LEMBAR PENGESAHAN JURNAL. GORONTALO UTARA ABAD XX (Suatu Penelitian di Provinsi Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara) Jurnal. Oleh :Muamar Patilima

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

GORONTALO UTARA ABAD XX (Suatu Penelitian di Provinsi Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara)

Jurnal

Oleh :Muamar Patilima

1 MUAMAR PATILIMA, MAHASISWA JURUSAN PEND. SEJARAH, UNG, JONI APRIYANTO, SURYA KOBI.

GORONTALO UTARA ABAD XX (Suatu Penelitian di Provinsi Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara)

Muamar Patilima, Joni Apriyanto, Surya Kobi ABSTRAK Muamar patilima, NIM. 231409053, Gorontalo Utara Pada Abad XX (Suatu Penelitian di Kabupaten Gorontalo Utara Propinsi Gorontalo), Skripsi Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, 2014. Dibawah Bimbingan: bapak Drs. Joni Apriyanto, M.Hum (Pembimbing satu) dan Bapak Drs, Surya Kobi, M.Pd (pembimbing dua). Permasalahan dari penelitian ini adadalah bagaimana sejarah kabupaten Gorontalo Utara dan perkembangan (prestasi) kabupaten Gorontalo utara setelah di mekarkan menjadi satu kabupaten pada abad XX? penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana sejarah Gorontalo Utara pada periode kerajaan, kolonial dan revormasi serta perkembangan Kabupaten Gorontalo Utara setelah setelah di mekarkan menjadi satu kabupaten (Abad XX). Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Sejarah. Sebelum kedatangan bangsa asing, di kawasan ini terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang tergabung dalam persekutuan Lima Lo Pohalaa Gorontalo diantaranya kerajaan Hulonthalo, Limoeto, Bone –Suwawa-Bintauna Bolango selanjutnya di gantikan oleh Boalemo dan terakhir Atinggola. Namun kedatangan bangsa barat khusunya kolonial hindia-belanda yang kemudian mengubah sistim politik kerajaan dengan sistim kolonial yang menerapkan kulturstel yang berakibat pada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pejabat hindia-belanda sehingga berdampak pada timbunya konflik di Berbagai daerah khusnya perlawanan tamuu dan olabu. Adanya sistim Otonomi Daerah, implementasinya adalah muncul daerah-daerah baru hasil pemekaran daerah. Seperti halnya pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Propinsi gorontalo, yang merupakan perjalanan sejarah yang panjang di mulai pada tahun 1966 yang melahirkan Resolusi Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara. Secara Geografis Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara berada di pesisir Laut Sulawesi yang merupakan wilayah daerahnya merupakan garis pantai terpanjang di Propinsi Gorontalo, dengan memiliki potensi sumber daya alam (hutan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan). Dengan dikeluarkanya Undang-Undang No. 11 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo. Maka resmi Gorontalo utara menjadi satu daerah otonom dengan terpisahnya dari daerah induk Kabupaten Gorontalo.Seiring dengan perkembanganya Kabupaten Gorontalo Utara mengalami peningkatan khusunya dalam menciptakan lapangan kerja dengan melihat laju pertumbuhan perekonomian dari tahun 2009-2013 yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Kata kunci: Gorontalo Utara, Abad XX

2 MUAMAR PATILIMA, MAHASISWA JURUSAN PEND. SEJARAH, UNG, JONI APRIYANTO, SURYA KOBI.

Setiap bangsa yang besar atau kecil memiliki kerangka masa lalu yang merupakan mata rantai proses keberadaanya. Ketika suatu bangsa ini menulusuri budaya dan kearifan-kearifan lokal serta memperbincangkan ilmu-ilmu yang lain, suatu masyarakat tidak serta mengabaikan masa lalu yang menyertai eksistensi bangsanya. Pengetahuan masa lalu sangat penting untuk meletakan penilaian pada kondisi tertentu, agar tidak mendapatkan klaim kebenaran dari individu atau kelompok- kelompok masyarakat tertentu. Masa lalu juga dapat memberi gambaran terhadap proses perkembangan manusia dalam berinteraksi dengan alam dan lingkungan sosialnya. Meniadakan sejarah dapat membuat kita kerdil terhadap realitas kelainan. Demikian dengan membincangkan eksistensi suatu bangsa, dan khususnya daerah pemahaman tentang sejarah memiliki posisi yang sangat penting. Pembentukan suatu Negara tidak lepas dari latar belakang sejarah yang sangat panjang. Latar belakang itu berupa kejayaan masa lalu kerajaan sriwijaya dan majapahit dan penjajahan oleh bangsa barat. Dalam periode kedatangan bangsa eropa, nusantara perlahan-lahan memasuki masa suram yang mengantarkan pada masa

