BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 6 TAHUN 2012

-1-

BUPATI

BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DAN STANDARISASI AKOMODASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang :

a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012, perlu adanya standar satuan harga perjalanan dinas luar daerah dalam daerah dan standarisasi akomodasi yang diatur dengan Keputusan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara tentang Biaya Perjalanan Dinas dan Standarisasi Akomodasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

:

-2-

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

-3-

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 21. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER – 21 /PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas; 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 63);

-4-

MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU

: :

Menetapkan Biaya Perjalanan Dinas dan Standarisasi Akomodasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut : I. Pemerintah Daerah Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah sebagai berikut : a. Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Kepala Kantor, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Camat, Sekretaris Korpri, SPT ditandatangani oleh Bupati, jika Bupati tidak berada di tempat SPT dapat ditandantangani oleh Wakil Bupati, jika Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat maka SPT dapat ditandatangani oleh Sekda dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas sepengetahuan Bupati melalui Telaahan Staf bila mana melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam/Luar Provinsi dengan maksud koordinasi/konsultasi; b. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris atau Kepala Tata Usaha; c. Pada kegiatan tertentu Ajudan, Sopir dan PTT dapat melakukan Perjalanan Dinas, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris atau Kepala Tata Usaha. Dengan rincian sebagai berikut : A) SPPD Luar Daerah Luar Provinsi menggunakan Transportasi Udara : 1) Bupati Lumpsum Rp. 3.000.000/hari 2) Wakil Bupati Lumpsum Rp. 2.500.000/hari Lumpsum : Eselon II a Rp. 1.750.000/hari Eselon II b ( Gol. IV ) Rp. 1.500.000/hari Eselon III (Gol. III & IV) Rp. 1.200.000/hari Eselon IV (Gol. III & IV) Rp 1.000.000/hari Staf Gol III & IV Rp. 850.000/hari Staf Gol I & II Rp. 600.000/hari B) SPPD Luar Daerah Luar Provinsi menggunakan Transportasi Darat : 1) Bupati Lumpsum Rp. 3.000.000/hari 2) Wakil Bupati Lumpsum Rp. 2.500.000/hari Lumpsum : Eselon II a Rp. 1.750.000/hari Eselon II b ( Gol. IV ) Rp. 1.500.000/hari Eselon III (Gol. III & IV) Rp. 1.100.000/hari

-5-

Eselon IV (Gol. III & IV) Rp 700.000/hari Staf Gol III & IV Rp. 500.000/hari Staf Gol I & II Rp. 450.000/hari C) SPPD Luar Daerah Dalam Provinsi : 1) Bupati Lumpsum Rp. 2.750.000/hari 2) Wakil Bupati Lumpsum Rp. 2.250.000/hari Lumpsum : Eselon II a Rp. 1.750.000/hari Eselon II b ( Gol. IV ) Rp. 1.500.000/hari Eselon III (Gol. III & IV) Rp. 1.000.000/hari Eselon IV (Gol. III & IV) Rp 700.000/hari Staf Gol III & IV Rp. 500.000/hari Staf Gol I & II Rp. 450.000/hari D) SPPD Antar Kecamatan Dalam Daerah : 1) Perjalanan dalam rangka Bimtek, Konsultasi dan Koordinasi khusus SKPD yang berada dalam Kota Boroko tidak dibayarkan biaya perjalanan Dinas; 2) Perjalanan Dinas Antar Kecamatan Dalam Daerah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa disamakan dengan Staf Golongan II sebagaimana diktum KESATU butir I huruf D) angka 4) huruf e dalam surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara ini dengan memperhatikan Alokasi Dana Operasional dalam APBDES Tahun 2012; 3) Besaran SPPD Antar Kecamatan Dalam Daerah bagi PNS Golongan IV, Golongan III, Golongan II pada Inspektorat Daerah yang melaksanakan pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan di lapangan diberikan Tambahan Uang Saku sejumlah Rp. 50.000,00 /perhari pemeriksaan; 4) Rincian Perjalanan Dinas Antar Kecamatan Dalam Daerah sebagai berikut : a. Bupati Rp. 500.000/hari b. Wakil Bupati Rp. 400.000/hari c. Golongan IV Rp. 300.000/hari d. Golongan III Rp. 200.000/hari e. Golongan I & II Rp. 100.000/hari II. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan Tata Tertib Dewan. Dengan rincian sebagai berikut : a. SPPD Luar Daerah Luar Provinsi Menggunakan Transportasi Udara : 1) Ketua Lumpsum Rp. 2.750.000/ hari 2) Wakil Ketua Lumpsum Rp. 1.750.000/hari 3) Anggota Lumpsum Rp. 1.500.000/hari

