BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 109 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SANITASI KABUPATEN BOLAANGMONGONDOW UTARA BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa dalam RPJMN Tahun 2010-2014 yang dijabarkan dalam RKP Tahun 2013 mencantumkan pengelolaan sanitasi permukiman di daerah merupakan prioritas nasional yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013, bahwa untuk meningkatkan kualitas kawasan perkotaan, pemerintah daerah memprioritaskan kebijakan percepatan pembangunan sanitasi permukiman; b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di daerah, perlu membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 71); 20. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 23);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
Membentuk Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang selanjutnya disebut Pokja Sanitasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten; b. Sekretaris : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan; c. Bidang-bidang : 1. Bidang Perencanaa a) Ketua : Kepala Bappeda; b) Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Wilayah Bappeda; c) Anggota : 1) Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda; 2) Kepala Sub. Bidang Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup Bappeda; 3) Kepala Sub. Bidang Kimpraswil Perhubungan dan Pariwisata Bappeda; 4) Alwin Antogia, SE; 5) Devi Kawengian; 6) Djunaedi Paputungan, S.Kom; 7) Nita Wahyuni, ST; Pejabat/staf dari Bappeda dan SKPD yang melaksanakan fungsi terkait dengan perencanaan layanan persampahan, air limbah domestik dan drainase lingkungan; 2. Bidang Pendanaan a) Ketua : Kepala Dinas PPKAD; b) Wakil Ketua : Sekretaris PPKAD; c) Anggota : 1) Kepala Bidang Akuntansi PPKAD; 2) Moh. Agus Pontoh, A.Md; 3) Irna Liana Datunsolang, SE;
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 3. Kepala Bidang Teknis a) Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum; b) Wakil Ketua : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum; c) Anggota : 1) Kepala Bidang Tata Kelola Dinas PU; 2) Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas PU; 3) Kepala Seksi Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan Dinas PU; 4) Kepala Seksi Prasarana Wilayah Dinas PU; 5) Rudini Masuara, ST. Plt Kasi Bina Lembaga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas PU; 6) Moh. Abraham, A.Md Staf Bidang Cipta Karya Dinas PU; 7) Edwin S. Alam, A.Md Staf Bidang Cipta Karya Dinas PU; 4. Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat a) Ketua : Kepala Dinas Kesehatan; b) Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan; c) Anggota : 1) Kepala Bidang Dikdasmen Dinas Dikpora; 2) Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan; 3) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat BPMPD; 4) Kepala Seksi Kesehatan Lingungan Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan; 5) Sutra Buhang, SKp; 6) Pomy Kalay, SKM;
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 6 5. Bidang Monitoring dan Evaluasi a) Ketua : Kepala Kantor Lingkungan Hidup; b) Wakil Ketua : Kepala Seksi Amdal Kantor Lingkungan Hidup; c) Anggota : 1) Suparman Talango, A.Md; 2) Soli Kolopita, A.Mp; 3) Sri Hastuty Pandialang, SE; 4) Fadlun Patebo, S.Hut; 6. Sekretariat
KEDUA
:
: 1. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda; 2. Sekretaris Dinas Kesehatan; 3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian Ekbang Setda; 4. Sapriani Maloho, S.Kom; 5. Mujabar, SE.
