Fax. (0251) Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

LAPORAN KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

Jl. Loader No.7, Telp/Fax. (0251) 8362669 Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

1

Kata Pengantar

P

uji dan syukur dipanjatkan ke khadirat Alloh SWT, karena berkat Rakhmat dan

Karunia-Nya Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2016 dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja KPU Kota Bogor disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Bogor dalam

melaksanakan

tugas

dan

wewenangnya

sebagai

penyelenggara

Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Bogor berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu penyusunan LK KPU Kota Bogor juga berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019. Sejalan dengan proses Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Kota Bogor sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum juga melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja di lingkungan unit kerja sekretariat KPU Kota Bogor. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah,

KPU Kota Bogor memiliki

komitmen untuk bekerja secara

profesional, transparan, akuntabel, bersih dan

bebas

pengelolaan

korupsi,

baik

dalam

kelembagaan

maupun

dalam

penyelenggaraan Pemilu. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPU

Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

i

Kota Bogor senantiasa berupaya agar pelaksaaan kinerja berorientasi hasil, baik hasil output maupun outcome. Sehingga pelaksanaan kinerja KPU Kota Bogor diharapkan dapat dipertanggungjawabkan baik secara institusional maupun kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Hasil capaian pelaksanaan kinerja KPU Kota Bogor pada Tahun 2016 terhadap sasaran, secara umum telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2016 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan ke depan, sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kota Bogor menjadi lebih baik lagi dalam mewujudkan Visi KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan

Umum

yang

mandiri,

Profesional,

dan

berintegritas

untuk

mewujudkan Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Kerja keras dan kerjasama yang baik di antara Komisioner dengan jajaran Sekretariat KPU Kota Bogor dalam melaksanakan program dan kegiatan, Alhamdulillah pada Tahun 2016, KPU Kota Bogor telah berhasil meraih 3 (tiga) penghargaan

pengelolaan

Pelayanan

Informasi

Publik,

yaitu,

pertama

“Penghargaan Sebagai Pengelola Pelayanan Informasi Publik dengan Kategori SANGAT PATUH” dari KPU Provinsi Jawa Barat, kedua “Penghargaan Kategori Website Terbaik KPU di Jawa Barat Tahun 2016”, dan ketiga “Penghargaan atas Pengumuman Informasi Berkala Terbaik Tahun 2016” dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh KPU Kota Bogor tersebut harus dapat dijadikan sebagai pemacu semangat untuk bekerja lebih baik lagi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh jajaran komisioner dan sekretariat KPU Kota Bogor yang telah bekerjasama berupaya untuk menyelesaikan Laporan Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2016 dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan. Namun demikian sebagaimana kata pepatah “tak ada gading yang tak retak”, Laporan Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2016 yang telah disusun ini tentu masih banyak kekurangan dan hal-hal yang masih Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

ii

perlu disempurnakan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya.

Bogor, 20 Januari 2017 Ketua,

UNDANG SURYATNA


2016

iii

Ringkasan Eksekutif

KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di tingkat Kota Bogor memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kepada publik, baik pada masa tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada maupun dalam melaksanakan tugas rutin administrasi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. KPU Kota Bogor sebagai satuan kerja di tingkat kabupaten/kota secara hirarkis merupakan bagian dari KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Republik Indonesia, dengan demikian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selalu berpedoman pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Barat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagai satuan kerja KPU di tingkat kabuaten/kota, KPU Kota Bogor dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memerlukan arah dan pedoman yang jelas sebagai acuan untuk menetapkan kinerja dan capaian kinerja yang terukur yang dapat dipertanggungjawabkan secara institusional, baik kepada institusi di atasnya maupun kepada publik. Oleh karena itu KPU Kota Bogor telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 KPU Kota Bogor yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis KPU 2015-2019, dengan sasaran stratgeis dan indikator kinerja yang merupakan penjabaran dari sasaran


2016

iv

stratgeis dan indikator kinerja KPU dalam lingkup wilayah kerja KPU Kota Bogor. Laporan Kinerja (LK) KPU Kota Bogor Tahun 2016 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban KPU Kota Bogor dalam pencapaian sasaran strategis sesuai visi dan misi KPU. Dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016, sesuai dengan DIPA KPU Kota Bogor Tahun 2016, sasaran strategis KPU Kota Bogor adalah Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu 1) Persentase Terpenuhinya Pegawai Organik Kesekretariatan KPU (65%), 2) Persentase Kepatapan Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian (100%), 3) Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu (0%), dan 4) Opini BPK atas LHP (WTP). Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya pada masa tidak sedang melaksanakan tahapan Pemilu dan Pilkada, KPU Kota Bogor selain melaksanakan program dan kegiatan sebagaimaan dianggarkan dalam DIPA KPU Kota Bogor, juga secara mandiri berinisiatif dan berinovasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja KPU Kota Bogor sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada, dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik, KPU Kota Bogor telah berusaha bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel, khususnya dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik. Untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi Publik, secara offline KPU Kota Bogor menyediakan fasilitas Anjungan Informasi Publik (AJIP) yang menyajikan informasi Pemilu secara lengkap pada layar touchscreen yang mudah dioperasikan, sedangkan secara online menyediakan layanan informasi pada situs website yang selalu di update setiap saat. Selanjutnya dalam upaya melaksanakan pendidikan pemilih pemula, disediakan fasilitas perangkat pemilihan dengan menggunakan aplikasi e-voting, yang dapat digunakan dalam pemilihan Ketua OSIS di tingkat Sekolah Lanjutan Atas, Pemilihan BEM Perguruan Tinggi dan Pemilihan Ketua RT dan/atau RW. Atas capaian berbagai kinerja tersebut, KPU Kota Bogor pada Tahun 2016 telah berhasil meraih 3 (tiga) penghargaan dalam pengelolaan Pelayanan Informasi Publik, yaitu, pertama Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

v

“Penghargaan Sebagai Pengelola Pelayanan Informasi Publik dengan Kategori SANGAT PATUH” dari KPU Provinsi Jawa Barat; kedua, “Penghargaan Kategori Website Terbaik KPU di Jawa Barat Tahun 2016”; dan ketiga, “Penghargaan atas Pengumuman Informasi Berkala Terbaik Tahun 2016” dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Upaya KPU Kota Bogor dalam menunjang tercapainya sasaran dan target Kinerja untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, pada tahun 2016, pada saat tidak sedang menyelenggarakan Pemilu/Pikada, KPU Kota Bogor melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran antara, sebagai pra kondisi untuk pencapaian kinerja pada tahun selanjutnya. Pertama, untuk capaian indikator kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu, telah diselenggarakan sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai pembelajaran berdemokrasi melalui fasilitasi pemilihan Ketua OSIS di 8 (delapan) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA, SMK dan MAN) dengan rata-rata partisipasi di atas 90%. Antusiasme pemilih pemula dalam Pemilihan Ketua OSIS diharapkan dapat berdampak pada peningkatan partisipasi pemilih dalam Pilkada Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019. Sedangkan untuk meningkatkan antusiasme usia pra-pemilih (usia 13-14 tahun) terhadap Pemilu dan Pilkada, KPU Kota Bogor bersama KPU RI menyelenggarakan pendidikan pemilih dan simulasi pemilihan bagi pelajar SMPN 4 Bogor. Kedua, untuk capaian indikator kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu, dan indikator kinerja Persentase Pemilih Disabilitas yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya, KPU Kota Bogor bersama KPU RI menyelenggarakan Pendidikan Pemilih bagi Perempuan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostran) Kota Bogor, yang diikuti oleh 100 (seratus) peserta. Dengan tumbuhnya pemahaman dan kesadaran atas hak pilihnya diharapkan setiap peserta yang telah mengikuti pendidikan pemilih dapat mensosialisasikan lagi kepada masyarakat di lingkungannya, sehingga partisipasi pemilih perempuan dan penyandang disabilitas dapat meningkat pada Pemilu dan Pilkada selanjutnya. Ketiga, untuk capaian indikator kinerja Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih dan indikator kinerja Persentase Pemilih Disabilitas yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya, telah dilakukan koordinasi dengan Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

vi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk melakasnakan program Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Berkelanjutan, yang meliputi identifikasi penduduk potensial pemilih, warga wajib KTP, pemberian status kependudukan kepada warga di Panti Jompo, Panti Asuhan, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Sakit Jiwa dan identifikasi hak pilih penyandang disabilitas. Hasil kegiatan ini diharpakan dapat meminimalisir jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih serta pemilih penyandang disabilitas dapat teridentifikasi sehingga dapat memfasilitasi pemilih disabilitas secara efektif dan efisien, yang pada akahirnya dapat meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas. Keempat, untuk capaian indikator Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas, pra-kondisi untuk capaian kinerja dimaksud, KPU Kota Bogor telah melakukan kegiatan pendataan ulang (stock opname) untuk mengidentifikasi ketersediaan bilik dan kotak suara dan merencanakan kebutuhan logistik untuk penyelenggaran Pemilu dan Pilkada, supaya pengadaan kebutuhan logistik Pemilu bisa dilaksanakan dengan tepat ukuran (spesifikasi), tepat jumlah dan tepat waktu. Sedangkan, untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, KPU Kota Bogor telah melakukan koordinasi dan melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pertama, untuk capaian indikator kinerja Persentase Terpenuhinya Pegawai Organik Kesekretariatan KPU, telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bogor dan KPU Provinsi Jawa Barat, sehingga komposisi pegawai di lingkungan KPU Kota Bogor terdiri atas, 11 (sebelas) PNS organik, dan 5 (lima) orang PNS Diperbantukan dari Pemerintah Kota Bogor. Dengan demikian target 65% (enam puluh liam persen) pegawai organik sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat tercapai. Kedua, capaian indikator kinerja Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian, KPU Kota Bogor telah melakukan proses penyelesaian administrasi kepegawaian secara tepat waktu, sehingga tidak ada pegawai yang terlambat dalam pengurusan administrasi kepegawaiannya. Ketiga, untuk capain indikator kinerja Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu, KPU Kota Bogor menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion Penegakan Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

vii

Hukum Pilkada yang melibatkan unsur pemerintah daerah dan penegak hukum di Kota Bogor, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap bentuk-bentuk pelenggaran pemilihan dan sanksi pidana maupun administrasi. Bagi jajaran penyelenggara pengetahuan dan pemahaman terhadap berbagai bentuk pelanggaran tersebut diharapkan jajaran penyelenggara dapat menghindari terjadinya pelanggaran hukum maupun kode etik, sehingga tidak ada satupun dari unsur penyelenggara tersangkut hukum maupun pelanggaran kode etik. Keempat, dalam upaya capaian indikator kinerja Opini BPK atas LHP, Sekretariat KPU Kota Bogor telah melaksanakan pengelolaan anggaran dan pengadministrasian laporan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kelima, terkait dengan indikator kinerja Persentase Ketepatan Waktu dalam Verifikasi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, KPU Kota Bogor pada Tahun 2016 tidak sedang melaksanakan tahapan Pemilu maupun Pilkada. Namun demikian upaya untuk mencapai indikator kinerja tersebut KPU Kota Bogor melakukan serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas kinerja SDM KPU Kota Bogor. Dalam upaya menunjang capaian sasaran kinerja Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu, secara umum selain menggunakan indikator kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) secara kuantitatif, tetapi juga meningkatkan kapasitas kinerja SDM secara kualitatif. Pertama, KPU Kota Bogor menerima kunjungan dan melakukan dikusi dan berbagi pengalaman dengan penyelenggara Pemilu dari dalam dan luar negeri dan institusi lainnya. Pada tahun 2016 KPU Kota Bogor menerima kunjungan delegasi dari Election Commission (KPU), Negara Nepal (NEC) di bawah pimpinan Mani Ram Ojha (Ketua Divisi Hukum); menerima kunjungan dan diskusi dengan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat, Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M. Kes.; menerima kunjungan dan diskusi dengan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara; Sekretariat KPU Kabupaten Nabire Papua, dan KPU Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Kedua, KPU Kota Bogor melakukan kunjungan dan diskusi dengan KPU Kota Mataram, KPU Kota Tasikmalaya, KPU Kota Cimahi, KPU Kabupaten Bandung Barat, KPU Kota Administrasi Jakarta Barat, KPU Kabupaten Sukabumi dan KPU Kabupaten Cianjur. Ketiga, KPU Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

viii

Kota Bogor menyelenggarakan kajian rutin berbagai Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serta Peraturan lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap Hari Jum’at dengan narasumber dari Komisioner dan Sekretaris beserta Kasubag di lingkungan satuan kerja KPU Kota Bogor dan pesertanya seluruh pegawai KPU Kota Bogor. Untuk menjaga kontinuitas program dan kegiatan serta melakukan pengawasan dan pengendalian, setiap hari Senin pada setiap minggunya dilaksanakan Rapat Pleno periodik mingguan, untuk menetapkan agenda kegiatan mengguan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada minggu sebelumnya. Dengan kegiatan ini dapat kontinuitas dan sinergitas penyelenggaraan kegiatan dapat termonitor dan terkendali. Selanjutnya, untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan yang Diatur Oleh KPU, KPU Kota Bogor melaksanakan serangkaian kegiatan prakondisi untuk membangun komunikasi dan persamaan persepsi dengan pemangku kepentingan. Untuk capaian indikator kinerja Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Implementasi Regulasi dan indikator kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU, pra-kondisi yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor adalah melakukan kegiatan Kunjungan Silaturahmi dan Sosialisasi Persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 kepada 12 (dua belas) Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Bogor. Dalam kegiatan tersebut dibahas berbagai aturan penyelenggaraan Pilkada dan mendiskusikan berbagai potensi permasalahan. Dengan terbentuknya persamaan pemahan dan persepsi terhadap peraturan-peraturan penyelenggaraan Pilkada diharapkan akan dapat mengurangi potensi konflik dan sengketa pemilihan. Kegiatan lainnya dalam menciptakan pra-kondisi capaian indikator kinerja tersebut juga dilakukan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada perwakilan partai politik di Kota Bogor bekerjasama dengan kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota bogor. Capaian kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2016 sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan penciptaan prakondisi untuk capaian kinerja diharpkan target capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis KPU Kota Bogor Tahun 2015-2019 dapat tercapai sesuai rencana. KPU Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

ix

Kota Bogor telah berkomitmen untuk meningkatkan prestasi kinerjanya agar penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada semakin dipercaya.