penjajahan. Bangsa eropa dengan sisti kolonialisme

menanampkan pengaruh yang tanpa disadari adalah politik untuk memperluas wilayah jajahanya. Pada ke 16 sampai 20 adalah masa-masa penjjahan yang diderita oleh masyarakat nusantara. Seluruh kerajaan-kerajaan lokal hampir tidak berkutip melawan ekspansi politik yang dilakukan oleh orang-orang eropa. Kedatangan bangsa barat dan orang eropa di Indonesia merupakan buah dari perkembangan di eropa, dimana dengan lahirnya Revolusi Industry di Inggris sehingga berdampak pada perkembangan teknologi di eropa sehingga memicu bangsa eropa untuk melakukan pelayaran dengan tujuan untuk mencari kekayaan, memperluas wilayah jajahan dan menyebarkan agama. Setelah revormasi dimulai sistim pemerintah berubah dari sentralistik menuju desentralisasi. Perubahan itu menciptakan gelombang perubahan yang besar dimana didaerah-daerah memunculkan keinginan untuk memekarkan diri menjadi daerah yang otonom. Perjuangan pemekaran daerah-daerah salah satu dampak dari kebebasan yang terpendam selam masa orde baru. Seiring dengan perkembangan konstitusi Undang-Undang No.22 tahun 1999 dan undangundang No.32 tahun 2004 diangap kemudian tidak sesuai dengan perkembangan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan Otonomi daerah. Sehingga pada tanggal 2 januari 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 3 MUAMAR PATILIMA, MAHASISWA JURUSAN PEND. SEJARAH, UNG, JONI APRIYANTO, SURYA KOBI.

2007 tentang Pemerintah Daerah. Dengan demikian UU No 11 tahun 2007,dijadikan sebagai acuan dalam Perjuangan Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo. Gorontalo utara merupakan salah satu daerah yang memekarkan diri dari Kabupaten Gorontalo. Pemekaran ini dilatar belakangi oleh lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang selama ini masih terkesan jauh dari pemerintah induk sehingga berdampak pada pembangunan dan kesejahteran masyarakat yang diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah. Dalam perkembanganya, Pembangunan di Kabupaten Gorontalo utara mengalami peninggkatan hal ini di dorong oleh usaha dari pemerintah kabupaten untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengelolah potensi sumber daya alam yang ada di daerah ini sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat hal ini dapat dilihat dari beberapa tabel mengenai laju pertumbuhan ekonomi kabupaten gorontalo utara selama 3 tahun terakhir mengalami kemajuan dalam menciptakan lapangan kerja sehingga menurunya pengangguran Namun dalam beberapa indikator perkembangan (nilai PDRB) Kabupaten Gorontalo Utara masih berada di tingkat bawah Sekabupaten/kota di Propinsi Gorontalo, hal ini dikarenakan kabupaten ini merupakan kabupaten termudah (7 tahun) di propinsi sehingga pemerintah daerah kedepanya lebih meanfaatkan dan mengelolah potensi daerah baik Sumber daya alam (SDA) dan Sumber daya Sanusia (SDM) untuk mendorong pembangunan di kabupaten Gorontalo Utara Khsusnya. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa penulusaran pertalian masyarakat dan kebudayaan dalam dimensi ruang dan waktu sangat penting untuk menegaskan suatu identitas suatu masyarakat. Seperti halnya Otonomi Daerah yang merupakan buah dari sejarah dimana tumbangnya Sistim Orde Baru dan munculnya Demokrasi yang dipicu oleh kemarahan mahasiswa pada tahun1998. Maka peneliti merasa perlu mengkaji adanya hubungan antara masa lalu dan Gerakan Sosial Masyarakat dalam memperjuangakan pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo dengan formasi judul “Gorontalo Utara Abad XX”.

