KOMISI SI
L IHA
N
M UMU
I
I
HAN
PEM
PEM
LI
UMUM
MI
KO
2012
SUARA KPU
Ap
Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
ril
20
12
Edisi April 2012
Presiden SBY Resmikan Anggota KPU Periode 2012-2017
Apel Pertama Anggota KPU Baru
Selamatkan Arsip Pemilu, KPU-RI Gelar MoU Bersama ANRI
Masyarakat Aceh Memilih Pemimpin Daerah dengan Tertib dan Damai
KOMISI
Dengan sertijab kepemimpinan baru KPU tersebut, diharapkan akan muncul ide-ide baru yang mampu menciptakan langkah-langkah kreatif dan inovatif dalam menjalankan organisasi, mengingat begitu besarnya tantangan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan gairah dan semangat pembaharuan serta semangat untuk terus maju, saling bersinergi pada setiap personil, khususnya yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Seluruh pihak mengharapkan kepada pimpinan KPU yang baru dilantik agar memberikan kontribusi maksimal bagi peningkatan kinerja organisasi, melalui pengabdian yang terbaik, sesuai dengan tugas, peran dan fungsi masing-masing. Disamping itu juga dapat membangun kerja sama dan menciptakan atmosfer yang kondusif dengan selalu mengembangkan kepercayaan dan saling menghormati dalam hubungan kekeluargaan yang sehat dan komunikatif dalam kerangka pelayanan perwujudan demokrasi di Indonesia. Bagi sebagian orang menganggap demokrasi merupakan sebuah kesalahan teori dan sistem pemerintahan yang telah diambil oleh para pendiri maupun para pembangun bangsa Indonesia. Mereka mengganggap bahwa demokrasi telah gagal memainkan peran dan fungsinya sebagai perwujudan kedaulatan yang sesungguhnya (dari, oleh, dan untuk rakyat). Ini dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadapa salah satu bentuk perwujudan demokrasi yang ada di Indonesia, yakni penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemilu ini adalah tidak terselenggaranya esensi pemilu yang sesungguhnya, yaitu sebagai bentuk representatif rakyat dalam menentukan siapa yang berhak untuk menjadi wakil rakyat (pemilihan legislatif) dan kepala negara/kepala pemerintahan (pemilihan presiden), yang telah ternodai oleh sikap tidak jujur berbagai oknum. Tantangan terbesar KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah mengembalikan kepercayaan rakyat sebagai pemilih pemilu terhadap proses pencapaian demokrasi itu, melalui sistim kepemiluan. Tuntutannya adalah bagaimana menegakkan regulasi yang benar, yang mencerminkan kemauan banyak rakyat tersebut, tetapi tidak melanggar hukum yang ada. Terakhir, KPU dituntut untuk banar-benar bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. (wwn/red)
M UMU
LI
I
A
mbil yang baik dan buang yang buruk, inilah pesan “sang senior” untuk “sang yunior”, sebagai modal awal dalam menyongsong penyelenggaraan pemilu, sehingga diharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru dapat meraih sukses besar pada Pemilu 2014. Hal ini diungkapkan dalam acara serah terima jabatan (sertijab) pimpinan KPU 2007-2012 kepada pimpinan KPU 2012-2017. Sertijab pimpinan KPU tersebut mengandung makna penting dan strategis ditinjau dari upaya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja organisasi dalam pelaksanaan pemilu.
PEM
Pengantar Redaksi
HAN
SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
Pengarah Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A Dra. Endang Sulastri, M.Si Penanggung Jawab Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si Asrudi Trijono, SH Pemimpin Umum Sigit Joyowardono, SH Drs. Supriatna, M.Si Pemimpin Redaksi Yosmardin Wakil Peminpin Redaksi Kadar Setyawan Redaktur Pelaksana Farida Fauzia Koordinator Reportase Moyong Haryanto Redaktur Foto Dodi Husein Editor Senior Nur Syafaat, Faisal Siagian Editor Sahruni, Eddy Purwanto Reporter Arif, Satrio, Indra Budi, Rita, Ajeng, Asti, Catursari, Teddy Fotografer Joni Effendi. Designer Grafis Nur Sahid Agung Wijaya. Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati Sekretariat Redaksi Wahid megantoro Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 www.kpu.go.id
2
Daftar Isi 5 Fokus Utama
Husni Kamil Manik Terpilih Menjadi Ketua KPU Periode 2012-2017
6 Fokus Utama
Ramah Tamah KPU-Kemendagri: Gamawan Fauzi Harapkan Kerja Sama Terus Berlanjut
8 News
Sertijab Anggota KPU Periode 2007-2012 kepada Anggota KPU Periode 2012-2017
Pengantar Redaksi................................ 02 Daftar Isi.................................................. 03 News......................................................... 7-12 Seputar Pemilukada.............................. 13-15 Berita Dalam Gambar........................... 16
12 News
KPU-POLRI Diskusikan Peningkatan Hubungan Kerja Sama 3
Fokus
Utama
Anggota KPU Periode 2012 - 2017 membacakan sumpah janji jabatan pada acara pelantikan Anggota KPU dan Bawaslu di Istana Negara, Jakarta. (foto: dod/hupmas)
Presiden SBY Resmikan Anggota KPU Periode 2012-2017
P
residen Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (12/4), secara resmi melantik 7 (tujuh) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Istana Negara, Jakarta. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 P Tahun 2012, Presiden mengesahkan pengangkatan ketujuh anggota KPU tersebut untuk masa jabatan 2012-2017. Ketujuh anggota KPU yang dilantik oleh Presiden adalah, Ida Budhiati, SH, MA; Sigit Pamungkas, S.IP, MA; Arief Budiman, SS, S.IP, MBA; Husni Kamil Manik, SP; Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP, M.Si; Drs. Hadar Nafis Gumay; dan Juri Ardiantoro, M.Si. Sesuai jadwal, pelantikan itu berlangsung tepat pada pukul 14.00 WIB. Sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara hadir, termasuk beberapa orang anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB II), anggota KPU periode 2009-2014, serta beberapa anggota Tim Seleksi (Timsel) KPU.