2016

x

Daftar Isi Kata Pengantar ………………………………………………………..…………………………………………………

i

Ringkasan Eksekutif …………………………………………………………………………………………………….

iv

Daftar Isi …………………………………………………………………………………………………………………….

xi

Daftar Tabel ……………………………………………………………………………………………………….………

xii

Bab I.

Pendahuluan ………………………………………………………………………………….........

1

A.

Latar Belakang ………………………………………………………………………………….

1

B.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi …………………………………………………………

2

C.

Gambaran Umum……………………………………………………………………………

11

D.

Sistematika Laporan ………………………………………………………………………

12

d

Bab II.

Bab III.

Bab IV.

Perencanaan Kinerja………….……………………………………………………………………

14

A.

Rencana Strategis 2015-2019………………………………………………………….

14

B.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ……………………………………………………….

16

Akuntabilitas Kinerja ………………………………………………………………………………

18

A.

Capaian Kinerja Tahun 2016 …………………………………………………………..

18

B.

Penghargaan Yang Diraih KPU Kota Bogor ……………………………………..

61

C.

Realisasi Anggaran ………………………………………………………………………….

63

Penutup ………………………………………………………………………………………………….

65


2016

xi

Daftar Tabel Tabel 1.1

Pembagian Penanggungjawab Divisi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ……………………………………………………………………………………

7

Tabel 1.2

Pembagian Koordinator Wilayah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor……………………………………………………………………………………………….

8

Tabel 1.3.

Gambaran Umum Kota Bogor………………………………………………………………….

12

Tabel 2.1.

Perjanjian Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2016 ……………………………………..

16

Tabel 3.1.

Skala Kategori Penilaian ………………………………………………………………………….

19

Tabel 3.2

Perbandingan Antara Sasaran Strategis, Target Indikator Kinerja dan Realisasi ………………………………………………………………………………………………….

19

Tabel 3.3.

Daftar Jumlah Pemohon Informasi PPID KPU Kota Bogor tahun 2016…….

22

Tabel 3.4.

Jadwal Waktu Pengkajian Peraturan Perundangan Pemilu dan PKPU……………………………………………………………………………………………………….

37

Tabel 3.5.

Daftar PNS yang mutasi ke KPU Kabupaten/Kota lain …………………………..

40

Tabel 3.6.

Daftar PNS DPK yang dikembalikan ke Pemerintah Kota Bogor .…………….

41

Tabel 3.7.

Kegiatan Bimbingan Teknis di KPU Provinsi Jawa Barat………………….........

48

Tabel 3.8.

Kegiatan Rapat Pleno Periodik Mingguan KPU Kota Bogor …………………….

49

Tabel 3.9.

Rincian penyerapan anggaran selama tahun 2016 ………………………..........

63


2016

xii

Bab I Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG Komisi

Pemilihan

Umum,

selanjutnya

disebut

KPU,

sebagai

lembaga

penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang secara heirarkis terdiri atas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota. KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh jajaran sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.yang secara hierarkis juga bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia. Sebagai lembaga pemerintah, KPU Kota Bogor berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan tersebut, Kementerian/Lembaga

wajib

melaporkan

pertanggungjawaban

keberhasilan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. KPU Kota Bogor sebagai satuan kerja di lingkungan KPU yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kota Bogor. Sebagai satuan kerja dari KPU juga memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk melaporkan capaian kinerja atas program dan kegiatan sesuai sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik. KPU Kota Bogor, memiliki tugas dan wewenang sebagai penyelenggara Pemilu/pemilihan di tingkat Kota Bogor. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Laporan Kinerja (LK) KPU Kota Bogor memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2016, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2016 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement ) Tahun 2016 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja. Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

1

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, dan Fungsi dari

KPU

Kabupaten/Kota: 1. Kedudukan Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat menjadi KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota. 2. Tugas dan Wewenang KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di tingkat Kota Bogor memiliki Tugas dan Wewenang sebagaimana diatur

dalam

Pasal 10

Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2011

tentang

Penyelenggara Pemilu. : a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: 1)

Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

2)

M elaksanakan berdasarkan

semua ketentuan

tahapan

penyelenggaraan

di

kabupaten/kota

peraturan perundang-undangan;

3)

Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

4)

Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

5)

Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

6)

Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

7)

Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota

berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; 8)

Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di


2016

2

kabupaten/kota

yang

bersangkutan

berdasarkan

berita

acara

hasil

rekapitulasi penghitungan suara di PPK; 9)

Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi

peserta Pemilu, Panwaslu

Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 10) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya; 11) Mengumumkan

calon

anggota

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; 12) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; 13) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU pegawai sekretariat tindakan yang

Kabupaten/Kota, dan

KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan

Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 14) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 15) Melakukan

evaluasi

dan

membuat

laporan

setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilu; dan 16) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan. b. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: 1)

Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

2)

Melaksanakan

semua

tahapan

penyelenggaraan

di

kabupaten/kota

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3)

Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

4)

Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

5)

Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data


2016

3

Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 6)

Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

7)

Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan

hasil

rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; 8)

Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya

kepada

saksi

peserta

Pemilu,

Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 9)

Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

10) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU pegawai sekretariat

Kabupaten/Kota, dan

KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan

tindakan yang mengakibatkan terganggunya

tahapan

penyelenggaraan

Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 11) Melaksanakan

sosialisasi

penyelenggaraan

Pemilu dan/atau yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 12) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan 13) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

c. Tugas

dan

wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan

pemilihan bupati/walikota meliputi: 1) Merencanakan

program,

anggaran,

dan

jadwal pemilihan

bupati/walikota; 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap penyelenggaraan

pemilihan

bupati/walikota

tahapan

berdasarkan

ketentuan

peraturan perundang-undangan; 4) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur

serta

pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;


2016

4

5) Mengoordinasikan, tahapan

menyelenggarakan,

dan

mengendalikan

penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota

semua

berdasarkan

ketentuan peraturanperundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; 6) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota; 7) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan

data

pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraa pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi; 9) Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan; 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; 11) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 12) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya; 13) Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; 14) Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi; 15) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; 16) Mengenakan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU

Kabupaten/Kota,

dan

pegawai secretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota

pemilihan

dan/atau ketentuan

peraturan perundang-undangan; 17) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 18) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur

berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan

dan

pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;


2016

5

19) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota; 20) Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan 21) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. d. KPU Kabupaten/Kota

dalam

Pemilu

Anggota

Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban: 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; 2) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara; 3) Menyampaikan

semua

informasi

penyelenggaraan

Pemilu

kepada

masyarakat; 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan

peraturan

5) Menyampaikan

perundang- undangan;

laporan

pertanggungjawaban

semua

kegiatan

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal

retensi arsip

yang disusun oleh

KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI; 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota; 10) Menyampaikan

data

hasil

pemilu

dari

tiap-tiap

TPS pada tingkat

kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari

setelah

rekapitulasi di kabupaten/kota; 11) Melaksanakan keputusan DKPP; dan 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan. Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

6

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kota Bogor dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Bogor yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Bogor yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kota Bogor. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui surat yang di sampaikan kepada KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU /KIP

Kabupaten/Kota

dengan nomor:

420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016. Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi. Terkait dengan surat tersebut KPU Kota Bogor pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2016

menindaklanjuti

dengan melaksankan rapat pleno. Hasil rapat pleno

memutuskan dan menetapkan sebagai berikut: 1.

Penamaan

Divisi

disesuaikan

Surat

Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor

420/KPU/VIII/2016; 2.

Setiap anggota diputuskan memegang salah satu divisi, sehingga ke 5 (lima) divisi dibagi habis ke 5 (lima) anggota KPU Kota Bogor;

3.

Setiap penanggungjawab divisi memiliki seorang wakil penanggungjawab divisi;

4.

Membagi tugas koordinator wilayah bagi anggota KPU Kota Bogor.

PEMBAGIAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

Tabel 1.1 pembagian penanggungjawab divisi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor

PENANGGUNG No

NAMA DIVISI

RUANG LINGKUP JAWAB

1.

Divisi Umum, Keuangan dan Logistik

2.

Divisi Teknis

1. Administrasi Perkantoran 2. Kearsipan 3. Protokol dan Persidangan 4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara 5. Kerumahtanggan Kantor 6. Keamanan 7. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan 8. Logistik 9. Pengelolaan Barang dan Jasa 1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi 2. Pencalonan 3. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara serta Penetapan Hasil Pemilu 4. Pengantian Antar Waktu Anggota DPRD

WAKIL PENANGUNG JAWAB

Edi Kholki Zaelani, S.Sos.

Dr. Bambang Wahyu

Samsudin, S.Hut., M.Si.

Hj. Siti Natawati, SH., MH.


2016

7

WAKIL PENANGUNG

PENANGGUNG No

NAMA DIVISI

RUANG LINGKUP JAWAB

3.

4.

5.

1. Penyusunan Program dan Anggaran 2. Pemutakhiran Data Pemilih 3. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan 4. Pengelolaan Jaringan IT 5. Scan Hasil Pemilu 6. Pelaporan dan Evaluasi Tahapan Pemilu 1. Pembuatan Rancangan Keputusan Divisi Hukum 2. Verifikasi Partai Politik 3. Verifikasi DPD 4. Pelaporan Dana Kampanye 5. Telaah Hukum 6. Advokasi Hukum 7. Sengketa Pemilu 8. Dokumentasi Hukum 9. Pengawasan/Pengendalian Internal 1. Administrasi dan Rekruitmen Kepegawaian Divisi SDM dan Partisipasi 2. Rekruitmen dan PAW Badan Adhoc Masyarakat 3. Diklat dan Pengembangan SDM 4. Pengembangan Budaya Kerja Organisasi 5. Penegakan Disiplin Organisasi 6. Kampanye 7. Sosialisasi, Publikasi, dan Kehumasan 8. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih 9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Divisi Perencanaan dan Data

JAWAB

Drs. Undang Suryatna, M.Si.




Dr. Bambang Wahyu


PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR Tabel 1.2 pembagian koordinator wilayah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor NO.

1.

KOORDINATOR


WILAYAH KERJA

Kecamatan Bogor Timur

Kecamatan Bogor Tengah

KELURAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5.

Sindangsari Sindangrasa Tajur Sukasari Baranangsiang Katulampa Tegalega Babakan Sempur Pabaton Ciwaringin


2016

8

NO.

KOORDINATOR

WILAYAH KERJA

2.


Kecamatan Bogor Selatan

3.


Kecamatan Bogor Barat

4.


Kecamatan Tanah Sareal

5.

Dr. Bambang Wahyu

Kecamatan Bogor Utara

KELURAHAN 6. Cibogor 7. Kebonkalapa 8. Panaragan 9. Paledang 10. Babakan Pasar 11. Gudang 1. Cikaret 2. Mulyaharja 3. Pamoyanan 4. Ranggamekar 5. Cipaku 6. Genteng 7. Kertamaya 8. Rancamaya 9. Bojongkerta 10. Harjasari 11. Muarasari 12. Cipaku 13. Lawanggintung 14. Batutulis 15. Bondongan 16. Empang 1. Pasirkuda 2. Pasirjaya 3. Pasirmulya 4. Gunungbatu 5. Loji 6. Menteng 7. Cilendek Timur 8. Cilendek Barat 9. Sindangbarang 10. Curug 11. Curugmekar 12. Semplak 13. Bubulak 14. Situgede 15. Balumbangjaya 16. Margajaya 1. Cibadak 2. Kayumanis 3. Kebonpedes 4. Kedungbadak 5. Kedungjaya 6. Kedungwaringin 7. Kencana 8. Mekarwangi 9. Sukadamai 10.Sukaresmi 11.Tanah Sareal 1. Bantarjati 2. Cibuluh 3. Ciluar 4. Cimahpar 5. Ciparigi 6. Kedunghalang 7. Tanahbaru 8. Tegalgundil


2016

9

C. GAMBARAN UMUM 1. Pembentukan Kelembagaan KPU Kota Bogor Kelembagaan KPU Kota Bogor pada awalnya dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Keputusan KPU No 68 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan

Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU ) Provinsi dan KPU

Kabupaten/ Kota . Untuk membentuk dan menetapkan keanggotaan KPU Kota Bogor maka terlebih dahulu dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Sekretaris dan 2 (dua)

Ka Sub Bagian

Umum dan Teknis Penyelenggara

Pemilu berdasarkan

Kepres Nomor 67 tahun 2002. Menindaklanjuti SK KPU No.68 Tahun 2003, dibentuk Tim seleksi Anggota KPU Kota Bogor melalui Surat Keputusan Walikota Bogor No . 270.05.45-7,1 tahun 2003 tanggal 1 April 2003.Dari seluruh rangkain seleksi Tim lseleksi akhirnya menetapkan 10 (sepuluh ) besar untuk disampaikan KPU Provinsi Jawa Barat dan pada akhirnya terpilih 5 (lima ) orang Anggota KPU Kota Bogor dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No :

214

Tahun 2003

tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Periode 2003-2008 atas nama :

2.

1.

Ir, Ir. H. Radjab Tampubolon.

2.

Drs. Undang Suryatna,

3.

Ir. Endang Oman,

4.

Agus Teguh Suryaman, dan

5.

