-1-
BUPATI
BOLAANG MONGONDOW UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 11 TAHUN 2012 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2011 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, maka Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); b. bahwa laporan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memuat data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana semangat dan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD); c. bahwa untuk melaksanakan prinsip transparansi, akuntabilitas dan objektifitas, serta implementasi dari SKPD pengukuran kinerja mandiri (Self Assessment), maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2011; d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugasnya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2011;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
-2-
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Produk Hukum Daerah;
-3-
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 63);
MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU :
KEDUA
:
Menetapkan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2011, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini; Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: a. mensosialisasikan sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dengan komparasi pengukuran kinerja mandiri (Self Assessment) SKPD sesuai Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan pada tingkatan pengambil dan pelaksana kebijakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; b. menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari SKPD sebagai bahan penyusunan laporan, meliputi penyelenggaraan : 1) Urusan Desentralisasi ; 2) Tugas Pembantuan, dan ; 3) Tugas Umum Pemerintahan. c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi danintegrasi data yang valid (up to date) dari SKPD atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama Tahun Anggaran 2011; d. menyusun laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2011;
-4-
e. melaksanakan review atau penjelasan atas substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 20101 kepada Ketua Tim sebelum dilaporkan dan/atau ditandatangani kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara; f. Menyampaikan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011 kepada Pemerintah Provinsi dalam bentuk Soft Copy (CD) dan Hard Copy (Buku); g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara melalui Ketua Tim, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Punyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara melalui Ketua Tim;
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara DPA-SKPD Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012;
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 25 Januari 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd. HAMDAN DATUNSOLANG
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; 2. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 3. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 4. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 6. Yang bersangkutan; 7. A r s i p,-
-5-
LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 11 TAHUN 2012 TANGGAL : 25 JANUARI 2012 TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2011
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2011 I. PELINDUNG
: - Bupati Bolaang Mongondow Utara; - Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara.
II. KETUA
: Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
III. WAKIL KETUA
: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
IV. WAKIL KETUA I : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. V. WAKIL KETUA II : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara. VI. WAKIL KETUA III : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. VII. SEKRETARIS
: Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
VIII. WAKIL SEKRETARIS : Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara. IX.
SEKRETARIAT : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Khristanto Nani, SSTP; Nul Hakim, S.Sos, M.Si; Dheny Riyanto, S.Kom; Samidin Korompot, SSTP; Rina Pontoh, Am.E; Zenal Tangguda, S.Sos; Dewi N. Bata, S.AP; Verawaty Datuela.
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd. HAMDAN DATUNSOLANG
