-1-
BUPATI
BOLAANG MONGONDOW UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT, JAMINAN PERSALINAN DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan, dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012, maka perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (JAMPERSAL), dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menangani anggaran dimaksud; b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugasnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan, dan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
-2-
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
-3-
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2556 /Menkes / Per / XII / 2011 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Kesehatan; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2425 / Menkes / SK / XII / 2011 tentang pelimpahan wewenang penetapan Pejabat yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Barang dalam Pengelolaa Anggaran Kementrian Kesehatan yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2012; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU :
Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan, dan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
KEDUA
:
Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas: a. mengirim spesimen tanda tangan dan paraf pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kotamobagu; b. melaksanakan anggaran belanja yang menjadi tanggung jawab senantiasa memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan Belanja Negara; c. melakukan pengawasan melekat dan bertanggungjawab baik fisik maupun keuangan; d. melaporkan secara tertulis pelaksanaan pengelolaan keuangan kegiatan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara;
-4-
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2012;
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 14 Februari 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan RI di Jakarta; 2. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 4. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 6. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 7. Kepala Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 10. Yang Bersangkutan; 11. Arsip,-
-5-
LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 42 TAHUN 2012 TANGGAL : 14 FEBRUARI 2012 TENTANG : PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT, JAMINAN PERSALINAN, DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.
NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT, JAMINAN PERSALINAN, DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2012
NO
NAMA / NIP
1
Hj. Sitti Aisa Sabriana Buhang, SPd., M.Kes NIP. 19600907 198910 1 003
PANGKAT / GOLONGAN
JABATAN
DITUNJUK SEBAGAI
Pembina / IVa
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara
Kuasa Pengguna Anggaran
SPESIMEN TANDA PARAF TANGAN
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
