BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2014 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014 serta untuk tertibnya adiministrasi keuangan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dipandang perlu menetapkan pejabat untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690); 21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 76); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
Menetapkan Pejabat untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA
:
Sebelum Surat Penyediaan Dana ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten dalam rangka pengawasan dan pengendalian administrasi keuangan daerah;
KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014.
KELIMA
:
Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 3 Januari 2014 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd DEPRI PONTOH
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Prov. Sulut di Manado; 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 4. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 5. Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 7. Yang bersangkutan; 8. A r s i p,-
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 6 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2014
NAMA PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA
NO (1) 1.
NAMA / NIP (2) AANG WARDIMAN, AK NIP. 19641024 198603 1 002
PANGKAT / GOL (3) Pembina Tkt. I, IV/b
SPECIMEN JABATAN (4) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
DITUNJUK SEBAGAI (5) Penandatangan Surat Penyediaan Dana Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
TANDA TANGAN (6)
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd DEPRI PONTOH
PARAF (7)
