Rekam Jejak Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dalam Pemajuan HAM Oleh Irawan Saptono Apakah isu hak asasi manusia (HAM), terutama isu kejahatan HAM berat di masa lalu, masih merupakan isu yang diperhatikan partai-partai politik menjelang Pemilu 2014? Partai partai mengusung isu kesejahteraan rakyat, kesehatan dan pendidikan cuma-cuma, kredit murah petani, serta anggaran pro rakyat. Itu semua juga isu hak asasi manusia, yang digolongkan dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob). Tetapi, tiada platform perjuangan partai-partai yang mencoba berpaling kepada kejahatan HAM masa lalu. Sebagian partai yang berlaga malah berusaha membuang jauh-jauh isu itu. Berikut sikap politik dan platform perjuangan partai-partai yang berlaga di Pemilu 2014 terhadap isu kejahatan HAM di masa lalu. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) PDIP diprediksi menang dalam Pemilu Legislatif 2014, namun sejauh mana keinginan partai ini untuk menegakkan HAM? PDIP dan Megawati Soekarnopurti adalah salah satu korban pelanggaran HAM. Ia disingkirkan dari panggung politik oleh rezim Soeharto, para pendukungnya dianiaya, dibunuh dan dihilangkan di seputar Peristiwa 27 Juli 1996. Namun setelah ia berkuasa, ia tak mampu berbuat apa-apa untuk mengusut peristiwaperistiwa kejahatan HAM di masa lalu. Human Rights Watch, pada Januari 2003 atau setengah tahun setelah Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, memerintah menggantikan Presiden Abdurahman Wahid, menulis laporan: “Meski berhasil menciptakan kestabilan politik, namun Presiden Megawati dinilai gagal menegakkan hak asasi manusia (HAM) dan memberantas korupsi di Indonesia. Kegagalan penegakan hak asasi manusia ini terutama terkait dengan pengadilan terhadap para pelaku pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer. Selain itu, juga telah terjadi peningkatan kasus penyiksaan terhadap warga sipil di daerah konflik, seperti di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Meski selama satu setengah tahun pemerintahan Presiden Megawati berhasil menciptakan stabilitas politik, tapi dia gagal dalam menegakkan HAM. Kegagalan Megawati tercermin dalam berbagai pembela HAM, meluasnya korupsi, dan kekerasan dalam konflik di Aceh, Papua, serta Maluku. Dalam kasus pelanggaran HAM Timor Leste, pemerintah dianggap berlaku setengah hati dalam menindak para pelakunya. Sejauh ini, hanya personil militer dan dua orang Timor Leste yang dijatuhi hukuman penjara”. Todung Mulya Lubis, salah seorang pegiat HAM terkemuka menulis di majalah Tempo, 1 Oktober 2001 berjudul “Megawati dan HAM”. Dia mengkritik Presiden Megawati
karena tidak melakukan upaya maksimal untuk menegakkan HAM, terutama kejahatan HAM berat di masa lalu. Tetapi, pada Pemilihan Presiden 2009, Megawati yang berpasangan dengan Prabowo Subianto, pensiunan jendral yang banyak dikaitkan dengan kejahatan HAM di dekade sebelumnya, memuat isu HAM dalam visi dan misinya. Pada dokumen visi dan misinya, calon Presiden Megawati dan calon Wakil Presiden Prabowo Subianto menyatakan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM baru pada tingkat wacana dan retorika meski sudah tersedia institusi HAM, seperti Komnas HAM, dan sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang HAM. Secara umum Megawati-Prabowo melihat fakta bahwa pasca reformasi pelaksanaan HAM yang berkembang masih sebatas pada hak sipil-politik warga untuk lebih bebas berekspresi dan berpartisipasi. Sementara hak sosial, ekonomi dan budaya warga masih belum dipenuhi secara maksimal, terutama hak atas