4
Dalam sumpah pelantikan, anggota KPU itu berjanji untuk melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, bertindak secara jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menegakkan demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan NKRI di atas kepentingan pribadi atau golongan. Usai pelantikan, ketujuh anggota KPU tersebut langsung menuju kantor KPU di Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta, untuk melakukan koordinasi. Sementara Rapat Pleno untuk memilih Ketua KPU dilaksanakan pada Jumat, 13 April 2012. Selain melantik anggota KPU, Presiden SBY pada kesempatan tersebut juga melantik 5 (lima) orang anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2012-2017, yakni, Dr. Muhammad, S.IP, M.Si; Nasrullah, SH; Endang Wihdatiningtyas, SH; Daniel Zuchron; dan Ir. Nelson Simanjuntak. (dd/red) Suara KPU Edisi April 2012
Fokus
Utama
Husni Kamil Manik Terpilih Menjadi Ketua KPU Periode 2012-2017
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jumat (13/4) memiliki pemimpin baru yang secara musyawarah-mufakat, Husni Kamil Manik terpilih menjadi Ketua KPU periode 2012-2017. Husni terpilih melalui Rapat Pleno yang dilaksanakan sesaat menjelang ibadah sholat Jumat, di Ruang Sidang KPU jl. Imam Bonjol, Jakarta. Rapat ini merupakan pleno I (pertama) yang dilakukan oleh Anggota KPU baru (periode 20122017). Mekanisme pemilihan tersebut terbagi dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama, pemungutan suara terbanyak (voting), dimana ketujuh Anggota memberikan 2 (dua) pilihan nama yang berbeda. Setelah dilakukan penghitungan, terdapat 2 (dua) nama yang memperoleh suara terbanyak, yakni Arief Budiman dan Husni Kamil Manik. Kemudian disepakati bahwa penentuan ketua ditempuh dengan cara musyawarah-mufakat, tanpa melibatkan kedua orang tersebut. “Setelah bermusyawarah kami berlima mufakat yaitu menunjuk Saudara Husni Kamil Manik sebagai Ketua KPU,” tandas Hadar Nafis Gumay, Anggota KPU yang bertindak sebagai pimpinan dalam Rapat Pleno tersebut. Menurut Hadar, Husni dipilih karena memenuhi kriteria dan dapat berperan menjadi ketua dan koordinator yang baik. “Ia juga diterima oleh publik dan
Suara KPU Edisi April 2012
dapat mewakili kami,” ujarnya. Dalam sambutan perdananya sebagai Ketua KPU, Husni mengatakan bahwa sebagai langkah awal, ia siap membuat gebrakan perubahan, dan bertekad mewujudkan Pemilu 2014 yang bersih dan bebas dari segala kepentingan partai politik. “Kami akan melakukan langkah-langkah perbaikan. KPU harus dapat menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil, serta adanya peningkatan kualitas, khususnya untuk pemilu legislatif dan Pilpres 2014,” kata Husni. Menurutnya, perkembangan KPU yang sudah dirintis pasca reformasi harus dijaga dengan baik. Ia dan seluruh komisioner KPU bertekad untuk membuat prestasi yang melebihi pendahulunya. “Dalam diskusi, kami sepakat akan melanjutkan pengembangan KPU yang sudah dirintis dengan baik pasca reformasi, sehingga KPU memiliki prestasi di masa depan,” ujar mantan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat itu. Hal tersebut, sambungnya, akan dapat terwujud apabila komisioner KPU memiliki kekompakan dalam menjalankan tugas di bawah kepemimpinannya. “Dalam melaksanakan tugas, kami bertujuh memiliki sifat kolektif-kolegial. Dengan kekompakan, cita-cita untuk mewujudkan Pemilu yang bersih dan berkualitas bukanlah sesuatu yang sulit untuk diraih,” pungkas Husni. (dd)
5
Fokus
Utama
Ketua dan Anggota KPU, berserta Sekjen dan Wasekjen KPU berfoto bersama Mendagri pada pertemuan KPU dan Kemendagri. (foto: dod/hupmas)
Ramah Tamah KPU-Kemendagri:
Gamawan Fauzi Harapkan Kerja Sama Terus Berlanjut
M
enteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengharapkan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terutama menyangkut persiapan penyelenggaraan Pemilu 2014, yang selama ini telah terjalin dengan sangat baik, dapat terus berlanjut. Hal itu dikatakannya dalam acara ramah tamah antara KPU periode 2012-2017 dan anggota KPU periode sebelumnya (20072012), di Gedung Sasana Bhakti Praja, kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (17/4). “Kami mau tunjukkan bahwa Kemendagri adalah sahabat KPU,” ujar Gamawan.
