasal 26 Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemidah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XII KADARLUASA Pasal 27 (1)
hak untuk melakukan penagihan pajak, kadarluasa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhitungnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
(2)
Kadarluasa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a.
diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau;
b.
ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 28
14
Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! (1)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak
pidana
dibidang
perpajakan
daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana; (2)
Dalam melaksanakan tugas PPNS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. Menerima,
mencari,
mengumpulkan
dan
meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pajak. d. Menghentikan penyidikan setalah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; e. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; (3)
Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyelidikan
dan
menyampaikan
hasil
penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 29 (1)
Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tindak benar sehingga merugikan 15
Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang;
(2)
Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tindak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;
(3)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.
BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
Pasal 31 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Sawahlunto Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penetapan dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.
Ditetapkan di Sawahlunto 16
Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! pada tanggal 5 Agustus 2002 WALIKOTA SAWAHLUNTO,
SUBARI SUKARDI Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 5 Agustus 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
ISMET AMZIS LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2002 NOMOR 7 SERI A.1
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HOTEL
UMUM
Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi Daerah yang dinamis, serasi dan bertanggung jawab, dirasa perlu menggali sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.
Upaya peningkatan penyediaan dan dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan serta penyerdehanaan, penyempurnaan, dan penambahan jenis pajak, melalui Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.
17
Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register!
Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan dalam pelaksanaan Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
: Cukup Jelas
Pasal 2 ayat (1)
: Cukup Jelas
Ayat (2) (s/d pasal 34)
18
