BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 158 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN BAYI DAN ANGKA KEMATIAN ANAK BALITA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan indikator utama status kesehatan masyarakat di Daerah; b. bahwa untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Balita perlu dibentuk Tim Terpadu; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Angka Kematian Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pemangunan Yang Berkeadilan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan;
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Provinsi Sulawesi Utara; 15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
Membentuk Tim Percepatan Penurunan Angka Kematian (AKB) dan Anak Balita yang selanjutnya disebut Tim Percepatan Penurunan Angka Kematian dan Balita, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. Pengarah
: 1. Bupati; 2. Ketua DPRD;
b. Ketua Umum
: Wakil Bupati;
c. Sekretaris Umum : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Tim Teknis : d. Ketua
: Kepala Bappeda;
e. Wakil Ketua
: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
f.
: Kepala Dinas Kesehatan;
Sekretaris
g. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan; Bidang-bidang : h. Bidang Kesehatan : Kepala Bidang Kesehatan Dasar;
Pelayanan
i.
Bidang Pendidikan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
j.
Bidang Kesos
: Kepala Dinas Sosial;
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 k. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; l.
Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia : Kepala Bagian Sekretariat Daerah;
m. Anggota
:
Hukum
1. Unsur Bappeda; 2. Unsur Dinas Sosial; 3. Unsur Dinas Kesehatan; 4. Unsur Pemberdayaan;
Badan
5. Unsur Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa; 6. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 7. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; 8. Unsur Kantor Wilayah Kementrian Agama; 9. Unsur Tim Pegerak PKK; 10. Unsur Kapolsek Wiyah Bolaang Mongondow Utara; 11. Unsur Badan Berencana; dan
Keluarga
12. Unsur Dinas Perhubungan. KEDUA
:
Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan KIBBLA dan kesehatan reproduksi, memberikan masukan kebijakan kepada Pemerintah Propinsi dan pemerintah Pusat serta menindaklanjuti keluhan dari masyarakat.
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawab kepada Bupati.
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2013.
KELIMA
:
Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
Tim Kesehatan diktum KEDUA
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 10 Juni 2013 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 4. Yang bersangkutan; 5. A r s i p,-
