PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN Menimbang
:
a. bahwa dengan dibentuknya Kota Pariaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 maka Pemerintah Kota Pariaman perlu membuat produk hukum daerah untuk mendukung kelancaran roda pemerintahan Kota Pariaman. b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggung jawab yang dilaksanakan oleh daerah secara professional perlu pengaturan, pengendalian dan pengawasan system transportasi yang merata, aman, cepat dan tertib maka kepada pengusaha angkutan / transportasi wajib memiliki Izin Trayek c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tk.I dan Tk.II, Izin Trayek merupakan Retribusi Daerah Tk. II. d. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud poin b dan c tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ); 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480 ); 3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710 ); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara republik Indonsia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ); 6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ); 7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139 ); 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 tahnu 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 197 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemungutan retribusi Daerah ; 14. Keputusan Menteri dalamnegeri Nomor 175 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembinaan Penyidik Pegawaui Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN TRAYEK
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. b. c. d.
Daerah adalah Kota Pariaman. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman. Walikota adalah Walikota Pariaman. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Baaadan Uasaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,koperasi,yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badanbadan usaha lainnya. f. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. g. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, mobilbus penumpang umum dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam daerah.
h. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyakbanyaknya 8 ( delapan ) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 ( delapan ) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. i. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barangbarang khusus. j. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,pengendalian danpengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang , penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas terentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. k. Retribusi izin trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu pada wilayah daerah. l. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong reribusi tertentu. m. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan. n. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retriburi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang meunurut peraturan perundang-undangan retribusi. o. Surat Ketetapan Reribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah reribusi yang terutang. p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputuskan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. q. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. s. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , SKRDBT, SKRDLB yang digumakan oleh wajib retribusi. t. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa tarayek tertentu dalam wilayah Kota Pariaman.
Pasal 3 Objek retribusi adalahpemberian izin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pasal 4 Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin trayek. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi izin trayek digolongkan sebagai retribusi izin tertentu. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa dalam pemberian izin ditentukan berdasarkan jumlah kendaraan yang dioperasikan, jumlah tempat duduk dan jenis angkutan umum penumpang. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi bertujuan untuk menutup sebahagian atau sama biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek. (2).Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian daan pengawasan serta biaya pembinaan. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan macam retribusi. (2). Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 9 Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut : a.Setiap kendaraan yang bertempat duduk maksimal 8 s/d 9 orang Rp. 25.000/unit/tahun. b.Setiap kendaraan yang bertempat duduk maksimal 9 s/d 11 orang Rp. 40.000/unit/tahun. c.Pengusaha kendaraan angkutan orang dengan kendaraan umum yang bepergian keluar daerah diwajibkan mengurus isidentil dikenakan retribusi sebagai berikut : -
Setiap kendaraan yang bertempat duduk 8 s/d 9 oarang Rp. 15.000/unit/rit. Setiap kendaraan yang bertempat duduk 16 s/d 26 orang Rp. 25.000/unit/rit.
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah/izin trayek yang diberikan. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10 (1) Izin Trayek berlaku untukm jangka waktu 5 ( lima ) tahun dan wajib mendaftar ulang setiap tahun. (2) Retribusi izin trayek dikenakan setiap penerbitan kartu pengawasan / KP (3) Kartu pengawasan merupakan turunan dari izin trayek,berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Pasal 11 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX SURAT PENDAFTARAN Pasal 12 (1). Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD. (2). SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. (3). Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) diteteapkan oleh Walikota. BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13 (1). Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokoumen lain yang dipersamakan. (2). Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota. BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 14 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 (1).Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 ( dua ) persen dari setiap retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2).Bagi orang pribadi atau badan yang bergerak dibidang usaha angkutan yang tidak mengurus atau tidak memperpanjang izin trayeknya maka terhadap yang bersangkutan , maka izinnya dicabut. BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 (1).Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2).Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,SKRDKBT dan STRD. (3).Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota. BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17
(1).Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT,STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN ) (2).Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB XV KEBERARATAN Pasal 18 (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB (2). Keberatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia serta disertai dengan alas an yang jelas. (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. (4).Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak tanggal SKRD dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(5).Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggab sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. (6).Pengajuan keberatan tidak dapat menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 19 (1). Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus membeikan keputusan atas keberatan yang diajukan. (2).Keputusan Waliota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (3).Apabila dalam jangka waktu yang dimaksud ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan keberatan tersebut dianggap diterima.
BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20
(1).Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota. (2).Walikota dalam jangka waktu 6 ( enam ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan. (3).Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggab dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu ) bulan. (4).Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung dipertimbangkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi yang dimaksud. (5).Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua ) bulan semenjak diterbitkannya SKRDLB. (6).Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi setelah lewat 2 (dua ) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 (dua ) persen sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 21 (1).Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan ; a. Nama dan alamat wajib retribusi. b. Masa retribusi. c. Besarnya kelebihan pembayaran. d. Alasan yang singkat dan jelas. (2).Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung dan melaalui pos tercatat. (3).Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.
Pasal 22 (1).Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi.
(2).Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai alat bukti pebayaran. BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 23 (1). Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2). Pemberian keringanan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain kemampuan untuk mengangsur. (3). Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan korban kerusakan. (4). Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman melalui kantor atau dinas yang bersangkutan. BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 24 (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga ) tahun terhitung semenjak terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah. (2). Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkannya surat teguran, atau b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XIX PENYIDIKAN Pasal 25 (1).Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah. (2).Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi terang dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatann yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan-bahan bukti tersebut.
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e. g. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. i. Menghentikan penyidikan. j. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku. (3).Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan penyidikan kepadapenuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 26 (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). (2).Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XXI PENUTUP Pasal 27 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka seluruh orang pribadi atau badan yang berada dalam wilayah Kota Pariaman yang bergerak dibidang usaha jasa angkutan yang berlokasi di Kota Pariaman harus mengurus izin trayek kepada Pemerintah Daerah. Pasal 28 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota pariaman. Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota pariaman. Ditetapkan di Pariaman Pada tanggal 2003. WALIKOTA PARIAMAN
NASRI NASAR Diundangkan di Pariaman Pada tanggal 2003 SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN -FADLI, SH –
Nip. 410010751
LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR
TAHUN 2003 SERI B
WALIKOTA PARIAMAN Jalan Syekh Burhanuddin No. 145 Telp. (0751) 92202, 91012. Nomo r
: 180/
/Huk-2003
Lampiran
: 1 ( satu ) berkas
Perihal
: Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda )
Pariaman, 13 Oktober
2003
Kepada: Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Pariaman di Paria man
Dengan hormat,
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 155/568/DPRD/2003 tanggal 2 Oktober
2003 perihal Keputusan Walikota Pariaman, tentang Pembentukan
Tim Pembina dan Tim Kerja Pasar Grosir Tempat Pelelangan Ikan , maka bersama ini perlu kami sampaikan kepada saudara bahwa, pada Bagian Hukum dan Organisasi pada saat ini telah
disiapkan 6 ( enam ) buah Racangan
Peraturan ( Ranperda ) untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perlu kami sampaikan kepada saudara, bahwa sebelum Ranperda diajukan kepada DPRD, maka menurut prosedur yang berlaku sekarang, Ranperda tersebut harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq Biro Hukum dan HAM Kantor Gubernur. Sebagai bahan bagi Saudara, bersama ini kami lampirkan prosedur dan Tata Cara membuat Produk Hukum Daerah. Demikian disampaikan kepada saudara, terima kasih. WALIKOTA PARIAMAN
= NASRI NASAR =
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 03 TAHUN 2004
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
WALIKOTA PARIAMAN Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1.
bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 03 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Nomor 02/Kep.D/DPRD/XI/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan 6 ( enam ) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman menjadi Peraturan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu dijabarkan dengan petunjuk pelaksanaannya. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ); 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480 ); 3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710 ); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara republik Indonsia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ); 6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ); 7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
12.
13. 14. 15.
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139 ); Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 tahnu 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 197 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemungutan retribusi Daerah ; Keputusan Menteri dalamnegeri Nomor 175 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembinaan Penyidik Pegawaui Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. b. c. d. e.
f. g.
h.
i.
j.
k.