4 MUAMAR PATILIMA, MAHASISWA JURUSAN PEND. SEJARAH, UNG, JONI APRIYANTO, SURYA KOBI.

Pengertian sejarah Secara etimologi sejarah berasal dari bahasa arab”syajarah” yang berarti pohon. Syajarah an naab berarti pohon, silsilah, pohon keturunan, asal usul,nain unohdang (2006:1). Menurut munawar (dalam darwin, 2008:9), kata sejarah dalam bahasa arab sama dengan kata”tarikh” artinya keterangan hal ikhwal tentang umat manusia dalam segala sesuatu yang terjadi dikalangan pada masa lampau atau yang masih ada. Istilah sejarah berarti peristiwa, kejadian atau apa yang telah terjadi dimasa lampau. Dalam bahasa jerman, sejarah sama artinya dengan geschichte, yang berasal dari kata geschehen, yang berarti pula hal-hal yang telah terjadi atau kejadian (dalam daliman:1) Sedangkan menurut Louis Golchalk (dalam Darwin, 2008:10) istilah sejarah sebagai ilmu memiliki kesamaan arti kata seperti istilah”history) dalam bahasa inggri geschidenis dalam bahasa belanda dan bahasa jerman disebut geshichete, lebih lanjut dikatakan bahwa kata history merupakan definisi paling umum yang berarti masa lampau umat manusia. Budiono dalam kamus bahasa Indonesia (2005:449) mengatakan sejarah sebagai istilah asal usul keturuna, kejadian dan peristiwa yang benar -benar erjadi pada masa lampau. Sedangkan ilmu sejarah adalah pengetahuan atau uraian mengenai peristiwa – peristiwa dan kejadian-kejadian yang benar-banar terjadi pada masa lampau. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Otonomi Daerah Berbicara masalah Otonomi tidak lepas dari konsep Desentralisasi, karena Otonomi merupakan salah satu perwujudan dari Desentralisasi. Antara Desentralisasi dan Otonomi Daerah memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan Otonomi atau autonomy berasal dari bahsa Yunani, auto yang berarti sendiri dan nmous yang berarti hukum atau peraturan. dengan demikian Otonomi adalah pemerintah yang mampu menyelengarakan pemerintahan, yang dituangkan dalam peraturan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Sarundajang,2000 (dalam Rosidin 2010:85). Dwidjowijoto 2000, (Rosidin 2010:85) mengartikan bahwa Otonomi daerah sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturn perundng – undangan yang berlaku. secara prinsipil terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu hak wewenang untuk meanejemi daerah, dan tangung jawab terhadap kegagalan dalam memanejemi daeranya tersebut. adapun daerh dalam arti Local State 5 MUAMAR PATILIMA, MAHASISWA JURUSAN PEND. SEJARAH, UNG, JONI APRIYANTO, SURYA KOBI.

Govvernment adalah pemerintah di daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari daerah pusat. Sedangkan Rasyid (1997), mengemukakan bahwa Istilah otonomi daerah lebih cenderung pada political aspect (aspek politik kekuasaan negara), sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada administrative aspect (aspek administrasi negara). Namun demikian dilihat dari konteks sharing of power (berbagi kekuasaan), dalam prakteknya dilapangan; kedua istilah tersebut mempunyai karakteristik yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Artinya jika berbicara mengenai otonomi daerah, tentu akan menyangkut pernyataan seberapa besar wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah. Pendapat tersebut sejalan dengan pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dari beberapa pendapat diatas bahwa Otonomi merupakan kewajiban dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya dengan tujuan mendorong untuk pemberdayaan masyarakat menumbhkan prakarsa dan kreatifitas, serta meningkatkan peran masyarakat setempat dan mengembangkan peran dan pungsai DPRD sesuai denga peraturan perundang-undangan. Desentralisasi Desntralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalau manyangkut persoalan kekuatan (power), basanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga – lembaga pemerintah daerah untuk menjalnkan urusan-urusan pemerintah didaerah, Ibid (dalam Rosidin 2010:86). Sedangkan menurut Sarundajang dalam Encyclopedia Of The Social Scinces, menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif, maupun administratif. dalam ensiklopedia tersebut, bahwa desentralisasi merupakan kebalikan dari sentralisasi sebab istilah ini secara umum lebih lebih diartikan sebagai pendeglasian dari atasan ke bawahanya untuk melakukan suatu tindakan atas nama atasnya tanpa melepaskan wewenang dan tanggung jawabnya. 6 MUAMAR PATILIMA, MAHASISWA JURUSAN PEND. SEJARAH, UNG, JONI APRIYANTO, SURYA KOBI.

