BAB IV IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DEPOK

BAB IV IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DEPOK

A.

Implementasi Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

A.1.

Identifikasi Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sesuai dengan yang telah disebutkan pada sub bab operasionalisasi

konsep pada bab II lalu, untuk menganalisis implementasi pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini, penulis menggunakan tiga variabel utama, yakni identifikasi, penilaian/penetapan dan pemungutan. Variabel pertama yang akan diuji adalah identifikasi dengan menggunakan tiga indikator, yaitu: prosedur identifikasi, sumber identifikasi, dan himbauan untuk mendaftarkan diri. A.1.1. Prosedur Identifikasi Indikator pertama yaitu prosedur identifikasi, identifikasi dari para pembayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan idealnya harus sudah terorganisir dengan baik, artinya Dinas Tata Kota dan Bangunan harus mendata siapa saja yang berkewajiban untuk membayar retribusi Izin Mendirikan

Bangunan,

melayani

pembayar

tersebut

dengan

tepat,

mengumpulkan hasil pembayaran dengan baik, mendata siapa saja yang tidak memenuhi kewajiban retribusinya dan memberikan sanksi, serta mengontrol semua uang yang masuk apakah sudah sesuai dengan pencatatan.

Implementasi pemungutan retribusi ..., Agus Dwi Yudha, FISIP UI, 2008

Pada proses identifikasi ini, kewenangan sepenuhnya ada di tangan Dinas Tata Kota dan Bangunan. Idealnya, dengan identifikasi wajib retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini akan menyulitkan para pembayar untuk menghindari kewajibannya, dan akan mempermudah Dinas Tata Kota dan Bangunan dalam melaksanakan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di kemudian hari. Saat ini, Dinas

Tata Kota dan Bangunan kota Depok

dalam

mengidentifikasi bangunan yang menjadi objek retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilakukan dengan cara mendatangi langsung bangunan-bangunan baru yang ada di kota Depok. Para petugas lapangan dari dinas Tata Kota dan Bangunan ini mendatangi setiap bangunan yang diindikasikan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan untuk kemudian diberikan perintah untuk mengurus izinnya. Bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan biasanya pada setiap bagian depan bangunannya diletakkan papan pemberitahuan yang isinya terdiri dari peruntukkan bangunan, nomor Izin Mendirikan Bangunan, dan keterangan pendukung lainnya. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Dadan Abdul Kohar, Kepala Seksi Perizinan Bangunan di Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok, sebagai berikut: “Caranya dengan menurunkan para petugas lapangan kita langsung ke lokasi pembangunan. Biasanya kita menganjurkan kepada masyarakat yang sudah mengantongi izin untuk membangun (Izin Mendirikan Bangunan) untuk dipasang pengumuman di depan bangunannya. Kalau ada bangunan yang kita lihat belum ada papan seperti ini, pemiliknya akan kita identifikasi untuk kemudian kita perintahkan mengurus izinnya.”51

51

Wawancara dengan Bapak Dadan Abdul Kohar, Kepala Seksi Perizinan Bangunan, Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok, tanggal 21 Mei 2008, pukul 09.00 WIB.


Hal senada juga diungkapkan oleh Rahmat Hidayat, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok. Menurutnya, dengan terjun langsung mengunjungi masyarakat yang sedang membangun akan menghadapi kendala tersendiri dalam proses identifikasi ini, yakni luas wilayah yang harus dikunjungi: “Meskipun masih belum bisa menjangkau sampai ke pelosok kota Depok ya, seperti anda tahu, luas kota Depok itu kan tidak kecil ya, lagipula saat ini juga sudah mulai padat di daerahdaerah tertentu.“52 Melihat keadaan tersebut, Dinas Tata Kota dan Bangunan belum melakukan alternatif lain untuk menjalankan proses identifikasi ini. Jumlah petugas lapangan yang tidak sebanding dengan luas wilayah juga menjadi kendala tersendiri dalam proses identifikasi wajib retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Dari sekitar 10.013,86 ha kawasan terbangun kota Depok, petugas lapangan yang tersedia hanya berjumlah 25 orang. Itu berarti setiap orang pengawas harus mengawasi sekitar 400 ha wilayah terbangun kota Depok. Selain itu, Rahmat juga menambahkan bahwa sejatinya retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini bersifat pasif. Pasif artinya dalam proses pendataan wajib retribusi Dinas Tata Kota dan Bangunan hanya menunggu masyarakat untuk mendaftarkan bangunannya sendiri untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan. A.1.2. Sumber Informasi Identifikasi Indikator kedua dalam penelitian ini adalah sumber informasi identifikasi. Seperti telah diungkapkan pada bab sebelumnya, menurut James, identifikasi untuk wajib retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat diperoleh 52