Daerah adalah Kota Pariaman. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman. Walikota adalah Walikota Pariaman. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Baaadan Uasaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,koperasi,yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badanbadan usaha lainnya. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, mobilbus penumpang umum dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam daerah. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyakbanyaknya 8 ( delapan ) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 ( delapan ) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barangbarang khusus. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,pengendalian danpengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang , penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas terentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi izin trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan
l.
m.
n.
o. p.
q.
r.
s.
t.
angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu pada wilayah daerah. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong reribusi tertentu. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retriburi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang meunurut peraturan perundang-undangan retribusi. Surat Ketetapan Reribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah reribusi yang terutang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputuskan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , SKRDBT, SKRDLB yang digumakan oleh wajib retribusi. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya. BAB II KETENTUAN IZIN TRAYEK DAN INSIDENTIL Pasal 2
(1). Kegiatan izin trayek dan izin insidentil angkutan orang dengan kendaraan umum dilaksanakan oleh : a. Badan Usaha Milik Negara/ Milik Daerah b. Badan Usaha Milik Swasta c. Milik Koperasi d. Milik Pribadi/ Perorangan Warga Negara Indonesia. (2). Untuk mendapatkan izin Trayek angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat 1 yang seluruhnya berada dalam Kota Pariaman, wajib memiliki Izin Trayek. (3). Untuk mendapatkan izin Insidentil angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat 1 yang seluruhnya berada dalam Kota Pariaman, wajib memiliki izin Insidentil bagi kendaraan umum yang melakukan perjalanan keluar daerah. (4). Izin trayek dan Izin Insidentil angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan trayeknya. (5) Ketentuan izin trayek dan izin Insidentil angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3 diatas :
a. Perusahaan Biro Perjalanan Umum untuk menunjang kegiatan usahanya. b. Kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah. c. Kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan. Pasal 3 Untuk memperoleh Izin Trayek angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 keputusan ini wajib memenuhi persyaratan : a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang membentuk badan usaha, sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 huruf a dan b, akte pendirian koperasi bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf d peraturan Kota Pariaman ini. c. Memiliki Surat Keterangan domisili pemohon. d. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU). e. Persyaratan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bernotor. f. Persyaratan kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpanan/full kendaraan bermotor. Pasal 4 (1) Pemohon izin trayek angkutan umum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 Peraturan Daerah ini diajukan kepada Walikota Pariaman. (2) Izin trayek angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atau pejabat yang ditunjuk apabila : a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Keputusan ini. b. Trayek atau rute yang dilayani masih terbuka. (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima. (4) Penolakan permohohnan izin trayek usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini diberikan tertulis disertai alasan penolakan.
Pasal 5 Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin trayek usaha angkutan umum diwajibkan untuk : a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin trayek angkutan umum. b. Melakukan kewajiban usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin trayek diberikan. c. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan. d. Melaporkan kegiatan usahanya dengan pemberian kartu kontrol izin trayek usaha angkutan setiap kendaraan yang dimiliki. Pasal 6 (1) Izin trayek usaha angkutan dicabut apabila : a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5 keputusan ini. b. Perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usaha pengangkutan. (2) Pencabutan izin trayek angkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
(3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan. Pasal 7 Izin Trayek Angkutan Umum dapat dicabit tanpa melalui preses peringatan dan pembentukan izin, dalam hal perisahaan yang bersangkutan: a. Melakukan kegiatan yang membahagiakan BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi izin trayek digolongkan sebagai retribusi izin tertentu. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa dalam pemberian izin ditentukan berdasarkan jumlah kendaraan yang dioperasikan, jumlah tempat duduk dan jenis angkutan umum penumpang. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi bertujuan untuk menutup sebahagian atau sama biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek. (2).Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian daan pengawasan serta biaya pembinaan. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan macam retribusi. (2). Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 9 Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut : a.Setiap kendaraan yang bertempat duduk maksimal 8 s/d 9 orang Rp. 25.000/unit/tahun. b.Setiap kendaraan yang bertempat duduk maksimal 9 s/d 11 orang Rp. 40.000/unit/tahun. c.Pengusaha kendaraan angkutan orang dengan kendaraan umum yang bepergian keluar daerah diwajibkan mengurus isidentil dikenakan retribusi sebagai berikut : -
Setiap kendaraan yang bertempat duduk 8 s/d 9 oarang Rp. 15.000/unit/rit. Setiap kendaraan yang bertempat duduk 16 s/d 26 orang Rp. 25.000/unit/rit.