pendapat tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat (7) bawa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistim negara kesatuan Repoblik Indonesia. dengan demikian, wewenang pemerintahan tersebut adalah wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat saja, sedangkan pemerintah daerah hanya melaksanakan wewenang yangdiberi oleh pemerintah pusat sesuai dengan aspirasi masyarakat daerahnya, walaupun sebenarnya daerah diberikan kewenangna

untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. kewenangan daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang dikecualikan dalam Undang-Undng No. 32 Tahun 2004 ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3), yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negri, pertahana dan keamanan , yustisi, moneter, dan fiskal nasional, dan agama. Metodologi Penulisan Sejarah Berdasarkan pemaparan diatas, maka penyusunan ini menggunakan langkah-langkah rekronstruksi metodologis yang bedasarkan metodologi penelitian sejarah. Dengan penulisan relevansi Sejarah Gorontalo utara dan perkembanganya setelah dimekarkan menjadi satu kabupaten. Hal ini dianggap perlu menjaga dan melestarikan sebuah peristiwa yang terjadi di masa tersebut diantaranya peristiwa seputar kerajaan-kerajaan kecil (kerajaan Atinggola) dan masuknya kolonial serta perkembangan kabupaten Gorontalo Utara setelah di mekarkan. Adapun yang disajikan disini adalah hal-hal yang terkait dengan sumber yang dimiliki oleh peneliti dalam penyusunan tulisan ini, terkait atau masuk dalam ruang lingkup kajian sejarah Gorontalo Utara khsunya setelah pemekaran. HASIL DAN PEMBAHASAN SEJARAH GORONTALO UTARA a. Periode Kerajaan Letak Geografis Gorontalo bagian utara (Kabupaten Gorontalo Utara sekarang) terletak dibagian utara pulau Sulawesi-antara Bolang Mongondow, Buol dan kerajaan dikawasan teluk tomini. Peristiwa-peristiwa masa lalu Gorontalo hanya dapat dipetakan dengan pertama-tama memahami cirri-ciri sosio-kulturalnya dan pengaruhnya dengan wilayah teritorial lain di 7 MUAMAR PATILIMA, MAHASISWA JURUSAN PEND. SEJARAH, UNG, JONI APRIYANTO, SURYA KOBI.

Sulawesi dan sekitarnya, serta bagaimana hal itu mempengaruhi dinamika budaya dan politik di wilayahnya. Salah satu ciri mendasar dari wilayah ini adalah peranan Limo lo Pohalaa (Persekutuan Lima Kerajaan) yang terdiri dari Gorontalo (Hulondalo) Limboto (Limoeto) Bone – Suwawa-Bintauna, Bulango selanjutkan digantikan oleh Boalemo (Baolemo) dan terakhir Atinggola (Andagile) . G.W.W.C baron van howel (dalam Hasanudin dan Basri) Dari penjelasan diatas, bahwa sebelum masuknya kolonial di wilayah Gorontalo bahwa sudah terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang sudah membentuk satu pemerintahan tersendiri salah satunya adalah persekutuan lima kerajaan “Limo Lo Pohalaa”.. Namun dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai wilayah kerajaan yang berada diwilayah Gorontalo bagian utara (Kab. Gorontalo Utara sekarang) yang tergabung dalam Lima Lo Pohalaa sala satunya adalah Pohalaa Atinggola dan kerajaan-kerajaan kecil lainya yang pemerintahanya berada di wilayah kerajaan Limboto dan Gorontalo. Berdasarkan sumber Lokal di wilayah timur Kabupaten Gorontalo Utara, dikisahkan bahwa kerajaan Atinggola dipimpin oleh Raja Gobel Blongkod yang memerintah pada tahun 1712, ibu kota kerajaanya berada di wilayah perbukitan Desa Buata yang berada di hulu Sungai Andagile. Andagile merupakan sungai yang dulunya dikenal dengan nama Iningolre (dalam Bahasa Atinggola ) yang artinya di minta. wilayah kekuasanya berada diwilayah Kerajaan Kaidipang sebagian (Desa Kayogu, Tontulow berada di seberang sungai Andagile) sedangkan di wilayah bagian utara yaitu desa Gentuma Ilomata (Kecamatan Gentuma Raya sekarang) dan Desa di sekitar Kecamatan Atinggola seperti Monggupo, Bintana dan Pinontoyonga. Sedangkan wilayah (desa kotajin , Imana dan Oluhuta) merupakan wilayah dari kerajaan kaidipang yang dipimpin oleh Raja Korompot yang pusat pemerintahanya berada di Boroko, ini disampaikan oleh Bapak Ahmad Pulumoduyo. Kata Atinggola sebelum resmi dipakai sebagai nama negri, memang melalui proses yang dibahas lewat “Jakalra”( Perkumpulan yang dihadiri oleh petua-petua negri) sebagaimana rapat atau pertemuan maka “Jakalra” menghasilkan suatu keputusan yang digali dari pokok-pokok adat dan nilai-nilai agama. Keluruhan adat dan agungnya agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat kerajaan atinggola itu sendiri kemudian melahirkan pegangan (Dasar) kehidupan yang tertuju pada kebesaran maha pencipta Allah S.W.T. Itulah pegangan yang dalam bahasa resmi disebut “Otinogolra” yang sekarang kita kenal Atinggola dalam artian (Otinongolra) yaitu punya Pegangan. Punya pegangan yaitu masyarakat Otinogolra (Atinggola) meiliki pengangan 8 MUAMAR PATILIMA, MAHASISWA JURUSAN PEND. SEJARAH, UNG, JONI APRIYANTO, SURYA KOBI.