H. Muchtar Nasution SH.

Anggota KPU Kota Bogor Periode 2008 – 2013 Dengan berakhirnya masa jabatan anggota KPU Kota Bogor Periode 2003-

2008 maka

pada Tahun 2008 dilaksanakan seleksi anggota KPU Kota Bogor

berdasarkan Peraturan

KPU No 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan

Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Tim seleksi Anggota KPU Kota Bogor

menyampaikan 10 (sepulu) calon Anggota KPU Kota Bogor kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Dan hasil akhir nya adalah

terpilihnya 5 (lima) orang Anggota KPU Kota Bogor untuk sebagai

Anggota KPU Kota Bogor JB /IX/2008 tanggal

dengan keputusan KPU Jawa Barat No : 172.SK/KPU-

19 September tentang Pengangkatan

Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kota Bogor . Susunan anggota KPU Kota Bogor periode 20082013 terdiri dari : 1.

Agus Teguh Suryaman, SH. SKh;

2.

Drs. Undang Suryatna, M.Si;

3.

Ir. H. Endang Oman;

4.

Edi Kholki Zaelani , S. Sos; dan

5.

Hj. Siti Natawati,SH. Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

10

3. Pengantian Antar Waktu Pada Bulan November 2012 Komisioner KPU Kota Bogor Ir.H.Endang Oman meninggal dunia, maka dengan kejadian tersebut dilaksanakan pengantian antar waktu (PAW), yaitu : diisi berdasarkan hasil seleksi pada tahun 2008 oleh urutan keenam yaitu : H. Achmad Adjidji ,SH, M.Si

dan ditetapkan dengan Surat

Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 23/Kpts/KPU- Prov-011/III/2013 tanggal 20 Maret 2013

tentang Penggantian Antar

Waktu

Anggota

Komisi

Pemilihan Umum Kota Bogor sebagai berikut : 1.

Agus Teguh Suryaman,SH. S.Kh

2.

Drs. Undang Suryatna,M.Si

3.

Edi Kholki Zaelani , S. Sos

4.

Hj. Siti Natawati, SH

5.

H. Achmad Adjidji ,SH, M.Si

4. Anggota KPU Kota Bogor Periode 2013 – 2018 Seleksi

Anggota KPU Kota Bogor

Periode

2013 – 2018 dilaksanakan

berdasarkan Peraturan KPU No 02 tahun 2013 tentang Seleksi Angogota Komisi Pemilihan Umum Keputusan

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum

Pedoman Pelaksanaan

Kabupaten/ Kota dan

Nomor 47/Kpts/KPU/Tahun 20013 tentang

Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia dan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon

Anggota Komisi Pemilihan Umum

kabupaten/Kota tahap II , Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menetapkan 5 (lima ) calon ) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dari 10 (sepuluh ) calon yang diajukan oleh Tim seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor. Kelima calon terpilih

ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat No:

218/Kpts/KPU- Prov-01/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Periode 20132018. Dengan susunan sebagai berikut: 1.

Drs. Undang Suryatna,M.Si,

2.

Bambang Wahyu, M.Phil,

3.

Edi Kholki Zaelani, S. Sos,

4.

Samsudin, S, Hut. M.Si, dan

5.

Hj. Siti natawati,SH.

5. Gambaran Umum Kota Bogor Dalam menyelenggarakan Pemilu di Kota Bogor berikut adalah gambaran umum Kota Bogor :


2016

11

Tabel 1.3 gambaran umum Kota Bogor

Gambaran Umum Kota Bogor Luas Wilayah

11.850 Ha.

Kecamatan

6 Kecamatan

Kelurahan Penduduk

68 Kelurahan L

458.134 jiwa

P

434.168 jiwa

Jml

892.302 jiwa

Kepadatan Penduduk

7.530 org/ km2

Kursi Anggota DPRD Kota Bogor

45 Kursi

Daerah Pemilihan

5

Dapil

D. SISTEMATIKA PELAPORAN Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja maka Laporan Kinerja KPU Kota Bogor Tahun Anggaran 2016 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja. DAFTAR ISI

PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, gambaran umum dan sistematika laporan. PERENCANAAN KINERJA Dalam bab ini duraikan mengenai rencana strategis tahun 2015-2019 dan ikhtisar penetapan kinerja tahun 2017.


2016

12

AKUNTABILITAS KINERJA Dalam bab ini diuraikan mengenai: A. capaian kinerja organisasi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. B. Penghargaan yang diraih KPU Kota Bogor Menguraikan penghargaan yang diraih KPU Kota Bogor selama tahun 2016 C. Realisasi Anggaran menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. PENUTUP Dalam bab ini diuraikan mengenai simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mengdatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.


2016

13

Bab II Perencanaan Kinerja A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019 Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra). Berkaitan

dengan

hal

tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun

Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Visi KPU adalah sebagai berikut: Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitemen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataaan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilhan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional, dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.


2016

14

Untuk menjabarkan Visi tersebut diatas, maka KPU telah menyusun Misi. Visi dan Misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 20152019. Adapun Misi KPU adalah sebagai berikut: 1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional; 2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat; 4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; 5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan; 6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu; 7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable. Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau

implementasi dari

pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 1.

Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu;

2.

Terselenggaranya pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;

4.

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu;

5.

Terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesable. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya

dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

15

menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Adapun sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 2015-2019 adalah: 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu, dengan indikator kinerja utama sebagai berikut: a.

Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu;

b.

Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;

c.

Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;

d.

Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam dafar pemilih;

e.

Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara palaing lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

2. Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu, dengan indikator kinerja utama sebagai berikut: 1.

Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;

2.

Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;

3.

Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu;

4.

Opini BPK atas LHP;

5.

Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;

6.

Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

3. Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan indikator kinerja utama sebagai berikut: 1. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi; 2. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Perjanjian Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2016 sebagai berikut: No.

1

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2016 Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Target

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

16

No.

2

3

1 2

Sasaran Program/Kegiatan

Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan yang Diatur Oleh KPU

Indikator Kinerja

Target

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu Persentase Pemilih Disabilitas yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas Persentase Terpenuhinya Pegawai Organik Kesekretariatan KPU Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu Opini BPK atas LHP Persentase Ketepatan Waktu dalam Verifikasi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Implementasi Regulasi Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Jumlah Anggaran Tahun 2016

65 %, 100 %, 0 %, WTP

Rp.

Anggaran 2.849.907.000,00

Rp.

34.952.000,00

Rp.

2.884.859.000,00


2016

17

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Tahun 2016 Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2016, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai

sasaran-sasaran

Rencana

Strategis 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun

2016

merupakan

bagian

dari

pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengukuran kinerja yang disusun berdasarkan realisasi pelaksanaan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja, sasaran dengan realisasinya dan menentukan skala kategori penilaian. Skala kategori penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:


2016

18

Tabel 3.1 Skala Kategori Penilaian

No.

Rentang Nilai (dalam persen)

Kategori

Keterangan

1

> 100

2

91 – 100

Sangat Berhasil Berhasil

3

71 – 90

4

51 – 70

5

0 – 50

Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Cukup Berhasil Kurang Berhasil Tidak Berhasil

Sedangkan perbandingan antara sasaran strategis, target indikator kinerja dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.2 perbandingan antara sasaran strategis, target indikator kinerja dan realisasi No. 1

2

Sasaran Program/Kegiatan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu


Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu Persentase Pemilih Disabilitas yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas Persentase Terpenuhinya Pegawai Organik Kesekretariatan KPU Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu Opini BPK atas LHP Persentase Ketepatan Waktu dalam Verifikasi

Target

Realisasi

Capaian

65 %,

68,75%

105,77%

100 %,

100%

100%

0 %,

0%

0%

WTP


2016

19

No.

3

Sasaran Program/Kegiatan

Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan yang Diatur Oleh KPU

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Implementasi Regulasi Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

KPU Kota Bogor secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Bogor pada tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut: Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu

Indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya kualitas penyelenggara Pemilu adalah: 1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Tidak ada target capaian indikator kinerja Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu karena di Kota Bogor tidak melaksanakan Pemilu/Pemilihan di tahun 2016. Di tahun 2016, KPU Kota Bogor melaksanakan beberapa upaya untuk meningkatkan persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu di tahun 2018 dan tahun 2019 nanti. Upaya tersebut antara lain: a. Pelayanan Informasi Publik Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung

tinggi

kedaulatan

rakyat

untuk

mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik atau Good Governance. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.


2016

20

Oleh karena pentingnya informasi publik, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) adalah badan publik, yang wajib memberikan pelayanan informasi kepada publik. Untuk mewujudkan pelayanan kepada publik KPU RI telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Dengan kemajuan era digital maka,keterbukaan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum pada saat ini sudah berbasis online, dengan adanya aplikasi di website KPU RI dikenal dengan nama “ e-PPID”. e-PPID/PPID online ini disediakan untuk seluruh Komisi Pemilihan Umum dari tingkat Pusat dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /KIP Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia.dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia secara online pemohon dapat mendonwload informasi yang disediakan dan diperlukan oleh pemohon informasi. Selain itu, untuk menunjang pelayanan informasi kepada publik, maka KPU RI membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari tingkat pusat sampai tingkat di tingkat daerah. Di KPU Kota Bogor pengelolaan informasi dan dokumentasi ini berada di Sub Bagian Teknis dan Hupmas. Bagai masyarakat yang membutuhkan informasi secara online dapat mengakses e-PPID di website KPU RI www.kpu.goid. Atau di website KPU Kota Bogor www.kpu-bogorkota.go.id.

Kategori informasi yang disediakan oleh E PPID /PPID Online secara umum terbagi kedalam tiga kategori yaitu: Informasi Berkala, Informasi setiap saat dan


2016

21

Informasi serta merta. Untuk e-PPID/PPID Online KPU Kota Bogor sudah mengunggah beberapa informasi sebagai berikut : 1) Informasi Berkala Untuk Informasi Berkala PPID KPU Kota Bogor sudah mengunggah/meng-upload sebanyak 40 (empat puluh) Informasi. 2) Informasi Setiap Saat Untuk Informasi Setiap Saat PPID KPU Kota Bogor sudah mengunggah sejumlah 69 (enam puluh sembilan) Informasi. 3) Informasi Serta Merta Untuk Informasi serta merta PPID KPU Kota Bogor belum mengunggah informasi, karena pelaksanaan Tahapan pilkada baru akan dilaksanakan Tahun 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019. Pemohon informasi di KPU Kota Bogor sampai dengan saat ini melalui surat dan datang langsung ke kantor KPU Kota Bogor untuk mengajukan permohonan Informasi. Dan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016 ini, jumlah pemohon informasi sebanyak 33 (tiga puluh tiga), Berikut daftar jumlah pemohon informasi PPID KPU Kota Bogor selama tahun 2016: Tabel 3.3 Daftar Jumlah Pemohon Informasi PPID KPU Kota Bogor tahun 2016

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan/ Tahun

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

Pemoh on Inform asi

Permin taan Informasi Publik

2 2 1 2 8 2 2 4 5 4 0 1 33

2 4 3 8 10 4 5 6 10 9 1 57

Tindak Lanjut Atas Permohonan Informasi DikabulDikabulkan Ditokan Seluruhnya lak sebagian

v v v v v v v v v v v -

-

-

waktu (hari)

Ketera ngan / Alasan Penol okan

1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari -

-

b. Penggunaan AJIP


2016

22

Layanan Anjungan Informasi Pemilu (AJIP) KPU Kota Bogor.

Anjungan Informasi Pemilu (AJIP) KPU Kota Bogor menampilkan informasi data pelaksanaan pemilu oleh KPU Kota Bogor dimulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Informasi Pemilu tersebut meliputi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu

Anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Informasi yang ditampilkan diantaranya jumlah pemilih, peserta Pemilu, partai politik dan calon, pasangan calon, visi dan misi pasangan calon, contoh model surat suara, partisipasi pemilih dan peta politik untuk setiap Pemilu dan Pemilihan. Seluruh informasi tentang pelaksanaan pemilu dapat diakses melalui Anjungan Informasi Pemilu (AJIP) pada layar sentuh (touch screen) komputer yang ada di kantor KPU. Aplikasi AJIP sangat mudah diakses (user friendly), pengguna tidak memerlukan bimbingan untuk mengoperasikannya, karena di layar monitor sudah tampil menu informasi untuk dipilih sesuai kehendak pengguna informasi. AJIP diresmikan pada Juli 2015 oleh Wali Kota Bima Arya Sugiarto. Aplikasi ini dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan informasi pemilu di KPU Kota Bogor. Kehadiran Anjungan Informasi Pemilu (AJIP) ini merupakan komitmen nyata KPU Kota Bogor dalam mempertahankan prestasi dalam keterbukaan informasi Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

23

publik yang diraih pada KPU Award tingkat Provinsi jawa Barat dan KPU Award tingkat Nasional Tahun 2014. AJIP juga digunakan saat peresmian Rumah Pintar Pemilu di KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Juri Ardiantoro meresmikan Rumah Pintar Pemilu di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat (Jabar), Bandung, hari selasa 18 Oktober 2016. Rumah Pintar Pemilu hadir sebagai sarana KPU untuk menyadarkan masyarakat tentang informasi kepemiluan.

c. Pendidikan Pemilih Pemula Komisi

Pemilihan

Republik

Umum

Indonesia

melalui

program Rumah Pintar Pemilu pada Sabtu, 4 Juni 2016 melaksanakan dengan

kerja

sama

SMP Negeri 4 Kota

Bogor yang beralamat di Jl. Kartini no. 16 Kota Bogor. Kegiatan

dengan

tajuk

“

Masyarakat Sadar Demokrasi Sejak

Dini

(MAS

dilaksanakan melibatkan

DIDI)”, dengan

pelajar sekolah

menengah pertama yang saat ini duduk di klas VIII dan berusia sekitar 13 - 14 tahun. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu bermain peran dalam Pemungutan Suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang difasilitasi oleh KPU Kota Bogor dimana para pelajar memainkan peran sebagai Peserta Pemilihan, Petugas KPPS (Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara), Petugas Keamanan,Saksi dan