6
Kerja sama yang dimaksudkan, lanjut Gamawan, antara lain adalah penyusunan Peraturan KPU (PKPU) sebagai tidak lanjut dari Undang-Undang (UU) Pemilu yang baru; administrasi kependudukan, terkait Daftar Calon Sementara, pemilihan dan pengangkatan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pembentukan Panitia Pengawas (Panwas) harus on time (tepat waktu); perencanaan anggaran; serta Sekretariat. “Jika diperlukan, Kemendagri siap membantu untuk mengisi kekosongan di Sekretariat. Ini demi kelancaran pelaksanaan tugas,” ujar pria kelahiran Solok, Sumatera Barat, 9 November 1957 itu. Kepada anggota KPU yang
baru, Gamawan berpesan agar memberikan perhatian khusus terkait masalah di Papua (Pemilukada Papua). “Saya minta secara khusus untuk soal Papua. Kalau perlu, kita bersama-sama melakukan supervisi, untuk mempercepat penyelesaiannya,” harap Gamawan. Gamawan juga berterima kasih kepada anggota KPU sebelumnya, karena menurutnya keberhasilan KPU baru itu tidak terlepas dari KPU pendahulunya. “Kesempurnaan itu tidak bisa dilepaskan dari kerja KPU sebelumnya,” kenang Gamawan, seraya mengatakan kerja sama paling fenomenal dengan KPU sebelumnya adalah ketika membicarakan soal Pemilukada Aceh. Suara KPU Edisi April 2012
News Pada bagian lain, mantan Ketua KPU, Prof. HA. Hafiz Anshary mengungkapkan kesedihannya, karena harus “berpisah” dengan Kemendagri. Ia menekankan, selama memimpin KPU tidak pernah ada intervensi dari Kemendagri. “Semua keinginan KPU dikabulkan oleh Kemendagri. Namun saya yakin KPU tidak pernah didikte oleh Pemerintah (Kemendagrired),” tandas Hafiz. Hafiz Anshary mengungkapkan optimismenya terhadap KPU yang baru. Apalagi sambungnya, dari 7 (tujuh) anggota baru itu, 5 (lima) orang merupakan mantan anggota KPU provinsi, 1 (satu)
orang pegiat Pemilu, dan 1 (satu) orang peneliti Pemilu. “Bapak/Ibu (anggota KPU periode 2007-2012-red) sukses, kami bangga. Bapak/Ibu gagal, kami sakit hati. Karena KPU adalah satu kesatuan. Tidak akan ada KPU 2012-2017, tanpa KPU 2007-2012,” ujar Hafiz menutup pidatonya. Sementara itu Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan sebagai junior ia akan berkomitmen untuk meneruskan prestasiprestasi yang telah dicapai oleh KPU selama ini. “Ada 3 (tiga) buah foto yang terpasang di KPU saat ini, yakni
Rudini (Ketua KPU I), Prof. Nazaruddin Syamsuddin (Ketua KPU II), dan Prof. Hafiz Anshary (Ketua KPU III). Saya membayangkan, foto yang keempat adalah foto kami setelah 5 (lima) tahun nanti, tentu saja dengan raihan prestasi yang melebihi ketiga foto sebelumnya,” ujar Husni berfilosofi. Husni juga menegaskan, dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk Kemendagri. “Komitmen Pak Menteri (Gamawan Fauzi-red) harus kita beri apresiasi dan kita tindaklanjuti,” pungkasnya. (dd/red)
Apel Pertama Anggota KPU Baru
A
nggota KPU terpilih periode 2012-2017 yang baru saja dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada Kamis (12/4), menghadiri pelaksanaan apel pagi di Kantor KPU RI, Jakarta. Bertindak sebagai pemimpin apel adalah Sigit Pamungkas, yang merupakan Anggota KPU termuda. Dalam kesempatan tersebut, Sigit memperkenalkan ketujuh Anggota KPU tersebut, yakni Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Husni Kamil Manik, Ferry Kurnia Rizkiansyah, Hadar Nafis Gumay, dan Juri Ardiantoro. Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 P Tahun 2012, mereka akan memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun, yakni 2012 sampai 2017. Sigit juga memperkenalkan Husni Kamil Manik sebagai Ketua KPU yang baru. Husni terpilih menjadi Ketua KPU setelah dilakukan Rapat Pleno pada Jumat
Suara KPU Edisi April 2012
Anggota KPU Sigit Pamungkas memimpin apel pagi di Kantor KPU. (foto: dod/hupmas)
(13/4), melalui mekanisme voting dan musyawarah-mufakat. Dalam pidato singkatnya, Sigit mengajak seluruh jajaran KPU, baik para Komisioner maupun Sekretariat di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, secara professional, dan dilandasi dengan niat yang baik. “Mari kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dilandasi niat yang baik juga. Dengan Nawaitu (niat) yang baik, Insya Allah hasilnya juga akan
menjadi baik. Jadikan pekerjaan itu sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tandas Sigit penuh semangat. Apel pagi merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh KPU RI setiap Senin pagi, yang dihadiri oleh Komisioner dan seluruh jajaran Sekretariat Jenderal (Setjen). Dalam setiap pelaksanaan apel pagi itu, pimpinan apel menyampaikan informasi dan arahan-arahan terkait tugas, konsolidasi, maupun evaluasi kinerja KPU sebagai penyelenggara Pemilu. (dd/red)
7
News
K
omisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (20/4), melaksanakan acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2007-2012 kepada Anggota KPU periode 2007-2012, di Ruang Sidang Lantai II (dua), Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng Jakarta. Secara simbolis, Ketua KPU periode 2007-2012, Prof. H. A. Hafiz Anshary, AZ, MA dan Ketua KPU periode 2012-2017, Husni Kamil Manik telah menandatangani “Surat Serah Terima Jabatan”, yang menandai berakhirnya masa tugas Anggota KPU periode 2007-2012 dan dimulainya KPU baru, periode 2012-2017. Dalam acara tersebut, turut diundang Anggota KPU periode 2001-2007, para pemangku kepentingan (stakeholder), seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
Ketua KPU periode 2007-2012, Prof. H. A. Hafiz Anshary, AZ, MA dan Ketua KPU periode 2012-2017, Husni Kamil Manik berjabat tangan pada acara Sertijab dari Anggota KPU periode 2007-2012 kepada Anggota KPU periode 2007-2012. (Foto: ieam/hupmas)