-6-

b. SPPD Luar Daerah Luar Provinsi Menggunakan Transportasi Darat : 1) Ketua Lumpsum Rp. 2.750.000/hari 2) Wakil Ketua Lumpsum Rp. 1.750.000/hari 3) Anggota Lumpsum Rp. 1.500.000/hari c. SPPD Luar Daerah Dalam Provinsi : 1) Ketua Lumpsum Rp. 2.500.000/hari 2) Wakil Ketua Lumpsum Rp. 1.750.000/hari 3) Anggota Lumpsum Rp. 1.500.000/hari d. SPPD Antar Kecamatan Dalam Daerah : 1) Ketua Rp. 450.000/hari 2) Wakil Ketua Rp. 300.000/hari 3) Anggota Rp. 250.000/hari III. Ajudan, Kepala Desa, Perangkat Desa, Sopir dan PTT. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah sebagai berikut: a. Pada kegiatan tertentu Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Ajudan Pimpinan DPRD dapat melakukan Perjalanan Dinas, SPT ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD; b. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa SPT ditandatangani oleh Camat dan SPPD ditandatangani oleh Sekcam; c. Pada kegiatan tertentu Sopir dan PTT dapat melakukan Perjalanan Dinas, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris atau Kepala Tata Usaha; Ajudan Disesuaikan dengan pangkat yang bersangkutan Perwira disamakan dengan PNS Golongan III; Bintara disamakan dengan PNS Golongan II; Kepala Desa, Perangkat Desa, Sopir dan PTT Disamakan dengan PNS Golongan II; IV. Format Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana dimaksud dalam poin I, poin II dan poin III tersebut dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini. V. Standarisasi Akomodasi a. Bupati : b. Ketua DPRD : c. Wakil Bupati : d. Wakil Ketua DPRD :

Sebagai berikut : Kategori Hotel Bintang Kategori Hotel Bintang Kategori Hotel Bintang Kategori Hotel Bintang

4; 4; 4; 4;

-7-

e. f. g. h. i. j.

Anggota DPRD Eselon IIA Eselon IIB Eselon III/Gol IV Eselon IV/Gol III Staf/Gol I dan Gol II

: : : : : :

Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori

Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel

Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang

4; 4; 4; 3; 2; 1.

Standarisasi sebagaimana dimaksud pada poin V, disesuaikan dengan kondisi daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini; KEDUA

:

Apabila perjalanan menggunakan kendaraan dinas, maka biaya transportasi tidak dibayarkan, dengan penjelasan sebagai berikut : a. Biaya Transportasi Perjalanan yang tidak dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam diktum ini adalah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi (Angkutan Darat), dan berlaku untuk Umum, tidak terkecuali Ajudan dan Sopir, baik yang dilakukan oleh perseorangan atau secara bersama-sama dan bilamana Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Dinas dan atau Kendaraan Operasional Roda Empat; b. Biaya Transport Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi (Angkutan Darat) bagi PNS Eselon III (pada Dinas, Badan, Inspektorat Daerah, Sekretariat DPRD), Eselon IV, Staf, Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang dilakukan oleh perseorangan atau secara bersama-sama tidak dengan menggunakan kendaraan dinas atau Kendaraan Operasional maka Transport dibayarkan sesuai dengan Biaya riil Transportasi Angkutan Umum Darat yaitu biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan asas kepatutan;

KETIGA

:

Perjalanan dengan tujuan konsultasi dan koordinasi penjelasan sebagai berikut : a. lumpsum dibayarkan 4 (empat) hari dalam Perjalanan Dinas dengan tujuan Konsultasi /Koordinasi di luar daerah luar provinsi dengan transportasi udara/darat masing-masing dihitung 1 (satu) hari sebelum kegiatan, 2 (dua) hari melakukan kegiatan dengan 1 (satu) hari sesudah kegiatan; b. lumpsum dibayarkan 3 (tiga) hari dalam perjalanan dinas dengan tujuan Konsultasi/Koordinasi luar daerah dalam provinsi masing-masing dihitung 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan, 1 (satu) hari pelaksanaan kegiatan dan 1 (hari) sesudah kegiatan; c. lampiran untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dimaksud terdiri dari : 1) Telaahan Staf bagi Kepala SKPD; 2) Dasar Surat/Undangan;

