PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register!

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR

5 TAHUN 200 2

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang

: a.

bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1983 tentang Mendirikan,

memperbaiki,

memindhkan

Bangunan

dan

menambah,

merombak,

Retribusi

Mendirikan

Izin

Bangunan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1995 tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan; a.

bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a dirasa perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru.

Mengingat

: 1.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan

Batas

Wilayah

Kodya

Dati

II

Sawahlunto,

Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59); 2.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

3.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 411, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3685);

1

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! 4.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

25

Tahun

2000

tentang

Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);

9.

Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan

Peraturan

Undang-undang,

Perundang-undangan,

Rancangan

Peraturan

Rancangan

Pemerintah

dan

Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PAJAK RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

2


BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a.

Daerah adalah Kota Sawahlunto;

b.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto;

c.

Kepala Daerah adalah Walikota Sawahlunto;

d.

Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota adalah Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota Sawahlunto;

e.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;

f.

Retribusi Daerah selanjutnya pungutan

daerah

sebagai

disebut

retribusi

pembayaran

atas

adalah jasa

:

atau

pemberian izin khusus tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentinan orang pribadi atau badan; g.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

h.

Masa retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah kota;

i.

Rencana Teknik adalah gambar-gambar dan dokumen lainnya yang menjadi petunjuk pelaksanaan pendirian bangunan;

j.

Syarat-syarat adalah syarat-syarat administrasi dan teknis dalam permohonan Izin Mendirikan Bangunan;

k.

PIMB

adalah

Permohonan

Izin

Mendirikan,

merombak,

memperbaiki, menambah dan membongkar Bangunan menurut Peraturan Daerah ini; l.

RKS adalah Rencana Kerja dan syrata-syarat;

3

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! m.

Harrga

Bangunan

adalah

harga

Bangunan

menurut

perhitungan analisis yang telah diperiksa kebenrannya oleh Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota; n.

IPB adalah Izin Penggunaan Bangunan menurut Peraturan Daerah ini;

o.

KLB adalah Koefesien Lantai Bangunan, yakni angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas seluruh lantai bangunan dengan luas perpetakan sesuai dengan rencana kota;

p.

KDB adalah Koefesien Dasar Bangunan , yakni angka yang menunjukkan

perbandingan

antara

jumlah

luas

lantai

dasar/perkerasan tanah terhadap luas tanah perpetakan sesuai dengan rencana kota; q.

Bangunan-bangunan adalah sesuatu yang seluruhnya atau sebagian didirikan atau dibuat dan terletak langsung atau tidak langsung diatas atau dibawah permukaan tanah;

r.

Bangunan adalah bangun bangunan beratap, bertiang atau berdiding, digunakan untuk tempat tinggal, tempat berteduh, berkerja, berusaha, memelihara binatang atau menyimpan benda;

s.

Mendirikan adalah membuat baru bangun bangunan;

t.

Merombak adalah menambah dan merobah bentuk bangun bangunan yang telah ada;

u.

Memperbaiki adalah memperbaharui bagian bangun bangunan yang telah ada tanpa merobah bentuk;

v.

Menambah adalah memperbaharui bagian bangun bangunan yang telah ada atau belum dengan merobah sebagian bentuk;

w.

Membongkar adalah meniadakan sebagian atau seluruh bangun bangunan yang telah ada;

x.

Jalan adalah jalur yang digunakan secara tetap untuk lalu lintas orang-orang dan kendaraan;

y.

Garis

Sempadan

Bangunan

adala h

garis

yang

dalam

mendirikan bangunan ke arah batas jalan yang berbatasan atau kearah batas-batas perkarangan, diatas permukaan tanah, tidak boleh dilampaui, kecuali oleh pagar perkarangan; z.

Lebar Sepadan Bangunan adalah batas jalan; 4

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! aa. Lebar Jalan adalah jarak antara kedua garis sempadan jalan;

bb. Garis sempadan pagar adalah garis ke arah jalan yang ditetapkan

menurut

syrata-syarat

yang

tersebut

dalam

Peraturan Daerah ini yang tidak boleh dilampaui waktu mendirikan atau mengganti pagar perkarangan; cc.

Garis Bangunan adalah potongan dengan muka tanha dari dinding luar yang menghadap kejalan dari bangun bangunan yang sudah ada atau yang akan didirikan;

dd. Garis Pagar adalah potongan dengan muka tanah dari pagarpagar halaman yang menghadap ke jalan; ee. Pengawas bangun bang unan adalah pihak yang memperoleh izin bangun bangunan dan yang namanya disebut dalam izin; ff.

Pemilik adalah : 1. Pemilik tanah adalah orang atau badan hukum yang mendapat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak guna Usaha, atau hak sewa dan hak milik menurut hukum adat; 2. Pemilik Bangunan adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak milik atas

bangunan

sebidang

tanah

yang yang

terletak

diatas

diperdapatnya

dengan sesuatu hak berdasarkan undangundang pokok agraria gg. Bangunan Tinggi adalah bangunan bertingkat dengan jumlah lantai lebih dari lima lantai atau mempunyai tinggi bangunan lebih dari dua puluh delapan meter dari permukaan; hh.

Bangunan Permanent adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton, batu baja dan umut bangunan dinyatakan lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;

ii.

Mutatis Mutandis adalah dengan perubahan-perubahan yang diperlukan menurut keadaan;

jj.

Bangunan bukan gedung adalah bangunan yang bersifat kebinamargaan dan pengairan serta bangunan bukan gedung lainnya;

5

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! kk.

Bangunan Semi Permanent adalah Bangunan yang sebagian konstruksi

utamanya

dinyatakan

permanent

dan

umur

bangunan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahunl; ll.

Bangunan sementara adalah bangunan yang dipakai untuk sementara waktu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun;

mm. Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, yang menurut pemerintah kota dipergunakan untuk mendirikan suatu bangunan; nn.

