JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi Kasus Efiktivitas Pencapaian Target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran) NAMA : EKA SETIAWATI (Alamat Email :
[email protected]) NPM: 3506120095 Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan STISIP BINA PUTERA BANJAR
ABSTRAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (STUDI KASUS EFEKTIVITAS PENCAPAIAN TARGET RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KANTOR KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN). Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah kurangnya komunikasi dari pimpinan terhadap bawahan mengenai penerapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan oleh Kecamatan Kalipucang yang harus disosialisasikan kepada masyarakat dan Faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tujuan peneliti ini adalah untuk menjelaskan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Efektivitas Pencapaian Target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta bagaimana pelaksanaan Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas pencapaian target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kantor Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang memberikan gambaran mengenaiPengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Efektivitas PencapaianTarget Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Kecamatan KalipucangKabupaten Pangandaran. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik, observasi, wawancara,dan dokumentasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan terhadap masyarakat. Data diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
1
Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan khususnya Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Efektivitas PencapaianTarget Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Kecamatan KalipucangKabupaten Pangandaran dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu 1) sumber daya aparatur, 2) sarana dan prasarana, 3) sosialiasi terhadap masyarakat. Kata Kunci :
Implementasi Kebijakan, Mendirikan Bangunan
Efektivitas
Retribusi
Izin
ABSTRACT
POLICY IMPLEMENTATION REGULATIONS CIAMIS DISTRICT NUMBER 26 OF 2001 CONCERNING THE BUILDING PERMIT LEVY (CASE STUDIES EFFECTIVENESS OF THE ACHIEVEMENT OF BUILDING PERMIT FESS IN SUB DISTRICTOFFICE KALIPUCANG PANGANDARA). Problems studied in this thesis is the lack of communication from leaders to subordinates regarding the implementation of the Provincial Regulation on Permits Building by Kalipucang District should be disseminated to the public and inhibiting factors Implementation Regional Regulation Ciamis About Levy Building Permit (IMB). The researchers' goal is to explain Implementation Regional Regulation Ciamis About Levy Building Permit (IMB) The Effectiveness Achievement of Target Levy Building Permit (IMB) and how the implementation of the Implementation of the Effectiveness of target achievement Permits Building in the District Office Kalipucang District Pangandaran , This study uses field research gives an overview of the Effects of Policy Implementation Ciamis District Regulation No. 26 of 2001 on Building Permits Effectiveness Against Target Achievement Building Permit (IMB) at the District Office District Kalipucang Pangandaran. Data collection techniques using the technique, observation, interviews, and documentation in the implementation of policy implementation on society. The data were then analyzed qualitatively. From the research illustrates that the implementation of policies, particularly Implementation Regional Regulation of Ciamis District No. 26 of 2001 on Building License Levies The Effectiveness Achievement of Target Levy Building Permit (IMB) at the District Office Kalipucang District Pangandaran done in accordance with existing mechanisms with the rules that have been set. And the factors that affect the implementation, namely 1) of personnel resources, 2) infrastructure, 3) socialization to the community.
Key words : Policy Implementation, Effectiveness and Building Permit fess
2
PENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dengan tujuan utama yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kehidupan masyarakat Indonesia, baik lahir maupun batin. Salah satu usaha pembangunan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Adapun segi penerimaan daerah yang saat ini menjadi tumpuan utama terletak pada penerimaan pajak dan retribusi. Sektor pajak dan retribusi merupakan pilihan yang paling tepat karena dapat menstabilkan terhadap perubahan kondisi perekonomian, juga merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Dengan adanya potensi itulah maka pemerintah daerah perlu membuat suatu aturan perundang – undangan yang dijadikan landasan hukum untuk dapat memungut pajak dan retribusinya. Untuk memungut pajak dan retribusi maka Pemerintah Kabupaten Ciamis membuat Peraturan Daerah yang mengatur tata cara pemungutan pajak dan retribusinya, diantaranya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2. Faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ? TINJAUAN PUSTAKA Kajian pustaka dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia oleh Prof. Dr. Sondang P. Siagian. MPA ini membahas tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia bagi setiap jenis organisasi. Dalam bab I membahas tentang dimensi politik, ekonomi, hukum, sosiokultur, administratif dan teknologikal. Bab II membahas perencanaan sumber daya manusia yang dimulai dengan pentingnya pengertian tentang perencanaan sumber daya manusia, beserta manfaatnya. Selain itu juga membahas tentang berbagai teknik-teknik peramalan dimaksud dengan memperhitungkan suplai sumber daya manusia, baik internal maupun eksternal.
