BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 286 TAHUN 2013 TENTANG PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2013 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Pengunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dipandang perlu mengatur pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Kabupaten/Kota, sehingga perlu mengatur pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK/04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; 17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
KEDUA
:
Menetapkan Pemanfaatan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013. Pemanfaatan dan Pembagian Biaya Pemungutan bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan sebagai berikut: a. 49,3 % (empat puluh sembilan koma tiga persen) dari penerimaan keseluruhan Biaya Pemungutan yaitu untuk insentif dan Upah Pungut serta pembayaran struk SPPT PBB yang tertagih tingkat kecamatan dan tingkat desa, dengan perhitungan masing-masing: 1. 5% (lima persen) dari realisasi untuk upah pungut di tingkat Desa; 2. 15% (lima belas persen) dari realisasi untuk insentif ditingkat Desa bagi Desa yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan; 3. Rp.250/Lembar untuk struk SPPT PBB yang tertagih ditingkat Desa; dan 4. 2% (dua persen) untuk insentif di tingkat kecamatan selaku koordinator pemungutan di wilayah kecamatan. b. 29,4 % (dua puluh sembilan koma empat persen) dari penerimaan keseluruhan Biaya Pemungutan dipergunakan untuk upah pungut pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menangani teknis pemungutan PBB dan kemudian akan diatur serta ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pembagiannya. c. 21,3% (dua puluh satu koma tiga persen) dari penerimaan keseluruhan Biaya Pemungutan dipergunakan untuk keperluan administrasi dan biaya operasional yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selaku Ketua Pelaksana.
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 d. Apabila terdapat sisa lebih anggaran biaya pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan dalam pembagiannya, maka disetorkan ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah. KETIGA
:
Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 20 November 2013 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd DEPRI PONTOH
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulut di Manado; 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 4. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 6. A r s i p,-
