Jurnal KPU Provinsi Gorontalo 1

Jurnal KPU Provinsi Gorontalo | 1

Penanggung Jawab Maspa Mantulangi, S.Ag, M.Pd.I Redaktur Drs. Abdul Haris Hadju, MM Penyunting / Editor Aniki Suleman,S.Sos,M.Si Penulis Artikel Hendrawati Saliko, SH, MM Friyanto Hatibie,S.IP Ramin Hunou Designer Grafis Fahruddin Umar,S.kom Fotografer Rifat Yusuf, A.Md

2 | Jurnal KPU Provinsi Gorontalo

U P K L A N R U J Pengantar Redaksi

F

ungsi kehumasan bagi KPU Provinsi Gorontalo sangat penting karena kehumasan merupakan garda terdepan dalam melakukan informasi kepemiluan. Fungsi kehumasan KPU Provinsi Gorontalo boleh dikatakan sebagai operator dari tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Gorontalo dalam bidang pendidikan politik kepada pemilih. Melalui struktur humaslah KPU Provinsi Gorontalo mengumpulkan, mengolah,

menganilisis dan menyampaikan informasi kepemiluan kepada publik. Salah satu cara adalah melalui penerbitan News Letter yang kami beri nama “Jurnal Suara KPU Provinsi Gorontalo” Meskipun masih sangat sederhana namun kiranya dapat memberikan informasi yang cukup memadai bagi masyarakat atau lembaga tentang kegiatan KPU Provinsi Gorontalo baik saat penyelenggaraan Pemilu maupun pasca Pemilu dan saat ini pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2015 di Provinsi Gorontalo.

Sampai dengan bulan Agustus 2015 ini Jurnal Suara KPU Provinsi Gorontalo telah terbit sebanyak dua kali sesuai volume kegiatan

dilapangan maupun tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota. Pada edisi Kedua ini Jurnal Suara KPU Provinsi Gorontalo menyusun materi seputar :

1.

Pembahasan Rencana Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017

2.

Rapat Koordinasi Logistik Pemilu

3.

Kunjungan Kerja KPU Kota Depok rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 di provinsi Gorontalo

4.

Diklat Brigde Kepemiluan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu

5.

Monitoring dan Supervisi Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahun

2015 di provinsi Gorontalo

6.

Riset Pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih.

7.

Pelantikan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara Hasil PAW

8.

Mendampingi Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka meninjau persiapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala

darerah serentak tahun 2015 di Provinsi Gorontalo.

Bimtek Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil

9.

Walikota Tahun 2015

10.

Bimbingan Teknis Sosialisasi Dan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan

Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015.

Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

11.

Semoga ke depan terbitan News Letter Jurnal Suara KPU Provinsi Gorontalo makin menarik bagi pembaca. Tak lupa kritik dan saran

serta sumbangan tulisan sangat kami nantikan.

Penyusun


KPU PROVINSI GORONTALO MEMBAHAS RANCANGAN ANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016

Pembahasan Rancangan Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Gorontalo Tahun 2016

“Bertempat diaula kantor KPU Provinsi Gorontalo hari senin, 18 Mei 2015 KPU Provinsi Gorontalo mulai membahas rancangan kebutuhan anggaran untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017”

Sebagaimana Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo, Drs. Abdul

Haris Hadju, MM didampingi Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo mengatakan, rancangan anggaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 sudah mulai dibahas karena tahapan persiapan masuk pada tahun 2016. Pertengahan Tahun 2016, KPU harus sudah membentuk dan membiayai honorarium PPK dan PPS.

Nantinya apakah anggarannya mau masuk APBD murni atau

APBD Perubahan 2017 itu tergantung Pemerintah Provinsi Gorontalo. Yang jelas KPU Provinsi Gorontalo akan memasukkan draf besaran kebutuhan anggaran putaran kedua atau pemungutan suara ulang. Tahapan persiapan seperti rekrutmen PPK dan PPS akan dimulai bulan Mei atau Juni 2016.

Untuk besaran kisaran anggaran yang dibutuhkan, KPU Provinsi

Gorontalo belum bisa memastikannya. Itu belum bisa diperkirakan, ini masih akan dibahas. Satuan harga tentu sudah meningkat dari lima tahun sebelumnya, Sedangkan untuk hari pemungutan suara ini diperkirakan digelar bulan Januari 2017.

Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir 16 Januari

2017, jadi pemungutan suara bulan Januari 2017.


