BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 339 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka dipandang perlu membentuk Panitia; b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja, dipandang perlu memberikan honorarium bagi Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Pemberian Honorarium Bagi Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 -2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 75); 15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 78); 16. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 31); 17. Keputusan Bupati Nomor 270 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 268 tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014;
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
Pembentukan Panitia dan Pemberian Honorarium Bagi Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. Penaggungjawab: Kepala Bappeda; b. Ketua : Sekretaris Bappeda; c. Sekretaris : Kasubid. Perencanaan Makro Bappeda; d. Seksi-seksi 1. Seksi Acara a) Ketua : Kabid. Perencanaan Makro Bappeda; b) Anggota : 1) Kasubag. Umum dan Kepegawaian Bappeda; 2) Kasubid. Penelitian dan Pengembangan Bappeda; 3) Kasubid. Tata Ruang, Tataguna Tanah dan Lingkungan Hidup Bappeda; 4) Kasubid. Perumahan Formal Bappeda; 5) Moh. Aditya Pontoh, S.IP; 6) Sofya Mokodompis, A.ME; 7) Rukmana Potnoh, SE; 8) Alwin Antogia, SE; 9) Fais Maulana Antogia, SE; 10) Muchlis Dudokia, S.Pd; 2. Seksi Umum dan Perlengkapan a) Ketua : Kabid. Penelitian dan Pengembangan Bappeda; b) Anggota : 1) Kabid. Perencanaan Wilayah Bappeda; 2) Kasubid. Kimpraswil, Perhubungan dan Pariwisata Bappeda; 3) Kasubid. Perumahan Swadaya Bappeda; 4) Moh. Viqi Talibo, SE; 5) Muzawir Andi Muraga, SH; 6) Fiking Talibo, S.Pd; 7) Taufik Angkareda, S.IP; 8) Muslim Aspela, S.Pd; 9) Devi Kewengian;
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 3. Seksi Konsumsi b) Ketua : Kabid. Perumahan Rakyat; c) Anggota : 1. Kasubag. Keuangan Bappeda; 2) Kasubid. Perencanaan dan Evaluasi Bappeda; 3) Frika Sri Andhika Harunja, ST; 4) Syarifandi Ligawa, SE; 5) Mona Christin Mondoringin, SE; 6) Noval Lauma, SE; 7) Sri Findawaty Babay, S.IP; 8) Yudisthira, A.Md; 9) Munifa, A.Md.Kep; 10) Meyva Babay; 11) Nurhayati Datuela; KEDUA
:
Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: a. memfasilitasi terselenggaranya Bimtek Renstra SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ; b. mengatur tatalaksana dan tatakerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan; c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional yang berkaitan dengan kegiatan; d. melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan; dan e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara.
KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
KEEMPAT
:
Kepada Narasumber, Fasilitator, Instruktur dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium kegiatan dengan rincian sebagai berikut: a. Penyusunan Renstra, Pengendalian dan Evaluasi RKPD dan Renja SKPD 1. Narasumber : a) Drs. Depri Pontoh sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)/jam selama 3 jam;
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 6 b) Drs. Reky Posumah, M.Si sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/jam selama 3 jam; 2. Fasilitator
: a) Moh. Syarifudin Potabuga, SE.,MM sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/jam selama 3 jam; b) Syalom Mokorompis, SP., M.SC sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/jam selama 3 jam; c) Senita S. Kotambunan, SE.,ME sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/jam selama 2 jam;
3. Moderator
: Dheny Rianto, S.Kom sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/jam selama 2 jam;
2. Pendamping Penyusun Renstra SKPD 1. Narasumber : a) Suriansyah Korompot, SH sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)/jam selama 4 jam; 2. Instruktur : a) Awaludin Manangin, SP sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/jam selama 4 jam; b) Aroman Talibo, S.PT sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/jam selama 4 jam; c) Moh. Eko Pratikno, SP sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/jam selama 4 jam; d) Abd. Jalil Pandialang, ST sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/jam selama 4 jam; e) Rosmawaty Masuara, S.TP sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/jam selama 4 jam; f) Hasminuddin, S.TP.,MM sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/jam selama 4 jam; g) Laila Darise, ST., MM sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/jam selama 4 jam; dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 7 3. Moderator
: Suryaningrat Datunsolang, ST sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/jam selama 2 jam;
KELIMA
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun Anggaran 2014.
KEENAM
:
Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 3 November 2014 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd DEPRI PONTOH
