-1-
BUPATI
BOLAANG MONGONDOW UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan, mengintegrasikan pelaksanaa tugas Aparatur Pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan suatu forum konsultasi dan koordinasi Jajaran Pimpinan Pemerintah Daerah; b. bahwa Forum Konsultasi dan Koordinasi Jajaran Pemerintah Daerah, adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang secara berjenjang dimulai dari tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota; c. bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012; perlu untuk ditetapkan kembali sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
-2-
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
-3-
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 63);
MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU :
Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini;
KEDUA
:
Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah suatu Forum Konsultasi dan Koordinasi antara Bupati Bolaang Mongondow Utara dengan Pejabat Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Pengadilan serta Aparatur Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas daerah dan stabilitas nasional serta pembangunan nasional di daerah;
KETIGA
:
Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertujuan: a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronikasikan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna; b. melaksanakan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkahlangkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya; c. menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/program pemerintah daerah guna mewujudkan stabilitas dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional umumnya dan daerah khususnya.
KEEMPAT
:
Mekanisme dan tata cara pengambilan keputusan pada Forum Koordinasi adalah: a. Rapat forum koordinasi dipimpin oleh Bupati dengan Sekretaris adalah Sekretaris Daerah; b. musyawarah dilaksanakan atas dasar asas gotong royong dengan sikap dan suasana kekeluargaan, serta dengan menjaga dan meningkatkan saling pengertian antar segenap peserta musyawarah; c. Bupati dalam memimpin musyawarah menempuh segala kebijaksanaan untuk dapat mencapai mufakat dan kebulatan pendapat;
-4-
d. Pelaksanaan hasil musyawarah dalam forum koordinasi menjadi tugas dan tanggung jawab Instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya. e. Hasil musyawarah dalam forum koordinasi disusun secara tertulis oleh sekretariat forum pendukung kelancaran administrasi rapat-rapat yang keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini. KELIMA
:
Kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diberikan honorarium rapat sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap kegiatannya, dan kepada Anggota Sekretariat diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap kegiatan;
KEENAM
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012;
KETUJUH
:
Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka keputusan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 57 Tahun 2011 tanggal 6 April 2011 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
KEDELAPAN :
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 3 Januari 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; 2. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 3. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 4. Dandim 1303 Bolaang Mongondow di Kotamobagu; 5. Kapolres Bolaang Mongondow di Kotamobagu; 6. Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Kotamobagu; 7. Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu di Kotamobagu; 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 9. Yang bersangkutan; 10. A r s i p,-
-5-
LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 7 TAHUN 2011 TANGGAL : 3 JANUARI 2012 TENTANG : FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2012.
SUSUNAN ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2012
NO.
KEDUDUKAN DALAM FORUM
JABATAN / INSTANSI
1.
Bupati Bolaang Mongondow Utara
Ketua Merangkap Anggota
2.
Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Anggota
3.
Dandim 1303 Bolaang Mongondow
Anggota
4.
Kapolres Bolaang Mongondow
Anggota
5.
Kejaksaaan Negeri Kotamobagu
Anggota
6.
Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu
Anggota
7.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongodow Utara
Sekretaris bukan Anggota
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
-6-
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 7 TAHUN 2011 TANGGAL : 3 JANUARI 20122 TENTANG : FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2012.
SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2012
KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
NO.
JABATAN / INSTANSI
1.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara
Anggota
2.
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Anggota
3.
Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara
Anggota
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
