BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 137 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang di kuasai langsung oleh negara yang diberikan kepada perorangan dan/atau Badan Usaha dalam jangka waktu yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan; b. bahwa Hak Guna Usaha Perkebunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain atau pemerintah apabila ketentuan dan persyaratan tidak dapat dipenuhi, sehingga jika dalam perkembangannya terdapat permasalahan guna usaha perkebunan dipandang perlu membentuk tim; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Hak Guna Usaha Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3578);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penertiban dan Pendaya Gunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16); 13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi; 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilain Usaha Perkebunan; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 71); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
Membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Hak Guna Usaha Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang selanjutnya disebut Tim Penyelesaian dengan susunan keanggotaan adalah sebagai berikut: a. Pembina
: 1. Bupati; 2. Wakil Bupati;
b. Pengarah
: Sekretaris Daerah;
c. Ketua
: 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 2. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 d. Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan; e. Anggota
KEDUA
:
: 1. Kepala Bappeda; 2. Kepala Dinas PPKAD; 3. Kepala Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal; 4. Kepala Kantor Lingkungan Hidup; 5. Kepala Kesbangpol; 6. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah; 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 8. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah; 9. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah; 10. Camat Sangkub; 11. Camat Bolangitang Timur; 12. Camat Pinogaluman; dan 13. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.
Tim Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas: a. melakukan pendataan terhadap perusahaanperusahaan yang telah di berikan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan oleh Pemerintah Pusat; b. mengadakan Konsultasi, Koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi teknis terkait; c. melakukan evaluasi terhadap HGU Perkebunan di wilayah hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan d. membuat kajian hasil evaluasi terhadap HGU Perkebunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawab kepada Bupati.
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
KELIMA
:
Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
Tim Penyelesaian diktum KEDUA
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 29 April 2013 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 4. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 5. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 6. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 8. Yang bersangkutan; 9. A r s i p,-
