JURNAL RESPON MASYARAKAT TENTANG ADANYA PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN PROVINSI GORONTALO (Suatu Penelitian Di Desa Tinelo Ayula Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango)
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum atau informasi yang mendalam tentang “Bagaimana Respon Masyarakat Tentang Adanya Pembangunan Gedung Perkantoran di Desa Tinelo Ayula Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi. Penelitian ini untuk mendiskripsikan tentang Respon Masyarakat Tentang Adanya Pembangunan Gedung Perkantoran Provinsi Gorontalo yang ada di desa Tinelo Ayula. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pembangunan perkantoran provinsi Gorontalo yang dilakukan oleh pemerintah di desa Tinelo Ayula merupakan suatu keputusan yang baik, dilihat dari pemanfaatan tanah serta manfaat bagi warga sekitar, Warga desa Tinelo Ayula mendapatkan manfaat baik khususnya peningkatan di bidang ekonomi, masyarakat juga dapat memanfaatkan akses yang mudah dalam pengurusan berbagai macam hal dengan pemerintah khusus nya dinas Pertanian Tanaman pangan dan holtikultura, dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dinas Perhubungan dan Pariwisata, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Daerah Terpencil.
Kata Kunci : Respon Masyarakat,Pembangunan Gedung Perkantoran Provinsi Gorontalo MOHAMMAD AZRAR AZIS. 281 409 037. Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Gorontalo 2014. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Rauf A. Hatu M.Si selaku pembimbing I, dan Bapak Funco Tanipu MA selaku pembimbing II.
Meningkatnya kebutuhan akan tanah yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, kemajuan industri dan pembangunan kantor-kantor pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari, lalu akibatnya terjadilah pergeseran budaya dalam penggunaan tanah di Indonesia yakni dari basis sektor pertanian ke non pertanian karena tuntutan pembangunan. Namun meningkatnya kebutuhan tanah ini tidak di ikuti ketersediaan tanah yang memadai karena luas tanah yang cenderung tetap dan tidak bisa bertambah, sehingga kompetisi dalam pemanfaatan lahan untuk pertanian maupun non pertanian tidak dapat dihindari. Imbasnya adalah terjadi penyusutan lahan pertanian di Indonesia akibat pengalihan status tanah pertanian menjadi lahan non pertanian. Oleh karena itu permasalahan alokasi penggunaan atas lahan haruslah senantiasa di perhatikan agar tercapai struktur penggunaan yang terbaik dan distribusi penggunaan tanah yang adil sehingga sejalan dengan visi dan misi kehidupan kebangsaan. Fenomena penyusutan lahan pertanian akibat pengalihan status tanah pertanian terutama area persawahan di Indonesia presentasenya cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana secara Nasional dalam periode tahun 1979-1999, pengalihan status tanah pertanian di Indonesia mencapai 1.627.514 hektar atau 81.376 per tahun. Sementara itu dalam kurun waktu 1999-2002, laju pengalihan semakin tinggi, yaitu sekitar 132.000 hektar pertahun. Dan terakhir berdasarkan data dari Direktur Jendral Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Departemen Pertanian Jakarta tahun 2005 menunjukkan bahwa sekitar 187.720 hektar sawah di Indonesia telah dialih statuskan untuk penggunaan di luar pertanian per tahunnya. Lebih menghawatirkan lagi. Jika RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) pada saat ini tidak ditinjau kembali maka dari total lahan sawah beririgasi (7,33 juta ha), hanya sekitar 4,2 juta ha yang dapat dipertahankan fungsinya, sisanya terancam terkonversi ke penggunaan lain1. Tentunya hal ini dikhawatirkan berdampak pada berkurangnya ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya berbagai kemungkinan masalah yang timbul sebagai akibat dari benturan kepentingan pengguasaan dan penggunaan tanah satu pihak dengan komitmen pembangunan yang harus dilakukan pihak lain, maka diperlukan upaya pengaturan atau pengendalian penggunaan tanah. Pengaturan dan pengendalian penggunaan tanah sangatlah penting. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi konflik dan sengketa, misalnya dalam perebutan bidang-bidang tanah tertentu.
