KATA PENGANTAR
P
waktunya.
uji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2016 dapat disusun dan diselesaikan tepat pada Laporan
Kinerja
KPU
Kota
Bogor
disusun
sebagai
wujud
pertanggungjawaban KPU Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Bogor berpedoman pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu penyusunan LK KPU Kota Bogor juga berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015
tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis KPU Kota Bogor Tahun 2015-2019.
Sejalan dengan proses Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum, KPU Kota Bogor sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum juga melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja di lingkungan unit kerja sekretariat
KPU Kota Bogor. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, KPU Kota Bogor memiliki komitmen untuk bekerja secara
profesional,
transparan, akuntabel, bersih dan bebas korupsi, baik dalam pengelolaan kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPU Kota Bogor senantiasa berupaya agar pelaksaaan kinerja
berorientasi hasil, baik hasil output maupun outcome. Sehingga pelaksanaan kinerja KPU Kota Bogor diharapkan dapat dipertanggungjawabkan baik secara institusional maupun kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.
Hasil capaian pelaksanaan kinerja KPU Kota Bogor pada Tahun 2016
terhadap sasaran, secara umum telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan Kinerja KPU Kota Bogor Tahun
2016 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan ke
i
depan, sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kota Bogor menjadi lebih baik lagi dalam mewujudkan Visi KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan Pemilu yang LUBER dan JURDIL.
Kerja keras dan kerjasama yang baik di antara Komisioner dengan jajaran
Sekretariat KPU Kota Bogor dalam melaksanakan program dan kegiatan, Alhamdulillah pada Tahun 2016, KPU Kota Bogor telah berhasil meraih 3 (tiga)
penghargaan pengelolaan Pelayanan Informasi Publik, yaitu, pertama “Penghargaan Sebagai Pengelola Pelayanan Informasi Publik dengan Kategori SANGAT PATUH” dari KPU Provinsi Jawa Barat, kedua “Penghargaan Kategori Website Terbaik KPU di Jawa Barat Tahun 2016”, dan ketiga “Penghargaan atas Pengumuman Informasi Berkala Terbaik Tahun 2016” dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh KPU Kota Bogor tersebut harus dapat dijadikan sebagai pemacu semangat untuk bekerja lebih baik lagi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh jajaran komisioner dan
sekretariat KPU Kota Bogor yang telah bekerjasama berupaya untuk menyelesaikan
Laporan Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2016 dengan penuh tanggungjawab dan
keikhlasan. Namun demikian sebagaimana kata pepatah “tak ada gading yang tak retak”, Laporan Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2016 yang telah disusun ini tentu
masih banyak kekurangan dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya. Bogor, 20 Januari 2017 Sekretaris,
AEP SYAEFFUDIN
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di tingkat Kota Bogor memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kepada publik, baik pada masa tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada maupun dalam melaksanakan tugas rutin administrasi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. KPU Kota Bogor sebagai satuan kerja di tingkat kabupaten/kota secara hirarkis merupakan bagian dari KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Republik Indonesia, dengan demikian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selalu berpedoman pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Barat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagai satuan kerja KPU di tingkat kabuaten/kota, KPU Kota Bogor dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memerlukan arah dan pedoman yang jelas sebagai acuan untuk menetapkan kinerja dan capaian kinerja yang terukur yang dapat dipertanggungjawabkan secara institusional, baik kepada institusi di atasnya maupun kepada publik. Oleh karena itu KPU Kota Bogor telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 KPU Kota Bogor yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis KPU 2015-2019, dengan sasaran stratgeis dan indikator kinerja yang merupakan penjabaran dari sasaran stratgeis dan indikator kinerja KPU dalam lingkup wilayah kerja KPU Kota Bogor. Laporan Kinerja (LK) KPU Kota Bogor Tahun 2016 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban KPU Kota Bogor dalam pencapaian sasaran strategis sesuai visi dan misi KPU. Dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016, sesuai dengan DIPA KPU Kota Bogor Tahun 2016, sasaran strategis KPU Kota Bogor adalah Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan 4 (empat) Indikator Kinerja iii
Utama (IKU), yaitu 1) Persentase Terpenuhinya Pegawai Organik Kesekretariatan KPU (65%), 2) Persentase Kepatapan Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian (100%), 3) Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu (0%), dan 4) Opini BPK atas LHP (WTP). Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan bisa dikatakan berhasil dengan uraian sebagai berikut: 1. Sasaran Sasaran terwujudnya sistem akuntasi dan pelaporan keuangan yang akuntabel. Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari: Penyusunan dokumen LPJ Bendahara, Laporan Realisasi Anggaran, dan Penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA Semester I dan II Tahun 2016, pengelolaan dokumen SAI, Rekonsiliasi ke KPPN. 2. Sasaran Sasaran tercapainya ketepatan pembayaran belanja Pegawai (tunjangan khusus/kegiatan, gaji, tunjangan dan uang makan dilingkungan KPU Kota Bogor. Capaian kinerja sasaran ini adalah tingkat ketepatan waktu pembayaran uang kehormatan, gaji, tunjangan, dan uang makan PNS. 3. Sasaran terwujudnya efektifitas pengelolaan data, dokumentasi dan inventarisasi logistik Pemilu. Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi logistik Pemilu , dan inventarisasi logistik. 4. Sasaran terwujudnya pengawasan fungsional yang profesional dan akuntabel.. Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari tersusunnya dokumen Renja dan RKAKL Tahun 2016, menyusun LAKIP tahun 2016 dan Tapkin tahun 2017, melaksanakan evaluasi program kerja, menyusun laporan triwulan berdasarkan PP 39 Tahun 2016 dan laporan capaian kinerja sesuai dengan PMK 249 Tahun 2011 5. Sasaran tersedianya sumber daya manusia yang profesional Capaian kinerja sasaran ini terdiri penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM, mengirimkan Pegawai untuk mengikuti Diklat Perbendaharaan, dan mengirimkan laporan kepegawaian ke KPU Provinsi Jawa Barat. 6. Sasaran Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari: terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan tata usaha kearsipan, dokumen laporan barang milik Negara, laporan barang persediaan (stock opname), penataan, pendataan dan penilaian arsip, dan terselenggaranya operasional dan pemeliharaan Kantor. 7. Sasaran meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan Capaian kinerja sasaran ini melaksanakan reviu laporan keuangan di KPU provinsi Jawa Barat.
iv
8. Sasaran Terwujudnya penyiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang akuntabel Capaian Kinerja sasaran ini berupa dokumentasi dan informasi produk hukum terkait Pemilu dan Pemilukada, Mengadakan kegiatan FGD. 9. Sasaran Terwujudnya organisasi penyelenggara pemilu yang dapat memberikan informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada. Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari, melaksanakan Pendidikan Demokrasi, evoting, roadshow ke partai politik dalam rangka silaturahmi dan sosialisasi persiapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor tahun 2018, memberikan layanan informasi dan publikasi kepada publik terkait Pemilu dan Pemilukada, dan pengelolaan website www.kpu-kotabogor.go.id sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat luas.
Hasil pencapaian kinerja dan berbagai inovasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, seperti Walikota Bogor, KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota lain, KPU negara lain dan masyarakat secara umum. Namun demikian, kami menyadari bahwa segala keberhasilan yang telah diraih tidak akan tercapai tanpa dukungan dari semua pihak, baik dari KPU Provinsi, KPU RI, pemerintah daerah maupun masyarakat. Kami pun menyadari bahwa segala upaya yang dilakukan, dalam proses dan hasilnya masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, KPU Kota Bogor perlu senantiasa meningkatkan kinerja pada tahun mendatang dengan melakukan langkah-lagkah sebagai berikut: 1. Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan metode dan strategi yang lebih variatif dan menarik sehingga pesan-pesan pendidikan politik pemilih dapat lebih mudah tersampaikan 2. Lebih meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, baik akademisi maupun mahasiswa dalam mendukung kegiatan pendidikan pemilih. 3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih menjelang pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2018. 4. Mendorong seluruh elemen di Sekretariat KPU Kota Bogor untuk bekerja lebih profesional dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya serta secara terusmenerus melakukan implementasi reformasi birokrasi secara penuh sehingga aparatur di Sekretariat Kota Bogor dapat lebih meningkatkan kinerja dan profesionalisme. 5. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan dan pencatatan barang logistik pemilu dan barang milik negara 6. Melakukan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan perencanaannya.
v
7. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah daerah sehingga dapat senantiasa bersinergi dan selalu mendukung kegiatan KPU Kota Bogor, baik dari segi anggaran maupun kebijakan.
vi
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
i
RINGKASAN EKSEKUTIF
iii
DAFTAR ISI
vii
DAFTAR TABEL BAB I
viii
: PENDAHULUAN
1
A. LATAR BELAKANG
2
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
3
C. STRUKTUR ORGANISASI BAB II
16
D. SISTEMATIKA PELAPORAN
16
: PERENCANAAN KINERJA
18
A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019
BAB III
19
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
21
: AKUNTABILITAS KINERJA
25
A. Capaian Kinerja Tahun 2016
BAB IV
26
B. REALISASI ANGGARAN
81
: PENUTUP
82
vii
DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 3.1 Tabel 3.2
Penamaan dan Pembagian Divisi KPU Kota Bogor
8
Pembagian koordinator wilayah di lingkungan KPU Kota Bogor
9
Perjanjian Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2016
21
Skala Kategori Penilaian
26
Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Bogor Tahun 2016
Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Tahun 2016
Tabel 3.4
profesional dan akuntabel
22 26
Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas,
29
Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Meningkatnya Efektivitas
30
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Tabel 3.5
Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu
Tabel 3.6
manajemen perencanaan dan data KPU Kota Bogor
Tabel 3.7
SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian
Tabel 3.8
operasional dan pemeliharaan perkantoran KPU Kota Bogor
Tabel 3.9
Lingkungan Sekretariat KPU Kota Bogor
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya efektivitas pelaksanaan
30
Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Meningkatnya kualitas pembinaan
33
Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Terselenggaranya dukungan
34
Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Terselenggaranya pemeriksaan di
36
Pengukuran Kinerja terhadap sasaran meningkatnya kualitas Penyiapan
37
Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa
dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu
viii
Tabel 3.10 Pengukuran Kinerja terhadap sasaran Pedoman, Petunjuk Teknis dan
Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
38
Tabel 3.11 Daftar jumlah pemohon informasi PPID KPU Kota Bogor tahun 2016
49
Tabel 3.13 Rincian penyerapan anggaran selama tahun 2016
81
Tabel 3.12 Jadwal waktu pengkajian PKPU tahun 2016
50
ix
BAB I PENDAHULUAN
1
A. LATAR BELAKANG Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU Kota Bogor bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU Kota Bogor berlandaskan Undang-Undang Nomor
15
Tahun
2011
tentang
Penyelenggaraan
Pemilihan
Umum.
Untuk
melaksanakan tugasnya, KPU Kota Bogor dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Bogor. Sekretariat KPU Kota Bogor merupakan instansi pemerintah yang secara hierarki berada di bawah Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat dan Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia (KPU RI). Sebagai instansi Pemerintah, Sekretariat KPU Kota Bogor berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Berdasarkan Peraturan tersebut, Sekertariat KPU Kota Bogor wajib melaporkan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja didasari oleh semangat untuk mewujudkan prinsip-prinsip good governance yang salah satu indikatornya adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip
akuntabilitas
berarti
adanya
pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan. jawaban penerapan
Bentuk
tersebut dan
dari
salah
pertanggungsatunya
pengembangan
ialah sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama tahun anggaran 2016. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2016 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) Tahun 2016 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.
2
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, berikut adalah Kedudukan, Tugas, dan Fungsi dari KPU Kabupaten/Kota: 1. Kedudukan Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat menjadi KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota. 2. Tugas KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di tingkat Kota memiliki Tugas: a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: 1)
Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
2)
M elaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di berdasarkan
ketentuan
Kabupaten/Kota
peraturan perundang-undangan;
3)
Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4)
Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5)
Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6)
Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7)
Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota
berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; 8)
Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9)
Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi
peserta Pemilu, Panwaslu
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 3
10) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya; 11) Mengumumkan
calon
anggota
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; 12) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; 13) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU pegawai sekretariat tindakan yang
Kabupaten/Kota, dan
KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 14) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 15) Melakukan
evaluasi
dan
membuat
laporan
setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu; dan 16) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan. b. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: 1)
Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
2)
Melaksanakan
semua
tahapan
penyelenggaraan
di
Kabupaten/Kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3)
Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4)
Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5)
Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6)
Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
7)
Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan
hasil
rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
4
8)
Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya
kepada
saksi
peserta
Pemilu,
Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 9)
Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
10) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU pegawai sekretariat
Kabupaten/Kota, dan
KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan
tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan
penyelenggaraan
Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 11) Melaksanakan
sosialisasi
penyelenggaraan
Pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 12) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan 13) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan. c. Tugas
dan
wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan
pemilihan Bupati/Walikota meliputi: 1) Merencanakan
program,
anggaran,
dan
jadwal pemilihan
Bupati/Walikota; 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap penyelenggaraan
pemilihan
Bupati/Walikota
tahapan
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; 4) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS
dalam
pemilihan gubernur serta
pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya; 5) Mengoordinasikan, tahapan
menyelenggarakan,
dan
mengendalikan
penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota
semua
berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; 6) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota; 7) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan
data
pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
5
8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraa pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi; 9) Menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan; 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; 11) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 12) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya; 13) Mengumumkan
calon
Bupati/Walikota
terpilih
dan
dibuatkan
berita
acaranya; 14) Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi; 15) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; 16) Mengenakan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU
Kabupaten/Kota,
dan
pegawai secretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota
pemilihan
dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan; 17) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 18) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur
berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
dan
pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; 19) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota; 20) Menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan 21) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. d. KPU Kabupaten/Kota
dalam
Pemilu
Anggota
Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
6
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban: 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; 2) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara; 3) Menyampaikan
semua
informasi
penyelenggaraan
Pemilu
kepada
masyarakat; 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan
5) Menyampaikan
perundang- undangan;
laporan
pertanggungjawaban
semua
kegiatan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal
retensi arsip
yang disusun oleh
KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI; 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota; 10) Menyampaikan
data
hasil
pemilu
dari
tiap-tiap
TPS pada tingkat
Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari
setelah
rekapitulasi di Kabupaten/Kota; 11) Melaksanakan keputusan DKPP; dan 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kota Bogor dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Bogor yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Bogor yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kota Bogor. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui surat yang di sampaikan kepada KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
dengan nomor:
420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016. Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi. Terkait dengan surat tersebut KPU Kota Bogor pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2016
menindaklanjuti
dengan
melaksanakan
rapat
pleno.
Hasil
rapat
pleno
memutuskan dan menetapkan sebagai berikut: 1.
Penamaan
Divisi
disesuaikan
Surat
Komisi
Pemilihan
Umum
Nomor
420/KPU/VIII/2016; 7
2.
Setiap anggota diputuskan memegang salah satu divisi, sehingga ke 5 (lima) divisi dibagi habis ke 5 (lima) anggota KPU Kota Bogor;
3.
Setiap penanggungjawab divisi memiliki seorang wakil penanggungjawab divisi;
4.
Membagi tugas koordinator wilayah bagi anggota KPU Kota Bogor. Tabel 1.1 Penamaan dan Pembagian Divisi KPU Kota Bogor
No 1.
2.
3.
4.
5.