pekerjaan dan tempat tinggal. Oleh karenanya MegawatiPrabowo bertekad memenuhi hak warga atas pekerjaan dan perumahan, sehingga pelaksanaan HAM di Indonesia lebih utuh dan seimbang. Keputusan Megawati mengajak Prabowo dalam Pemilihan Presiden 2009 ditanggapi negatif ketua Ikatan Orang Hilang (Ikohi) Mugiyanto. Ia kecewa dan mengatakan: “Saya sangat kecewa dengan PDIP yang memutuskan menjadikan Prabowo Subianto sebagai Cawapres-nya Megawati, karena sebelumnya kami berharap bahwa PDIP masih memiliki komitmen, walaupun sedikit, dalam penegakan hak asasi manusia. Indikasi yang terakhir sebelum pemilu 2009 adalah ketika PDIP sangat antusias menghidupkan kembali Panitia Khusus (Pansus) Penghilangan Paksa di DPR pada bulan September 2008. Sebagaimana diketahui, PDIP sebagai partai yang lahir dari rahim perjuangan menentang Orde Baru, bahkan beberapa pimpinannya sendiri adalah korban kebijakan politik Orde Baru, mustinya memiliki keberpihakan terhadap para sesama korban Orde Baru. Dan korban Orde Baru adalah juga para wong cilik, yang selama ini diklaim sebagai konstituen PDIP. Oleh karena itu, klaim PDIP sebagai representasi orang kecil, orang miskin, orang tertindas menurut saya telah dikhianati begitu PDIP menjadikan Prabowo Subianto sebagai Cawapresnya Megawati.” Dalam dokumen-dokumen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), seperti Piagam Perjuangan, Anggaran Dasar, dan Dasa Prasetiya, kata hak asasi manusia hanya ditemukan sekali. Dasa Prasteiya adalah arah umum program yang dijadikan Doktrin Perjuangan, dan disahkan dalam Kongres III PDIP tahun 2010. Dasa merupakan pelengkap Program Perjuangan Partai, yang disebut Trias Dinamika Partai. Dasa ke-10 menyatakan bahwa PDIP akan menegakkan dan menjunjung tinggi asas keadilan dan hak asasi manusia. Namun tidak disebutkan apakah PDIP akan menegakkan keadilan hak asasi manusia, terutama kejahatan-kejahatan HAM berat di masa lalu. Dasa-dasa lainnya sebagian besar berkomitmen pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti menjaga kebhinekaan, gotong royong, mufakat, hak rakyat untuk makmur, pembaruan agraria, menyediakan perumahan, bebas biaya kesehatan dan pendidikan, dan lain-lain. Berikut ini Dasa Prasetiya PDI Perjuangan: Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945, serta menjaga kebhinekaan bangsa; Memperkokoh budaya gotong royong dalam memecahkan masalah
bersama;Memperkuat ekonomi Rakyat melalui penataan sistem produksi, reforma agraria, pemberian proteksi, perluasan akses pasar dan permodalan; Menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi Rakyat;Membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi Rakyat;Memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat dan murah;Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang secara konsisten;Mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan yang baik, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;Menegakkan prinsip prinsip demokrasi partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan;Menegakkan hukum dengan menjujung tinggi azas keadilan dan hak asasi manusia. Tetapi jika dilihat dari sikap politik para politisi PDIP, baik yang di parlemen maupun yang di kepengurusan komitmen pembasmian kejahatan HAM cukup signifikan. Misalnya, Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, Trimedya Panjaitan, dalam kedudukannya sebagai anggota DPR RI mendukung rencana pemerintah meratifikasi Statuta Roma, yakni statuta tentang International Criminal Court (ICC), agar penyelesaian kasus-kasus kejahatan HAM berat bisa lebih cepat. Menurut