Pokja Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas: a. Ketua : 1. mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas pokja sanitasi kabupaten; 2. mengendalikan pengelolaan kerja pokja sanitasi kabupaten agar tetap sesuai dengan misi kabupaten; 3. memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi pokja sanitasi kabupaten; dan 4. memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi pokja sanitasi kabupaten. b. Sekretaris: 1. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja pokja sanitasi kabupaten; 2. merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan pokja sanitasi sanitasi kabupaten dalam pelaksanaan program PPSP dan sejenisnya;
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 7 3. memberikan masukan strategis terkait aspek kelembagaan dalam penyusunan SSK dan penyempurnaan terkait aspek kelembagaan dalam BPS dan SSK dari hasil review pokja sanitasi sanitasi provinsi; 4. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang; 5. menghimpun laporan bidang-bidang kerja pokja sanitasi kabupaten; 6. fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPSP oleh pokja sanitasi kabupaten serta konsultasi ke provinsi dan pusat; 7. menyiapkan pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi kabupaten; 8. menyiapkan bahan masukan kepada pokja sanitasi provinsi dalam penyusunan roadmap Sanitasi Provinsi; 9. fasilitasi tim pokja sanitasi kabupaten menghadiri pertemuan tahunan Kabupaten peserta program PPSP dan penguatan kapasitas kelembagaan PPSP; 10. fasilitasi tim pokja sanitasi kabupaten dalam melakukan penyusunan BPS dan SSK; 11. melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program PPSP yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kabupaten; dan 12. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua pokja sanitasi kabupaten. c. Bidang Perencanaan : 1. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS); 2. memastikan bahwa BPS dan SSK menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah program PPSP yang dirumuskan kedalam dokumen RPJMD; 3. memastikan kesesuaian prioritas program dan kegiatan PPSP yang dituangkan dalam SSK telah selaras dengan RPJMD; 4. menyusun program dan kegiatan prioritas PPSP bersama-sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan RKPD sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD dalam rangka penganggaran dalam APBD;
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 8 5. menyiapkan draft MPS yang berisikan program, kegiatan prioritas sanitasi yang berskala komunal, kawasan dan kota untuk disampaikan kepada pokja sanitasi provinsi; 6. membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kabupaten; 7. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kabupaten; dan 8. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kabupaten. d. Bidang Pendanaan : 1. mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan MPSS; 2. memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan sanitasi, terutama terkait dengan pendanaan sanitasi di kabupaten; 3. memberikan masukan strategis terkait aspek pendanaan dalam penyusunan MPSS dan penyempurnaan terkait aspek pendanaan dalam BPS dan SSK dari hasil review pokja sanitasi provinsi; 4. menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan kepada pokja sanitasi dalam pelaksanaan/implementasi program PPSP; 5. meneliti RKA-SKPD kabupaten untuk memastikan pendanaan pada setiap tahapan program PPSP dialokasikan kedalam APBD; 6. membuat laporan kerja terkait bidang pendanaan secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kabupaten; 7. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kabupaten; dan 8. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kabupaten. e. Bidang Teknis : 1. menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka penyusunan draft MPSS;
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 9 2. memberikan masukan strategis terkait aspek teknis penyusunan SSK dan penyempurnaan terkait aspek teknis BPS dan SSK dari hasil review pokja sanitasi provinsi; 3. menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada pokja sanitasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik program PPSP agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan; 4. membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kabupaten; 5. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kabupaten; dan 6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kabupaten. f.
Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat: 1. mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan draft MPSS; 2. menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan program PPSP; 3. menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat di kabupaten; 9. menyiapkan bahan masukan untuk penyusunan MPSS, serta memberikan input strategis aspek PMJK dan komunikasi terhadap penyusunan MPSS; 4. membuat bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kabupaten; 5. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang komunikasi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kabupaten; dan 6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kabupaten.
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 10 g. Bidang Pemantauan dan Evaluasi : 1. menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan draft MPSS; 2. menyiapkan bahan untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program PPSP pada setiap SKPD terkait; 3. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan program PPSP di kabupaten untuk dilakukan perbaikan oleh SKPD terkait; 4. membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada ketua pokja sanitasi sanitasi kabupaten; 5. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kabupaten; dan 6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kabupaten. h. Sekretariat Pokja Sanitasi, mempunyai tugas: 1. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal pokja sanitasi, lokakarya, dan pelatihanpelatihan; 2. melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan PPSP kabupaten melalui web ppsp.nawasis.info; 3. menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas pokja sanitasi dan laporan sekretariat pokja sanitasi sanitasi serta menyusun laporan program PPSP untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua pokja sanitasi sanitasi kabupaten; dan 4. menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan Program PPSP kepada Bupati/Walikota. KETIGA
:
Bagan Struktur Pokja Sanitasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEEMPAT
:
Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawab kepada Bupati.
Pokja diktum
Sanitasi KEDUA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 11 KELIMA
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2013.
KEENAM
:
Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 15 April 2013 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; 2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Bappenas di Jakarta; 3. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta; 4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta; 5. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta; 6. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 8. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 9. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 11. Yang bersangkutan; 12. A r s i p,-
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 12 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 109 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SANITASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
STRUKTUR POKJA SANITASI KABUPATEN
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
