BUPATI GORONTALO UTARA KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR IO.q TAHUN 2015 TENTANG
PEMBENTIJKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KABUPATEN GORONTALO UTARA BUPATI GORONTALO T]TARA,
Menimbang : a. bahrua
untuk
mendukung fungsi Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Kabupaten Gorontalo Utara dalam pelaksanar proses
pengadaan Barang/.lasa secara elektronik maka perlll dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Gorontalo; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huflrf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pembentukan Layanal Pengadaal Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Gorontalo Utara.
Mengingat
:
1. Undang-Undang
Nomor
Penyelenggaraan Negara
28 Tahun 1999
tentang
yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemtraran Negara
Republik lndonesia Nomor 3851); 2.
Undang-Undang Nomor 38
Tahun 2O0O
tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2000 Nomor 258, Tambahan hmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060)
;
Undang-I.Indang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbarafl Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahrrn 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (l,€mbarar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Irmbaran Negara
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan
Tanggung
Jawab
Keuangan
Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687); 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
(Lembaran
Indonesia Tahun 2005 Nomor
49,
Negara
Tambahan
Republik Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503 ); 10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pembagian
Pemerintah Urusan
Pemerintahan
Nomor
2007
Daerah Nomor
Tahun
Pemerintahan, Provinsi
Kabupaten/Kota (Lembaran Tahun
38
Negara
82, Tambahan
2007
Antara dan
tentang
Pemerintah, Pemerintahan
Republik
Indonesia
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 5655);
Republik Indonesia Nomor
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 84); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 172); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 206). Memperhatikan : 1. Peraturan 2011
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
21
Tahun
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Republik
Indonesia
Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Tahun
Anggaran 2015; 3. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2007); 4. Peraturan
Kepala
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 5. Telaahan Staf Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan tanggal 05 Januari 2015 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Gorontalo Utara
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KESATU
: Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Gorontalo Utara;
KEDUA
: Pengelola
Layanan
Pengadaan
Secara
Elektonik
(LPSE)
mempunyai fungsi ; 1. Pengoperasian
sistem
informasi
layanan
pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik; 2. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk
memastikan
penyedia
barang/jasa
memenuhi
persyaratan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik; 3. Melakukan
pelatihan/training
kepada
panitia/pejabat
pengadaan/ULP dan penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik; 4. Sebagai
media
penyedia
informasi
dan
konsultansi
(helpdesk) yang melayani PA/KPA, panitia pengadaan/ULP dan
penyedia
barang/jsas
yang
berkaitan
dengan
pengadaan barang/jasa secara elektronik. KETIGA
: Susunan keanggotaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Gorontalo Utara terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
KEEMPAT
: Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektonik (LPSE) berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
KELIMA
: Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pengelola LPSE mempunyai kewajiban : 1. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari user id dan password; 2. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elekronik yang tidak diperuntukan bagi umum; 3. Memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik
KETUJUH :
Pengelola LPSE dilarang; 1. Mengganggu,
merusak sistem pengadaan barang/jasa secara
clcktrnnl k' 2.
Mencuri informaai, memanipulasi data dan atau berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektonik yang adapat mempengaruhi tqjuan pengadaan;
KEDELAPAN :
Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo I Ita ra;
KESEMBILAN:
Keputusar ini berlalu pada targgal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekelinran dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan
di
Kwandang
OS xqnq
tanggal
2015
GORONTALO UTARA,
1. Kepala lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di c f"t,r" OpnO Kabupaten Goronta-lo Uta-ra; 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara;
KepaIa Dinas. Pendapatan Keuangal dan Aset Daerah
Gorontalo Utara;
Kabupaten
5.
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Gorontalo
6.
Arsip.
Utara;
LAMPIRAN I NOMOR
KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA TAHUN 2015
?ANGGAL
0t .)lrnarrfr
TENTANG
PEMBENTUKAN
to.d
2OLs I.AYANAN
PENGADAAN
SECARA
ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN GORONTALO UTARA
I{o
I{AMA
/
IYIP
LPIIE
1
BUPATI GORONTALO UTARA
2
W'AKIL BTJPATI GORONTALO LITARA
4 5
6
7
8
9
JABATAN DALAM
PEMBINA
WArIL PEMB1NA
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARA]
}iEPAIA LPSE
KEPALA EAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS I-PSE
ABDULLAH KARIM. ST NIP
: 19790208 200802
AHI,V{AD
NIP
1 OOi
UMAR USUU, SE
: 19850408 201001
1 OO8
XBTERAITG'IIT
ADMIN SISTEM/ ADMIN PPE
DINAS DIKPORA
ADMIN AGENCY/ VEzuFIINq,TOR/TRAINER
BAGIAN EKBANG
VERIFIKATOR
BAGIAN EKBANG
TRAINER
BAGIAN EKBANG
TRAINER
BAGIAN EKBANG
SARIF PATAIIT{NI, ST
NIP : 19830529 201001 1006 RAFSANJAM DATAU, S.KOM
NIP: 19830806 201503
1 OO2
HAMDAN MOHA, ST NIP : i9850505 201001 1006