RAPAT KOORDINASI EVALUASI PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2014 KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI GORONTALO

Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu 2014 Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu 2014 dilaksanakan pada hari Selasa, 19 Mei 2015 di Aula Kantor KPU Provinsi Gorontalo Jalan Tinaloga No. 24 Kecamatan Tilong Kabila. Rakor ini diikuti 65 peserta yang masing-masing terdiri dari Ketua KPU, Anggota KPU Divisi logistik, Sekretaris dan Kasubag Umum dilingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Ketua KPU Provinsi Gorontalo, membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu 2014. Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Provinsi Gorontalo Drs. Muh N. Tuli, M.Ag mengatakan bahwa pelaksanaan Rakor ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 khusunya di 3 daerah yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato sangat membutuhkan referensi dalam persiapan sampai pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Selain Rakor Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu 2014, diperlukan kesamaan persepsi kita semua agar dalam penerapan dan pelaksanaannya dapat serentak dan seragam, tentu hal ini memudahkan kita dalam membuat perencanaan kegiatan kedepan sekaligus pertanggungjawaban nanti, “ungkap Muh N. Tuli. Muh N. Tuli juga mengingatkan, khususnya logistik dalam hal pengadaan kebutuhan TPS, sampai pada pencetakan surat suara diperlukan ketelitian dan

Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo Melaksanakan Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2014, dilingkungan KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo

kesesuaian serta berpedoman pada PKPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

dan Pemeliharaan Inventarisasi Logistik Eks Pemilu, Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Perencanaan Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2015, Serta Pemaparan Kebutuhan Logistik Untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 3 (tiga) daerah baik itu KPU Kabupaten Gorontalo, KPU Kabupaten Bone Bolango dan KPU Kabupaten Pohuwato yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun

Bupati dan/atau Walikota 2015 di Provinsi Gorontalo. dan Wakil Walikota. Kerena kesuksesan pemilu bukan diukur dari terlaksananya pemungutan dan penghitungan suara di TPS, akan tetapi pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang juga sangat mempengaruhi. Ia berharap agar kegiatan ini diikuti dengan seksama dan serius, sehingga output dari pelaksanaan kegiatan ini dapat diharapkan. Narasumber dari Biro Umum dan Logistik Setjen KPU RI di dasmping Oleh Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik Adapun materi Rapat Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2014 yang diberikan oleh Narasumber dari Biro Umum dan Logistik Setjen KPU RI meliputi : Kebijakan Pengelolaan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 2015, Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2014 KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Peserta Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu 2014


KUNJUNGAN KERJA KPU KOTA DEPOK KE PROVINSI GORONTALO

K

unjungan kerja KPU Kota Depok dalam rangka pelaksanaan

Didampingi Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Selvi Katili, SE Ketua KPU

penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

Kota Depok Titik Nurhayati mengatakan tujuan kunjungan kerja tersebut,

dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 bertempat di

selain melakukan studi komparatif terkait pelaksanaan pemilihan Bupati

kantor KPU Kabupaten Gorontalo pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015

dan Wakil Bupati seretak Tahun 2015 di Kabupaten Gorontalo juga

dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo.

Provinsi Gorontalo dinilai memiliki banyak prestasi dan keberhasilan

Kunjungan Kerja KPU Depok ke KPU Provinsi Gorontalo, didampingi oleh Anggota KPU Provinsi Gorontalo Ibu Selvi Katili, SE dan Ketua KPU Kabupaten Gorontalo

dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden

telah menetapkan PAW KPU Kota Gorontalo yang baru sebagai tindak

dan Wakil Presiden Tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan minimnya lanjut hasil keputusan DKPP yang telah menonaktifkan kelima Anggota kasus hukum atau sengketa pemilu dari daerah sampai ke MK, selain

KPU Kota Gorontalo sebelumnya. Hasilnya pun kali ini KPU Provinsi

gugatan secara nasional, menjadi Provinsi yang pertama dan tercepat

Gorontalo menang di PTUN Manado atas gugatan tersebut.

menyampaikan C1 ke KPU Pusat.

Ditambahkan pula, kasus lain yang sementara jalan saat ini

Sementara itu Anggota KPU Provinsi Gorontalo Selvi Katili, SE adalah kasus KPU Kota Gorontalo yang digugat oleh salah satu caleg

mengatakan untuk tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan legislatif,

dari PBB yang oleh PTUN dan mereka dinyatakan kalah. Selanjutnya

Provinsi Gorontalo menduduki peringkat kedua dalam angka prosentase

KPU Kota Gorontalo sudah melakukan upaya naik banding.

82% setelah Provinsi Papua. Terkait sengketa pemilu KPU Provnsi

Gorontalo juga sempat masuk dalam DKPP, alhamdulillah hasilnya

masing Ketua KPU dan salah satu Anggota KPU Kota Depok, Ketua

DKPP menolak semua gugatan penggugat dan merehabilitasi nama

DPRD Kota Depok, Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kota Depok, serta

baik KPU Provinsi Gorontalo. Selain itu juga KPU Provinsi Gorontalo

Kasubag Pemberitaan Umum Setda Kota Depok.

digugat oleh KPU Kota Gorontalo (demisioner) atas keputusannya yang


Adapun peserta kunjungan kerja KPU Kota Depok masing-

KPU PROVINSI GORONTALO MELAKSANAKAN DIKLAT BRIGDE KEPEMILUAN Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu, KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan Diklat Brigde guna peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Gorontalo.

