BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 232 TAHUN 2012 TENTANG SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa dalam upaya meningkatkan aksesbilitas dan peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu prioritas pembangunan nasional, maka guna mewujudkan peningkatan akses pendidikan yang berkualitas tersebut pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Pendidikan untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 dan Pemerintah Daerah telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor 133 Tahun 2012 tentang Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012; b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 133 Tahun 2012 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Juknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan 2012 untuk SD/SDLB yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Juknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan 2012 untuk SD/SDLB, sehingga Keputusan Bupati Nomor 133 Tahun 2012 tidak sesuai lagi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 376); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk SD/SDLB Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012; 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk SMP Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012; 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Juknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan 2012 untuk SD/SDLB; 18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
Menetapkan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 KEDUA
:
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2012 untuk SD/SDLB diarahkan untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD/SDLB beserta perabotnya, dan penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2012 untuk SMP diarahkan pada kegiatan rehabilitasi ruang belajar SMP beserta perabotnya dan Penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan.
KETIGA
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2012.
KEEMPAT
:
Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 133 Tahun 2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA
:
Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 6 Desember 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada: 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta; 3. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 5. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 6. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 7. Kepala Dinas Dikpora Kab. Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 9. Para Kepala Sekolah penerima DAK Tahun 2012; 10. A r s i p,-
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 232 TAHUN 2012 TENTANG SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2012
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA No.
Nama Sekolah
Jumlah Ruang
(1)
(2)
(3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
SDN 2 Bigo SDN 1 Sokoputa SDN 2 Pontak SDN 1 Komus I SDN 2 Dalapuli SDN 1 Kayuogu SDN 2 Tombulang SDN 1 Tombulang SDN 1 Batutajam SDN 1 Sonuo SDN 1 Talaga SDN 1 Tote SDN 1 Wakat SDN 1 Ollot Dua SDN 1 Biontong SDN 1 Binjeita 1 SDN 1 Binjeita 2 SDN 1 Bohabak 2 SDK XII Sumba SDN 1 Pimpi SDN 1 Padang SDN 1 Bunia SDN 1 Kopi SDN 1 Mome SDN 1 Bintauna SDN 1 Bintauna Pantai SDN 1 Sangkub I SDN 1 Sidodadi SDN 1 Pangkusa JUMLAH
3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 89
Jumlah Anggaran (Rp.) (4)
212.200.000,00 281.700.000,00 212.200.000,00 212.200.000,00 212.200.000,00 351.200.000,00 212.200.000,00 212.200.000,00 212.200.000,00 212.200.000,00 212.200.000,00 212.200.000,00 212.200.000,00 212.200.000,00 212.200.000,00 143.850.000,00 212.200.000,00 212.200.000,00 212.200.000,00 212.200.000,00 212.200.000,00 212.200.000,00 212.200.000,00 212.200.000,00 212.200.000,00 212.200.000,00 212.200.000,00 212.200.000,00 6.263.950.000,00
DAK Pusat : Rp. 5. 721.776.000,Dana Sharing : Rp. 572.177.600,Jumlah : RP. 6.293.953.600,-
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 6 LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 232 TAHUN 2012 TENTANG SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2012
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
No.
Nama Sekolah
Jumlah Ruang
Jumlah Anggaran (Rp.)
(1)
(2)
(3)
(4)
1
SMP N 1 Sangkub
5
450.000.000,00
2
SMP N 1 Bintauna
4
376.088.000,00
3
SMP N 2 Bintauna
2
180.000.000,00
JUMLAH DAK Pusat Dana Sharing Jumlah
11
1.006.088.000,00
: Rp. 960.080.000,: Rp. 46.008.000,: Rp. 1.006.088.000,-
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