seperti Bahasa, Adat Istiadat,dan Budaya Tersendiri sebagai landasan hidup dan bermasyarakat yang berlandaskan Al-Quran. (lihat Pulumoduyo hal.29-31). b. Periode Kolonial Dalam periode ini, situasi politik wilayah kerajaan-kerajaan Gorontalo mendapat pengaruh yang besar dari pihak kolonial hindia-belanda, hal ini terjadi karena dikeluarkan surat keputusan Gubernur kepulauan maluku Andrew Wiltens tanggal 17 November 1863 kepada Gubernur Jenderal di Batavia tentang perlunya diadakan pemerintah langsung, penghapusan raja serta melepaskan seluruh perjanjian yang telah dilaksanakan oleh raja-raja di wilayah Lima lo Pohalaa. Berdasarkan keputusan tersebut Gubernur Andrew wltens menghapus kedudukan Raja. Karena melihat pemilhan Raja berdasarkan warisan atau turun temurun, kemudian digantiakan dengan sistem demokrasi melalaui musyawarah, sehingga berdampak pada keputusan dan perjanjian yang disepakati oleh raja terdahulu batal kecuali penganti raja tersebut berasal dari keturunanya. Perjanjian tersebut mengubah sistem poliik di wilayah kerajaan gorontalo yang tergabung dalam limo lo pohalaa. dimana kedudukan raja diganti dengan kepala distrik. maka seluruh pemerintahan kerajaan di jalankan oleh para kepala distrik (Marsaoleh). kedudukan marsaoleh dianggap sangat penting karena memgang peranan yang legkap. ia mempunyai kedudukan sebagai penguasa teratas di dstrikna, juga sekaligus sebagai perantara antara penguasa kolonial belanda dan rakyat. B.J Haga (dalam Hasanudin dan Basri 2012:103). Sepanjang massa kolonial hindia-belanda diwilayah Gorontalo bagian utara terjadi kesewenangan (sistem kerja paksa) yang dilakukan oleh para tentara belanda dengan mempekerjakan rakyat pribumi secara paksa sehingga menimbulkan perlawan-perlawan oleh rakyat setempat. Dalam sejarah Gorontalo (lihat sejarah Gorontalo massa Kolonial, oleh Hasanudin dan Basri.A) tercatat bahwa ada beberapa perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Gorontalo terhadap kesewenangan dari pemerintah kolonial belanda diantaranya pelawanan panipi yang dipimpin oleh bobihoe dan perlawanan Tamuu dan Olabu. Masuknya Jepang (1942-1945) di Gorontalo (Lihat J.Apriyanto 2012, hal 87:88) secara umum dan khusunya wilayah Gorontalo Utara mengubah sistim sosial politik di kalangan masyarakat. seperti halnya pemerintahan kolonial hindia-belanda Afdeling Gorontalo terdiri atas Lima Distrik, yaitu Distrik Suwawa, Distrik Limboto, Distrik Kwandang, dan Distrik Boalemo yang masing-masing dikepalai oleh seorang Jogugu, maka pada masa pemerintahan Jepang istilah distrik dirubah menjadi gun yang masing-masing gun dipimpin oleh seorang gunco, 9 MUAMAR PATILIMA, MAHASISWA JURUSAN PEND. SEJARAH, UNG, JONI APRIYANTO, SURYA KOBI.