Diklat Brigde dalam program pengembangan profesionalitas yang modulnya fokus pada

proses kepemiluan, dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 8 Juni 2015 di Hotel Magna Gorontalo. Diklat Brigde diikuti oleh 25 peserta yang berasal dari KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kota Gorontalo, KPU Kabupaten Bolaemo, KPU Kabupaten Bone Bolango, KPU Kabupaten Pohuwato dan KPU Kabupaten Gorontalo Utara.

Dalam sambutannya, Anggota KPU Provinsi Gorontalo Divisi Sosialisasi dan SDN, Maspa

Mantulangi, S.Ag.M.PdI yang mewakili Ketua KPU mengatakan, pelaksanaan Diklat Brigde kepemiluan sebagai sarana pengembangan profesionalitas. Dimana diklat ini bertujuan untuk mendorong meningkatkan, mengembangkan dan membangun profesionalitas dan integritas pelaksanaan pemilu yang diharapkan bermanfaat pada meningkatnya sistem kerja institusi, budaya kerja dan hubungan kerja dilingkungan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan dilevel KPU Pusat dalam hal pengambilan kebijakan, penyusunan legislasi, pengembangan demokrasi yang lebih baik lagi dan menjalankan sistem politik dengan baik,” ungkap Maspa.

Harapan dari pelaksanaan yaitu, Diklat Brigde menjadi referensi dan bukan seremonial

belaka, akan tetapi keiikutsertaan menjadi peserta harus betul-betul aktif sehingga pelaksanaan dapat tercapai.

Adapun modul Diklat Brigde yang diberikan oleh Fasilitator Setjen KPU RI meliputi : Pengantar Administrasi Pemilu, Pendaftaran Pemilih,

Pendidikan Pemilih serta Perencanaan dan Pengembangan strategis.

Selain menerima materi, para peserta juga diajak untuk berperan aktif menyampaikan masukan melalui diskusi kelompok, tes brakker, ice

breaker dan Energizer, mengenai masalah demokrasi dan kepemiluan dengan begitu jadi ada simulasi untuk sama-sama mencari penyelesaian masalah.


MONITORING TAHAPAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGANCALON PERSEORANGAN

“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus

didukung oleh paling

Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Data Agregat Kependudukan per kecamatan

sedikit 10% (sepuluh persen)”

K

Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari

50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. (DAK2) Tahun 2015 yang diterima KPU Kabupaten Bone Bolango dari Pemerintah Daerah bahwa jumlah penduduk sebesar 157.624 jiwa dengan jumlah kecamatan sebanyak 18 kecamatan, dengan demikian syarat minimal dukungan yang harus diserahkan oleh pasangan calon perseorangan yaitu sebesar 15.763 KTP/identitas lain dan tersebar di 18 Kecamatan.

PU Provinsi Gorontalo melaksanakan monitoring

tahapan penyerahan syarat dukungan calon

dan Wakil Bupati berakhir Senin 15 Juni 2015. Di KPU Kabupaten Bone Bolango total

perseorangan, penelitian jumlah dukungan dan

ada empat pasangan calon yang menyerahkan dokumen dukungan ini. Masing–masing

analisa dukungan ganda calon perseorangan pada

Pasangan Syamsir Djafar Kiayi – Husain Lamanasa, jumlah dukungan 19.761 dan tersebar

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak 2015

di 18 kecamatan, memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi faktual ditingkat PPS.

di 3 (tiga) daerah yakni Kabupaten Bone Bolango,

Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo di

Benjamin Hadju dengan jumlah dukungan yang diajukan sebanyak 15.793 dan tersebar di

Provinsi Gorontalo mulai dari tanggal 15 s.d 16 Juni

17 kecamatan. Sedangkan untuk pasangan Faisal Lahay – Yusuf Igirisa jumlah dukungan

2015.

yang dapat diterima hanya 12.575, dan pasangan Hamim Pou – Yakub Tangahu jumlah

Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 09

Batas akhir penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan Pemilihan Bupati

Selanjutnya pasangan yang memenuhi syarat dukungan yaitu Hj Ruwaida Mile –

hanya 13.570. Secara otomatis kedua pasangan ini dinyatakan tidak memenuhi syarat

Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur

dukungan yang telah ditetapkan.