Para pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya. dan diakhiri dengan penghitungan perolehan suara, dari 129 surat suara yang tidak sah hanya hanya 2 (dua) surat suara.

d. E-voting Penerapan e-voting sebagai suatu model pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik, pertama kali diselenggarakan oleh KPU Kota Bogor bekerjasama dengan mahasiswa Institut Pertanian Bogor Program Studi Informatika pada bulan Juni 2011, yang merupakan pemungutan dan penghitungan suara elektronik dalam Pemilihan Ketua RW 02 Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

24

Sejak saat itu muncul permintaan-permintaan dari berbagai sekolah yang meminjam perangkat pemilihan elektronik (Electronic-Voting Machine) untuk melaksanakan pemilihan Ketua OSIS di sekolahnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas KPU Kota Bogor memandang perlu untuk membuat dan mengembangkan suatu model Electronic-Voting Machine (EVM) yang sederhana, mudah digunakankan (user

friendly),

relatif

murah

dengan

tetap

memperhatikan

prinsip-prinsip

penyelenggaraan pemilihan, seperti azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil (LUBER-JURDIL). Perangkat EMV sebagaimana dimaksud nantinya diharapkan dapat dipinjamkan kepada sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang memerlukan perangkat pemilihan elektronik yang ada di KPU Kota Bogor, untuk digunakan dalam pemilihan Ketua/Pimpinan organisasinya. Beberapa kegiatan dilaksanakan di KPU Kota Bogor untuk memfasilitasi pendidikan demokrasi melalui e-voting, yaitu :

1) SMA IT Ummul Quro

SMA IT Ummul Quro menggunakan E-Voting untuk melaksanakan Pemilihan Raya (Pemira) yang dilaksanakan oleh panitia yang disebut dengan

Komisi

Pemilihan Osis (KPO). Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS dengan E- Voting, diikuti oleh siswa yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 188 siswa dengan rincian 103 (54,79%) laki – laki dan 85 (45,21%) perempuan sedangkan yang menggunkan hak Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

25

pilihnya sebanyak 180 siswa terdiri dari 98 (54,44%) laki – laki dan 82 (45,56%) perempuan. Dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 8 siswa terdiri dari 5 ( 62,50%) laki – laki dan 3 (37,50%) perempuan. Perolehan suara sah sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMA IT UMMUL QURO adalah 1). Pasangan Irfan dan Soffi memperoleh suara sah 100 (55,56%) 2). Pasangan Akbar dan Fatih memperoleh suara sah 63 ( 35,00%) dan pasangan Nabilah dan Fatimah 17% (9,44%).

2) SMAN 3 Kota Bogor “SEMANTI MEMILIH” adalah kegiatan penyelenggaraan pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Ketua Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK) SMA Negeri 3 Kota Bogor. Peserta Pemilihan dalam Kegiatan SMANTI MEMILIH ini terdiri Calon Ketua OSIS dan Calon Ketua MPK . Calon Ketua OSIS dengan Nomor Urut 1 : Naufal Aditia . Nomot Urut 2 Muhamad Raihandhia dan Nomor Urut 3 : Muhammmad Alfitras .Sedangkan Calon Ketua MPK terdiri dari Nomor urut 1 : Nafira Ludhfiani . Nomor Urut 2: M. Syarif Rangga . Nomor Urut 3 : Raihan Abdul Rahman dan Nomor Urut 4 : Ahmad Jindan.

Pemungutan suara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 September 2016. Hadir dalam kegiatan tersebut adalah Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Edgar Suratman, Camat Bogor Timur. Komisioner KPU Kota Bogor, dan Jajaran Sekretariat KPU Kota Bogor.


2016

26

Bima berkesempatan hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berlokasi di Aula SMA Negeri 3 Kota Bogor, sebagai pemilih kehormatan untuk memberikan suaranya dengan menggunakan E Voting. Dengan menggunakan 2 (dua) Bilik Suara Elektronik para pemilih memberikan suaranya. Bilik Suara Elektonik ke 1 (satu) untuk memilih Calon Ketua OSIS dan Bilik Suara Elektronik ke 2 (dua) untuk memilih Calon Ketua MPK. Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Elektronik Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai berikut : I. HASIL PEMILIHAN KETUA OSIS SMA NEGERI 3 KOTA BOGOR A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH NO 1 2 3

DATA PEMILIH Pemilih Terdaftar Menggunkan Hak Pilih Tidak Menggunakan Hak Pilih

Lk 425 388

Pr 590 551

Jumlah 1015 919

Lk (%) 41,87% 41,32%

Pr(%) 58,13% 58,68%

Jumlah 100 % 100%

37

39

76

48.68%

51,32%

100%

B. DATA PEROLEHAN SUARA SAH CALON PESERTA PEMILIHAN NO URUT 1 2 3

NAMA CALON PESERTA PEMILIHAN

JUMLAH PEROLEHAN SUARA 270 344 325

NAUFAL ADITIYA MUHAMMAD RAIHANDHIA MUHAMMAD ALFITRAS

PERSE NTASE 28,75% 36,63% 34,61%

PERINGKAT PEROLEHA N SUARA 3 1 2

II. HASIL PEMILIHAN KETUA MPK SMA NEGERI 3 KOTA BOGOR A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH NO 1

DATA PEMILIH Pemilih Terdaftar

Lk 424

Pr 591

Jumlah 1015

Lk (%) 41,77%

2

Menggunakan Hak Pilih Tidak Menggunakan Hak Pilih

424

591

1015

41,77%

0

0

0

0,00%

3

Pr(%) 58,23 % 58,23 % 0,00%

Jumlah 100 % 100% 0,00%

B. DATA PEROLEHAN SUARA SAH CALON PESERTA NO URUT

1 2 3 4

NAMA CALON PESERTA PEMILIHAN

NAFIRA MUHAMMAD SYARIF RANGGA RAIHAN ABDURRAHMAN AHMAD JINDAN

JUMLAH PEROLEHAN SUARA

PERSEN -TASE

266 134 219 324

28,21% 14,21% 23,22% 34,36%

PERINGKA T PEROLEHAN SUARA 2 4 3 1

3) MAN 1 Bogor Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bogor yang berlokasi di Jalan Pajajaran Bogor Timur Kota Bogor menggelar pesta demokrasi Pemilihan Ketua OSIS melalui EVoting yang difasilitasi oleh KPU Kota Bogor pada hari Rabu Tanggal 28 September 2016.


2016

27

Kegiatan ini merupakan salah satu program KPU Kota Bogor dalam melaksanakan pendidikan pemilih dan demokrasi pada generasi muda. Melalui keterlibatan dalam menyusun tahapan kegiatan, pencalonan, kampanye, pendataan hak pilih, dan pemungutan suara, diharapkan terbangun kesadaran berdemokrasi

sehingga pada saatnya nanti mereka dapat berpartisipasi aktif dalam mengawal proses Pemilu/pemilihan. Pada kegiatan tersebut komisioner Divisi Teknis menjadi Pembina Upacara di sekolah tersebut dan memberikn arahan mengenai pentingnya membangun kehidupan demokrasi dan

pemilihan merupakan mekanisme

demokratis dalam memilih pemimpin, baik dalam kelompok kecil, lingkungan sekolah, masyarakat dan pemerintahan. Fasilitasi kegiatan pemilihan Ketua OSIS dengan e-voting, selain digunakan sebagai sarana pendidikan pemilih dan demokrasi, juga untuk mempersiapkan pemilih muda agar apabila suatu saat Pemilu/Pemilihan dilaksankan secara elektronik sebagaimana dimungkinkan dalam undang-undang Pemilu/Pemilihan. 4) SMAN 6 Kota Bogor Pemberian suara secara elektronik (e-voting) dilaksanakan untuk memilih Ketua OSIS SMAN 6 Kota Bogor, bertempat di Aula SMAN 6 Kota Bogor, Jl. Wallet No. 13 Tanah Sareal, kota Bogor. Ada 3 (tiga) kandidiat Ketua OSIS yang menjadi peserta pemilihan, yaitu Nomor Urut 1, Fahlurrohman Nur Diansa, nomor urut 2, Rakha Ananta Luvian, dan nomor urut 3 Winona Aurelia. Jumlah Pemilih terdaftar dalam pemilihan Ketua OSIS SMAN 6 Kota Bogor sebanyak 976 (sembilan ratus tujuh puluh enam) pemilih yang terdiri dari para siswa dan guru. Pemilihan Ketua OSIS SMAN 6 Kota Bogor, dilaksanakan mulai pukul 07.45, diawali dengan sosialisasi pemilihan dan pengarahan tata cara pemberian suara secara elektronik (e-voting). Kegiatan pemilihan dibuka oleh Ketua KPU Kota Bogor, Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

28

Drs. Undang Suryatna,M.Si yang didampingi oleh, Komisioner Divisi Teknis, Samsudin, S.Hut MM., dan divisi Hukum, Hj. Teti Siti Natawati, SH, MH., serta Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor, H. Fahrudin, S.Pd, dan Kepala sekolah SMAN 6 Kota Bogor, Dr. Hj. Aidawati,M.Pd.

5)

SMK Pembangunan

KPU Kota Bogor memfasilitasi e-voting di SMK Pembangunan Jl. Raya Pajajaran No. 63 Kota Bogor pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016, dengan menggunakan Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

29

istilah “PEMIRA” Pemilu Raya MPK – Osis SMK Pembangunan Tahun 2016 yang diikuti oleh 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) pemilih yang terdiri dari siswa dan guru. Calon Ketua umum MPK dan Osis ini diikuti oleh 8 (delapan) kandidat yang setiap pasangan terdiri dari Calon Ketua Umum MPK dan Calon Ketua Umum OSIS, dengan disaksikan 8 (delapan) orang saksi dari setiap pasangan Calon. Seluruh kandidat merupakan siswa dan siswi yang telah 1 (satu) tahun menjadi pengurus OSIS. Berikut Calon Ketua Umum MPK dan Calon Ketua Umum OSIS sesuai nomor urut : 1. SINTYA APRILIA dan HAPID WILIANDIKA 2. ANISA AGUSTINA dan ABDUL LATIF 3. M. ILHAM ISMAIL dan IMAS MAHARANI 4. DWI PUTRI dan FIRMAN SAPUTRA 5. SINTA AYUNINGTIAS dan ARI SUBAKTI 6. ADELLYA AL-ZAHRA dan M. MULYANI 7. UMMI KULSUM dan BELLA CANTIKA S. 8. AHMAD JAIZ ARROSID dan SITI NUR ANISA

6)

SMAN 4 Bogor SMAN 4 Bogor yang berlokasi di Jl. Dreded No.36 Kota Bogor yang

menggunakan fasilitas e-voting KPU Kota Bogor. Pesta demokrasi yang berlangsung Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 berlangsung di aula SMAN 4 Kota Bogor, dengan di ikuti oleh 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) pemilih yag terdiri dari para siswa dari kelas 10 s/d 12, para guru dan staf administrasi. Setiap pemilihan pemimpin, baik pemilihan

OSIS

maupun

Pilkada

sebaiknya memiliki konsep Cemumun (Cepat, Mudah, Murah dan Nyaman). Pemilihan

Ketua

Osis

dengan

menggunakan e-voting ini diharapkan dapat

mengusung

asas

Cepat,

Mudah, Murah dan Nyaman. Cepat, dalam hitungan waktu bisa cepat diketahui hasilnya. Mudah, pemilihan hanya sekali sentuh (touchscreen). Murah, tidak menggunakan banyak kertas dan petugas, terkakhir adalah Nyaman. Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

30

Hasil pemilihan Ketua Osis yang berlangsung dari pukul 08.30 s/d 14.00 ini, dimenangi oleh Fadia Syah Putranto, kandidat nomor 3 (tiga), dalam pemilihan yang diikuti oleh 5 (lima) kandidiat ini diantaranya adalah : 1. Astian Nathaniel Syukur, 2. Ibrahim Askar, 3. Fadia Syah Putranto, 4. Misye Berlianti Muryadi dan 5. Muhammad Rifky Adjie Prasetio.

7)

SMKN 2 Bogor

Senin tanggal 7 November 2016, SMKN 2 bogor yang berlokasi di jl. Pangeran Asogiri no. 404 tanah baru Kota Bogor melaksanakan persta demokrasi melalui pemilihan ketua Osis dan Wakil Ketua Osis dengan metode e-voting yang difasilitasi oleh KPU Kota Bogor. Pemungutan suara diikuti oleh 1631 (seribu enam ratus tiga puluh satu) pemilih yang terdiri dari siswa kelas 10 s/d 12 dan para guru, Pemilihan ini diikuti oleh 3 (tiga) kandidat yang terdiri dari Calon Ketua Osis dan Calon Wakil Ketua Osis, yaitu: kandidat nomor urut 1. Wahyu - Riza, kandidat nomor urut 2. Adit- eko dan kandidat nomor urut 3. Naufal - Rio. Hasil pemilihan Ketua Osis yang berlangsung dari pukul 08.30 s/d 15.30 ini, di menangi oleh pasangan Adit Eko,kandidat nomor 2 (dua).

8) SMKN 1 Kota Bogor Pemilihan Ketua Osis 1 Kota Bogor Jl. Heulang No. 6 Tanah Sereal, Kota Bogor dengan sistem e-voting di fasilitasi oleh KPU Kota Bogor. Pemilihan yang diikuti oleh 1422 (seribu empat ratus dua puluh dua) pemilih yang terdiri dari seluruh siswa dan para guru SMKN 1 Kota Bogor ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Drs. Edgar Suratman, SE.,MM.