Ketinggian Bangunan adalah jumlah lapis lantai penuh dalam suatu bangunan atau ukuran tinggi bangunan yang dihitung dari lantai dasar atau permukaan tanah sampai dengan lantai ruang tertinggi;

oo. Izin Bangunan adalah izin prinsip yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota untuk permohonan izin yang akan membangun disuatu lahan yang sesuai dengan luas tanah; pp. Jika Peraturan Daerah ini membebankan kewajiban kepada atau memuat larangan untuk pemilik sebidang tanah atau bangunan yang terletak diatasnya atau pekerjaan yang terdapat didalamnya, sedangkan pemilik yang bersangkutan adlh Badan Hukum, maka kewajiban atau larangan itu dibebankan pada atau berlaku untuk pengurus badan tersebut.

BAB II PERENCANAAN Bagian Pertama Pasal 2 Sebelum mengajukan Permohonan Izin Mendirikan, Merombak, memperbaiki, menambah dan Membongkar Bangunan, permohonan harus terlebih dahulu meminta petunjuk kepada Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana kota sesuai dengan ketentuan yang ada

6


Pasal 3 Bangunan menurut pasal 2 dapat diklasifikasikan sebagai berikut : a.

Kelas I Rumah Tinggal Biasa yakni : Bangunan permanen dan semi permanen;

b.

Kelas II Rumah Tinggal Luar Biasa:

c.

Kelas III Rumah Tinggal yang bergabung pada Bangunan lainlain kelas;

d.

Kelas IV Bangunan Kantor;

e.

Kelas V bangunan Pertokoan;

f.

Kelas VI Bangunan Gudang;

g.

Kelas VII Bangunan Pabrik;

h.

Kelas VIII Bangunan-bangunan umum. 1. Peribadatan 2. Gedung Perpustakaan

i.

Kelas IX Bangunan bukan gedung;

j.

Kelas X Bangunan Tambahan.

Bagian Kedua Jenis Perencanaan Pasal 4 (1)

(2)

Perencanaan Umum dibedakan menjadi : a.

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK);

b.

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);

c.

Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK);

d.

Rencana tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Perencanaan Bangunan dibedakan menjadi : a.

Rencana Arsitektur;

b.

Rencana Konstruksi; 7

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! c.

Rencana Utulitasi

Pasal 5 (1)

(2)

(3)

Rencana Arsitektur meliputi meliputi : a.

Situasi/Tata Letak Bangunan;

b.

Denah Bangunan;

c.

Tampak Bangunan;

d.

Potongan Bangunan;

e.

Detail Arsitektur;

f.

Tata Ruang Dalam;

g.

Tata Ruang Luar;

h.

Masket (bilamana perlu)

Rencana Konstruksi meliputi: a.

Rencana Umum Sipil;

b.

Rencana Khusus Sipil;

c.

Rencana Detail Konstruksi.

Rencana Utilitas meliputi: a.

Jaringan air bersih;

b.

Jaringan pembuangan air hujan;

c.

Jaringan pembuangan air kotor dan kotoran;

d.

Sistem pembuangan sampah;

e.

Sistem pembuangan gas/uap Kotor;

f.

Sistem Penerangan, akustik dan penghawaan;

g.

Jaringan dan peralatan mekanikal;

h.

Jaringan dan peralatan elektrikal;

i.

Jaringan pemadam kebakaran untuk bangunan khusus.

Bagian Ketiga Perencanaan Bangunan Pasal 6 8

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! (1)

Perencana bangunan adalah perorangan atau badan hukum yang telah mendapat izin dari Walikota Sawahlunto;

(2)

Untuk bangunan kelas I Perencana Bangunan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dapat berupa orang perseorangan yang berkemampuan teknis dan hasil rencananya mendapat pengesahan dari Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota.

Pasal 7 (1)

Perencanaan

Bangunan

bertanggungjawab

bahwa

pelaksanaan pekerjaan mendirikan, merombak, memperbaiki, menambah dan membongkar bangunan yang direncanakan, deselenggarakan sesuai dengan rencana yang telah disyahkan dalam izin mendirikan bangunan; (2)

Perencana Bangunan bertanggungjawab bahwa pelaksanaan pekerjaan mendirikan, merombak, memperbaiki, menambah dan

membongkar

memenuhi

bangunan

persyaratan

yang

konstruksi

direncanakan

teknis

dan

telah

peraturan

perundang-undangan yang berlaku; (3)

Penyimpangan dari rencana yang telah disyahkan dan izin mendirikan bangunan, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Walikota Sawahlunto.

Bagian Keempat Rencana Bangunan Pasal 8 Untuk

mendirikan,

merombak,

memperbaiki,

manambah

dan

membongkar bangunan dibuat rencana bangunan dan lingkungan sekitar bangunan didalam persil, harus sesuai dengan RTRK.

Pasal 9 (1)

Ukuran panjang yang digunakan dalam gambar rencana perhitungan, bestek dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, menggunakan satuan metrik;

9


Bahasa

yang

dipergunakan

dalam

gambaran

rencana,

perhitungan bestek dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu harus bahasa indonesia; (3)

Peraturan/standar

teknik

yang

harus

dipakai

ialah

peraturan/standar teknik yang berlaku di indonesia yang antara lain meliputi peraturan beton, peraturan baja, peraturan kayu, peraturan muatan dan standar teknik yang lain yang berlaku diindonesia atau berlaku dinegara lain tetapi terandalkan dipakai diindinesia.

BAB III Izin Mendirikan Bangunan Bagian Pertama Ketentuan dan Cara mengajukan PIMB Pasal 10 Untuk mendirikan bangunan dalam daerah harus mendpat izin dari Walikota Sawahlunto.