Trimedya, statuta tersebut bisa menjadi stimulus bagi pemerintah menyelesaikan berbagai status kekerasan HAM di Indonesia. Statuta Roma adalah statuta tentang Mahkamah Pidana Internasional yang mengatur tentang kewenangan untuk mengadili kejahatan HAM berat. Kejahatan itu adalah genosida (the crime of genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan perang (war crimes), dan kejahatan agresi (the crime of aggression). Ratifikasi Statuta Roma merupakan mekanisme sistem keadilan internasional untuk mengakhiri impunitas peristiwa-peristiwa kejahatan HAM yang berat. Di pihak lain, untuk mencegah terjadinya peristiwa kejahatan HAM berat di masa yang akan datang. Trimedya menjelaskan: Statuta Roma juga bisa menjadi dorongan pemerintah membentuk pengadilan HAM ad hoc. Menurutnya, Hal tersebut berbanding lurus dengan rekomendasi DPR agar penyelesaian kasus HAM di Indonesia, yang diselesaikan lewat pengadilan HAM ad hoc. Ratifikasi Statuta Roma ICC juga tidak akan mengganggu kedaulatan hukum Indonesia. Meskipun nantinya Indonesia akan terikat peraturan hukum internasional, namun penyelesaian HAM bisa diselesaikan dengan hukum Indonesia. Ratifikasi ini bisa lebih menekan Indonesia membentuk pengadilan HAM ad hoc.1 Agung Putri Astrid, seorang aktivis HAM, juga bergabung dengan PDIP. Ia pernah menjadi Direktur ELSAM, kini Ketua Departemen Hukum dan HAM di Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada Pemilu 2014 dari Bali. Ia memiliki komitmen memperjuangkan perundang- undangan yang akan melindungi HAM terutama yang bisa melindungi hak-hak perempuan.
Partai Golongan Karya (Golkar)
Partai Golongan Karya adalah partai yang selama berkuasa, terjadi banyak pelanggaran HAM berat. Bersama-sama Orde Baru, orde yang dipimpin Jendral Soeharto, menindas musuh-musuhnya. Dari 1965 hingga 1998 kekuasaan Golkar, sudah sekian banyak pelanggaran HAM berat dilakukan, dan tidak semua pelakunya dibawa ke pengadilan. Pelaku pelanggaran HAM pembantaian orang Timor Timur (1999) dan Tanjung Priok (1984) dibawa ke pengadilan setelah Orde Baru kehilangan kekuasaan, tetapi mereka bebas. Golkar berubah nama menjadi Partai Golkar dan bukan lagi partai penguasa sejak Pemilu 1999. Suasana berganti dan Golkar juga mengubah paradigmanya, semacam pertobatan. Partai ini masih kuat, masih merupakan partai papan atas. Pemilu 2014 diprediksi oleh survei-survei pemilih akan bersaing ketat dengan PDIP. Partai Golkar mengubah garis perjuangannya pada 2000 setelah mendeklarasikan dokumen partai yang berjudul: “Paradigma Baru Partai Golkar”. Paradigma Baru diputuskan dalam Keputusan Rapim IV Partai Golkar pada 2000. Hal yang berkaitan dengan komitmen HAM Golkar adalah sebagai berikut: “Golkar adalah partai yang berkomitmen pada penegakan hukum, keadilan dan hak-hak asasi manusia. Sebagai partai politik yang hidup di negara yang berdasarkan hukum, maka Golkar senantiasa mengupayakan terwujudnya supremasi hukum di segala bidang. Komitmen pada penegakan hukum, keadilan, dan hak-hak asasi manusia ditempatkan sebagai pilar utama dalam rangka mewujudkan pemerintahan dan tata kehidupan bernegara yang demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum. Selanjutnya , Partai Golkar mengutamakan pembangunan hukum untuk keadilan dan tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam kerangka ini, maka harus diupayakan tegaknya supremasi hukum karena Indonesia adalah Negara hukum. Lebih daripada itu, supremasi hukum harus ditempatkan sebagai pilar utama dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum. Partai Golkar memandang