BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 131 TAHUN 2012 TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNG JAWAB UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH SATUAN KERJA PENGGUNA DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI KABUPATEN BOLAAG MONGONDOW UTARA BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya koordinasi di tingkat wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Koordinator dan Penanggung Jawab Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah Satuan Kerja Pengguna Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaa Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pebantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
KEDUA
:
Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai koordinator dan kepala-kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang mengelola Dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagai penanggung jawab unit akuntansi pembantu pengguna anggaran/barang wilayah. Koordinator Unit Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: A. Tugas Koordinator: 1. melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari Unit Akuntasi Pembantu Pengguna Anggaran / Wilayah Dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 2. menyusun laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 3.
wajib menyampaikan laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara setiap triwulan. B. Fungsi Koordinator: a. mendorong Satuan Kerja untuk memenuhi kewajibannya dalam membuat dan mengirimkan laporan keuangan sesuai dengan peraturan; dan b. melakukan supervisi pelaksanaan penyusunan laporan keuangan di tingkat UAKP/B-W minimal tiap semester. KETIGA
:
Penanggung Jawab Unit Akuntansi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut: a. Tugas Penanggungjawab: 1. melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA/B dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah kerjanya; 2. menyusun laporan keuangan tingkat UAPP/B-W dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebaimana dimaksud pada angka 1; 3. wajib menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA/B-W dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan beserta ADK kepada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara; 4. melakukan rekonsiliasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara; 5. wajib menyampaikan LRA dan neraca tingkat UAPPA/B-W dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan setiap bulan; dan 6. menyampaikan laporan keuangan semester dan tahunan berupa LRA, neraca, dan disertai dengan catatan atas laporan keuangan.
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 6 b. Fungsi Penanggungjawab: 1. mendorong UAKP/B dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk memenuhi kewajibannya dalam membuat dan mengirimkan laporan keuangan sesuai dengan peraturan; dan 2. melakukan supervisi pelaksanaan penyusunan laporan keuangan ditingkat UAKPA/B minimal tiap semester. KEEMPAT
:
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi koordinator dan penanggung jawab UAPPA/B-W, dibentuk Sekretariat UAPPA/B-W dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang berkedudukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bidang Akuntasi dan Pelaporan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
KELIMA
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Satuan Kerja masing-masing;
KE ENAM
:
Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 16 Juli 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 4. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 5. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 6. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 8. Yang bersangkutan; 9. A r s i p,-