Pasal 11 Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah ini tidak diperlukan untuk : a.

mendirikan bedeng (barak kerja);

b.

memplester;

c.

memperbaiki letak bangunan;

d.

memperbaiki daun pintu dan atau daun jendela;

e.

memperbaiki penutup atap tanpa merubah konstruksi;

f.

memperbaiki lobang cahaya/udara tidak melebihi 1 m2;

g.

membuat pemisah halaman tanpa konstruksi;

h.

Memperbaiki langit-langit tanpa merubah jaringan utilitas.

Pasal 12 Pasal 3 s/d 9 Peraturan Daerah ini berlaku mutatis mutandis bagi petunjuk perencanaan izin mendirikan bangunan. 10


Pasal 13 PIMB diajukan sendiri oleh perorangan atau suatu badan hukum atau suatu pihak yang diberi kuasa olehnya, kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota dengan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

Pasal 14 (1)

PIMB diajukan secara tertulis dengan mengisi lembar islam (blanko) yang telah disediakan oleh Dinas Tata Kota dengan dibubuhi materai secukupnya dan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat;

(2)

Walikota menetapkan bentuk dari isi blanko PIMB beserta lampirannya;

(3)

Khusus PIMB yang diajukan oleh swasta, pemerintah berbadan hukum yang mengerjakan suatu proyek fisik (gedung) dan non fisik (bukan gedung) melampirkan photo copy SPK/Kontrak termasuk didalamnya (RAB) dan Gambar).

Pasal 15 Lampiran PIMB untuk kelas I sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Surat bukti Hak atas tanah/sertifikasi yang bersangkutan; b. Peta situasi; c. Gambar rencana bangunan dengan skala 1:50, 1:100, 1:200; d. Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat; e. Advice planning dari instansi yang berwenang; f. Berita acara/keterangan bebas dari DMJ (Daerah Milik Jalan), Jalur hijau, DAS (Daerah Aliran Sungai) oleh pejabat yang berwenang; g. Surat pernyataan

sepadan yang diberikan oleh Kepala

Desa/Lurah setempat; h. Fhotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) permohonan; 11

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! i. Persetujuan tetangga diperlukan khusus bagi bagunan yang kurang dari 2 m1/2 dari batas tanah 2 m untuk bangunan bertingkat. Pasal 16 Dinas Pehubungan dan Pengembangan Prasarana Kota memberi tand aterima PIMB kepada pemohon izin mendirikan bangunan pada saat diterima PIMB.

Bagian Kedua Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Pasal 17 (1)

Dinas Perhubungan dan Pengembanga Prasarana Kota memeriksa apakah PIMB yang diajukan telah memenuhi syarat –syarat administrasi, teknik dan lingkungan menurut peraturan yang berlaku, serta apakah kenyataan keadaan tanah dan atau bangunan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dlam PIMB;

(2)

Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota dapat memanggil

secara

tertulis

Permohonan

Izin

mendirikan

Bangunan untuk menyempurnakan PIMB yang diajukan bila diperlukan.

Pasal 18 (1)

izin Mendirikan Bangunan diberikan apabila semua persyarata n PIMB telah dipenuhi;

(2)

PIMB

dapat

dikabulkan

untuk

seluruh

bangunan

yang

direncanakan atau sebagian bangunan yang direncanakan yang secara struktural merupakan bagian yang terpisahkan; (3)

Walikota memutuskan PIMB selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung

sejak

tanggal

diterimanya

PIMB

oleh

Dinas

Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota; (4)

Keputusan tentang PIMB disampaikan kepada permohonan secara tertulis.

Pasal 19 12


PIMB ditolak apabila apabila pekerjaan mendirikan bangunan yang direncanakan bertentangan dengan :

a. peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Kepentingan umum; c. Ketertiban Umum; d. Kelestarian, keserasian dan keseimbangan lingkungan; e. Hak Pihak Ketiga; f. Rencana umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK, Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Rencana bagian wilayah kota. (2)

Penolakan PIMB ditetapkan dalam surat keputusan Walikota dengan menyebutkan alasan penolakannya. Pasal 20

Keputusan PIMB dapat ditunda berdasarkan : a.

Pemerintah Kota masih memerlukan waktu tambahan untuk penilaian,

khususnya

persyaratan

bangunan

serta

pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan; b.

Pemerintah

Kota

Pemerintah

Kota

nyata -nyata

sedang

merencanakan rencana bagian wilayah kota/Rencana Teknik Ruang Kota; c.

Pemberian kesempatan tambahan kepada pemohon untuk melengkapi PIMB yang diajukan.

Pasal 21 (1)

Penundaan Keputusan PIMB sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 Peraturan Daerah ini hanya dapat dilakukan untuk jangka wkatu 10 (tiga puluh) hari setelah diterimanya PIM oleh Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota;

(2)

Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari lagi.

13


Pasal 22 (1)

Izin mendirikan bangunan berisi keterangan tentang : a.

nama Penerima Izin Mendirikan Bangunan;

b.

alamat penerima izin mendirikan bangunan didaerah;

c.

jenis bangunan yang dizinkan;

d.

peruntukan bangunan yang diizinkan;

e.

letak persil tempat bangunan yang diizinkan;

f.

jangka waktu pekerjaan mendirikan bangunan yang diizinkan;

g. (2)

biaya izi n mendirikan bangunan yang ditetapkan.

Izin Mendirikan Bangunan disertai lampiran yang berisi keterangan tentang : a.

RKS (untuk bangunan tertentu);

b.

Peta situasi;

c.

Gambar rencana bangunan dengan skala 1 : 50, 1 : 100, 1 : 200;

d.

Perhitungan konstruksi dan instalansi yang ditetapkan bangunan tertentu.

Pasal 23 (1)

izin Mendirikan Bangunan yang berlaku bagi orang atau badan penerima Izin Mendirikan Bangunan yang namanya tercantum dalam Izin mendirikan Bangunan;

(2)

Bila karena sesuatu hal orang atau badan penerima Izin Mendirikan Bangunan tidak lagi menjadi Pihak yang mendirikan bangunan dalam izin mendirikan bangunan tersebut Izin Mendirikan Bangunan itu harus dimohonkan balik nama kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota;

14


Berdasarkan pertimbangan Walikota bangunan kelas I dapat dibebaskan dari kewajiban balik nama sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini.

