RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA Registrasi Nomor : 55/PUU-X/2012 Tentang “Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu”
I.
PEMOHON 1. H. Patrice Rio Capella, S.H., Pemohon I; 2. Ahmad Rofiq, S.T., Pemohon II. Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon Kuasa Hukum Effendy Syahputra, S.H., dkk berdasarkan surat kuasa tangga 29 Mei 2012, yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem.
II. POKOK PERKARA Pengujian Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frase “yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru” UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD 1945 .
III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Para Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah : 1. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, objek permohonan Pengujian Pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon.
IV. KEDUDUKAN PEMOHON ( LEGAL STANDING) Para Pemohon adalah Partai Politik yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan akta notaris dan terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan merasa dirugikan/berpotensi dirugikan hakhak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Kerugian
konstitusional
yang
dimaksud
adalah
terhalangnya
Pemohon dalam rangka menjalankan visi dan misinya sebagai Partai Politik.
V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI A. NORMA MATERIIL Norma yang diujikan, adalah : 1. Pasal 8 ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu Terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada pemilu berikutnya 2. Pasal 8 ayat (2) Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan : a. Berstatusbadan hukum sesuai dengan UU tentang Partai Plotik; b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada
kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. Mengajukan nama, lambing dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan i. Menyerahkan nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. B. NORMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Norma yang dijadikan sebagai penguji, yaitu : 1. Pasal 28 D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum 2. Pasal 22E ayat (1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali 3. Pasal 28I ayat (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapu pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. VI. Alasan-alasan
Para
Pemohon
Dengan
diterapkan
UU
a
quo
Bertentangan Dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena : 1. Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) UU a quo tidak memenuhi asas keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, karena memberikan 2 (dua) persyaratan berbeda bagi calon peserta pemilu; 2. Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) UU a quo inkonstitusional karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama dalam hukum bagi semua partai politik sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Pasal 8 ayat 1 UU a quo telah memberikan keistimewaan bagi Partai Politik peserta pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas
suara nasional sebagai peserta pemilu pada pemilu berikutnya secara otomatis tanpa mengikuti proses verifikasi, sementara Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas suara pada Pemilu terakhir harus mengikuti verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU a quo, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 4. Adanya Pasal 8 UU a quo akan terjadi dualisme syarat untuk mengikuti Pemilu Tahun 2014, sehingga hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kehidupan Partai Politik; 5. Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) UU a quo bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena adanya persyaratan yang berbeda bagi Partai Politik yang lolos ambang batas pada Pemilu sebelumnya dan terhadap Partai Politik baru untuk diverifikasi; 6. Pasal 8 UU a quo bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
VII. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini; 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Bertentangan dengan dengan Pasal 22E (1), Pasal 28D (1), dan Pasal 28 I (2) UUD 1945; 3. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sepanjang frase “yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru” bertentangan dengan Pasak 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945; 4. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) sepanjang frase “yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara para Pemilu sebelumnya atau partai politik baru” tidak mempunyai kekuatan mengikat: 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam waktu selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan; 6.
Apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et
bono). Catatan : Tidak ada perubahan secara substansi