bahwa reformasi hukum tidak terbatas pada penyempurnaan sarana dan prasarana, materi dan aparatur hukum, tetapi juga pembangunan budaya hukum. Penegakan dan pemajuan HAM merupakan unsur penting dalam penghormatan harkat dan martabat kemanusiaan.” Paradigma Baru Golkar juga memuat komitmen pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan hak- hak sipil. Paradigma Baru itu menyatakan sebagai partai yang berwawasan kesejahteraan rakyat, maka Partai Golkar berjuang untuk mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, yakni sistem ekonomi yang yang berpihak pada usaha kecil, menengah, dan koperasi tanpa menafikan tumbuhnya sistem ekonomi konglomerasi yang tidak monopolistik; mengusahakan ketersediaan bahan kebutuhan pokok rakyat dengan harga yang serba terjangkau; mengurangi pengangguran dengan perluasan lapangan kerja; memperjuangkan upah minimum regional (UMR) yang memadai, dan jaminan kerja; serta meningkatkan akses ekonomi rakyat. Partai Golkar juga mengembangkan prinsip nonsektarian dan antisektarianisme, dan karena itu juga nondiskriminasi dan antidiskriminasi. Tetapi sejauh mana komitmen partai yang selama berkuasa terlalu banyak melakukan pelanggaran HAM ini? Dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 Golkar justru
kembali menyatakan bahwa mereka adalah partai Orde Baru. Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menyatakan kader Partai Golkar dan anggota organisasi massa yang berafiliasi di dalamnya untuk tidak malu mengakui bahwa Partai Golkar berjaya pada era Orde Baru. Bakrie meminta mereka berbangga terhadap masa kepemimpinan Jendral Soeharto. Bakrie mengatakan: "Kalau ada orang tanya, Anda Orde Baru? Jawab, Ya." Bakrie juga menyatakan hal serupa dalam kampanye-kampanye Golkar di daerah. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Gerindra adalah partai yang didirikan dan dipimpin Letnan Jendral Prabowo Subianto. Dia banyak dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat, seperti pelanggaran HAM di Timor Timur, penghilangan paksa sejumlah aktivis dan peristiwa kerusuhan Mei 1998. Bagaimana sikap Gerindra terhadap penuntasan peristiwa pelanggaran HAM berat sangat menarik. Platform perjuangan partai ini menolak Pengadilan HAM. Dalam Manifesto Perjuangan Partai Gerakan Indonesia Raya, penolakan tersebut ditulis secara eksplisit. Argumentasinya, hak asasi manusia adalah materi hukum sehingga tidak diperlukan hukum tersendiri yang mengatur tentang hak asasi manusia. Berikut kutipan argumentasi tersebut: “Warga negara yang merasa hak-haknya dilanggar oleh negara dapat menggugat negara dan pejabatnya secara hukum. Hak-hak asasi manusia adalah materi sistem hukum. Jika hak-hak asasi manusia belum secara lengkap tercermin dalam hukum positif, maka sistem hukumnya yang harus disempurnakan. Hal ini diperlukan untuk menghindari kerancuan sistem. Karena itu, diperlukan klarifikasi kedudukan hak-hak asasi manusia di satu pihak, dan sistem hukum pada pihak lain. Hak-hak asasi manusia yang bersifat universal seharusnya mempertimbangkan partikular- isme budaya dan kepentingan nasional. Negara menegakkan kemanusiaan yang beradab. Warga negara terhadap hukum, tidak diperlakukan sebagai subyek yang secara potensial pelaku perbuatan pelanggaran hukum. Negara menghargai kesetiaan rakyat terhadap negara dan amal bakti warga terhadap masyarakat dan negara. Warga negara harus menghormati perjanjian luhurnya kepada negara sebagai organisasi. Siapa saja yang berikrar menjadi bagian dari organisasi negara dengan sendirinya harus menghormati hak negara. Negara menghormati hak- hak pribadi warga negara sesuai dengan hukum. Hukum dan kemanusiaan tidak boleh dipandang sebagai dua substansi yang terpisah. Maka, adanya Pengadilan HAM merupakan sesuatu yang over bodig (berlebihan). Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia harus ditempatkan dalam perspektif hukum. Hukum disusun antara lain untuk mengatur bagaimana warga negara menjalankan hak-haknya sebagai pribadi. Hak-hak warga negara secara pribadi tak dapat dijalankan di luar hukum. Negara sebagai organisasi berjalan sesuai hukum. Warga negara yang merasa hak-haknya dilanggar oleh negara dapat menggugat negara dan pejabatnya secara hukum.Hak-hak asasi manusia adalah materi sistem hukum. Jika hakhak asasi manusia belum secara lengkap tercermin dalam hukum positif, maka sistem hukumnya yang harus disempurnakan. Hal ini diperlukan untuk menghindari kerancuan sistem. Karena itu, diperlukan klarifikasi kedudukan hak-hak asasi manusia di satu pihak,
dan sistem hukum pada pihak lain. Hak-hak asasi manusia yang bersifat universal seharusnya mempertimbangkan partikularisme budaya dan kepentingan nasional.”. N a m u n d e m i k i a n , b e r t e n t a n g a n d e n g a n argumentasi tersebut, dalam platform itu dinyatakan bahwa “Partai Gerindra berkomitmen untuk berjuang dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia sebagaimana yang dimandatkan dalam UUD 1945 demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.” Bagaimana perjuangan pemenuhan HAM dicapai dengan mengabaikan instrumen-instrumen HAM, di mana perbuatan pelanggaran HAM adalah kejahatan menurut hukum domestik dan internasional? Artinya, jika Gerindra berkuasa, partai ini akan menghapus semua produk hukum nasional tentang HAM dan menolak kerjasama pemajuan HAM internasional. Di bagian lain plafform Gerinda disebutkan, partai ini mendukung pemurnian agama. Pemurnian agama dalam praktek di lapangan menimbulkan tindak kekerasan dan intoleransi yang bermuara pada pelanggaran HAM. Partai Demokrat Partai Demokrat adalah penguasa dua periode pemerintahan. Partai ini dua kali memenangkan Pemilu, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dua kali. Dalam dokumen partai berjudul Manifesto Politik dan Platform Perjuangan Partai Demokrat, partai ini mencantumkan perjuangan penegakan HAM adalah hal yang penting. Pada 2013, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mendeklarasikan 10 Poin Pakta Integritas yang mempertegas lagi Manifesto Politik dan Platform Pejuangan Partai Demokrat. Partai Hanura Partai Hati Nurani Rakyat didirikan oleh Jendral Wiranto, mantan Panglima ABRI. Wiranto juga banyak dikaitkan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM terutama kasuskasus ketika ia menjabat sebagai Panglima ABRI, yakni kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur (1999) dan kasus penembakan para mahasiswa Universitas Tri Sakti dan Kerusuhan Mei 1998. Namun demikian, Wiranto tidak pernah secara formal diselidiki atau bahkan dinyatakan diberhentikan dari jabatannya karena kasus-kasus pelanggaran HAM. Berbeda dengan Letjen Prabowo yang diberhentikan karena menculik sejumlah aktivis mahasiswa dan politik. Maka, jika dilihat dari platform partainya, Hanura masif permisif terhadap komitmen penegakan HAM. Dalam dokumen perjuangannya, Hanura menyatakan antara lain: “Mendorong terwujudnya rasa keadilan dengan terlaksananya sistem hukum yang adil, konsekuen dan tidak diskriminatif serta memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mendorong dan memperjuangkan tegaknya HAM sesuai dengan Deklarasi HAM 1948.”