Wawancara dengan Bapak Rahmat Hidayat, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok, tanggal 22 Mei 2008, pukul 09.00 WIB.


dari sumber informasi lain yang berhubungan dengan kegiatan mendirikan bangunan. Hal ini dapat ditempuh sebagai cara untuk memaksimalkan jumlah penerimaan dengan cara menyisir siapa saja yang seharusnya membayar retribusi, tetapi belum melaksanakan kewajibannya tersebut. Saat ini, Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok telah bekerja sama dengan beberapa pihak, di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok dan Kantor Pelayanan Pajak Kota Depok. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebuah instansi di kota Depok yang memiliki fungsi untuk memberikan perizinan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan izin untuk membuka usaha. Bentuk kerjasama antara Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Depok adalah pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang akan mengurus izin usaha. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah masyarakat harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Kerja sama yang sudah terjadi ini masih tidak dapat menunjukkan bahwa Dinas Tata Kota dan Bangunan dapat memperoleh informasi untuk mengidentifikasi wajib retribusi baru yang belum terdaftar. Kerja sama yang terjadi hanya sebatas keterkaitan dalam hal pengurusan izin usaha semata. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Anggiat, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian, Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Depok sebagai berikut: “Memang sih kita ada kerja sama dengan beberapa pihak, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya seksi Pajak Bumi dan Bangunan ya. Tapi kalau yang tujuan kerja samanya


khusus untuk menjaring data wajib retribusi sih belum ada ya sampai sekarang.”53 Sedangkan untuk kerjasama antara Dinas Tata Kota dan Bangunan dengan Kantor Pelayanan Pajak seksi Pajak Bumi dan Bangunan, adalah berupa penyediaan data masyarakat yang mengurus Izin Mendirkan Bangunan, oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan kepada Kantor Pelayanan Pajak seksi Pajak Bumi dan Bangunan. Data yang diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak ini, akan diolah lebih lanjut terkait dengan pembangunan yang dilakukan. Hal ini dikarenakan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan atas luas bumi dan bangunan yang dimiliki oleh masyarakat. A.1.3. Rangsangan untuk Mendaftarkan Diri Indikator yang ketiga adalah himbauan untuk mendaftarkan diri. Ajakan untuk mendaftarkan diri untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan ini, isinya adalah mengajak, menghimbau kepada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan untuk dipungut retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk mendaftarkan diri mereka secara sukarela, untuk kemudian membayarkan retribusi yang seharusnya mereka bayarkan. Himbauan yang baik dapat berpengaruh terhadap masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunannya untuk mengurusnya. Di kota Depok, ada berbagai cara untuk melakukan himbauan kepada masyarakat untuk mendaftarkan bangunannya untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, misalnya dengan pemberian penyuluhan-penyuluhan pada pertemuan dengan masyarakat, baik pada tingkat kota sampai pada tingkat RT (Rukun Tetangga). Selain itu, dinas terkait juga menyebarkan 53

Wawancara dengan Bapak Anggiat P, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian, Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok, tanggal 22 Mei 2008, pukul 12.30 WIB.


informasi melalui brosur, poster atau leaflet yang berisi pentingnya pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Brosur, poster atau leaflet tersebut dapat dibagikan kepada masyarakat baik itu langsung dengan mengunjungi rumah-rumah, maupun dengan cara ditempelkan di kantor kecamatan, kantor kelurahan sampai di toko-toko bangunan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Dadan sebagai berikut: “Di setiap kesempatan, kita (Dinas Tata Kota dan Bangunan) selalu mengajak masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan-bangunan yang belum memiliki izinnya. Kita ingatkan pentingnya izin tersebut dalam hal pengurusan berbagai izin di kota Depok, seperti misalnya kalau masyarakat mau buka usaha, salah satu syarat perizinannya, masyarakat harus punya IMB. Kalau poster yang kita sebar itu, memang sih tidak berupa ajakan, isinya hanya berupa penjelasan mengenai IMB, contoh perhitungan IMB, dan peraturan-peratran terkait lainnya.”54 Himbauan atau ajakan kepada masyarakat untuk mengurus dokumen Izin Mendirikan Bangunan nampaknya belum dilakukan secara maksimal oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan. Padahal dalam beberapa tahun belakangan ini, pembangunan di kota Depok sangat terlihat pesat, baik itu pembangunan kawasan komersial ataupun kawasan hunian. Himbauan yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok saat ini hanya dilakukan dengan pemberian brosur kepada masyarakat yang sedang mengurus Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Tata Kota dan Bangunan di kota Depok. Bahkan, berdasarkan pantauan peneliti, brosur tersebut tidak diberikan begitu saja kepada masyarakat. Hanya jika ada masyarakat yang meminta saja maka brosur tersebut baru akan diberikan. Selain itu pada papan

