BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 245 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TENAGA AHLI PENYUSUN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2014-2018 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliput penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dibuat sebuah strategi dalam penanggulangan kemiskinan Daerah; b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja, dipandang perlu memberikan honorarium bagi Tenaga Ahli Penyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2014-2018; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penyusun dan Pemberian Honorarium bagi Tenaga Ahli Penyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2014-2018;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengga Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 76); 16. Keputusan Bupati Nomor 268 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
Menetapkan Tim Penyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2014-2018, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. Pengarah : 1. Bupati; 2. Wakil Bupati;
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 b. Penanggungjawab: Kepala Bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; d. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: e. Tim Teknis : 1. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Kepala Bidang Litbang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosbud Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 5. Moh. Viqi Talibo, SE;dan 6. Mukhlis Dudokia, S.Pd. f. Tenaga Ahli : 1. Rahmat J. Buhang, S.Pt (ahli pertanian dan peternakan);dan 2. Musadat Anwar Korompot, S.Sos (ahli sosial). KEDUA
:
Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
b. memfaslitasi pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan c. Membantu penyelenggaraan administrasi dan keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan.
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
KEEMPAT
:
Kepada Tenaga Ahli Penyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2014-2018, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium kegiatan sebesar Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).
KELIMA
:
Masa kerja Tim Penyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2014-2018 adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 atau selama 120 jam.
KEENAM
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014.
KETUJUH
:
Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 6 Agustus 2014 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd DEPRI PONTOH TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada: 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Prov. Sulut di Manado; 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 4. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 5. Kepala Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 7. Yang bersangkutan; 8. A r s i p,-