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) PKS adalah partai Islam yang sebagian aktivis pendirinya dulu menjadi korban pelanggaran HAM Orde Baru. Komitmen HAM PKS cukup jelas, tidak ambivalen, karena PKS memang tidak memiliki beban pelanggaran HAM di masa lalu. Platform HAM PKS adalah: “Pemerintah, partai politik, dan militer harus berkomitmen untuk ikut serta dalam pembangunan masyarakat melalui kerangka demokratisasi. Pengakuan dan perlindungan HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Hisbah (kontrol publik berupa amar ma'ruf nahi munkar) merupakan bentuk kebebasan berekspresi telah terbukti menjadi alat kontrol yang efektif bagi para penguasa. Penindakan hukum yang tegas, namun menghormati asas keadilan dan due process of law. Membuat aturan pelaksanaan dalam upaya implementasi seluruh materi HAM dalam konstitusi dan undang-undang menjadi aplikatif. Melakukan revisi terhadap semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai, bertentangan atau berpotensi bertentangan dengan materi HAM dalam konstitusi. Memperhitungkan perlindungan HAM dal am semua kebijakan pemerintah. Memastikan pemerintah memberikan ruang kebebasan berekspresi, yang diberlakukan bukan saja sebagai hak asasi warga negara, tetapi juga sebagai kewajiban warga negara. Mengoptimalkan posisi Republik Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam menciptakan perdamaian dunia, serta memastikan terjaminnya perlindungan HAM di tingkat internasional tanpa pandang bulu”. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) PKB didirikan oleh Abdurahman Wahid (Gus Dur). Dengan demikian, jelas bahwa komitmen HAM partai ini tidak diragukan lagi. Gus Dur adalah aktivis HAM di zaman Orde Baru. Ketika menjadi Presiden RI, ia meminta maaf atas apa yang dialami orangorang Partai Komunis Indonesia (PKI) sekitar 1965-1966. Basis PKB adalah Nahdlatul Ulama (NU) yang ketika terjadi pembantain terhadap orang-orang PKI di seputar 19651966, mereka dilibatkan oleh tentara. Dalam platform partai yang diberi judul Mabda Syasi disebutkan perjuangan HAM PKB : ”Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain didunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang t e r j a m i n h a k a s a s i k e m a n u s i a a n n y a y a n g mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (asshidqu), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalahmasalah sosial yang dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (al- 'adalah), tolong menolong dalam kebajikan (alta'awun) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (al-
istiqomah) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (al-syuro) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (al-musawa) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan”. Untuk mencapai tujuan perjuangan itu maka misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Hal itu meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/ perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (hifdzu al-Nafs), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (hifdzu al-din), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (hifdzu alAql), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (hifdzu al- nasl) dan terpeliharanya harta benda (hifdzu al-mal). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar, yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemungkaran. Partai Amanat Nasional (PAN) Pada 1998, ketika PAN didirikan oleh Amien Rais dan kawan-kawan, salah satu bunyi platform-nya adalah referendum bagi rakyat Timor Timur. Ini menjadi kenyataan setahun sesudahnya, pada September 1999, ketika Presiden Habibie menyetujui referendum. Hasilnya provinsi itu merdeka. Komitmen HAM PAN sangat jelas. Berikut komitmen HAM PAN dalam platform-nya: “Memperjuangkan untuk penegakan hukum tanpa diskriminasi. Seluruh masyarakat harus mendapat akses pada sistem peradilan yang independen, adil dan murah. Pemerintah harus menciptakan pra-kondisi yang memberi kemungkinan yang luas bagi warga negara untuk mengembangkan hakhak individu dan