2016

31

Dalam pemilihan Ketua Osis pada Kamis tangal 1 Desember 2016 diikuti oleh 4 (empat) kandidat ini diantaranya adalah: kandidat nomor urut 1. Felgi Kholiari, kandidat nomor urut 2. Rosa Widianti, kandidat nomor urut 3. Wulan Ayuningtyas, dan kandidat nomor urut 4. Syifa Januarina, dan hasil perolehan suara terbanyak diperoleh kandidat nomor urut 2 (dua) yaitu Rosa Widianti. 2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu Tidak ada target capaian indikator kinerja Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu karena di tahun 2016 Kota Bogor tidak dilaksanakan Pemilu/Pemilihan. Di tahun 2016, KPU Kota Bogor melaksanakan beberapa upaya untuk meningkatkan persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu di tahun 2018 dan tahun 2019 nanti. Upaya tersebut antara lain: a. Pendidikan Pemilih Bagi Perempuan PMKS Bekerjasama

dengan

Dinas

Tenaga

Kerja,

sosial

dan

Transmigrasi

(disnakersostrans) Kota Bogor, KPU RI dan KPU Kota Bogor melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi perempuan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) pada Jum’at tanggal 18 November 2016 di Rumah singgah milik Disnakersostrans Jl. Merdeka No. 142 Kota Bogor. Acara ini

dibuka oleh Kepala Disnakersostrans Drs. Anas S. Rasmana, MM,

selain beliau, Ketua KPU Kota Bogor Drs. Undang Suryatna,M.Si, Kabag Bina Partisipasi Masyarakat Biro Teknis Humas KPU RI Dra. Titik Prihati Yuningsih, M.P beserta tim rumah pintar pemilu Asep Hanan menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh kelompok perempuan PMKS Kota Bogor. Sosialisasi ini merupakan salah satu upaya bagi pernyelenggara Pemilu dalam rangka mencerdaskan perempuan, dengan meningkatkan pemahaman tentang Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

32

demokrasi melalui pendidikan politik. Dengan adanya kegiatan ini, berharap mendapatkan kejelasan pentingnya suara cerdas perempuan dalam pemilihan. karena perempuan memiliki kecenderungan berfikir pragmatis, dan lebih memilih pada kharisma seseorang, hal ini terjadi karena cenderung mayoritas perempuan lebih mengedepankan sisi afektif dibanding sisi kognitifnya.

b. Pendidikan Politik Bagi Perempuan di Lingkungan Pesantren

Pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016, Berawal dari maraknya persepsi dikalangan santri bahwa dunia politik adalah dunianya laki-laki, sedangkan perempuan hanya mengurus segala pekerjaan domestik rumah tangga, sehingga perempuan merasa diri rendah jika dibandingkan dengan lakilak dan mereka merasa politik bukanlah bidangnya serta masih kuatnya budaya paternalistik di kalangan


2016

33

santri, maka bersama Santri Darul Ulum, Komisioner KPU Kota Bogor Divisi Sosialisasi Dr. Bambang Wahyu beserta perwakilan dari Dirjen Politik dan pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri, memberikan materi terkait Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Perempuan. Kajian yang bertempat di Pusat Pengembangan Islam Bogor (PPIB) Bantarkemang, Kota Bogor ini dihadiri oleh Para Santri Darul Ulum.

3. Persentase partisipasi Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya Tidak ada target capaian indikator kinerja partisipasi Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya karena di tahun 2016 Kota Bogor tidak dilaksanakan Pemilu/Pemilihan. Di tahun 2016, KPU Kota Bogor melaksanakan beberapa upaya untuk meningkatkan persentase partisipasi pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu di tahun 2018 dan tahun 2019 nanti. Upaya tersebut yaitu melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait tentang Pemilih Penyandang disabilitas. Pada tanggal 16 Agustus 2016 KPU Kota Bogor melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi tentang Pemilih penyandang disabilitas ke Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Kota Bogor, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor, Sekolah Luar Biasa di Kota Bogor dalam rangka persiapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2018. Data yang diperoleh dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor, penyandang disabilitas di Kota Bogor sejumlah 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) orang terdiri dari laki-laki 517(lima ratus tujuh belas)orang dan perempuan 366 (tiga ratus enam puluh enam) orang. Data siswa yang diperoleh dari Sekolah Luar Biasa yang ada di Kota Bogor yaitu 124 (seratus dua puluh empat) orang, untuk penyandang disabilitas mental dari pihak Rumah Sakit Marjuki Mahdi tidak menyampaikan data yang pasti karena pasien disabilitas mental di Rumah Sakit tersebut berubah-ubah disebabkan keluar masuknya pasien. 4. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih Tidak ada target capaian indikator kinerja Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih karena di tahun 2016 Kota Bogor tidak dilaksanakan Pemilu/Pemilihan. Di tahun 2016, KPU Kota Bogor melaksanakan beberapa upaya untuk meningkatkan Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih dalam Pemilu di tahun 2018 dan tahun 2019 nanti. Upaya tersebut yaitu melaksanakan Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

34

Dalam

rangka

melaksanakan

kegiatan

Pemutakhiran

Daftar

Pemilih

Berkelanjutan sebagaimana surat KPU RI Nomor 176/KPU/IV/2016 tanggal 6 April 2016 sebagaimana disebutkan pada poin 5 dalam Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan disebutkan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pertemuan koordinasi dengan Dukcapil daerah secara berkala untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan data kependudukan/pemilih.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kota Bogor menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk melaksanakan koordinasi terkait dengan data kependudukan yang ada di Kota Bogor. Koordinasi dengan Disdukcapil dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 bertempat di Aula kantor KPU Kota Bogor. Dalam

koordinasi

tersebut

disampaikan

tugas

dan

wewenang

KPU

kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih antara lain: DP4, DPS, DPT,Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1),Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2), Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), Sidalih, Supervisi, Monitoring dan Pencermatan. Hari Senin tanggal 9 Mei 2016

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor

melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor di Kantor Disdukcapil Jalan Jl. Ahmad Adnawijaya (Pandu Raya) No. 45A, sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya terkait koordinasi informasi dan data pemilih berkelanjutan semester pertama di Kota Bogor.


2016

35

Selanjutnya, KPU Kota Bogor melaksanakan koordinasi dengan Disdukcapil Kota Bogor yaitu pada Kamis tanggal 15 November 2016 terkait pemutakhiran data berkelanjutan semester ke dua di tahun 2016. Untuk keperluan memutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU Kota Bogor hanya berpegang pada data Disdukcapil Kota Bogor, maka KPU Kota Bogor perlu sedini mungkin menyiapkan data berkelanjutan, guna memprediksi berapa jumlah pemilih untuk menentukan jumlah TPS dan jumlah kepala keluarga, guna menentukan jumlah alat peraga kampanye, sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan KPU bahwa dalam mengadakan, mencetak dan menggandakan alat peraga kampanye, mutlak disediakan dan diatur oleh KPU. Koordinasi ini dilakukan agar penganggaran Pilkada menjadi beraturan. Adapun data yang diperlukan adalah sebagai berikut: Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Bogor, Data penduduk Kota Bogor yang Wajib KTP semenjak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014, Jumlah Kepala Keluarga (KK), Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW), Data lampid Penduduk Kota Bogor berdasarkan NIK, Nama dan Alamat dan Data Disabilitas Penduduk Kota Bogor berdasarkan NIK, Nama dan Alamat. Tahun 2017 akhir menjadi Target untuk menuntaskan perekaman data warga Bogor oleh Disdukcapil Kota Bogor.

5. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan tepat jumlah dan kualitas Tidak ada target capaian indikator kinerja Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan tepat jumlah dan kualitas karena di tahun 2016 Kota Bogor tidak dilaksanakan Pemilu/Pemilihan. Di tahun 2016, KPU Kota Bogor melaksanakan beberapa upaya untuk meningkatkan Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan tepat jumlah dan kualitas dalam Pemilu di tahun 2018 dan tahun 2019 nanti. Upaya tersebut yaitu melaksanakan pengkajian Peraturan Komisi Pemilihan Umum, guna menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai PKPU yang berkaitan logistik Pemilu. Pada hari jumat, 5 Februari 2016 Komisioner KPU beserta Sekretariat KPU Kota Bogor secara bersama-sama menyusun jadwal kegiatan Pengkajian Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Dalam rapat tersebut dihadiri Ketua dan Komisioner KPU, Sekretaris, Para kasubag dan seluruh staf sekretariat KPU Kota Bogor.


2016

36

Dalam rapat tersebut disepakati bersama bahwa Kegiatan Pengkajian PKPU akan dilaksanakan seminggu sekali pada hari jumat dimulai dari pukul 14.00 – 16.30. Namun demikian jadwal waktu yang telah direncanakan ini dalam pelaksanaannyai bersifat fleksibel, artinya apabila pada hari, tanggal dan bulan yang telah dijadwalkan ada kegiatan lain/undangan atau dalam

satu

kali

pertemuan,

pengkajian

akan

tidak cukup

dilanjutkan

pada

minggu berikutnya. Jadwal pengkajian PKPU di mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut : JADWAL WAKTU PENGKAJIAN PKPU Tabel 3.4 jadwal waktu pengkajian PKPU NO 1

2 3

TANGGAL /BULAN 12 dan 19 Februari 201 6 26 Februari 2016 4 Maret 2016

NO. PKPU

JUDUL PKPU

17 / Tahun 2016

Tata Naskah Dinas KPU,KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota

1/Tahun 2015

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan KPU Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu

Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2014 18/ Tahun 2013

4

11 Maret 2016

5

18 Maret

15/ tahun 2015

6

1 April 2016

16/ Tahun 2015

7

8 April 2016

02/Tahun 2015

Jadwal Resentensi Arsip Subtantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum Pengendalian Grafitikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Perubahan Atas PKPU Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pola Karirv PNS Dilingkungan Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahapan,Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan wakil Bupati dan Walikota dan / Wakil Walikota


2016

37

NO 8

TANGGAL /BULAN 15 April 2016

NO. PKPU 03/Tahun 2015

9

22 April 2016

4 /Tahun 2015

10

29 April 2016

5 / Tahun 2015

11

13 Mei 2016

6/ Tahun 2015

12

20 Mei 2016

7/Tahun 2015

13

27 Mei 2016

8/Tahun 2015

14

3 Juni 2015

9/Tahun 2015

15

10 Juni 2016

12/ Tahun2015

16

17 Juni 2016

14/Tahun 2015

17

24 Juni 2016

10 /Tahun 2015

18

22 Juli 2016

11 /Tahun 2015

19

28 Juli 2016

13/tahun 2015

JUDUL PKPU Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rayat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota


2016

38

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahami

peraturan-peraturan KPU,

terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun dalam mempersiapkan penyelenggaraan

Pemilihan

Kepala

Daerah

(Pilkada)

Serentak yang

akan

diselenggarakan pada Tahun 2018. Sasaran 2


Indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu adalah: 1. Persentase terpenuhinya Pegawai Organik Kesekertariatan KPU Kota Bogor Realisasi capaian indikator kinerja Persentase terpenuhinya Pegawai Organik Kesekertariatan KPU Kota Bogor tahun 2016 yaitu 68,75% dari target 65% dengan capaian kinerja 105,77%.


2016

39

Di tahun 2016, KPU Kota Bogor melepas pegawai organik untuk pindah tugas ke KPU Kabupaten Kota lain. Tabel 3.5 daftar PNS yang mutasi ke KPU Kabupaten/Kota lain

No

Nama Pegawai

Kabupaten/Kota Tujuan

Provinsi

1.

Rima Nurmalina, S.IP

KPU Kabupaten Purwakarta

Jawa Barat

2.

Yasin Bekti, A.Md

KPU Kabupaten Indramayu

Jawa Barat

3.

Angga Pradipta, A.Md

KPU Kota Bandung

Jawa Barat

4.

Dody Indra Sukma, S.Sos

KPU Kabupaten

Jawa Tengah

Temanggung KPU Kota Bogor menerima pindahan pegawai sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Dindin Herdian, S.IA dari KPU Kabupaten Purwakarta dan Andhiana, S.IP dari KPU Kota Sukabumi. Berdasarkan surat edaran KPU nomor 5 tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dalam rangka penataan kepegawaian pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan mencermati perkembangan usulan penempatan PNS Pemerintah Daerah untuk dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta mempertimbangkan hasil Analisis Jabatan (AJB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) pada saat kondisi tidak sedang melaksanakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta Pilkada, maka disampaikan hal sebagai berikut: 1. Jumlah pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi, termasuk pejabat struktural dan fungsional ditetapkan maksimal sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang; 2. Jumlah pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, termasuk Pejabat Struktural dan fungsional ditetapkan maksimal sebanyak 17 orang; Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu dilaksanakan pemetaan jumlah pegawai,

hasil

pemetaan

tersebut

menjadi

dasar

untuk

melaksanakan

pendistribusian pegawai di Wilayah kerja masing-masing, sehingga tidak ada lagi kelebihan/kekurangan

pegawai

pada

Sekretariat

KPU

Provinsi

dan

KPU

Kabupaten/Kota. Dari hasil pemetaan yang telah dilaksanakan KPU Kota Bogor, dapat digambarkan komposisi pegawai sekretariat KPU Kota Bogor terdiri dari Pegawai Organik sebanyak 11 (sebelas) orang dan Pegawai DPK sebanyak 9 (sembilan) orang (Struktural 6 orang, fungsional umum 4 orang). Mengacu pada surat edaran tersebut diatas, maka jumlah pegawai KPU Kota Bogor kelebihan 3 (tiga) orang, sehingga KPU Kota Bogor melakukan koordinasi


2016

40

dengan Pemerintah Daerah Kota Bogor agar pegawai DPK pada Sekretariat KPU Kota Bogor agar ditarik kembali ke instansi induknya. Pada akhir bulan Desember 2016, seiring dengan penataan OPD Pemerintah Kota Bogor, maka 4 (empat) orang pegawai DPK yaitu staf fungsional umum dimutasi dari KPU Kota Bogor ke Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, terhitung mulai Januari 2017. Adapun pegawai DPK yang dimutasi sebagai berikut: Tabel 3. daftar PNS DPK yang dikembalikan ke Pemerintah Kota Bogor

No

Nama Pegawai

Instansi Tujuan

1.