NAMA DIVISI Divisi Umum, Keuangan dan Logistik
RUANG LINGKUP
1. Administrasi Perkantoran 2. Kearsipan 3. Protokol dan Persidangan 4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara 5. Kerumahtanggan Kantor 6. Keamanan 7. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan 8. Logistik 9. Pengelolaan Barang dan Jasa Divisi Teknis 1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi 2. Pencalonan 3. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara serta Penetapan Hasil Pemilu 4. Pengantian Antar Waktu Anggota DPRD Divisi 1. Penyusunan Program dan Perencanaan Anggaran dan Data 2. Pemutakhiran Data Pemilih 3. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan 4. Pengelolaan Jaringan IT 5. Scan Hasil Pemilu 6. Pelaporan dan Evaluasi Tahapan Pemilu Divisi Hukum 1. Pembuatan Rancangan Keputusan 2. Verifikasi Partai Politik 3. Verifikasi DPD 4. Pelaporan Dana Kampanye 5. Telaah Hukum 6. Advokasi Hukum 7. Sengketa Pemilu 8. Dokumentasi Hukum 9. Pengawasan/Pengendalian Internal Divisi SDM 1. Administrasi dan Rekruitmen dan Kepegawaian Partisipasi 2. Rekruitmen dan PAW Badan Masyarakat Adhoc 3. Diklat dan Pengembangan SDM 4. Pengembangan Budaya Kerja Organisasi 5. Penegakan Disiplin Organisasi 6. Kampanye 7. Sosialisasi, Publikasi, dan Kehumasan 8. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih 9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
PENANGGUNG JAWAB Edi Kholki Zaelani, S.Sos.
WAKIL PENANGUNG JAWAB Dr. Bambang Wahyu
Samsudin, S.Hut., M.Si.
Hj. Siti Natawati, SH., MH.
Drs. Undang Suryatna, M.Si.
Samsudin, S.Hut., M.Si.
Hj. Siti Natawati, SH., MH.
Drs. Undang Suryatna, M.Si.
Dr. Bambang Wahyu
Edi Kholki Zaelani, S.Sos.
8
Tabel 1.2 Pembagian koordinator wilayah di lingkungan KPU Kota Bogor NO. 1.
KOORDINATOR Drs. Undang Suryatna, M.Si.
WILAYAH KERJA
KELURAHAN
Kecamatan Bogor Timur
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sindangsari Sindangrasa Tajur Sukasari Baranangsiang Katulampa
Kecamatan Bogor Tengah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Tegalega Babakan Sempur Pabaton Ciwaringin Cibogor Kebonkalapa Panaragan Paledang Babakan Pasar Gudang Cikaret Mulyaharja Pamoyanan Ranggamekar Cipaku Genteng Kertamaya Rancamaya Bojongkerta Harjasari Muarasari Cipaku Lawanggintung Batutulis Bondongan Empang
2.
Hj. Siti Natawati, SH., MH.
Kecamatan Bogor Selatan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
3.
Samsudin, S.Hut., M.Si.
Kecamatan Bogor Barat
4.
Edi Kholki Zaelani, S.Sos.
Kecamatan Tanah Sareal
1. Pasirkuda 2. Pasirjaya 3. Pasirmulya 4. Gunungbatu 5. Loji 6. Menteng 7. Cilendek Timur 8. Cilendek Barat 9. Sindangbarang 10. Curug 11. Curugmekar 12. Semplak 13. Bubulak 14. Situgede 15. Balumbangjaya 16. Margajaya 1. Cibadak 2. Kayumanis 3. Kebonpedes 4. Kedungbadak 5. Kedungjaya 6. Kedungwaringin 7. Kencana 8. Mekarwangi 9. Sukadamai 10.Sukaresmi 11.Tanah Sareal
9
NO. 5.
KOORDINATOR Dr. Bambang Wahyu
WILAYAH KERJA
KELURAHAN
Kecamatan Bogor Utara
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Bantarjati Cibuluh Ciluar Cimahpar Ciparigi Kedunghalang Tanahbaru Tegalgundil
Adapun tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan susunan organisasi sekretariat KPU Kota Bogor sebagai berikut: 1. Tugas-tugas Sekretariat KPU Kota Bogor : a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; b. Memberikan dukungan teknis administratif; c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Bogor dalam menyelenggarakan Pemilu; d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Bogor; f.
Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor;
g. Membantu
penyusunan
laporan
penyelenggaran
kegiatan
dan
pertanggungjawaban KPU Kota Bogor; h. Membantu
pelaksanaan
tugas-tugas
lainnya
sesuai
dengan
peraturan
Perundang-undangan. 2. Fungsi-fungsi Sekretariat KPU Kota Bogor Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, fungsi Sekretariat KPU Kota Bogor sebagai berikut: a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kota Bogor; b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kota Bogor; c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kota Bogor; d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Bogor; e. Membantu perumusan, penyusunan, dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kota Bogor; f.
Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu
partisipasi dan hubungan
masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Bogor; g. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kota Bogor; 10
h. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kota Bogor; i.
Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kota Bogor;
j.
Membantu
penyusunan
laporan
penyelenggaraan
Pemilu
dan
pertanggungjawaban KPU Kota Bogor. 3. Wewenang Sekretariat KPU Kota Bogor : Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; a. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimanan dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Memberikan layanan administratif, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Kewajiban Sekretariat KPU Kota Bogor : a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; c. Mengelola barang inventaris KPU Kota Bogor. 5. Tanggung jawab Sekretariat KPU Kota Bogor Sekretariat KPU Kota Bogor bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. 6. Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kota Bogor Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kota Bogor terdiri dari Sekretaris yang dibantu oleh subbagian sebagai berikut: a. Subbagian Program dan Data Uraian tugas pada subbagian Program dan Data yaitu: 1) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu; 2) Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu; 3) Mengelola, menyusun data Pemilih; 4) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan Lembaga pemerintahan lain yang terkait; 5) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintahan; 6) Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu; 7) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu; 8) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu; 11
9) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu; 10) Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data; 11) Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU 12) Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada sekretariat KPU; 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU; 14) Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU; 15) Menyusun dan merencanakan anggaran proses pergantian antar waktu anggota KPU; 16) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. b. Subbagian Hukum Uraian tugas pada subbagian Hukum yaitu : 1)
Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan perundangundangan tentang Pemilu;
2)
Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
3)
Menyusun dan mengelola bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
4)
Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
5)
Menyusun dan mengelola bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
6)
Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
7)
Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kota Bogor;
8)
Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
9)
Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
10) Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu; 11) Mengumpulkan
dan
mengolah
bahan-bahan
informasi
administrasi
pelaporan dana kampanye peserta Pemilu; 12) Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum; 13) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas subbagian Hukum Kota Bogor; 14) Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapakan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah; 12
15) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor ; 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Bogor; 17) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian Hukum Kota Bogor; 18) Melaksanakan inventarisasi peraturan Perundang-undangan; 19) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. c. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Uraian tugas pada subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat yaitu: 1) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kota Bogor; 2) Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor; 3) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu; 4) Mengumpulkan dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu; 5) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pergantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kota Bogor; 6) Menyiapkan semua berkas kelengkapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bogor dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan; 7) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu; 8) Menyusun draf pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu; 9) Mengumpulkan dan mengindentifkasi bahan dan informasi pelaksanaan kampaye; 10) Menyusun draf tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampaye; 11) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina pertisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih; 12) Melakukan identifikasi kinerja staf di subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; 13) Menginventarisasi semua permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahanbahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah; 14) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor; 15) Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Bogor; 13
16) Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu; 17) Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Masyarakat; 18) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik Uraian tugas pada subbagian Keuangan yaitu : 1) Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan; 2) Memberikan informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kota; 3) Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan Keuangan; 4) Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran ( SAI dan LPJ / LPAK ); 5) Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru; 6) Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi; 7) Menyusun dan membuat daftar gaji/ honor pegawai; 8) Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa; 9) Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah dilakukan oleh PPK dan telah diselesaikan oleh KPPN; 10) Menyusun dan membantu pejabat penandatangan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 11) Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatangan SPM; 12) Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu; 13) Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan; 14) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor ; 15) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; 16) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor ; 17) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain; 18) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Uraian tugas pada subbagian Umum yaitu :
14
1) Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum; 2) Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat dan ekspedisi; 3) Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas; 4) Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masingmasing; 5) Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga; 6) Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar; 7) Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar; 8) Menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas; 9) Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar; 10) Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis; 11) Mengumpulkan dan penyusunan arsip in- aktif; 12) Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara; 13) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor; 14) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Bogor; 15) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Bogor; 16) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain; 17) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Uraian tugas pada subbagian Logistik yaitu : 1) Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik; 2) Menyusun
dan
mendokumentasikan
laporan
pelaksanaan
kegiatan
subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu; 3) Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya; 4) Mengalokasikan barang keperluan Pemilu; 5) Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu; 6) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor; 7) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Bogor; 8) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Bogor; 9) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain; 10) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
15
C. STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi KPU Kota Bogor sebagai berikut: KETUA KPU KOTA BOGOR ANGGOTA KPU KOTA BOGOR SEKRETARIS KPU KAB. NAGAN RAYA
SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
SUB BAGIAN HUKUM
SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK
Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPU Kota Bogor
D. SISTEMATIKA PELAPORAN Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja maka Laporan Kinerja KPU Kota Bogor Tahun Anggaran 2016 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja. BAB I
:
PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan sistematika laporan.
BAB II
:
PERENCANAAN KINERJA Dalam bab ini duraikan mengenai rencana strategis tahun 2015-2019 dan ikhtisar penetapan kinerja tahun 2017.
BAB III
:
AKUNTABILITAS KINERJA Dalam bab ini diuraikan mengenai: A. Capaian Kinerja Organisasi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran 16
kinerja organisasi. B. Realisasi Anggaran menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. BAB IV
: PENUTUP Dalam bab ini diuraikan mengenai simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mengdatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
17
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
18
A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019 Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra). Berkaitan
dengan
hal
tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun
Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Visi KPU adalah sebagai berikut: Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitemen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataaan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilhan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional, dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Untuk menjabarkan Visi tersebut diatas, maka KPU telah menyusun Misi. Visi dan Misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 20152019. Adapun Misi KPU adalah sebagai berikut: 1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional; 2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat; 19
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; 5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan; 6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu; 7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable. Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau
implementasi dari
pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 1.
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu;
2.
Terselenggaranya pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3.
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4.
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu;
5.
Terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesable. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya
dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Adapun sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 2015-2019 adalah:
20
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu, dengan indikator kinerja utama sebagai berikut: a.
Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu;
b.
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
c.
Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
d.
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam dafar pemilih;
e.
Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara palaing lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu, dengan indikator kinerja utama sebagai berikut: 1.
Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
2.
Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
3.
Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu;
4.
Opini BPK atas LHP;
5.
Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
6.
Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.
3. Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan indikator kinerja utama sebagai berikut: 1. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi; 2. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Perjanjian Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2016 sebagai berikut: Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2016 No. 1
Sasaran Program/Kegiatan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu
Indikator Kinerja
Target
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu Persentase Pemilih Disabilitas yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling lambat 1 Hari
21
No.
Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
Sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu
2
Persentase Terpenuhinya Pegawai Organik Kesekretariatan KPU
65 %
Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian
100 %
Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu
0%
Opini BPK atas LHP
WTP
Persentase Ketepatan Waktu dalam Verifikasi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan yang Diatur Oleh KPU
3
Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Implementasi Regulasi Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Jumlah Anggaran Tahun 2016
1 2
Rp.
Anggaran 2.849.907.000,00
Rp.
34.952.000,00
Rp.
2.884.859.000,00
Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Bogor Tahun 2016 sebagai berikut: Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Bogor Tahun 2016 No. 1
2
3
Sasaran Program/Kegiatan Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan yang Berkualitas, Profesional dan Akuntabel
Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu
Terwujudnya Efektivitas
Indikator Kinerja
Target
Jumlah Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan
1 Laporan
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Jumlah Bulan Layanan Perkantoran dalam administrasi keuangan Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman, dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu
1 Laporan
Jumlah Layanan Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu Jumlah Unit Inventarisasi Logistik Pemilu Jumlah Dokumen Perencanaan
12 Bulan Layanan 1 Dokumen
1 Layanan Pengadaan 1 Unit 1 Dokumen
22
No.
Sasaran Program/Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
4
5
6
7
8
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
Terwujudnya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran yang baik
Terselenggaranya Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota yang Baik
Meningkatnya Kualitas Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
Terselenggaranya Pedoman, Petunjuk Teknis, dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
Indikator Kinerja dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif, dan Efisien Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kepemiluan Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Jumlah Aplikasi Sistem Aplikasi KPU Jumlah Dokumen Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM Jumlah Orang yang Mengikuti Diklat Teknis Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Negara
Target
1 Dokumen
2 Dokumen 1 Dokumen 1 Aplikasi 1 Dokumen
2 orang 3 Dokumen
Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara Jumlah Laporan Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip Jumlah Bulan Layanan Perkantoran Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LAKIP
1 Laporan
Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU Jumlah Dokumen Kegiatan Advokasi dan Sengketa Hukum
1 Laporan
Jumlah Laporan Layanan Administrasi Kepemiluan Jumlah Laporan dalam Penyuluhan Peraturan Perundangundangan Pemilu dan Pemilukada Jumlah Dokumenterkait PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Data dan Dokumen Pemilu dan Pemilukada Jumlah Dokumen Kegiatan Pendidikan Pemilih Jumlah Laporan Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada
1 laporan 12 Bulan Layanan 1 Laporan
1 Dokumen
1 Laporan 1 Laporan
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen 1 Laporan
23
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Kegiatan Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Layanan Perkantoran dalam Administrasi Keuangan Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu Inventarisasi Logistik Pemilu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien Data dan Informasi Kepemiluan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Sistem Aplikasi KPU Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM Diklat Teknis Penatausahaan Barang Milik Negara Pengelolaan Barang Milik Negara Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip Layanan Perkantoran Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Laporan Hasil Reviu LK KPU Advokasi dan Sengketa Hukum Layanan Administrasi Kepemiluan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bogor Pengelolaan Data dan Dokumen Pemilu dan Pemilukada Pendidikan Pemilih Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada Jumlah Anggaran Tahun 2016:
Rp. Rp.
Anggaran 24.132.000,00 18.705.000,00
Rp. Rp.
2.247.108.000,00 800.000,00
Rp. Rp. Rp.
300.000,00 11.428.000,00 31.437.000,00
Rp.
2.200.000,00
Rp. Rp. Rp. Rp.
3.230.000,00 21.045.000,00 2.710.000,00 1.100.000,00
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
800.000,00 14.421.000,00 1.535.000,00 10.136.000,00 450.410.000,00 3.446.000,00 4.964.000,00 5.440.000,00 3.440.000,00 3.440.000,00
Rp.
2.750.000,00
Rp. Rp. Rp.
7.182.000,00 10.600.000,00 2.100.000,00
Rp.
2.884.859.000,00
24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
25
A. Capaian Kinerja Tahun 2016 Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2016, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 20152019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per
satuan
kegiatan
di
tahun
2016
merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengukuran kinerja yang disusun berdasarkan realisasi pelaksanaan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja, sasaran dengan realisasinya dan menentukan skala kategori penilaian. Skala kategori penilaian dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.1 Skala Kategori Penilaian
No.