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/

Sebelumnya ketiga pasangan calon perseorangan tersebut telah menyerahkan berkas

atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 10 ayat (1)

dukungan, akan tetapi belum memenuhi syarat maka mereka diberikan kesempatan

huruf b, disebutkan bahwa ;

untuk memperbaiki kelengkapan persyaratan dukungan pada masa sebelum pendaftaran

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai

berakhir yakni pada tanggal 15 Juni 2015, dan ketiga pasangan tersebut baru hari ini akan

dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus

menyerahkan perbaikan dukungan syarat pendaftaran.

didukung oleh paling sedikit 10% (sepuluh persen);

Selanjutnya ayat (2), disebutkan bahwa

monitoring ke KPU Kabupaten Gorontalo. Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati


Setelah dari KPU Kabupaten Bone Bolango, tim KPU Provinsi juga melakukan

dari jalur perseorangan yaitu Sukri Moonti dan dr.Darsiayanti Tuna menyerahkan berkas dukungan kepada pokja pencalonan. Sementara itu calon perseorangan Zukri Harmain – Dudi Suganda sebelumnya diminta memperbaiki atau dilengkapi berkas dokumen dukungan pencalonan setelah dilakukan verifikasi manual dokumen dukungan yang diserahkan ke KPU. Pokja pencalonan melakukan pemeriksaan atau kecocokan antara softcopy dan hardcopy berkas yang dimasukan, pokja menemukan dukungan ini masih kurang dari yang disyaratkan oleh PKPU. Dimana jumlah dukungan yang telah terverifikasi sebanyak 9.771 salinan KTP, sementara sesuai ketentuan syarat minimalnya adalah 32.907 dukugan KTP, dengan minimal tersebar di 10 Kecamatan se-Kabupaten Gorontalo.

Maka Sesuai ketentuan PKPU dalam hal Pasangan Calon

perseorangan tidak memenuhi dan Pokja KPU mengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

Selain itu, calon perseorangan Zulkarnain Harmain dan Dudy

Suganda Daud pengajuan syarat dukungan kepada pokja pencalonan. Sehingga total pasangan calon perseorangan yang telah menyerahkan dukungan sampai batas akhir masa pendaftaran sebanyak 3 pasangan calon. Berdasarkan data agregat kependudukan yang diterima oleh KPU kabupaten Gorontalo jumlah penduduk sebanyak 387.141 jiwa, dengan demikian syarat dukungan minimal dukungan 8,5% atau 32.906 KTP/indentitas lain yang sebarannya di 10 kecamatan.

Dari hasil yang memenuhi syarat dukungan akan dilakukan proses

analisa dukungan ganda pada tanggal 18 Juni 2015 dan sebagai bahan proses verifikasi administrasi dan faktual tingkat PPS akan dilakukan pada tanggal 23 Juni s.d 6 Juli 2015

Lain halnya di KPU Kabupaten Pohuwato hanya terdapat 1

Kabupaten Pohuwato.

Pemasukan Syarat Dukungan itu sendiri sekitar pukul 15.30 Wita

(satu) pasangan calon yaitu Salahudin Pakaya dan Burhan Mantulangi

oleh Salahudin Pakaya bersama timnya yang diterima langsung oleh

pencalonan memeriksa dokumen dukungan dan penyebarannya.

itu hard copy maupun soft copynya.

menyerahkan berkas dukungan ke pokja pencalonan tepat pada pokja KPU. Pokja KPU sudah menerima dan bahkan melakukan verifikasi pukul 15.40 wita dalam bentuk Hardcopy dan Softfile. Kemudian pokja secara langsung terhadap syarat dukungan dan penyebarannya, baik Berdasarkan data agregat kependudukan kabupaten Pohuwato jumlah penduduk sebesar 136.544 jiwa dengan demikian syarat minimal dukungan yang harus diserahkan oleh pasangan calon perseorangan sebesar 13.654 KTP/identitas lainnya yang tersebar di 7 kecamatan


RISET PENINGKATAN PARTISAPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU “Maspa Mantulangi, S.Ag. M.PDI mengatakan bahwa hasil riset ini sangat penting untuk memastikan program yang dibangun berdasarkan argumen dan rasional dengan proses yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena sebagai elemen penting dalam demokrasi, partisipasi pemilih bisa menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, umum, bebas dan rahasia serta berintegritas.

D

alam rangka merespon kebijakan strategis dalam manajemen pemilu melalui program riset pemilu yang harus dilakukan oleh

KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan sosialisasi riset dan pemetaan partisipasi dalam pemilu Rabu, 17 Juni 2015 di Aula Kantor KPU Provinsi Gorontalo Jalan Tinaloga No 24 Tilong Kabila kepada Angota KPU Kab/Kota Divisi Sosialisasi se-provinsi Gorontalo.

Acara yang dibuka secara resmi oleh anggota KPU Provinsi

Gorontalo Divisi Sosialisasi dan SDM Maspa Mantulangi, S.Ag.M.PdI bertujuan untuk menyamakan persepsi kepada seluruh KPU Kabupaten/ Kota se-provinsi Gorontalo tentang program riset yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Juli 2015.