54

Wawancara dengan Bapak Dadan Abdul Kohar, Kepala Seksi Perizinan Bangunan, Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok, tanggal 21 Mei 2008, pukul 09.00 WIB


pengumuman yang ada depan kantor Dinas Tata Kota dan Bangunan, hanya terdapat satu brosur mengenai himbauan untuk pengurusan dokumen Izin Mendirikan Bangunan. Masyarakat juga beranggapan bahwa mereka kurang merasakan sosialisasi dari pihak Dinas Tata Kota dan Bangunan terkait dengan proses identifikasi ini. Bahkan ada masyarakat yang sudah lebih dari sepuluh tahun tinggal di kota Depok yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, dan belum

pernah

sekalipun

merasakan

adanya

sosialisasi

mengenai

pentinganya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Dunggani, warga kota Depok yang sedang merenovasi rumahnya sebagai berikut: “Belum pernah. Saya tahu tentang IMB, tapi sampai sekarang saya belum pernah denger mengenai sosialisasi dari pemerintah kota Depok mengenai IMB ini ya. Mungkin karena saya tinggalnya jauh dari mana-mana.”55 Tidak

semua

masyarakat

beranggapan

bahwa

mereka

kurang

merasakan sosialisasi dari pemerintah. Sudarsono seorang warga kota Depok yang baru pindah dan sedang membangun rumah menyampaikan hal yang berbeda. Meskipun tidak mendapatkan pemberitahuan langsung dari Dinas Tata Kota dan Bangunan, Sudarsono mendapat himbauan untuk mendaftarkan bangunannya dari Ketua RT (Rukun Tetangga) setempat ketika mengutarakan niatnya akan tinggal di kota Depok. Ini artinya meskipun Dinas Tata Kota dan Bangunan tidak memberikan sosialisasi secara langsung, RT sebagai lingkup kecil juga dapat memberikan sosialisasi pentingnya Izin Mendirikan Bangunan.

55

Wawancara dengan Bapak Dunggani, Warga kota Depok, tanggal 15 Mei 2008, pukul 16.00 WIB.


“Sebelum saya mulai membangun dulu, saya sudah diberitahu oleh RT setempat untuk datang ke Dinas Tata Kota dan Bangunan, saya harus mendaftarkan bangunan saya. Selain itu saya juga harus nyerahin site plan bangunan rumah saya ke situ (Dinas Tata Kota dan Bangunan).”56 A.2.

Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Untuk dimensi penetapan prosedur retribusi Izin Mendirikan Bangunan,

dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga indikator. Ketiga indikator tersebut

adalah:

prosedur

penetapan,

standarisasi

penetapan,

dan

konfirmasi penetapan dengan sumber lain. A.2.1 Prosedur Penetapan Indikator pertama yang akan dianalisis adalah prosedur penetapan. Di kota Depok, penetapan besarnya jumlah retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan belum menggunakan program khusus. Saat ini, penetapan besarnya jumlah retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan oleh Seksi Perizinan Bangunan, Dinas Tata Kota dan Bangunan. Perhitungan digunakan dengan menggunakan program Microsoft Excel dengan menggunakan rumus yang dibuat sendiri, dan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Dadan, yang mempunyai tugas untuk melakukan proses penetapan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang harus dibayar oleh pemohon Izin Mendirikan Bangunan, sebagai berikut: “Kebetulan, saya sebagai Kepala Seksi Perizinan di Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok ini yang melakukan penetapan berapa besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang harus dibayarkan dulu oleh para pemohon sebelum nanti 56

Wawancara dengan Bapak M Sudarsono, Warga kota Depok, tanggal 6 Juli 2008, pukul 10.00 WIB.


izinnya keluar. Untuk menghitungnya, saya menggunakan rumus di excel (Microsoft Excel), tarif dan koefisien lain sudah saya masukkan duluan, jadi tinggal diisi saja berapa nilai dari masing-masing variabel yang ada.“57 Prosedur penetapan besarnya retribusi ini dilakukan berjenjang, artinya pada saat permohonan masuk, seksi perizinan tidak lantas menghitung dengan menggunakan data-data yang diserahkan oleh pemohon, tetapi petugas lapangan akan langsung mendatangi lokasi pembangunan untuk dilakukan verifikasi. Yang dilakukan oleh petugas lapangan pada saat verifikasi adalah melihat kesesuaian gambar rencana bangunan yang diserahkan oleh pemohon dengan pembangunan yang sedang dilakukan. Kesesuaian gambar rencana bangunan dengan pembangunan dilihat dari ukuran luas bangunan, dan koefisien lain seperti jumlah lantai dan sebagainya. Setelah verifikasi lapangan selesai dilakukan maka akan dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dijadikan dasar untuk menerima atau menolak

permohonan

Izin

Mendirikan

Bangunan

pemohon.