Rentang Nilai (dalam persen)
Kategori
1
> 100
2
91 – 100
Sangat Berhasil Berhasil
3
71 – 90
4
51 – 70
5
0 – 50
Keterangan
Cukup Berhasil Kurang Berhasil Tidak Berhasil
Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja
Sedangkan perbandingan antara sasaran strategis, target indikator kinerja dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2016 NO 1
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
% CAPAIAN
Jumlah laporan dalam Aplikasi Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan valid
1 Laporan
1 Laporan
100 %
26
NO
SASARAN STRATEGIS akuntabel
2
3
4
5
Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu
Terwujudnya efektivitas pelaksanaan manajemen perencanaan dan data KPU Kota Bogor
Meningkatnya kualitas pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian
Terwujudnya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran yang baik
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
% CAPAIAN
Jumlah laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid Jumlah bulan layanan perkantoran dalam administrasi keuangan
1 Laporan
1 Laporan
100 %
12 bulan layanan
12 bulan layanan
100 %
Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu Jumlah layanan fasilitasi pengadaan logistik Pemilu Jumlah unit inventarisasi logistik Pemilu Jumlah dokumen Perencanaan dan data kepemiluan Jumlah bulan layanan operasional dan pelayanan TI Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih
1 dokumen
1 dokumen
100 %
1 Layanan Pengadaan
1 Layanan Pengadaan
100%
1 Unit
1 Unit
100%
1 dokumen
1 dokumen
100 %
1 Bulan
1 Bulan
100%
2 Dokumen
2 dokumen
100%
1 dokumen
100%
1 aplikasi
100 %
1 Dokumen
Jumlah Aplikasi Sistem Aplikasi KPU
1 Aplikasi
Jumlah laporan Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis dan Diklat Struktural Jumlah Dokumen Kepegawaian Jumlah dokumen penatausahaan barang milik Negara
1 laporan
1 laporan
100 %
2 orang
2 orang
100 %
1 Dokumen
1 Dokumen
100%
3 dokumen
2 dokumen
100%
1 unit
1 unit
100 %
1 laporan
1 laporan
100 %
12 bulan layanan
12 bulan layanan
100 %
Jumlah pengelolaan persediaan (stock opname) Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian Arsip Jumlah bulan layanan perkantoran
27
NO 6
7
8
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
% CAPAIAN
Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP KPU Kota Bogor tahun 2016
1 laporan
1 laporan
100%
Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU Kota Bogor
1 Laporan
1 Laporan
100 %
Meningkatnya kualitas Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu
Jumlah dokumen kegiatan advokasi dan sengketa hukum
1 dokumen
1 dokumen
100 %
Jumlah laporan layanan administrasi kepemiluan
1 laporan
1 laporan
100 %
Jumlah laporan dalam penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada
1 laporan
1 laporan
100 %
Jumlah kegiatan Bimtek penyelesaian sengketa hukum
1 kegiatan
1 kegiatan
100%
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Pu blikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
Jumlah dokumen terkait Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bogor
1 dokumen
1 dokumen
100 %
Jumlah dokumen kegiatan pengelolaan data dan dokumen Pemilu dan Pemilukada
1 dokumen
1 dokumen
100 %
Jumlah laporan informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada
2 Laporan
2 Laporan
100 %
Terselenggaranya pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Bogor
KPU Kota Bogor secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Bogor pada tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut: Sasaran 1
Terwujudnya
pengelolaan
administrasi
keuangan
yang
berkualitas, profesional dan akuntabel
Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2016, adalah sebagai berikut:
28
Tabel 3.3 Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
Jumlah laporan dalam Aplikasi Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan valid Jumlah laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid Jumlah bulan layanan perkantoran dalam administrasi keuangan
REALISASI
% CAPAIAN
(2)
(3)
(4)
1 Laporan
1 Laporan
100 %
1 Laporan
1 Laporan
100 %
12 bulan layanan
12 bulan layanan
100 %
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase capaian indikator kinerja rata-rata 100%. Hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada sasaran Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel masuk dalam kategori “berhasil”. Capaian indikator kinerja di atas dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: 1.
Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
2.
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA);
3.
Layanan Perkantoran dalam Administrasi Keuangan; Pencapaian sasaran pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas,
profesional dan akuntabel di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bogor di ukur dari outcome sasaran tersebut yaitu berupa ketepatan dari segi waktu dan kualitas pelaporan keuangan yang disajikan tiap bulannya dan juga ketepatan dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran rutin seperti pembayaran gaji pegawai, tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sekretariat
KPU
Kota
Bogor
mengadministrasikan
seluruh
proses-proses
keuangan berdasarkan ketentuan keuangan yang berlaku, sehingga kualitas pelaporan keuangan Sekretariat KPU Kota Bogor dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang dibuat oleh KPU Kota Bogor meliputi: 1. Laporan Keuangan (SAI/SAKPA); 2. Laporan Rekonsiliasi; 3. Laporan Pajak; 4. Laporan Bendahara (BKU dan Pembantunya); 5. Laporan Realisasi; 6. Laporan Pengawasan Anggaran; 7. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA); 8. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara berupa bukti-bukti pengeluaran belanja. Sasaran 2
Meningkatnya
Efektivitas
Pengelolaan
Data,
Dokumentasi,
Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu
29
Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2016, adalah sebagai berikut: Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu Kinerja Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian (1) Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu
(2) 1 dokumen
(3) 1 dokumen
(4) 100 %
Jumlah layanan fasilitasi pengadaan logistik Pemilu
1 Layanan Pengadaan
1 Layanan Pengadaan
100%
1 Unit
1 Unit
100%
Jumlah unit inventarisasi logistik Pemilu
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase capaian indikator kinerja rata-rata 100 %. Hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada sasaran meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan anggaran kebutuhan logistik Pemilu masuk dalam kategori “berhasil”. Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu: 1. Melakukan pengecekan kondisi gudang logistik secara berkala dan dilakukan pengelolaan logistik melalui aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilu oleh operator SILOG; 2. Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan mengumumkan RUP melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) oleh operator SIRUP; 3. Melakukan tata kelola dan tindak lanjut logistik eks Pemilu dan Pilkada melalui timbang dan bongkar barang serta melakukan Bimtek dan Supervisi pengelolaan logistik eks Pemilu dan Pilkada ke KPU Provinsi Jawa Barat.
Sasaran 3
Terwujudnya efektivitas pelaksanaan manajemen perencanaan dan data KPU Kota Bogor
Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2016, adalah sebagai berikut: Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya efektivitas pelaksanaan manajemen perencanaan dan data KPU Kota Bogor Kinerja Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian (1)
Jumlah dokumen Perencanaan dan data kepemiluan Jumlah bulan layanan operasional dan pelayanan TI
(2)
(3)
(4)
1 dokumen
1 dokumen
100 %
1 Bulan
1 Bulan
100%
30
Kinerja
Indikator Kinerja
Target
(1)
Realisasi
(2)
% Capaian
(3)
(4)
Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan
2 Dokumen
2 dokumen
100%
Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih
1 Dokumen
1 dokumen
100%
Jumlah Aplikasi Sistem Aplikasi KPU
1 Aplikasi
1 aplikasi
100 %
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase capaian indikator kinerja rata-rata 100 %. Hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada sasaran Terwujudnya efektivitas pelaksanaan manajemen perencanaan dan data KPU Kota Bogor masuk dalam kategori “berhasil”. Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1. Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan Kegiatan ini dilaksanakan melalui: a.
Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RENJA) TA 2017 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) TA 2017 yang memuat kebutuhan anggaran yang terdiri dari belanja mengikat (komponen belanja gaji dan operasional perkantoran) dan belanja tidak mengikat untuk tahun anggaran 2017 serta anggaran yang berasal dari Hibah APBD. Untuk melaksanakan kegiatan ini, KPU Kota Bogor mengikuti rapat koordinasi penyusunan RENJA dan RKA K/L di KPU Provinsi dalam rangka penyusunan usulan kegiatan dan rencana kerja anggaran tahun 2017. Usulan ini kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU RI. Selain itu, dilakanakan pula pencermatan RKA K/L Tahun 2017 kemudian disampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat.
b.
Pengelolaan DIPA dan Revisi DIPA Pengelolaan dan Revisi DIPA dilakukan dengan cara menelaah kembali DIPA dan RKA K/L yang telah diterbitkan, mencakup program, kegiatan, output, komponen, sub komponen serta jenis belanja kegiatan Tahun 2017, mengidentifikasi permasalahan, melakukan revisi DIPA sesuai kewenangan berdasarkan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
32/PMK.02/2013,
melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi RKA K/L Tahun 2016. Dengan demikian, realisasi target dalam indikator kinerja pada sasaran ini berhasil dicapai, yaitu berupa 1 (satu) dokumen RENJA dan RKA K/L TA 2017. 2. Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan LAN KPU Kota Bogor melalui pembelian RJ45; 3. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan kinerja, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari: Laporan Kinerja 31
KPU Kota Bogor Tahun 2015 atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016; b. KPU Kota Bogor mengikuti Rapat Evaluasi, penyusunan laporan rencana aksi dan analisis capaian kinerja KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada bulan Oktober 2016. 4. Melakukan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan yang dibagi menjadi 2
semester,
kegiatan
ini
dilaksanakan
melalui
koordinasi
dengan
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor dan Supervisi ke KPU Provinsi Jawa Barat;
KPU Kota Bogor melaksanakan koordinasi dengan Disdukcapil Kota Bogor di Kantor Disdukcapil Jalan Jl. Ahmad Adnawijaya (Pandu Raya) No. 45A, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 terkait koordinasi informasi dan data pemilih berkelanjutan di Kota Bogor. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini berfokus pada teknis bagaimana mekanisme dalam pengolahan data dan jadwal koordinasi selanjutnya. Tidak hanya dari pihak KPU Kota Bogor saja, Disdukcapil Kota Bogor pun memiliki tim khusus yang bertugas untuk memutakhirkan data kependudukan. Pihak KPU RI sudah melaksanakan memorandum of understanding (MOU) dengan pihak Direktorat Jendral Kependudukan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait data kependudukan, sehigga dalam permohonan data kependudukan, pihak KPU Kab/Kota cukup melayangkan surat permohonan kepada Disdukcapil setempat. Hadir dalam koordinasi kali ini, Komisioner KPU Kota Bogor bidang data Samsudin, M.Si, Sekretaris KPU Kota Bogor, Kasubag beserta staf terkait. 5. Mengikuti Bimtek Sistem Aplikasi Kepemiluan di KPU Provinsi Jawa Barat; 6. Pengolahan Data Laporan Kegiatan yang terdiri dari: 32
a. Menentukan sasaran keuangan dan sasaran fisik dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV b. Menyusun Matriks Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Realisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 dengan cara melakukan inputkdata di website www.e-monev.bappenas.go.id c. Mengisi Laporan output kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249 Tahun 2011 pada aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi
Kinerja
Terpadu)
Kementerian
Keuangan
di
situs
www.monev.anggaran.depkeu.go.id. Sasaran 4
Meningkatnya kualitas pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian
Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Meningkatnya kualitas pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian Kinerja Indikator Kinerja (3)
% Capaia n (4)
1 laporan
1 laporan
100%
2 orang
2 orang
100 %
1 Dokumen
1 Dokumen
100%
Target (1)
Jumlah laporan Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis dan Diklat Struktural Jumlah Dokumen Kepegawaian
(2)
Realisasi
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase capaian indikator kinerja rata-rata 100%. Hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya kualitas pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian masuk dalam kategori “berhasil”. Pada indikator kinerja Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, KPU Kota Bogor tidak melaksanakan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka pelantikan/pengambilan sumpah janji pejabat struktural ke KPU Provinsi Jawa Barat sebab tidak terdapat penggantian/pengangkatan pejabat struktural di Lingkungan KPU Kota Bogor selama tahun 2016. Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1. Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, yaitu pada Tahun 2016 telah dilaksanakan Kenaikan gaji berkala PNS Organik sebanyak 5 (lima) orang pada bulan Desember 2016; 2. Diklat teknis; dan 3. Bimtek Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) yang diikuti oleh 2 (dua) orang pegawai KPU Kota Bogor yaitu Widodo dan Angga.
33
Sasaran 5
Terselenggaranya
dukungan
operasional
dan
pemeliharaan
perkantoran KPU Kota Bogor
Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran KPU Kota Bogor Kinerja Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian (1) Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Negara
(2) 3 dokumen
(3) 3 dokumen
(4) 100 %
Jumlah persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil stock opname
1 unit
1 unit
100 %
1 laporan
1 laporan
100 %
12 bulan layanan
12 bulan layanan
100 %
Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian Arsip Jumlah bulan layanan perkantoran
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase capaian untuk indikator kinerja adalah sebagai berikut: 1. Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Negara Jumlah dokumen BMN berdasarkan SIMAK BMN realisasinya mencapai 90 % sehingga dapat dikategorikan “berhasil”. Untuk mencapai sasaran pada indikator tersebut, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN). Kegiatan penatausahaan BMN dilaksanakan melalui Pengelolaan BMN, yaitu melakukan penyusunan Laporan BMN melalui aplikasi Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL, melakukan inventarisasi untuk setiap periode pelaporan, menyusun Catatan atas Laporan BMN (CalBMN), melakukan konsolidasi ADK dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan melakukan konsultasi pengelolaan BMN dengan KPU RI, mengikuti pelatihan dan pengelolaan SIMAK BMN di KPU Provinsi Jawa Barat. Pada tahun ini belum ada penghapusan BMN karena belum ada BMN yang penggunaannya dihentikan atau rusak berat. Dan tidak terjadi kehilangan barang apapun sehingga tidak perlu adanya tuntutan ganti rugi (TGR). Berdasarkan uraian di atas, target kegiatan Penatausahaan BMN dalam indikator kinerja “Jumlah dokumen BMN berdasarkan SIMAK BMN” tercapai sebanyak 3 laporan sesuai dengan target. Dengan demikian, persentase capaian sebesar 100% dengan kategori “berhasil”.
34
2.
Jumlah persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil stock opname Untuk Mencapai sasaran pada indikator ini, KPU Kota Bogor merencanakan dalam
perjanjian kinerja untuk melakukan kegiatan Pengelolaan Persediaan (Stock Opname), Adapun jumlah kotak suara dan bilik suara pada tahun 2016 masih mengacu pada jumlah berdasarkan hasil kegiatan stock opname tahun 2015, yaitu kotak suara 11.649 unit, yang terdiri dari kotak suara kondisi baik sebanyak 10.659 unit dan kotak suara rusak sebanyak 990 unit. Sedangkan jumlah bilik suara sebanyak 3.054 unit, yang terdiri dari bilik suara kondisi baik sebanyak 2.632 unit, kotak suara rusak sebanyak 422 unit. 3.
Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian Arsip Indikator kinerja Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian Arsip
realisasinya sesuai dengan target yaitu sebanyak 1 (satu) laporan atau persentase capaiannya sebesar 100 %. Pencapaian ini dilakukan melalui beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain: a. Membentuk Tim Tata Kelola Kearsipan; b. Menata dan mengelola arsip dinamis, baik aktif maupun inaktif; c. Menata dan mengelola arsip dalam bentuk fisik maupun melalui aplikasi digital; d. Melakukan koordinasi dengan unit pengolah di lingkungan KPU Kota Bogor; e. Berkoordinasi dengan pihak eksternal, yaitu kantor Arsip di Kota Bogor. Dalam
melaksanakan kegiatan tata kelola kearsipan,
KPU Kota Bogor
menggunakan aplikasi arsip digital yang memuat arsip kepemiluan yang dinamakan Sistem Arsip Digital. Aplikasi ini menyimpan arsip dan dokumen secara digital yang dibagi ke dalam 5 (lima) klasifikasi kegiatan yaitu kegiatan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bogor serta kegiatan lain di luar kepemiluan. 4.