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah/izin trayek yang diberikan. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10 (4) Izin Trayek berlaku untukm jangka waktu 5 ( lima ) tahun dan wajib mendaftar ulang setiap tahun. (5) Retribusi izin trayek dikenakan setiap penerbitan kartu pengawasan / KP (6) Kartu pengawasan merupakan turunan dari izin trayek,berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Pasal 11 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX SURAT PENDAFTARAN Pasal 12 (1). Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD. (2). SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. (3). Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) diteteapkan oleh Walikota. BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13 (1). Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokoumen lain yang dipersamakan. (2). Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota. BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 14 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 (1).Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 ( dua ) persen dari setiap retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2).Bagi orang pribadi atau badan yang bergerak dibidang usaha angkutan yang tidak mengurus atau tidak memperpanjang izin trayeknya maka terhadap yang bersangkutan , maka izinnya dicabut. BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 (1).Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2).Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,SKRDKBT dan STRD. (3).Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota. BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17
(1).Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT,STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN ) (2).Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB XV KEBERARATAN Pasal 18 (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB (2). Keberatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia serta disertai dengan alas an yang jelas. (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. (4).Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak tanggal SKRD dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(5).Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggab sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. (6).Pengajuan keberatan tidak dapat menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 19 (1). Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus membeikan keputusan atas keberatan yang diajukan. (2).Keputusan Waliota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (3).Apabila dalam jangka waktu yang dimaksud ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan keberatan tersebut dianggap diterima.
BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20
(1).Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota. (2).Walikota dalam jangka waktu 6 ( enam ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan. (3).Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggab dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu ) bulan. (4).Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung dipertimbangkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi yang dimaksud. (5).Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua ) bulan semenjak diterbitkannya SKRDLB. (6).Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi setelah lewat 2 (dua ) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 (dua ) persen sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 21 (1).Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan ; e. Nama dan alamat wajib retribusi. f. Masa retribusi. g. Besarnya kelebihan pembayaran. h. Alasan yang singkat dan jelas. (2).Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung dan melaalui pos tercatat. (3).Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.
Pasal 22 (1).Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi.
(2).Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai alat bukti pebayaran. BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 23 (1). Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2). Pemberian keringanan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain kemampuan untuk mengangsur. (3). Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan korban kerusakan. (4). Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman melalui kantor atau dinas yang bersangkutan. BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 24 (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga ) tahun terhitung semenjak terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah. (2). Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) tertangguh apabila : c. Diterbitkannya surat teguran, atau d. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XIX PENYIDIKAN Pasal 25 (1).Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah. (2).Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : u. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi terang dan jelas. v. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatann yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. w. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. x. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. y. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan-bahan bukti tersebut.
z. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e. aa. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. bb. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. cc. Menghentikan penyidikan. dd. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku. (3).Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan penyidikan kepadapenuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 26 (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). (2).Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XXI PENUTUP Pasal 27 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka seluruh orang pribadi atau badan yang berada dalam wilayah Kota Pariaman yang bergerak dibidang usaha jasa angkutan yang berlokasi di Kota Pariaman harus mengurus izin trayek kepada Pemerintah Daerah. Pasal 28 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota pariaman. Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota pariaman. Ditetapkan di Pariaman Pada tanggal 2003. WALIKOTA PARIAMAN
NASRI NASAR Diundangkan di Pariaman Pada tanggal 2003 SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN -FADLI, SH –
Nip. 410010751
LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR
TAHUN 2003 SERI B
WALIKOTA PARIAMAN Jalan Syekh Burhanuddin No. 145 Telp. (0751) 92202, 91012. Nomo r
: 180/
/Huk-2003
Lampiran
: 1 ( satu ) berkas
Perihal
: Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda )
Pariaman, 13 Oktober
2003
Kepada: Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Pariaman di Paria man
Dengan hormat,
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 155/568/DPRD/2003 tanggal 2 Oktober
2003 perihal Keputusan Walikota Pariaman, tentang Pembentukan
Tim Pembina dan Tim Kerja Pasar Grosir Tempat Pelelangan Ikan , maka bersama ini perlu kami sampaikan kepada saudara bahwa, pada Bagian Hukum dan Organisasi pada saat ini telah
disiapkan 6 ( enam ) buah Racangan
Peraturan ( Ranperda ) untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perlu kami sampaikan kepada saudara, bahwa sebelum Ranperda diajukan kepada DPRD, maka menurut prosedur yang berlaku sekarang, Ranperda tersebut harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq Biro Hukum dan HAM Kantor Gubernur. Sebagai bahan bagi Saudara, bersama ini kami lampirkan prosedur dan Tata Cara membuat Produk Hukum Daerah. Demikian disampaikan kepada saudara, terima kasih. WALIKOTA PARIAMAN
= NASRI NASAR =