1
Winoto Joyo.Seminar Nasional Studi Kebijakan Tata Ruang Pertanahan.. http:www.penggunaan-lahanpertanian.co.id diakses tanggal 12 Mei 2014
Pengaturan dan pengendalian tanah juga diperlukan agar kepentingan masyarakat yang satu dan kepentingan masyarakat lainnya dapat berjalan seimbang, sehingga tercapailah tujuan pokok kemakmuran dan keadilan bagi rakyat seluruhnya. Maka dari itu, untuk pengembangan wilayah dengan memanfaatkan sumber daya tanah dan ruang, terutama untuk kegiatan pembangunan, hendaknya dilakukan secara rasional, terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antar sektor dalam pemanfaatan ruang dan tanah. Dengan adanya perencanaan diharapkan pemanfaatan ruang dan sumber daya lainnya dapat terpadu guna mencapai sasaran pembangunan antara lain, peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, kelestarian sumber daya alam disamping pemenuhan kebutuhan dasar. Lahan persawahan dan perkebunan seluas ± 22,6 Ha di wilayah Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango untuk menjadi kantor Pemerintahan Provinsi Gorontalo. Dari hasil survey diketahui bahwa pembangunan gedung perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo di Desa Tinelo Ayula ditinjau dari status tanah ternyata masih tarik menarik antara masyarakat dengan pihak pemerintah sedikit bermasalah karena ada beberapa kelompok masyarakat yang kurang setuju pembayaran tanah yang ditetapkan pemerintah yang tidak sesuai dengan harga yang diinginkan oleh masyarakat, selain itu di areal tanah yang akan dibangun kantor ini masih terdapat lokasi pekuburan yang belum jelas penanganannya sebab masyarakat tidak mau jika kuburan ini dipindahkan di tempat yang tidak layak. Ditinjau dari pemanfaatan tanah dan nilai ekonomi bagi masyarakat ternyata alih fungsi lahan perkebunan dan persawahan menjadi kantor pemerintah Provinsi Gorontalo secara akan berdampak pada penurunan jumlah hasil pertanian dan pendapatan masyarakat sebab mata pencaharian masyarakat yang bertani akan berkurang dan masyarakat bisa beralih pada mata pencaharian sebagai pedagang. Respon masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut. Ada enam jenis tafsiran mengenai respon masyarakat tersebut antara lain: respon adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek atau program pembangunan tanpa ikut serta dalam pengambil keputusan, respon adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menangapi proyek-proyek atau program-program pembangunan.
respon adalah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu, dan respon adalah penetapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek/program agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang karena sikap merupakan kecendrungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku jika menghadapi suatu rangsangan tertentu. Jadi, berbicara mengenai respon atau tidak respon terlepas dari pembahasan sikap. Respon juga diartikan sebagai suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail, penelitian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu2. Terdapat dua jenis yang mempengaruhi respon yaitu (a) Variabel struktural, yaitu faktor yang terkandung dalam ransangan fisik. (b) Variabel fungsional, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri si pengamat misalnya kebutuhan suasana hati, pengalaman masa lalu. Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi respon seseorang, yaitu: (a) Diri orang yang bersangkutan yang melihat dan dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh sikap,motif, kepentingan dan harapannya. (2) Sasaran respon tersebut, berupa orang, benda atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap respon orang yang melihatnya. Dengan kata lain gerakan, suara, ukuran, tindak lanjut dan ciri ciri lain dari sasaran respon turut menentukan cara pandang orang. (c) Faktor situasi, respon dapat dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana respon itu timbul pula mendapatkan perhatian.3 Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam pembentukan atau tanggapan seseorang (Wirawan, 1991: 35). Respon seseorang terhadap suatu objek juga dipengaruhi oleh sejauh mana pemahaman terhadap objek respon tersebut. Suatu objek respon yang belum jelas atau belum nampak sama sekali tidak mungin akan memberikan makna. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang karena sikap merupakan kecendrungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku jika menghadapi suatu rangsangan tertentu. Jadi, berbicara mengenai respon atau tidak respon terlepas dari pembahasan sikap. Respon juga
2 3
Alex Sobur. Psikologi Umum. Bandung: Pustaka Setia. 2003. Hal 64 Wirawan. Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001:47
diartikan sebagai suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail, penelitian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu4. Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi respon seseorang, yaitu : “(a) Diri orang yang bersangkutan yang melihat dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh sikap, motif, kepentingan, dan harapannya. (b) Sasaran respon tersebut, berupa orang, benda, atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap respon orang melihatnya. Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindakan-tindakan, dan ciri-ciri lain dari sasaran respon turut menentukan cara pandang orang. (c) Faktor situasi, respon dapat dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana respon itu timbul mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam pembentukan atau tanggapan seseorang5.
Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. 6 Dalam arti luas yang dimaksud masyarakat ialah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dengan tidak dibatasi oleh lingkungan, bahasa dan lain-lain. Atau keseluruhan dari semua hubungan dalam hidup bermasyarakat. Dalam arti sempit masyarakat dimaksud adalah sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu yaitu, teritorial, bangsa, golongan dan sebagainya. Oleh karena itu ada masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, dan lain-lain.7 Sehubungan dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa respon adalah sikap yang diwujudkan dalam bentuk penolakan atau penerimaan tentang sesuatu. Jadi dalam penelitian ini respon adalah sikap masyarakat tentang pembangunan gedung perkantoran Provinsi Gorontalo di Desa Tinelo Ayula Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.
4
Alex Sobur. Psikologi Umum. Bandung: Pustaka Setia. 2003. Hal 64 Mulyani. Sri Nur. Faktor yang Mempengaruhi Earning Response. Jurnal 2007. Hal. 92 6 Narwoko J. Dwi., Suyatno Bagong. Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Kencana Media Group. 2004. Hal. 41 7 Nasution, dkk. Reformasi Menuju Masyarakat Madani. Jakarta: Raja Grafindo. 2007. Hal. 95 5
Permasalahan tanah merupakan persoalan yang terus terjadi di Indonesia mengingat semua aktivitas manusia tidak terlepas dari tanah. Sebagaimana diketahui negara kita adalah negara agraris, dan penduduknya sebagian besar hidupnya bergantung pada pertanian. Maraknya pengalihan fungsi tanah pertanian di Indonesia membuat pemerintah perlu melakukan kebijakan dalam hal persediaan dan pengunaan tanah agar tercipta penggunaan tanah yang tertib dan teratur. Tanah pertanian adalah tanah yang digunakan untuk usaha pertanian yang selain sebagai persawahan dan tegalan, juga semua tanah perkebunan, tambak dan perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat pencaharian bagi yang berhak. Sedangkan tanah non pertanian adalah tanah yang digunakan untuk usaha atau kegiatan usaha selain usaha pertanian. Umumnya pengalihan fungsi tanah pertanian ke non pertanian digunakan untuk pemukiman/perumahan, perusahaan, industri, jasa dan kantor-kantor pemerintahan dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dari waktu ke waktu, dan meningkatnya kualitas hidup manusia sebagai konsekuensi keberhasilan pembangunan yang merupakan kegiatan hidup manusia, telah menimbulkan kondisi yang tidak seimbang antara kebutuhan dan ketersediaan tanah. Laju penggunaan lahan akan semakin meningkat seiring dengan pembangunan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya permintaan akan lahan mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi atau konversi lahan sawah ke penggunaan non-pertanian dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di tingkat wilayah yaitu faktor yang tidak langsung mempengaruhi keputusan petani untuk melakukan konversi dan faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di tingkat petani yaitu faktor yang langsung mempengaruhi keputusan petani untuk melakukan alih fungsi. Di tingkat wilayah, alih fungsi lahan sawah secara tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan penduduk, arus urbanisasi, dan konsistensi implementasi rencana tata ruang. Sedangkan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan sarana transportasi, pertumbuhan lahan untuk industri, pertumbuhan sarana pemukiman, dan sebaran lahan sawah.
