WALIKOTA PARIAMAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA WALIKOTA PARIAMAN, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan tugas pada Sekretariat
Daerah Kota Pariaman, ditemui beberapa Bagian atau Unit Kerja yang perlu diadakan perubahan-perubahan baik berupa pemisahan maupun penambahan Bagian dan Subbagian;
b. bahwa Bagian Hukum & Organisasi tidak singkron lagi jika digabung dalam satu bagian karena berbeda tupoksi baik secara teknis maupun administrasi yang berdampak kepada capaian kinerja yang kurang efektif, untuk itu perlu dilakukan pemisahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dan b diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli.
Mengingat
:
huruf a tentang tentang Dewan
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor; 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
1
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman. 16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang APBD Kota Pariaman 2010.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN dan WALIKOTA PARIAMAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI. PASAL I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Derah Dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 Nomor 2) diubah sebagai berikut:
2
Ketentuan BAB III, Paragraf 2, Pasal 4, Ayat (3) Poin A diubah dan ditambah sehingga keseluruhan bunyi Pasal 4 sebagai berikut: (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Tata Praja; c. Asisten Administrasi dan Pembangunan; d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Asisten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah; (3) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan bagianbagian : a. Asisten Tata Praja membawahkan : 1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari : (a) Sub Bagian Tata Pemerintahan; (b) Sub Bagian Otonomi & Hubungan Kerjasama Antar Daerah; (c) Sub Bagian Pertanahan. 2. Bagian Hukum dan HAM, terdiri dari : (a) Sub Bagian Perundang-undangan; (b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; (c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum. 3. Bagian Humas, terdiri dari : (a) Sub Bagian Pemberitaan; (b) Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan; (c) Sub Bagian Kemitraan. 4. Bagian Organisasi dan Aparatur, terdiri dari; (a) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan dan Kepegawaian; (b) Sub Bagian Kelembagaan; (c) Sub Bagian Tatalaksana. b. Asisten Administrasi dan Pembangunan membawahkan : 1. Bagian Umum, terdiri dari : (a) Sub Bagian Tata Usaha dan Arsip; (b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol; (c) Sub Bagian Keuangan. 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari : (a) Sub Bagian Perekonomian; (b) Sub Bagian Administrasi Pembangunan; (c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 3. Bagian Kesejahteraan Sosial, terdiri dari : (a) Sub Bagian Agama dan Pendidikan; (b) Sub Bagian Kepemudaan; (c) Sub Bagian Kesehatan dan Sosial. (4) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten; (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian; (6) Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah; (7) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. PASAL II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
3
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman. Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 15 Agustus 2011 WALIKOTA PARIAMAN
ttd MUKHLIS, R
Diundangkan di Pariaman pada tanggal 15 Agustus 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN
ttd Ir. ARMEN, MM Pembina Tk I Nip. 19580311 199003 1 001
LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2011 NOMOR 38
4
PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI
I.
PENJELASAN UMUM. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah di bantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, staf, pengawas, perencana, pelaksana, unsur pendukung dan unsur pelayanan. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Reformasi birokrasi pada tataran pemerintah daerah antara lain bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah propinsi dan kabupaten/ kota. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan beban kerja pada Sekretariat Daerah Kota Pariaman, ditemui bagian yang perlu diadakan perubahan baik berupa pemisahan maupun penambahan bagian dan subbagian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Sekretariat Daerah Kota Pariaman memiliki 2 Asisten dengan enam bagian. Salah satu bagian dari enam bagian tersebut diatas adalah Bagian Hukum dan Organisasi. Sesuai dengan evaluasi tugas pokok dan beban kerja pada Bagian Hukum dan Organisasi terdapat ketidak sesuaian antara tupoksi bagian hukum dan bagian organisasi, sehingga dengan adanya penggabungan kedua organisasi tersebut terjadi ketidaksingkronan baik secara teknis maupun administrasi yang berdampak pada pencapaian kinerja yang kurang efektif. Sehingga berdasarkan analisa diatas sangat perlu untuk dilakukan pemisahan antara bagian hukum dan bagian organsiasi dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008.
II.
Pasal Demi Pasal. Pasal I
Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2011 NOMOR ….
5
