Rekam Jejak Capres-Cawapres dalam bidang Hak Ekosob

Rekam Jejak Capres-Cawapres dalam bidang Hak Ekosob Penelusuran mengenai profile, sepak terjang dan kebijakan para capres dan cawapres terkait hak ekosob & Agenda Promosi hak Ekosob 2009-2014

2009 Disusun oleh : Asfinawati Nurkholis Hidayat Tiwi Febry Maruli Tua Rajagukguk

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA Jl. Diponegoro No.74 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-3145518 Fax. 021-3912377 Email : [email protected] Site : www.bantuanhukum.org

| LBH Jakarta 2009

Daftar Isi

A. Latar Belakang ….………………………………………………………….. B. Rekam Jejak Hak Ekosob: Kerangka Toritis ……………………………….. 1. Tracking Profile ……………………………………………………….. 2. Penelusuran indicator Hak Ekosob ………………………………...….. C. Rekam Jejak Hak Ekosob: Kerangka Yang digunakan ……………………... 1. Lingkup ……………………………………………………………….. . 2. Metodologi ……………………………………………………………. D. Profile dan visi-misi Capres-cawapres ……………………………………… 1. Megawati Soekarno Putri …………………………………................. 2. Prabowo Soebijanto………………………………………...……… 3. Susilo Bambang Yudhoyono …………………………………….… 4. Boediono ……………………………………………………..…… 5. Yusuf Kalla …………………………………………………… … .. 6. Wiranto ………………………………………………………….. .

2 3 3 5 7 7 7 10 10 10 12 13 14 15

E. Rekam Jejak Capres-Cawapres: Kontradiksi-kontradiksi……………………. 1. Megawati-Prabowo………………………………………... . 2. SBY-Boediono……………………………………………. . 3. JK-Wiranto ……………………………………………. … . F. Agenda Promosi Hak Ekosob Tahun 2010-20014 ……………………… ... .

17 17 21 24 29

2 | Rekam jejak Capres-Cawapres dalam bidang EKOSOB

| LBH Jakarta 2009

A. Latar balakang

Kontestasi politik menjelang pilpres telah menyerat hampir semua kalangan dalam suatu pusaran amnesia sejarah. Mulai dari korban penculikan, aktivis HAM, intelektual, akademisi, budayawan, dan rohaniawan terseret dalam pusaran yang entah sadar atau tidak sadar dibuat percaya dengan janji-janji dan jargon-jargon para calon. Mengingat kondisi ini, penting kiranya suatu inisiatif untuk mengingatkan public dan mereka semua mengenai rekam jejak para capres khususnya terkait dengan kondisi hak ekosob selama mereka memerintah ataupun yang terkait dengan aktiivitas dan keseharan para calon yang bersentuhan dengan hak ekosob. Rekam jejak ini dikerjakan se-objektif mungkin dan se-imparsial mungkin dalam meletakkan masing-masing calon sesuai dengan kadar pelanggaran hak eksosobnya. Rekam jejak ini akan menampilkan secara telanjang bagaimana kontradiksi-kontradiksi antara yang dijanjikan kini dengan apa yang telah dilakukan sebelumnya, antara apa yang menjadi jargon saat ini dengan apa yang telah dikerjakan sebelumnya. lebih ironi lagi antara apa yang diteriakan kini dengan apa yang dilakukan tidak ada kesesuaian. Menyusul berbagai pemaparan agenda-agenda hak asasi manusia, dan penegakkan hukum spesifik lainnya yang telah diusung oleh beberapa lembaga non pemerintah yang disandingkan dengan agenda dan visi dan misi Capres-Cawapres, rekam Jejak ini sebagai bagian dari upaya promosi dan mainstreaming atas Hak-hak Ekosob untuk mendapatkan kedudukan yang lebih seimbang dengan hak asasi manusia lainnya. lebih jauh, ia juga dapat berfungsi sebagai guideline bagaimana dan ke arah mana kebijakan pemenuhan hak eksosob harus dijalankan.


| LBH Jakarta 2009

B. Rekam Jejak Hak Ekosob: Kerangka Teoritis 1. Tracking profile / Penelusuran rekam jejak telah dikembangkan oleh berbagai NGOs. misalnya terkait politisi busuk, seleksi hakim agung, atau seleksi calon anggota komisi negara tertentu. Bagi NGOs penelusuran rekam jejak dikembangkan sebagai alat kampaye perubahan dan advokasi kebijakan. Pada umumnya hampir semua rekam jejak dilakukan dengan memakai metode yang hampir sama, misalnya dengan cara menelusuri kebenaran profile dari seseorang, juga terkait dengan kinerja dan sepak terjang dari yang bersangkutan. penelusuran dilakukan untuk mengukur berbagai variable yang di persyaratkan misalnya untuk melihat seberapa independen seseorang atau apakah ia memiliki afiliasi tertentu. seberapa kaut integritas seseorang, atau seberapa professional ia bekerja. Variabel merupakan nilai-nilai yang menjadi persyaratan yang harus ditemukan pada diri seseorang yang ditracking. sebagian biasanya sudah ditetapkan berdasarkan suatu ketentuan dari suatu persyaratan dalam suatu seleksi, sebagian lain ditetapkan berdasarkan kebutuhan spesifik dari advokasi yang dikerjakan. Variable Integritas

Independensi

profesionalitas

• • • • • • • • • •

Indikator harta kekayaan gaya hidup pernyataan karya tulis affiliasi kelompok/organisasi keterlibatan dalam suatu kasus koneksi dengan tokoh politik atau partai politik sepak terjang kinerja karya tulis

Jenis data yang akan dikumpulkan yang juga merupakan indicator untuk menilai bebrbagi variable diantaranya sebagai berikut: • •

•

Harta kekayaan ; baik yang resmi dilaporkan kepada KPK maupun yang tidak resmi, misalnya mengidentifikasi proxi-proxi yang menjalankan bisnis seseorang. Data dokumentasi kasus yang melibatkan seseorang yang ditracking Data berupa dokumen -yang mengindikasikan keterlibatan calon dalam suatu kasus dan sempat menjadi sorotan publik- bersifat kasuistis individual atau dapat pula merupakan relasi tidak langsung dari lingkaran kasus, Gaya hidup Jenis data hasil observasi meliputi gaya hidup seseorang dan keluarganya kurang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Selain mengedepankan unsur subyektifitas, juga minim akan pertanyaan yuridis. Gaya hidup calon dan keluarganya merupakan bagian terkecil dari variabel observasi. Jadi tidak berdiri sendiri, melainkan termasuk dari penilaian keseluruhan track record atas seseorang. Atau dengan kata lain, hasil observasi terhadap track record sangat mempengaruhi integritas dan kompetensi seseorang.


| LBH Jakarta 2009

• •

• •

• •

Gaya hidup anggota keluarga Sepak terjang dan kinerja misalnya dengan melihat Ruang lingkup aktivitasnya, bagaimana kedekatan dengan politisi atau birokrat tertentu yang ikut mempengaruhi integritas yang bersangkutan, Bagaimana sepak terjang seseorang dalam kegiatan politik? informasi yang sudah terpublikasi ucapan/pernyataan, selain menunjukan secara langsung keberpihakan dan posisi seseorang, juga dipakai untuk melihat konsistensi dari suatu pernyataan dengan pernyataan sebelumnya atau dengan perbuatan. karya tulis, misalnya untuk melihat keaslian tulisan, kesesuaian antara ide yang dituliskan dengan tingkah laku dan pernyataan. kegiatan, baik kegiatan dirinya maupun kegiatan orang2 terdekat dengannya yang terkait langsung atau tidak langsung dengan dirinya.

Metode pengumpulan data dilakukan lewat serangkaian kegiatan seperti : • Wawancara terhadap orang yang terkait dan mengetahui latar belakang dari seseorang yang di telusuri, Wawancara mendalam dengan para narasumber untuk mengetahui profil calon dan atau kasus yang berkaitan dengan calon yang sedang diteliti. Sebelum melakukan wawancara mendalam dengan narasumber, peneliti lapanganharus terlebih dahulu mengumpulkan data-data pendukung kemudian membuat deskripsi dan menganalisis berdasarkan data-data pendukung yang terkumpul. Data Pendukung adalah pedoman utama untuk menggali informasi dalam wawancara mendalam. Oleh karena itu, hasil deskripsi dan analisis atas data pendukung mutlak dijadikan bahan untuk menyempurnakan pertanyaanpertanyaan dalam wawancara mendalam. • Searching di Media Cetak dan Elektronik, biasanya dilakukan dengan mengembangkan kata-kata kunci tertentu untuk memudahkan pencarian di searching engine. tentu saja beberapa searching engine dapat dipakai. • mengakses pusat-pusat data ; • Investigasi dan observasi digunakan untuk mengetahui gaya hidup, afiliasi dengan kelom[ok tertentu Setelah penelusuran data-data dilakukan, pemeriksaan pertama yang dilakukan berikutnya adalah dengan memeriksa dan menganalisis mengenai keabsahan data yang terkumpul, dan seberapa valid data yang diperoleh. Pemeriksaan kedua, dilakukan dengan cara menelaah kebenaran materiil atau isi dari suatu data terkumpul. 2. Penelusuran Pencapaian Indicator Ekosob Penelusuran pencapaian hak eksosob didasarkan kepada hak-hak apa yang dijamin berdasarkan kovenan Hak Ekosob. Berikut ini beberapa hak eksosob terpilih beserta prinsipprinsip dan indikator-indikator pemenuhannya.1 1) Hak untuk bekerja dan Hak dalam pekerjaan • Jaminan Hak-hak dasar Buruh; Upah, Jamsostek, Keselamatan Kerja.dll • Jaminan Kebebasan Hak Berserikat • Kebijakan upah • Tingkat pengangguran 2) Hak atas Standard hidup yang layak termasuk hak atas pangan Beberpa komponen standard hidup layak diantaranya: 1

Asbjorn Eide dkk, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, RWI-SIDA 2001


| LBH Jakarta 2009

• •

Kelayakan Pangan, yang berarti tersedianya jumlah pangan dalam jumlah dan kualitas yang mencukupi untuk kebutuhan gizi individu-individu. Perawatan yang memadai, yang berguna untuk semua kalangan salah satunya yang penting bagi anak-anak atau lansia.