Lamanya pelayanan Perkantoran Sekretariat KPU Kota Bogor Indikator
kinerja
Lamanya
pelayanan
ketatausahaan,
perlengkapan
dan
kerumahtanggaan Sekretariat KPU Kota Bogor realisasinya sesuai dengan target yaitu sebanyak 12 (dua belas) bulan layanan atau persentase capaiannya sebesar 100%. Untuk Mencapai sasaran dan indikator tersebut, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Layanan Perkantoran selama 12 (dua belas) bulan yang bersifat rutin, terdiri dari: a. kebutuhan sehari-hari perkantoran seperti: pembayaran honor satpam/sopir, honor
petugas
kebersihan/pramubakti,
Langganan
koran/Majalah,
dll,
Pembayaran honor ke 13 Satpam/Sopir/Petugas Kebersihan, ATK, alat rumah tangga, barang cetak, dan air minum pegawai; b. Langganan daya dan Jasa seperti: belanja pengiriman surat dinas, langganan listrik, telepon dan air, dan belanja sewa gudang; c. Pemeliharaan kantor, seperti biaya pemeliharaan gedung (perawatan gedung 35
dan perawatan halaman) dan pemeliharaan peralatan dan mesin (servis kendaraan roda 4, roda 2, AC, PC, printer dan barang inventaris lainnya) d. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor seperti: honor operasional satuan kerja, perjalanan dinas ke KPU Provinsi/Kanwil dan KPPN. Sasaran 6
Terselenggaranya pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Bogor
Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Terselenggaranya pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Bogor Kinerja
Indikator Kinerja (1) Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LAKIP KPU Kota Bogor Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU Kota Bogor
Target (2) 1 Laporan
Realisasi (3) 1 laporan
% Capaian (4) 100 %
1 Laporan
1 Laporan
100 %
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi pencapaian target sebanyak 1 (satu) laporan dengan persentase capaian indikator kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada sasaran Terselenggaranya pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Bogor masuk dalam kategori “berhasil”. Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Laporan hasil Evaluasi LAKIP KPU Kota Bogor yang terdiri dari perjalanan dinas ke KPU Provinsi untuk menghadiri kegiatan evaluasi LAKIP KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU Kota Bogor yang terdiri dari tahapan sebagai berikut: a. Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah b. Mengikuti kegiatan Reviu Laporan Keuangan di KPU Provinsi Jawa Barat dengan mengirimkan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), operator SAKPA dan Operator SIMAK BMN. c. Menindaklanjuti hasil Reviu Laporan Keuangan sehingga Laporan Keuangan dapat lebih tepat sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah, baik dari segi prosedur maupun kebijakan. Sasaran 7
Meningkatnya
kualitas
Penyiapan
Penyusunan
Rancangan
Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan
Perundang-Undangan
yang
Berkaitan
Dengan
Penyelenggaraan Pemilu
36
Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja terhadap sasaran meningkatnya kualitas Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Kinerja Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian (1) Jumlah dokumen kegiatan advokasi dan sengketa hukum Jumlah laporan layanan administrasi kepemiluan
(2) 1 dokumen
(3) 1 dokumen
(4) 100 %
1 laporan
1 laporan
100 %
Jumlah laporan dalam penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada
1 laporan
1 laporan
100 %
Jumlah kegiatan Bimtek penyelesaian sengketa hukum
1 kegiatan
1 kegiatan
100 %
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa persentase capaian untuk indikator kinerja adalah sebagai berikut: 1.
Jumlah dokumen kegiatan advokasi dan sengketa hukum Indikator kinerja Jumlah dokumen kegiatan advokasi dan sengketa hukum, realisasinya sesuai dengan target yaitu sebanyak 1 (satu) dokumen atau persentase capaiannya sebesar 100 %. Pencapaian ini dilakukan melalui kegiatan Advokasi dan Sengketa Hukum yang telah dilaksanakan, antara lain: a.
Penyusunan bahan kajian/analisa hukum terhadap gugatan hukum tentang kepemiluan
b.
Menyelesaikan
permasalahan
hukum
pemilu/pemilukada
dan
non
permasalahan hukum lain pemilu/pemilukada c.
Menghadiri penyuluhan Advokasi dan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh KPU provinsi Jawa Barat di Aula KPU Provinsi Jawa Barat Jl. Garut No. 11 Bandung. Kegiatan ini dilaksanakan guna mengantisipasi adanya gugatan hukum yang akan dihadapi KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat selaku penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2017 dan sebagai persiapan penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun berikutnya.
2.
Jumlah laporan layanan administrasi kepemiluan Indikator kinerja Jumlah laporan layanan administrasi kepemiluan, realisasinya sesuai dengan target yaitu sebanyak 1 (satu) laporan atau persentase capaiannya sebesar 100 %. Pencapaian ini dilakukan melalui kegiatan Peningkatan pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilu terkait Administrasi Kepemiluan yang telah dilaksanakan sebagai berikut: a. Melakukan pengkajian dan evaluasi mengenai pedoman teknis administrasi kepemiluan;
37
b. Melakukan inventarisasi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi produk hukum, antara lain: peraturan, keputusan, putusan Bawaslu, putusan DKPP dan putusan pengadilan; c. Menyediakan dan menyajikan data dan informasi produk hukum, baik dalam bentuk manual maupun dalam bentuk web pada website resmi KPU Kota Bogor www.kpu-bogorkota.go.id; d. Mengikuti Raker/Rakor/Pengkajian dan evaluasi pedoman teknis administrasi kepemiluan di KPU Provinsi Jawa Barat. 3.
Jumlah laporan dalam penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada Indikator kinerja Jumlah laporan dalam penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada realisasinya sesuai dengan target yaitu sebanyak 1 (satu) laporan atau persentase capaiannya sebesar 100 %. Pencapaian ini dilakukan melalui kegiatan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada
yang
telah
dilaksanakan
dengan
menghadiri
kegiatan
pembekalan/penyuluhan Peraturan KPU di KPU Provinsi Jawa Barat. 4.
Jumlah Kegiatan Bimtek Penyelesaian Sengketa Hukum Indikator kegiatan bimtek penyelesaian sengketa hukum realisasinya sesuai dengan target yaitu sebanyak 1 (satu) kegiatan atau persentase capaiannya sebesar 100 %. Pencapaian ini dilakukan melalui Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit yaitu sewa Gedung/Gudang.
Sasaran 8
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3.10 Pengukuran Kinerja terhadap sasaran Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Indikator Kinerja Kinerja Target Realisasi % Capaian (1) (2) (3) (4) Jumlah dokumen terkait Penggantian 1 dokumen 1 dokumen 100 % Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bogor Jumlah dokumen kegiatan pengelolaan data dan dokumen Pemilu dan Pemilukada
1 Dokumen
1 Dokumen
100 %
Jumlah laporan informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada
2 Laporan
2 Laporan
100 %
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase capaian untuk indikator kinerja adalah sebagai berikut:
38
1. Jumlah dokumen terkait Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bogor Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bogor merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan proses penggantian terhadap anggota DPRD Kota Bogor periode 2014-2019 yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD Kota Bogor sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Indikator kinerja Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kota Bogor, realisasinya yaitu 1 (satu) laporan atau persentase capaiannya sebesar 100 %. Tidak ada penggantian Anggota DPRD Kota Bogor di tahun 2016. Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD pasal 405 ayat 1 menyebutkan tiga poin yang dapat mengakibatkan anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu. Pertama, karena meninggal dunia. Kedua, karena permohonan pengunduran diri anggota DPRD sendiri dan ketiga, karena diberhentikan. Berdasarkan ayat 2 dijelaskan bahwa pemberhentian yang dimaksud pada ayat pertama apabila: a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten/Kota; c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; f.
Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau i.
Menjadi anggota partai politik lain. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan PAW Anggota
DPRD merupakan kegiatan yang bersifat insidental, namun kita perlu melakukan antisipasi bilamana pada saat tertentu terjadi kondisi yang mengakibatkan Anggota 39
DPRD perlu untuk diganti. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi adanya PAW Anggota DPRD, KPU Kota Bogor menetapkan indikator kinerja terkait PAW Anggota DPRD. 2. Publikasi Informasi Pemilu Indikator kegiatan publikasi informasi pemilu realisasinya sesuai dengan target yaitu sebanyak 1 (satu) jenis atau persentase capaiannya sebesar 100 %. Pencapaian ini dilakukan melalui kegiatan Peliputan, Pemberitaan dan dokumentasi kepemiluan dan pemilihan yaitu belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari pembelian 1 unit mesin fax, 1 unit UPS/Power Backup dan 1 unit Laptop. 3. Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada Indikator kegiatan Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada realisasinya sesuai dengan target yaitu sebanyak 1 (satu) dokumen atau persentase capaiannya sebesar 100%. Pencapaian ini dilakukan melalui kegiatan Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah terkait Masalah Teknis Pilkada yaitu dengan melakukan kegiatan penyusunan DIM terkait masalah teknis Pilkada dan mengikuti rapat koordinasi ke KPU Provinsi Jawa Barat. Selain itu, pencapaian juga dilakukan melalui kegiatan Pengembangan Instrumen Pengelolaan Data dan Dokumen Tahapan Teknis Pilkada yaitu dengan melakukan kegiatan pengelolaan data dan dokumen tahapan teknis Pilkada dan mengikuti rapat koordinasi ke KPU Provinsi Jawa Barat. 4. Jumlah laporan kegiatan informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada Indikator kinerja Jumlah laporan kegiatan informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada, realisasinya yaitu 2 (dua) laporan atau persentase capaiannya sebesar 100 %. Pencapaian ini dilakukan melalui kegiatan Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada yang telah dilaksanakan, antara lain: a. Pelayanan Pers dan Media Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelayanan terhadap pers/media, menjalin silaturrahim dengan pers/media, memberikan informasi tentang kepemiluan berdasarkan perkembangan peraturan terbaru terkait pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018. b. Hibah Penunjang Tugas dan Kegiatan KPU Kota Bogor KPU Kota Bogor melaksanakan beberapa kegiatan dari hibah penunjang tugas dan kegiatan, yaitu: 1) FGD Penegakan hukum penyelenggaraan Pilkada Kegiatan FGD ini dilaksanakan dengan tema “Melalui Penegekan Hukum Pilkada, Kita Wujudkan Pilkada Serentak yang Luber dan Jurdil” bertempat di Hotel Pangrango Jalan Raya Pajajaran No.32, Babakan, Bogor Tengah, Kota 40
Bogor pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 dimulai pukul 09.30 s.d selesai. Dalam FGD ini menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, yakni dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Bidang Hukum. Tahun 2017 KPU Kota Bogor sudah mulai melaksanakan tahapan Pilkada 2018. Diawali dengan sosialisasi teknis, baik di internal maupun eksternal. Seluruh staf termasuk komisioner KPU dievaluasi pemahaman terhadap tata kelola pemilu, misalnya dalam pencalonan, apa masalah dan solusinya, dan pada saat kampanye ada kemungkinan terjadi masalah, yang akan dikaji dan bagaimana cara penguatannya.
c. Penguatan Kelembagaan KPU Kota Bogor melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan selama 2 (dua) hari, dari tanggal 20 s.d 21 Desember 2016 bertempat di Cibodas, Kabupaten Cianjur. Dengan tema “Melalui Penguatan Kelembagaan Kita Tingkatkan Tata Kelola Organisasi Kepemiluan“ untuk mempersiapkan penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2018 yang berintegritas. Kegiatan penguatan kelembagaan ini, diikuti oleh seluruh Komisioner dan jajaran Sekretariat KPU Kota Bogor. Hari pertama kegiatan ini, diisi dengan kegiatan dinamika kelompok, yang melibatkan seluruh sekretariat KPU Kota Bogor, kegiatan ini dibagi kedalam 4 (empat) kelompok dengan masing-masing tema sebagai berikut: 1)
Pencalonan yang dipresentasikan oleh sub bagian Hukum;
2)
Logistik yang dipresentasikan oleh sub bagian Umum;
3)
Pemutakhiran Data Pemilih yang dipresentasikan oleh sub bagian Program dan Data;
4)
Teknis Pemungutan dan Penetapan Hasil Pemilu dipresentasikan oleh sub bagian Teknis.
41
Setiap kelompok memaparkan sesuai tema yang telah ditentukan, dengan berdasarkan tahapan, Permasalahan, Stakeholder terkait dan solusi dari tiap permasalahan, dengan berpedoman pada peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku. Di hari terakhir kegiatan, diisi dengan simulasi kerjasama tim. d. Kunjungan Kerja Kegiatan kunjungan kerja terdiri dari kunjungan kerja dalam Provinsi Jawa Barat dan kunjungan kerja ke Luar Provinsi Jawa Barat. 1) Kunjungan kerja ke KPU Kota Mataram
Komisioner dan beberapa jajaran Sekretariat KPU Kota Bogor selama tiga hari dari tanggal 14 s.d 16 Desember 2016 berada di Pulau Lombok untuk melaksanakan kunjungan kerja ke KPU Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk “belajar” tentang 42
penyelenggaraan Pilkada Serentak yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Mataram pada tahun 2015. KPU Kota Bogor ingin mengetahui informasi tentang
Mekanisme dan
Pengelolaan Anggaran, Pemutakhiran Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Sosialisasi /Pendidikan Pemilih dan Penanganan Sengketa Pemilihan. 2) Kunjungan kerja ke KPU Kota Cimahi
KPU Kota Bogor melaksanakan studi banding ke kantor KPU Kota Cimahi Jl. Pesantren – TTUC Kota Cimahi pada hari Jumat Tanggal 23 Desember 2016. Studi banding ini bermaksud untuk sharing terkait persiapan KPU Kota Bogor dalam menyelenggarakan kegiatan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor, mengingat KPU Kota Cimahi akan melangsungkan pesta demokrasi pada tanggal 15 Februari 2017, dan telah melaksanakan beberapa tahapan Pilkada. Ketua KPU Kota Cimahi Bpk. Handi Dananjaya, SH., dengan didampingi Anggota Komisioner lainnya beserta beberapa Kasubag KPU Kota Cimahi, memaparkan beberapa hal terkait tahapan Pilkada, yang akan menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk persiapan tahapan, tahapan Pilkada dan penyelenggaraan Pilkada KPU Kota Bogor, yang akan berlangsung pada tahun 2018 mendatang, diantaranya terkait Anggaran Pemilihan, NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), strategi dalam mencapai target Partisipasi Pemilih, penentuan Maskot dan Jingle, Pemutakhiran Data Pemilih, DPT, Surat Keterangan (bagi yang belum memiliki KTP Elektronik) juga Pasangan Calon. 3) Kunjungan kerja ke KPU Kota Sukabumi Kunjungan KPU Kota Bogor ke KPU Kota Sukabumi pada hari Selasa 27 Desember 2016 diterima langsung oleh seluruh Komisioner beserta jajaran Sekretariat KPU Kota Sukabumi dikantornya yang berlokasi di Jl. Otista no. 175
43
Kota Sukabumi. KPU Kota Bogor mempelajari beberapa hal terkait Pantarlih, pencatatan hibah langsung pada SAIBA (sistem akuntansi institusi berbasisi akrual), RAB Pilwakot, Anggaran untuk sengketa hasil Pemilu dan pemutakhiran data pemilih.
