-1-
BUPATI
BOLAANG MONGONDOW UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 150 TAHUN 2012 TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN ATAS NAMA PT. GLOBAL GREEN INDAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan dan/atau berlaku bagi pengelola usaha perkebunan PT. Global Green Indah memenuhi syarat untuk diberikan izin usaha perkebunan, sehingga perlu diberikan izin usaha perkebunan dengan Keputusan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Global Green Indah;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3578); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
-2-
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
-3-
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penertiban dan Pendaya Gunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16); 15. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008; 16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi; 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 940/KPTS/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
KEDUA
:
Memberikan Izin Usaha Perekebunan kepada PT. Global Green Indah. Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk menyelenggarakan/mengelola Unit Usaha Perkebunan Besar (PB), mengintegrasikan unit usaha tani budidaya tanaman dengan unit usaha industri pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta mengaplikasikan pola pengembangan dan kemitraan usaha perkebunan terpadu, dengan spesifikasi umum dalam usaha perkebunan yang dikelola sebagai berikut: a. Jenis Tanaman : Kelapa Sawit dan Karet; b. Total Usaha Areal (Bruto) : ± 9.815,71 Ha;
-4-
c. Lokasi
:
d. Jenis Industri pengolahan : e. Kapasitas Pabrik f. Jenis hasil Olahan
: :
g. Pilihan Pola Pengembangan :
Kecamatan Bolangitang Timur dan Kecamatan Bolangitang Barat; Tandan Buah Segar (TBS); 45 Ton per jam; Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel (PK) dan Air Kelapa; dan Pola Pengembangan dan lainnya.
KETIGA
:
Izin Usaha Perkebunan ini berlaku selama PT. Global Green Indah mengelola usaha perkebunan dengan baik sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan dan/atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.
KEEMPAT
:
PT. Global Green Indah wajib: a. mengelola Usaha Perkebunan Besar (PB) secara profesional sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan, ketentuan dalam keputusan ini, peraturan perundangan yang mendasari keputusan ini dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan; b. menyelesaiakan berbagai jenis perizinan lainnya yang berkenaan dengan pengelolaan usaha perkebunan; c. membuat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pemberi izin sekurang-kurangnya sekali dalam satu semester; dan d. membayar biaya retribusi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA
:
Dalam menyelenggarakan/mengelola Usaha Perkebunan PT. Global Green Indah berhak mendapankan pelayanan/fasilitas sesuai dengan keadaan/kemampuan dan urgensi/kebutuhan serta kewenangan.
KEENAM
:
PT. Global Green Indah dilarang: a. mengalihkan Izin Usaha Perkebunan ini kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi izin; dan b. melakukan tindakan melawan hukum atau melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan yang berkenaan dengan dan tau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.
-5-
KETUJUH
:
Apabila PT. Global Green Indah melanggar berbagai larangan, lalai atau tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, maka pemberi izin akan mengenakan/menjatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
KEDELAPAN :
Penyelesaian Perizinan Pendukung akan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KESEMBILAN :
Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 29 Agustus 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta Up. a. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan di Jakarta; b. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian di Jakarta; 2. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta; 3. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 4. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi utara di Manado; 5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 7. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 9. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 10. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 11. Pimpinan PT. Global Green Indah; 12. Arsip,-