sedangkan pada tingkat oderdistrik yang semula dipimpin oleh seorang marsaoleh selanjutnya oleh jepang, istilah onderdistrik ini pun dirubah menjadi son yang setiap son dijabat oleh seorang sonco. di tingkat struktur pemerintah yang paling bawah seperi desa atau kelurahan, jepang juga merubahnya denan istilah ku dan masing-masing ku diangkat seoran kuco. Dengan diadakanya perubah struktur pemerintahan di wilayah Gorontalo, hal itu menunjukan bahwa Jepang secara langsung telah mengadakan intervensi terhadap urusan-urusan intern kerumahtanggan pemerintahan walaupun berkuasa hanya berapa dekade. c. Perjuangan Pembantukan Kabupaten  Awal Perjuangan Pembentukan Kabupaten Perjuangan pembentukan Kabupaten Gorontalo utara dimulai pada Tanggal 15 hingga 17 desember 1996. di mulai dengan mengadakan musyawarah BMPDGU di kecamatan Kwandang yang di hadiri oleh tokoh – tokoh pemuka Parpol Ormas unsusr - unsur daerah serta pemukapemuka masyarakat lainya, yang melahirkan resolusi pembentukan kabutan yang dikenal dengan “Resolusi 66”.dan pada tangal 11 April 1968 BPMDGU kemudian melayangkan surat tuntutan No 14/BMPDU/.68 dengan pokok tuntutan menjadi kabupaten Gorontalo utara yang ditujukan kepada menteri dalam negeri di Jakarta dan ketua DPRG RI di Jakarta (menurut informasi yang dihimpun komite hambatan pembentukan kabupaten pada waktu itu, karena kondisi negara yang belum stabil akibat pemberontakan PKI dan jumlah penduduk yang sedikit, sehingga pembentukan kabupaten Gorontalo Utara terhenti selama 30 tahun.  Pembentukan KPK (Komite Pembentukan Kabupaten) Gorontalo Utara Setelah perjuangan pemebntukan kabupaten terhenti kemudian Pada Tanggal 20 Desember 2003 Kabupaten Pantura mulai bangkit dengan membentuk tim 7. Dengan formasi sebagai berikut. 1. Ketua : Husain Udit 2. Sekretaris : Aidin M Nusa 3. Bendahara : Indai Joan Sanabe Anggota - Djasmin Usu - Lahmudin Daud - Rahmat J Kasim - Didi Sumaga

10 MUAMAR PATILIMA, MAHASISWA JURUSAN PEND. SEJARAH, UNG, JONI APRIYANTO, SURYA KOBI.

Tim ini bertugas Mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat

di lima kecamatan. Pada

malam hari itu tim 7 kemudian mengadakan rapat kerja yang didalamnya membahas kepanitian pembentuka kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya tanggal 27 desember 2003 dilaksanakan rapat yang membahas struktur kepanitiaan pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara diantaranya: 1. Letkol Purn. Yusuf Hunowu (Tokoh Masyarakat) 2. Thariq Madanggu (Unsur Akademis ) 3. Husain Udit (Tokoh Masyarakat) 4. Didi Sumaga (LSM) 5. Sophian Rahmola (Pemuda) 6. Edi Ismail (Mahasiswa) 7. Yeti Tatuil (Unsur Wanita) 8. Masni Ahmad (Tokoh Adat) 9. Adanan Pakaya (Anggrek) 10. Raymon Datau (Atinggola) 11. Syamsu Tanaiyo (Kwandang) 12. Asjer Gobel (Atinggola) 13. Ahmad Yusuf Unusa (Sumalata) 14. Raden Aliu (Atinggola) Dari hasil rapat tersebut Thariq Modanggu terpilih sebagai ketua Komite Pembentukan Kabupaten.  Deklarasi Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Pantura) Pada Tanggal 23 Januari 2004 dengan memanfaatkan momentum heroisme 23 Januari 1942 KPK Pantura berhasil melaksanakan deklarasi rakyat dengan satu tekat bulat untuk menjadi satu kabupaten tersendiri. Momentum bersejarah ini dihadiri oleh berbagai komponen masyarakat di lima kecamatan yang ada di pesisir pantai Utara Gorontalo. Peristiwa akbar ini diwarnai penandatanganan 500 meter spanduk oleh Gubernur Gorontalo diikuti undangan dan Tokoh Masyarakat yang berada di lapangan kwandang Akhirnya perjuangan Pembentukan Kabupaten Gorontalo utara selama 40 tahun memberikan hasil kepada segenap masyarakat khsunya ketua komite pembentukn kabupaten (KPK Pantura), dengan disahkanya undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Gorontalo pada pukul 12:05 dalam sidang marathon pada tanggal 8 desember 2006. Pada tanggal 26 April 2007 Kabupaten Gorontalo mempersiapkan peresmian sekaligus pelantikan pejabat Bupati Gorotalo Utara (Drs H. Hamdan Datungsolang) oleh menteri Dalam Negeri At Interen. Widodo As meresmikan pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi 11 MUAMAR PATILIMA, MAHASISWA JURUSAN PEND. SEJARAH, UNG, JONI APRIYANTO, SURYA KOBI.