3) Hak atas pendidikan Beberapa prinsip dasar dalam hak atas pendidikan ialah sebagaio berikut : • Ketersediaan (availability) • Keterjangkauan(accessibility) • Kebersesuaian (Acceptability) • Keberterimaan (Adaptability) • Kualitas pendidikan (Quality) Beberapa indikator turunannya misalnya: pencapaian pendidikan dasar, tingkat buta aksara, Anggaran pendidikan yang memadai, Biaya pendidikan yang terjangkau. 4) Hak atas kesehatan Hak atas kesehatan meliputi sejumlah pedoman dan prinsip seperti : • Ketersediaan layanan kesehatan dalam jumlah bagi seluruh penduduk • Aksesibilitas atas layanan kesehatan baik secara keuangan, geografis, dan budaya • Kualitas layanan kesehatan yang harus sesuai dengan standard yang ditentukan. • kesetaraan dalam layanan kesehatan Indikator turunannya misalnya menyangkut anggaran atas kesehatan, angka kematian Ibu melahirkan dan balita, angka HIV/AIDS, malaria, TB dan penyakit lainnya 5) Hak atas Perumahan Yang layak Hak atas Perumahan Yang layak diletakkan dalam kerangka metodologi “kewajiban” Negara atas hak perumahan diantaranya sebagai berikut: Kewajiban Menghormati dan memajukan • langkah hukum dan produk hukum/kebijakan perumhan untuk mewujudkan hak atas perumahan dalam waktu yang singkat • pemberian prioritas bagi kelompok miskin dan mereka yang tinggal di pemukiman kumuh Kewajiban Melindungi • mencegah tindak pelanggaran hak individu dilanggar oleh individu lainnya, oleh Negara ataupun oleh pihak-pihak lainnya. • mencegah penggusuran paksa atas perumahan dan lahan usaha Kewajiban memenuhi dalam hak atas perumahan : • alokasi pembelanjaan publik/APBN/APBD • Peraturan pemerintah tentang penguasaan tanah • Subsidi Perumahan • pemantauan tingkat sewa dan biaya perumahan lainnya • ketentuan perumahan publik 6) Hak atas Lingkungan atau perlindungan lingkungan • lingkungan kerja yang sehat • pelestarian Lingkungan Hidup • perlindungan dari aktivitas usaha -Negara, swasta dan perusahaan multinasional -yang merusak lingkungan


| LBH Jakarta 2009

C. Tracking/Rekam Jejak : Kerangka yang Digunakan a.

Lingkup Lingkup dari penelusuran rekam jejak ini akan dibatasi pada beberapa hak penting sesuai dengan kovenan Hak Ekosob. Lebih spesifik hal ini terbatas pada rekaman profil sesorang dan sepak terjangnya dalam suatu kebijakan yang dihasilkan dan diimplementasikan.

b. Metodologi Mempertimbangkan berbagai pendekatan dan metode yang telah dilakukan sebelumnya untuk penelusuran rekam jejak, kami mengembangkan suatu kerangka rekam jejak yang menggabungkan metode penelusuran profile seseorang dan pencapaian indicatorindikator Hak Ekosob. untuk memudahkan pembacaan khalayak terhadap hasil tracking ini, hasil penelusuran akan dikembangkan dalam sutu table yang akan menampilkan kontradiksi-kontradiksi dari kepribadian calon presiden dan calon wakil presdien. Isu Perburuhan

Pendidikan Lingkungan

Janji/Jargon-statement/ Visi-misi/ • visi dan misi mengenai peburuhan • kontrak politik dengan buruh • jargon yang di kembangkan untuk kesejahteraan buruh • idem • idem

Fakta/ •

Regulasi yang ia keluarkan, institusi yang ia bentuk dan penegakkan hukum terkait masalah perburuhan dan bagaimana ia merespon hal tersebut

idem idem

Kesehatan dan pangan Perumahan, Informalitas dan usaha kecil

•

idem

idem

•

idem

idem

Korupsi dan Good governance

•

idem

idem

Untuk memperjelas mengenai fakta yang akan disajikan, Suatu pendekatan digunakan dengan mengadopsi suatu dimensi yang terdiri dari regulasi, institusi dan penegakkan hukum, yang akan memotret berdasarkan thema-tema yang masuk dalam lingkup hak ekosob. Berbagai pertanyaan spesifik digunakan untuk mengisi kolom-kolom variabel tersebut, dan ditambah dengan kehadiran data-data standard yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran profil seseorang/dalam hal ini Capres dan cawapres. Beberapa data personal menyangkut ucapan, atau pikiran dan gaya hidup keseharian, tidakan dan hubungan dengan actor lainnya menjadi hal yang ditambahkan dalam mengisi kolom-kolom tersebut. 7 | Rekam jejak Capres-Cawapres dalam bidang EKOSOB

| LBH Jakarta 2009

REGULASI

KESEHATAN

•

•

•

PERUMAHAN

•

•

•

•

PEKERJAAN

•

•

•

INSTITUSI

Adanya ketentuan yang menghalangi akses setara atas layanan kesehatan baik oleh negeri maupun swasta Adanya ketentuan yang gagal melindungi individu dari pelanggaran atas pelayanan kesehatanoleh pihak Negara atau swasta adopsi kebijakan kesehatan nasional yang menyimpang

•

ketentuan hukum/kebijakan perumhan untuk mewujudkan atau menghalangi hak atas perumahan dalam waktu yang singkat Ketentuan yang menghambat Alokasi anggaran dan Subsidi Perumahan dan Perumahan Publik Ketentuan yang melanggengkan Penggusuran paksa ketentuan tentang Pasar Tanah

•

munculnya ketentuan, produk hukum yang menghalangi dan mengurangi pemenuhan, perlindungan hak-hak buruh munculnya ketentuan operasional lain yang member kemudahan bagi perusahaan mem-PHK buruh munculnya ketentuan yang memperlemah posisi serikat buruh, atau mempersulit pendirian serikat buruh

•

•

•

• •

•

•

•

•

pembentukan institusi untuk menghambat pemenuhan dan perlindungan hak atas kesehatan pembuatan mekanisme yang mempersulit penyelesaian pelanggaran hak atas kesehatan

pembentukan insitusi yang memperlambat penyediaan perumahan kehadiran institusi yang rentan terlibat dalam pelanggaran hak atas perumahan badan penaksir kehadiran harga tanah pembubaran institusi yang melindungi hak atas perumahan

kehadiran mekanisme yang menghambat penegakkan normanorma ketenagakerjaan kehadiran institusi yang mengesampingkan dan mengurangi kedudukan dan hak pekerja kehadiran institusi yang mengurangi peran dan posisi serikat buruh mekanisme penentuan upah yang merugikan buruh pembubaran institusi yang melindungi hak pekerja


PENGAKKAN HUKUM •

• • •

• •

•

• • • • • •

kehadiran atau angka pelanggaran hak atas kesehatan Angka Penderita HIV Angka kematian Bayi dan Ibu melahirkan Jumlah kasus kekurangan Gizi, Busung Lapar(TERKAIT JUGA DENGAN HAK PANGAN)

Jumlah Kasus penggusuran Paksa Angka Subsidi pemerintah atas perumahan pembangunan infrastruktur yang menggusur perumhan

angka PHK Angka kriminalisasi Pekerja Upah minimum kasus pembubaran pemogokan Kasus anti serikat buruh kasus kekerasan dan deportasi buruh migran

| LBH Jakarta 2009

LINGKUNGAN

PENDIDIKAN

•

•

•

munculnya ketentuan yang menhambat pemenuhan hak atas pendidikan munculnya ketentuan mengenai Alokasi anggaran Negara terhadap pendidikan munculnya Ketentuan menganai komersialisasi pendidikan

• munculnya ketentuan yang memperlemah pengawasan lingkungan • munculnya ketentuan yang berdampak pada perusakan lingkungan • Ketentuan privatisasi Sumber daya Alam • ketentuan dan pemberian izin pertambangan di hutan lindung

•

•

•

•

•

kehadiran institusi yang menyulitkan akses masyarakat miskin atas pendidikan pembubaran institusi yang melindungi hak atas pendidikan pengalihan tanggungjawab pemenuhan hak atas pendidikan

• • •

kehadiran intitusi yang potensial berdampak pada pengahancuran lingkungan pembubaran lembaga izin dan pengawasan lingkungan

•


• •

• • •

Angka putus sekolah Angka Buta aksara jumlah subsidi dan Anggaran negara untuk Pendidikan buaya atau pungutan atas pendidikan dasar biaya mahal atas pendidikan

Jumlah kasus pengrusakan lingkungan kasus pencemaran lingkungan illegal loging Banjir dan bencana alam lainnya akibat rusaknya lingkungan

| LBH Jakarta 2009

D. Profil dan Visi- Misi Para Capres-Cawapres a. Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subiyanto Nama Asli TTL Riwayat Pendidikan

Perjalanan karir2 :

Kekayaan Visi Misi

Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri Yogyakarta, 23 Januari 1947 • SD Perguruan Cikini Jakarta, (1954-1959) • SLTP Perguruan Cikini Jakarta, (1960-1962) • SLTA Perguruan Cikini Jakarta, (1963-1965) • Fakultas Pertanian UNPAD Bandung (1965-1967), (tidak selesai) • Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972), (tidak selesai 1. Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Bandung), (1965) 2. Anggota DPR-RI, (1993) 3. Anggota Fraksi DPI Komisi IV 4. Ketua DPC PDI Jakarta Pusat, Anggota FPDI DPR-RI, (19871997) 5. Ketua Umum PDI versi Munas Kemang (1993-sekarang) PDI yang dipimpinnya berganti nama menjadi PDI Perjuangan pada 1999sekarang 6. Wakil Presiden Republik Indonesia, (Oktober 1999-23 Juli 2001) 7. Presiden Republik Indonesia ke-5, (23 Juli 2001-20 Oktober 2004) Rp 256.447.223.594 3 Gotong royong membangun kembali Indonesia Raya yang berdaulat bermartabat adil dan makmur 1. 2. 3.

Agenda pokok Membangun Kembali Indonesia Raya:

• • • • •

Menegakkan kedaulatan dan kepribadian bangsa yang bermartabat Mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ekonomi kerakyatan Menyelenggarakan pemerintahan yang tegas dan efektif Kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat Melaksanakan ekonomi kerakyatan Membangun kedaulatan pangan dan energi menyelenggaraan pemerintahan yang tegas, bersih dan efektif dalam melayani rakyat Menciptakan manusia Indonesia yang unggul, sehat dan berkepribadian melalui pendidikan, kesehatan dan kebudayaan4

4.

b. Prabowo Soebijanto Nama Asli TTL Riwayat Pendidikan

Prabowo Subianto Djojohadikusumo Jakarta, 17Oktober 1951 • SMA: American School In London, U.K. (1969) • Akabri Darat Magelang (1970-1974) • Sekolah Staf Dan Komando TNI-AD • Kursus/Pelatihan: Kursus Dasar Kecabangan Infanteri (1974) Kursus Para Komando (1975)

2

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputri. diakses pada Kamis, 28/05/09. sumber KPU 4 visi dan misi serta agenda pokok pembangunan diakses di web site KPU 3


| LBH Jakarta 2009

Perjalanan karir :

Jump Master (1977) Kursus Perwira Penyelidik (1977) Free Fall (1981) Counter Terorist Course Gsg-9 Germany (1981) Special Forces Officer Course, Ft. Benning U.S.A. (1981) • Komandan Peleton Para Komando Group-1 Kopassandha (1976) • Komandan Kompi Para Komando Group-1 Kopassandha (1977) • Wakil Komandan Detasemen–81 Kopassus (1983-1985) • Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad (1985-1987) • Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad (19871991) • Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17/Kujang I/Kostrad (1991-1993) • Komandan Group-3/Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (1993-1995) • Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus (1994) • Komandan Komando Pasukan Khusus (1995-1996) • Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (1996-1998) • Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat (1998) • Komandan Sekolah Staf Dan Komando ABRI (1998). Prabowo dicopot dari jabatannya oleh Presiden Habibie melalui mantan Pangab Wiranto karena keterlibatan oknum Kopassus dalam kasus penculikan sejumlah aktivis LSM dan pelanggaran HAM. Ketika bertugas sebagai prajurit tempur di Timor-Timur, Prabowo dan pasukannya menembak Presiden Fretilin Nicolao Lobato dalam sebuah operasi khusus di Timor Timur pada 1976- 1978. 5

Kekayaan

Catatan lain:

Rp 1.579.376.223.359 6 dari kekayaan tersebut terjadi pelonjakan kekayaan yang sangat drastis dari harta kekayaan prabowo yang dilaporkan dalam konvensi partai Golkar 2004 senilai 10 Milyar • Prabowo Dengan mengambilalih konsesi Kiani Group seluas 53 ribu ha dari Bob Hasan, Prabowo ikut melanggengkan penghancuran hutan Kaltim. • Di Aceh, Prabowo & adiknya, Hasyim Djojohadikusumo menguasai hutan seluas 97 ribu ha di Aceh Tengah melalui PT Tusam Hutan Lestari, sumber bahan baku pabrik kertas PT Kertas Kraft Aceh (KKA). Padahal pinus sangat tidak ramah lingkungan. • Di Kaltim, kakak beradik Prabowo & Hashim menguasai lebih dari satu juta hektar konsesi hutan dan tambang batubara, dan masih berencana membuka 700 ribu ha kebun aren (Warta Ekonomi, 9-22 Maret 2009, Laporan Khusus tentang Duet Bisnis & Politik, Hashim Djojohadikusumo & Prabowo Subianto). • Di Papua, Hashim, mengeksplorasi gas dari Blok Rombebai seluas 11.5900 km2 di Kabupaten Yapen , yang diperkirakan memiliki kandungan gas lebih dari 15 trilyun kaki kubik (idem), dan dapat berdampak negatif bagi nelayan di Teluk Sairera. Masih di Papua, Hashim berencana membuka perkebunan padi

5

Sumber: (http://www.kabarinews.com/printFriendly.cfm?articleID=32949. diakses senin, 08 juni 09). sumber KPU. lihat Koran Tempo, 22 Mei 2009) lihat juga http://antikorupsi.org/indo/content/view/14594/6/

6


| LBH Jakarta 2009

(rice estate) seluas 585 ribu ha dan perkebunan aren seluas 800.000 ha di Kabupaten Merauke (idem). Berarti, bersama adiknya, Hashim Djojohadikusumo, Prabowo Subianto sudah menguasai lebih dari tiga juta hektar perkebunan, konsesi hutan, tambang batubara dan ladang migas dari Aceh sampai ke Papua, dan masih berencana membuka 1,5 juta hektar lagi di Kaltim dan Merauke.7

c. Susilo Bambang Yudhoyono Nama TTL Riwayat Pendidikan

Jend. TNI Purn. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949 • • • • • • • • • • • •

Perjalanan karir8 :

• • • • • • • • • • • • • • •

Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) tahun 1973 American Language Course, Lackland, Texas AS, 1976 Airbone and Ranger Course, Fort Benning , AS, 1976 Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983 On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, AS, 1983 Jungle Warfare School, Panama, 1983 Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman, 1984 Kursus Komando Batalyon, 1985 Sekolah Komando Angkatan Darat, 1988-1989 Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, AS Master of Art (MA) dari Management Webster University, Missouri, AS Doktor dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), tahun 2004. Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (1974-1976) Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad (1976-1977) Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977) Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978) Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981) Paban Muda Sops SUAD (1981-1982) Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985) Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988) Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988) Dosen Seskoad (1989-1992) Korspri Pangab (1993) Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994) Asops Kodam Jaya (1994-1995) Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995) Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (sejak awal November 1995)

7

Rekam Jejak Capres-cawapres di bidang lingkungan, GJ. Aditjontro http://id.wikipedia.org/wiki/Susilo_Bambang_Yudhoyono, http://www.pemiluindonesia.com/profile/susilo-bambang-yudhoyono.html, http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0405/13/pilpres/1023302.htm, http://daengaco.wordpress.com/2009/05/15/mengenal-lebih-dekat-pasangan-capres-dan-cawaprespilpres-2009/ 8


| LBH Jakarta 2009

• • • • • • • • Kekayaan Visi Misi

Agenda Utama Pembangunan Nasional 2009 – 2014

Kasdam Jaya (1996-hanya lima bulan) Pangdam II/Sriwijaya (1996-) sekaligus Ketua Bakorstanasda Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998) Kepala Staf Teritorial (Kaster ABRI (1998-1999) Mentamben (sejak 26 Oktober 1999) Menko Polsoskam (Pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid) Menko Polkam (Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri) mengundurkan diri 11 Maret 2004 Presiden Republik Indonesia (2004-Sedang Menjabat)

Rp 6.848.049.611 Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan 1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera 2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi 3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang 1. 2. 3. 4. 5.

Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Perbaikan tata kelola pemerintahan Penegakan pilar demokrasi Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan

d. Boediono Nama TTL Riwayat Pendidikan

Perjalanan karir :

Dr. Boediono Blitar, Jawa Timur, 25 Februari 1943 S1 : Bachelor of Economics (Hons.), University of Western Australia (1967) • S2 : Master of Economics, Monash University, Melbourne, Australia (1972) • S3 : Doktor Ekonomi Bisnis Wharton School University of Pennsylvania, Amerika Serikat (1979) • Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada • Direktur III Bank Indonesia Urusan Pengawasan BPR (1996-1997) • Direktur I Bank Indonesia Urusan Operasi dan Pengendalian Moneter (1997-1998) • Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999) • Menteri Keuangan Kabinet Gotong Royong (2001-2004) • Menteri Koordinator bidang Perekonomian menggantikan Aburizal Bakrie pada Reshuffle I Kabinet Indonesia Bersatu (2005-2009) Jabatan Lain • Executive Board for Asia – Wharton Advisory Boards, The Wharton School of the University of Pennsylvaniahttp. • Commissioner of Commission on Growth and Development •


| LBH Jakarta 2009

Kekayaan9 Catatan lainnya

Rp 22.067.815.019 Sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan di era pemerintahan megawati, Boedino actor utama yang menandatangani Letter of Intent dengan IMF.10 Berbagai regulasi yang merupakan Program penyesuaian structural dalam LoI harus diselesaikan yang merupakan persyaratan pengucuran utang. menjadikan indonesia tetap terkekang oleh IMF setelah sekian lama dalam belenggu IMF sejak Soeharto menandatangani LoI dengan IMF. Kini di era SBY, sebagai gubernur BI ia meneruskan kebijakannya tersebut yang pro utang luar negeri

e. JK11 Nama TTL Riwayat Pendidikan

Perjalanan karir :

Kekayaan Visi

Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla Watampone, Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942; • Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (1967) • The European Institute of Business Administration, Perancis (1977) Pekerjaan : Agustus 2001 - 2004 : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 1999 - 2000 : Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI 1968 - 2001 : Direktur Utama NV. Hadji Kalla 1969 - 2001 : Direktur Utama PT. Bumi Karsa 1988 - 2001 : Komisaris Utama PT. Bukaka Teknik Utama 1988 - 2001 : Direktur Utama PT. Bumi Sarana Utama 1993 - 2001 : Direktur Utama PT. Kalla Inti Karsa 1995 - 2001 : Komisaris Utama PT. Bukaka Singtel International Organisasi : 2000 - sekarang : Anggota Dewan Penasehat ISEI Pusat 1985 - 1998 : Ketua Umum KADIN Sulawesi Selatan 1994 - sekarang : Ketua Harian Yayasan Islamic Center AI-Markaz 1992 - sekarang : Ketua IKA-UNHAS 1988 - 2001 : Anggota MPR-RI 2004-2009: Ketua Umum DPP Partai Golkar Jabatan Kenegaraan : Wakil Presiden RI (2004-2009) Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial Kabinet Gotong Royong (2001-2004) Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Persatuan Nasional (1999-2000) Rp 314.530.794.307 Terjadi kenaikan harta kekayaan dari tahun 2004 yang berjumlah Rp204,5 Miliar12 Indonesia yang adil, mandiri dan bermartabat

9

sumber KPU www.imf.org/indonesia 11 http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Jusuf_Kalla http://www.pemiluindonesia.com/profile/muhammad-jusuf-kalla.html http://tokohindonesia.com/ensiklopedi/j/jusuf-kalla/biografi/bio-01.shtml 10

12

sumber KPK, lihat juga Koran Kompas,2 September 2004


| LBH Jakarta 2009

Misi

1. 2. 3. 4. 5.

Agenda Kebijakan

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

f.

terwujudnya ekonomi bangsa yang mandiri, berdaya saing dn berkeadilan demi terwujudnya kesjahtarteraan masyarakat Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat Mewujudkan kesejahteraan sosial, ketahanan budaya, dan otonomi daerah yang sehat, efisien, dan efektif untuk lebih memantapkan integrasi nasional yang menjamin kebhinnekaan Mewujudkan bangsa yang aman, tenteram dan damai dengan penegakan hukum dan HAM Mewujudkan Indonesia yang dihormati dn disegani oleh bangsabangsa lain dalam bidang ekonomi dan politik Ekonomi : Membangun ekonomi kerakyatan, membangun kedaulatan pangan dan energi, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, menciptakan struktur ekonomi nasional yang adil Politik dan Hukum. Memperkuat sistem presidensiil yang didukung sistem kepartaian yang sederhana, menata kembali fungsi-fungsi lembaga negara, reformasi birokratis untuk mewujudkan penyelenggara negara yang tangkas, tanggap dan cepat Pertahanan dan Keamanan: Menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI-Polri, peningkatan anggarana pertahanan dan keamanan. Pendidikan. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, meningkatkan penyediaan pendidikan yang terjangkau Sosial Budaya. Meningkatkan solidaritas sosial kesetiakawanan dan memupuk semangat nasionalisme Kesehatan. Meningkatkan penyediaan saran dan prasarana kesehatan dokter dan tenaga medis yang memadai bagi daerah tertinggal Pemuda dan Olahraga. Pengembangan kepeloporan pemuda, peningkatan prestasi olahraga.

Wiranto13 Nama TTL Riwayat Pendidikan

Organisasi

H. Wiranto. SH. Yogyakarta, 4 April 1947 • Akademi Militer Nasional (AMN), lulus 1968 • Sussar Para 1968 • Sussarcab Infantri 1969 • Susjur Dasar Perwira Intelijen 1972 • Suslapa Infantri 1976 • Suspa Binsatlat 1977 • Sekolah Staf dan Komando TNI AD 1984 • Lemhanas 1995 (Peserta Terbaik) • Universitas Terbuka, Jurusan Administrasi Negara, 1995 • Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Militer, 1996 • • •

HANURA (Partai Hati Nurani Rakyat), Ketua Umum Perhimpunan Kebangsaan, Ketua Dewan Pertimbangan Nasional Matla’ul Anwar, Ketua Dewan Amanat

13

http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/w/wiranto/biografi/01.shtml), http://id.wikipedia.org/wiki/Wiranto http://www.pemiluindonesia.com/profile/h-wiranto-sh.html, http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/w/wiranto/biografi/01.shtml


| LBH Jakarta 2009

• • • • • •

Perjalanan karir :

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kekayaan Catatan

14 15

ICMI, Penasehat SOKSI, Penasehat PSSI, Ketua Dewan Pembina IDe Indonesia, Ketua Dewan Eksekutif PPMI, Ketua Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa (PRAJA), Pembina Paguyuban Warung Tegal, Ketua Dewan Pembina Paguyuban Spiritual Indonesia, Pembina Korps Kecabangan Infantri 1968 Komandan Peleton Yonif 713 Gorontalo, Sulawesi Selatan Komandan Yonif 712 1982 Karo Tiknik Dirbang 1983 Kadep Milnik Pusif 1984 Kepala Staf Brigade Infanteri IX, Jawa Timur 1985 Wakil Asisten Operasi Kepala Staf Kostrad, Jakarta 1987 Asisten Operasi Divisi II Kostrad, Jawa Timur Ajudan Presiden 1989-1993 Kasdam Jaya 1993-1994 Pangdam Jaya 1994-1996 Panglima Kostrad 1996-1997 Kepala Staf Angkatan Darat 1997-1998 Panglima ABRI 1998-1999 Menhankam/Pangab TMT 16-03-98 / 1999 Menkopolkam TMT 29-10-99 / 99-2000