Gorontalo yaitu :

1. Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter turn-out)

Dalam arahannya Maspa Mantulangi, S.Ag. M.PDI mengatakan

bahwa hasil riset ini sangat penting untuk memastikan program yang

2. Perilaku memilih (Voting behaviour)

dibangun berdasarkan argumen dan rasional dengan proses yang

3. Politik uang (Money politics/Vote buying)

bisa dipertanggungjawabkan. Karena sebagai elemen penting dalam

4. Tingkat melek politik warga (Political literacy)

demokrasi, partisipasi pemilih bisa menjadi tolak ukur keberhasilan

5. Kesukarelaan Warga dalam Politik (Political voluntarism)

penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, umum, bebas dan rahasia

Hasil dari riset yang dilaksanakan nantinya akan menghasilkan

serta berintegritas.

keluaran (out put) dalam bentuk laporan Riset dan Publikasi buku hasil

riset serta publikasi yang dilakukan melalui website KPU masing-masing

Narasumber dalam acara tersebut adalah DR. Radjak Umar

yang memaparkan tujuan mentradisikan kebijakan berbasis riset atas

Kabupaten/Kota.

persoalan-persoalan yang berkaitan dengan managemen pemilu

dan sebagai bahan penyusunan kebijakan untuk meningkatkan dan

KPU Kabupaten/Kota harus berupaya memaksimalkan anggaran

memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan setelahnya.

yang sangat terbatas berdasarkan DIPA KPU masing-masing tanpa

Sedangkan tujuan khusus untuk menemukan akar masalah atas

mengurangi esensi dari pencapaian riset tersebut. Riset terkait dengan

Mengingat

pentingnya

pelaksanaan

hasil

riset

tersebut,

persoalan-persoalan yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam partisipasi masyarakat diharapkan dalam memberikan kontribusi positif pemilu dan terumuskannya rekomendasi kebijakan atas permasalahan

dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan partisipasi

yang dihadapi dalam kaitannya dengan partisipasi dalam pemilu

masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaa riset diharapkan dapat

terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan Riset akan dibagi menjadi 5 (lima) Tema potensial

dengan mendistribusikannya kepada 6 KPU Kabupaten/Kota Se-provinsi


KPU PROVINSI GORONTALO MELANTIK ANGGOTA KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA HASIL PAW

K

PU Provinsi Gorontalo mengambil sumpah Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang dilantik setelah melalui proses Pergantian

Antar Waktu (PAW). Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara Fardan menggantikan Yowan Puluhulawa, SE yang mengundurkan diri karena memilih menjadi Pegwai Negeri Sipil (PNS).

Pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga No, 24 Kecamatan Tilongkabila Senin, 20 Juni 2015

disaksikan Komisiner KPU Provinsi Gorontalo dan pejabat terkait, turut diundang Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-provinsi Gorontalo Ketua KPU Provinsi Gorontalo Drs. Muh N. Tuli, M.Ag dalam sambutannya mengharapkan kepada Komisioner KPU Fardan setelah dilaksanakannya pelantikan tersebut, untuk segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru sebagai anggota KPU. Dengan demikian dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada hakekatnya adalah mengisi atau melengkapi jabatan yang

kosong. Hal ini sesuai Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu, yang mengatur bahwa pergantian Anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan dengan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi. Disamping itu, Muh N. Tuli mengingatkan bahwa seorang Komisioner harus siap bekerja sepenuh waktu yang tentunya berbeda waktu jam kerjanya di tempat sebelumnya. Dengan dilaksanakannya pelantikan PAW Anggota KPU ini, maka komposisi keanggotaan KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang tadinya hanya 4 (empat), maka kembali terisi lengkap menjadi 5 (lima) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.


KPU PROVINSI GORONTALO MENDAMPINGI KOMISI 1 DPRD PROVINSI GORONTALO Untuk mematangkan kesiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala darerah serentak Tahun 2015 di kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, Komisioner KPU Provinsi Gorontalo bersama-sama dengan Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau persiapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala darerah serentak tahun 2015 termasuk Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Dalam kuAnjungan kerja KPU Provinsi Gorontalo, Komisi 1 DPRD ke KPU Kabupaten Gorontalo 24 Juni 2015, Komisi 1 DPRD dipimpin oleh Kaspian Kadir dan sekretaris Komisi 1 DR AW. Thalib disambut baik oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Gorontalo dan sekretaris KPU turut mendampinginya Ketua KPU Provinsi Gorontalo Drs. Muh N. Tuli, M.Ag dan anggota KPU Ahmad Abdullah. Dalam pertemuan singkat yang digelar diruang kerja ketua KPU Kabupaten Gorontalo. Ketua KPU kabupaten Gorontalo menegaskan bahwa pihaknya siap melaksanakan Pilkada 9 Desember 2015. Keputusan KPU kabupaten Gorontalo antara lain tentang tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati dan rekrutment badan penyelenggara, tahapan pendaftaran perseorangan. Intinya KPU kabupaten Gorontalo siap melaksanakan pilkada 9 Desember mendatang. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Kaspian Kadir berharap, semua pelaksanaan tahapan pemilukada dikabupaten ini harus benarbenar berjalan maksimal, sehingga tidak ada lagi keributan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Sehingga menjadikan pemilukada ini mampu menghasilkan pemimpin yang mempresentasikan pilihan rakyat, baik itu dikabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Setelah dari KPU Kabupaten Gorontalo, Komisi 1 DPRD Provinsi