Gorontalo dan pejabat Bupati Gorontalo Utara Berdasarkan UU RI No. 11 tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 guna meningkatkan penyelengaaran pemerintah dan pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. GORONTALO UTARA SETELAH PEMEKARAN Perkembangan Ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara  Pendapatan Regional Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemajuan dalam pembangunan ekonomi di suatu daerah atau wilayah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). produk domestik adalah salah satu bentuk perhitungan yang memberikan gambaran secra menyeluruh mengenai nilai barang dan jasa dari seluruh kegitan ekonomi yang beroperasi dalam suatu region (wilayah/daerah) dalam kurun waktu tertentudalam hal ini adalah transaksi yang terjadi dalam wilayah domestik suatu region, dan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat (resident) dari region tersebut. sedangkan produk regional merupakan prodak domestik ditambah dengan pendapatan yang diterima dari luar daerah/negri dikurangi dengan pendapatan yang dibayarkan ke luar daerah. penyusunan produk Domestik Regional Bruto dapat dikelompokan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Dengan demikian PDRB merupakan indikator untuk menegtahui sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebgai perencanaan dan dan pengambilan keputusan kedepan. untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel :5.2.4 Perkembangan PDRB kabupateen Gorontalo Utara tahun 2009-2012 2010

2011*

2012**

451.50

515.54

595.42

PDRB ADHK (200-100) Milyar Rupiah

212

228.51

246. 29

PDRB ADHB (Juta Rupiah)

4.34

4.84

5.51

PDRB ADHK (Juta Rupiah)

2.04

2.75

2.28

Pertumbuhan Ekonomi

7.66

7.74

7.78

Indikator PDRB ADHB (milyar rupiah)

Sumber : Bandan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo Utara : ** Angka Sangat Sementara : * Angka Sementara

12 MUAMAR PATILIMA, MAHASISWA JURUSAN PEND. SEJARAH, UNG, JONI APRIYANTO, SURYA KOBI.

 Penerimaan Daerah Penerimaan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara pada periode tahun 2012 sebesar 340,31 Milyar Rupiah. Dana tersebut bersumber dari Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Bantuan/Hibah. Pendapatan terbesar daerah diterima dari dana perimbangan yaitu sebesar 311,19 Milyar Rupiah. Nilai pengeluaran daerah di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2012 sebesar 392,46 Milyar Rupiah. Belanja terbesar yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara adalah untuk biaya operasional yaitu sebesar 248 Milyar Rupiah. D. kemiskinan Pada periode 2011-2012 Garis kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara mengalami penurunan sebesar 18,53 persen dengan indeks kedalman (P1) sebesar 3,28 an indeks keparahan (P2) sebesar 0,91. Gen ratio 0,397, secara presentase, angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2012 berkurang. Dari 20.540 jiwa menjadi 20.000 jiwa atau berkurang sebesar 540 jiwa. SIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dikemukakan beberapa simpulan Pertama: Peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah Gorontalo Utara tidak lepas dari peranan-peran kerajaan yang tergabung dalam lima kerajaan limo lo pohala yang merupakan hasil dari perjanjian dua kerajaan hulontalo dan kerajaan limutu, Uduluwo lo limo lo pohalaa yang artinya dua kerajaan Gorontalo-Limboto yang telah mempersatukan kerajaan-kerajaan sekitarnya, sebagai bagian dari kofederasi besar ini setelah dimasukanya Bone, Bolango (kemudian digantikan oleh Boalemo) dan Atinggola. yang kemudian menjadi Limo lo pohalaa yang artinya lima kerajaan yang secara bersama-sama berpedoman pada agama dan adat istiadat yang sama, juga dalam kepentingan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan militer. Kedua Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan perjalan sejarah yang sangat panjang, dimulai pada tahun 1966 dengan membentuk Badan Musyawarah Pembentukan Daerah Gorontalo Utara (BMPDGU). Dengan disahkanya undang-undang No.11 tahun 2007 oleh presiden Repoblik Indonesia (RI), Susilo Bambang Yudhoyono tentang pemerintah daerah yang kemudian menjadi dasar pembentukan Kabupaten Gorontalo utara di provinsi Gorontalo.