Pasal 24 Permohonan balik nama Izin mendirikan Bangunan diajukan secara tertulis dengan mengisi lembar isian yang disediakan oleh Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota.

Pasal 25 (1)

Bentuk dari lembar isian permohonan balik nama izin Mendirikan Bangunan ditetapkan oleh Walikota;

(2)

Bila penerima Izin mendirikan tidak lagi menjadi Pihak yang mendirikan bangunan karena meninggal dunia atau bubar atau dipindahkan kepada Pihak swasta keterangan dalam lembar isian dilampiri: a.

akta

kematian

atau

akta

pembubaran

atau

akta

pemindahan yang syah; b.

surat keterangan bahwa permohonan balik nama izin mendirikan bangunan yang bersangkutan;

c.

Salinan Izin mendirikan Bangunan yang bersangkutan.

Pasal 26 Pasal 17 sampai dengan pasal 21 berlaku mutatis mutandis bagi permohonan balik nama Izin mendirikan Bangunan

Pasal 27 (1)

Bila permohonan Izin Mendirikan Bangunan meninggal atau bubar sebelum PIMB yang diajukan ditetapkan, terhadap PIMB itu tidak diambil keputusan;

(2)

Izin

mendirikan

meninggalnya

Bangunan

atau

setelah

yang

ditetapkan

bubarnya

pemohon,

setelah tidak

mempunyai kekuatan hukum. 15


Pasal 28 Izin Mendirikan Bangunan bagi

Bangunan

sementara

dapat

diberikan dengan mencantumkan syarat dalam Izin Mendirikan Bangunan tersebut, bahwa bangunan yang bersangkutan akan dibongkar setelah lewat jangka waktu yang ditetapkan dalam Izin mendirikan Bangunan.

Pasal 29 Sebelum penyerahan Izin Mendirikan Bangunan, Pemohon wajib membayar retribusi ke Kas Daerah menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Memulai Pekerjaan Mendirikan Bangunan Pasal 30 (1)

Pekerjaan Izin Mendirikan Bangunan dalam Izin Mendirikan Bangunan baru dapat dimulai dikerjakan sete lah Dinas Perhubungan

dan

Pengembangan

Prasarana

Kota

menetapkan gratis sempadan serta ketinggian permukaan tanah persil tempat bangunan bersangkutan akan didirikan, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan; (2)

Ketetapan tentang garis sempadan dan ketinggian permukaan persil ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 31 (1)

Dinas Perhubungan dan pengembangan prasarana Kota menunjukkan letak garis sempadan dan menandai ketinggian permukaan persil yang dimaksud pasal 30 Peraturan Daerah ini

16

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! selambat-lambatnya

14

(empat

belas)

hari

setelah

diserahkannya Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemohon; (2)

Bila setelah 14 (empat belas) hari sesudah diserahkannya Izin Mendirikan

Bangunan,

Dinas

Perhubungan

dan

Pengembangan Prasarana Kota tidak melaksnakan tugasnya seperti tersebut pada ayat 1, Pemohon Izin Mendirikan Bangunan dapat mengajukan permohonan kepada Walikota agar Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota segera melakukan tugasnya.

Pasal 32 Penerima Izin Mendirikan Bangunan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota tentang: a.

saat

akan

dimulainya

pekerjaan

mendirikan

Bangunan

sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum pekerjaan itu dimulai; b.

saat akan dimulainya bagian-bagian pekerjaan mendirikan bangunan,

sepanjang

hal

itu

dipersyaratan

dalam

Izin

Mendirikan Bangunan, sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum pekerjaan itu dimulai; c.

saat pnyelesaian bagian pekerjaan mendirikan bangunan, sepanjang

hal

itu

dipersyaratan

dalm

izin

Mendirikan

Bangunan, secepat-cepatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum bagian pekerjaan itu selesai.

Pasal 33 Selambat-lambatnya

48

(empat

puluh

delapan)

jam

setelah

diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam sub b dan c pasal 32 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan dan Pengembangan

Prasarana

Kota

memeriksa

apakah

menurut

kenyataannya, bagian pekerjaan yang ada telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 34

17

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! Dalam hal Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota setelah mengadakan pemeriksaan setempat, menyatakan bahwa bagian pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 32 Peraturan Daerah ini telah dilaksanakan sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan, Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota memberi persetujuan mulai dikerjakan pekerjaan selanjutnya.

Pasal 35 Dalam hal Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota setalah mengadakan pemeriksaan setempat, menyatakan bahwa bagian pekerjaan yang tersebut pada pasal 33 Peraturan Daerah ini tidak dilaksanakan sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan, Dinas Perhubungan

dan

pengembangan

Prasarana

Kota

dapat

memerintahkan pembongkaran bagian pekerjaan tersebut atau memerintahkan dihentikan pekerjaqan mendirikan bangunan yang bersangkutan.

Pasal 36 Dalam hal jangka waktu pemeriksaan dari Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota telah lewat, maka pemilik Izin mendirikan

Bangunan

dapat

melakukan

bagian

perkejaan

mendirikan bangunan selanjutnya.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pekerjaan Bangunan Pasal 37 Pekerjaan mendirikan bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 38 (1)

Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemilik Izin Mendirikan Bangunan dapat diwajibkan menutup tanah tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman yang mengelilingi serta pintu yang rapat; 18


Setiap pemegang Izin Mendirikan Bangunan wajib memasang papan petunjuk yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota;

(3)

Belama terdapat sarana kota yang dapat mengganggu atau terkena

rencana

pembangunan,

maka

pelaksanaan

pemindahan/pengamanan tidak boleh dilakukan sendiri, harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang atau biaya pemilik Izin Mendirikan Bangunan. Bagian Kelima Pelaksana Bangunan Pasal 39 (1)

Pelaksana Bangunan adalah perseorangan atau badan hukum;

(2)

Bilamana pelaksana bangunan adalah badan huku, kepadanya diwajibkan

memiliki

izin

bekerja

yang

dikeluarkan

oleh

Walikota.