kewajiban sosial-politiknya secara wajar. Seluruh masyarakat harus mendapat akses pada sistem peradilan yang independen, adil dan murah. Memperjuangkan pemberlakuan hak asasi manusia yang universal dan mendukung pelaksanaan konvensi PBB mengenai hak asasi manusia. Pemerintah harus segera menyelesaikan kasus-kasus korupsi dan pelanggaran HAM yang masih pending dalam proses pengadilan yang fair dan terbuka.” Partai Persatuan Pembangunan (PPP) PPP adalah partai yang cukup besar di zaman Orde Baru. Sekarang menjadi partai papan tengah dan menurut survei-survei pemilih menjelang Pemilu 2014, suaranya turun drastis. Dulu PPP bersikap kritis terhadap tindakan-tindakan keras melanggar HAM yang dilakukan Orde Baru atas para aktivis Islam. Berikut ini platform perjuangan HAM partai Islam ini: “PPP memiliki prinsip perjuangan yang mengandung nilai-nilai hak asasi manusia dalam upaya penghormatan terhadap hak-hak publik, yaitu: (1) persamaan derajat kemanusiaan; (2) kemerdekaan atau kebebasan dengan pertanggungjawaban moral dan hukum di dunia dan akhirat; (3) persaudaraan antar manusia; (4) keadilan yang berintikan pemenuhan
hak-hak manusia berdasarkan prinsip dan rasa keadilan; dan (5), setiap warga masyarakat berhak atas partisipasi dalam urusan publik yang menyangkut kepentingan bersama”. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Partai ini didirikan Surya Paloh dan pertama kali ikut Pemilu pada Pemilu 2014. Merupakan pecahan Partai Golkar. Partai ini dikenal dengan platform yang diberi nama Restorasi Indonesia. Penegakan HAM adalah salah satu bagian kecil dari visi Restorasi Indonesia. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Partai ini diketuai oleh Letnan Jendral (Purn) Sutiyoso, merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan dan Persatuan yang tidak lolos batas ambang minimum perolehan suara dalam Pemilu 1999. Sutiyoso adalah mantan Panglima Kodam Jaya yang pada 27 Juli 1996 memerintahkan pengambilalihan kantor DPP PDI yang dikuasai para pendukung PDI pro Megawati Soekarnoputri. Dalam pengambilalihan itu terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM berat. Tetapi kasusnya tidak diusut sampai sekarang. PKPI memiliki platform perjuangan HAM yang tertuang dalam visi-misinya yakni ”Mewujudkan keadilan, kesejahteraan sosial dan hak- hak politik rakyat untuk mewujudkan peri-kehidupan yang adil, beradab, berbudaya dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM); Memperkokoh persatuan yang nyata dalam tatanan masyarakat majemuk melalui peri kehidupan yang adil, setara, merata dan tidak diskriminatif; Mewujudkan masyarakat kewargaan (civil society) yang kuat, sehat, cerdas, professional, beradab (civilized society) dan bersih (clean society) melalui pembangunan kesehatan dan pendidikan serta penciptaan kesempatan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan.” Partai Bulan Bintang Partai Bulan Bintang (PBB) adalah partai berasas Islam. Partai ini berdiri pada 1998, saat reformasi politik terjadi setelah jatuhnya Soeharto, sebagai penerus Partai Masyumi, yang dibubarkan Presiden Soekarno. Tokoh- tokoh PBB antara lain Yusril Ihza Mahendra dan MS Kaban. Partai ini memperjuangkan Syariat Islam dalam sistem hukum Indonesia.Dalam dokumen berjudul Tafsir Asas Partai Bulan Bintang, PBB merujuk pada ajaran Islam. Dalam dokumen ini, PBB menghormati harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan. Semua manusia pada hakikatnya duduk sama rendah dan tegak sama tinggi. Satu-satunya yang membedakan seorang manusia dengan yang lain adalah ketakwaan dan kedekatan dirinya kepada Allah. Karena itu, warga PBB menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Kewajiban menghormati HAM merupakan kewajiban setiap orang, lembaga, negara, organisasi, partai, maupun badan internasional. Warga PBB berjuang untuk menegakkan HAM agar setiap orang dapat hidup aman dan sentosa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam platform PBB, partai ini juga mengusung pemenuhan hak-hal sosial, ekonomi, dan budaya serta hakhak sipil dan politik.