Apabila

permohonan diterima, maka pemohon akan menerima nota perhitungan retribusi dan surat perintah setor yang berisi berapa jumlah yang harus dibayar oleh Pemohon. Pembayaran dapat dilakukan langsung di loket bendahara penerima yang ada di Dinas Pendapatan Daerah kota Depok, atau melalui transfer melalui bank ke rekening bendahara penerima. Setelah proses pembayaran telah dilewati pemohon, maka pemohon akan menerima bukti pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Untuk pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer melalui bank, bukti transfer

57



harus diserahkan ke bendahara penerima yang ada di Dinas Pendapatan Daerah kota Depok untuk ditukar dengan bukti pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Bukti pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan inilah yang akan diserahkan oleh pemohon di Dinas Tata Kota dan Bangunan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan. A.2.2. Standarisasi Penetapan Indikator kedua yaitu standarisasi penetapan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Standar penetapan yang baku merupakan panduan yang digunakan oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan dalam rangka penetaan besarnya jumlah retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang harus dipungut. Idealnya isi dari standarisasi ini harus jelas dan komprehensif, artinya harus mencakup semua kemungkinan yang dapat timbul. Karena apabila dalam sebuah standarisasi terdapat sebuah titik yang tidak jelas, maka hal tersebut akan menimbulkan grey area yang dapat merugikan kedua belah pihak. Grey area tersebut adalah suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kesalah interpretasi antara pemahaman dari pihak pemerintah maupun pihak masyarakat. Kesalahan tersebut terjadi karena terdapat pemahaman yang berbeda terhadap suatu ketentuan. Untuk standarisasi penetapan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di kota Depok, Dinas Tata Kota dan Bangunan menggunakan dua peraturan utama yang membahas mengenai retribusi ini. Peraturan yang digunakan tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Keputusan Walikota Depok Nomor 39 Tahun 2001 tentang Standar Harga Dasar Bangunan. Menurut Dadan, kedua peraturan yang ada sekarang ini sudah sangat jelas dan komprehensif membahas mengenai


retribusi Izin Mendirikan Bangunan di kota Depok sampai yang sedetaildetailnya. “Sejauh ini saya belum pernah menghadapi masalah ya terkait dengan penetapan besarnya retribusi, soalnya semua kan sudah terakomodir di dua peraturan utama tentang Izin Mendirikan Bangunan. Paling-paling kalau ada perubahan (peraturan), cuma perubahan besaran koefisien, itu saja. Itu bukan masalah yang besar saya kira, selain itu kayaknya tidak ada masalah.” 58 A.2.3. Konfirmasi Penetapan Dengan Sumber Lain Indikator terakhir atau ketiga adalah konfirmasi penetapan dengan sumber lain. Serupa dengan saat proses identifikasi, pada saat penetapan besarnya jumlah retribusi yang harus dibayar, idealnya pemerintah juga harus melakukan konfirmasi dengan sumber lain. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan penghindaran pembayaran retribusi oleh masyarakat dari jumlah yang seharusnya dibayar. Dalam hal ini, Dinas Tata Kota dan Bangunan memikul tanggung jawab untuk melakukan verifikasi ulang akan kebenaran data yang diberikan oleh pemohon Izin Mendirikan Bangunan. Dalam prakteknya, bisa saja pemohon pada saat mengajukan permohonan pembuatan Izin Mendirikan Bangunannya hanya menyerahkan gambar rancang bangunan yang setengah jadi. Penetapan yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan pun hanya sebatas bangunan yang setengah jadi tadi. Padahal bisa saja ketika izin telah dikeluarkan, pemohon seharusnya membayar retribusi lebih besar dari yang sudah diteapkan. Hal ini timbul apabila terdapat perkembangan bangunan selama proses Izin Mendirikan Bangunan dibuat yang tidak dilaporkan.

58



Terkait dengan ini, dipastikan daerah akan mengalami kerugian dikarenakan jumlah uang yang masuk tidak sesuai dengan jumlah uang yang seharusnya masuk. Disinilah fungsi dari Dinas Tata Kota dan Bangunan untuk melakukan konfirmasi ulang atau bisa berupa verifikasi terhadap bangunan nyata di lapangan pada saat penetapan sudah dilakukan. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Anggiat sebagai berikut: “Verifikasi itu penting. Jangan sampailah daerah dirugikan sama orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Dia bayar IMB untuk bangunan yang luasnya 100 meter, padahal kenyataannya bisa saja dia itu bangun sampai (luasnya) 200 meter. Jangan sampai kecolongan kayak gitu lah.”59 Anggiat juga menambahkan bahwa masyarakat yang baik seharusnya menyadari pentingnya penerimaan uang untuk kas negara. Apabila penerimaan kas negara sudah diselewengkan maka dipastikan akan keterlambatan kemajuan dari daerah tersebut. A.3.

Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sama seperti dua dimensi sebelumnya, dalam dimensi pemungutan

retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini, penulis memakai tiga indikator. Ketiga indikator tersebut adalah: prosedur pemungutan, sanksi yang tegas, dan pengawasan penerimaan. A.3.1. Prosedur Pemungutan Indikator yang pertama yaitu prosedur pemungutan. Dalam sebuah proses pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan, idealnya posedur pemungutan akan mempersulit para pembayarnya untuk menghindari pemenuhan kewajiban mereka. Prosedur pemungutan yang mudah akan

59



membuat keadaan masyarakat menjadi bersahabat dengan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan. Meskipun tidak menampik, bahwa di dalam setiap level institusi pemerintahan ada kecenderungan akan terdapatnya korupsi, kolusi dan nepotisme. Pandangan negatif itu dapat dijadikan pemicu bagi institusi Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok untuk menunjukkan kepada masyarakat, bahwa institusi tersebut bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Untuk pengurusan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di kota Depok ini bisa dibilang memerlukan proses yang panjang, dan prosesnya telah dibahas pada bab sebelumnya. Proses yang panjang inilah yang menyebabkan di masyarakat timbul rasa enggan untuk memenuhi kewajiban membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Seperti yang diutarakan Rahmat: “Memang banyak sih persyaratan yang harus dipenuhi mereka (pembayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan), tapi sebenarnya prosesnya enggak lama kok, cuma 14 (empat belas) hari juga sudah selesai.”60 Kepala

Sub

Bagian

Perencanaan, Evaluasi

dan

Pelaporan

tersebut

mengatakan bahwa memang persyaratan yang harus dipenuhi itu banyak, namun Rahmat juga menjanjikan bahwa dalam 14 (hari) proses perizinan sudah selesai. Masyarakat juga berpendapat tidak jauh berbeda. Herwandhoni, seorang masyarakat yang bekerja di sebuah kontraktor perumahan yang ada di kota Depok yang ditemui di kantor Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok yang sedang melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan berpendapat tidak jauh berbeda. 60



“Persyaratannya mungkin ya yang kebanyakan, tapi mau gimana lagi, kalau enggak diurus juga nantinya kan bakalan repot, masa jual rumah enggak ada ijinnya. Lagian selama ini selalu tepat waktu kok (14 hari).”61 Penilaian masyarakat atas prosedur permohonan ini memang berbeda-beda. Sebagian orang yang menganggap bahwa retribusi Izin Mendirikan Bangunan itu penting akan menganggap bahwa mengurus Izin Mendirikan Bangunan ini tidak menyulitkan. Tetapi hal ini tentu berbeda bagi sebagian orang yang menganggap Izin Mendirikan Bangunan itu tidak begitu penting. Dunggani bependapat sebaliknya, menurut Dunggani proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan itu tidak mudah dan tidak begitu penting. Sebelumnya Dunggani memang sama sekali tidak tahu bagaimana prosedur pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, sampai penulis memberitahukan tahapan demi tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan. Berikut petikan wawancaranya: “Banyak banget ya syaratnya. Prosesnya sih mungkin 14 (empat belas) hari, tapi kayaknya buat nyiapin persyaratannya bakalan lebih lama dari itu tuh. Lagian rumah saya kan cuma buat tinggal sama keluarga aja, enggak perlu juga kali ya Izin Mendirikan Bangunan segala. Nanti kalau emang perlu, ya baru buat.”62 Pembayaran menjadi tahapan utama bagi pemohon Izin Mendirikan Bangunan untuk dapat mensahkan bangunannya. Prosedur pembayaran yang baik, pada awalnya dihasilkan dari penghitungan retribusi yang harus dibayar secara tepat. Sehingga tidak terdapat kekurangan atau kelebihan nilai yang dibayarkan dengan nilai yang seharusnya dibayarkan.

61

Wawancara dengan Bapak Herwandhoni, Warga kota Depok, tanggal 21 Mei 2008, pukul 11.00 WIB. 62 Wawancara dengan Bapak Dunggani, Warga kota Depok, tanggal 15 Mei 2008, pukul 16.00 WIB.