Pengaruh langsung dipengaruhi oleh pengaruh tidak langsung, seperti pertumbuhan penduduk akan menyebabkan pertumbuhan pemukiman, perubahan struktur ekonomi ke arah industri dan jasa akan meningkatkan kebutuhan pembangunan sarana transportasi dan lahan untuk industri, serta peningkatan arus urbanisasi akan meningkatkan tekanan penduduk atas lahan dipinggiran kota. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di tingkat petani adalah kondisi sosial ekonomi petani seperti tingkat pendidikan, pendapatan dan kemampuan ekonomi secara keseluruhan serta pajak tanah, harga tanah dan lokasi tanah. Perubahan struktur ekonomi dimana telah terjadi peningkatan peranan sektor non-pertanian terhadap perekonomian dapat mempercepat perubahan pola penggunaan lahan ke arah pengkotaan. Selanjutnya, perubahan struktur perekonomian sendiri dapat dijelaskan dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi dapat mempercepat terjadinya struktur ekonomi kearah sektor manufaktur, jasa dan sektor non-pertanian lainnya. METODE PENELITIAN Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif untuk dapat menggambarkan sifat-sifat individu, kelompok, dan keadaan atau kehidupan sosial budaya. Penelitian deskriptif mencoba menggambarkan tentang sifat-sifat individu, keadaan, gejala-gejala dalam kelompok tertentu, menentukan adanya hubungan tertentu antara satu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.8 Pendekatan kualitatif berguna untuk menggambarkan suatu realita dan kondisi sosial dalam masyarakat. Menurut Nasution pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang di alami responden9. Dengan mengacu kepada pendapat Abercrombie menyatakan, tujuan penelitian kualitatif adalah berupaya memahami gejala-gejala sedemikian rupa dan tidak memerlukan kuantitatif, atau karena gejala-gejala tersebut tidak memungkinkan atau tidak perlu di ukur secara tepat.10
8
Nasution, Metode Penelitian Naturalistik dan Kualitatif. 1988.hal.5
9
Sudjarwo. Metodologi Penelitian Sosial.2001.hal.25 Judistira K Garna. Metoda Penelitian: Pendekatan Kualitatif. 1999.hal.32
10
HASIL DAN PEMBAHASAN Desa Tinelo Ayula adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, yang pada tahun 2008 dipimpin oleh Bapak Ismet Mile, MM sebagai bupati. Berdasarkan aspirasi masyarakat dan atas kebijakan bupati tejadi pemekaran wilayah beberapa desa di Kabupaten Bone Bolango. Dari beberapa desa tersebut termasuk salah satu wilayah yang di mekarkan adalah desa persiapan Tinelo Ayula yang dipisahkan dari Desa Ayula Utara. Tepat pada tanggal 18 Januari 2008 wilayah ini resmi menjadi salah satu desa persiapan di Kabupaten Bone Bolango, dan Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT dan didukung oleh semangat masyarakat dalam membangun desa, akhirnya pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 17 November 2011 desa persiapan Tinelo Ayula resmi menjadi desa yang devinitif, dengan batas-batas desa yakni sebelah barat berbatasan dengan Desa Pilohayanga, sebelah utara berbatasan dengan Desa Talulobutu Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ayula Utara dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Ayula Timur. Respon Masyarakat Terhadap Pembangunan Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo Desa Tinelo Ayula merupakan desa dengan luas lahan mencapai 37 ha dengan luas lahan tersebut banyak terdapat kebun dan persawahan warga yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin tetapi pada kenyataanya banyak lahan yang tidak terpakai oleh warga, pemerintah dengan ini melihat bahwa lahan yang terbuka sangat cocok untuk dimanfaatkan melihat terbatasnya lahan kosong di bagian perkotaan Provinsi Gorontalo, berbeda dengan tersedianya lahan di Kabupaten Bone Bolango. Dari hasil penelitian terlihat bahwa masyarakat dapat menerima dengan baik apa yang akan dilakukan pemerintah dengan membangun gedung perkantoran di dekat perumahan masyarakat atau tanggapan awal dari masyarakat yang menerima baik adanya pembangunan tersebut Dengan adanya pola piker,pola penyikap, dan pola pandangan yang sama, mereka selalu berusaha bersama untuk dapat menciptakan kenyamanan desa secara bersama-sama. Misalnya dalam hal pembangunan fisik maupun non fisik pada desa tersebut. Pembangunan fisik, misalnya pembangunan jalan, masjid, serta fasilitas-fasilitas termasuk juga perkantortan tersebut. Respon adalah suatu reaksi baik positif maupun negatif yang diberikan oleh masyarakat. Respon akan timbul setelah seorang atau sekelompok orang terlebih dahulu merasakan kehadiran suatu objek dan dilaksanakan, kemudian menginterpretasikan objek yang dirasakan tadi. Terdapat