Pasal 40 Pelaksana Bangunan melaksanakan perintah dan bertanggungjawab kepada perencana bangunan dan pemilik Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 41 (1)

Pelaksanaan pekerjaan mendirikan banguna oleh pelaksana bangunan tersebut pada pasal 39 Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi bangunan sebagai berikut : a. bangunan khusus b. bangunan tinggi.

(2)

Pelaksana bangunan harus dilakukan oleh badan hukum yang telah mendapat izin bekerja dan memenuhi persyaratan prakualifikasi yang berlaku untuk : a. bangunan negara; b. bangunan dengan luas lantai lebih dari 300 m2; c. bangunan komplek perumahan

Bagian Keenam 19

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! Pengawasan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Pasal 42 (1)

Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan pemilik Izin Mendirikan Bangunan mengusahakan agar salinan Izin Mendirikan

Bangunan

beserta

lampiran

yang

diberikan

kepadanya terdapat ditempat pekerjaan, agar petugas dari Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota pada setiap kesempatan dapat membuat catatan tentang : a.

pemeriksaan umum yang dilakukan;

b.

dimulainya pekerjaan;

c.

hasil penyelidikan;

d.

peringatan-peringatan

yang

perlu

diberikan

kepada

pemilik Izin Mendirikan Bangunan. (2)

Pengawasan pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dilakukan dibawah tanggungjawab Kepala Dinas Perhubungan dan Pengembangan

Prasarana

Kota,

yang

dalam

hal

ini

dilaksanakan oleh petugas yang memiliki tanda bukti diri berupa : a.

Surat Tugas;

b.

Kartu Tanda Pengenal

Pasal 43 Petugas Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota berwenang: a. sewkatu-waktu dapat meminta agar kepadanya diperlihatkan Izin Mendirikan Bangunan beserta lampirannya; b. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan pada jam kerja; c. memeriksa apakah bhan bngunan yang digunakan sesuai dengan RKS dan peraturan atau standar yang berlku; d. memerintahkan untuk menyingkirkan bahan bangunan yang ditolak

setelah

pemeriksan,

demikian

pula

alat-alat

yang

dianggap berbahaya serta merigikan kesehatan/keselamatn untuk pekerjaan tersebut.

20


Pasal 44 Pemilik

Izin

Mendirikan

Bangunan

wajib

membantu

terselenggaranya pemeriksan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sebaik-baiknya oleh petugas Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota dengan memberikan keterangan dan menunjukan segala sesuatu yang diminta oleh petugas tersebut.

Pasal 45 Pemilik Izin Mendirikan Bangunan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota telah selesainya seluruh pekerjaan mendirikan bangunan tersebut dalam Izin Mendirikan Bangunan selambat-lambatnya 48 (empat puluh delapan) jam setelah pekerjaan mendirikan bangunan selesai.

Pasal 46 (1)

Bila pekerjaan mendirikan bangunan menurut kenyataannya telah selesai seluruhnya sesuai dengan Izin mendirikan Bangunan, Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota memberi Surat Keterangan tentang selesainya pekerjaan mendirikan

bangunan

kepada

pemilik

Izin

Mendirikan

Bangunan; (2)

Pekerjaan

mendirikan

bang unan

dinyatakan

selesai

seluruhnya, bilama halaman bangunan yang bersangkutan juga telah selesai dan bersih, termasuk pembongkaran sementara dan pagar pengaman.

Pasal 47 Bilama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setalah pemberitahuan tentang selesainya seluruh pekerjaan mendirikan bangunan tidak ada pemeriksaan dari Dinas Perhubungan dan Pengembangan Kota, pemilik Izin mendirikan Bangunan dapat meminta Walikota untuk memerintahkan agar Dinas Perhubungan dan

Pengembangan

Prasarana

Kota

segera

melaksanakan

pemeriksaan. 21


Bagian Ketujuh Pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan Bangunan Pasal 48 Pengawas

pelaksana

pekerjaan

mendirikan

bangunan

adlh

perorangan atau badan hukum.

Pasal 49 (1)

Pengawas pelaksana pekerjaan mendirikan bangunan adalah perorangan atau badan hukum;

(2)

Pengawas

pelaksana

melaksanakan

pekerjaan

perintah

dan

mendirikan

bertanggungjawab

bangunan kepada

perencana bangunan dan pemilik Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 50 Tugas

dan

tanggungjawab

pengawas

pelaksana

pekerjaan

mendirikan bangunan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain dengan bentuk atau cara tanpa persetujuan dari pemilik Izin mendirikan Bangunan.

BAB IV IZIN MERUBAH BANGUNAN Bagian Pertama Ketentuan Cara mengajukan Permohonan Izin Merubah Bangunan

Pasal 51 Untuk merubah bang unan harus terlebih dahulu mendapat Izin dari Walikota.

Pasal 52 Pasal 3 sampai dengan 7 Peraturan Daerah ini berlaku mutalis mutandis bagi penentuan jenis perencanaan merubah bangunan.

22

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! Pasal 53 Perencanaan bangunan sebagaimana disebut pada pasal 6 Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk merubah : a.

Bangunan dengan tambahan sementara;

b.

Bangunan sementara.

Pasal 54 Pasal 13 sampai dengan 16 Peraturan Daerah ini berlaku mutattis mutandis bagi pengajuan permohonan Izin merubah Bangunan.

Bagian Kedua Pemberitahuan izin Merubah Bangunan Pasal 55 Pasal 2 sampai dengan 29 Peraturan Daerah ini berlaku mutatis mutandis bagi pemberian Izin Merubah Bangunan.