Di kota Depok, pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak dilakukan di Dinas Tata Kota dan Bangunan melainkan di loket bendahara penerima yang ada di Dinas Pendapatan Daerah kota Depok atau bisa juga disetorkan ke rekening bank bendahara penerima. Jumlah pembayaran didasarkan atas nota perhitungan retribusi dan surat perintah setor yang diterbitkan oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan. Atas pembayaran yang dilakukan akan diterbitkan bukti pembayaran retribusi. Nantinya bukti pembayaran retribusi inilah yang akan digunakan untuk mengambil surat Izin Mendirikan Bangunan. Pembayaran retribusi ini juga seharusnya mudah, artinya dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan real time. Dimana saja berarti pembayaran dilakukan di bank yang ditunjuk, baik itu dengan mekanisme setor tunai langsung ataupun transfer. Di Depok, pembayaran pajak memang dapat dilakukan di melalui setor langsung atau transfer ke rekening bendahara penerima, namun pembayaran ini dapat dilakukan dengan cara transfer melalui Automatic Teller Machine (ATM) yang banyak terdapat di kota Depok. Dadan juga menjelaskan mengenai hal ini, berikut kutipannya: “Selain kita bayar langsung ke loket bendahara di Dipenda, kita juga bisa setor tunai atau transfer di bank, ditransfer lewat ATM juga bisa, jadi enggak perlu antri di bank. Untuk ke depannya kita mau coba kerja sama dengan beberapa bank yang ada di Depok. Ini semua kan demi kemudahan masyarakat yang mau membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan.”63 Dari pernyataan Dadan tersebut, nampaknya Dinas Tata Kota dan Bangunan akan terus memperbaiki proses pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan cara akan bekerja sama dengan beberapa

63



bank yang ada di kota Depok. Dadan juga menggarisbawahi bahwa ini semua demi peningkatan pelayanan kepada warga Depok. A.3.2. Sanksi Yang Tegas Indikator yang kedua yaitu sanksi yang tegas. Pemberian sanksi merupakan aksi yang dapat diambil jika terdapat penyelewengan, baik itu yang dilakukan oleh pihak pemerintah ataupun masyarakat. Pada umumnya penyelewengan lebih banyak dilakukan oleh masyarakat. Penyelewengan yang dilakukan dalam hal pemungutan retribusi ini bisa bermacam-macam, seperti menyampaikan data yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan, juga menyebutkan mengenai sanksisanksi yang dapat diberikan jika terdapat pelanggaran. Ada dua jenis sanksi yang dapat diberikan, yakni sanksi administrasi yang bisa berupa bunga dan dennda, atau sanksi pidana. Sanksi administrasi yang berupa bunga atau denda merupakan jenis sanksi yang sering diberikan kepada masyarakat yang melanggar ketentuan dengan berbagai alasan. Meskipun sanksi administrasi yang diberikan kepada masyarakat secara nominal tergolong kecil, yaitu antara Rp100.000,sampai dengan yang termahal Rp.5.000.000,- masyarakat tetap dapat menerima sanksi tersebut dengan membayarkannya. Hal ini menunjukkan bahwa atas sanksi yang ditetapkan, masyarakat telah mematuhinya. Sedangkan untuk sanksi pidana, sampai saat ini di kota Depok, belum pernah ada masyarakat yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini sehingga kepadanya diberikan sanksi pidana ini. Sanksi ini juga berlaku bagi


petugas yang melanggar. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Anggiat sebagai berikut: “Sanksi administrasinya sih jumlahnya relatif kecil ya jika dibandingkan dengan nilai bangunannya. Mungkin itu yang membuat masyarakat tidak ada yang menyangkal sanksi administrasi yang diberikan. Kalau sampai pidana, itu belum pernah ada di kota Depok. Itu bakalan dikenakan kalau yang diselewengkan jumlahnya besar dan itu prosesnya bakalan melibatkan polisi nantinya. Petugas juga berlaku hal yang sama, jadi enggak ada itu yang namanya petugas sewenangwenang di sini.”64 A.3.3. Pengawasan Penerimaan Indikator terakhir yaitu pengawasan penerimaan. Hampir di semua literatur menyebutkan bahwa langkah terakhir dari manajemen adalah controlling atau pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk melihat apakah keadaan yang sedang berjalan di lapangan itu sesuai dengan aturan yang ada atau tidak. Hal ini juga berlaku dalam proses pemungutan Izin Mendirikan Bangunan di kota Depok. Setiap tiga bulan sekali, pemerintah kota Depok dan dinas-dinas terkait termasuk Dinas Tata Kota dan Bangunan akan melakukan evaluasi triwulan yang meliputi segala bidang. Meskipun tidak ada evaluasi yang khusus dilakukan mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini, tidak menjadikan retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini dikelola dengan tidak baik. Terlebih sebagaimana telah disebutkan pertama kali, di kota Depok, retribusi Izin Mendirikan