Sertijab Anggota KPU Periode 2007-2012 kepada Anggota KPU Periode 2012-2017 Organisasi Masyarakat (Ormas), serta Partai Politik. Selain seluruh Anggota KPU terpilih periode 2012-2017, tampak hadir Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar; Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo; Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Sutarman; beberapa Ketua Partai Politik; perwakilan dari Mahkamah Agung (MA); anggota KPU 2001-2007, Daan Dimara; anggota KPU periode 2007-2012; serta anggota Bawaslu 2012-2017. Dalam sambutannya, Prof. Hafiz Anshary mengatakan, masa depan KPU akan lebih cerah dengan keanggotaan saat ini. Indikasinya, KPU saat ini memiliki waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan Pemilu jika dibandingkan KPU di bawah kepemimpinannya. Selain itu, KPU juga tidak perlu lagi membentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), data pemilih yang tidak hanya bersumber dari Pemerintah (data pemilih berasal dari pemerintah dan data pemilu terakhir-red), anggaran Pemilu yang sudah tersedia, kondisi Sekretariat Jenderal (Setjen) yang sudah stabil, serta laporan keuangan KPU yang sudah berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hafiz berharap, KPU yang baru saat ini dapat meraih sukses yang besar, jauh lebih besar daripa-
8
da kesuksesan yang diraih oleh KPU periode yang dipimpinnya. “Kami tidak meninggalkan beban untuk KPU baru. Ambil yang baik dan buang yang buruk, kalau masalah, selama dunia masih berputar, masalah akan tetap ada, namun kami berharap masalah yang lahir nanti adalah masalah yang positif. Saya menginginkan, KPU dapat meraih sukses besar pada Pemilu 2014,” ujar Hafiz yang disambut dengan tepuk tangan seluruh yang hadir. Hafiz tampak terbata-bata dan menitikkan air mata saat menceritakan pengalamannya memimpin KPU selama 5 (lima) tahun. “Saya masih ingat, ada seorang pegawai KPU yang tetap menjalankan tugas, padahal ia sedang dalam kondisi mengandung. Ia rela meninggalkan keluarga, bahkan sampai menginap di kantor, demi suksesnya pemilu,” kenangnya dengan bangga. “Alhamdulillah, kami bisa menunaikan tugas sampai di penghujung waktu. Maafkan kami, karena siapa pun didunia ini pasti punya salah. Setelah Sertijab ini, secara resmi kami bebas dari tugas (memimpin KPU), tapi pengabdian pada bangsa dan negara tidak pernah selesai. Hanya Allah yang bisa membalas segala kebaikan Anda semua,” lanjut Hafiz. (dd/red) Suara KPU Edisi April 2012
News
K
amis (19/04/2012), Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) mengadakan pertemuan guna membahas persetujuan pembangunan sarana dan prasarana kantor KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Acara yang diselenggarakan di Ruang Sidang lantai 2 Gedung KPU tersebut, dihadiri oleh Deputi Bidang Tatalaksana Kementerian PAN dan RB Dedy S. Baratakusuma; Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Suripto Bambang Setyadi; Wakil Sekjen Asrudi Trijono; serta pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU. Sesuai dengan rencana strategis (Renstra) KPU Tahun 2012 – 2014 yang telah ditetapkan dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2010, terdapat 3 (tiga)
(Dari kiri ke kanan) Deputi Bidang Tatalaksana Kementerian PAN dan RB Dedy S. Baratakusuma; Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Suripto Bambang Setyadi; Wakil Sekjen Asrudi Trijono; dan Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU Moyong Haryono. (Foto: oi/hupmas)
KPU Bahas Sarana dan Prasarana Kantor dengan Kementerian PAN dan RB program dan 10 (sepuluh) kegiatan, ketiga program tersebut antara lain program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, serta program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. “Program kedua yaitu peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan renstra inilah yang menjadi landasan kita (KPU-red) untuk membangun kantor KPU provinsi dan kabupaten/kota.” jelas Bambang yang menjadi pimpinan rapat. Selain itu, pembangunan sarana dan prasaran kantor KPU ini untuk mewujudkan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan sarana dan prasarana kantor tersebut juga telah mendapat persetujuan DPR melalui Komisi II yang dibahas dalam rapat anggaran pada waktu yang lalu. Komisi II berpendapat segera membangun kantor yang representatif berserta sarana pendukung lainnya bagi KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang belum memiliki kantor sendiri ataupun masih dipinjamkan oleh pemerintah daerah (pemda). “Untuk itu, sesuai dengan Pasal 22E UndangSuara KPU Edisi April 2012
Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa lembaga KPU adalah lembaga yang tetap dan mandiri, agar tidak terjadi intervensi dari pemda di dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada), lembaga KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota harus membangun kantor sendiri dengan menggunakan dana dari APBN sesuai yang telah diamanatkan dalam Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.” ujar Bambang dalam pemaparannya. Dedy S. Baratakusuma dalam keterangannya mengatakan, untuk menunjang KPU dalam melaksanakan tugasnya, diperlukan sarana dan prasarana yang representatif. Untuk itu, pembangunan sarana dan prasarana tersebut diperlukan guna menghadapi Pemilu 2014. “Untuk tahun 2013, seyogyanya sudah terbangun keseluruhan sarana dan prasarana kantor KPU sampai tingkat daerah untuk menghadapi hajatan besar (Pemilu 2014-red),” ungkap Dedy. Rencananya pada tahun 2012 ini akan dibangun 79 sarana dan prasarana kantor KPU provinsi dan kabupaten/kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2011 tentang Pedoman Standar Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota. (ooks/red)