13 MUAMAR PATILIMA, MAHASISWA JURUSAN PEND. SEJARAH, UNG, JONI APRIYANTO, SURYA KOBI.

Dalam perkembanganya, Pembangunan di Kabupaten Gorontalo utara mengalami peninggkatan khusunya dalam menciptakan lapangan kerja dan laju pertumbuhan perekonomian hal ini dapat dilihat dari beberapa tabel mengenai laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo utara selama 3 tahun terakhir mengalami kemajuan dalam menciptakan lapangan kerja sehingga menurunya pengangguran Namun dalam beberapa indikator perkembangan (nilai PDRB)

Kabupaten Gorontalo Utara masih berada di tingkat bawah Sekabupaten/ kota di

Propinsi Gorontalo, hal ini dikarenakan kabupaten ini merupakan kabupaten termudah (7 tahun) yang berada di Propinsi Gorontalo

pemerintah daerah kedepanya lebih meanfaatkan dan

mengelolah potensi daerah baik Sumber daya alam (SDA) dan Sumber daya Sanusia (SDM) untuk mendorong pembangunan di kabupaten Gorontalo Utara Khususnya.  Saran Adapun yang menjadi saran dari penelitian ini yakni: 1. Pemerintah Kabupaten Gorontalo utara harus memlihara bangunan-bangunan atau bendabenda peningalan Sejarah yang dapat memperkaya warisan budaya

Masyarakat

Gorontalo Utara. 2. Mengingat minimnya sumber tertulis mengenai sejarah Gorontalo Utara (Sejarah Lokal), maka pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara harus mengupayakan adanya penerbitan buku-buku mengenai Sejarah (terutama fase Pemekaran) tradisi dan pengetahuan serta adat istiadat masyarakat Gorontalo Utara. DAFTAR PUSTAKA Budi Winarno, 2013. Etika Pembengunan.Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service (CAPS). Darwin Une, 2008. Dasar – Dasar Ilmu Sejarah dan Metodologi Sejarah, Suatu Kajian Sejarah Sebagai Ilmu .Gorontalo:UNG Press. Hasanudin dan Basri Amin, 2012. Gorontalo Dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial.Yogyakrta: Ombak. Helius Sjamsudin. 2012.Metodologi Sejarah. Ombak. Yogyakarta Joni Apriyanto, 2012. Sejarah Gorontalo Moderen, Dari Hegemoni Kolonial Ke Provinsi.Yogyakarta:Ombak.

14 MUAMAR PATILIMA, MAHASISWA JURUSAN PEND. SEJARAH, UNG, JONI APRIYANTO, SURYA KOBI.

Syafrudin Pulumoduyo,2004. Menyikap Hakikat Kehidupan Insan Kamil, di Puncak Gunung Keramat.Gorontalo. Utang Rosidin, 2010. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi. Bandung: Pustaka Setia http:scrib.com/doc/1947.Otonomi Daerah (diakses tanggal 20/05/2013)

Arsip Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Dokumen – Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Gorontalo Utara dalam Angka 2009-2013. Badan Pusat Sttistika (BPS) Kabupaten Gorontalo Utara. Dokumen Komite Pembentukan Kecamatan Sumalata Timur 2010.

15 MUAMAR PATILIMA, MAHASISWA JURUSAN PEND. SEJARAH, UNG, JONI APRIYANTO, SURYA KOBI.