Bangunan

merupakan

penyumbang

tertinggi

terhadap

penerimaan asli daerah kota Depok di antara jenis retribusi lainnya. Dalam evaluasi triwulanan ini, pemerintah kota Depok akan melihat berapa besar penerimaan yang sudah masuk melalui masing-masing dinas, 64



termasuk retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dikelola oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan. Evaluasi triwulan juga dijadikan sarana untuk merevisi target-target yang sudah ditetapkan sebelumnya apabila terjadi perubahan tren. Hal ini sebagaimana disampaikan Rahmat sebagai berikut: “Dalam evaluasi triwulanan yang diadakan pihak pemerintah kota Depok dengan semua dinas, termasuk kita (Dinas Tata Kota dan Bangunan), masing-masing itu menyampaikan laporan apa saja yang dikerjakan, kendala yang dihadapi, sampai rencana apa lagi yang masih harus dilakukan. Kalau kita juga menyampaikan berapa kita sudah dapet, prospek ke depannya bagaimana, apakah targetnya perlu dirubah atau tidak, ya seperti itulah.”65 Dalam kesempatan ini pula, Dinas Tata Kota dan Bangunan akan melakukan

rekonsiliasi

dengan

Dinas

Pendapatan

Daerah,

hal

ini

dikarenakan kedua dinas tersebut menjalankan fungsi yang berbeda terkait pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Dinas Tata Kota dan Bangunan berkewajiban untuk melakukan penetapan besarnya jumlah retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang harus dipungut, sedangkan Dinas Pendapatan Daerah memiliki tugas untuk memungut jumlah uang yang harus dibayarkan sesuai dengan penetapan retribusi Izin Mendirikan bangunan dari Dinas Tata Kota dan Bangunan. B. Kendala-kendala

Dalam

Pemungutan

Retribusi

Izin

Mendirikan

Bangunan Dalam pelaksanaan sebuah program, tak dapat dihindari akan timbulnya kendala-kendala

atau

hambatan-hambatan

yang

dapat

mengganggu

kelancaran dari berlangsungnya program-program yang sudah direncanakan. Begitu pula dalam proses pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di 65



kota Depok yang kewenangannya ada di tangan Dinas Tata Kota dan Bangunan. Kendala atau hambatan yang dialami oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan selaku pihak yang memungut retribusi Izin Mendirikan Bangunan terjadi akibat dua faktor utama, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal artinya kendala yang dialami dalam proses pemungutan retribusi berasal dari luar Dinas Tata Kota dan Bangunan. Sedangkan faktor internal yaitu kendala yang dihadapi berasal dari dalam tubuh Dinas Tata Kota dan Bangunan itu sendiri. B.1.

Faktor Eksternal Yang menjadi faktor eksternal timbulnya kendala dalam pemungutan

retribusi Izin Mendirikan Bangunan berasal dari pihak masyarakat sebagai pembayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Masyarakat merasa keberatan dalam membayar retribusi ini karena dirasakan terlalu mahal, apalagi jika bangunan yang sedang dibangun ditujukan untuk kegiatan usaha. Dari sekitar 20.120.000 hektar wilayah kota Depok, 49,77%-nya adalah kawasan terbangun. Kawasan terbangun tersebut meliputi kawasan perumahan dan perkampungan, pendidikan, jasa dan perdagangan, industri dan kawasan tertentu. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Dadan, sebagai berikut: “Menurut masyarakat tarif retribusi IMB terlalu mahal, contohnya saja untuk tempat tinggal tarifnya 1%, sedangkan kalau untuk usaha itu 2%, itu kan dua kali lipatnya.”66 Perbedaan tarif antara peruntukkan hunian dengan peruntukkan usaha yang mencapai sampai dua kali lipat inilah yang dikeluhkan sebagian masyarakat 66



yang ingin membuka usaha. Sehingga timbulah banyaknya rumah-rumah yang sebenarnya tempat tinggal kemudian dijadikan tempat usaha. Selain itu, sebagai satu-satunya tempat pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di kota Depok, Dinas Tata Kota dan Bangunan juga kerap kali menemui kendala pada saat verifikasi antara data bangunan pemohon dengan kondisi fisik bangunan yang diajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunannya. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Dadan sebagai berikut: “Selain itu sering sekali ada masalah ketika pengurusan izin di lapangan. Masyarakat bukannya tidak tahu, tapi biasanya mereka (masyarakat) membangun terlebih dahulu baru mengurus izin.”67 Maksudnya, bisa saja ketika pembangunan sudah berjalan, misalnya masyarakat yang mengurus izin atas bangunan pada saat bangunan tersebut masih dalam tahapan perataan tanah atau penggalian pondasi. Bisa jadi nantinya bangunan yang sudah selesai akan berbeda dengan bangunan yang didaftarkan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini dikarenakan perkembangan pada saat pembangunannya, bisa saja luas bangunannya berubah, atau bahkan fungsi bangunannya yang berubah. Masyarakat

juga

tidak

mau

disalahkan

begitu

saja

dengan

kekurangpahamannya akan Izin Mendirikan Bangunan ini. Hal ini tersirat dari hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat di kota Depok, baik masyarakat yang sedang membangun rumah ataupun masyarakat yang sedang tidak membangun rumah. Menurut sebagian masyarakat, mereka tidak mengurus dan membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan bukan