9
News
KPU Selenggarakan Diklat Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara, Senin (19/3), menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah di Hotel Candi, Medan. Diklat bertujuan agar pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan secara efisien, terbuka, dan kompetitif sehingga menjamin ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Diklat yang akan berlangsung selama 5 (lima) hari, sampai 22 Maret itu, diikuti oleh 39 orang, yakni para pejabat dan staf Sekretariat KPU kabupaten/kota se – Sumatera Utara dan sisanya dari Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara. Narasumber dalam diklat ini adalah para pengajar dari Lembaga Kebijakan Pengelolaan Pengadaan (LKPP). Materi yang disampaikan mencakup prinsip dasar dan kebijakan umum pengadaan barang/jasa, kontrak, dan materi-materi terkait pengadaan lainnya. Pada pembukaan diklat, hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI, Suripto Bambang Setyadi; Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara, Turunan B. Gulo; Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara, Vita Lestari Nasution; serta para pejabat dan staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Sekjen KPU menyampaikan, dari evaluasi pelaksanaan Diklat Sertifikasi PBJ di tingkat pusat dan provinsi dalam 2 (dua) tahun terakhir, rasio minimal 4 (empat) orang pemegang sertifikat ahli pengadaan per satuan kerja (satker), yaitu 1 (satu) pejabat pembuat komitmen (PPK) dan 3 (tiga) anggota panitia pengadaan, khususnya di KPU kabupaten/kota, masih jauh dari harapan. “Pada tahun 2012 ini, jajaran KPU masih harus meningkatkan kinerja pelaksanaan diklat sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga tercapai target minimal,” ungkap Suripto Bambang Setyadi. Pada hari terakhir, dilaksanakan ujian sertifikasi dengan pengawas dan materi ujian dari LKPP. Pertemuan dengan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Di sela-sela kegiatan diklat, Sekjen KPU mengadakan pertemuan dengan para Sekretaris KPU kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Pertemuan itu dipandu oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara, Vita Lestari Nasution. Dalam pertemuan yang berlangsung akrab dan terbuka itu, Sekjen KPU memaparkan berbagai permasalahan aktual terkait
10
kelembagaan KPU, hierarki peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan, serta alur perencanaan dan penganggaran di KPU. Suripto mengingatkan, dibandingkan 77 lembaga negara nonstruktural lainnya, KPU merupakan yang terbesar, karena memiliki hierarki vertikal sampai tingkat kabupaten/ kota. Bahkan, pada saat Pemilu, KPU memiliki lembaga-lembaga penyelenggara pemilu vertikal lainnya yang bersifat ad hoc di tingkat kecamatan (PPK), tingkat desa (PPS), KPPS, dan KPPS-LN. “Hal tersebut menegaskan, sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum, KPU memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia,” tandasnya. Dalam pertemuan itu juga terungkap sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh KPU kabupaten/ kota, di antaranya, permasalahan alokasi anggaran untuk pakaian dinas, pemberian uang santunan bagi Komisioner KPU kab/kota yang sakit atau meninggal dunia, serta prosedur pengajuan penggantian sekretaris KPU kabupaten/kota. “Menyikapi berbagai permasalahan tersebut, kita harus tetap mengacu pada peraturan perundangundangan yang ada. Terkait pakaian dinas, yang diatur memang hanya untuk pegawai sekretariat, sedangkan untuk komisioner, belum ada ketentuannya,” urai Sekjen. (uz/dd) Suara KPU Edisi April 2012
News
M
enyikapi berbagai permasalahan yang terjadi dalam hal pengarsipan dokumen pemilu, KPU-RI menggelar Memorandum of Understanding (MoU) bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Ruang Sidang Lantai I Kantor KPURI, Rabu (11/04). Memorandum of Understanding ini dilakukan KPU-RI dan ANRI dalam rangka menyelamatkan arsip/dokumen pemilihan umum (Pemilu).
Ketua KPU dan Kepala ANRI menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka menyelamatkan arsip/dokumen pemilihan umum. (Foto: ooks/hupmas)
Selamatkan Arsip Pemilu, KPU-RI Gelar MoU Bersama ANRI Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua KPU-RI, Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, AZ., MA, bersama Kepala ANRI, M. Asichin, SH., M.Hum, yang disaksikan juga oleh Anggota KPU-RI Dra. Endang Sulastri, M.Si, Dr. H. Abdul Aziz, M.A., Prof. Dr. Ir. H. Syamsulbahri, MS; Sekretaris Jenderal KPU-RI Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si; Wakil Sekretaris Jenderal KPU-RI Asrudi Trijono, SH; dan pejabat Sekretariat Jenderal KPU-RI serta rombongan pejabat di ANRI. Memorandum of Understanding ini berisi Surat Edaran Bersama Nomor 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum. Surat edaran ini akan menggantikan surat edaran yang lama yaitu Surat Edaran Bersama Nomor 03/KB/KPU/TAHUN 2010 dan Nomor 04 TAHUN 2010 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum. Menurut Kepala ANRI, M. Asichin, SH, M.Hum, penandatanganan MoU ini sangat penting, mengingat dokumen pemilu bersifat sangat strategis dan harus dilestarikan bersama, untuk menyelamatkan dokumen-dokumen negara tersebut. Namun menurut Asichin, penyelamatan dokumen/arsip pemilu sebenarnya masih di luar sistem, sehingga dalam undang-undang pemilu nantinya harus dimasukkan juga mengenai Jadwal Retensi Arsip (JRA). “Apalagi kami sekarang sudah mempunyai undang undang yang baru, yaitu Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 mengenai