Rp 81.748.591.938. Pada tahun 2004, harta kekayaan Wiranto mencapai Rp 46 Milyar lebih berdasarkan audit KPK14 Wakil Presiden RI (2004-2009) Dengan Gaji yang kecil sebagai perwira TNI, banyak dugaan bahwa harta kekayaan berlimpah Wiranto didapat dari berbagai gratifikasi dari berbagai pengusaha dan juga dari kegiatan bisnis yang menggunakan proxy (tidak atas nama Wiranto).15

http://kompas.com/kompas-cetak/0406/14/pilpres/1080351.htm GJ Aditjontro, rekam jejak capres-cawapres dibidang lingkungan


| LBH Jakarta 2009

E. KONTRADIKSI -KONTRADIKSI

1. MEGAWATI-PRABOWO Isu Perburuhan

Janji/Jargon-statement/Visi-misi/ • Menghapus system hubungan kerja kontrak /outsourcing yang merupakan bentuk eksploitasi manusia (kontrak politik dengan Buruh)

•

•

•

•

Akan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan buruh migran dan membuat UU perlindungan buruh migran sesuai konvensi PBB (kontrak politik dengan buruh migran)

•

•

•

•

•

•

•

16 17

menolak kebijakan mempromosikan tenaga kerja murah untuk menarik investasi asing

Tempo Interaktif, 12 Juni 2004 LBH Jakarta, Catahu 2004


•

Fakta Tahun 2003, Departemen Tenaga kerja di era Megawati menyetujui 3 paket UU Perburuhan.16 dan menolak desakan buruh untuk mencabut UU No. 13 tahun 2003 yang melegitimasi outsourcing dan system kontrak UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melegalkan outsourcing, mengurango job security, dan membatasi hak mogok UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI mengalihkan pelanggaran normatif menjadi sengketa perdata. UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja indonesia di Luar Negeri, lebih banyak mengatur penempatannya dan pro agen-agen TKI. juga mengalihkan tanggung jawab pemerintah ke PJTKI Peristiwa Nunukan, ratusan ribu pekerja migrant di deportasi Malaysia ke Nunukan dan pemerintah lalai melakukan tindakan responsif untuk mencegah krisis kemanusiaan di nunukan. Kasus Shangrila, Depnakertrans tidak berpihak di Buruh dan Pengawas Ketenagakerjaan tidak berkerja dengan baik. Pandangan pemerintah dalam permohonan JR Review UU No. 13 Tahun 2003 justru menunjukan kesetujuan pemerintah atas lahirnya UU tersebut.17 Bulan September 2002, ketika beberapa perusahaan sub-kontrak produsen sepatu Adidas dan Nike memutuskan untuk memindahkan investasinya ke negara lain, lagilagi Pemerintah mempersalahkan buruh sebagai penyebab "situasi tidak kondusif" larinya investor asing dari Indonesia. –padahal ketidakberdayaan Pemerintah untuk menarik investorlah yang menjadi penyebab. PHK massal menyusul hengkangnya Soni dari Indonesia dan ditutupnya PT. Girindo yang mempekerjakan 800 karyawan karena pengusaha Taiwan pemiliknya memindahkan assetnya keluar negeri. Pada Mayday 2002, Menakertrans Jacob Nuwawea berkali-kali mengingatkan-agar buruh tidak perlu melakukan aksi pemogokan dan turun ke jalan untuk merayakan May Day dengan alasan menjaga 'image' kemampuan

| LBH Jakarta 2009

•

•

Pendidikan

•

•

•

menolak privatisasi BUMN dan menjamin kepemilikan saham pemerintah tetap mayoritas di BUMN kontrak politik dengan mahasiswa untuk menghantikan komersialisasi pendidikan hendak meningkatkan anggaran pendidikan sesuai konstitusi hendak mencabut UU BHP

•

• •

•

•

•

•

•

18

Pemerintah "menciptakan rasa aman dan situasi kondusif bagi perputaran modal."18 Menperindag Rini Soewandi bahkan terangterangan bahwa aksi buruh adalah penyebab utama dari menurunnya angka investasi asing di Indonesia. Karenanya ia juga menyatakan niatnya untuk membentuk "Labour Crisis Center" sebagai upaya penanggulangan hal tersebut. Rini Soewandi rnengumumkan bahwa Crisis Center akan melibatkan Menperindag, Menakertrans, Kepala Kepolisian Rl, dan APINDO.19 Privatisasi dan divestasi INDOSAT20, Semen Gresik,21 Semen Padang22

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 153/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasional tahun pelajaran 2003/2004; Keputusan Mendiknas nomor 0441U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah serta pembentukan DP dan KS bedasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 (pasal 56 ayat 2) tentang Sistem Pendidikan Nasion Anggaran pendidikan tahun 2004 hanya 3,49% (15,34 trilyun) dari total APBN (439,8 trilyun)23() pada saat yang sama anggaran pertahanan naik dua kali lipat. terbatasnya anggaran pendidikan berdampak pada meningkatnya komersialisasi pendidikan. Terjadinya komersialisasi di kampus UI, IPB dan ITB dan kampus negeri lainnya;24 meski hal ini dibantah rector UI.25 fasilitas pendidikan rusak, Data kerusakan ruang kelas sekolah di Indonesia: 288.886 SD rusak sedang dan 200.687 rusak berat; 22.078 SMP rusak sedang dan 8.718 SMP rusak berat; 3.027 SMA rusak sedang dan 728 SMA rusak berat.26 melaporkan 4,2 juta anak umur 7-15 th belum pernah sekolah; 7% penduduk usia 15 tahun ke atas buta huruf; angka putus sekolah SD 2,66% (1.267.700), SMP 3,5% (638.056); 67,7% Rata-

TEMPO Interaktif Senin, 22 April 2002 | 16:07 WIB 19

Catahu LBH Jakarta 2002, lihat juga di www.kabar-irian.com/pipermail/kabar.../006575.html http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2003/02/02/brk,20030202-08,id.html 21 antikorupsi.org/indo/content/view/3119/6/ 22 lihat Politik penguasaan BUMN di daerah : kasus privatisasi PT Semen Padang / Indria Samego ... [et al.] ; penyunting, Yoyok Widoyoko dan Edi Indrizal 23 kompas, 15 Agustus 2003 24 Forum social Jakarta, 2004 25 http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/18/00443758/rektor.ui.bantah.komersialisasi 26 Depdiknas 2002 20


| LBH Jakarta 2009

Lingkungan

•

•

Megawati Kisahkan

•

Kebijakan Moratorium Hutan Ditebanginya hutan tanpa ukuran karena keserakahan, kata Megawati,28

•

Kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat

•

•

•

menyelenggaraan pemerintahan yang tegas, bersih dan efektif dalam melayani rakyat

•

• •

•

27

Depdiknas 2002 Kompas.com, 15 juni 2009 29 Kompas 23/02/08 30 sumber WGPSR, 2005 31 www.liputan6.com/video/?program=news&id=82783 32 http://antikorupsi.org/indo/content/view/4056/6/ 33 idem lihat juga GJ. Aditjondro, 2009 28


rata lama sekolah perempuan 5,7 tahun dan laki-laki 6,7 tahun27 Tahun 2004, Mega mengeluarkan Perpu no. 1 Tahun 2004 yang membolehkan 13 perusahaan tambang melakukan kegiatan tambang terbuka di hutan lindung. kepres No 41 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari UU No 41/1999 tentang kehutanan, luas area hutan lindung yang akan dijadikan area pertambangan pada berbagai daerah adalah Kalimantan seluas 241,771 hektare, Papua seluas 224, 086 hektare, kepulauan Riau seluas 2,761 hektare, Sulawesi seluas 299,298 hektare, Maluku seluas 144,942 hektare29. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air . menjadikan air sebagai komoditas dan membolehkan privatisasi penguasaan air UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan member peluang privatisasi lewat kebijakan unbundling. pandangan pemerintah dalam JR review di MK juga mempertahankan persetujuannya pada privatisasi listrik30 Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim semasa Megawati Terkenal sebagai menteri yang mendukung Newmont Minahasa raya dalam kasus Buyat. ia diyakini telah berbohong mengenai tidak adanya pencemaran di teluk Buyat31 Kasus Monsanto; Karena Surat Nabiel, Kapas Transgenik Tak Lalui Amdal32 Sony Keraf, seorang kader PDI-P yang diangkat menjadi Menteri Lingkungan di era Presiden Gus Dur, bersuara keras terhadap perusahaanperusaha an perusak lingkungan. Misalnya, terhadap PT TPL (Toba Pulp Lestari) dan PT Freeport Indonesia. Tapi akibat desakan rekanrekan separtai, Keraf tidak bersuara keras lagi Setelah diganti oleh Megawati Soekarnoutri dengan Nabiel Makarim, Sony Keraf yang masih dipilih menjadi anggota Fraksi PDI-P di DPR-RI, ia bahkan tidak bersuara menghadapi rencana tambang emas di P. Lembata, kampung halamannya, walaupun rencana itu ditentang oleh rakyat dan para rohaniwan OFM & SVD..33 Kasus pembukaan jalan Ladia Galaska, yang tidak disertai dengan Amdal emngakibatkan terancamnya ekologi dan potensi kerusakan

| LBH Jakarta 2009

• •

• •

•

Kesehatan

•

•

•

•

Perumahan, Informalitas dan usaha kecil

Korupsi dan Good governance

•

• •

•

•

Mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ekonomi kerakyatan tidak ada penggusuran paksa Megawati Janji Pertahankan Pasar Tradisional 20 Jun 2009 ... Berbuat, demi kemaslahatan orang banyak," kata Megawati39

•

Menyelenggarakan pemerintahan yang tegas dan efektif (lihat, misi) menyelenggaraan pemerintahan yang tegas,

•

34

•

lingkungan yang sangat besar. Kerugian Poyek Ladia Galaska Rp 316,7 Triliun34 Kasus pencemaran teluk buyat oleh PT. Newmont Minahasa Raya pencemaran limbah pabrik PT Toba Pulp Lestari, dahulu PT Inti Indorayon Utama, di Sumatera Utara Peristiwa Bulukumba data Polri, selama 2004 Polri telah menangani tujuh kasus kejahatan terhadap lingkungan hidup. Mengenai kasus penebangan kayu ilegal, Polri mengungkap 610 kasus yang melibatkan 685 tersangka. -----Setelah Mega jadi Presiden, keluarga SoekarnoKiemas, Kiemas bersaudara punya 13 SPBU di wilayah Jabodetabek, di antaranya ada yang menerobos jalur hijau.35 23 kasus pelanggaran hak atas kesehatan, sebagian besar malpraktek dan penelantaran pasien oleh rumah sakit negeri maupun swasta Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab mengatakan anggaran kesehatan yang dialokasikan baru mencapai 6,7 persen dari total APBN 2006 atau sebesar Rp 13,6 triliun.36 anggaran kesehatan jauh dari yang diamanatkan TAP MPR No. VI tahun 2003 sejumlah 15% minimal37 Data Departemen Kesehatan pada tahun 2004 menunjukkan, sekitar 5 juta anak balita terancam kekurangan gizi, 3,6 juta anak balita menderita kurang gizi dan 1,5 juta anak balita menderita gizi buruk.38 Sampai juni 2003 lahan untuk mall dan pusat perbelanjaan skala besar di Jakarta dan bodetabek telah mencapai 1,51 juta m2 atau 184,4 hektar dan tahun 2004 akan bertambah menjadi 1,96 juta m2. (kompas, 5 Desember 2003) sebagian besar dibangun dengan menggusur perkampungan miskin, dan pasar tradisional. Satpol PP lahir berdasarkan UU 32 tahun 2004 Pemerintah Daerah dan PP No. 34 Tahun 2004 ia dibiarkan sebagai actor utama yang menghadirkan kekerasan diperkotaan dan membumi hanguskan perkampungan2 miskin tanpa mengindahkan standard hukum. membebaskan konglomerat korup (BLBI) dari jerat hukum lewat kebijakan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian “release and discharge” kepada obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Inti