Gorontalo bersama KPU Provinsi Gorontalo pada pada tanggal 25 Juni 2014 menuju ke KPU Kabupaten Bone Bolango untuk meninjau kesiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015. Di Bone Bolango kunjungan kerja Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo disambut oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bone Bolango, Sekretaris KPU. Sekaligus melakukan pertemuan guna membahas kesiapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango pada tangal 9 Desember. Dalam pelaksanaan pilkada Bone Bolango pemerintah daerah dan DPRD pada anggaran 2015 sudah menetapkan sebesar Rp. 15 M, untuk KPU Kabupaten Bone Bolango sebesar 10,5 M, sisanya 1,5 M untuk Pengamanan dan Pegawasan sebesar 3 M. dan pada tahun 2016 akan dianggaran sebesar 2,5 M untuk K PU kabupaten Bone Bolango. Darwis Juga menjelaskan, mengenai informasi yang simpang siur dimasyarakat terkait pasangan HAY dan LARIS yang tidak bisa mendaftarkan pada pemilukada. Saya tegaskan bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 pasal 33 merujuk pasal 20 ayat 1 dan pasal 22 ayat 1, maka pasangan HAY dan LARIS yang tidak memenuhi syarata dukungan minimal pada saat pendaftaran calon perseorangan, bisa ikut mendaftarakan kembali melalui jalur Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Ahmad menambahkan, terkait tahapan pendaftaran, penelitian dan verifikasi berkas calon perseorangan, ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh KPU Bone Bolango, termasuk salah satunya mengenai rekomendasi Panwas. Pada dasarnya pemilukada di Bone Bolango sudah berjalan dengan baik.

SOSIALISASI PENEGAKAN KODE ETIK

PENYELENGGARA PEMILU

Dalam rangka penegakan pelanggaran kode etik pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Gorontalo, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melaksanakan sosialisasi penegakan kode etik penyelenggara pemilu pada hari Rabu, 2 September 2015

Di Aula Kantor KPU Provinsi Gorontalo. Kegiatan sosialisasi berlangsung mulai pukul 09.00 s.d 12.00 Wita diikuti peserta dari Komisioner KPU Provinsi, Kabupaten/ Kota, Bawaslu Provinsi, Panwaslu dari 3 (tiga) Kabupaten penyelenggara Pemilu seprovinsi Gorontalo. Ketua KPU Provinsi Gorontalo Drs. Muh N. Tuli, M.Ag dalam pengantarnya, menitik beratkan sosialisasi kode etik lebih pada penegakan kode etik, ia juga melaporkan pelaksanaan tahapan pilkada di 3 daerah yaitu Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato yang sudah melaksanakan tahapan penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Khusus untuk Kabupaten Bone

Bolango, masih tersisa 1 (satu) pasangan calon yakni Ismet Mile dan Ishak Liputo yang berdasarkan rekomendasi Panwaslu ditindak lanjuti oleh KPU Bone Bolango dan telah masuk pada tahapan verifikasi faktual tanggal 31 Agustus s.d 4 September, termasuk verifikasi di Lapas dan Kemenkumham. Sementara itu Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Hasyim Wantu berharap agar seluruh jajaran penyelenggara pemilu dapat menjalin koordinasi dan komunikasi antar sesama penyelenggara. Demikian pula dengan ketua Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Prof Yassin Tuloli mengatakan, untuk menciptakan pemilu yang berkualitas, dibutuhkan penyelenggara berkualitas, punya kemandirian, integritas dan kredibilitas sehingga akan lahir pemimpin yang benar-benar berkualitas. Olehnya keempat hal diatas tidak boleh terpisah dari tubuh penyelenggara pemilu. Dalam sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu yang diselenggarakan oleh DKPP yang menjadi nara sumber utama yaitu Idha Budhiati, SH,MH mengatakan penyelenggaraan pilkada sangat rentan dengan masalah, olehnya penyelenggara pemilu harus paham aturan, harus punya pemahaman yang sama antar penyelenggara dengan peserta sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Ketentuan Undang-Undang bahwa pilkada adalah tanggungjawab bersama sesuai fungsi dan wewenang. meminta kepada penyelenggara pemilu harus berbenah diri. Salah satu perubahan yang harus dilakukan adalah perubahan paradigma penyelenggara pemilu. Karena pemilu sebelumnya banyak terjadi pelanggaran kode etik yang melibatkan penyelenggara pemilu. Dari perubahan paradigma baru itu, penyelenggara pemilu harus memiliki semangat untuk melayani kepada peserta dan pemilih.