Pasal 56 Pasal 30 sampai dengan 41 Peraturan Daerah ini berlaku mutatis mutandis bagi izin memulai pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan dan pelaksana pekerjaan merubah bangunan.

Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 57 Pasal 42 s/d pasal 50 Peraturan Daerah ini berlaku mutatis mutandis bagi pengawasan pelaksanaan Izin merubah Bangunan dan Pengawasan pekerjaan merubah bang unan.

BAB V IZIN MERUBUHKAN BANGUNAN Bagian Pertama 23

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! Ketentuan dan Cara Merubuhkan Bangunan

Pasal 58 Untuk merubuhkan bangunan dapat dilakukan berdasarkan Izin atau perintah dari Walikota;

Pasal 59 Walikota dapat memerintahkan kepada pemilik bangunan untuk merubuhkan sebagian atau seluruh bangunan yang dinyatakan : a.

rapuh;

b.

tidak sesuai dengan rencana kota;

c.

tidak layak digunakan/dihuni;

d.

mengganggu keindahan kota/lingkungan;

e.

berdirinya

bertentangan

dengan

peraturan

perundang-

undangan.

Pasal 60 (1)

Satuan tugas melakukan pemeriksaan dan penilaian bangunan pada pasal 59 Peraturan Daerah ini dengan memberitahukan pemiliknya terlebih dahulu, melalui Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota.

(2)

Satuan Tugas sekurang-kurangnya terdiri dari : a.

unsur teknik;

b.

unsur pemerintahan;

c.

unsur sosial politik;

d.

unsur pengadilan;

e.

unsur Polisi Pamong Praja;

f.

unsur Kejaksaan;

g.

unsur kepolisian.

Pasal 61 24

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! Pemilik

bangunan

yang

diperintahkan

untuk

merubuhkan

bangunannya tidak dibebani biaya.

Bagian Kedua Pemberian Izin Merubuhkan Bangunan Pasal 62

Pasal 2 Peraturan Daerah ini berlaku mutatis mutandis untuk Izin Merumbuhkan Bangunan.

Pasal 63 Pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Daerah ini berlaku mutatis mutandis bagi perencanaan merubuhkan bangunan.

Pasal 64 Pasal 13, 14 dan 29 Peraturan Daerah ini berlaku mutatis mutandis bagi pengajuan permohonan Izin merubuhkan bangunan

Pasal 65 Pasal 17 sampai dengan pasal 27 Peraturan Daerah ini berlaku mutatis mutandis bagi pengajuan permohonan Izin Merubuhkan Bangunan.

Pasal 66 Dengan

mengingat

pemohonan

Izin

fungsional

bangunan

yang

bersangkutan

Merubuhkan

bangunan

dikabulkan

dengan

penyerahan izin Merubuhkan Bangunan, apabila semua persyaratan permohonan Izin Merubuhkan Bangunan telah dipenuhi.

25

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! Pasal 67 Pekerjaan meribuhkan bangunan, baru dapat dimulai sekurangkurangnya

satu

Pengembangan

minggu

setelah

Prasarana

Kota

Dinas

Perhubungan

menyampaikan

salinan

dan Izin

Merubuhkan Bangunan kepada tetangga yang berbatasan dengan bangunan yang akan dirubuhkan.

Pasal 68 Pekerjaan merubuhkan bangunan berdasarkan Izin Merubuhkan Bangunan dilaksanakan menurut cara dan rencana yang disyahkan dalam Izin Merubuhkan Bangunan.

Pasal 69 (1)

Walikota

manetapkan

pekerjaan

merubuhkan

bangunan

tertentu harus dilakukan oleh pelaksanaan bangunan; (2)

Pasal 39 dan pasal 40 Peraturan Daerah ini berlaku mutatis mutandis bagi pekerjaan merubuhkan bangunan yang harus dilakukan oleh pelaksanaan bangunan.

Pasal 70 Pasal 42 sampai dengan pasal 47 Peraturan Daerah ini berlaku mutatis

mutandis

bagi

pengawasan

pelaksanaan

pekerjaan

merubuhkan bangunan.

BAB VI IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN Pasal 71 (1)

Pemilik Izin Mendirikan Bangunan atau pemilik Izin Merubah Bangunan atau pemilik bangunan yang merubah fungsi bangunan terlebih dahulu mendapat izin untuk penggunaan bangunannya dari Walikota;

(2)

Izin Penggunaan Bangunan sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini hanya diwajibkan kepada bangunan-bangunan kelas IV, VI, VII, VIII sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan 26

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! Daerah ini dan bangunan-bangunan lainnya yang dipergunakan untuk kepentingan orang banyak.

Pasal 72 Untuk mendapatkan Izin Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 71 Peraturan Daerah ini, pemilik bangunan harus mengajukan permohonan secara tertulis, yang isi dan bentuknya ditetapkan oleh Walikota dengan melampirkan : a.

gambar terakhir setelah bangunan selesai dilaksanakan:

b.

foto ukuran kartu pos yang mengabdikan empat sisi tampak;

c.

surat keterangan selesai uji instalasi listrik, air dan lain-lain;

d.

izin mendirikan bangunan atau merubah bangunan beserta lampirannya.

Pasal 73 Permohonan Izin Penggunaan Bangunan diajukan sendiri oleh perorangan atau suatu badan hukum atau oleh suatu pihak yang diberi kuasa olehnya, kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.

