-1-
BUPATI
BOLAANG MONGONDOW UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PANITIA RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT KERJA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pemantapan dan sinegritas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang optimal di Bolaang Mongondow Utara perlu melaksanakan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja, maka di pandang perlu untuk membentuk panitia; b. panitia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah panitia Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ; c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugasnya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara tentang Panitia Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
-2-
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan Daerah ; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Produk Hukum Daerah;
-3-
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 63);
MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Membentuk Panitia Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini; KEDUA
:
Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mepunyai tugas ; 1. Menginventarisir segala kebutuhan yang berhubungan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ; 2. Mempersiapkan segala kebutuhan yang berhubungan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ; 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ; 4. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara.
KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara;
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012;
-4-
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2012 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 30 Januari 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; 2. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 3. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 6. Yang bersangkutan; 7. A r s i p,-
-5-
LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 17 TAHUN 2011 TANGGAL : 30 JANUARI 2012 TENTANG : PANITIA RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT KERJA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA;
SUSUNAN PANITIA RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT KERJA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Pelindung
: - Bupati Bolaang Mongondow Utara - Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara
Ketua
:
Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Wakil Ketua I
:
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
Wakil Ketua II
:
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
Wakil Ketua III
:
Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Sekretaris
:
Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Anggota
:
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 3. Kepala
Bagian
Hubungan
Masyarakat
Sekretariat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 4. Kepala
Bagian
Kesejahteraan
Rakyat
Sekretariat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 6. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
