RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN Perkara Nomor 51/PUU-XI/2013 Tentang Kewenangan KPU Dalam Menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu
I. PEMOHON Partai Serikat Rakyat Independen (Partai SRI), dalam hal ini diwakili oleh: 1. Damianus Taufan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional; 2. Horas A.M. Naiborhu sebagai Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen II. OBJEK PERMOHONAN Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pasal 22A, Pasal 22E ayat (3) dan ayat (5), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” 3. Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. (a) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.
IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) Pemohon adalah badan hukum berupa partai politik yang didirikan menurut hukum Indonesia, dan Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang a quo. Kerugian konstitusional yang dimaksud oleh Pemohon adalah partai politik Pemohon tersebut tidak dapat menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dikarenakan kewenangan yang telah diberikan oleh ketentuan a quo. V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI A. NORMA MATERIIL Norma yang diujikan, yaitu : 1. Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan i. menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU. 2. Pasal 15 UU 8/2012 Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi: a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota; c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota; d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota; g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pasal 16 UU 8/2012 1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhadap partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). 2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU. 4. Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 2) Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU. 3) Penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU. B. NORMA UUD 1945 Norma yang dijadikan sebagai penguji, yaitu : 1. Pasal 22A UUD 1945 Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang
2. Pasal 22E ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. 5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum serta bersifat nasional, tetap dan mandiri. 3. Pasal 28 UUD 1945 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditentukan dengan Undang-Undang 4. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepasatian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan VI. ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menentukan bahwa partai politik harus mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk ditetapkan menjadi badan hukum dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), dengan demikian sebelum disahkan menjadi badan hukum tersebut partai politik sesungguhnya telah menempuh proses verifikasi; 2. Karena hal tersebut di atas, maka sejak disahkan menjadi badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara otomatis partai politik tersebut telah mempunyai kedudukan sebagai peserta Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945; 3. Diberlakukannya Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 telah menimbulkan problematika konstitusional yang sangat mendasar dan telah menempatkan KPU lebih tinggi dari UUD 1945; 4. Pemberian wewenang penetapan peserta Pemilihan Umum kepada KPU sesungguhnya telah merebut kedaulatan dari tangan rakyat yang kemudian menyerahkannya kepada suatu lembaga yang bersifat non-elected agency, seharusnya KPU hanya berwenang pada tataran yang sifat teknis-administratif semata; 5. Jika dilihat dalam kerangka ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah menimbulkan permasalahan
ketatanegaraan yang sangat serius, khususnya menyangkut asas kejelasan tujuan dan asas kedayagunaan serta keberhasilgunaan; 6. Materi muatan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tidak mencerminkan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu asas pengayoman serta asas ketertiban dan kepastian hukum. VII.
PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 22E ayat (3) dan ayat (5), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 sehingga oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan atas permohonan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Catatan: Perubahan pada norma yang diujikan a. Permohonan Awal Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah b. Perbaikan Permohonan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perubahan pada norma yang menjadi dasar pengujian a. Permohonan Awal Pasal 22A, Pasal 22E ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945 b. Perbaikan Permohonan Pasal 22A, Pasal 22E ayat (3) dan ayat (5), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 Perubahan pada Petitum a. Permohonan Awal 1. Menerima permohonan uji materi ini; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tidak sah dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berikut Penjelasannya, karena bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 22E ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945; 4. Menyatakan partai-partai politik yang telah mempunyai kedudukan sebagai badan hukum dan telah mendaftarkan diri di KPU menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 secara otomatis menjadi partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014; 5. Memerintahkan KPU untuk mencatat dan melayani dengan baik serta tanpa syarat partai-partai politik yang telah mempunyai kedudukan sebagai badan hukum dan telah mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014; 6. Memerintahkan pemuatan putusan atas permohonan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono). b. Perbaikan Permohonan 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 22E ayat (3) dan ayat (5), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 sehingga oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan atas permohonan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).