dua jenis yang mempengaruhi respon yaitu (a) variabel struktural, yaitu faktor yang terkandung dalam ransangan fisik dan (b) variabel fungsional, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri si pengamat misalnya kebutuhan suasana hati ,pengalaman masa lalu.11 Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pada umumnya masyarakat Desa Tinelo Ayula merespon baik pembangunan gedung perkantoran pemerintah Provinsi Gorontalo di lokasi desa Tinelo Ayula seperti gedung Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika, gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, gedung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal (dapat dilihat pada lampiran). Respon masyarakat terhadap pembangunan gedung perkantoran baik karena banyak memberikan dampak yang baik bagi masyarakat diantaranya adalah peningkatan pendapatan, bertambahnya lapangan usaha masyarakat seperti warung-warung makan di sekitar lokasi perkantoran, tempat foto kopi di sekitar lokasi perkantoran. Selain itu dengan adanya kantor pemerintah provinsi Gorontalo maka masyarakat merasa lebih mudah untuk mengurus berbagai administrasi dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan instansi tersebut. Sehubungan dengan hal di atas dapat dikatakan bahwa pembangunan gedung perkantoran di lahan masyarakat didukung oleh masyarakat setempat hal ini karena masyarakat merasa bahwa peningkatan prasarana gedung perkantoran sangat diperlukan sejalan dengan semakin pesatnya pertumbuhan sosial ekonomi pada hampir seluruh wilayah Gorontalo. Sehingga pembangunan prasarana gedung perkantoran sangat menentukan dalam menunjang tercapainya laju pertumbuhan ekonomi. Pembangunan prasarana gedung perkantoran berupa peningkatan jumlah gedung perkantoran bisa berdampak pada kemudahan pelayanan terhadap masyarakat dan akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi kepada masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori bahwa respon seseorang terhadap suatu objek juga dipengaruhi oleh sejauh mana pemahaman terhadap objek respon tersebut. Suatu objek respon yang belum jelas atau belum nampak sama sekali tidak mungin akan memberikan makna. Seseorang dilihat respon positifnya melalui tahap kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Sebaliknya, seseorang tersebut dapat dilihat respon negatifnya bila informasi yang didengar atau perubahan
11
Wirawan. Partisipasi Masyarakat. Bandung: Alphabeta,2001: 47.
suatu objek tidak mempengaruhi tindakannya, atau malah menghindari atau membenci objek tersebut12. Status Tanah Tempat Pembangunan Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo Pembangunan gedung perkantoran pemerintah harus memperhatikan status tanah hal ini sesuai dengan Permenpu nomor 45 tahun 2007 tentang pedoman teknis pembangunan gedung negara dijelaskan bahwa bangunan gedung negara merupakan salah satu aset milik negara yang mempunyai nilai strategis sebagai tempat berlangsungnya proses penyelenggaraan negara yang diatur dan dikelola agar fungsional, andal, efektif, efisien dan diselenggarakan secara tertib. Dari hasil penelitian diketahui bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terhentinya pekerjaan pembangunan gedung perkantoran pemerintah Provinsi Gorontalo di Desa Tinelo Ayula Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango adalah status tanah yang belum semuanya dimiliki oleh pemerintah namun sudah sebagian besar rumah warga yang telah dibayar dan siap untuk dibangun gedung perkantoran. Kesesuaian Lokasi Rencana Kegiatan Dengan Rencana Tata Ruang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 – 2031 maka lokasi yang di pilih adalah tepat karena sudah sesuai dengan rencana RTRW yang dapat disarikan sebagai berikut :
Pasal 23 tentang rencana pola ruang wilayah (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya
Pasal 31 kawasan budidaya Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) terdiri atas :
a. Kawasan peruntukan hutan produksi b. Kawasan peruntukan pertanian c. Kawasan peruntukan perikanan d. Kawasan peruntukan pertambangan
12
Wirawan. Partisipasi Masyarakat. Bandung: Alphabeta,2001: 93
e. Kawasan peruntukan industry f. Kawasan peruntukan parawisata g. Kawasan peruntukan pemukiman h. Kawasan peruntukan lainnya
Pasal 39 Kawasan peruntukan lainnya (1) Kawasan peruntukan lainnya yang dimaksud dalam pasal 31 huruf h, meliputi : a. Kawasan pergudangan b. Kawasan olahraga c. Kawasan pemakaman umum (TPU) d. Kawasan pengolahan pemurnian mineral, non logam dan batuan e. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK); dan f. Kawasan sarana prasarana perkantoran provinsi (2) Kawasan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di Kecamatan Botupingge (3) Kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di Kecamatan Tilongkabila (4) Taman pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di Kecamatan Tilongkabila (5) Kawasan Pengolahan Pemurnian Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) (6) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah untuk industry produksi air kemasan yang dikembangkan di Kecamatan Tilongkabila (7) Kawasan Sarana Prasarana Perkantoran Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikembangkan di Kecamatan Bulango selatan.
Penjelasan atas peraturan daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bone Bolango tahun 2011 – 2031. Pasal 39 Ayat (1) huruf f, yang dimaksud kawasan sarana dan prasarana perkantoran Provinsi Gorontalo merupakan kawasan pengembangan pusat pemerintah Provinsi.