Hj. Betty Susilowati

Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif

2.

Nenti Sulastri

Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif

3.

Dede Narsih

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4.

Rika Noor Ajizah

Dinas Ketahanan Pangan

Sehingga Pegawai KPU Kota Bogor berjumlah 16 (enam belas) orang yang terdiri dari 11 (sebelas) orang pegawai KPU (organik-red) dan 4 (empat) orang Kepala sub bagian beserta 1 (satu) orang Sekretaris yang semua berasal dari Pemerintah Kota Bogor. 2. Persentase

Ketepatan

Waktu

Penyelesaian

Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian Untuk

mencapai

persentase

Ketepatan Waktu

Penyelesaian

Pelayanan

Administrasi Kepegawaian mencapai target yang ditentukan, yaitu 100%. Maka Komisioner KPU Kota Bogor divisi Umum, Keuangan dan Logistik selalu memantau dan memberikan arahan pada setiap pelaksanaan administratif kepegawaian agar tidak ditunda-tunda, hal ini bisa dibuktikan dengan : a. Pembayaran Uang Kehormatan Komisioner KPU dan Gaji Pegawai yang tepat waktu; b. Kenaikan pangkat dan gaji berkala Pegawai KPU Kota Bogor tepat waktu; c. Pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan KPU Kota Bogor melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan selama 2 (dua) hari, dari tanggal 20 – 21 Desember 2016 bertempat di Cibodas, Kabupaten Cianjur. Dengan tema “Melalui Penguatan Kelembagaan Kita Tingkatkan Tata Kelola Organisasi Kepemiluan“ untuk

mempersiapkan penyelenggara Pilkada

Serentak Tahun 2018 yang berintegritas.


2016

41

Kegiatan penguatan kelembagaan ini, diikuti oleh seluruh Komisioner dan jajaran Sekretariat KPU Kota Bogor. Hari pertama kegiatan ini, diisi dengan kegiatan dinamika kelompok, yang melibatkan seluruh sekretariat KPU Kota Bogor, kegiatan ini dibagi kedalam 4(empat) kelompok dengan masing-masing tema sebagai berikut: 1) Pencalonan yang dipresentasikan oleh sub bagian Hukum; 2) Logistik yang dipresentasikan oleh sub bagian Umum; 3) Pemutakhiran Data Pemilih yang dipresentasikan oleh sub bagian Program dan Data; 4) Teknis Pemungutan dan Penetapan Hasil Pemilu dipresentasikan oleh sub bagian Teknis. Setiap kelompok memaparkan sesuai tema yang telah ditentukan, dengan berdasarkan tahapan, Permasalahan, Stakeholder terkait dan solusi dari tiap permasalahan, dengan berpedoman pada peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku. Di hari terakhir kegiatan, diisi dengan simulasi kerjasama tim.

d. Kunjungan Kerja Kegiatan kunjungan kerja terdiri dari kunjungan kerja dalam Provinsi Jawa Barat dan kunjungan kerja ke Luar Provinsi Jawa Barat. 1) Kunjungan kerja ke KPU Kota Mataram Komisioner dan beberapa jajaran Sekretariat KPU Kota Bogor selama tiga hari dari tanggal 14 s.d 16 Desember 2016 berada di Pulau Lombok untuk melaksanakan kunjungan kerja ke KPU Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk “belajar” tentang


2016

42

penyelenggaraan Pilkada Serentak yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Mataram pada tahun 2015.

KPU Kota Bogor ingin mengetahui informasi tentang

Mekanisme dan

Pengelolaan Anggaran, Pemutakhiran Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Sosialisasi /Pendidikan Pemilih dan Penanganan Sengketa Pemilihan.

2)

Kunjungan kerja ke KPU Kota Cimahi

KPU Kota Bogor melaksanakan studi banding ke kantor KPU Kota Cimahi Jl. Pesantren – TTUC Kota Cimahi pada hari Jumat Tanggal 23 Desember 2016. Studi banding ini bermaksud untuk sharing terkait persiapan KPU Kota Bogor dalam menyelengarakan kegiatan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor, mengingat KPU Kota Cimahi akan melangsungkan pesta Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

43

demokrasi pada tanggal 15 Februari 2017, dan telah melaksanakan beberapa tahapan Pilkada. Ketua KPU Kota Cimahi Bpk. Handi Dananjaya, SH., dengan didampingi Anggota Komisioner lainnya beserta beberapa Kasubag KPU Kota Cimahi, memaparkan beberapa hal terkait tahapan Pilkada, yang akan menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk persiapan tahapan, tahapan Pilkada dan penyelenggaraan Pilkada KPU Kota Bogor, yang akan berlangsung pada tahun 2018 mendatang, diantaranya terkait Anggaran Pemilihan, NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), strategi dalam mencapai target Partisipasi Pemilih, penentuan Maskot dan Jingle, Pemutakhiran Data Pemilih, DPT, Surat Keterangan (bagi yang belum memiliki KTP Elektronik) juga Pasangan Calon.

3)

Kunjungan kerja ke KPU Kota Sukabumi

Kunjungan KPU Kota Bogor ke KPU Kota Sukabumi pada hari Selasa 27 Desember 2016 diterima langsung oleh seluruh Komisioner beserta jajaran Sekretariat KPU Kota Sukabumi dikantornya yang berlokasi di Jl. Otista no. 175 Kota Sukabumi. KPU Kota Bogor mempelajari beberapa hal terkait Pantarlih, pencatatan hibah langsung pada Saiba (sistem akuntansi institusi berbasisi akrual), RAB Pilwakot, Anggaran untuk sengketa hasil Pemilu dan pemutakhiran data pemilih.

4)

Kunjungan kerja ke KPU Kota Tasikmalaya Dalam rangka mengadopsi dan mengadaptasi kebijakan-kebijakan teknis serta kegiatan-kegiatan unggulan yang inovatif dari pelaksanaan Pilkada serentak, KPU Kota Bogor melakukan kunjungan studi banding ke KPU Kota Tasikmalaya yang beralamat di Jl. SKP No. 20 – 22 Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016. Rombongan KPU Kota Bogor yang terdiri dari Komisioner beserta beberapa dari Sekretariat, melakukan studi banding


2016

44

berkaitan dengan persiapan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018. Banyak hal yang disampaikan oleh KPU Kota Tasikmalaya terkait proses pelaksanaan serta kendala yang ditemui pada saat pelaksanaan tahapan Pilkada. Pembahasan KPU Kota Tasikmalaya lebih terfokus pada regulasi baru terkait kepemilikan e-KTP, yang merupakan satu diantara dasar bagi warga, untuk diakui sebagai pemilih. Regulasi tersebut muncul pada saat KPU Kota Tasikmalaya

tengah

melangsungkan

tahapan

Pilkada, padahal sebelumnya KPU Kota Tasikmalaya telah mempersiapkan tindakan

solusi

preventif

dan serta

mengukur perkiraan persoalan yang akan muncul. Semenjak muncul regulasi terkait penerimaan DP4, yang mana

KPU

Kabupaten/Kota

harus menerima DP4 langsung dari

KPU

RI

setelah

melakukan sinkronisasi, antara data dari Depdagri dengan DPT

terakhir

KPU

Kabupaten/Kota, maka peran Disdukcapil di daerah tidak dilibatkan sama sekali, hal ini berdampak pada penanganan data ganda yang dialami KPU Kota Tasikmalaya yang pada saat itu tengah dikejar jadwal tahapan, padahal akan lebih efektif apabila dikonsultasikan secara langsung ke Disdukcapil setempat. Untuk mengefektifkan waktu dalam menangani data ganda, tanpa membuat MOU

apapun,

KPU

Kota

Tasik

melakukan

komunikasi

persuasif

dan

beradasarkan asas saling percaya antara KPU Kota Tasikmalaya dengan Disdukcapil setempat, maka persoalan bisa diatasi dengan mudah. KPU Kota Bogor sangat mengapresiasi penagalaman dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan KPU Kota Tasikmalaya, karena hal tersebut akan sangat berguna dan bermanfaat bagi KPU Kota Bogor, guna menghadapi persiapan tahapan Pilkada Tahun 2017 mendatang.

5)

Kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Bandung Barat Dalam rangka menambah referensi tentang tantangan pelaksanaan Pilkada serentak, KPU Kota Bogor melakukan kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang beralamat di Jl. Raya Purwakarta No.430, Tagogapu, Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

45

Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016.

Kunjungan yang diterima langsung oleh Komisioner serta unsur Sekretariat KPU Kabupaten Bandung Barat ini, berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, yang akan dilaksanakan di kedua kota tersebut dengan tahapan diperkirakan mulai bulan Juli Tahun 2017. Banyak hal yang disampaikan, diantaranya terkait anggaran Pilkada serentak, yang sampai saat ini sudah dipersiapkan serta dianggarkan dalam Anggaran Dana Cadangan Pilkada KBB kedalam 4 (empat ) tahap yaitu, APBD Perubahan Tahun 2016, APBD Murni tahun 2017, APBD Perubahan Tahun 2017 dan APBD murni tahun 2018. Serta pendanaan bersama oleh KPU Provinsi Jawa Barat dalam Pilkada serentak Tahun 2018. 6)

Kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Cianjur


2016

46

Pada hari Jum’at tanggal 30 Desember 2016, beberapa Sekretariat KPU Kota Bogor, melakukan kunjungan ke kantor KPU Kabupaten Cianjur yang berlokasi di Jl. Ir. H Djuanda No. 28B kabupaten Cianjur. Rombongan KPU Kota Bogor diterima langsung oleh sebagian Komisioner beserta beberapa Sektretariat KPU Kabupaten Cianjur. Mengingat KPU kabupaten Cianjur telah melaksanakan Pilkada pada tahun 2015 lalu, maka untuk mengahadapi persiapan tahapan Pemilu tahun 2017 mendatang, KPU Kota Bogor merasa ada beberapa hal yang perlu pelajari, terutama terkait NPHD dan pedoman teknis Pilkada.

Banyak hal yang

disampaikan terkait proses pelaksanaan Pilkada serta kendala yang ditemui saat pelaksanaan

tahapan Pilkada oleh KPU

Kabupaten

Cianjur

beserta

penanganannya.

7)

Kunjungan kerja ke KPU Jakarta Barat Pada hari Jum’at tanggal 30 Desember 2016, KPU Kota melaksanakan kunjungan ke KPU Jakarta Barat yang tengah melaksanakan tahapan Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Rombongan yang dari KPU Kota Bogor beserta beberapa jajaran sekretariat diterima langsuing oleh Komisioner beserta jajaran Sekretariat KPU Jakarta Barat di kantornya di Jl. C No. 38 Kelapa Dua Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Hal yang didiskusikan diantaranya persoalan terkait DPT (Daftar pemilih Tetap) dan Kendala dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK).

e. Mengikuti Bimbingan Teknis di KPU Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Berikut adalah kegiatan Bimbingan Teknis di KPU Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota Bogor yang diikuti oleh KPU Kota Bogor selama tahun 2016:


2016

47

Tabel 3.7 kegiatan bimbingan teknis di KPU Provinsi Jawa Barat NO

Kegiatan

1

Menghadiri undangan Kegiatan Forum Amalisis Kebijakan Staf Ahli Menteri di Kota Bogor Menghadiri Undangan Rapat Kerja Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 Mengikuti Diklat Keuangan berbasis okrual menggunakan aplikasi Simda Mengikuti Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Mengikuti Mananjemen Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Jawa Barat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Mengikuti Pembekalan /Penyuluhan regulasi terkait PKPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingungan Komisi Pemilihan Umum Menghadiri Undangan Rapat Evaluasi Penyusunan Laporan Rencana Aksi dan Analisis Capaian Kinerja serta Pilkada ke KPU Provinsi Jawa Barat Menghadiri Diklat Sertifikasi Bendaharawan Tahun 2016 yang diselengarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat Menghadiri Undangan Workshop Evaluasi Kehumasan dan PPID Menghadiri Undangan Forum Group Discusion (FGD) Penyusunan Program Kegiatan Pilgub Jabar Tahun 2018 Menghadiri Sosialisasi Penyusunan LK dan Riviu LK Semester II Tahun 2016 Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Saiba, Simak BMN dan Simonika Tahun 2016 Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan SAKIP dengan KPU Kabupaten/Kota seJawa Barat Menghadiri Undangan Rapat Bimbingan Teknis Sistem Aplikasi Kepemiluan (Bimtek Situng)

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

14

TANGGAL KEGIATAN

PELAKSANA

02 Maret 2016

Hj. Siti Natawati, SH., MH

14 s/d 16 Maret 2016

1. Aep Syaeffudin 2. Nanang Rachmana

11 S/D 15 April 2016

1. Ade Sunarya 2. Irwan Setiadi

25 s/d 29 April 2016 01 s/d 04 Mei 2016

Muhammad Nuh Ismanu

19 Juli 2016

Nandang

29 Agustus 2016

1. Hj. Siti Natawati, SH., MH 2. Muhammad Nuh Ismanu

11 & 12 Oktober 2016

1. Aep Syaeffudin 2. Nanang Rachmana 3. Friantika Resti

17 s/d 21 Oktober 2016

Irwan Setiadi

19 Oktober 2016

1. Undang Suryatna 2. Niken Andarini

27 Oktober 2016

1. Edi Kholki Zaelani 2. Ade Sunarya

16 s/d 18 November 2016

1. Dion Marendra 2. Irwan Setiadi

30 November 2016

1. Dion Marendra 2. Harry Astama 3. Irwan Setiadi

8 Desember 2016

1. Nanang Rachmana 2. Friantikan Resti Karina

13-14 Desember 2016

Dion Marendra


2016

48

f.

