BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 121 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN TIM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selaku penanggungjawab tugas menerapkannya dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang mencakup Sistem Kontrol Otomat; b. bahwa untuk menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Petugas Pengelola yang tersusun dalam tim SIMDA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 63); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
Membentuk Tim Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012 dengan susunan sebagai berikut: a. Pembina b. Penanggung jawab c. Koordinator Umum d. Koordinator Simda Keuangan
: : : :
Kepala Dinas PPKAD Sekretaris Dinas PPKAD Kepala Bidang Anggaran Dinas PPKAD; Kepala Bidang Akuntansi Dinas PPKAD;
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 e. Koordinator Simda Gaji f. Koordinator Simda Aset g. Pengendali Teknis h. Administrator Simda Keuangan i. Administrator Simda Gaji j. Administrator Simda Aset k. Operator
KEDUA
:
:
: :
Kepala Bidang Pendapatan Dinas PPKAD; Kepala Bidang Aset Dinas PPKAD; Irna Isana Datunsolang, SE; Rina Pontoh, AME;
:
Ismail Polapa, SE;
:
Plora Enok, SE;
:
1. Erwin Talibo, S.Kom; 2. Moh. Agus Pontoh, A.Md.Kom; 3. Yanne Lapasiang, AME; 4. Evita Pahu, SE.I; 5. Laura Margarethe Pesik, SE; 6. Dewi L. Tabo; 7. Rusman Mokoolang; 8. Marini Kadengkian, SE; 9. Rahmat Y.S. Ahmad, A.Md; 10. Balgis Alamri, A.Md; 11. Firman S. Hapili, SE; 12. Vivi Makalunsenge, SE.
:
Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas: a. membina, Membimbing dan Mengarahkan Tim dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas; b. bertanggung jawab mengelola penyelenggaraan sistem dan tugas Tim; c. mengkoordinir keseluruhan penyelenggaraan tugas dan sistem melalui masing-masing koordinator Simda serta memberikan laporan kepada atasan tentang pelaksanaan tugas; d. mengkoordinir pelaksanaan Simda Keuangan; e. mengkoordinir pelaksanaan Simda Gaji; f. mengkoordinir pelaksanaan Simda Aset; g. mengendalikan teknis pengelolaan dan pelayanan Simda dan membuat laporan pelaksanaan tugas; h. bertanggung jawab terhadap proses administrasi Simda Keuangan; i. bertanggung jawab terhadap proses administrasi Simda Keuangan; j. bertanggung jawab terhadap proses administrasi Simda Gaji;
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 k. bertanggung jawab terhadap proses administrasi Simda Aset; l. melakukan verifikasi anggaran melalui kartu kendali kegiatan pada setiap SPP, SPM yang diajukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran; m. memproses penerbitan SPD dan SP2D; n. menginput Pengembalian SIMDA; o. mencocokan posting realisasi anggaran dan belanja; p. menginput SPP dan SPM setelah verifikasi; q. menginput SPJ; r. menginput SPP, SPM setelah verifikasi; s. menginput Pendapatan SKPKD; t. menginput Realisasi Pencairan SP2D; u. menginput bukti bukti penerimaan SKPD; v. menginput Simda Gaji; w. menginput Barang Aset Milik Daerah; x. menginput RKA Simda Keuangan; dan y. menginput RKA SKPKD Simda Keuangan; KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
KEEMPAT
:
Kepada Pembina /Penanggung Jawab/ Koordinator/Pengendali Teknis/Administrator dan Operator Tim Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melaksanakan tugasnya diberikan Insentif setiap bulan sebesar: a. Pembina sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah); b. Penanggung jawab sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); c. Koordinator Umum, Koordinator Simda Keuangan, Koordinator Simda Gaji, dan Koordinator Simda Aset sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); d. Pengendali Teknis sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah); e. Administrator Simda Keuangan, Administrator Simda Gaji dan Administrator Simda Aset sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan f. Operator sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 6 KELIMA
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada DPA-SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2012.
KEENAM
:
Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 2 Juli 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 5. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 7. Yang bersangkutan; 8. A r s i p,-