4) Kunjungan kerja ke KPU Kota Tasikmalaya Dalam rangka mengadopsi dan
mengadaptasi kebijakan-
kebijakan teknis serta kegiatankegiatan unggulan yang inovatif dari
pelaksanaan
serentak, melakukan banding
KPU
Pilkada
Kota
Bogor
kunjungan
studi
ke
KPU
Kota
Tasikmalaya yang beralamat di Jl. SKP No. 20-22 Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016. Rombongan KPU Kota Bogor yang terdiri dari Komisioner beserta beberapa dari Sekretariat, melakukan studi banding berkaitan dengan persiapan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018. Banyak hal yang disampaikan oleh KPU Kota Tasikmalaya terkait proses pelaksanaan serta kendala yang ditemui pada saat pelaksanaan tahapan Pilkada. Pembahasan KPU Kota Tasikmalaya lebih terfokus pada regulasi baru terkait kepemilikan e-KTP, yang merupakan satu diantara dasar bagi warga, untuk diakui sebagai pemilih. Regulasi tersebut muncul pada saat KPU Kota Tasikmalaya tengah melangsungkan tahapan Pilkada, padahal sebelumnya KPU Kota Tasikmalaya telah mempersiapkan solusi dan tindakan preventif serta mengukur perkiraan persoalan yang akan muncul. Semenjak muncul regulasi terkait penerimaan DP4, yang mana KPU Kabupaten/Kota harus menerima DP4 langsung dari KPU RI setelah melakukan
44
sinkronisasi,
antara
data
dari
Depdagri
dengan
DPT
terakhir
KPU
Kabupaten/Kota, maka peran Disdukcapil di daerah tidak dilibatkan sama sekali, hal ini berdampak pada penanganan data ganda yang dialami KPU Kota Tasikmalaya yang pada saat itu tengah dikejar jadwal tahapan, padahal akan lebih efektif apabila dikonsultasikan secara langsung ke Disdukcapil setempat. Untuk mengefektifkan waktu dalam menangani data ganda, tanpa membuat MOU
apapun,
KPU
Kota
Tasik
melakukan
komunikasi
persuasif
dan
beradasarkan asas saling percaya antara KPU Kota Tasikmalaya dengan Disdukcapil setempat, maka persoalan bisa diatasi dengan mudah. KPU Kota Bogor sangat mengapresiasi pengalaman dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan KPU Kota Tasikmalaya, karena hal tersebut akan sangat berguna dan bermanfaat bagi KPU Kota Bogor, guna menghadapi persiapan tahapan Pilkada Tahun 2017 mendatang. 5) Kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Bandung Barat Dalam rangka menambah referensi tentang tantangan pelaksanaan Pilkada serentak, KPU Kota Bogor melakukan kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang beralamat di Jl. Raya Purwakarta No.430, Tagogapu, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016.
Kunjungan yang diterima langsung oleh Komisioner serta unsur Sekretariat KPU Kabupaten Bandung Barat ini, berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, yang akan dilaksanakan di kedua kota tersebut dengan tahapan diperkirakan mulai bulan Juli Tahun 2017. Banyak hal yang disampaikan, diantaranya terkait anggaran Pilkada serentak, yang sampai saat ini sudah dipersiapkan serta dianggarkan dalam Anggaran Dana Cadangan Pilkada KBB kedalam 4 (empat) tahap yaitu, APBD Perubahan Tahun 2016, APBD Murni tahun 2017, APBD Perubahan Tahun 2017 dan APBD murni tahun 2018. Serta pendanaan bersama oleh KPU Provinsi Jawa Barat dalam Pilkada serentak Tahun 2018. 45
6) Kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Cianjur
Pada hari Jum’at tanggal 30 Desember 2016, beberapa Sekretariat KPU Kota Bogor, melakukan kunjungan ke kantor KPU Kabupaten Cianjur yang berlokasi di Jl. Ir. H Djuanda No. 28B kabupaten Cianjur. Rombongan KPU Kota Bogor diterima langsung oleh sebagian Komisioner beserta beberapa Sektretariat KPU Kabupaten Cianjur. Mengingat KPU kabupaten Cianjur telah melaksanakan Pilkada pada tahun 2015 lalu, maka untuk mengahadapi persiapan tahapan Pemilu tahun 2017 mendatang, KPU Kota Bogor merasa ada beberapa hal yang perlu pelajari, terutama terkait NPHD dan pedoman teknis Pilkada.
Banyak hal yang
disampaikan terkait proses pelaksanaan Pilkada serta kendala yang ditemui saat pelaksanaan
tahapan
Pilkada
oleh
KPU
Kabupaten
Cianjur
beserta
penanganannya. 7) Kunjungan kerja ke KPU Jakarta Barat
46
Pada hari Jum’at
tanggal 30 Desember 2016,
KPU Kota
Bogor
melaksanakan kunjungan ke KPU Jakarta Barat yang tengah melaksanakan tahapan Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Rombongan yang dari KPU Kota Bogor beserta beberapa jajaran sekretariat diterima langsung oleh Komisioner beserta jajaran Sekretariat KPU Jakarta Barat di kantornya di Jl. C No. 38 Kelapa Dua Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Hal yang didiskusikan diantaranya persoalan terkait DPT (Daftar pemilih Tetap) dan Kendala dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK). e. Kegiatan lain-lain 1. Pelayanan Informasi Publik Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi
kedaulatan
rakyat
untuk
mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik atau Good Governance.
Keterbukaan
merupakan
sarana
pengawasan
publik
informasi
publik
dalam
mengoptimalkan
terhadap
penyelenggaraan
negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Oleh karena pentingnya informasi publik, maka diterbitkanlah UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) adalah badan publik, yang wajib memberikan pelayanan informasi kepada publik. Untuk mewujudkan pelayanan kepada publik KPU RI telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Dengan kemajuan era digital, maka keterbukaan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum pada saat ini sudah berbasis online, dengan adanya aplikasi di website KPU RI dikenal dengan nama “e-PPID”. e-PPID/PPID online ini disediakan untuk seluruh Komisi Pemilihan Umum dari tingkat Pusat dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia secara
47
online pemohon dapat me-download informasi yang disediakan dan diperlukan oleh pemohon informasi.
Selain itu, untuk menunjang pelayanan informasi kepada publik, maka KPU RI membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari tingkat pusat sampai tingkat di daerah. Di KPU Kota Bogor pengelolaan informasi dan dokumentasi ini berada di Sub Bagian Teknis dan Hupmas. Bagai masyarakat yang membutuhkan informasi secara online dapat mengakses e-PPID di website KPU RI www.kpu.go.id atau di website KPU Kota Bogor www.kpu-bogorkota.go.id. Kategori informasi yang disediakan oleh e-PPID/PPID Online secara umum terbagi kedalam tiga kategori yaitu: Informasi Berkala, Informasi setiap saat dan Informasi serta merta. Untuk e-PPID/PPID Online KPU Kota Bogor sudah mengunggah beberapa informasi sebagai berikut : a) Informasi Berkala Untuk Informasi Berkala PPID KPU Kota Bogor sudah mengunggah/ mengupload sebanyak 40 (empat puluh) Informasi. b) Informasi Setiap Saat Untuk Informasi Setiap Saat PPID KPU Kota Bogor sudah mengunggah sejumlah 69 (enam puluh sembilan) Informasi. c) Informasi Serta Merta Untuk Informasi serta merta PPID KPU Kota Bogor belum mengunggah informasi, karena pelaksanaan Tahapan pilkada baru akan dilaksanakan Tahun 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019. Pemohon informasi di KPU Kota Bogor sampai dengan saat ini melalui surat dan datang langsung ke kantor KPU Kota Bogor untuk mengajukan permohonan Informasi. Dan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016 ini, jumlah pemohon informasi sebanyak 33 (tiga puluh tiga), Berikut daftar jumlah pemohon informasi PPID KPU Kota Bogor selama tahun 2016:
48
Tabel 3.11 daftar jumlah pemohon informasi PPID KPU Kota Bogor tahun 2016
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bulan/ Tahun
Pemoh on Inform asi
Permin taan Informasi Publik
2 2 1 2 8 2 2 4 5 4 0 1 33
2 4 3 8 10 4 5 6 10 9 1 57
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah
Tindak Lanjut Atas Permohonan Informasi DikabulDikabulkan Ditokan Seluruhnya lak sebagian
v v v v v v v v v v v -
-
-
waktu (hari)
Ketera ngan / Alasan Penol okan
1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari -
-
2. Pengkajian Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Pada hari jumat, 5 Februari 2016 Komisioner KPU beserta Sekretariat KPU Kota Bogor secara bersama-sama menyusun jadwal kegiatan Pengkajian Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Dalam rapat tersebut dihadiri Ketua dan Komisioner KPU, Sekretaris, Para kasubag dan seluruh staf sekretariat KPU Kota Bogor. Dalam rapat tersebut disepakati bersama bahwa Kegiatan Pengkajian PKPU akan dilaksanakan seminggu sekali pada hari jumat dimulai dari pukul 14.00 – 16.30. Namun demikian jadwal waktu yang telah direncanakan ini dalam pelaksanaannyai bersifat fleksibel, artinya apabila pada hari, tanggal dan bulan yang telah dijadwalkan ada kegiatan lain/undangan atau tidak cukup dalam satu kali
pertemuan, pengkajian
akan dilanjutkan
pada minggu
berikutnya.
49
Jadwal pengkajian PKPU di mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 3.12 Jadwal waktu pengkajian PKPU tahun 2016 NO 1
2
TANGGAL /BULAN 12,19 Februari 2016
NO. PKPU 17 / Tahun 2016
3
26 Februari 2016 4 Maret 2016
1/Tahun 2015
4
11 Maret 2016
Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2014 18/ Tahun 2013
5
18 Maret
15/ tahun 2015
6
1 April 2016
16/ Tahun 2015
7
8 April 2016
02/Tahun 2015
8
15 April 2016
03/Tahun 2015
JUDUL PKPU Tata Naskah Dinas KPU,KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan KPU Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu Jadwal Resentensi Arsip Subtantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum Pengendalian Grafitikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Perubahan Atas PKPU Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pola Karirv PNS Dilingkungan Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahapan,Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan wakil Bupati dan Walikota dan / Wakil Walikota Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
50
NO
TANGGAL /BULAN
NO. PKPU
JUDUL PKPU dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
9
22 April 2016
4 /Tahun 2015
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
10
29 April 2016
5 / Tahun 2015
Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
11
13 Mei 2016
6/ Tahun 2015
Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
12
20 Mei 2016
7/Tahun 2015
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
13
27 Mei 2016
8/Tahun 2015
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
14
3 Juni 2015
9/Tahun 2015
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
15
10 Juni 2016
12/ Tahun2015
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
16
17 Juni 2016
14/Tahun 2015
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon
17
24 Juni 2016
10 /Tahun 2015
Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
18
22 Juli 2016
11 /Tahun 2015
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
19
28 Juli 2016
13/tahun 2015
Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rayat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
51
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahami peraturan-peraturan KPU, terkait
dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun
mempersiapkan
penyelenggaraan
Pemilihan
Kepala
Daerah
dalam
(Pilkada).
Serentak yang akan diselenggarakan pada Tahun 2018. 3. Pendidikan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui program Rumah Pintar Pemilu pada Sabtu, 4 Juni 2016
melaksanakan
kerja
sama
dengan SMP Negeri 4 Kota Bogor yang beralamat di Jl. Kartini no. 16 Kota Bogor. Kegiatan dengan tajuk “Masyarakat Sadar Demokrasi Sejak Dini
(MAS
DIDI)”,
dilaksanakan
dengan melibatkan pelajar sekolah menengah pertama yang saat ini duduk di klas VIII dan berusia sekitar 13 - 14 tahun. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu bermain peran dalam Pemungutan Suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang difasilitasi oleh KPU Kota Bogor dimana para pelajar memainkan peran sebagai Peserta Pemilihan, Petugas KPPS (Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara), Petugas Keamanan,Saksi dan
Para pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya. dan diakhiri dengan penghitungan perolehan suara, dari 129 (seratus dua puluh sembilan) surat suara yang tidak sah hanya hanya 2 (dua) surat suara. 4. E-Voting Penerapan e-voting sebagai suatu model pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik, pertama kali diselenggarakan oleh KPU Kota Bogor bekerjasama
dengan mahasiswa
Informatika
pada bulan Juni
Institut
Pertanian
Bogor
Program
Studi
2011, yang merupakan pemungutan dan
penghitungan suara elektronik dalam Pemilihan Ketua RW 02 Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Sejak saat itu muncul permintaan-permintaan dari berbagai sekolah yang meminjam perangkat pemilihan elektronik (Electronic-Voting Machine) untuk melaksanakan pemilihan Ketua OSIS di sekolahnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas KPU Kota Bogor memandang perlu untuk membuat dan mengembangkan suatu model Electronic-Voting Machine (EVM) yang sederhana, mudah digunakan (user
52
friendly), relatif murah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan, seperti azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil (LUBERJURDIL). Perangkat EMV sebagaimana dimaksud nantinya diharapkan dapat dipinjamkan
kepada
sekolah-sekolah,
perguruan
tinggi
dan
organisasi
kemasyarakatan lainnya yang memerlukan perangkat pemilihan elektronik yang ada di
KPU
Kota
Bogor,
untuk
digunakan
dalam
pemilihan
Ketua/Pimpinan
organisasinya. Beberapa kegiatan dilaksanakan di KPU Kota Bogor untuk memfasilitasi pendidikan demokrasi melalui e-voting, yaitu : a) SMA IT Ummul Quro
SMA IT Ummul Quro
menggunakan E-Voting untuk melaksanakan Pemilihan
Raya (Pemira) yang dilaksanakan oleh panitia yang disebut dengan
Komisi
Pemilihan Osis (KPO). Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS dengan E- Voting, diikuti oleh siswa yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 188 siswa dengan rincian 103 (54,79%) laki – laki dan 85 (45,21%) perempuan sedangkan yang menggunkan hak pilihnya sebanyak 180 siswa terdiri dari 98 (54,44%) laki – laki dan 82 (45,56%) perempuan. Dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 8 siswa terdiri dari 5 ( 62,50%) laki – laki dan 3 (37,50%) perempuan. Perolehan suara sah sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMA IT UMMUL QURO adalah 1).
Pasangan Irfan
dan Soffi memperoleh suara sah 100 (55,56%) 2). Pasangan Akbar dan Fatih memperoleh suara sah 63 (35,00%) dan pasangan Nabilah dan Fatimah 17% (9,44%). 53
b) SMAN 3 Kota Bogor “SEMANTI MEMILIH” adalah kegiatan penyelenggaraan pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Ketua Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK) SMA Negeri 3 Kota Bogor. Peserta Pemilihan dalam Kegiatan SMANTI MEMILIH ini terdiri Calon Ketua OSIS dan Calon Ketua MPK. Calon Ketua OSIS dengan Nomor Urut 1: Naufal Aditia. Nomot Urut 2: Muhamad Raihandhia dan Nomor Urut 3: Muhammmad Alfitras. Sedangkan Calon Ketua MPK terdiri dari Nomor urut 1: Nafira Ludhfiani, Nomor Urut 2: M. Syarif Rangga. Nomor Urut 3: Raihan Abdul Rahman dan Nomor Urut 4: Ahmad Jindan.
