-1-
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 104 TAHUN 2012 TENTANG TIM KOMITE PROGRAM SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL, TAMBAHAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, SERTIFIKASI / KUALIFIKASI GURU, TUNJANGAN NON PENDIDIKAN, DAN TUNJANGAN DAERAH KHUSUS KABUPATEN BOLAANG MONGANDOW UTARA TAHUN 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa untuk menjamin terlaksananya dengan baik pelaksanaan Tunjangan Subsidi Guru dalam memberikan tambahan penghasilan yang merupakan salah satu Program Peningkatan Mutu untuk mengatasi kesenjangan penghasilan Guru, sehingga dipandang perlu membentuk Tim Komite; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Komite Program Subsidi Tunjangan Fungsional, Tambahan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, Sertifikasi / Kualifikasi Guru, Tunjangan Non Pendidikan, dan Tunjangan Daerah Khusus Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
-2-
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stándar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
-3-
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ditjen PMPTK; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694); 14. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 739 / A.A.3 / KU / 2009; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 63); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
KEDUA
:
Membentuk Tim Komite Program Subsidi Tunjangan Fungsional, Tambahan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, Sertifikasi / Kualifikasi Guru, Tunjangan Non Pendidikan, dan Tunjangan Daerah Khusus Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas: a. mensosialisasikan Program kepada Kepala-Kepala Sekolah di wilayah masing-masing; b. menerima usulan calon penerima Tunjangan Subsidi dari Kepala Sekolah; c. memeriksa dan menyeleksi daftar usulan berdasarkan kriteria dan kuota yang di tetapkan; d. meneruskan daftar usulan sebagaimana poin c kepada LPMP Provinsi Sulawesi Utara setelah di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; e. membuat Surat Keputusan penetapan Daftar Guru Penerima; dan
-4-
f.
melakukan monitoring, membuat laporan rekapitulasi dan mengarsipkan administrasi pelaksanaan program.
KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara.
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012 yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2012.
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 30 April 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta (Sebagai Laporan); 2. Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta; 3. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 4. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado; 6. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 7. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 10.Yang bersangkutan; 11.A r s i p,-
-5-
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 104 TAHUN 2012 TENTANG TIM KOMITE PROGRAM SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL, TAMBAHAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, SERTIFIKASI / KUALIFIKASI GURU, TUNJANGAN NON PENDIDIKAN, DAN TUNJANGAN DAERAH KHUSUS KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2012
SUSUNAN TIM KOMITE PROGRAM SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL, TAMBAHAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH SERTIFIKASI / KUALIFIKASI GURU, TUNJANGAN NON KEPENDIDIKAN DAN TUNJANGAN DAERAH KHUSUS PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDWOW UTARA TAHUN 2012
NO
NAMA/NIP
JABATAN DALAM TIM
JABATAN DALAM KEDINASAN
1
Dra. Fatsoen Bata NIP. 19591102 198703 2 006
Pembina
Kepala Dinas
2
Bengga Datunsolang, S.Pd NIP. 19660112 199606 1 001
Ketua
Kasi Kualifikasi dan Sertifikasi
3
Dra. Leida Pontoh NIP. 19600925 198803 2 003
Anggota
Kabid Dikdasmen
4
Dra. Haina Wengkeng NIP. 19600925 198803 2 003
Sekertaris
Pengawas
5
Rosnila Dotinggulo, SE
Anggota
Operator Bidang PMPTK
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
-6-
LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 104 TAHUN 2012 TENTANG TIM KOMITE PROGRAM SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL, TAMBAHAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, SERTIFIKASI / KUALIFIKASI GURU, TUNJANGAN NON PENDIDIKAN, DAN TUNJANGAN DAERAH KHUSUS KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2012
SUSUNAN TIM KOMITE PROGRAM SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL, TAMBAHAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH SERTIFIKASI / KUALIFIKASI GURU, TUNJANGAN NON KEPENDIDIKAN DAN TUNJANGAN DAERAH KHUSUS PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDWOW UTARA TAHUN 2012
NO
NAMA/NIP
JABATAN DALAM TIM
JABATAN DALAM KEDINASAN
1
Irwan Halid, S.Pd NIP. 19610518 198112 1 006
Pembina
Sekretaris
2
Nurdin Sunge, S.Pd NIP. 19660427 198802 1 002
Ketua
Kabid PM-PTK
3
Lili Pontoh, S.Pd, M.Pd NIP. 19791101 200312 2 010
Anggota
Kasubag Prog. Pelaporan dan Keuangan
4
Drs. Ridwan Ambodalle NIP. 19670321 199802 1 003
Anggota
Pengawas
Anggota
Pengawas
5
Aisa Djaafar, S.Pd NIP. 19640217 198406 2 001
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