Rapat pleno periodik Menindaklanjuti surat KPU RI nomor 317/KPU/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016

perihal pelaksanaan rapat pleno bagi anggota Kpu Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Maka pelaksanaan rapat pleno bagi anggota KPU Kota Bogor dilaksanakan secara periodik yaitu satu kali setiap minggu diprioritaskan setiap hari Senin dengan tujuan untuk melakukan penguatan dan kendali organisasi serta meningkatkan kinerja KPU Kota Bogor, kegiatan ini diikuti oleh ketua dan anggota KPU Kota Bogor beserta Sekretaris dan Kepala Subbagian Sekretariat KPU Kota Bogor. Hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh seluruh Komisioner KPU Kota Bogor, berita acara tersebut paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Barat.

Berikut adalah daftar pelaksanaan rapat pleno periodik dari bulan Juni s.d Desember 2016: Tabel 3.8 kegiatan rapat pleno periodik mingguan KPU Kota Bogor NO I 1 2 II 1 2 3 4 III 1 2

MINGGU

HARI

TANGGAL

NO BERITA ACARA HASIL KEPUTUSAN RAPAT PLENO

Ketiga Keempat

Senin Senin

20 Juni 2016 27 Juni 2016

01/BA/VI/2016 01/BA/VI/2016

20 Juni 2016 27 Juni 2016

Juli

Pertama Kedua Ketiga Keempat

Senin Senin Senin -

11 Juli 2016 18 Juli 2016 18 Juli 2016 -

06 /BA/VII/2016 07/BA/VII/2016 08/BA/VII/2016 -

11 Juli 2016 18 Juli 2016 18 Juli 2016 -

Agustus

Pertama Kedua

Senin Senin

1 Agustus 2016 8 Agustus 2016

10 /BA/VIII/2016 11 /BA/VIII/2016

1 Agustus 2016 8 Agustus 2016

TAHUN/ BULAN 2016 Juni


TANGGAL BERITA ACARA RAPAT PLENO

2016

49

NO

TAHUN/ BULAN

NO BERITA ACARA HASIL KEPUTUSAN RAPAT PLENO 15 /BA/VIII/2016 17/BA/VIII/2016 18 /BA/VIII/2016

TANGGAL BERITA ACARA RAPAT PLENO

MINGGU

HARI

TANGGAL

Ketiga Keempat Kelima

Senin Selasa Selasa

15 Agustus 2016 23 Agustus 2016 30 Agustus 2016

Pertama

Selasa

21/BA/IX /2016

2

Kedua

Selasa

3

Ketiga

Selasa

4

Keempat

Selaa

6 September 2016 13 September 2016 20 September 2016 26 September 2016

Oktober

Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima

Senin Senin Senin Senin Senin

3 Oktober 2016 10 Oktober 2016 17 Oktober 2016 24 Oktober 2016 30 Oktober 2016

29/BA/X /2016 30/BA/X /2016 31/BA/X /2016 32/BA/X /2016 33 /BA/X /2016

3 Oktober 2016 10 Oktober 2016 17 Oktober 2016 24 Oktober 2016 30 Oktober 2016

November

Pertama

Selasa

36 /BA/X I/2016

2

Kedua

Senin

3

Ketiga

Senin

4

Keempat

Senin

8 November 2016 14November 2016 21 November 2016 28 November 2016

8 November 2016 14November 2016 21 November 2016 28 November 2016

Pertama

Selasa

42/BA/X II/2016

2

Kedua

Selasa

3

Ketiga

Senin

4

Keempat

Selasa

6 Desember 2016 13 Desember 2016 19 Desember 2016 27 Desember 2016

3 4 5 IV 1

V 1 2 3 4 VI 1

VII 1

September

Desember

24/BA/IX /2016 26/BA/IX /2016 28/BA/IX /2016

37 /BA/X I/2016 40 /BA/X I/2016 41 /BA/X I/2016

43/BA/X II/2016 44/BA/X II/2016 45/BA/X II/2016

15 Agustus 2016 23 Agustus 2016 30 Agustus 2016 6 September 2016 13 September 2016 20 September 2016 26 September 2016

6 Desember 2016 13 Desember 2016 19 Desember 2016 27 Desember 2016

3. Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu Untuk mencapai Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu di KPU Kota Bogor mencapai target yang ditentukan, yaitu 0%. Maka jajaran Komisioner KPU Kota Bogor berupaya untuk : a. Menjaga intergritas; b. Melaksanakan kegiatan secara profesional dan transparan; c. Menjaga independensi selaku penyelenggara Pemilu; d. Tidak ada aduan Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu di KPU Kota Bogor; e. Melakukan

pengakajian

PKPU

guna

menambah

pengetahuan

dan

pemahaman mengenai Penyelenggara Pemilu.

4. Opini BPK atas LHP Agar sebuah laporan keuangan dinyatakan memperoleh WTP setidaknya harus melalui beberapa proses, diantaranya sesuai sistem pengendalian keuangan yang baik, transparansi, dsb. KPU Kota Bogor telah beberapa kali

diaudit oleh BPK, Inspektorat Pusat

maupun Inspektorat Daerah dan sedikit sekali temuan dalam hasil pemeriksaan yang Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

50

terjadi, kesalahan administrasi atau kekurangan data pendukung dapat diselesaikan dengan baik dengan beberapa langkah-langkah dan upaya yang dilakukan KPU Kota Bogor dalam rangka memperbaiki laporan keuangan untuk meraih status WTP (Wajar tanpa pengecualian) yaitu : a. Mengacu dan berpedoman pada regulasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN) Kementrian Keuangan; b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan menguasai bidang akuntansi memahami dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, keberadaan SDM yang handal sangat dibutuhkan demi terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel; c. Sistem pengendalian intern atas aset tetap agar kelemahan dalam pengelolaan keuangan sebelumnya tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang; d. Berkonsultasi dan berkoordinasi kepada Kpu RI. KPU Provinsi dan KPPN; e. Menyusun rencana dan reviu kegiatan agar realisasi tepat waktu; f.

Menyelesaikan laporan dan dokumen pendukung tepat waktu.

5. Persentase Ketepatan Waktu dalam Verifikasi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota Tidak ada target capaian indikator kinerja Persentase Ketepatan Waktu dalam Verifikasi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota karena di tahun 2016 Kota Bogor tidak dilaksanakan Pemilu/Pemilihan. Di tahun 2016, KPU Kota Bogor melaksanakan beberapa upaya untuk meningkatkan Persentase Ketepatan Waktu dalam Verifikasi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Pemilu di tahun 2018 dan tahun 2019 nanti. Upaya tersebut yaitu melaksanakan pengkajian Peraturan Komisi Pemilihan Umum, guna menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU

Indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya regulasi kepemiluan yang diatur oleh KPU adalah: 1. Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Implementasi Regulasi Tidak ada target capaian indikator kinerja Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Implementasi Regulasi karena di tahun 2016 Kota Bogor tidak dilaksanakan Pemilu/Pemilihan. Di tahun 2016, KPU Kota Bogor melaksanakan


2016

51

beberapa upaya untuk meningkatkan Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Implementasi Regulasi dalam Pemilu di tahun 2018 dan tahun 2019 nanti. Upaya tersebut yaitu melaksanakan roadswhow ke partai politik dalam rangka silaturahmi dan sosialisasi persiapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor tahun 2018 mendatang. Berikut roadshow ke Partai Politik yang telah dilaksanakan KPU Kota Bogor: a. Partai Nasdem

KPU Kota Bogor melaksanakan serangkaian kegiatan kunjungan kerja sekaligus sosialisasi ke partai politik terkait Persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Bogor Drs. Undang Suryatna, M.Si dengan di dampingi 4 (empat) komisioner beserta jajaran sekretariat. Rangkaian kunjungan ini bertujuan selain untuk bersilaturahmi dan konsolidasi juga sosialisasi terkait persiapan Pemilihan kepala Daerah Tahun 2018. Kunjungan kerja ini dilakukan berdasarkan nomor urut partai politik peserta Pemilu Tahun 2014. Hari Selasa 4 Oktober 2016 KPU Kota Bogor mengunjungi Partai NasDem di Jl. Jalan Perikanan Darat, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Kunjungan ini dihadiri oleh ketua DPD Partai Nasdem Ayu Listy Notonegoro, Seretaris DPD, Ketua Dewan Pertimbangan Partai dan Dewan Pakar Daerah beserta para Ketua DPC Kota Bogor. Firdaus Selaku Sekretaris Partai Nasdem Daerah Kota Bogor menyampaikan terima kasih atas kunjungan KPU Kota Bogor ke sekretariat Partai Nasdem yang baru 5 (lima) bulan ini menempati gedung sekretariat dan kepengurusan partai Nasdem yang baru.


2016

52

b. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Kunjungan dari kegiatan sosialisasi dan konsolidasi ini berlangsung hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 di gedung sekretariat DPC PKB Kota Bogor Jl. Azzimar II No. 54-C RT. 01 RW 01 Kawung Luwuk, Kelurahan Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor dengan di ikuti oleh seluruh Anggota KPU Kota Bogor beserta jajaran sekretariat, dan dihadiri oleh ketua DPC PKB Kota Bogor beserta jajaran pengurus DPC PKB Kota Bogor. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait aturan-aturan yang ada, sehingga diharapkan mampu terciptanya situasi yang kondusif dalam kegiatan Pilkada serentak, yang tidak kalah pentingnya juga mensosialisasikan peraturanperaturan baru. Dengan adanya tanya jawab di sela-sela Penjabaran terkait aturan pilkada, sosialisasi ini berlangsung cukup dinamis.

c. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dibuka dengan pembacaan Al-Quran, Ketua KPU Drs. Undang Suryatna, M.Si beserta anggota komisioner lainnya yang di dampingi jajaran sekretariat KPU Kota Bogor, bersilaturahmi dan bersosialisasi KPU Kota Bogor ke PKS dilaksanakan hari ini Jum’at tanggal 07Oktober 2016 di sekretariat DPD Partai Keadilan Sejahtera, Jalan Mayjen Ishak Djuarsa No. 223 Kelurahan, Jl. Gn. Batu, Bogor Barat, Kota Bogor.


2016

53

Hadir dalam kegiatan ini, ketua DPD PKS Kota Bogor Atang Trisnanto, S.Hut.,M.Si beserta seluruh ketua Bidang DPD PKS Kota Bogor. Dengan adanya sosialisasi dan konsolidasi ini diharapkan mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu, juga sebagai partai politik, PKS mampu bersama-sama berpartisipasi untuk membangun demokrasi. Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan SK kepengurusan baru anggota PKS dan bendera, PKS DPD Kota Bogor menayangkan sejarah berdirinya PKS beserta kepengurusan

terdahulu

dan

meminta

untuk

mendokumentasikan

simulasi

penerimaan calon.

d. PDI Perjuangan Kamis tanggal 3 Oktober 2016, KPU Kota Bogor mengunjungi PDI Perjuangan yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 04, Tanah Sareal. H.

Dadang

Iskandar

Danubrata,

SE

selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor mengapresiasi kedatangan KPU Kota Bogor ke sekretariatnya, sebagai partai politik PDIP berusaha semaksimal mungkin melaksanakan kegiatan-kegiatan eksternal

maupun

internal

dengan

pendidikan politik pada masyarakat. Konsolidasi yang dihadiri oleh Ketua DPC PDI Perjuangan beserta jajaran pengurus partai ini, diwarnai dengan


2016

54

pertanyaan terkait data pemilih yang akan digunakan pada saat Pilkada nanti. KPU Kota Bogor akan

terus berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil

(kependudukan dan pencatatan sipil) Kota Bogor, terkait data Lampid (kelahiran, kematian, pindah, datang) dengan NIK (nomor induk kependudukan) didalamnya, dan wajib KTP, mengingat yang berhak untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Bogor hanya warga Kota Bogor dan warga yang telah mengurus kepindahannya ke Kota Bogor. e. Partai Golkar

Giliran Partai Golkar yang disambangi oleh KPU Kota Bogor pada Hari Jum’at tanggal14 Oktober 2016, Partai yang bernomor urut lima ini berkantor di Jl. Darul Qur'an no. 99, Loji Bogor Barat, Kota Bogor. Sosialisasi sekaligus konsolidasi yang berlangsung dari pukul 13.30 ini dibuka langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor Yus Ruswandi. Dalam sambutannya Yus Ruswandi menyampaikan terima kasih kepada KPU Kota Bogor yang sudah bersilaturahmi, beliau juga menyampaikan bahwa DPD Partai Golkar Kota Bogor baru akan berkonsentrasi untuk konsolidasi internal dalam rangka menyongsong Pilkada Kota Bogor tahun 2018, setelah mengurus susunan kepengurusan baru yang akan segera di SK (Surat Keputusan) kan. Selain Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor, hadir pula para Calon Pengurus baru DPD Partai Golkar Kota Bogor, para Anggota fraksi DPRD Kota Bogor dan para Ketua PK (Pengurus Kecamatan) se Kota Bogor.

f.

Partai Gerindra Pada kamis tanggal 13 Oktober 2016 KPU Kota Bogor, melaksanakan roadshow

dalam kegiatan “Silaturahmi dan Sosialisasi Persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 “ di Sekretariat Partai Gerindra di Jl. Ceremai Ujung, Bantarjati Kaum , Bogor Utara. Kehadiran KPU Kota Bogor yang terdiri dari komisioner, dan sekretariat KPU Kota Bogor disambut oleh Ketua DPC Partai Gerindra, Sopian, SE, Sekretaris dan Bendaraha dan beberapa pengurus partai dari tingkat Kecamatan se- Kota Bogor.