-8-

3) SPT; 4) SPPD; 5) Bukti Transport (Kwitansi Angkutan Umum Darat/Transport lokal atau Udara); 6) Tiket; 7) Boarding Pass; 8) Aiport Tax; 9) Kwitansi Perhitungan Rampung dari Bendahara; 10) Laporan Hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas. d. tidak dibenarkan perjalanan dinas rangkap yang dilakukan dalam waktu, atau tempat, dan/atau tujuan yang sama; e. terhadap Pejabat Struktural dengan Status Pelaksana Tugas (Plt.) biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sesuai dengan besaran jumlah perjalanan setingkat Pejabat Struktural Definitif; f. terhadap Pejabat struktural dengan status Pelaksana Harian (Plh.) biaya Perjalanan Dinas tidak dibayarkan sesuai dengan jabatan PLH yang melekat. KEEMPAT

:

Perjalanan yang dikenakan biaya kontribusi dalam rangka mengikuti diklat dan sejenisnya, serta untuk memenuhi undangan dari organisasi pemerintah maupun non pemerintah penjelasannya sebagai berikut: a. yang dimaksud dengan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat dan sejenisnya dalam Surat Keputusan Bupati ini adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan atas perintah pejabat yang berwenang; b. bilamana dalam pelaksanaan diklat dan sejenisnya dikenakan biaya kontribusi, maka biaya kontribusi yang tidak termasuk rincian lumpsum akan dibayarkan tersendiri sesuai pengeluaran nyata melalui anggaran Bintek/Diklat; c. perjalanan dinas dalam rangka memenuhi undangan dari suatu kegiatan, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah, lumpsum dibayarkan 1 (satu) hari sebelum kegiatan, untuk kegiatan disesuaikan dengan jadwal undangan dibayarkan 1 (satu) hari setelah kegiatan, kecuali organisasi yang mengundang telah memfasilitasi akomodasi/konsumsi, maka komponen lumpsum berkenaan tidak dibayarkan; d. lampiran untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dimaksud terdiri dari: 1) Telaahan Staf bagi Kepala SKPD; 2) Dasar Surat/Undangan; 3) SPT; 4) SPPD; 5) Bukti Transport (Kwitansi Angkutan Umum Darat/Transport lokal atau Udara); 6) Tiket; 7) Boarding Pass; 8) Aiport Tax; 9) Kwitansi perhitungan rampung dari bendahara; 10) Bukti pembayaran kontribusi dan sertifikat bimtek/sejenisnya; 11) Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas;

-9-

KELIMA

:

Pembayaran untuk tiket pesawat dan transportasi darat/transport lokal disesuaikan dengan pengeluaran nyata (add. Cost) dengan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran nyata (Add. Cost) dalam pembayaran besaran jumlah biaya Transport Perjalanan Dinas untuk Tiket Pesawat dan Transportasi Darat/transport lokal dalam diktum KELIMA ini adalah sebagaimana besaran jumlah Biaya Transport dalam penjelasan pada diktum KEDUA huruf b dan diktum KETIGA huruf b Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara ini.

KEENAM

:

Biaya lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini yang termasuk di dalamnya adalah : - Akomodasi (hotel); - Uang makan; - Uang saku.

KETUJUH

:

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012;

KEDELAPAN

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 3 Januari 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 3. Kepala Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 4. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 5. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 7. Arsip,-

- 10 -

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 6 TAHUN 2012 TANGGAL : 3 JANUARI 2012 TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS DAN STANDARISASI AKOMODASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.

BIAYA PERHARI AKOMODASI PENGINAPAN UNTUK SELURUH WILAYAH INDONESIA TARIF HOTEL NO

PROVINSI

(1)

(2)

BINTANG BINTANG BINTANG EMPAT TIGA DUA (3)

(4)

(5)

BINTANG SATU (6)

