BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 85 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM JAMINAN KETERSEDIAAN KONTRASEPSI TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan kontrasepsi; b. bahwa dalam upaya mewujudkan kondisi agar setiap Pasangan Usia Subur (PUS) dapat dengan mudah dan aman memilih, memperoleh dan menggunakan kontrasepsi sesuai dengan pilihan dan kondisi fisiknya sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, maka perlu dibentuk Tim Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 -
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Kesatuan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lainnya; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 235/JP.005/E3/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat; 16. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS di Kabupaten/Kota; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MKes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas; 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MKes/SK/II/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/MKes/SK/V/2009 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009; 21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 590/Menkes/SK/VII/2009 tentang Pedoman Pelayanan KB Rumah Sakit; 22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
Membentuk Tim Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang selanjutnya disebut Tim Jaminan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. Pelindung
: 1. Bupati; 2. Wakil Bupati;
a. Ketua
: Sekretaris Daerah Kabupaten;
b. Ketua I
: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
c. Ketua II
: Kepala Bappeda;
d. Ketua III
: Kepala Dinas Kesehatan;
e. Ketua IV
: Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan;
f.
: Sekretaris Badan Kependudukan, KB Daerah dan Pemberdayaan Perempuan;
Sekretaris
g. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pelaksanaan KB dan Peningkatan Partisipasi Pria Badan Kependudukan, KB Daerah dan Pemberdayaan Perempuan; h. Bendahara
: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kependudukan, KB Daerah dan Pemberdayaan Perempuan;
i.
: 1. Ketua TP PKK Kabupaten; 2. Ketua Komisi I DPRD; 3. Kepala Bagian hukum Sekretariat Daerah; 4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan; 5. Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Bappeda;
Anggota
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 6. Kepala Bidang Peningkatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat BPMPD; 7. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kab Bolaang Mongondow Utara; 8. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kab Bolaang Mongondow Utara; KEDUA
:
Tim Jaminan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas: a. menyusun petunjuk pelaksanaan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK); b. melakukan advokasi dan sosialisasi pada penentu kebijakan ditingkat kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pelaksanaan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK); c. melakukan asesmen komponen-komponen Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; d. mengembangkan strategi-strategi alternatif penyelesaian masalah Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK) harus mengikuti prinsipprinsip dan etika koordinasi, proaktif, responsif, efisien, kemitraan, berkesinambungan serta musyawarah dan mufakat.
KEEMPAT
:
Masa Kerja Tim Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
KELIMA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum bertanggung jawab kepada Bupati.
Jaminan KEDUA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 6 KEENAM
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Program KB Nasional BKKBN Provinsi Sulawesi Utara dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
KETUJUH
:
Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 4 Maret 2013 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 2. Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 3. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 4. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 6. Kepala Badan Kependudukan, KB Daerah dan PP Kab. Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 8. Yang bersangkutan; 9. A r s i p,-