3
Bab III membahas tentang pengembangan lebih lanjut dari kegiatan perencanaan sumber daya manusia selain itu juga membahas tentang pentingnya informasi tentang analisis pekerjaan, teknik-teknik pengumpulan informasi tentang analisis pekerjaan serta aplikasinya dalam kehidupan organisasional, khususnya dalam manajemen sumber daya manusia. Bab IV membahas tentang teori, prinsip dan teknik rekrutmen tenaga kerja. Bab V membahas tentang langkah berikut setelah lamaran diterima, yaitu seleksi pegawai. Bab VI membahas tentang langkah selanjutnya dalam proses manajemen sumber daya manusia, yaitu penempatan pegawai baru yang telah lulus dalam proses seleksi. Bab VII membahasa tentang penentuan berbagai sasaran yang ingin dicapai. Bab VIII membahas tentang berbagai teori, teknik dan pendekatan dalam perencanaan karier. Bab IX membahas tentang bagaimana para pekerja benar-benar memberikan kontribusinya yang maksimal bagi kepentingan organisasi. Bab X membahas tentang sistem imbalan yang diberlakukan dalam suatu organisasi. Bab XI membahas tentang pentingnya pemeliharaan hubungan yang serasi dengan para pekerja. Bab XII membahas tentang hubungan industrial. Bab XIII membhas tentang audit kepegawaian. Kajian pustaka dari buku Public Policy oleh Dr. Riant Nugroho membahas tentang dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan sebuah safari dan manajemen kebijakan publik dalam bagian ketiga ini terdiri dari dari kebijakan sebagai proses, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, pengendalian kebijakan dan kebijakan unggul. Menurut Sugiyono (2012) Buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Pada metode ini yang diambil peneliti yaitu Kualitatif yang sangat cocok digunakan terutama bila permasyalahan masih remang-remang bahkan gelap, peneliti bermaksud ingin memahami secara mendalam suatu situasi social yang kompleks, penuh makna. OBJEK DAN METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian Penelitian ini berlokasi di Wilayah Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Metode Penelitian Jenis penelitian bersifat deskritif, peneliti yang dilakukan peneliti adalah peneliti naturalistik karena penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah, peneliti dapat mengalami perkembangan permasalahan dilapangan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Sugiono (2012:8) yaitu bahwa : Motode penelitian kualitatif sering disebut motode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai human instrument dan dengan teknik pengumpulan data participant observation (observasi beberapa serta) dan depth interview (wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Sugiyono (2012:11).
4
Untuk memperoleh data yang akurat peneliti melakukan wawancara di tingkat kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran. Teknik Sampling Teknik Sample yang digunakan adalah sebagai berikut : - Purpreve Sampling Purpreve Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011:68). Teknik Analisis Data Data yang diperoleh bersifat komplek dan menyebar, karena penelitian tidak hanya pada satu jenis masalah. Dengan demikian ada tiga kemungkinan yaitu masalah tetap sama, masalah menjadi berkembang atau bahkan munculnya masalah baru.“dalam penelitian kualitatif, pertanyaan peneliti tidak dirumuskan atas dasar definisi operasional dari suatu variable penelitian. Pertannyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks, interaksi social yang terjadi dan kemungkinan ditemukan hipotesis atau teori baru” Sugiyono (2012:210). Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menganalisa data yang diperoleh baik sebelum, selama dan sesudah peneliti turun ke lapangan.Hal ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif dimungkinkan terjadinya kesamaan data sebelum kelapangan, adanya penambahan setelah terjun kelapangan, bahkan terjadinya perubahan setelah terrjun kelapangan.Karena data yang diperoleh setelah terjun kelapangan jumlahnya cukup banyak maka data perlu di catat dan dipilih menurut hal yang penting. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, data setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, penelitian sudah melakukan analisis terdapat jawaban yang diwawancarai. Sugiyono (2012:246). Miles and Huberman dalam Sugiyono (2012:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interakif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Untuk itu peneliti dapat dikajikan dengan sekema analisis data yang diperlukan cocok dengan penelitian dilapangan untuk menjadi perbandingan penelitian. Sekema data dapat dilihat dari gambar dibawah ini :
5
Data Collection
Data Display
Data Reduction Concleutsions:dra wing/evrrifying
Sumber : Sugiyono (2012:247) GAMBAR 3.3 KOMPONEN DALAM ANALISIS DATA Pengujian Keabsahan Data Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas). Dapat digambarkan seperti gambar dibawah ini Uji kredibilitas data
Uji
transferability Uji keabsahan data
Uji dependability Uji confirmability
GAMBAR 3.4 UJI KEABSAHAN DATA DALAM PENELITIAN KUALITATIF
6
HASIL PENELITIAN Berdasarkan proses pelaksanaan penelitian yang telah peneliti laksanakan dengan mengambil judul penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Studi Efektivitas Pencapaian Target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran). Adapun pembahas yang disajikan berdasarkan hasil wawancara dari responden dan informasi sehingga analisis yang dihasilkan memberikan gambaran bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terutama tentang Efektivitas Pencapaian Target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Adapun untuk menilai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengacu dengan peraturan yang dikutip menurut Maarse dikutif Hoogerwerf (1987:168) yang menjadi syarat dalam pelaksanaan kebijakan adalah sebagai berikut : 1. Isi kebijakan Isi kebijakan Harus dapat dipahami disamping itu ditentukan pula sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan yang dilaksanakan. Kebijakan Pemerintah merupakan tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan berorientasi pada tujuan tertentu yaitu haruslah senantiasa ditujukan pada kepentingan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan sebagai sebuah hukum berfungsi untuk memastikan setiap masyarakat untuk memperoleh apa yang menjadi haknya. 2. Tingkat informasi Tingkat informasi dari aktor yang terlibat dalam pelaksanaan perlu adanya komunikasi antara pegawai yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan yaitu adanya komunikasi antara Camat dan Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan dengan para pelaksana kebijakan mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada dasarnya sudah cukup baik dan juga diperoleh keterangan bahwa komunikasi antara Camat dan Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan dengan para pelaksana kebijakan sudah baik, namun perlu sekali untuk ditingkatkan. 3. Banyaknya dukungan Sejauh ini dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu adanya dukungan dari berbagai pihak baik dari pihak pemerintah maupun dari pelaksana kebijakan tersebut yaitu masyarakat.