Suara Pembaruan, 9 Maret 2004 www.suarakarya-online.com/news.html?id=137694 36 tempo interaktif, 23 November 2005 37 Forum Sosial Jakarta, 2004 38 Departemen kesehatan 2004, Jaringan Solidaritas untuk Penanggulangan Busung Lapar, Juli 2005 39 lihat di www.tribun-timur.com/read/artikel/34535 35


| LBH Jakarta 2009

bersih dan efektif dalam melayani rakyat (lihat ..agenda pokok membangun bangsa)

keputusan ini adalah memberi perpanjangan batas waktu buat para pengutang BLBI dari 4 tahun menjadi 10 tahun dan memberi keringanan tingkat suku bunga menjadi 9 % dari semula sama dengan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)40 dalam kurun waktu dua tahun (januari-2002april 2004) terjadi 1.198 kasus korupsi dengan kerugian Negara mencapai Rp.22 Trilyun41 Megawati Anggap Komisi-Komisi Negara Bebani ... 9 Jun 2009 ... Selain beranggaran besar, kata Megawati, komisi-komisi tersebut juga sering meminta tambahan anggaran dan aset.42 15 Jun. Ini berarti (komisi negara itu) bisa dibubarkan kalau sudah tidak diperlukan lagi,” kata Megawati Soekarnoputri menyikapi kinerja KPK43

•

•

•

•

2. SBY-BOEDIONO Isu Perburuhan

Janji/Jargon-statement/Visi-misi/ • Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan •

• •

•

Fakta •

Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan

• •

•

•

•

•

40

UU Ketenagakerjaan jangan terburu-buru direvisi," kata SBY Ketentuan Kontrak dan Outsourcing masih bercokol di UU No. 13 Tahun 2003. Kebijakan Verifikasi / Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.06/MEN/IV/2005 tanggal 8 April 2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. melanggengkan dominasi dari Konfederasi tertentu. Pada tanggal 20 Agustus 2007 terbit Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, PP No. 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pulau Bintan, dan PP No. 48 Tahun 2007 menyangkut Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk Karimun. Pemerintah SBY menandatangani UU Penanaman Modal No.18/2008: yang intinya Meliberalisasi semua ranah ekonomi dan

Kwik Kian Gie dalam buku Skandal BLBI: Ramai-Ramai Merampok Negara). Jakarta Post, 18 Juni 2004) 42 lihat di www.tempointeraktif.com/.../brk,20090609-181008,id.html 43 lihat di www.hukumonline.com/detail.asp?id=22262&cl=Berita 41


| LBH Jakarta 2009

•

•

•

•

Pendidikan

•

“Catatan saya, (anggaran pendidikan) tidak akan turun pada anggaran RAPBN 2008 karena 2007 besarnya 11,8 persen, sedangkan RAPBN


• •

menyamakan pengusaha pribumi dan asing. Tentang Hak Guna Tanah 95 dibawa ke Judicial Review oleh NGO pro demokrasi dan tahun dicabut oleh Putusan MK Inpres 3/2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi yang memerintahkan revisi UUK (2006) dan revisinya justru lebih buruk dan semakin memperlemah regulasi perlindungan kaum buruh. Perber para menteri tentang pengalihan jam kerja (2008), Perber para menteri tentang pembatasan besarnya upah minimum (2008), KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 4 TAHUN 2008 NOMOR : KEP. 115/ MEN/VI/2008 NOMOR : SKB/06/M. PAN/6/2008 TENTANG HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2009 SKB tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global ini ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan.Namun, SKB itu menuai masalah. Salah satunya tentang penetapan upah minimum. Di dalam SKB, upah minimum diusulkan oleh Dewan Pengupahan bersama dengan unsur pengusaha dan pekerja. Negosiasi antara pekerja dengan pengusaha dan kemampuan pengusaha dalam penetapan upah minimum amat ditonjolkan dalam SKB itu. Selama ini, upah minimum ditetapkan kepala daerah berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan di daerah. Sejak SBY-JK memerintah, LBH Jakarta sendiri mencatat peningkatan pengaduan kasus-kasus perburuhan. Untuk kasus PHK saja, pada tahun 2005 terdapat 50 kasus, pada tahun 2006 melonjak menjadi 95 kasus, pada tahun 2007 melonjak lagi menjadi 120 kasus, dan pada tahun 2008 menjadi 70 kasus. LBH Jakarta telah berurusan dengan lebih dari 26.000 orang buruh yang hak-haknya dilanggar. Sejak resesi ekonomi global terjadi, Regim SBY tidak mampu mencegah sekitar 24.452 orang terkena PHK per January 2009 dan kurang lebih 23,927 orang dalam rencana PHK. masih melanggar konstitusi yang mengharuskan anggaran pendidikan 20% UU No. 13 tahun 2005 tentang APBN, bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dibidang anggaran pendidikan karena tidak

| LBH Jakarta 2009

2008 besarnya 12,3 persen. Jadi ada peningkatan yang tepat dan dalam jumlah yang tidak kecil,” Kata SBY44

• •

•

•

Biaya Pendidikan Yang terjangkau

• •

• • •

• Lingkungan

•

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar Kegiatan Kehutanan ditujukan untuk menyelamatkan hutan.

• • •

•

•

•

44

mencapai 20%; Anggaran pendidikan tahun 2005 hanya 9, 1% Anggaran pendidikan tahun 2006, komisi anggaran di DPR RI mengalokasikan sekitar 36 triliun, yang mana tidak lebih dari 8,1% dari APBN. Pemerintah hanya mengalokasikan sebesar 9,6%.45 Bahwa anggaran pendidikan dalam UU APBNP 2008 hanya sebesar 15,6 persen sehingga tidak memenuhi ketentuan konstitusional sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia No13/PUU-VI/2008 tertanggal 13 Agustus 2008. UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan; SBY Marah saat seorang mahasiswa mengatakan bisaya pendidikan tinggi di Indonesia merupakan yang termahal sedunia.46 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan Per Agustus 2008, 841.000 Siswa SD putus Sekolah47 Badan Hukum Pendidikan sudah disamakan dengan perusahaan dengan dibolehkan likuidasi. Pemerintah mengeluarkan PP No. 77/2007 tentang Investasi Pendidikan Dasar-Tinggi maksimal 49% Kepres 13 Tahun 2006 untuk kasus Lapindo merugikan masyarakat. PP No. 2 Tahun 2008 tentang penyewaan hutan lindung untuk kegiatan tambang UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditandatangani oleh SBY membuka legitimasi pagi aktivitas pengrusakan lingkungan oleh tambang batu bara. Perpres No. 14 tahun 2007 tentang Badan Pengendalian Lumpur Sidoarjo Perpres ini menunjukkan ketakutan pemerintah terhadap perusahaan, bahkan rela menanggung biaya atas kecerobohan yang dilakukannya. Kasus TPST Bojong, pemerintah tidak berbuat apa-apa untuk melindungi warga Negara yang terancam pencemaran lingkungan dari aktivitas TPST yang dipaksakan berdiri ditengah pemukiman. Kasus Banjir Jabodetabek 2007-pemerintah Abai untuk memberikan kompensasi terhadap para korban.

Antara, 23 Agustus 2007)

45http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/01/tgl/02/time/162924/idnews

/510429/idkanal/10 46 http://www.gatra.com/artikel.php?id=90775 47 Kompas, 12 Agustus 2008)


| LBH Jakarta 2009

• • • •

•

•

•

•

• •

•

•

Perumahan Informalitas dan usaha kecil

•

•

Kesehatan

49

•

SBY menjanjikan perbaikan kesehatan bagi masyarakat NTT secara merata. Bahkan SBY berjanji akan ada pelayanan kesehatan gratis bagi

jaringan solidaritas penanggulangan Busung Lapar, 2005


•

Kasus pencemaran teluk buyat oleh PT. Newmont Minahasa raya Kasus Lapindo Insiden Alas Tlogo, Pasuruan, Jatim pada bulan Mei 2007, Amuk masa OKUT vs PT. LPI (perkebunan sawit), di Ogan Komering, Ulu Timur, Sumsel, July 2007 Bentrokan antara masyarakat dengan PT. Asgarindo (eksplorasi Pertambangan Pasir Besi), Juli 2007 di Garut Jawa Barat Bentrokan petani penggarap versus ormas fokrat dalam sengketa tanah di pematang siantar, Sumut pada juli 2007 Amuk dan aksi bakar warga terhadap PT. Murini Wood Indah di Bengkalis Riau, juli 2007 bentrok warga petani vs pamswakarsa PT. Persada Sawit Mas (PSM), di Ogan Komering Ilir, Sumsel Bentrok warga vs Polisi dan Pamswakarsa PT Kuala Gunung, Simalungun, Sumut penolakan warga atas kehadiran PT. Teja Sekawan yang melakukan penambangan Marmer di Timor Tengah Selatan, NTT, February 2007 Penyerangan terhadap Forum Aliansi Masyarakat Tani Mamuju oleh milisi sipil bayaran PT. Astra Agro Lestari dan Brimob Sulbar, Februari 2007 untuk seluruh kasus di atas, Presiden Abai dan tidak menunjukan perhatiannya dalam penuntasan kasus yang berpihak pada korban. Presiden tidak memerintahkan Kapolri mengusut atau membawa keadilan bagi korban. Tahun ke 2005 Pemerintah SBY, mensahkan Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Perpres 36) adalah kebijakan legal yang lahir sebagai respon atas KTT Infrastruktur (Infrastructure Summit/ kekuasaan asing).Perpres ini potensial digunakan untuk praktik penggusuran paksa atas rumah, tanah orang2 miskin dan mengabaikan hak-hak masyarakat atas tanah sebagaimana diatur UU pokok Agraria. Satpol PP dibiarkan sebagai aktor utama yang menghadirkan kekerasan diperkotaan dan membumi hanguskan perkampungan2 miskin tanpa mengindahkan standard hukum. 14.000 kasus Busung Lapar balita di enam provinsi dan yang paling parah di NTT dan NTB. pemerintah telat dan lalai mengakibatkan tingginya angka kematian korban.49

| LBH Jakarta 2009

Korupsi dan Good Governance

• •

masyarakat miskin.Menurut SBY, salah satu program kesehatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat miskin, yakni pelayanan kesehatan gratis melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas). "Ada 72 juta penduduk miskin Indonesia yang sudah merasakan manfaat Jamkesmas.48

• •

Kasus Flu Burung 13 kasus pelanggaran hak atas kesehatan, sebagian besar malpraktek dan penelantaran pasien oleh rumah sakit negeri maupun swasta. Departemen kesehatan tidak menanggapi hal ini secara serius dan tidak ada pengawasan yang memadai untuk memastikan pelayanan kesehatan yang sesuai standard hak Ekosob.