Suara KPU Edisi April 2012
pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan tersebut,” ujar Asichin setelah menandatangani MoU tersebut. Sementara itu, Ketua KPU-RI, Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, AZ., MA, mengungkapkan rasa syukurnya atas penandatanganan MoU karena sebenarnya hal ini sudah lama direncanakan dan diprogramkan oleh KPU-RI dalam usaha menyelamatkan arsip-arsip pemilu. “Kami menyadari betul fungsi arsip-arsip pemilu sangat penting, karena menyangkut nasib orang, hasil pemilu, dan banyak orang, padahal secara logika setelah pemilu selesai terdapat lebih dari 800 juta surat suara, di mana kita bisa menyimpannya, karena kalau tidak disimpan dengan baik, KPU pasti dituduh macam-macam, padahal sudah ada proses rekapitulasi,” papar Hafiz Anshary. Hafiz Anshary juga mengharapkan dengan adanya Jadwal Retensi Arsip (JRA) akan dapat memberikan manfaat yang besar, terutama untuk mengetahui kapan arsip-arsip itu bisa dimusnahkan, dipindahkan, atau mengalami penyusutan. (Arf/red)
11
News
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menginginkan agar hubungan kerja sama yang telah terjalin selama ini, terutama dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu, dapat ditingkatkan menjadi lebih baik dan komprehensif. Demikian benang merah yang terangkum dari Audiensi antara peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri dengan KPU, Jumat (20/4), di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), No 29, Menteng – Jakarta Pusat. Hadir dalam pertemuan yang diadakan diruang Sidang Lantai I (satu) KPU, Ketua KPU Husni Kamil Manik; Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Arief Budiman, Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, Juri Ardiantoro; Sekretaris Jenderal KPU, Suripto Bambang Setyadi; dan para peserta Sespimti yang dipimpin oleh Sukrawardi Dahlan. “Kami datang untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang berkembang dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga Sespimti Polri dapat bersikap proaktif dalam melayani masyarakat,” tandas Sukrawardi menyampaikan maksud kunjungannya. Agenda yang dibicarakan, antara lain, studi pengamanan lapangan, informasi atas permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan tugas-tugas kepolisian, serta kerjasama antara Polri dengan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah lainnya. Menurut peserta Sespimti, Polri memiliki peranan yang cukup besar dalam mengawal suksesnya penyelenggaraan pemilu, terutama dalam pengamanan. “Ujung tombak pengamanan pemilu yang dilakukan oleh Polri adalah di setiap Polsek, karena
12
Suasana rapat antara KPU dan Polri (Foto: dod/hupmas)
KPU-POLRI Diskusikan Peningkatan Hubungan Kerja Sama di sana terdapat Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta rekap penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS),” ujar Maruli Simanjuntak, salah seorang peserta Sespimti. Menurut Husni, pada Pemilu 2014 nanti, potensi konflik yang muncul di tingkat grassroot akan semakin banyak terjadi, karena itu, ia berharap Polri dapat melakukan upaya-upaya preventif untuk mengambil tindakan yang diperlukan pada tahap awal. “KPU bukan satu-satunya penentu suksesnya penyelenggaraan Pemilu. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Polri jelas sangat diperlukan. Saya pikir, KPU dan Polri dapat menindaklanjuti kerjasama ini dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU),” ujarnya. Sementara itu, Hadar Gumay menganalisis, dalam penyelenggaraan Pemilu, peran Polri tidak
harus terpaku pada aspek pengamanan saja, tetapi dapat dikombinasikan dengan aspek keadilan Pemilu. “Pemilu yang berkualitas adalah yang bisa mengembalikan hak elektoral setiap warga Negara,” tandasnya. Diutarakan hal yang sama, Ferry Kurnia dan Arief Budiman juga berpandangan, peran Polri dalam pengamanan dapat dilakukan disetiap tahapan Pemilu. “Polri dapat melakukan pemetaan (mapping) seluruh tahapan Pemilu, sehingga, sejak awal dapat mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki potensi konflik, termasuk kerawanan dalam pencetakan dan pendistribusian logistik Pemilu. Dengan demikian, Polri dapat melakukan tindakan tegas sesuai dengan tugas yang disepakati. Untuk itu, perlu diterbitkan MoU yang baru,” tutup Ferry. (dd/red) Suara KPU Edisi April 2012
Seputar
Pemilukada
Masyarakat Aceh Memilih Pemimpin Daerah dengan Tertib dan Damai
P
emilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) secara serentak di provinsi, 13 kabupaten dan 4 kota di Aceh pada tanggal 9 April 2012 berlangsung secara aman, tertib dan damai. Pemilukada dengan jumlah pemilih sebanyak 3.244.729 ini diikuti oleh 5 pasang calon gubernur dan wakil gubernur serta137 pasang calon bupati dan wakil bupati/ walikota dan wakil walikota. Suasana pemilihan yang kondusif, tertib dan damai berhasil direkam oleh tim liputan Suara KPU yang turun langsung ke beberapa kabupaten/kota di provinsi Serambi Mekkah tersebut. Di Aceh Besar, Pemilukada untuk memilih bupati dan wakil bupati di tempat kelahiran Pahlawan Nasional Aceh, Cut Nyak Dhien, ini diselenggarakan mulai pukul 08.00 hingga pukul 14.00 WIB. Menurut Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Besar Ir. Tharmidzi M.H., penyelenggaraan pemilukada dapat berjalan aman, tertib, dan damai, berkat kerja keras bersama. Pada Pemilukada di Kabupaten Aceh Besar tahun 2012 ini, dikerahkan petugas