7
4. Pembagian potensi-potensi yang ada. Untuk pembagian potensi-potensi yang ada terdapat pendelegasian wewenang yang jelas dari Camat terhadap para pelaksana kebijkan atau petugas dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut. Yaitu dengan mengimlementasikan Kebijakan Peraturan Daerah sesuai ketentuan persyaratan yang telah diatur oleh pemerintah dan para petugas melaksanakan tugas tersebut sesuai tupoksi. PENUTUP Kesimpulan Setelah peneliti uraikan mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1.
2.
Mengenai pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan telah berjalan dengan baik sesuai dengan syarat- syarat Implementasi Kebijakan menurut Maarse yang dikutif Hoogerwerf (1989:168) yaitu Isi kebijakan harus dapat dipahami disamping itu ditentukan pula sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan yang dilaksanakan, isi kebijakan harus dapat dipahami disamping itu ditentukan pula sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan yang dilaksanakan, tingkat informasi dari aktor yang terlibat dalam pelaksanaan perlu adanya komunikasi antara pegawai yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan, Banyaknya dukungan bagi kebijaksanaan yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan kebijakan yang ditetapkan diperlukan adanya dukungan baik materiil maupun non materiil, Pembagian potensi-potensi yang ada. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Kalipucang memiliki beberapa faktor penghambatan dalam efektivitas pencapaian target retribusi izin mendirikan bangunan yaitu dari tingkat SDM yang kurang, Sarana dan Prasarana yang kurang memadai, dan kurang sosialisasi terhadap aparat pemerintah dan masyarakat. Hal ini sangat menghambat terhadap efektivitas pencapaian target retribusi izin mendirkan bangunan. Saran
1.
Berdasarkan dari kesimpulan diatas95peneliti menyampaikan saran sebagai berikut : Hasil dari retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) sampai saat ini belum optimal karena penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamin Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum dilaksanakan sepenuhnya, untuk itu dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamin Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan
8
2.
Bangunan (IMB) seyogyanya memperhatikan mengenai biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamin Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB. Untuk meningkatkan pencapaian target Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran maka sebaiknya mengupayakan peningkatan pegawai khususnya petugas pembuatan IMB dan menyediakan sarana prasarana di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran karena dalam permasalahan saat ini kurangnya SDM, Sarana dan Prasarana serta kurangnya penyampaian sosialisasi terhadap masyarakat maka dapat menghambat terhadap pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan .
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab, Solichin, 1990. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Sinar Grafika. 3. 4. -------------------, 1997. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara. 5. 6. Muhidin, sambas Ali, 2011. Analisis Korelasi Regresi Dan Jalur Dalam Penelitian, bandung:cv pustaka setia 7. Siagian, sondang P, 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksana. 8. ------------------- 2007. filsafat Administrasi, Jakarta : Bumi Aksara. 9. Sugiyono, 2001. Metode Penelitian administrasi, Bandung : Alfabeta. 10. -------------, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan Kombinasi, Bandung : Alfabeta . 11. Riant Nugroho, 2014. Public Policy, Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia ---------------12. Hadayadiningrat, Soewarno, 1987. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta : Haji Masagung. 13. ----------------------, 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Menejemen, Jakarta : Haji Masagung 14. Handoko, T, Hani, 1997. Manajemen. Yogyakarta : BPFE. 15. Hoogerweft, 1983. Government in live, Holland : Ducth Pers. Ltd 16. ---------------, 1987. Government in live, Holland : Dutch Pers. Ltd. 17. ---------------, 1989. Government in live, Holland : Dutch Pers. Ltd.
9
18. Islamy. 1984. Prinsip-prinsip Perumusan kebijakan Negara. Jogja : Kaninsus. 19. --------, 1989. Prinsip-prinsip Perumusan kebijakan Negara. Jogja : Kaninsus. 20. --------, 1991. Prinsip-prinsip kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bina Aksara. 21. --------, 1996. Prinsip-prinsip kebijaksanaan Negara. Jakarta : Rineka Cipta 22. Ndraha, Talizuduhu. 2002. Sekilas Ilmu Pemerintahan, Jakarta : BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-UNPAD 23. Suharismi, arikunto. 1998. Metode Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta 24. Surianingrat, 1989. Kebijakan Public, Jakarta : Bumi Aksara
10