Perbaikan tata kelola pemerintahan Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi

•

hingga desember 2008 presiden lambat mengeluarkan ampres untuk menunjuk mitra DPR membahas RUU Pengadilan Tipikor

3. JUSUF KALLA-WIRANTO Isu Perburuhan

Janji/Jargon-statement/Visi-misi/ • Jusuf Kalla-Wiranto berjanji untuk meniadakan sistem kontrak (outsourching) dalam perekrutan tanaga kerja karena hanya merugikan tenaga kerja bersangkutan. "Kami sangat tidak setuju dengan tenaga kerja outsourching, sehingga kami tidak ingin ada lagi jika terpilih nanti," kata Wiranto dalam dialog dengan masyarakat Karawang50 • (Wapres: Radikalisme Tenaga Kerja Jadi Masalah di Indonesia. Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, masalah utama bidang ketenagakerjaan di Indonesia adalah adanya persepsi radikalisme yang dilakukan oleh para pekerja.51 • Wapres Jusuf Kalla menyatakan tidak bisa memenuhi sejumlah tuntutan buruh yang disuarakan, termasuk penetapan 1 Mei sebagai hari libur nasional dan penghapusan sistem kerja outsourcing. Menurut Wapres,

Fakta •

48

Warta Kota, Senin, 15 Juni 2009 22 Juni 2009) 51 ANTARA News) 27/08/07 11:10 50Antara,


•

•

•

•

•

Saat tragedy Nunukan, JK menjabat sebagai Menko Kesra. Pemerintah dinyatakan bersalah oleh PN Jakarta Pusat atas jatuhnya korban di Nunukan Kebijakan Verifikasi / Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.06/MEN/IV/2005 tanggal 8 April 2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. melanggengkan dominasi dari Konfederasi tertentu. Pada tanggal 20 Agustus 2007 kita juga telah menerbitkan tiga buah Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, PP No. 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pulau Bintan, dan PP No. 48 Tahun 2007 menyangkut Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk Karimun. Pemerintah SBY-JK Mensahkan UU Penanaman Modal No.18/2008: yang intinya Meliberalisasi semua ranah ekonomi dan menyamakan pengusaha pribumi dan asing. Tentang Hak Guna Tanah 95 dibawa ke Judicial Review oleh NGO pro demokrasi dan tahun dicabut oleh Putusan MK Inpres 3/2006 Tentang Paket Kebijakan

| LBH Jakarta 2009

pemerintah tidak mungkin menetapkan 1 Mei sebagai hari libur. Sebab, berdasarkan ketentuan, Indonesia hanya menganut dua macam libur yaitu hari libur nasional dan hari libur keagamaan.52

•

•

•

•

Pendidikan

52 53

•

Pendidikan. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, meningkatkan penyediaan pendidikan yang terjangkau

• •

Perbaikan Iklim Investasi yang memerintahkan revisi UUK (2006) dan revisinya justru lebih buruk dan semakin memperlemah regulasi perlindungan kaum buruh. Perber para menteri tentang pengalihan jam kerja (2008), Perber para menteri tentang pembatasan besarnya upah minimum (2008), KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 4 TAHUN 2008 NOMOR : KEP. 115/ MEN/VI/2008 NOMOR : SKB/06/M. PAN/6/2008 TENTANG HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2009 SKB tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global ini ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan.Namun, SKB itu menuai masalah. Salah satunya tentang penetapan upah minimum. Di dalam SKB, upah minimum diusulkan oleh Dewan Pengupahan bersama dengan unsur pengusaha dan pekerja. Negosiasi antara pekerja dengan pengusaha dan kemampuan pengusaha dalam penetapan upah minimum amat ditonjolkan dalam SKB itu. Selama ini, upah minimum ditetapkan kepala daerah berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan di daerah. Sejak SBY-JK memerintah, LBH Jakarta sendiri mencatat peningkatan pengaduan kasus-kasus perburuhan. Untuk kasus PHK saja, pada tahun 2005 terdapat 50 kasus, pada tahun 2006 melonjak menjadi 95 kasus, pada tahun 2007 melonjak lagi menjadi 120 kasus, dan pada tahun 2008 menjadi 70 kasus. LBH Jakarta telah berurusan dengan lebih dari 26.000 orang buruh yang hak-haknya dilanggar. Sejak resesi ekonomi global terjadi, Regim SBY tidak mampu mencegah sekitar 24.452 orang terkena PHK per January 2009 dan kurang lebih 23,927 orang dalam rencana PHK.53 masih melanggar konstitusi yang mengharuskan anggaran pendidikan 20% UU No. 13 tahun 2005 tentang APBN, bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dibidang anggaran pendidikan karena tidak mencapai 20%;

SINDO,Rabu, 02 Mei 2007) http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/03/10525738/wah.sudah ..


| LBH Jakarta 2009

•

•

•

• • • • •

•

• Lingkungan

•

• • • •

• • • • • •

•

•

• 54

Berita Indonesia, 26 Oktober 2007)


“Jadi biar demo, orang demo seribu kali tetap saja saya jalanin, ndak peduli,” kata Kalla soal kebijakan UN54 Kalau gaji guru dimasukkan dalam komponen pendidikan maka akan mencapai 15%.< kata wapres soal anggaran 20% pendidikan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan; Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan Per Agustus 2008, 841.000 Siswa SD putus Sekolah (Kompas, 12 Agustus 2008) Anggaran pendidikan tahun 2005 hanya 9, 1% Anggaran pendidikan tahun 2006, komisi anggaran di DPR RI mengalokasikan sekitar 36 triliun, yang mana tidak lebih dari 8,1% dari APBN “Bahwa anggaran pendidikan dalam UU APBN-P 2008 hanya sebesar 15,6 persen sehingga tidak memenuhi ketentuan konstitusional sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia No13/PUU-VI/2008 tertanggal 13 Agustus 2008. Badan Hukum Pendidikan sudah disamakan dengan perusahaan dengan dibolehkan likuidasi. Kepres 13 Tahun 2006 untuk kasus Lapindo PP No. 2 Tahun 2008 tentang penyewaan hutan lindung untuk kegiatan tambang UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perpres No. 14 tahun 2007 tentang Badan Pengendalian Lumpur Sidoarjo Perpres ini menunjukkan ketakutan pemerintah terhadap perusahaan, bahkan rela menanggung biaya atas kecerobohan yang dilakukannya. Kasus TPST Bojong Kasus Banjir Jabodetabek 2007 Kasus pencemaran teluk buyat oleh PT. Newmont Minahasa raya Kasus Lapindo Insiden Alas Tlogo, Pasuruan, Jatim pada bulan Mei 2007 Amuk masa OKUT vs PT. LPI (perkebunan sawit), di Ogan Komering, Ulu Timur, Sumsel, July 2007 Bentrokan antara masyarakat dengan PT. Asgarindo (eksplorasi Pertambangan Pasir Besi), Juli 2007 di Garut Jawa Barat Bentrokan petani penggarap versus ormas fokrat dalam sengketa tanah di pematang siantar, Sumut pada juli 2007 Amuk dan aksi bakar warga terhadap PT.

| LBH Jakarta 2009

•

• •

•

Perumahan Informalitas dan usaha kecil

•

kemandirian ekonomi dan perlindungan usaha kecil

•

•

• Kesehatan

•

Kesehatan. Meningkatkan penyediaan saran dan prasarana kesehatan dokter dan tenaga medis yang memadai bagi daerah tertinggal (agenda kebijakan)

•

• •

•

Murini Wood Indah di Bengkalis Riau, juli 2007 bentrok warga petani vs pamswakarsa PT. Persada Sawit Mas (PSM), di Ogan Komering Ilir, Sumsel Bentrok warga vs Polisi dan Pamswakarsa PT Kuala Gunung, Simalungun, Sumut penolakan warga atas kehadiran PT. Teja Sekawan yang melakukan penambangan Marmer di Timor Tengah Selatan, NTT, February 2007 Penyerangan terhadap Forum Aliansi Masyarakat Tani Mamuju oleh milisi sipil bayaran PT. Astra Agro Lestari dan Brimob Sulbar, Februari 2007 Tahun ke 2005 Pemerintah SBY, mensahkan Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Perpres 36) adalah kebijakan legal yang lahir sebagai respon atas KTT Infrastruktur (Infrastructure Summit/ kekuasaan asing). Satpol PP dibiarkan sebagai actor utama yang menghadirkan kekerasan diperkotaan dan membumi hanguskan perkampungan2 miskin tanpa mengindahkan standard hukum. konversi minyak tanah ke gas yang mendadak dan tidak bertahap menghilangkan mata pencaharian dan naiknya angka kemiskinan. 14.000 kasus Busung Lapar balita di enam provinsi dan yang paling parah di NTT dan NTB. pemerintah telat dan lalai mengakibatkan tingginya angka kematian korban. Kasus Flu Burung 13 kasus pelanggaran hak atas kesehatan, sebagian besar malpraktek dan penelantaran pasien oleh rumah sakit negeri maupun swasta Wapres mengatakan bahwa persoalan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat juga terkendala dengan anggaran kesehatan yang mencapai Rp 16 triliun.55

• Korupsi dan Good Governance

•

Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat (misi)

•

JK sangat berambisi mendorong pembangunan 19 PLTU berkapasitas total 10.000 MW di berbagai tempat di Indonesia. Program ini bukan mendorong pengembangan enerji terbarukan yang bersih, tapi justru mendorong pembakaran batubara yang sangat menyumbang pemanasan global. Namun tetap juga program ini didukung oleh JK. Maklumlah, kelompok-kelompok Bukaka, Bosowa , dan Intim termasuk paket kontraktor pembangunan 19 PLTU itu. Kelompok Bosowa mendapat order

55

Berita Indonesia, 26 Oktober 2007)


| LBH Jakarta 2009

pembangunan PLTU Jeneponto di Sulsel, tanpa tender56 (), sedangkan kelompok Intim milik Halim Kalla yang juga salah seorang Komisaris Lion Air akan membangun PLTU berkapasitas 3 x 300 MW di Cilacap, Jateng, dengan bahan baku batubara yang dipasok dari konsesi pertambangan batubara seluas 5.000 ha milik kelompok Intim di Kaltim57 ().