Pasal 74 (1)

Walikota

memberi

Izin

Penggunaan

Bangunan

dengan

peruntukan bangunan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Merubah Bangunan; (2)

Izin sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan dari Walikota dan setelah membayar retribusi;

Pasal 75 (1)

Izin Penggunaan Bangunan hanya berlaku bagi orang atau badan hukum penerima Izin Penggunaan Bangunan hanya berlaku

bagi

orang

atau

badan

hukum

penerima

Izin

27

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! Penggunaan Bangunan atau yang diberi kuasa olehnya, yang namanya tercantum Izin Penggunaan Bangunan; (2)

Bila karena sesuatu hal orang atau badan penerima atau yang menerima kuasa tidak lagi pihak yang menggunakan bangunan dalam izin penggunaan bangunan tersebut, Izin Penggunaan itu harus dimohonkan balik nama kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota.

Pasal 76 Pasal 24,25,27 dan 29 Peraturan Daerah ini berlaku mutatis mutandis

untuk

permohonan

balik

nama

Izin

Penggunaan

Bangunan, pemohon Izin Penggunaan Bangunan dan Retribusi Izin Penggunaan Bangunan. Pasal 77 Izin Penggunaan Bangunan tidak diperlukan untuk bangunan sementara yang digunakan untuk barak kerja (bouwket), sepanjang bangunan sementara tersebut tidak berumur lebih dari 2 (dua) tahun.

BAB VII KETENTUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BUKAN GEDUNG Pasal 78 (1)

Seseorang ata badan hukum baik swasta maupun pemerintah untuk mendirikan bangunan bukan gedung harus mendapat izin dari walikota;

(2)

Permohonan izin dibuat di atas materai Rp.6.000,- yang memuat nama, umur, warga negara/suku, pekerjaan, alamat yang dilengkapi dengan lampiran: a. foto copy Surat Bukti hak atas tanah dan atau Surat Keterangan status tanah; b. gambar dasar/bestek; c. peta keadaan/tempat lokasi bangunan bukan gedung; d. fotocopy KTP; e. tanda lunas PBB; 28

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! f. surat kuasa, apabila pemohon bukan pemilik bangunan bukan gedung.

Pasal 80 (1)

Kepada petugas Izin Mendirikan Bangunan bukan gedung wajib mengadakan pemeriksaan ke tempat lokasi bangunan bukan gedung, apakah keadaan yang tercantum dalam permohonan sesuai dengan keadaan dilapangan;

(2)

Biaya pemeriksaan ke lokasi dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagai berikut : a. bangunan bukan gedung yang tidak dikontrakkan/ditender adalah sebesar Rp.10.000,b. bangunan bukan gedung yang dikontrakkan/ditender, SPK adalah sebesar Rp. 20.000,-

Pasal 81 (1)

Setiap bangunan yang didirikan atau dirubah tidak berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Merubah Bangunan, Walikota dapat memerintajkan secara tertulis kepada pemilik untuk membongkarnya;

(2)

Bila selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah perintah pembongkaran tersebut pada ayat 1 pasal ini disampaikan, pemilik bangunan tidak memmatuhi perintah tersebut, Walikota atas biaya dan resiko pemilik bangunan dapat membongkar bangunan tersebut seluruhnya atau sebagian.

Pasal 82 Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Merubah Bangunan dapat dicabut apabila: a.

persyaratan yang menjadi dasar diberikannya Izin mendirikan Bangunan atau Izin Merubah Bangunan terbukti tidak benar;

b.

6 (enam) bulan setelah diberikannya Izin, pemilik Izin Mendirikan Bangunan atau Izin merubah Bangunan belum memulai pelaksanaan pekerjaan atau pekerjaan yang telah

29

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! dimulai dianggap oleh Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota sbagai pekerjaan persiapan; c.

Setelah pekerjaan mendirikan atau merubah bangunan dimulai kemudian dihentikan berlarut-larut selama 6 (enam) bulan atau lebih tanpa penyelesaian;

d.

Pelaksanaan pekerjaan mendirikan atau merubah bangunan menyimpang

dari

rencana

yang

disyahkan

dalam

Izin

Mendirikan Bangunan atau Izin Merubah Bangunan; e.

Pekerjaan belum selesai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Merubah Bangunan.

Pasal 83 (1) Dalam hal pemilik Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Merubah Bangunan atau Izin Merubuhkan Bangunan menolak atau melalikan perinta h Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota dapat melaksanakan sendiri pekerjaan yang diperintahkannya itu atas biaya dan resiko pemilik Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Merubah Bangunan atau Izin Merubuhkan Bangunan; (2) Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota baru dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini setelah memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada pemilik Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Merubah Bangunan atau Izin Merubuhkan Bangunan sekurangkurangnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sebelumnya.

Pasal 84 (1) Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota berwenang memerintahkan penghentian segera secara tertulis pekerjaan Izin mendirikan Bangunan atau Izin Merubah Bangunan atau Izin Merubuhkan Bangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundangundangan yang berlaku; (2) Perintah penghentian segera tersebut pada ayat 1 pasal ini bersifat sementara; 30

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah saat diberikannya

perintah

penghentian

segera

sebagaimana

dimaksud ayat 1 pasal ini, Walikota dapat menetapkan pengukuhan atau pencabutan perintah penghentian tersebut; (4) Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini, Walikota tidak menetapkan

pengukuhan,

perintah

penghentian

segera

tersebut dianggap dicabut.

BAB VIII KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 85 Ketentuan Retribusi Bangunan Gedung, baik mendirikan yang baru merombah, memperbaiki, menambah, membongkar bangunan oleh masyarakatadalah sebagai berikut : a.

Untuk bangunan Pemerintah/swasta sebagai berikut : -

Bangunan gedung Permanen/bertingkat sebesar 11/2 % (satu setengah persen) dari nilai Rencana Anggaran Biaya.

-

Bangunan semi permanen sebesar 1 % (satu persen) dari nilai Rencana Anggaran Biaya.

-

Bangunan darurat ½ % (setengah persen) dari nilai Rencana Anggaran Biaya

b.