Pemungutan suara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 September 2016. Hadir dalam kegiatan tersebut adalah Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Edgar Suratman, Camat Bogor Timur. Komisioner KPU Kota Bogor, dan Jajaran Sekretariat KPU Kota Bogor. Bima berkesempatan hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berlokasi di Aula SMA Negeri 3 Kota Bogor, sebagai pemilih kehormatan untuk memberikan suaranya dengan menggunakan E Voting. Dengan menggunakan 2 (dua) Bilik Suara Elektronik para pemilih memberikan suaranya. Bilik Suara Elektonik ke 1 (satu) untuk memilih Calon Ketua OSIS dan Bilik Suara Elektronik ke 2 (dua) untuk memilih Calon Ketua MPK. Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Elektronik Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai berikut : I. HASIL PEMILIHAN KETUA OSIS SMA NEGERI 3 KOTA BOGOR A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH No 1 2 3
Data pemilih Pemilih Terdaftar Menggunkan Hak Pilih Tidak Menggunakan Hak Pilih
Lk 425 388 37
Pr 590 551 39
Jumlah 1015 919 76
Lk (%) 41,87% 41,32% 48.68%
Pr(%) 58,13% 58,68% 51,32%
Jumlah 100 % 100% 100%
54
B. DATA PEROLEHAN SUARA SAH CALON PESERTA PEMILIHAN No urut
Nama calon peserta pemilihan
1 2 3
Jumlah perolehan suara 270 344 325
NAUFAL ADITIYA MUHAMMAD RAIHANDHIA MUHAMMAD ALFITRAS
Persentase
Peringkat perolehan suara
28,75% 36,63% 34,61%
3 1 2
II. HASIL PEMILIHAN KETUA MPK SMA NEGERI 3 KOTA BOGOR A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH No 1
Data pemilih Pemilih Terdaftar
Lk 424
Pr 591
Jumlah 1015
2
Menggunakan Hak 424 591 1015 Pilih 3 Tidak Menggunakan 0 0 0 Hak Pilih B. DATA PEROLEHAN SUARA SAH CALON PESERTA Nomor urut 1 2 3 4
Nama calon peserta pemilihan NAFIRA MUHAMMAD SYARIF RANGGA RAIHAN ABDURRAHMAN AHMAD JINDAN
Lk (%) 41,77% 41,77% 0,00%
Pr(%) 58,23 % 58,23 % 0,00%
Persentase
Jumlah 100 % 100% 0,00%
Jumlah perolehan suara 266 134
28,21% 14,21%
Peringkat perole-han suara 2 4
219 324
23,22% 34,36%
3 1
c) MAN 1 Bogor Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bogor yang terletak di Bogor Barat Kota Bogor menggelar pesta demokrasi Pemilihan Ketua OSIS melalui E-Voting yang difasilitasi oleh KPU Kota Bogor pada hari Rabu Tanggal 28 September 2016.
Kegiatan ini merupakan salah satu cara KPU Kota Bogor menciptakan pola demokrasi pada generasi muda. Makanya, sejak awal KPU coba masuk dalam berbagai hal yang berkaitan dengan konsep pemilihan. Membantu dengan sistem yang dimiliki salah satunya dengan e-voting dalam pemilihan OSIS disekolahsekolah di Kota Bogor.
55
d) SMAN 6 Kota Bogor
Pemberian suara secara elektronik (e-voting) dilaksanakan untuk memilih Ketua Osis SMAN 6 Kota Bogor, bertempat di Aula SMAN 6 Kota Bogor, Jl. Wallet No. 13 Tanah Sareal, kota Bogor. Ada 3 (tiga) kandidiat Ketua Osis yang menjadi peserta pemilihan, yaitu Nomor Urut 1, Fahlurrohman Nur Diansa, nomor urut 2, Rakha Ananta Luvian, dan nomor urut 3 Winona Aurelia. Jumlah Pemilih terdaftar dalam pemilihan Ketua OSIS SMAAN 6 Kota Bogor sebanyak 976 (sembilan ratus tujuh puluh enam) pemilih yang terdiri dari para siswa dan guru. Pemilihan Ketua OSIS SMAN 6 Kota Bogor, dilaksanakan mulai pukul 07.45, diawali dengan sosialisasi pemilihan dan pengarahan tata cara pemberian suara secara elektronik (e-voting). Kegiatan pemilihan dibuka oleh Ketua KPU Kota Bogor, Drs. Undang Suryatna, M.Si yang didampingi oleh, Komisioner Divisi Teknis, Samsudin, S.Hut MM., dan divisi Hukum, Hj. Teti Siti Natawati, SH, MH., serta Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor, H. Fahrudin, S.Pd, dan Kepala sekolah SMAN 6 Kota Bogor, Dr. Hj. Aidawati,M.Pd. e) SMK Pembangunan
56
KPU Kota Bogor memfasilitasi e-voting di SMK Pembangunan Jl. Raya Pajajaran No. 63 Kota Bogor pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016, dengan menggunakan istilah “PEMIRA” Pemilu Raya MPK-Osis SMK Pembangunan Tahun 2016 yang diikuti oleh 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) pemilih yang terdiri dari siswa dan guru. Calon Ketua umum MPK dan Osis ini diikuti oleh 8 (delapan) kandidat yang setiap pasangan terdiri dari Calon Ketua Umum MPK dan Calon Ketua Umum OSIS, dengan disaksikan 8 (delapan) orang saksi dari setiap pasangan Calon. Seluruh kandidat merupakan siswa dan siswi yang telah 1 (satu) tahun menjadi pengurus Osis. Berikut Calon Ketua Umum MPK dan Calon Ketua Umum OSIS sesuai nomor urut : 1. Sintya Aprilia dan Hapid Wiliandika 2. Anisa Agustina dan Abdul Latif 3. M. Ilham Ismail dan Imas Maharani 4. Dwi Putri dan Firman Saputra 5. Sinta Ayuningtias dan Ari Subakti 6. Adellya Al-Zahra dan M. Mulyani 7. Ummi Kulsum dan Bella Cantika S. 8. Ahmad Jaiz Arrosid dan Siti Nur Anisa f)
SMAN 4 Bogor
SMA 4 yang berlokasi di Jl. Dreded No.36 Kota Bogor yang menggunakan fasilitas e-voting KPU Kota Bogor. Pesta demokrasi yang berlangsung Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 berlangsung di aula SMAN 4 Kota Bogor, dengan di ikuti oleh 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) pemilih yag terdiri dari para siswa dari kelas 10 s/d 12, para guru dan staf administrasi. Setiap pemilihan
pemilihan OSIS
pemimpin, maupun
baik
Pilkada
sebaiknya memiliki konsep Cemumun (Cepat, Mudah, Murah dan Nyaman). Pemilihan
Ketua
Osis
dengan
menggunakan e-voting ini diharapkan dapat mengusung asas Cepat, Mudah, Murah dan Nyaman. Cepat, dalam hitungan waktu bisa cepat diketahui hasilnya. Mudah, pemilihan hanya sekali sentuh (touchscreen). Murah, tidak menggunakan banyak kertas dan petugas, terakhir adalah Nyaman. 57
Hasil pemilihan Ketua Osis yang berlangsung dari pukul 08.30 s/d 14.00 ini, dimenangi oleh Fadia Syah Putranto, kandidat nomor 3 (tiga), dalam pemilihan yang diikuti oleh 5 (lima) kandidat ini diantaranya adalah: 1. Astian Nathaniel Syukur, 2. Ibrahim Askar, 3. Fadia Syah Putranto, 4. Misye Berlianti Muryadi dan 5. Muhammad Rifky Adjie Prasetio. g) SMKN 2 Bogor
Pada hari Senin tanggal 7 November 2016, SMKN 2 bogor yang berlokasi di jl. Pangeran Asogiri no.404 tanah baru Kota Bogor melaksanakan persta demokrasi melalui pemilihan ketua Osis dan Wakil Ketua Osis dengan metode e-voting yang difasilitasi oleh KPU Kota Bogor. Pemungutan suara diikuti oleh 1631 (seribu enam ratus tiga puluh satu) pemilih yang terdiri dari siswa kelas 10 s/d 12 dan para guru, Pemilihan ini diikuti oleh 3 (tiga) kandidat yang terdiri dari Calon Ketua Osis dan Calon Wakil Ketua Osis, yaitu: kandidat nomor urut 1. Wahyu - Riza, kandidat nomor urut 2. Adit- eko dan kandidat nomor urut 3. Naufal - Rio. Hasil pemilihan Ketua Osis yang berlangsung dari pukul 08.30 s/d 15.30 ini, dimenangi oleh pasangan Adit - Eko, kandidat nomor 2 (dua). h) SMKN 1 Kota Bogor Pemilihan Ketua Osis SMKN 1 Kota Bogor Jl. Heulang No. 6 Tanah Sereal,
Kota
Bogor
dengan sistem e-voting di fasilitasi oleh KPU Kota Bogor. Pemilihan yang diikuti oleh 1422 (seribu empat ratus dua puluh dua) pemilih yang terdiri dari seluruh siswa 58
dan para guru SMKN 1 Kota Bogor ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Drs. Edgar Suratman, SE., MM. Dalam pemilihan Ketua Osis pada Kamis tangal 1 Desember 2016 diikuti oleh 4(empat) kandidat ini diantaranya adalah: kandidat nomor urut 1.Felgi Kholiari, kandidat nomor urut 2.Rosa Widianti, kandidat nomor urut 3.Wulan Ayuningtyas, dan kandidat nomor urut 4.Syifa Januarina, dan hasil perolehan suara terbanyak diperoleh kandidat nomor urut 2 (dua) yaitu Rosa Widianti. 5. Roadshow Ke Partai Politik Kegiatan lainnya yang dilaksanakan KPU Kota Bogor yaitu roadshow ke partai politik dalam rangka silaturahmi dan sosialisasi persiapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor tahun 2018 mendatang. Berikut ini adalah roadshow KPU Kota Bogor ke partai politik di Kota Bogor: a) NasDem
KPU Kota Bogor melaksanakan serangkaian kegiatan kunjungan kerja sekaligus sosialisasi ke partai politik terkait Persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Bogor Drs. Undang Suryatna, M.Si dengan di dampingi 4 (empat) komisioner beserta jajaran sekretariat. Pada Hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 KPU Kota Bogor mengunjungi Partai NasDem di Jl. Jalan Perikanan Darat, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Kunjungan ini bertujuan selain untuk bersilaturahmi dan konsolidasi juga sosialisasi terkait persiapan Pemilihan kepala Daerah Tahun 2018, dihadiri oleh ketua DPD Partai Nasdem Ayu Listy Notonegoro, Sekretaris DPD, Ketua Dewan Pertimbangan Partai dan Dewan Pakar Daerah beserta para Ketua DPC Kota Bogor.
59
b) PKB
Kunjungan dari kegiatan sosialisasi dan konsolidasi ini berlangsung hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 di gedung sekretariat DPC PKB Kota Bogor Jl. Azzimar II No. 54-C RT. 01 RW 01 Kawung Luwuk, Kelurahan Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor dengan di ikuti oleh seluruh Anggota KPU Kota Bogor beserta jajaran sekretariat, dan dihadiri oleh ketua DPC PKB Kota Bogor beserta jajaran pengurus DPC PKB Kota Bogor. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait aturan-aturan yang ada, sehingga diharapkan mampu terciptanya situasi yang kondusif dalam kegiatan Pilkada serentak, yang tidak kalah pentingnya juga mensosialisasikan peraturanperaturan baru. Dengan adanya tanya jawab di sela-sela Penjabaran terkait aturan pilkada, sosialisasi ini berlangsung cukup dinamis. c) PKS Dibuka dengan pembacaan Al-Quran, Ketua KPU Drs. Undang Suryatna, M.Si beserta anggota komisioner lainnya yang di dampingi jajaran sekretariat KPU Kota Bogor, bersilaturahmi dan bersosialisasi KPU Kota Bogor ke PKS dilaksanakan hari ini Jum’at tanggal 7 Oktober 2016 di sekretariat DPD Partai Keadilan Sejahtera, Jalan Mayjen Ishak Djuarsa No. 223 Kelurahan, Jl. Gn. Batu, Bogor Barat, Kota Bogor. Hadir dalam kegiatan ini, ketua DPD PKS Kota Bogor Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si beserta seluruh ketua Bidang DPD PKS Kota Bogor. Dengan adanya sosialisasi dan konsolidasi ini diharapkan mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu, juga sebagai partai politik, PKS mampu bersama-sama berpartisipasi untuk membangun demokrasi.
60
Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan SK kepengurusan baru anggota PKS dan bendera, PKS DPD Kota Bogor menayangkan sejarah berdirinya PKS beserta kepengurusan
terdahulu
dan
meminta
untuk
mendokumentasikan
simulasi
penerimaan calon. d) PDI Perjuangan Kamis tanggal 3 Oktober 2016, KPU Kota
Bogor
mengunjungi
PDI
Perjuangan yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 04, Tanah Sareal. H. Dadang Iskandar Danubrata, SE selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor mengapresiasi kedatangan KPU Kota Bogor ke sekretariatnya, sebagai partai
politik
semaksimal
PDIP
mungkin
kegiatan-kegiatan
berusaha
melaksanakan
eksternal
maupun
internal dengan pendidikan politik pada masyarakat. Konsolidasi yang dihadiri oleh Ketua DPC PDI Perjuangan beserta jajaran pengurus partai ini, diwarnai dengan pertanyaan terkait data pemilih yang akan digunakan pada saat Pilkada nanti. KPU Kota Bogor akan
terus berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil
(kependudukan dan pencatatan sipil) Kota Bogor, terkait data Lampid (kelahiran, kematian, pindah, datang) dengan NIK (nomor induk kependudukan) didalamnya, dan wajib KTP, mengingat yang berhak untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Bogor hanya warga Kota Bogor dan warga yang telah mengurus kepindahannya ke Kota Bogor. 61
e) Golkar
Giliran Partai Golkar yang disambangi oleh KPU Kota Bogor pada Hari Jum’at tanggal 14 Oktober 2016, Partai yang bernomor urut lima ini berkantor di Jl. Darul Qur'an no. 99, Loji Bogor Barat, Kota Bogor. Sosialisasi sekaligus konsolidasi yang berlangsung dari pukul 13.30 ini dibuka langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor Yus Ruswandi. Dalam sambutannya Yus Ruswandi menyampaikan terima kasih kepada KPU Kota Bogor yang sudah bersilaturahmi, beliau juga menyampaikan bahwa DPD Partai Golkar Kota Bogor baru akan berkonsentrasi untuk konsolidasi internal dalam rangka menyongsong Pilkada Kota Bogor tahun 2018, setelah mengurus susunan kepengurusan baru yang akan segera di SK (Surat Keputusan) kan. Selain Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor, hadir pula para Calon Pengurus baru DPD Partai Golkar Kota Bogor, para Anggota fraksi DPRD Kota Bogor dan para Ketua PK (Pengurus Kecamatan) se Kota Bogor.
f) Gerindra Pada kamis tanggal 13 Oktober 2016 KPU
Kota
roadshow
Bogor
melaksanakan
dalam
“Silaturahmi
dan
kegiatan Sosialisasi
Persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018“ di Sekretariat Partai Gerindra di Jl. Ceremai Ujung, Bantarjati Kaum, Bogor Utara. Kehadiran KPU Kota Bogor yang terdiri dari komisioner, dan sekretariat KPU Kota Bogor disambut oleh Ketua DPC Partai Gerindra, Sopian, SE, Sekretaris
dan
Bendaraha
dan
beberapa pengurus partai dari tingkat Kecamatan se- Kota Bogor.
62
Dalam acara silaturahmi ini, Ketua KPU Kota Bogor, Drs.Undang Suryatna, M.Si menyampaikan paparan materi terkait dengan Peraturan KPU tentang Pencalonan, meskipun pemilihan walikota dan wakil walikota Bogor baru akan dilaksanakan pada pilkada serentak tahun 2018. Hal ini, merupakan langkah awal bagi KPU Kota Bogor menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menyelenggakan sosialisasi dan partai politik merupakan salah satu “sasaran” sosialisasi tersebut.
g) Demokrat Bertempat di jl. Vila duta 1 Bogor Timur, Rabu tanggal 9 November 2016, KPU Kota Bogor melaksanakan agenda road show ke partai politik. Dengan didampingi anggota fraksi, Anggota PAC juga Sekretaris DPC partai demokrat Kota Bogor, ketua DPC partai demokrat Adhi Daluputra mengapresiasi kedatangan KPU Kota Bogor ke sekretariat baru.