Ditekankan pula, konstruksi penyelenggara itu adalah melayani, harus memiliki jarak yang sama, tidak bisa memihak sebelah. Kalau selama ini penyelenggara kurang akrab dengan peserta, maka sekarang harus akrab, harus melayani apapun kebutuhan peserta sepanjang tidak ada keberpihakan. Terkait dengan regulasi, Undang-Undang yang dibuat lebih singkat begitu juga dengan Peraturan KPU, hal ini harus menjadi tugas penyelenggara untuk mencari solusi atas ketidaklengkapan aturan. Termasuk tugas dan wewenang KPU dan Bawaslu memperkuat kelembagaan. Jika terdapat perbedaan pandangan antara KPU dengan peserta, maka tugas Panwaslu memperbaiki sebab keputusan Panwaslu adalah final dan mengikat terlepas dari salah atau benarnya, itu menjadi urusan Panwaslu. Begitu pula sebaliknya antara KPU dan Panwas ada fungsi chek and balance. Ida Budhiarti mengingatkan agar penyelenggara pemilu tak perlu takut dengan DKPP, karena objek dari penegakan kode etik adalah penyelenggara itu sendiri. Olehnya harus memahami kode etik, bukan karena semata-mata berurusan dengan DKPP, namun lebih dari itu, agar tercipta pemilu yang berkualitas. Terakhir, dalam pelaksanaan pemungutan suara harus dipastikan validitas data. Harapan saya prestasi yang diperoleh Provinsi Gorontalo harus tetap dipertahankan. Kuncinya ada dikomunikasi dan koordinasi.

FINALISASI ANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2017

M

enghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Boalemo serentak tahun 2017, KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten Boalemo melakukan rapat finalisasi penyusunan anggaran pada hari Kamis 2 Juli 2015 berlangsung di Aula Kantor KPU Provinsi Gorontalo. Rapat dihadiri Komisioner, Sekretaris, para Kabag dan para Kasubag Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo. Rapat finalisasi anggaran dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Goorntalo Drs. Muh N. Tuli, M.Ag bertujuan untuk mengakuratkan penyusunan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati agar tidak ada satupun item yang terlewatkan dan melebihi anggaran sehingga tidak terjadi persoalan kemudian hari.

Mengingat, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Gorontalo, pelaksanaan proses tahapan dimulai pada awal tahun 2016. KPU Provinsi Gorontalo telah mempersiapkan pelaksanaan tahapan dapat dilaksanakan sehingga sesuai maksud yang diamanatkan oleh

Gorontalo, maupun dibahas dengan Badan Anggaran DPRD. Ditambahkan, bahwa anggaran itu akan digunakan untuk biaya mulai dari tahap awal hingga tahap pemungutan suara pada Tahun 2017 mendatang.

undang-undang.

KPU Provinsi Gorontalo mengusulkan Rp 72 Miliar yang

selanjutnya draf anggaran akan dibahas bersama Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo bersama dengan tim anggaran Pemerintah Provinsi


BIMTEK PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR , BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015

R

abu, 15 Juli 2015 KPU Provinsi Gorontalo mengelar Rapat Koordinasi Fasilitasi Bimtek Pelaporan Dana Kampanye bagi tiga

KPU Kabupaten Penyelenggara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bimtek yang dihadiri oleh KPU Kabupaten Bone Bolango, KPU Kabupaten Gorontalo dan KPU Kabupaten Pohuwato berlangsung di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, dengan peserta yaitu Komisioner KPU Provinsi Gorontalo beserta jajaran sekretariat Bagian Hukum Teknis Dan Hupmas, dan empat orang peserta dari masing-masing KPU Kabupaten penyelenggara Pilkada yang terdiri dari Angggota KPU Divisi Hukum, Sekretaris, Kasubag Hukum dan Operator yang menangani Dana Kampanye khususnya yang menguasai Program MS Office Excel.

Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Muh N.

Tuli , menggarisbawahi hal-hal penting yang harus di perhatikan pada pelaksanaan Bimtek Dana kampanye kali ini yaitu , mengenai Tata Cara Pelaporan Dana Kampanye, Pembatasan Dana Kampanye, beserta simulasi bagaimana tata cara dalam pengisian pelaporan dana kampanye dengan menggunakan format Excel.

Selanjutnya Ketua KPU Provinsi juga menyampaikan informasi

Aceh atau KPU / KIP Kabupaten / Kota dilampiri kertas kerja audit untuk

penting terkait dengan pelaporan dana kampanye pasangan calon, yaitu

keperluan pemeriksaan keuangan KPU Provinsi / KIP Aceh atau KPU /

:

KIP Kabupaten/Kota. Pada tanggal 23 Desember 2015.

1.

Pembatasan penggunaan Dana Kampanye oleh pasangan

9.