67



saja karena mereka tidak mau membayar, tetapi juga karena mereka kurang mengerti akan hal tersebut. Dan mereka juga beranggapan, bahwa petugas dari Dinas Tata Kota dan Bangunan tidak akan mendatangi bangunan mereka karena bangunan mereka terletak di tempat yang sulit terjangkau, seperti di tengah lingkungan perumahan yang padat, ataupun bangunan yang lokasinya benar-benar jauh dari keramaian. Berikut petikan wawancara dengan Dunggani: “Ya bukannya saya enggak mau bayar ya, lagian saya kan tinggalnya di tengah kampung, masa iya dia (petugas Dinas Tata Kota dan Bangunan) mau datang ngecek ke sini, lagian uangnya kan bisa buat beli bahan (bangunan).”68 Kesadaran untuk membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan inilah yang nampaknya masih belum ada di jiwa setiap warga kota Depok, padahal dengan membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum mengenai bangunannya. Hal ini disimpulkan dari jawaban beberapa masyarakat yang ditanya akan pentingnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini. B.2.

Faktor Internal Dari pihak Dinas Tata Kota dan Bangunan sendiri, mengakui kurangnya

sosialisasi mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini. Padahal jika dilihat, untuk penerimaan kota Depok, penerimaan yang berasal dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan menempati posisi pertama di antara jenis retribusi lainnya. Andai saja pemerintah kota Depok, melalui Dinas Tata Kota dan bangunannya dapat meningkatkan pelayanan dan sosialisasinya, maka kontribusi penerimaan yang berasal dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan

68

Wawancara dengan Bapak Dunggani, Warga kota Depok, tanggal 15 Mei 2008, pukul

16.00 WIB


akan semakin melonjak tinggi. Kurangnya sosialisasi ini juga diakui oleh Dadan, sebagaimana tertuang dalam petikan wawancara berikut: “Ya memang sih, sosialisasi dari kita dirasakan masih jauh dari cukup. Paling-paling kita sosialisasi kalau ada pertemuan antara pihak Pemkot (Pemerintah kota Depok) dengan pihak kecamatan atau kelurahan, itupun bukan di forum yang khusus membahas masalah bangunan. Di forum itu, kita menyarankan agar kalau masyarakat mau membangun, ya jangan lupa diurus Izin Mendirikan Bangunannya. Selain itu, kita juga buka stan seperti pada waktu acara-acara tertentu, contohnya saat Festival Depok kemarin.”69 Selain kurangnya sosialisasi, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa jumlah petugas lapangan yang bertugas untuk melakukan verifikasi ke seluruh penjuru kota Depok yang luas juga menjadi kendala tersendiri. Kendala tersebut muncul jika kita membandingkan jumlah petugas dengan luas wilayah kota Depok. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, saat ini 25 orang petugas lapangan dari Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok harus mengawasi 10.000 ha lebih kawasan terbangun kota Depok. Beban dari penerimaan kota Depok memang bukan tanggung jawab Dinas Tata Kota dan Bangunan saja, tetapi juga dari dinas-dinas lain yang juga mengurusi penerimaan daerah. Seharusnya terdapat kerja sama yang baik antara pihak-pihak terkait, misalnya dalam sosialisasi mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan, bisa saja Dinas Tata Kota dan Bangunan bekerjasama dengan Bagian Hubungan Masyarakat dari pemerintahan kota Depok, seperti pembuatan leaflet atau brosur misalnya.

69



1.

Sosialisasi akan pentingnya dokumen Izin Mendirikan Bangunan bagi warga Depok harus lebih digencarkan lagi. Caranya bisa dengan menebar brosur-brosur, memberikan penyuluhan kepada warga Depok, memanfaatkan momen-momen tertentu untuk memperkenalkan lagi kepada masyarakat mengenai Izin Mendirikan Bangunan. Sosialisasi ini secara tidak langsung akan membuka kesadaran warga Depok akan pentingnya dokumen Izin Mendirikan Bangunan di kota Depok.

2.

Hendaknya Dinas Tata Kota dan Bangunan lebih menyederhanakan proses pembuatan dokumen Izin Mendirikan Bangunan dengan cara semua pengurusan dilakukan pada satu atap, yakni pada Dinas Tata Kota dan Bangunan saja.

3.

Pemerintah kota Depok harus menambah jumlah personil petugas lapangan di Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok.


BAB IV IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DEPOK

Recommend Documents