BUPATI PENAJAM PASER UTARA PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) UNTUK PEMBAYARAN BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD) DAN TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD) TAHUN ANGGARAN 2012 SEBESAR Rp. 22.448.419.000,-
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Menimbang
Mengingat
a
: a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 34/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD dan PMK Nomor 35/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2012, dipandang perlu Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Profesi Bagi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Mendahului Perubahan APBD Untuk Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Bagi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182 ); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
-25. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012; 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012; 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11); 11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 23). MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) UNTUK PEMBAYARAN BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD) DAN TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD) TAHUN ANGGARAN 2012 SEBESAR Rp. 22.448.419.000,Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara; 2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara; 3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Penajam Paser Utara; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), selanjutnya disebut Pimpinan DPRD, adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan rencana Keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
-311. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 12. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala SKPD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun Anggaran 2012. 13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 17. Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2012 yang selanjutnya disebut TP Guru PNSD Adalah Tunjangan Profesi yang diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 18. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2012 yang selanjutnya disebut DTP Guru PNSD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi Guru PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 20. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 21. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 22. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. 24. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 28. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja transfer, surplus/ defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
-4Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 22.448.419.000,- (Dua puluh dua miliyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah). (2). Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pembayaran belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 18.578.419.000,(Delapan belas miliyar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 3.870.000.000,- (Tiga miliyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah). Pasal 3 (1) Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) bulan dalam setahun dan tidak termasuk untuk bulan ke-13 (tiga belas). (2) Pengeluaran kas untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengajukan permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP - GU/TU/LS) dan selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM - GU/TU/LS) oleh Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. (3) Atas dasar SPM-GU/TU/LS tersebut Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). (4) Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (5) Daftar perhitungan pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dimuat dalam daftar perhitungan yang terpisah dari gaji induk setiap bulan. Pasal 4 (1) Kepala SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga wajib membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2012 kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara semesteran, yaitu : a. Laporan Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Semester I paling lambat minggu pertama bulan Agustus 2012; dan b. Laporan Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Semester II paling lambat minggu terakhir bulan April 2013. (2) Kepala SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD dan belanja Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2012 yang dikelola dan mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada Bupati Penajam Paser Utara.
-5Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Ditetapkan di Penajam Pada 27 Juli 2012 BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Ttd H. ANDI HARAHAP Diundangkan di Penajam Pada Tanggal 27 Juli 2012 SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, Ttd H. SUTIMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 27.