Sosialisasi ini harus di lakukan sejak awal, karena banyak peraturan KPU terutama peraturan tentang pencalonan, yang oleh partai politik harus disiapkan dengan sangat matang, hal ini terkait dengan waktu pendaftaran yang sangat singkat yaitu hanya 3 (tiga) hari, dan apabila persyaratan dukungan serta penyerahan nama calon sudah masuk pada tingkat KPU kabupaten/ kota, maka hal ini bersifat final. Sedangkan di masa perbaikan, parpol hanya bisa memperbaiki pemberkasan persyaratan calon saja. h) PAN
63
Ketua DPD Partai Aman Nasional (PAN) Drs. Safrudin Bima, M.Si menyambut kedatangan KPU Kota Bogor ke sekretariat DPD PAN Kota Bogor yang berlokasi di Jl Ciwaringin, Bogor Tengah, dalam kegiatan silaturahmi dan sosialisasi Persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 mendatang. Kegiatan yang berlangsung hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 dihadiri oleh seluruh Ketua DPC PAN Kota Bogor. i)
HANURA KPU Kota Bogor melaksanakan road show ke Partai Hanura yang berlokasi di Jl.
Kasintu No. 02 Kel. Tanah Sareal, menjadi tujuan Road show KPU Kota Bogor pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016, Silaturahmi sekaligus sosialisasi ini dihadiri oleh Ketua DPC Partai Hanura, Sekretaris, Bidang Pemenangan Pemilu, Bendahara dan Bidang Organisasi. Kegiatan ini disambut dan dibuka langsung oleh Ketua DPC Partai Hanura Kota Bogor Sumiati Eneng, SH, beliau menyambut baik dan mengapresiasi kedatangan KPU Kota Bogor. KPU Kota Bogor dan Parpol adalah mitra, maka dari itu perlu adanya konsolidasi dan sosialisasi terkait regulasi, terutama regulasi tetang pencalonan, hal ini dilakukan agar tercipta persepsi yang sama terhadap pemahaman regulasi yang berlaku saat ini, karena tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan regulasi.
j)
PBB Hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 giliran Partai Bulan Bintang (PBB) yang
mendapatkan kunjungan dari KPU Kota Bogor. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC PBB Kota Bogor, Sekretaris, Bendahara, Muslimat PBB beserta jajaran pengurus partai. Kedatangan KPU Kota Bogor ke kantor sekretariat PBB yang berlokasi di Jalan Haur Jaya No. D2 Kecamatan Tanah Sareal, langsung disambut hangat oleh ketua DPC PBB Kota Bogor Subhan Murtadla beserta para pengurus partai.
64
Dengan sosialisasi ini diharapkan juga dapat memberikan persepsi yang sama terhadap pemahaman regulasi yang berlaku saat ini, karena tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan regulasi Pilkada serentak.
k) PKPI Aula KPU Kota Bogor di Jl. Loader No. 07 Bogor Timur Kota Bogor, menjadi tempat silaturahmi dan sosialisasi KPU Kota Bogor dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Partai bernomor urut lima belas ini, dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Kota (DPK) PKPI Kota Bogor dan para Dewan Penasehat (Wanhat) PKPI Kota Bogor. Dalam pertemuan yang diikuti oleh Komisioner KPU Kota Bogor beserta jajaran Sekretariat, Ketua KPU Kota Bogor menyampaikan beberapa hal yang penting terkait regulasi Pilkada Tahun 2018, diantaranya menjelaskan bahwa koordinasi dengan partai politik peserta pemilu adalah salah satu bentuk pelayanan KPU Kota Bogor, selain itu, parpol peserta Pemilu harus melakukan persiapan untuk koordinasi intensif dalam mengusung pasangan calon.
65
PKPI sebagai partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kota Bogor, dapat melakukan konsolidasi untuk mengusung calon perseorangan sebagai alternatif pilihan. Dalam menyambut Pilkada Tahun 2018, semua partai politik harus mempersiapkan diri untuk verifikasi faktual. Selain itu, Ketua KPU Kota Bogor juga menjelaskan tentang tahapan Pilkada mulai dari 2017 s/d 2018. l)
Partai Perindo Meskipun belum ditetapkan sebagai partai peserta Pemilu, Komisi Pemilihan
Umum Kota Bogor pada Sabtu tanggal 12 November 2016, bersilaturahmi ke Partai Perindo di Jl. Ahmad Yani No. 90 Kedatangan KPU Kota Bogor disambut langsung oleh Ketua DPD Partai Perindo beserta jajaran pengurusnya. Sebagai partai baru, Perindo telah mempersiapkan diri sebaik mungkin sesuai arahan DPP, hususnya dalam rangka menyambut perhelatan Pemilu 2019, dan Perindo bertekad untuk lolos menjadi peserta Pemilu 2019.
Drs. Undang Suryatna, M.Si selaku Ketua KPU Kota Bogor di sela-sela sambutannya menjelaskan, walaupun pada saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor tahun 2018, yang boleh mencalonkan hanya partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bogor. Partai Perindo dapat mengusung pasangan calon melalui alternatif pilihan yaitu jalur perseorangan. 6. Kunjungan ke KPU Kota Bogor Berikut adalah beberapa kunjungan ke KPU Kota Bogor selama tahun 2016: a) Kunjungan Negara Nepal
66
Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016 mendapat kunjungan dari Komisi Pemilihan Umum Nepal/Election Commission, Nepal, Kantipath, Kathmandu dengan didampingi Tim dari Bagian Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Election Commision Nepal yang berkunjung ke Indonesia terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu komisioner Nepal dari divisi hukum Mani Ram Ojha dan dua orang staf dari komisi pemilihan umum daerah yaitu Namrata Chudal dan Mahesh Kumar Thakur. Kunjungannya ke Indonesia diawali dengan berkunjung ke KPU Kota Bogor, sedangkan
maksud
dari
kunjungan
tersebut
adalah
ingin
mendapatkan
pengetahuan/belajar tentang struktur Organisasi KPU dan Sekretariat KPU yang ada di Indonesia baik di tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota serta mempelajari tahapan-tahapan Pemilu baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan Kepala Daerah. Selama perbincangan berlangsung, pada dasarnya Sistem Pemilu di Indonesia dengan di Nepal tak jauh berbeda, Yang menarik adalah keterwakilan perempuan sejumlah 30%. Untuk di Indonesia keterwakilan perempuan 30% hanya merupakan syarat pada saat pendaftaran calon anggota Legislatif, sedangkan di Nepal anggota parlemen terpilih 30% adalah perempuan Komisioner Nepal dalam kesempatan yang sama juga mendapat penjelasan dari Ketua KPU Kota Bogor tentang AJIP (Anjungan Informasi Pemilu) serta mencoba mempraktekan menggunakan E-Voting yang dimiliki oleh KPU Kota Bogor. Kunjungan ke KPU Kota Bogor diakhiri dengan foto bersama, dan Komisioner dari Nepal ini akan bertemu kembali dengan Anggota KPU RI serta melanjutkan kunjungannya Ke KPU Provinsi Jawa Barat serta ke Banten. b) Monitoring Pengamanan Kantor KPU Kota Bogor
67
Pada hari Senin tanggal 25 April 2016 KPU Kota Bogor mendapat kunjungan dari Kabag Umum Sekretariat Jendral KPU RI, Apis Lamjamri dan seorang staf Ahmad Fayumi. Kunjungan ini terkait dengan monitoring pengamanan kantor di KPU Kota Bogor yang diterima oleh Ketua KPU Kota Bogor, Undang Suryatna, Komisioner Divisi Hukum Siti Natawati, dan Kasubag Umum Ade Sunarya. Selain memonitor keamanan kantor secara umum, terdapat beberapa hal yang ditanyakan terutama kebutuhan sarana/prasarana pengamanan kantor yang dapat diusulkan/disampaikan dalam monitoring kali ini. Dalam monitoring tersebut, disampaikan bahwa untuk masuk ke lokasi kantor KPU Kota Bogor terdapat pengaman dengan menggunakan portal yang setiap malam ditutup/dijaga, oleh penjaga dari lingkungan setempat dan pengamanan kantor dijaga oleh security. c) Kunjungan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat KPU Kota Bogor sebagai penerima penghargaan dari KPU Provinsi Jawa Barat dengan kategori sangat patuh dalam mengelola pelayanan informasi publik, pada hari Selasa tanggal, 3 Mei 2016 mendapat kunjungan dari Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Nina Yuningsih dan diterima oleh seluruh jajaran Komisioner KPU Kota Bogor.
Pada kunjungan tersebut Nina Yuningsih memberikan pengarahan tentang pengelolaan pelayanan informasi publik di era digital seperti ini yang sangat diperlukan dan harus pula ditingkatkan dalam hal pelayanan dan pemberian materi informasinya. Selain itu pula, Nina Yuningsih mengapresiasi KPU Kota Bogor dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik, salah satunya melalui Anjungan Informasi Pemilu (AJIP) yang diprakarsai oleh ketua KPU Kota Bogor Drs. Undang Suryatna, M.Si., dan seluruh jajaran KPU Kota Bogor.
68
d) Supervisi PPK KPU Provinsi ke KPU Kota Bogor
Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 KPU Kota Bogor mendapat kunjungan dari KPU Provinsi Jawa Barat dalam rangka supervisi laporan keuangan dan memberikan kuesioner terkait dana hibah. Dalam pertemuan ini, Sekretaris KPU Kota Bogor dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Provinsi Jawa Barat, membicarakan administrasi hibah operasional KPU Kota Bogor Tahun 2016 dari Pemerintah Kota Bogor. Terakhir Sekretaris menyerahkan kuesioner yang telah diisi oleh pengelola keuangan KPU Kota Bogor. e) Silaturahmi Pengurus Partai Perindo Kota Bogor
Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor menerima kunjungan dari Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Bogor. Rombongan diterima oleh Ketua KPU 69
Kota Bogor Undang Suryatna, M.Si dan seluruh Komisioner KPU Kota Bogor, serta Sekretaris dan jajaran Sekretariat KPU Kota Bogor. Kunjungan DPD Perindo ke KPU Kota Bogor bertujuan untuk bersilaturahmi. Pada kesempatan itu, Yane Oktaviani selaku ketua DPD Partai Perindo Kota Bogor menyampaikan surat keputusan (SK) DPP Partai Perindo yang berisi susunan pengurus DPD Partai Perindo Kota Bogor Periode 2015-2020. KPU Kota Bogor membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meminta informasi khususnya yang terkait dengan Pemilu dengan cara datang langsung ke kantor KPU Kota Bogor atau melalui surat dan email. f) Monitoring KPU Provinsi Jawa Barat ke KPU Kota Bogor Kamis tanggal 19 Mei 2016 KPU Kota Bogor menerima monitoring dari Sub bagian Teknis dan Hupmas beserta tiga orang stafnya. Kegiatan monitoring ini diterima langsung oleh seluruh jajaran komisioner dan sekretariat KPU Kota Bogor. Tujuan monitoring kali ini selain melihat PPID di KPU Kota Bogor juga untuk mengevaluasi Relawan Demokrai (Relasi) dalam sosialisasi Pileg tahun lalu serta memberikan kuesioner untuk diisi oleh KPU Kota Bogor terkait kegiatan sosialisasi dan kampanye dalam rangka persiapan Pilkada serentak tahun 2018.
Pembahasan monitoring kali ini, KPU Provinsi Jawa Barat menyarankan agar sosialisasi lebih fokus pada penyandang disabilitas (difabel), karena pada Pemilu sebelumnya kaum penyandang disabilitas hanya dipetakan secara umum, sehingga pada pelaksanaan Pilkada kali ini, kaum difabel harus lebih fokus diperhatikan. sehingga hak pilihnya serta kebutuhan khususnya terlayani dengan pada saat pelaksanaan Pilkada 2018 nanti. KPU Kota Bogor berencana untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi di Pilkada mendatang, antara lain kegiatan senam sehat untuk pemilih perempuan, mengajak masyarakat di lingkungan perumahan mewah.
70
g) Kunjungan anggota DPD RI ke KPU Kota Bogor
Jumat tanggal 24 Juni 2016, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat, Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes berkunjung ke kantor KPU Kota Bogor dengan maksud bersilaturahmi dan melakukan dialog tatap muka dengan para Komisioner KPU Kota Bogor. Senator terpilih periode 2014-2019 ini diterima langsung oleh Ketua KPU Kota Bogor Undang Suryatna, M.Si, beserta anggota lainnya serta jajaran Sekretariat KPU Kota Bogor di Aula Kantor KPU Kota Bogor. Dalam dialog tersebut, Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes menyampaikan beberapa informasi diantaranya sanksi dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang akan diperberat terhadap praktek politik uang, serta menambah kewenangan pada Bawaslu. Selanjutnya beliau menekankan bahwa semuanya sangat tergantung pada bagaimana KPU dan Bawaslu mengimplementasikan penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan UU Pilkada, sehingga mampu meminimalisir terulangnya Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi, karena dalam pembuatan Undang-Undang pihak DPR maupun DPD sudah meminimalisir peluang terjadinya politik uang dan memperberat sanksi bagi pelakunya. KPU Kota Bogor berharap bahwa sosialisasi peran dan fungsi DPD dapat lebih ditingkatkan lagi dan yang terpenting adalah regulasi Pemilu diharapkan tidak sering berubah dan tidak dipengaruhi oleh Kepentingan politik. h) Kunjungan dari Sekretariat KPU Kabupaten Nabire Nabire adalah sebuah Kabupaten di provinsi Papua yang secara geografis berada di“punggung”pulau Papua. Hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016, KPU Kota Bogor menerima kunjungan dari Sekretariat KPU Kabupaten Nabire atas nama Agil Husin Hatuala. Amd .Kom.
71
Maksud dari kunjungan tersebut adalah ingin studi banding ke KPU Kota Bogor terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pengelolaan informasi publik.
Dalam kunjungannya staf dari sekretariat KPU Nabire ini mendapatkan informasi dan penjelasan dari komisioner divisi teknis tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor. Selain penjelasan mengenai pengelolaan data pemilih berkelanjutan, juga diberikan informasi dan penjelasan mengenai pengelolaan informasi publik serta penjelasan lain yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor seperti Kajian tentang Peraturan KPU setiap seminggu sekali. Sebagai informasi di Kabupaten Nabire ini
terdiri 15 (lima belas) Distrik
(Kecamatan) dan 81(delapan puluh satu) Kampung (Desa) dengan jumlah pemilih kurang lebih dua ratus ribuan dan telah melaksanakan Pilkada Serentak padaTahun 2015. i)
Kunjungan Kerja / Study Cooperative KPU Kabupaten Kepulauan SANGIHE Provinsi Sulawesi Utara Melalui surat nomor: 87/Kpu-Sangie 023.436245/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016
KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan maksud untuk melaksanakan kunjungan kerja/study cooperative ke KPU Kota Bogor. Kunjungan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara ini diterima oleh Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kota Bogor. Mereka ini terdiri dari Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Elsee Sinadia, S.Pd, Komisioner KPU Divisi Data dan Informasi Tommy Mamuaya, Kasubag Program dan Data A. Budiman beserta 3 (tiga) orang staf yaitu: Yuddi M. Dandell, Adolf Katiandae dan Ferry Tendean.