56 57

Rakyat Merdeka, 7 Juni 2006 GlobeAsia, Sept. 2008, hal. 38


| LBH Jakarta 2009

F. Agenda Penegakkan Hak Ekosob 5 tahun kedepan

Dari pendekatan instrumentalis, hukum (regulasi) adalah alat untuk melayani kepentingan sosial dan individu (Jeremy Bentham dan Rudolph) teori inilah yang kemudian dikenal dengan “hukum sebagai social engineering”. Hukum ditantang untuk membuat manusia lebih baik dan sejahtera. Regulasi sendiri merupakan salah satu alat pemenuhan hak yang penegakkannya (law enforcement) merupakan titik tolak efektifitas pelaksanaan sebuah regulasi dalam menjamin kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Regulasi di bidang HAM juga digunakan sebagai salah satu instrumen dalam penegakkan HAM itu sendiri. Hasil laporan Hukum dan HAM LBH Jakarta di akhir tahun 2007 yang diberi judul “HAM di Atas Kertas” mencatat bahwa penegakkan HAM di Indonesia barulah sebatas pemenuhan HAM di atas kertas. Kondisi yang melatarbelakangi hal tersebut mengacu pada banyaknya regulasi yang di dalamnya mengatur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM oleh institusi Negara namun pada kenyataannya semua itu hanya menjadi sederetan aturan yang impoten karena belum ada usaha yang maksimal dalam pengimplementasiannya. Setahun kemudian LBH Jakarta juga mengeluarkan hasil Laporan Hukum dan HAM tahun 2008 dengan judul Penegakan HAM; Kontrak Politik yang Terabaikan, laporan tersebut juga mencatat bahwa pemenuhan HAM dalam hal implementasi regulasi masih sangat minim dan terabaikan. Sehingga dapat diibaratkan regulasi HAM di Indonesia bagaikan macan tanpa gigi. Berkaca pada perjalanan beberapa tahun ke belakang, maka penting bagi kita untuk membuat suatu agenda ke depan sebagai review dan masukkan bagi regim pemerintahan selanjutnya agar kesalahan atau kelalaian yang pernah terjadi tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Lebih dari itu agenda ini juga dapat dijadikan sebagai push factors bagi pemerintah dalam agenda penegakkan HAM ke depannya, terkhusus dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). 1. Regulasi 1) Migrant Worker /Ratifikasi Konvensi Migran 90 Terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan yang disediakan oleh sektor swasta dan pemerintah di dalam negeri, dan banyaknya jumlah angkatan kerja (yang sebagian besar hanya dibekali tingkat pendidikan dasar) di Indonesia, merupakan alasan sebagian besar warga Negara Indonesia yang memutuskan menjadi pekerja migran sebagai strategi terakhir untuk mempertahankan hidup. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia setiap tahunnya pun menargetkan peningkatan jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dengan realisasi penempatan lebih dari 600.000 orang/tahun. Berdasarkan data BNP2TKI, pada tahun 2008, jumlah tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri meningkat menjadi 900.129, dibandingkan tahun 2007 sebesar 696.746, tahun 2005 sebesar 474.310 (Sumber: data BNP2TKI, 2008). Apa yang menjadi target pemerintah dalam hal ini sangat realistis dengan kondisi yang telah dipaparkan sebelumnya. Namun sangat disayangkan, upaya pemerintah yang terkesan sangat peduli dengan hak ekonomi warga Negara untuk memperoleh penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2 UUD RI 1945) tersebut tidak dibarengi dengan political will pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Migran 1990 yang telah ditandatangani pada tanggal 22 September 2004. Ratifikasi Konvensi Migran 1990 ini sangatlah penting mengingat beberapa alasan: 1.

Beberapa poin yang diatur atau tertuang dalam Konvensi Migran 1990 sebenarnya telah diatur dan termuat dalam konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945) yang mengatur beberapa hak asasi manusia, antara lain hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk hidup, hak untuk meninggalkan Negara manapun dan untuk kembali ke Negara asalnya, hak untuk berserikat dan berpendapat, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, hak atas perlindungan pribadi, dsb. Melalui ratifikasi konvensi ini, sesungguhnya pemerintah Indonesia


| LBH Jakarta 2009

akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat untuk bekerja sama dengan pemerintah Negara-negara tujuan pekerja migran Indonesia dengan menggunakan standar HAM internasional. Bahkan lebih dari itu, sebagai kelanjutan dari ratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki peluang untuk mengungkapkan kondisi buruk atau perlakuan buruk yang diterima oleh para pekerja migran Indonesia di Negara tempat mereka bekerja, dimana Negara-negara tersebut telah mengabaikan dan melanggar hak asasi para pekerja migran Indonesia. (Berdasarkan analisis Filosofis) 2.

Terdapat beberapa kelemahan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pertama, perspektif yang digunakan dalam undang-undang ini menitikberatkan pada penempatan dan komoditas pekerja migran, perlindungan buruh migran bukan menjadi sasaran utama dalam pengaturan undang-undang ini, terlebih lagi buruh migran lebih dilihat sebagai entitas ekonomi (komoditas) dibandingkan sebagai makhluk sosial yang memiliki hak-hak asasi yang harus dilindungi bukan dieksploitasi. Kedua, terjadinya pendiskriminasian terhadap para buruh migran yang tidak berdokumen yang pada kenyataannya juga merupakan warga Negara yang berhak mendapatkan perlindungan. Ketiga, diskriminasi terhadap masyarakat yang berpendidikan rendah dengan adanya ketentuan pasal 35 yang mensyaratkan minimal pendidikan berijasah SLTP untuk tenaga kerja yang hendak bekerja ke luar negeri. (Berdasarkan analisis Yuridis)

3.

UU No. 39 Tahun 2004 tidak dapat menjawab kebutuhan perlindungan bagi para buruh migran Indonesia. Seiring dengan peningkatan jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri (migrant worker), kasus buruh migran Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini pun mengalami peningkatan, seperti kasus gaji tidak dibayar, kotrak diputus secara sepihak, kekerasan secara fisik, psikis dan seksual, perdagangan manusia, dan sebagainya. Namun sampai saat ini Pemerintah masih belum dapat menyeimbangkan kinerjanya dalam memberikan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia (baik dalam masa pra-pengiriman, masa kerja, dan pasca-pengiriman/kembali ke Indonesia).

Beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas telah menggambarkan seberapa penting bagi Indonesia untuk segera meratifikasi konvensi Migran 1990. Para buruh migran membutuhkan perlindungan yang pasti sebagai jaminan bagi mereka untuk dapat melakukan pekerjaan demi mendapatkan atau memenuhi penghidupan yang layak bagi mereka dan juga bagi keluarganya. Oleh karena itu pemerintah harus segera meratifikasi konvensi Internasional tentang

Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Di samping itu, sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional yang berkenaan dengan Hak Asasi Manusia, seperti konvensi Migran 1990 ini, harus dilakukan dengan undang-undang.

2) UU Perlindungan Domestic Worker (Pekerja Rumah Tangga) Walaupun tidak ada standar definisi tentang PRT, definisi-definisi dalam legislasi di seluruh dunia nampaknya setuju bahwa PRT mensyaratkan komponen-komponen berikut: • Tempat kerjanya adalah sebuah rumah pribadi, • pekerjaan yang dilakukan bersifat melayani Rumah Tangga; • pekerjaan dilakukan atas nama majikan langsungnya, kepala rumah Tangga; PRT langsung di bawah otoritasnya, • pekerjaan dilakukan secara reguler dan dalam cara yang terus-menerus,


| LBH Jakarta 2009

• majikan tidak boleh mendapatkan pencapaian yang berkaitan dengan uang dari kegiatan yang dilakukan oleh PRT.58 Pilihan kata (diksi) adalah hal yang sangat penting ketika hal tersebut dikaitkan dengan kata lain yang disandingkan dengan kata tersebut karena akan melahirkan sebuah makna yang dapat memiliki dampak positif atau pun dampak negatif. Pilihan kata “pembantu” rumah tangga selama ini digunakan untuk menyebutkan profesi PRT ternyata telah memberikan sebuah dampak negatif terhadap profesi ini. Tidak sampai disitu saja dampak negatif ini pun berimbas pada sudut pandang pihak lain dalam memberikan perlakuan terhadap mereka. Oleh karena itu penggunaan kata “pembantu” tidak lagi digunakan, digantikan dengan “Pekerja Rumah Tangga” (PRT/domestic worker) demi mereka pun memperoleh kepastian dan perlindungan terkait dengan hak-hak atas pekerja. Namun ternyata kepastian dan perlindungan itu tak kunjung mereka peroleh. Perubahan diksi ini ternyata tidak serta merta diikuti dengan pemenuhan hak-hak pekerja tersebut oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya. Mereka tetap saja sering mengalami pelanggaran HAM akibat minimnya perlindungan terhadap hak-hak mereka. Jumlah pekerja rumah tangga berdasarkan dari data hasil survey yang tercatat dalam rentang waktu lima tahun untuk 2008 ini mencapai 2,6 juta (Amnesty International, 2008). Angka ini akan dapat meningkat apabila dikaitkan dengan kerja PRT yang disebabkan karena kemiskinan, putus sekolah, bekal kerja yang sangat terbatas (karena harus bekerja pada usia dini), ataupun rendahnya jenjang pendidikan, sehingga mereka yang bekerja pada profesi seperti ini sangatlah tidak dihargai dan rentan sekali dengan adanya kekerasan fisik, psikologis dan seksual, eksploitasi kerja bahkan mengalami diskriminasi berbasis gender (karena sebagian besar PRT adalah perempuan). Persoalan umum sehari-hari yang banyak dihadapi PRT adalah beban kerja dan jam kerja yang tidak pasti dan dapat dikatakan melebihi jam kerja yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, upah yang tidak sesuai, fasilitas yang tidak layak, istirahat dan libur yang tidak tentu serta tidak adanya jaminan sosial yang mereka peroleh. Ketiadaan hak-hak PRT untuk berkomunikasi, bersosialisasi dan bebas berorganisasi juga merupakan pelanggaran HAM yang seringkali mereka alami. Situasi dan keadaan seperti ini bisa saja semakin meningkat, mengingat sampai saat ini penegakan dan perlindungan untuk PRT belum ada. Kondisi buruk yang mereka alami ini seringkali tidak terlihat atau luput dari perhatian masyarakat dan terutama dari pemerintah (pihak yang bertanggung jawab memenuhi pemberian perlindungan kepada setiap warga negaranya). Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan: pertama, minimnya jaminan hukum yang terkait dengan pekerjaan mereka; kedua, rendahnya status sosial para PRT dan ketiga, kenyataan bahwa mereka bekerja di rumah-rumah pribadi yang tidak dapat dilakukan pengawasan langsung oleh masyarakat (akses terbatas). “Ketidaknampakan” ini membuat situasi mereka tidak diketahui, tersamarkan ataupun terabaikan. Dengan demikian perlindungan hukum bagi PRT sangatlah dibutuhkan, untuk mencegah terjadinya kekerasan (KDRT). Walaupun saat ini UU KDRT pun mengatur beberapa hal terkait namun UU ini tidak dapat dijadikan jaminan perlindungan bagi PRT secara menyeluruh atas hak-hak mereka. Apabila kondisi PRT yang tanpa perlindungan ini terus berlanjut maka pelanggaran hak-hak PRT akan terjadi terus menerus. Undang-Undang Perlindungan PRT

sangat dibutuhkan karena merupakan hak sebgai pekerja, sebagai manusia dan sebagai warga Negara. UU tersebut harus memasukkan hak-hak pekerja yang mendasar, termasuk di antaranya pengertian yang jelas mengenai jam kerja, waktu istirahat dan upah minimum. Saat ini memang sedang dilakukan upaya untuk menyusun draft RUU Perlindungan PRT, maka seharusnya agenda ini dijadikan prioritas dalam pemerintahan ke depannya. Selain itu mempublikasikan Undang-Undang Kekerasan 58Amnesty

International Pebruari 2007


| LBH Jakarta 2009

Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada para PRT, pemberi kerja dan agen-agen perekrut PRT melalui berbagai macam media juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam jangka waktu pendek ke depan oleh semua pihak. 3) Pencabutan Paket Undang-Undang Perburuhan