2016

55

Dalam

acara

silaturahmi

ini,

Ketua KPU Kota Bogor, Drs.Undang Suryatna, paparan

M.Si

menyampaikan

materi

terkait

dengan

Peraturan KPU tentang

Pencalonan,

pemilihan

walikota

walikota

Bogor

meskipun dan

baru

wakil akan

dilaksanakan pada pilkada serentak tahun 2018. Hal ini, merupakan langkah awal bagi KPU Kota Bogor menjalankan tugas dan wewenangnya menyelenggakan

sosialisasi

untuk dan

partai politik merupakan salah satu “ sasaran” sosialisasi tersebut.

g. Partai Demokrat

Bertempat di jl. Vila duta 1 Bogor Timur, Rabu tanggal 9 November 2016, KPU Kota Bogor melaksanakan agenda road show ke partai politik. Dengan di dampingi anggota fraksi, Anggota PAC juga Sekretaris DPC partai demokrat Kota Bogor, ketua DPC partai demokrat Adhi Daluputra mengapresiasi kedatangan KPU Kota Bogor ke sekretariat baru. Sosialisasi ini harus di lakukan sejak awal, karena banyak peraturan KPU terutama peraturan tentang pencalonan, yang oleh partai politik harus disiapkan dengan sangat matang, hal ini terkait dengan waktu pendaftaran yang sangat singkat yaitu hanya 3 (tiga) hari, dan apabila persyaratan dukungan serta penyerahan nama calon sudah masuk pada tingkat KPU kabupaten/ kota, maka hal ini bersifat final.Sedangkan di masa perbaikan, parpol hanya bisa memperbaiki pemberkasan persyaratan calon saja.


2016

56

h. Partai Amanat Nasional (PAN) Ketua DPD Partai Aman Nasional (PAN) Drs. Safrudin Bima, M.Si menyambut kedatangan KPU Kota Bogor ke sekretariat DPD PAN Kota Bogor yang berlokasi di Jl Ciwaringin, Bogor Tengah, dalam kegiatan silaturahmi dan sosialisasi Persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 mendatang. Kegiatan yang berlangsung hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 dihadiri oleh seluruh Ketua DPC PAN Kota Bogor.

i.

Partai HANURA

KPU Kota Bogor melaksanakan road show ke Partai Hanura yang berlokasi di Jl. Kasintu No. 02 Kel. Tanah Sareal, menjadi tujuan Road show KPU Kota Bogor pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016, Silaturahmi sekaligus sosialisasi ini dihadiri oleh Ketua DPC Partai Hanura, Sekretaris, Bidang Pemenangan Pemilu, Bendahara dan Bidang Organisasi.


2016

57

Kegiatan ini disambut dan dibuka langsung oleh Ketua DPC Partai Hanura Kota Bogor Sumiati Eneng, SH, beliau menyambut baik dan mengapresiasi kedatangan KPU Kota Bogor. KPU Kota Bogor dan Parpol adalah mitra, maka dari itu perlu adanya konsolidasi dan sosialisasi terkait regulasi, terutama regulasi tetang pencalonan, hal ini dilakukan agar tercipta persepsi yang sama terhadap pemahaman regulasi yang berlaku saat ini, karena tidak menutup kemungkinan akan ada petrubahan regulasi.

j.

PBB

Hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 giliran Partai Bulan Bintang (PBB) yang mendapatkan kunjungan dari KPU Kota Bogor. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC PBB Kota Bogor, Sekretaris, Bendahara, Muslimat PBB beserta jajaran pengurus partai. Kedatangan KPU Kota Bogor ke kantor sekretariat PBB yang berlokasi di Jalan Haur Jaya No. D2 Kecamatan Tanah Sareal, langsung disambut hangat oleh ketua DPC PBB Kota Bogor Subhan Murtadla beserta para pengurus partai. Dengan sosialisasi ini diharapkan juga dapat memberikan persepsi yang sama terhadap pemahaman regulasi yang berlaku saat ini, karena tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan regulasi Pilkada serentak.

k. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Aula KPU Kota Bogor di Jl. Loader No. 07 Bogor Timur Kota Bogor, menjadi tempat silaturahmi dan sosialisasi KPU Kota Bogor dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Partai bernomor urut lima belas ini, dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Kota (DPK) PKPI Kota Bogor dan para Dewan Penasehat (Wanhat) PKPI Kota Bogor. Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

58

Dalam pertemuan yang diikuti oleh Komisioner KPU Kota Bogor beserta jajaran Sekretariat, Ketua KPU Kota Bogor menyampaikan beberapa hal yang penting terkait regulasi Pilkada Tahun 2018, diantaranya menjelaskan bahwa koordinasi dengan partai politik peserta pemilu adalah salah satu bentuk pelayanan KPU Kota Bogor, selain itu, parpol peserta Pemilu harus melakukan persiapan untuk koordinasi intensif dalam mengusung pasangan calon.

PKPI sebagai partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kota Bogor, dapat melakukan konsolidasi untuk mengusung calon perseorangan sebagai alternatif pilihan. Dalam menyambut Pilkada Tahun 2018, semua partai politik harus mempersiapkan diri untuk verifikasi faktual. Selain itu, Ketua KPU Kota Bogor juga menjelaskan tentang tahapan Pilkada mulai dari 2017 s/d 2018. l.

Partai Perindo


2016

59

Meskipun belum ditetapkan sebagai partai peserta Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor pada Sabtu tanggal 12 November 2016, bersilaturahmi ke Partai Perindo di Jl. Ahmad Yani No. 90 Kedatangan KPU Kota Bogor disambut langsung oleh Ketua DPD Partai Perindo beserta jajaran pengurusnya. Sebagai partai baru, Perindo telah mempersiapkan diri sebaik mungkin sesuai arahan DPP, hususnya dalam rangka menyambut perhelatan Pemilu 2019, dan Perindo bertekad untuk lolos menjadi peserta Pemilu 2019. Drs. Undang Suryatna, M.Si selaku Ketua KPU Kota Bogor di sela-sela sambutannya menjelaskan, walaupun pada saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor tahun 2018, yang boleh mencalonkan hanya partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bogor. Partai Perindo dapat mengusung pasangan calon melalui alternatif pilihan yaitu jalur perseorangan.

2. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Tidak ada target capaian indikator kinerja Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Implementasi Regulasi karena di tahun 2016 Kota Bogor tidak dilaksanakan Pemilu/Pemilihan. Di tahun 2016, KPU Kota Bogor melaksanakan beberapa upaya untuk meningkatkan Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Implementasi Regulasi dalam Pemilu di tahun 2018 dan tahun 2019 nanti. Upaya tersebut yaitu melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penegakan hukum penyelenggaraan Pilkada.

Kegiatan FGD ini dilaksanakan dengan tema “Melalui Penegekan Hukum Pilkada, Kita Wujudkan Pilkada Serentak yang Luber dan Jurdil” bertempat di Hotel Pangrango Jalan Raya Pajajaran No.32, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 dimulai pukul 09.30 s.d selesai.


2016

60

Dalam FGD ini menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, yakni dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Bidang Hukum. Tahun 2017 KPU Kota Bogor sudah mulai melaksanakan tahapan Pilkada 2018. Diawali dengan sosialisasi teknis, baik di internal maupun eksternal. Seluruh staf termasuk komisioner KPU dievaluasi pemahaman terhadap tata kelola pemilu, misalnya dalam pencalonan, apa masalah dan solusinya, dan pada saat kampanye ada kemungkinan terjadi masalah, yang akan dikaji dan bagaimana cara penguatannya.

B. PENGHARGAAN YANG DIRAIH KPU KOTA BOGOR Selama tahun 2015 s.d 2016 KPU Kota Bogor telah menerima penghargaan dari KPU RI, KPU Provinsi Jawa Barat dan KIP Provinsi Jawa Barat, berikut adalah penghargaan yang diraih: a. Penghargaan Pengelolaan Website Terbaik KPU di Jawa Barat dan penghargaan kategori Pengumuman Informasi Publik Berkala Terbaik seJawa Barat dari Komisi Informasi Publik Tahun 2016

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor mendapat dua penghargaan yang diterima dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Penghargaan tersebut yakni, penghargaan Pengelolaan Website Terbaik KPU di Jawa Barat dan penghargaan kategori Pengumuman Informasi Publik Berkala Terbaik se-Jawa Barat. Berbagai informasi kegiatan KPU Bogor dan informasi tentang regulasi, proses, dan hasil pemilu secara periodik diunggah di website KPU Kota Bogor. KPU Kota Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

61

Bogor berkomitmen untuk selalu berupaya menyajikan dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan mudah, murah, dan cepat, sehingga meraih penghargaan bukan menjadi tujuan utama. b. KPU Kabupaten/Kota dengan kategori sangat patuh di Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2016

Pada tanggal 29 April 2016 KPU Kota Bogor juga telah menerima penghargaan dari KPU Provinsi Jawa Barat sebagai KPU Kabupaten/Kota dengan kategori sangat patuh di Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2016. Penghargaan diberikan dalam 2 (dua) kategori yaitu : SANGAT PATUH DAN PATUH. KPU Kabupaten/Kota yang mendapat kategori Sangat Patuh dengan urutan : (1) Kota Bogor, (2) Kabupaten Ciamis, dan (3) Kota Bandung. Untuk Kota Bogor Piagam Penghargaan diberikan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat dan diterima oleh Ketua KPU Kota Bogor Undang Suryatna.

KPU Kabupaten/Kota yang mendapat kategori Patuh terdiri dari : (1) Kabupaten Pangandaran, (2) Kabupaten Garut, (3) Kabupaten Kuningan, (4) Kota Cirebon, (5) Kota Banjar, (6) Kabupaten Cirebon dan (7) Kabupaten Sumedang. Sedangkan untuk kriteria penilaian yang digunakan adalah merupakan penjumlahan dari nilai akhir yang terdiri dari enam (6) komponen yaitu : (1) Implementasi Regulasi, (2) Daftar Informasi Publik (DIP), (3) e–PID, (4) Website, (5) Fasilitas Pelayanan dan (6) Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2015. Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

62

Selain itu, pada tahun KPU Kota Bogor juga pernah mendapat dua kategori penghargaan di KPU Award, yakni Pemilu Akses dan Transparansi Informasi Pemilu Terbaik se-Jawa Barat Tahun 2014. Kemudian penghargaan sebagai KPU Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Nasional dalam Rangka Transparansi Informasi Pemilu Tahun 2014.

C. REALISASI ANGGARAN Pada Tahun Anggaran 2016, KPU Kota Bogor mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 2.884.859.000,- kemudian mengalami revisi menjadi Rp. 4.844.346.000,Sedangkan jumlah penyerapan selama Tahun 2016 sebesar Rp. 4.447.892.416,dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.9 Rincian penyerapan anggaran selama tahun 2016 NO

KEGIATAN

PAGU

REALISASI

1.

Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

24.132.000

24.132.000

2.

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan

18.705.000

17.534.325

2.820.723.000

2.471.663.085

800.000

800.000

300.000

300.000

9.428.000

5.895.000

29.437.000

29.087.400

200.000

200.000

3.230.000

3.150.000

16.445.000

13.312.200

Anggaran (LPPA) 3.

Layanan Perkantoran

4.

Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu

5.

Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu

6.

Inventarisasi Logistik Pemilu

7.

Dokumen perencanaan dan data kepemiluan

8.

Layanan operasional dan pelayanan TI

9.

Laporan pelaksanaan kegiatan

10.

Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih

11.

Sistem Aplikasi KPU

2.710.000

1.150.000

12.

Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan

1.100.000

0

sumber daya manusia.


2016

63

NO

KEGIATAN

13.

Diklat Teknis dan Diklat Struktural

14.

PAGU

REALISASI

800.000

800.000

Dokumen kepegawaian

1.500.000

1.500.000

15.

Penatausahaan BMN

14.421.000

12.589.900

16.

Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)

1.535.000

900.000

17.

Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip

9.136.000

9.132.000

18.

Layanan Perkantoran

462.010.000

456.222.656

19.

Laporan Hasil Evaluasi LAKIP

3.466.000

3.360.000

20.

Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU

4.964.000

4.958.000

21.

Advokasi dan Sengketa Hukum

5.440.000

3.025.000

22.

Layanan Administrasi Kepemiluan

3.440.000

860.000

23.

Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan

3.440.000

1.460.000

78.000.000

70.000.000

2.750.000

0

16.972.000

16.357.000

7.182.000

4.898.500

1.302.100.000

1.295.163.850

4.844.346.000

4.447.892.416

Pemilu dan Pemilukada 24.

Bimtek Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan

25.

Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

26.

Publikasi informasi pemilu.

27.

Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilukada

28.

Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada Jumlah Anggaran Tahun 2016


2016

64

Bab IV Penutup

Laporan Kinerja KPU Kota Bogor menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2016. KPU Kota Bogor telah berhasil mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016 melalui pencapaian target dari indikator kinerja. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran, baik anggaran dari pusat maupun dari pemerintah Kota Bogor, juga kinerja dan komitmen KPU Kota Bogor yang bersinergi dengan aparatur sekretariat, serta dukungan aktif masyarakat. Namun demikian, kinerja pada Tahun 2016 masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, KPU Kota Bogor masih harus terus berbenah dan meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang. Bercermin dari hasil laporan kinerja tahun 2016, maka untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang, KPU Kota Bogor perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan metode dan strategi yang lebih variatif dan menarik sehingga pesan-pesan pendidikan politik pemilih dapat lebih mudah tersampaikan 2. Lebih meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, baik akademisi maupun mahasiswa dalam mendukung kegiatan pendidikan pemilih. Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

2016

65

3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih menjelang pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2018. 4. Mendorong seluruh elemen di Sekretariat KPU Kota Bogor untuk bekerja lebih profesional dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya serta secara terusmenerus melakukan implementasi reformasi birokrasi secara penuh sehingga aparatur di Sekretariat Kota Bogor dapat lebih meningkatkan kinerja dan profesionalisme. 5. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan dan pencatatan barang logistik pemilu dan barang milik negara 6. Melakukan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan perencanaannya. 7. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah daerah sehingga dapat senantiasa bersinergi dan selalu mendukung kegiatan KPU Kota Bogor, baik dari segi anggaran maupun kebijakan.


2016

66

Fax. (0251) Laporan Kinerja KPU Kota Bogor

Recommend Documents