1

Nanggro Aceh Darusalam

1.300.000

1.080.000

410.000

340.000

2

Sumatra Utara

1.000.000

650.000

470.000

310.000

3

Riau

960.000

720.000

450.000

380.000

4

Kepulauan Riau

930.000

650.000

380.000

280.000

5

Jambi

1.030.000

560.000

370.000

290.000

6

Sumatra Barat

1.030.000

800.000

460.000

280.000

7

Sumatra Selatan

1.000.000

550.000

400.000

280.000

8

Lampung

960.000

770.000

340.000

320.000

9

Bengkulu

790.000

580.000

570.000

510.000

10

Bangka Belitung

1.030.000

500.000

410.000

300.000

11

Banten

1.430.000

920.000

450.000

320.000

12

Jawa Barat

1.470.000

830.000

460.000

390.000

13

D.K.I Jakarta

1.000.000

650.000

610.000

400.000

14

Jawa Tengah

1.210.000

750.000

450.000

350.000

15

D.I Yogyakarta

1.040.000

670.000

520.000

320.000

16

Jawa Timur

960.000

640.000

390.000

280.000

17

Bali

1.810.000

1.100.000

820.000

550.000

18

Nusa Tenggara Barat

1.000.000

550.000

540.000

360.000

19

Nusa Tenggara Timur

1.000.000

610.000

470.000

400.000

20

Kalimantan Barat

1.130.000

740.000

430.000

300.000

- 11 -

21

Kalimantan Tengah

1.350.000

750.000

400.000

340.000

22

Kalimantan Selatan

1.240.000

770.000

500.000

350.000

23

Kalimantan Timur

1.230.000

750.000

550.000

450.000

24

Sulawesi Utara

1.240.000

640.000

500.000

290.000

25

Gorontalo

1.010.000

910.000

410.000

240.000

26

Sulawesi Barat

1.030.000

910.000

400.000

360.000

27

Sulawesi Selatan

1.000.000

800.000

420.000

330.000

28

Sulawesi Tengah

1.040.000

510.000

400.000

330.000

29

Sulawesi Tenggara

1.070.000

620.000

450.000

420.000

30

Maluku

1.030.000

680.000

390.000

280.000

31

Maluku Utara

1.300.000

600.000

420.000

380.000

32

Papua

1.050.000

720.000

460.000

380.000

33

Irian Jaya Barat

1.060.000

900.000

400.000

370.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG

- 12 -

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 6 TAHUN 2012 TANGGAL : 3 JANUARI 2012 TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS DAN STANDARISASI AKOMODASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.

RINCIAN BIAYA LUMPSUM UNTUK PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2012 I.

Lumpsum Luar Daerah Luar Provinsi (transportasi udara) a. Bupati - Akomodasi (standar kota tujuan) - Uang Makan Rp. 1.000.000,- Uang Saku Rp. 2.000.000,Total Rp. 3.000.000/hari b. Wakil Bupati - Akomodasi - Uang Makan - Uang Saku Total

(standar kota tujuan) Rp. 1.000.000,Rp. 1.500.000,Rp. 2.500.000/hari

c. Ketua DPRD - Akomodasi - Uang Makan - Uang Saku Total


d. Sekretaris Daerah - Akomodasi - Uang Makan - Uang Saku Total

(standar kota tujuan) Rp. 750.000,Rp. 1.000.000,Rp. 1.750.000/hari

e. Wakil Ketua DPRD - Akomodasi - Uang Makan - Uang Saku Total


f. Anggota DPRD - Akomodasi - Uang Makan - Uang Saku Total

(standar kota tujuan) Rp. 650.000,Rp. 850.000,Rp. 1.500.000/hari

g. Eselon IIb (Golongan IV) - Akomodasi (standar kota tujuan) - Uang Makan Rp. 650.000,- Uang Saku Rp. 850.000,Total Rp. 1.500.000/hari

- 13 -

h. Eselon III (Golongan III & IV) - Akomodasi (standar kota tujuan) - Uang Makan Rp. 450.000,- Uang Saku Rp. 750.000,Total Rp. 1.200.000/hari i. Eselon IV (Golongan III & IV) - Akomodasi (standar kota tujuan) - Uang Makan Rp. 350.000,- Uang Saku Rp. 650.000,Total Rp. 1.000.000/hari j. Staf (Golongan III & IV) - Akomodasi (standar kota tujuan) - Uang Makan Rp. 300.000,- Uang Saku Rp. 550.000,Total Rp. 850.000/hari k. Staf Golongan I & II - Akomodasi - Uang Makan - Uang Saku Total

II.

(standar kota tujuan) Rp. 200.000,Rp. 400.000,Rp. 600.000/hari

Lumpsum SPPD Luar Daerah Luar Provinsi (transportasi darat) a. Bupati - Akomodasi (standar kota tujuan) - Uang Makan Rp. 1.000.000,- Uang Saku Rp. 2.000.000,Total Rp. 3.000.000/hari b. Wakil Bupati - Akomodasi - Uang Makan - Uang Saku Total


c. Ketua DPRD - Akomodasi - Uang Makan - Uang Saku Total d. Sekretaris Daerah - Akomodasi - Uang Makan - Uang Saku Total





- 14 -



g. Eselon IIb (Golongan IV) - Akomodasi (standar kota tujuan) - Uang Makan Rp. 500.000,- Uang Saku Rp. 1.000.000,- Total Rp. 1.500.000/hari h. Eselon III (Golongan III & IV) - Akomodasi (standar kota tujuan) - Uang Makan Rp. 300.000,- Uang Saku Rp. 800.000,Total Rp. 1.100.000/hari i. Eselon IV (Golongan III & IV) - Akomodasi (standar kota tujuan) - Uang Makan Rp. 200.000,- Uang Saku Rp. 500.000,Total Rp. 700.000/hari j. Staf (Golongan III & IV) - Akomodasi (standar kota tujuan) - Uang Makan Rp. 200.000,- Uang Saku Rp. 300.000,Total Rp. 500.000/hari k. Staf Golongan I & II - Akomodasi - Uang Makan - Uang Saku Total III.