penyelenggara pemilukada sebanyak 9.819 orang terdiri dari KIP Kabupaten Aceh Besar hingga petugas KPPS di TPS. Dalam monitoring pemungutan suara di Aceh, Ketua KPU-RI, Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary AZ, MA dan Anggota KPU-RI Prof. Dr. Ir. Syamsulbahri, MS beserta rombongan berkesempatan melakukan kunjungan ke beberapa TPS di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Turut hadir dalam rombongan tersebut Komisioner KIP Aceh dan Anggota KPU dari beberapa provinsi di Indonesia seperti Kepulauan Riau (Kepri), DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan beberapa provinsi lainnya. Sementara itu, di Pidie pemungutan suara pemilukada juga berlangsung aman, damai, tidak ada keributan dan kekerasan seperti yang dikhawatirkan oleh banyak pihak. Kondisi ini tidak lepas dari kerja keras penyelenggara pemilu di jajaran KIP Kabupaten Pidie dan Provinsi Aceh dengan dukungan instansi dan aparat keamanan terkait. Menurut Anggota KIP Kabupaten Pidie, Mulyadi, pemilukada yang aman dan damai khususnya di Kabupaten Pidie bukan merupakan
Suara KPU Edisi April 2012
kerja satu malam, melainkan melalui proses yang panjang dan persuasif terutama terhadap kelompok/partai yang mempunyai latar belakang konflik dengan pemerintah di masa lampau. Hal itu dilakukan untuk menjamin bahwa 282.826 pemilih di Kabupaten Pidie dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman, damai dan tanpa intimidasi. Di Kota Banda Aceh, Pemilukada tahun 2012 ini diikuti oleh 5 pasang calon dengan pemilih yang berjumlah158.759 orang. Sedangkan untuk TPS berjumlah 350 yang tersebar di 90 gampong (desa) dan 9 kecamatan. Penyelenggaraan pemungutan suara Pemilukada di Kota Banda Aceh juga didukung oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Ditemui saat memberikan suaranya di TPS 3 Kampung Baru Kecamatan Baitturahman, Sekretaris Kota Banda Aceh Drs. Romli Rosyid, MPd, M.Si mengatakan, “Untuk Pemilukada ini pencairan anggaran tidak ada masalah, alokasi anggaran disediakan oleh Pemda guna membantu KIP Kota Banda Aceh, dalam hal ini untuk tahapan penyelenggaraannya agar sukes dan damai”. Selain dukungan anggaran, Pemkot juga menerjunkan 700 personil Linmas, guna menjaga keamanan di setiap TPS. Antusias pemilih untuk memberikan suaranya juga sangat kental terasa di Kabupaten Aceh Tengah. Sebanyak 122.239 pemilih mendatangi 445 TPS yang tersebar di 14 kecamatan. Di Kabupaten Aceh Jaya, slogan “Bek neutuka suara droneuh ngon peng” (Jangan Tukarkan Suara Anda dengan Uang) menjadi slogan yang digunakan pada Pemilukada kali ini. Slogan ini terpampang pada bahan sosialisasi KIP Kabupaten Aceh Jaya yang digunakan untuk menghindari adanya politik uang yang melanda pada Pemilukada dengan memberikan penekanan kepada masyarakat agar pada Pemilukada di Kabupaten Aceh Jaya memilih dengan cara rasional, cerdas, dan kritis, mengikuti kata hati serta tidak mudah dipengaruhi. Masyarakat Aceh pantas berbangga hati karena pemilukada telah berlangsung dengan aman, tertib, dan damai. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran penyelenggara Pemilu, mulai dari KIP Aceh sampai dengan petugas KPPS. Selamat dan sukses untuk Aceh. (red)
13
Seputar
Pemilukada
Anggota KPU-RI, Ida Budhiati, SH, MA, Arief Budiman SS, S.IP, MBA, dan Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP, M.Si melakukan audiensi dengan KPU Kabupaten Nganjuk dan KPU Kabupaten Madiun. (Foto: dod/hupmas)
M
Audiensi KPU Nganjuk dan KPU Madiun ke KPU-RI
enyongsong perhelatan pemilukada di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Madiun yang tahapannya akan segera dimulai Tahun 2012, KPU Kabupaten Nganjuk dan KPU Kabupaten Madiun melakukan audiensi ke KPU-RI, Kamis (19/04). Audiensi yang mereka lakukan ini berkaitan dengan potensi permasalahan yang dapat muncul dalam pelaksanaan tahapan pemilukada. Rombongan yang berjumlah delapan orang ini diterima oleh Anggota KPU-RI, Ida Budhiati, SH, MA, Arief Budiman SS, S.IP, MBA, Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP, M.Si, dan Drs. Hadar Nafis Gumay, serta pejabat-pejabat Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU-RI di ruang rapat lantai 1, Gedung KPU, Jl Imam Bonjol 29 Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan berbagai permasalahan yang dikhawatirkan dapat muncul, seperti persoalan legal formal dan substansi hukum dalam pelaksanaan tahapan pemilukada. Terkait dengan anggaran, Ketua KPU Kabupaten Nganjuk, Drs. Juwahir mengungkapkan secara umum tidak ada persoalan, sehingga NPHD dan standar satuan harga sudah ditandatangani oleh Bupati dengan persetujuan hampir Rp. 16 Milyar untuk 1 (satu) putaran penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nganjuk tanggal 12 Desember 2012. Dalam kesempatan tersebut, Juwahir juga menyampaikan pendapatnya untuk penyesuaian isi pasal dalam Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 dengan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010, terutama dalam hal pencalonan. Kemudian terkait mengenai dukungan kepada calon perseorangan, be-
14
