PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO PADA PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAWAHLUNTO,
Menimbang
: a.
bahwa salah satu solusi untuk menambah dan
meningkatkan
sumber
pendapatan
daerah adalah dengan melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal; b.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk
Peraturan
Penyertaan
Modal
Daerah Pemerintah
tentang Kota
Sawahlunto pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar. Mengingat
: 1.
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah
(Lembaran
Negara 154
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990
Lembaran
Nomor
Negara
59,
Tambahan
Republik
Indonesia
Nomor 3423); 2.
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan
Negara
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
53, 155
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4389); 5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan
Tanggung
Jawab
Keuangan
(Lembaran
Negara
Republik
Tahun
2004
Lembaran
Nomor
Negara
66,
dan
Negara Indonesia Tambahan
Republik
Indonesia
Nomor 4400); 6.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
sebagaimana telah diubah
4437)
beberapa kali
terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang
(Lembaran Tahun
Negara
2008
Lembaran
Pemerintahan Republik
Nomor Negara
59,
Daerah Indonesia Tambahan Republik
IndonesiaNomor 4844); 7.
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah 156
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran
Negara
Indonesia
Tahun
2004
Tambahan
Lembaran
Republik
Nomor
Negara
126,
Republik
Indonesia Nomor 4438); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4592); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10.
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 11);
11.
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16
Tahun
2008
tentang
Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 157
Daerah
Kota
Sawahlunto
Tahun
2008
Nomor 16); 12.
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 5);
13.
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun
2009
tentang
Pokok
–
pokok
Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah
Kota
Sawahlunto
Tahun
2009
Nomor 6); 14.
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Kota Sawahlunto pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah
Kota
Sawahlunto
Tahun
2009
Nomor 7). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO dan WALIKOTA SAWAHLUNTO MEMUTUSKAN : 158
Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
PENYERTAAN
MODA
SAWAHLUNTO
TENTANG
PEMERINTAH
PADA
PT.
KOTA
BALAIRUNG
CITRAJAYA SUMBAR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintahan
Daerah
penyelenggaraan
urusan
adalah Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas – luasnya dengan sistem
dan
prinsip
Negara
Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang
Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. 2.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3.
Daerah adalah Kota Sawahlunto;
4.
Walikota adalah Walikota Sawahlunto; 159
5.
Dewan Perwakilan Rakyat yang disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah
Daerah
dan
DPRD
dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 7.
Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan / atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, social dan / atau manfaat lainnya;
8.
Penyertaan adalah
Modal
bentuk
Pemerintah investasi
Daerah langsung
Pemerintah Daerah bertujuan untuk jangka panjang yang bersifat permanen, bertujuan untuk dimilikis ecara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali; 9.
PT. Balairung Citrajaya Sumbar adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Propinsi Sumatera Barat yang berlokasi di Jakarta; 160
10.
Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan dan merupakan Penyertaan Modal;
11.
Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan
Daerah
yang
berasal
dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pertumbuhan
perekonomian
Daerah
dan
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Pasal 3 Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah : a.
Investasi yang berkelanjutan tanpa ada niat untuk
diperjualbelikan
atau
tidak
ditarik
kembali; b.
Memperkuat struktur permodalan; dan
c.
Menjadi
pemilik
kelompok
saham
penentu
arah
yang
termasuk
kebijakan
di
Perusahaan. 161
BAB III ASAS PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL Pasal 17 Penyertaan Modal Daerah pada PT. Balairung Citrajaya SUmbar berlandaskan pada : a. Asas fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang investasi dilaksanakan sesuai dengan fungsi, wewenang dan tanggungjawab yang dimiliki; b. Asas
kepastian
Pemerintah
hukum
Daerah
yaitu
harus
investasi
dilaksanakan
berdasarkan hukum dan peraturan perundang – undangan; c. Asas
efisiensi
yaitu
investasi
pemerintah
daerah diarahkan agar dana investasinya digunakan
batasan
–
batasan
standar
kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal; d. Asas
akuntabilitas
investasi
yaitu
setiap
peemrintah daerah
kegiatan
harus
dapat
dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; e. Asas kepastian nilai yaitu investasi pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka 162
optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan Daerah. Pasal 5 Tata
cara
pengelolaan
penyertaan
modals
elanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota BAB IV BESARAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL Pasal 6 (1)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar dinyatakan dalam
bentuk
uang
sebesar
Rp.
2.824.899.000,- (dua milyar delapan ratus empat
puluh
dua
juta
delapan
ratus
Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) yang terdiri
dari
1.694
(seribu
enam
ratus
Sembilan puluh empat) lembar saham Seri A dengan nominal @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1.130.899 (satu juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan) lembar saham Seri B dengan nominal @ Rp. 1.000,- (seribu rupiah); (2)
Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih
163
lanjut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
164
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota
Sawahlunto.
Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 28 Juni 2011 WALIKOTA SAWAHLUNTO, ttd AMRAN NUR
Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 28 Juni 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO, ttd ZOHIRIN SAYUTI LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2011 NOMOR 3
165
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO PADA PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
I.
UMUM Dengan adanya penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar diharapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1
:
Cukup Jelas
Pasal 2
:
Cukup Jelas
Pasal 3
: Huruf a Cukup Jelas Huruf b Memperkuat
struktur
permodalan tidak terlepas untuk adanya kepastian nilai Investasi Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi 166
pemanfaatan
dana
penyusunan
dan
laporan
keuangan daerah Huruf c Cukup Jelas Pasal 4
:
Cukup Jelas.
Pasal 5
:
Cukup Jelas.
Pasal 6
: Ayat (1)
:
Cukup Jelas
Ayat (2)
:
Cukup Jelas
Pasal 7
:
Cukup Jelas.
Pasal 8
:
Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3
167