Lumpsum SPPD Luar Daerah Dalam Provinsi (transportasi darat) a. Bupati - Akomodasi (standar kota tujuan) - Uang Makan Rp. 750.000,- Uang Saku Rp. 2.000.000,Total Rp. 2.750.000/hari b. Wakil Bupati - Akomodasi - Uang Makan - Uang Saku Total


c. Ketua DPRD - Akomodasi - Uang Makan - Uang Saku Total


- 15 -

d. Sekretaris Daerah - Akomodasi - Uang Makan - Uang Saku Total





(standar kota tujuan) Rp. 650.000,Rp. 850.000,Rp. 1.500.000/hari

g. Eselon IIb (Golongan IV) - Akomodasi (standar kota tujuan) - Uang Makan Rp. 650.000,- Uang Saku Rp. 850.000,Total Rp. 1.500.000/hari h. Eselon III (Golongan III & IV) - Akomodasi (standar kota tujuan) - Uang Makan Rp. 250.000,- Uang Saku Rp. 750.000,Total Rp. 1.000.000/hari i. Eselon IV (Golongan III & IV) - Akomodasi (standar kota tujuan) - Uang Makan Rp. 200.000,- Uang Saku Rp. 500.000,Total Rp. 700.000/hari j. Staf (Golongan III & IV) - Akomodasi (standar kota tujuan) - Uang Makan Rp. 200.000,- Uang Saku Rp. 300.000,Total Rp. 500.000/hari k. Staf Golongan I & II - Akomodasi - Uang Makan - Uang Saku Total


BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

HAMDAN DATUNSOLANG

- 16 -

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 6 TAHUN 2012 TANGGAL : 3 JANUARI 2012 TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS DAN STANDARISASI AKOMODASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.

CONTOH FORMAT SPPD : PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NAMA SKPD Alamat SKPD

Lembaran Lampiran Nomor

: I, II, III, IV : : ……………

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS ( SPPD ) 1.

Pejabat yang memberi perintah

:

……………………..

2.

Nama/NIP pegawai yang diperintahkan

:

………………… / …………..

3.

:

4.

a) Pangkat dan Golongan Ruang gaji Menurut PP No. 6 Tahun 1997 b) Jabatan Instansi c) Tingkat Biaya Perjalanan Dinas Maksud Perjalanan Dinas

5.

Alat angkut yang digunakan

:

6.

a) Tempat Berangkat b) Tempat Tujuan

: :

………………….. …………………..

7.

a) Lamanya Perjalanan Dinas b) Tanggal Berangkat c) Tanggal Harus Kembali/Tiba Di tempat Baru *)

: : :

…………………………. ………………………….. …………………………….

8.

9.

10

Pengikut : Nama 1) 2) 3) 4) 5) Pembebanan Anggaran a) Instansi b) Mata Anggaran Keterangan Lain – lain

: : :

Tanggal Lahir

: : :

-

Keterangan

Sesuai SPT Nomor : Tanggal :

/ / / 2012

Dikeluarkan di Pada Tanggal Pejabat Yang Berwenang

………………… NIP : fsfdfsd

- 17 -

Berangkat dari : (tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala …………

………………… Nip : sdfsfdsfs I

Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :

Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala

: : : :

( ……………….. ) II


( ……………….. ) Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala

: : : :

( ……………….. ) III


( ……………….. ) Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala

: : : :

( ……………….. ) IV

V


Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala

( ……………….. ) Tiba / Kembali : (tempat kedudukan) Pada Tanggal :

( ……………….. ) Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Yang Berwenang / Pejabat Lainnya Yang Ditunjuk

Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat Lainnya Yang Ditunjuk

VI VII

( ……………….. ) : : : :

…………………….. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, NIP : dffgdfgdfgsdnffdf NIP : asdasdasdasd Catatan Lain – lain Perhatian : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendahara bertanggung jawab berdasarkan peraturan – peraturan Keuangan Negara Apabila Negara menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya (Angka 8 Lampiran Surat Menteri Keuangan Tanggal 30 April 1974 Nomor E20 / MK / II / 1974 .

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

HAMDAN DATUNSOLANG

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 6 TAHUN 2012

Recommend Documents