BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 218 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DAN STANDARISASI AKOMODASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Daerah telah menetapkan standar biaya perjalanan dinas luar daerah dalam daerah dan standarisasi akomodasi dengan Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas dan Standarisasi Akomodasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012; b. bahwa untuk menghindari kekeliruan penafsiran terhadap besarnya biaya lumpsum perjalanan dinas luar daerah, harus ada penjelasan tambahan, sehingga Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas dan Standarisasi Akomodasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas; 21. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER – 21 /PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 63); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DAN STANDARISASI AKOMODASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 Pasal I Di antara diktum KESATU dan diktum KEDUA disisipkan 1 (satu) diktum, yakni diktum KESATU A sehingga berbunyi sebagai berikut: KESATU A
:
Besarnya lumpsum perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU belum termasuk biaya akomodasi penginapan yang disesuaikan dengan kota tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2012. Pasal II Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 5 Desember 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
Tembusan disampaikan dengan hormat kepada: 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 4. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 5. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 6. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 8. Arsip,-
