BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 159 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL PROGRAM KESETARAAN PAKET A/ULA, PAKET B/WUSTHA DAN PAKET C TAHAP I TAHUN PELAJARAN 2011/2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket A/Ula, Paket B/Wustha dan Paket C 2012 merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan peserta didik sebagai persyaratan yang bertujuan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan merupakan peningkatan Mutu Pendidikan menunjukan adanya standar mutu pendidikan secara Nasional, sehingga dipandang perlu menetapkan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket A/Ula, Paket B/Wustha dan Paket C Tahap I Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan Keputusan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket A/ULA, Paket B/Wustha dan Paket C Tahap I Tahun Pelajaran 2011/2012;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomro 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 10. Intruski Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2012; 18. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI Nomor1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun; 19. Kesepakatan Bersama Depdiknas dengan Departemen Agama No. 19/E/207 dan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Program Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Keagamaan; 20. Kesepakatan Bersama Mendiknas dengan Menteri Agama Nomor 01/KB Tahun 2007 dan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Keagamaan; 21. Keputusan Bersama Dirjen Binbaga Islam Depag dan Dirjen Dikdasmen Nomor E/83/2000 dan Nomor 166/C/KEP/DS-2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesanteren Salafiyah sebagai Pola Pendidikan Dasar; 22. Keputusan Bersama Dirjen Baga Islam Depag dan Kabalitbang Diknas Nomor Dj.II/526/2003 dan Nomor 6016/G/HK/2003 tentang Ujian Akhir Nasional Program Wajib Belajar 9 Tahun pada Pondok Pesanteren Salafiyah; 23. Kesepakatan Bersama Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Depdiknas dengan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Nomor 19/E/MS/2004, Nomor DJ.II/166/04 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesanteren;
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU
:
Menetapkan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket A/ULA, Paket B/Wustha dan Paket C Tahap I Tahun Pelajaran 2011/2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA
:
Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas: a. menetapkan satuan pendidikan Nonformal/Formal sebagai unit penyelenggara Ujian Nasional Program Kesetaraan Program Paket C; b. Mensosialisasikan POS kepada unit penyelenggara Ujian Nasional Program Kesetaraan Kecamatan; c. menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap berkas syarat-syarat calon peserta Ujian Nasional Program Kesetaraan; d. merekap dan mengirim daftar calon peserta Ujian Nasional kepada penyelenggara Ujian Nasional Program Kesetaraan Tingkat Provinsi; e. menandatangani SKHUN dan mendistribusikannya ke penyelenggara Ujian Nasional Program Kesetaraan tingkat Kecamatan dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal; f. mengelola Pembiyaan penyelenggaraan Ujian Nasional Program Kesetaraan sesuai dengan kewenangannya; g. memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan tingat Kabupaten, serta mengirimkannya ke penyelenggara Ujian Nasional Program Kesetaraan Tingkat Provinsi; dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 -
h. melaksanakan penyelenggaraan ujian dengan sebaikbaiknya sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. KETIGA
:
Masa kerja Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket A/Ula, Paket B/Wustha dan Paket C Tahap I Tahun Pelajaran 2011/2012, selama 3 (tiga) bulan ditetapkan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan 31 Juli 2012.
KEEMPAT
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
KELIMA
:
Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 17 September 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado 3. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 4. Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bolaang Mongondow Utara di Bolangitang; 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 7. Yang bersangkutan; 8. A r s i p,-
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 6 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 159 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL PROGRAM KESETARAAN PAKET A/ULA, PAKET B/WUSTHA DAN PAKET C TAHAP I TAHUN PELAJARAN 2011/2012
SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL PROGRAM KESETARAAN PAKET A/ULA, PAKET B/WUSTHA DAN PAKET C TAHAP I TAHUN PELAJARAN 2011/2012 NO
NAMA
JABATAN DALAM DINAS
JABATAN DALAM PANITIA
1
Dra. Fatsoen Bata
Kepala Dinas DIKPORA Bolmut
Pelindung/Penasehat
2
Drs. Tafif Pakaya
Kepala Kemenag Bolmut
Pelindung/Penasehat
3
Irwan Halid, S.Pd
Kepala Bidang PNFI-PO
Pengarah
4
Dra. Leida Pontoh
Kabid Dikdasmen
Pengarah
5
Emilia Korompot, S.Pd
Kasi PNFI
Ketua
6
Jona Masuara, A.Ma.Pd
Kacabdin Pinogaluman
Penanggung Jawab
7
M.S Binol, A.Ma.Pd
Kacabdin Kaidipang
Penanggung Jawab
8
Silvana Pontoh, A.Ma.Pd
Kacabdin Bolangitang Barat
Penanggung Jawab
9
S.H. Datukramat, S.Pd
Kacabdin Bolaangitang Timur
Penanggung Jawab
10
Zainudin Samber, S.Pd
Kacabdin Bintauna
Penanggung Jawab
11
Imam Santoso, S.Pd
Kacabdin Sangkub
Penanggung Jawab
12
Tjoan Bulut
Kepala SKB Pinogaluman
Penyelenggara
13
Abdullah Maloho
Kepala SKB Kaidipang
Penyelenggara
14
Purnomo Hadi, S.Pd
Kepala SKB Bolangitang
Penyelenggara
15
Dra. Surmiat Bata
Kepala SKPB Bintauna
Penyelenggara
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