Pengumuman Hasil Audit pada tanggal 24-26 Desember 2015.

calon yang besarannya ditentukan oleh KPU pelaksanan pemilihan

10.

Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon, pada tanggal

berkoordinasi dengan pasangan calon

26 Desember 2015.

2.

Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye oleh parpol

Selain itu juga Muh N. Tuli menegaskan, sesuai dengan PKPU

pengusung atasnama pasangan calon

Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 54 “ Pasangan Calon yang terlambat

3.

menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi / KIP Aceh atau KPU / KIP

Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari

Pasangan Calon setempat Pada Tanggal 26 Agustus 2015.

Kabupaten / Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana

4.

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa

Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan dana kampanye

(LPSDK) dari Pasangan Calon kepada KPU setempat Pada Tanggal 16

pembatalan sebagai Pasangan Calon

Oktober 2015

5.

pembatalan pasangan calon terlebih dahulu kita melakukan klarifikasi”,

Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Akan tetapi sebelum melaksanakan Rapat pleno eksekusi

Kampanye (LPPDK) dari Pasangan Calon kepada KPU setempat Pada

ujarnya.

Tanggal 06 Desember 2015.

6.

Gorontalo, Sjukri Hala, SH menambahkan dalam hasil audit dana

Penyerahan LPPDK dari KPU setempat kepada Kantor Akuntan

Dalam kesempatan tersebut Kasubag Hukum KPU Provinsi

Publik (KAP), pada Tanggal 07-08 Desember 2015.

kampanye oleh KAP (Kantor Akuntan Publik), hasil audit tersebut berupa

7.

opini oleh KAP, apakah pasangan calon peserta pemilihan patuh atau

Audit LPPDK oleh Kaantor Akuntan Publik. Pada Tanggal 07-22

Desember 2015. 8.

tidak patuh atas peraturan perundang-undangan tentang penerimaan,

Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi / KIP penegeluaran, dan pelaporan dana kampanye.


BIMBINGAN TEKNIS SOSIALISASI DAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015

K

PU Provinsi Gorontalo melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) sosialisasi dan tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Bimtek Sosialisasi dan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2015 diikuti 3 (tiga) daerah yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato.

Ketua KPU Provinsi Gorontalo Drs. Muh N. Tuli, M.Ag ketika membuka acara Bimtek Sosialisasi dan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Tahun 2015 diaula kantor KPU Provinsi Gorontalo, Jum’at 7 Agustus 2015 mengatakan, pada tahapan kampanye, perlu ada pencermatan dan pemahaman yang sama pada masa tahapan kampanye selain berkoordinasi dengan LO dari tim kampanye, KPU kabupaten juga harus berkoordinasi dengan instansi setempat yaitu Pemerintah daerah, Kepolisian, Bawaslu dan Peserta pemilu.

Divisi Teknis Pemilu Ahmad Abdullah memaparkan materi kampanye berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang kampanye.

Karena pemilukada kali ini berbeda dengan pemilu sebelumnya dimana pengadaan alat peraga kampanye menjadi bagian daru tugas KPU dan ini harus menjadi perhatian KPU Kabupaten di 3 daerah yang akan melaksanakan Pemilukada 2015. KPU kabupaten wajib memfasilitas pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye serta iklan dimedia masa baik itu media cetak dan elektronik, KPU juga wajib memfasilitasi kampanye atau kegiatan sosialisasi visi-misi yang dikemas dalam debat kandidat.

Dalam bimtek pelaksanaan kampanye dibahas juga alur koordinasi antara KPU dengan tim kampanye mulai dari pengadaan, distribusi alat

peraga kampanye (APK), bahan kampanye, debat, dan iklan kampanye. KPU kabupaten dapat meminta tim kampanye untuk menunjuk LO dari masing-masing pasangan calon, agar alur informasi yang masuk melalui satu pintu, dan ini untuk menghindari bias informasi.

Sementara itu, Maspa Mantulangi, S.Ag, M.Pdi menambahkan bahwa alat peraga kampanye yang difasilitasi KPU kabupaten berupa baliho

dengan ukuran 4x7 Meter dengan jumlah 5 buah per pasangan calon, untuk spanduk ukuran 1,5x7 meter jumlahnya 2 buah per pasangan calon disetiap desa dan umbul-umbul ukuran 5x1,15 Meter maksimal 20 buah per pasangan calon per kecamatan.

Moderator Bimtek Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas Aniki Suleman, S.Sos, M.Si mengingatkan, pemasangan alat peraga kampanye pada

tanggal 27 Agusutus sementara penetapan calon tanggal 24 Agustus serta 25 – 26 adalah pengundian nomor urut pasangan calon, dengan ranges waktu sangat tidak memungkinkan, maka KPU kabupaten segera berkoordinasi dengan masing-masing tim kampanye terkait pemasangan alat peraga kampanye.



Jurnal KPU Provinsi Gorontalo 1

Recommend Documents