BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 155 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENAGANAN LANJUT USIA DIDAERAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka penanganan Lanjut Usia di daerah secara intensif, menyeluruh dan terpadu perlu dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia di Provinsi dan Kabupaten /Kota serta melakukan pemberdayaan masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusa Bupati Kabupaten Bolaang mongondow Utara tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di daerah;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negera tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan masyarakat dalam penanganan Lanjut Usia di daerah; 4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 8. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan;
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 16. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia; 17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 71); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
Membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013, yang selanjutnya disebut Komisi Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Penasehat
:
Bupati Bolaang Mongondow Utara;
:
Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara;
b. Ketua
:
Sekretaris Daerah Kabupaten;
c. Ketua Pelaksana
:
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 -
d. Wakil Ketua I
:
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
e. Wakil Ketua II
:
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat setda Kabupaten Bolaang mongondow utara;
f. Sekertaris I
:
Aroman Talibo, S.pt;
g. Sekertaris II
:
Fadil, SE.
h. Anggota
:
1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara; 2. Kepala Badan Kependudukan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Bolaang Mongondow Utara; 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Bolaang Mongondow Utara; 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang mongondow Utara; 6. Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kab.Bolaang Mongondow Utara; 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bolaang Mongondow Utara; 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara; 9. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Bolaang Mongondow Utara; 10. PT. Bank Rakyat Indonesia Boroko (unsur Dunia Usaha); dan 11. PT. Bank Sulut Boroko (unsur dunia usaha).
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 KEDUA
:
Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas: a. Mengkordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah langkah yang diperlukan dalam penanganan Lanjut Usia sesuai pedoman, strategi program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komnas Lansia dan Komda Lansia Provinsi, serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Gubernur. b. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. d. Mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia Kabupaten. e. Menghimpun, menggerakan, menyediakan, dan memamfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisian untuk kegiatan penanganan lanjut usia. f. Menghimpun dan memamfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, provinsi, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisian untuk kegiatan penanganan lanjut usia. g. Mengkordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia Kabupaten. h. Mengadakan kerja sama antar Komda Lansia Kabupaten dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia. i. Melakukan Sosialisasi, Advokasi, dan Mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan. j. Memfasilitasi pembentukan Komda lansia Kecamatan dan Desa; dan k. Memfasilitasi pembentukan Kelompok Peduli lanjut Usia Kabupaten.
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 6 KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun Anggaran 2013.
KELIMA
:
Keputusan ditetapkan
Bupati
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 7 Juni 2013 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 1. Kapala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara di Boroko; 2. Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 4. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 6. Yang bersangkutan; 7. A r s i p,-
