BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 233 TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS, STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2013 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, maka perlu penetapan Sekretaris PPK, staf Sekretariat PPK di setiap Kecamatan dan Sekretaris PPS Kelurahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Sekretaris, Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan SeKabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
KEDUA
:
Mengangkat Sekretaris, Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 yang selanjutnya disebut Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas: a. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertugas: 1. membantu pelaksanaan tugas PPK; 2. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK; 3. melaksanakan tugas yang ditetuntukan oleh PPK; dan 4. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK. b. Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan bertugas: 1. membantu Sekretaris PPK dalam urusan teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2. membantu Sekretaris PPK dalam urusan tata usaha, Keuangan dan Perlengkapan Pemilihan Umum c. Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan bertugas: 1. membantu pelaksanaan tugas PPS; 2. melaksanakan tugas yang ditetuntukan oleh PPS; dan 3. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.
KEEMPAT
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris PPS Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Panitia Pemungutan Suara.
KELIMA
:
Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sama dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sama dengan masa kerja Panitia Pemungutan Suara;
KEENAM
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013.
KETUJUH
:
Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 7 Desember 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 3. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 5. Camat Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 6. Ketua PPK Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 7. Yang bersangkutan; 8. A r s i p,-
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 6 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 233 TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS, STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2013
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NO
KECAMATAN
NAMA
JABATAN
(1)
(2)
(3)
(4)
1
2
3
SANGKUB
BINTAUNA
BOLANGITANG TIMUR
Iwan Tato, S.Sos Nip. 19740923 201001 1 002
Sekretaris
H. Mat Paputungan, S.Pd Nip. 19640728 198802 1 001
Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Rislan Raupu Nip. 19600428 200604 1 003
Staf Urusan Tata usaha, Keuangan dan Perlengkapan Pemilu
Nurdin Sunge, S.Pd Nip. 19640427 198802 1 002
Sekretaris
Asrul Mokodenseho Nip. 19690806 200501 1 010
Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Veltiani Hinur Nip. 560 026 346
Staf Urusan Tata usaha, Keuangan dan Perlengkapan Pemilu
Dian Qadria Topayu, S.Ip Nip. 19800714 200604 2 017
Sekretaris
Deddy Paputungan, SE Nip. 19760725 201102 1 001
Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Rafiqy Sulamili Nip. 19770815 201001 1 003
Staf Urusan Tata usaha, Keuangan dan Perlengkapan Pemilu
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 7 -
4
5
6
BOLANGITANG BARAT
KAIDIPANG
PINOGALUMAN
Abd. Sjalam Pudul, Am.Ak Nip. 19731204 200003 1 002
Sekretaris
Hendra Kohongia, S.IP Nip. 19820729 200902 1 002
Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Raiya Mamonto, A.ME Nip. 19740525 201001 2 005
Staf Urusan Tata usaha, Keuangan dan Perlengkapan Pemilu
Ramin Buhang, S.Sos Nip. 19690830 199203 1 007
Sekretaris
Edwin Mokodompit,ST Nip. 19810123 201001 1 006
Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Rasid Datuela Nip. 19650817 200701 1 044
Staf Urusan Tata usaha, Keuangan dan Perlengkapan Pemilu
Sucipto Butolo, S.Pd Nip. 19670707 20080 1 1002
Sekretaris
Nurmala Timumu Nip. 19761021 199808 2 001
Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Abd. Wahab Husain Nip. 19671024 200906 1 003
Staf Urusan Tata usaha, Keuangan dan Perlengkapan Pemilu
SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BINTAUNA NO 1.
NAMA
JABATAN
Abdul Raymon Datunsolang, A.Md Nip. 19760220 201001 1 005
SEKRETARIS
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