UU Ketenagakerjaan, UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU Serikat Buruh/Serikat Pekerja (UU 13 Tahun 2003, UU 2 Tahun 2004, dan UU 21 Tahun 2000) Persoalan perburuhan di Indonesia mengalami banyak perkembangan sejak tumbangnya rezim Soeharto, dan pada masa peralihan ini lahir lah paket undang-undang perburuhan. Berbagai macam agenda politik melatarbelakangi lahirnya paket undang-undang perburuhan ini. Bukannya semakin memperkuat dan membela posisi buruh yang pada masa itu sedang goncang justru semakin memecah kesatuan buruh di negeri ini. Kebijakan yang dikeluarkan secara kongkrit berupa sistem buruh kontrak, outsourcing, memudahkan PHK dan menghilangkan peran atau tugas Negara untuk melindungi buruh. Semua agenda-agenda terselubung tersebut dapat dibuktikan dengan melihat pada beberapa hal sebagai implikasi dari lahirnya paket undang-undang perburuhan. Adanya salah satu jenis sengketa di pengadilan perselisihan hubungan industrial yang mengadili perkara antar sesama serikat buruh, ini memungkinkan adanya peluang bagi sesama serikat buruh untuk berperkara. UU Ketenagakerjaan pun justru semakin membuka peluang legalisasi sistem kerja subkontrak, outsourcing, dan tenaga kerja kontrak tanpa memberikan perlindungan yang jelas terhadap buruh, hal ini merupakan penjajahan bentuk baru (neo-liberalisme) yang dalam prakteknya berupa kebijakan yang mengacu pada Labour Market Flexibelity (LMF) atau Pasar Tenaga Kerja Murah. Keberadaan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial sesungguhnya juga merupakan bukti nyata pereduksian campur tangan Negara dalam sistem perburuhan, privatisasi sengketa yang terjadi antara buruh dan majikan serta dikeluarkannya keturutsertaan pemerintah dalam penyelesaian sengketa adalah bukti bahwa pemerintah melepas tanggung jawabnya. Ketiga paket UU ini sesungguhnya hanyalah penerus Politik Hukum Perburuhan Orde Baru sehingga sudah tidak relevan lagi dengan kondisi pergerakan buruh di Indonesia saat ini. Oleh karena itu dengan tegas paket 3 undang-undang perburuhan ini harus segera dicabut dan pemerintah harus segera membentuk undang-undang baru tentang Ketenagakerjaan yang dilatarbelakangi oleh semangat pembaharuan dalam bidang perburuhan yang meletakkan buruh sebagai warga Negara yang harus dilindungi hak-hak nya dari para pemodal yang mengeksploitasi keberadaan mereka. 4) Pencabutan UU BHP dan Pemenuhan Anggaran pendidikan 20 % UU BHP merupakan legitimasi atas semakin merajalelanya komersialisasi pendidikan di Indonesia. UU BHP juga merupakan bentuk penghindaran tanggungjawab Negara terhadap pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi semua kalangan. Oleh karena itu pencabutan UU BHP merupakan salah satu prioritas bagi pemerintahan mendatang yang sekaligus juga harus dilakukan dengan pemenuhan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi. The law governing labour relations is one of the centrally important branches of the law-the legal basis on which the very large majority of the people earn their living. (Otto Kahn-Freud, 1972)


| LBH Jakarta 2009

5) Perlindungan Pemerintah untuk Pasien dari Layanan Kesehatan oleh Swasta Berawal dari upaya untuk memperoleh kesembuhan justru berakhir pada kondisi yang semakin buruk atau bahkan terjebak pada suatu kondisi yang penuh dengan ketidakpastian dan tak jarang akhirnya berujung pada sebuah kematian. Itulah peristiwa yang kerapkali dijumpai dalam usaha memperoleh kesehatan (baca: upaya medis) di Negara ini. Negara mengakui hak setiap orang untuk mengenyam standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi (terbaik), hal ini lah yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, pasal 12 ayat (1) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2005. Melalui pasal ini dapat kita ketahui bahwa hak atas kesehatan (hak

kesehatan) adalah salah satu Hak Asasi Manusia dalam bidang Ekosob yang diakui oleh Negara, oleh karena itu jaminan atau pemenuhan hak kesehatan dijamin oleh Negara (merupakan tanggung jawab negara dalam pemenuhannya). Pemenuhan hak kesehatan yang optimal bagi warga masyarakat sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah sepenuhnya (Ps. 9), dan untuk itu pemerintah bertugas dan bertanggung jawab mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan (Ps. 6) baik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, masyarakat termasuk pihak swasta. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan upaya kesehatan dalam hal ini bukan hanya sebatas upaya yang dilakukan saja tetapi juga melingkupi sumber daya dalam pelaksanaan upaya tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah, masyarakat dan swasta pada prinsipnya dapat menyelenggarakan upaya kesehatan guna mendukung pencapaian kesehatan yang optimal bagi warga masyarakat, namun tanggung jawab dalam pelaksanaanya dan pengawasannya

secara menyeluruh dan pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh warga merupakan tanggung jawab Negara secara utuh dan mutlak. Terkait dengan pemenuhan tanggung jawabnya atas hak kesehatan setiap warga masyarakat, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam aturan turunan sebagai acuan pelaksanaan UU Kesehatan, seperti Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No.920/Menkes/ Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 084/Menkes/Per/II/1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 920/Menkes/Per/XII/1986 Tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/IV/1988 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 191/Menkes-Kesos/SK/II/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 157/Menkes/SK/III/1999, Keputusan Menteri Kesehatan No.1540/MENKES /SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain, Peraturan Menteri Kesehatan No.749a/Menkes/SK/XII/1999 tentang Rekam Medis/Medical Record, Keputusan Menteri Kesehatan No.13333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit, Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial No.1747/Menkes-Kesos/SK/XII/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan masih banyak lagi berbagai macam aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan yang salah satunya secara khusus terkait dengan perijinan pendirian rumah sakit oleh pihak swasta . Serentetan peraturan yang disebutkan di atas dan yang dikeluarkan oleh Menteri

Kesehatan pada kenyataannya belum mampu membendung sederetan kasus-kasus malpraktik yang banyak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja pada pihak swasta. Akhir-akhir ini malpraktik pun kembali mencuat ke permukaan berawal dari curahan hati seorang ibu yang kecewa dengan pelayanan kesehatan (medis) di salah satu rumah sakit swasta dan berujung dengan dimasukkannya si ibu ke dalam tahanan. Sangat terlihat jelas dari kasus ini dan kasus-kasus lainnya bahwa standar pelayanan kesehatan di negeri ini semakin menurun pada tataran praktisnya. Ironisnya terhadap pelanggaran dalam hak memperoleh kesehatan 34 | Rekam jejak Capres-Cawapres dalam bidang EKOSOB

| LBH Jakarta 2009

yang optimal, yang dilakukan oleh pihak swasta ini, pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengawasannya hanya diam dan bungkam tanpa melakukan tindakan apa-apa terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh swasta. Jalur hukum yang ditempuh oleh para pihak yang hak nya dilanggar pun hanya sebatas hukum privat (perdata) dan pidana, belum ada mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang

telah dilakukan oleh pemerintah sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak kesehatan tersebut. Upaya pencegahan agar kasus yang sama tidak lagi terulang oleh pihak rumah sakit swasta pun nampaknya belum dipikirkan dengan serius oleh pemerintah. Apabila mempertanyakan mengapa sekarang banyak sekali rumah sakit swasta yang terlibat dalam kasus malpraktik, mungkin salah satu jawabannya dan sekaligus permasalahan yang dihadapi saat ini ialah kurangnya pengawasan, pemantauan, audit, inspeksi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan sarana pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta telah memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan. Namun akar permasalahan dari keseluruhannya itu ialah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tepatnya Menteri

Kesehatan dalam menentukan prasyarat dan standar-standar penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh pihak swasta masihlah terpisah-pisah dalam berbagai aturan yang belum terintegrasi, belum ada satu undang-undang payung yang menaungi penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik oleh rumah sakit swasta maupun pemerintah. Oleh karena itu penting untuk segera membuat suatu undangundang payung yang mengatur mengenai penyelenggaraan kesehatan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

• • • •

6) Pengalihan Subsidi untuk Pengembang kepada masyarakat 7) perubahan UU No. 39 Tahun 2004 yang lebih melindungi buruh. adanya pengakuan akan keberangkatan buruh migran mandiri bagi yang mampu adanya lembaga terpusat untuk pemberangkatan buruh migran adanya pengawas independen untuk lembaga terpusat untuk pemberangkatan buruh migran perlunya konsep perlindungan di dalam dan di luar negeri bagi buruh migrant termasuk mekanisme penyelesaian hak-hak buruh migran yang efektif.

2. Institusi 1) Pembubaran Pengadilan Hubungan Industrial lihat pencabutan paket UU perburuhan 2) Kepolisian sebagai pengayom bagi mereka yang kekurangan. atau 3) penataan ulang dan perbaikan system yang selama ini koruptif di birokrasi 4) Pembubaran Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum adalah salah satu fungsi Satpol PP. Di kalangan masyarakat Satpol PP lebih dikenal sebagai “tibum” (ketertiban umum). Apabila ditinjau dari aspek hukum, keberadaan Satpol PP didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam PP ini disebutkan bahwa Satpol PP bertugas membantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah (perda) dan penyelenggaraan ketententraman dan ketertiban umum masyarakat (Ps. 1 ayat 4). Dari aspek hukum terlihat bahwa Satpol PP memang memiliki tugas pembinaan ke masyarakat atau tugas eksternal selain tugas internal yang juga dimuat dalam PP No. 32 Tahun 2004. 35 | Rekam jejak Capres-Cawapres dalam bidang EKOSOB

| LBH Jakarta 2009

Namun kenyataannya, Satpol PP bukan menimbulkan ketentraman dan ketertiban umum justru sebaliknya. Angka kekerasan di perkotaan yang melibatkan Satpol PP cukup banyak. Desakan kepada pemerintah untuk segera membubarkan Satpol PP semakin banyak disuarakan oleh berbagai pihak. Selain dinilai tak melaksanakan tugasnya dalam hal ketertiban umum, lembaga ini justru telah melahirkan keresahan, penindasan, serta pelanggaran HAM, termasuk hak atas rasa aman dan damai. Ada beberapa alasan mengapa pembubaran Satpol PP merupakan hal yang penting untuk dikerjakan ke depan: 1. Satpol PP berwatak militeristik dan gagal menunjukan akuntablitasnya kepada public. 2. Tugas Satpol PP tumpang tindih dengan tugas kepolisian dalam menyelenggarakan pengamanan, 3. Dalam konteks penegakan hukum, Satpol PP seringkali bertindak sewenang-wenang sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Selain alasan-alasan yang dikemukakan di atas lebih dari itu, yang mungkin belum banyak diketahui publik adalah anggaran Satpol PP yang dibebankan ke APBN terbilang sangat besar. "Di DKI Jakarta, anggaran Satpol PP tahun 2007 mencapai Rp 303,2 miliar, jauh lebih besar dari anggaran untuk pendidikan dasar yang hanya Rp 188 miliar dan puskesmas Rp 200 miliar. Dengan berbagai macam alasan tersebut maka LBH Jakarta sangat mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembubaran terhadap institusi Satpol PP. Jakarta, 30 Juni 2009


Rekam Jejak Capres-Cawapres dalam bidang Hak Ekosob

Recommend Documents