72
Terkait dengan maksud dari kunjungan ini, Ketua KPU Kota Bogor Undang Suryatna menyampaikan paparan hasil pemilu yang telah diselenggarakan oleh KPU Kota Bogor pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 serta Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil PresidenTahun 2014 serta KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018 dengan prakiraan pelaksanaan tahapan yang akan berlangsung. Kunjungan kerja dalam suasana yang akrab ini membicarakan beberapa hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah. j)
KPU Kabupaten Bima memperlajari AJIP dan SIDALU Kota Bogor
Pada hari Jum’at tanggal 05 Agustus 2016 KPU Kota Bogor mendapat kunjungan dari KPU Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dengan maksud mempelajari aplikasi kearsipan berbasis IT. Komisioner KPU Kabupaten Bima yang didampingi 73
Sekretaris dan para Kasubagnya diterima langsung oleh Ketua KPU Kota Bogor Undang Suryatna, M.Si, Sekretaris dan seluruh jajaran Sekretariat KPU Kota Bogor. Berangkat dari kekhawatiran KPU Kabupaten Bima terhadap arsip yang sempat habis terbakar akibat kerusuhan yang melanda Pemerintah Kabupaten Bima, maka tujuan utama kunjungan KPU Kabupaten Bima Selain berbagi pengalaman pelaksanaan pemilihan Umum, mereka juga mempelajari sistem informasi Pemilu KPU Kota Bogor yang dinilai mampu memberi pelayanan akses informasi kepada masyarakat luas dan sistem pengarsipan digital. Ada dua faktor yang dipelajari, yaitu Anjungan Informasi Pemilu (AJIP), yang merupakan layar sentuh yang menampilkan informasi data pelaksanaan pemilu oleh KPU Kota Bogor dimulai dari tahun 2004 sampai dengan 2014, yang meliputi pemilihan Gubernur, pemilihan Wali Kota, pemilihan Legislatif hingga pemilihan Presiden dengan Informasi yang ditampilkan diantaranya, jumlah pemilih, peserta pemilu, partai politik yang mengikuti pemilu, data perolehan suara, anggaran kampanye, hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu, dokumentasi, hingga alat peraga ataupun contoh atau model surat suara saat pemilu berlangsung. Selain AJIP, mereka pun mempelajari inovasi lain yang dibuat oleh KPU Kota Bogor yaitu arsip digital dengan nama Sistem Data Arsip Pemilu atau disingkat SIDALU. Sistem ini menyerupai Sistem data pemilih atau Sidalih yang dimiliki oleh KPU RI. Hanya bedanya SIDALU tidak hanya menampilkan data dan dokumendokumen pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor mulai dari tahun 2004 hingga penyelenggaraan pemilu terakhir tahun 2014, juga seluruh dokumen yang ada di KPU Kota Bogor.
k) Kunjungan dari DPD Partai Nasdem Kota Bogor
Hari Senin 29 Agustus 2016 Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai politik Nasional Demokrat (Nasdem) berkunjung ke KPU Kota Bogor, Rombongan diterima oleh Ketua KPU Kota Bogor Undang Suryatna, M.Si dan seluruh Komisioner KPU Kota Bogor, serta jajaran Sekretariat KPU Kota Bogor. Kunjungan DPD Partai 74
Nasdem ke KPU Kota Bogor bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus perkenalan Ketua DPD Nasdem yang baru RR. Ayu Lizty Notonegoro. l)
Komisioner KPU Kota Bogor Menghadiri Kunjungan Komisi A DPRK Kota Banda Aceh Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2016, DPRD Kota Bogor menerima kunjungan
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, sejumlah enam orang. Pada kesempatan tersebut Komisioner KPU Kota Bogor turut diundang oleh DPRD Kota Bogor untuk turut menerima dan mendampingi kunjungan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah pada bulan Februari Tahun 2017. Kota Banda Aceh terdiri dari 6 (enam) kecamatan dan 90 (sembilan puluh) desa, dengan jumlah kursi DPRK sebanyak 30 (tiga puluh) kursi dan partai yang memperoleh kursi sebanyak 10 (sepuluh) partai politik .
Dalam kesempatan tanya jawab atau berbagai informasi Ketua KPU Kota Bogor Undang Suryatna memberikan penjelasan terkait dengan persiapan KPU Kota Bogor dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang akan berlangsung pada Tahun 2018. 5. Upacara dan Lomba peringatan HUT RI ke-71 Pada hari ini Rabu tanggal 17 Agustus 2016 KPU Kota Bogor, bertempat di halaman Kantor KPU Kota Bogor Jl. Loader No. 7 Kota Bogor
melaksanakan
Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 71 Dengan Tema :” Kita Sukseskan Gerakan Indonesia Kerja Nyata Guna
Meningkatkan Kinerja Pembangunan
Yang Demokratis Menuju Indonesia Yang Lebih Maju dan Sejahtera “. Upacara ini
diikuti oleh
komisioner dan sekretariat KPU Kota Bogor, dengan Inspektur
Upacara Ketua KPU Kota Bogor Undang Suryatna Petugas dalam pelaksanaan upacara HUT RI ke 71 ini terdiri dari: Komandan Upacara Dion Marendra, Pembawa Acara Andianna, Derigen Rika Noor Ajijah,
75
Pembaca Doa Dindin Herdian, Pembaca Teks Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Nandang dan Ajudan inspektur upacara M. Yasin Subekti.
Setelah selesai melaksanakan upacara peringatan HUT RI ke 71, KPU Kota Bogor mengadakan kegiatan lomba tujuh belasan. Lomba yang diselenggarakan terdiri dari Joged Balon Berpasangan, Makan Krupuk, Memasukan Paku Kedalam Botol,Balap Kelereng Sendok dan Lomba Joget Kursi. Pemenang Lomba adalah sebagai berikut : a)
Balap Kelereng Sendok : Linda Rahmawati dan Ade Sunarya.
b)
Memasukan Paku Kedalam Botol : Mahpudin dan Linda Rahmawati
c)
Makan Krupuk : Ruslan dan Yolanda
d)
Joged Balon Berpasangan : Pasangan Linda Rahmawati dan Siti Natawati
e)
Lomba Joged Kursi : Rika Noor Ajijah.
76
6. Penggunaan AJIP
Kegiatan ini dilaksanakan melalui penggunaan Anjungan Informasi Pemilu (AJIP) KPU Kota Bogor. Anjungan Informasi Pemilu (AJIP) KPU Kota Bogor menampilkan informasi data pelaksanaan pemilu oleh KPU Kota Bogor dimulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Pemilu tersebut meliputi pemilihan walikota, pemilihan gubernur, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Informasi yang ditampilkan diantaranya jumlah pemilih, peserta pemilu, partai politik yang mengikuti pemilu, dokumentasi, hingga alat peraga ataupun contoh model surat suara saat pemilu berlangsung. Seluruh informasi tentang pelaksanaan pemilu dapat diakses melalui layar komputer sentuh yang ada di kantor KPU. Tidak sulit dalam mengaksesnya, hanya dalam waktu 10 menit, masyarakat yang membutuhkan data pemilu di kota Bogor dapat langsung diakses.
AJIP diresmikan pada Juli 2015 oleh Wali Kota Bima Arya Sugiarto. Aplikasi ini dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan informasi pemilu di KPU Kota Bogor. Kehadiran Anjungan Informasi Pemilu (AJIP) ini merupakan komitmen nyata KPU Kota Bogor dalam mempertahankan prestasi dalam keterbukaan informasi
77
publik yang diraih pada KPU Award tingkat Provinsi jawa Barat dan KPU Award tingkat Nasional Tahun 2014. AJIP juga digunakan saat peresmian Rumah Pintar Pemilu di KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Juri Ardiantoro meresmikan Rumah Pintar Pemilu di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2016. Rumah Pintar Pemilu hadir sebagai sarana KPU untuk menyadarkan masyarakat tentang informasi kepemiluan.
7. Penghargaan yang diraih KPU Kota Bogor a) Penghargaan Pengelolaan Website Terbaik KPU di Jawa Barat dan penghargaan kategori Pengumuman Informasi Publik Berkala Terbaik seJawa Barat dari Komisi Informasi Publik Tahun 2016 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor mendapat dua penghargaan yang diterima dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Penghargaan tersebut yakni, penghargaan Pengelolaan Website Terbaik KPU di Jawa Barat dan penghargaan kategori Pengumuman Informasi Publik Berkala Terbaik se-Jawa Barat.
Berbagai informasi kegiatan KPU Bogor dan informasi tentang regulasi, proses, dan hasil pemilu secara periodik diunggah di website KPU Kota Bogor. KPU Kota Bogor berkomitmen untuk selalu berupaya menyajikan dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan mudah, murah, dan cepat, sehingga meraih penghargaan bukan menjadi tujuan utama.
b) KPU Kabupaten/Kota dengan kategori sangat patuh di Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2016 Pada tanggal 29 April 2016 KPU Kota Bogor juga telah menerima penghargaan dari KPU Provinsi Jawa Barat sebagai KPU Kabupaten/Kota dengan kategori sangat
78
patuh di Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2016.
Penghargaan diberikan dalam 2 (dua) kategori yaitu : SANGAT PATUH DAN PATUH. KPU Kabupaten/Kota yang mendapat kategori Sangat Patuh dengan urutan : (1) Kota Bogor, (2) Kabupaten Ciamis, dan (3) Kota Bandung. Untuk Kota Bogor Piagam Penghargaan diberikan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat dan diterima oleh Ketua KPU Kota Bogor Undang Suryatna. KPU Kabupaten/Kota yang mendapat kategori Patuh terdiri dari : (1) Kabupaten Pangandaran, (2) Kabupaten Garut, (3) Kabupaten Kuningan, (4) Kota Cirebon, (5) Kota Banjar, (6) Kabupaten Cirebon dan (7) Kabupaten Sumedang. Sedangkan untuk kriteria penilaian yang digunakan adalah merupakan penjumlahan dari nilai akhir yang terdiri dari enam (6) komponen yaitu : (1) Implementasi Regulasi, (2) Daftar Informasi Publik (DIP), (3) e–PID, (4) Website, (5) Fasilitas Pelayanan dan (6) Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2015. c) Penghargaan peserta dengan nilai tertinggi dalam mengerjakan aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian dan Lembaga (RKA KL) 2016 Penghargaan di berikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bogor ditujukan kepada salah satu staf KPU Kota Bogor Irwan setiadi A.Md sebagai peserta dengan nilai tertinggi dalam mengerjakan apliaksi Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian dan Lembaga (RKA KL) 2016. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala KPPN Kota Bogor di Aula Kantor KPPN Wilayah Bogor Jl. Ir. H Juanda No 62 Kota Bogor, dalam kegiatan Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2016.
79
Kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar satuan kerja di Kota Bogor paham tata cara merevisi anggaran, sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal. Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Satker se Wilayah Bogor ini dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama membahas postur APBN dan Kepala Kanwil Provinsi Jabar sebagai narasumber, sesi kedua tata cara revisi anggaran menurut PMK 15 2016, sesi ketiga tata cara revisi anggaran di aplikasi RKA KL 2016, sesi selanjutnya Tanya jawab dan terakhir Post Test. yang diakhiri pengumuman hasil pre dan post test terbaik, dan KPU Kota Bogor mendapatkan juara pertama sebagai peserta dengan nilai tertinggi dalam mengerjakan aplikasi RKA KL 2016.
Selain itu, pada tahun KPU Kota Bogor juga pernah mendapat dua kategori penghargaan di KPU Award, yakni Pemilu Akses dan Transparansi Informasi Pemilu Terbaik se-Jawa Barat Tahun 2014. Kemudian penghargaan sebagai KPU Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Nasional dalam Rangka Transparansi Informasi Pemilu Tahun 2014.
80
B. REALISASI ANGGARAN Pada Tahun Anggaran 2016, KPU Kota Bogor mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 2.884.859.000,- kemudian mengalami revisi menjadi Rp. 4.844.346.000,-. Sedangkan jumlah penyerapan selama Tahun 2016 sebesar Rp. 4.447.892.416,dengan rincian sebagai berikut: NO
Tabel 3.13 Rincian penyerapan anggaran selama tahun 2016 KEGIATAN PAGU REALISASI
1.
Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
24.132.000
24.132.000
2.
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
18.705.000
17.534.325
2.820.723.000
2.471.663.085
800.000
800.000
300.000
300.000
9.428.000
5.895.000
29.437.000
29.087.400
200.000
200.000
3.230.000
3.150.000
16.445.000
13.312.200
Anggaran (LPPA) 3.
Layanan Perkantoran
4.
Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu
5.
Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu
6.
Inventarisasi Logistik Pemilu
7.
Dokumen perencanaan dan data kepemiluan
8.
Layanan operasional dan pelayanan TI
9.
Laporan pelaksanaan kegiatan
10.
Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih
11.
Sistem Aplikasi KPU
2.710.000
1.150.000
12.
Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan
1.100.000
0
800.000
800.000
sumber daya manusia. 13.
Diklat Teknis dan Diklat Struktural
14.
Dokumen kepegawaian
1.500.000
1.500.000
15.
Penatausahaan BMN
14.421.000
12.589.900
16.
Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)
1.535.000
900.000
17.
Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip
9.136.000
9.132.000
18.
Layanan Perkantoran
462.010.000
456.222.656
19.
Laporan Hasil Evaluasi LAKIP
3.466.000
3.360.000
20.
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU
4.964.000
4.958.000
21.
Advokasi dan Sengketa Hukum
5.440.000
3.025.000
22.
Layanan Administrasi Kepemiluan
3.440.000
860.000
23.
Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan
3.440.000
1.460.000
78.000.000
70.000.000
2.750.000
0
16.972.000
16.357.000
7.182.000
4.898.500
1.302.100.000
1.295.163.850
4.844.346.000
4.447.892.416
Pemilu dan Pemilukada 24.
Bimtek Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan
25.
Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
26.
Publikasi informasi pemilu.
27.
Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilukada
28.
Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada Jumlah Anggaran Tahun 2016
81
BAB IV
PENUTUP
82
Laporan Kinerja KPU Kota Bogor menyajikan berbagai keberhasilan dalam sasaran strategis yang ditujukan pada tahun 2016. KPU Kota Bogor telah berhasil mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016 melalui pencapaian target dari indikator kinerja. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran, baik anggaran dari pusat maupun dari pemerintah Kota Bogor, juga kinerja dan komitmen KPU Kota Bogor yang bersinergi dengan aparatur sekretariat, serta dukungan aktif masyarakat. Namun demikian, kinerja pada Tahun 2016 masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, KPU Kota Bogor masih harus terus berbenah dan meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang. Bercermin dari hasil laporan kinerja tahun 2016, maka untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang, KPU Kota Bogor perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan metode dan strategi yang lebih variatif dan menarik sehingga pesan-pesan pendidikan politik pemilih dapat lebih mudah tersampaikan; 2. Lebih meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, baik akademisi maupun mahasiswa dalam mendukung kegiatan pendidikan pemilih; 3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih menjelang pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2018; 4. Mendorong seluruh elemen di Sekretariat KPU Kota Bogor untuk bekerja lebih profesional dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya serta secara terusmenerus melakukan implementasi reformasi birokrasi secara penuh sehingga aparatur di Sekretariat Kota Bogor dapat lebih meningkatkan kinerja dan profesionalisme; 5. Meningkatkan pengelolaan dan pencatatan barang logistik pemilu dan barang milik negara; 6. Melakukan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan perencanaannya; 7. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah daerah sehingga dapat senantiasa bersinergi dan selalu mendukung kegiatan KPU Kota Bogor, baik dari segi anggaran maupun kebijakan.
83