lum diatur boleh atau tidaknya Kepala Desa dan perangkat desa untuk memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) sebagai dukungan kepada calon perseorangan. Terkait distribusi logistik, Juwahir juga berpendapat idealnya distribusi logistik di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) itu H-3, di Panitia Pemungutan Suara (PPS) H-2, dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) H-1. “Persoalannya kalau logistik kita letakkan di dalam PPK itu akan menjadi masalah keamanan yang luar biasa, kemudian terkait dengan musim hujan, tidak semua PPK mempunyai fasilitas gudang yang memadai,” tambah Juwahir. Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Madiun, Anwar Soleh Azarkoni juga mengungkapkan bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Madiun itu pada prinsipnya sama dengan KPU Kabupaten Nganjuk, karena kedua KPU kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur itu selalu berkoordinasi dengan baik. “Ada satu hal lagi yang penting kami butuhkan, yaitu payung hukum yang kuat berkaitan dengan putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahapan, karena pelaksanaannya itu juga berkaitan dengan anggaran,” tambah Anwar Soleh. Salah satu Anggota KPU-RI, Ida Budhiati, SH, MA, meminta kepada KPU kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pemilukada untuk bersabar dulu karena Komisioner KPU-RI akan mengadakan rapat pleno untuk menyikapi Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011. “Secara yuridis formal, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 masih harus melalui proses autentifikasi dulu, namun kami Senin
Suara KPU Edisi April 2012
Seputar (23 April 2012-red) depan akan pleno untuk masalah ini, sehingga diharap bersabar dahulu sampai keluar keputusan dari KPU-RI,” papar Ida Budhiati. “Kemudian dalam menyusun tahapan, jadwal, dan waktu verifikasi calon perseorangan jangan sampai sama dengan pemutakhiran data pemilih, karena akan berat sekali beban di PPS,” tambah Ida Budhiati. Sedangkan Anggota KPU-RI Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP, M.Si mengungkapkan dalam pelaksanaan sosialisasi pemilukada tidak perlu dipersoalkan apabila ada pihak lain yang ingin membantu, asalkan dalam bentuk natural, jika pihak lain itu memberikan uang tidak diperbolehkan, “Misalnya ada pihak ingin membantu sosialisasi dengan memasang spanduk, desain dan
Pemilukada
substansi isi spanduk tersebut harus dari kita, ini harus kita berikan apresiasi dengan baik, karena ini bagian dari peran serta masyarakat,” ujar Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Kemudian Anggota KPU-RI Arief Budiman SS, S.IP, MBA juga menambahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Nganjuk dan Madiun harus disikapi secara nasional oleh KPU-RI. “Peraturan KPU itu tidak hanya untuk Nganjuk dan Madiun, tetapi untuk nasional, karena apa yang terjadi di Nganjuk dan Madiun belum tentu bisa dilakukan di daerah lain, terutama pada kalimat paling lama dan paling lambat dalam Peraturan KPU 06 Tahun 2011 dan Peraturan KPU 09 Tahun 2010, seperti faktor daerah kepulauan atau geografis yang mempengaruhinya,” papar Arief Budiman. (Arf/red)
KPU Kabupaten Tangerang Lakukan Pelatihan Modul BRIDGE
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang melaksanakan Pelatihan Modul Building Resources in Democracy, Governance and Elections (BRIDGE) yang selama ini lebih dikenal sebagai Module Training (MT) BRIDGE di Hotel Puri Avia Cipayung Bogor, pada 16-20 April 2012. Ada hal istimewa dalam pelaksanaan MT BRIDGE ini, yaitu pembiayaannya sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam alokasi anggaran pra tahapan Pemilu Bupati/Wakil Bupati yang akan dilaksanakan pada 2 Desember tahun ini. Selama ini model pembiayaan MT BRIDGE didukung oleh lembaga international, United Nation Development Program (UNDP) pada tahun 2010 dan secara co-sharing dengan Australian Electoral Commission (AEC) pada tahun 2011-2012. Dukungan tersebut dilaku-
Suara KPU Edisi April 2012
kan mengingat alokasi anggaran selama ini tidak dapat mengakomodir standar waktu yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan pelatihan dengan fokus modul kepemiluan, yaitu paling sedikit terdiri dari 1 (satu) hari persiapan, 4 (empat) hari pelatihan dan 1 (satu) hari untuk evaluasi. Menurut Jamaluddin, Ketua KPU Kabupaten Tangerang, yang juga merupakan salah satu peserta, “diharapkan model pelatihan ini bisa menjadi pilot project bagi KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota yang mempunyai anggaran Pemilu kepala daerah, karena pelatihan ini sangat tepat untuk membangun kemampuan dan komitmen penyelenggara pemilu di masa pra tahapan”. MT BRIDGE KPU pertama di tahun 2012 ini dilaksanakan secara paralel pada waktu yang bersamaan, juga sedang berlangsung MT BRIDGE KPU di Bukittinggi, Sumatera Barat. Kedua MT difasilitasi oleh fasilitator
KPU yang telah terakreditasi dan pelaksanaannya mengacu pada standar BRIDGE internasional. Peserta MT BRIDGE di Cisarua berjumlah 26 orang berasal dari komisioner dan pejabat, serta staf Sekretariat di lingkungan KPU Kab. Tangerang, sangat menarik karena peserta yang seluruhnya laki-laki ini merupakan personel dari level tertinggi yaitu komisioner hingga petugas kemanan. Selain itu, meskipun seluruh peserta laki-laki tetapi tidak terasa atmosfer yang “patriarki”, peserta juga dengan baik menjelaskan tentang keterwakilan gender dan penyelenggaraan Pemilu dalam sesi tema saling silang. Sepanjang tahun 2012 KPU didukung oleh AEC akan melaksanakan MT di 12 provinsi dan satu kali Training to Facilitator (TtF). Tahun ini juga KPU akan menambah jumlah fasilitator yang terakreditasi ,baik untuk tingkat workshop facilitator maupun accrediting facilitator. (Rn)
15
News Berita Dalam
Gambar
Audiensi DPRD Kabupaten Pati dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (5/04/2012)
Audiensi Anggota KPU 2012 - 2017 dengan Anggota KPU 2000 - 2007 (18/04/2012)
Hari pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh (9/04/2012) 16 16
Suara Suara KPU KPU Edisi Edisi April April 2012 2012