Hasil telah berdasarkan dokumen Tata Ruang Wilayah dan tata pendukung lainnya, maka lokasi rencana kegiatan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 – 2031. Kesesuaian tersebut berdasarkan penetapan lokasi pembangunan blok plan perkantoran berada di Desa Tinelo Ayula Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, yang merupakan kawasan budidaya sebagai kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan sarana dan prasarana perkantoran provinsi. Hasil wawancara dengan masyarakat diketahui bahwa tanah masyarakat seperti kebun, sawah, kolam ikan dan tanah pekuburan harus dipertimbangkan oleh pemerintah setempat. Untuk tanah kebun, sawah dan kolam ikan harus dibayarkan dengan harga yang sesuai dan tidak merugikan masyarakat sehingga bisa dicapai kesepakatan jual beli dan status tanah bisa menjadi milik pemerintah. Sedangkan untuk tanah pekuburan keluarga sebaiknya dapat dicarikan lahan yang layak untuk memindahkan beberapa kuburan keluarga. Jadi dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa masyarakat di desa Tinelo Ayula merespon pembangunan gedung perkantoran dengan syarat bahwa tanah yang masih berstatus milik masyarakat dapat dibayar dengan harga yang sesuai. Hasil penelitian ini sejalan dengan UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan yang menyatakan bahwa pembangunan gedung negara harus memperhatikan status hak atas tanah di lokasi tempat pembangunan bangunan negara berdiri. 13 KESIMPULAN Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : a. Masyarkat desa Tinelo Ayula merespon baik pembangunan gedung perkantoran pemerintah Provinsi Gorontalo, Banyak masyarakat yang bias terbantu dengan adanya perkantoran masyarakat dapat mengawal kebijakan dan program pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel. Dan untuk dampak baik yang dirasaakan oleh warga di desa Tinelo Ayula berkat adanya perkantoran provinsi yang berada di desa mereka, terbukanya usaha yang baru dalam rangka meningkatkan perekonomian dirasakan betul bagi beberapa warga sekitar perkantoran, 13
UU. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
seperti yang sekarang ini banyak dibangun tempat photo copy dan rumah makan, dengan ini dapat dilihat bahwa warga desa Tinelo Ayula dapat melihat potensi perekonomian dengan baik serta memanfaatkannya dengan baik juga b. Status tanah untuk pembangunan gedung perkantoran pemerintah Prov insi Gorontalo masih menjadi masalah antara pemerintah dengan masyarakat karena harga beli yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan permintaan masyarakat sehingga pembangunan gedung perkantoran di beberapa areal tersebut belum berjalan. SARAN a. Diharapkan adanya usaha yang lebih bagi pemerintah untuk dapat melihat keluhan warga yang merasa kurang diperhatikan dalam upaya pembelian lahan pertanian warga agar dapat tercapai kesepakatan bersama demi cepat tercapainya pembangunan perkantoran provinsi Gorontalo di desa Tinelo Ayula. b. Adanya ganti rugi yang sesuai atas lahan warga yang dijadikan kompleks perkantoran,atau disediakannnya lahan pngganti bagi warga yang ingin bertani karena berkurangnya lahan pertanian warga sekitar.
DAFTAR PUSTAKA Alex Sobur. 2003, Psikologi Umum. Bandung: Pustaka Setia. Dokumen ANDAL,pembangunan blok plan perkantoran provinsi gorontalo, Rona Lestari,2013 Garna, Judistira K. 1999. Metoda Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Bandung: Primaco Akademika. Isbandi Rukminto Adi 2001, Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas,Jakarta: Fakultas Ekonomi UI Koentjaraningrat 2000, Kebudayaan, Mentalis dan Pembangunan Jakarta: Gramedia Mieke Komar Kantaatmadja, 1994, Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang, Mandar Maju,Bandung, Mulyani. Sri Nur. 2007, Faktor yang Mempengaruhi Earning Response. Jurnal . Narwoko J. Dwi. 2007, Suyatno Bagong. Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Kencana Media G,roup. 2004 Nasution, 1988 Metode Penelitian Naturalistik dan Kualitatif. Bandung. Tarsito Nasution, dkk. 2007, Reformasi Menuju Masyarakat Madani. Jakarta: Raja Grafindo. Sudjarwo 2001. Metodologi Penelitian Sosial. Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