Untuk rumah tempat tinggal : -

permanen bertingkat 1 % (satu persen) dari harga bangunan;

-

semi permanen 0,75 % (nol koma tujuh lima persen) dari harga bangunan;

c.

darurat ½ % (setengah persen)

Untuk tempat usaha : -

permanen bertingkat 1

½

% (satu setengah persen) dari

harga bangunan; -

semi permanen 1 % (satu persen) dari harga bangunan;

-

darurat 0,75 (nol koma tujuh lima persen) dari harga bangunan. 31

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! d.

Bangunan bukan gedung baik baru maupun perbaikan (rehab), pemeliharaan, perluasan peningkatan milik swasta/pemerintah yang dikontrakkan adalah sebesar 11/2 % (satu setengah persen) dari nilai kontrak setelah dikurangi PPN 10 % (sepuluh persen);

e.

Bangunan Gedung yang dikontrakkan baik baru maupun perbaikan (rehab), pemeliharaan, perluasan peningkatan miliki swasta/pemerintah adalah sebesar 11/2 % (satu setengah persen) dari harga taksiran biaya bangunan gedung.

BAB IX KETENTUAN UPAH PUNGUT Pasal 86 (1)

Kepada Instansi pemungut izin Mendirikan Bangunan gedung dan bukan gedung diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah;

(2)

Jumlah besarnya upah pungut dimaksud ayat 1 pasal ini diberikan kepada yang berhak menerima dalam proses Izin Mendirikan Bangunan dengan pembagiannya sebagai berikut : a.

Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota menerima

upah

pungut

sebagaimana

tugas

dan

kewenangannya sebesar 2 % (dua persen); b.

Kantor Pendapatan Daerah menerima upah pungut sebagaimana tugas dan kewenangannya sebesar 1 % (satu setengah persen);

c.

Kecamatan menerima upah pungut sebagaimana tugas dan kewenangannya sebesar 1 % 9satu persen);

d.

Kelurahan/Desa menerima upah pungut sebagaimana tugas dan kewenangannya sebesar 1 % (satu persen0.

BAB X KETENTUAN PENYIDIK

32

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! Pasal 87 (1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

(2)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a.

memeriksa, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b.

Menelit,

mencari

dan

mengumpulkan

keterangan

mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;

g.

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang ata u dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c;

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j.

Menghentikan penyidikan;

33

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! k.

Melakukan tindakan lain yang diperlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatus dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 88 (1)

Barang siapa yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

(2)

Tindak

Pidana

yang

dimaksud

pada

ayat

(1)

adalah

pelanggaran

BAB XII BANDING DAN PENINJANUAN KEMBALI KEPUTUSAN Pasal 89 Keputusan Walikota tentang penolakan permohonan Izin Mendirikan, merubah,

merubuhkan

atau

penggunaan

Bangunan

dapat

dimintakan peninjauan kembali kepada Walikota dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya penolakan atau pencabutan yang bersangkutan.

Pasal 90 Perintah penghe ntian segera pekerjaan Mendirikan, Merubah, Merobohkan sebagaimana dimaksud pada pasal 86 Peraturan Daerah ini serta perintah-perintah lain dari Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota dapt dimohonkan banding kepada Walikota dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah disampaikannya

34

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! perintah tersebut kepada pemilik Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Merubah Bangunan atau Izin Merubuhkan Bangunan.

Pasal 91 Keputusan Walikota tentang hal-hal yang bersifat teknis atas persetujuan Walikota dapat dimintakan banding kepada badan abitrase yang anggotanya ditunjuk oleh Walikota dan pemilik Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Merubah Bangunan atau Izin Merubuhkan Bangunan, yang dibentuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diajukannya setelah diajukannya permohonan banding.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 92 (1)

Bangunan yang telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku sebelum

berlakunya Peraturan Daerah ini,

dianggap telah mendapat izin Mendirikan Bangunan menurut Peraturan Daerah ini; (2)

Pemilik bangunan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah mendirikan bangunan tanpa izin Mendirikan Bangunan

menurut

Peraturan

Daerah

yang

berlaku

sebelumnyawajib menyerahkan keterangan kepada Walikota untuk

memperoleh

Izin

Mendirikan

Bang unan

dan

Izin

Penggunaan Bangunan tentang : a.

nama pemilik bangunan;

b.

alamat pemilik bangunan;

c.

jenis bangunan;

d.

peruntukan bangunan;

e.

peruntukan bangunan;

f.

letak persil;

g.

peta situasi;

h.

gambar bangunan dengan skala 1:50, 1:100, 1:200; 35

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! i. (3)

fotocopy bukti hak atas tanah.

Pemilik

Bangunan

yang

telah

memliki

Izin

Mendirikan

Bangunan seperti tersebut pada ayat 1 pasal ini yang merubah fungsi

penggunaan

bangunannya

wajib

mengajukan

permohonan Izin Penggunaan Bangunan dan pasal 71 sampai dengan pasal 76 Peraturan Daerah ini berlaku mutatis mutandis bagi Izin Penggunaan Bangunan.

Pasal 93 (1)

Bangunan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sedang diproses permohonan Izin mendirikan Bangunannya atau sedang didirikan berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan menurut Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya, tetap diperlakukan

ketentuan

berdasarkan

Peraturan

Daerah

tersebut; (2)

Ayat 1 pasal ini berlaku mutatis mutandis bagi merubah dan merubuhkan bangunan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 94 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamdya Daerah Tingkat II Sawahlunto Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamdya Daerah Tingkat II Sawahlunto

Nomor

01

Tahun

1983

tentang

Mendirikan,

Memperbaiki, Merombah, Menambah, Memindahkan bangunan dan Retribusi Izin Bangunan dalam Kotamdya Daerah Tingkat II Sawahlunto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 95 Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 96 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 36

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.429.1256, please register! Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penetapan dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 5 Agustus 2002 WALIKOTA SAWAHLUNTO,

SUBARI SUKARDI Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 5 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

ISMET AMZIS LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2002 NOMOR 8 SERI A.2

37

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Recommend Documents