KOMISI SI
L IHA
N
M UMU
I
I
HAN
PEM
PEM
LI
UMUM
MI
KO
2014 PEMILIHAN UMUM
SUARA KPU
Ju
li 2
012
Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
Presiden RI Apresiasi Persiapan
Tahapan Pemilu 2014
Jakarta Mencari Pemimpin
KPU Dan Kementerian PP-PA Bekerjasama Tingkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu
Damai Menuju Kursi Bupati Jayapura
KOMISI
Karena menurut pengertiannya, apresiasi secara umum adalah suatu penghargaan atau penilaian terhadap suatu karya tertentu. Biasanya apresiasi berupa hal yang positif tetapi juga bisa yang negatif. Apresiasi dibagi menjadi tiga, yakni kritik, pujian, dan saran. Tetapi dalam memberikan apresiasi, tidak boleh mendasarkan pada suatu ikatan teman atau pemaksaan. Pemberian apresiasi harus dengan setulus hati dan menurut penilaian aspek secara umum. Demikian pula Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang baru-baru ini memperoleh apresiasi dari Presiden Republik Indonesia atas kinerjanya selama 101 (seratus satu) hari kerja para komisioner KPU untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2014. Di satu sisi KPU harus bangga karena hasil kerja awal penyelenggaraan pemilu telah dapat diakui, sehingga ke depan dalam malaksanakan tahapantahapan selanjutnya dapat lebih baik dengan memedomani asas-asas penyelenggaraan pemilu.
M UMU
LI
I
A
presiasi kinerja suatu lembaga merupakan salah satu hal yang perlu dan penting sebagai salah satu “cambuk” untuk memotivasi, agar pekerjaan yang belum terseselaikan dapat dikerjakan dengan sunguh-sungguh dan tercapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun demikian, lembaga itu sendiri tidaklah berpamrih hanya sekedar untuk memperoleh apresiasi tentunya. Lebih jauh dari itu adalah mencapai tujuan organisasi yang sesuai dengan arah kebijakan pimpinan lembaga.
PEM
Pengantar Redaksi
HAN
SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
Pengarah Husni Kamil Manik, S.P Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si Penanggung Jawab Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si Asrudi Trijono, SH Pemimpin Umum Sigit Joyowardono, SH Drs. Supriatna, M.Si Pemimpin Redaksi Yosmardin Wakil Peminpin Redaksi Kadar Setyawan Redaktur Pelaksana Farida Fauzia
Setelah apresiasi positif diperoleh KPU, tugas dan tanggung jawab ke depan lebih besar dan berat tantangannya. Karena itu upaya kerjasama yang efektif dengan lembaga-lambaga terkait, para pemangku kepentingan dalam kepemiluan mutlak dijalin.
Koordinator Reportase Moyong Haryanto
Hal itulah yang mendorong adanya jalinan kerjasama KPU dengan berbagai instansi atau lembaga, khususnya dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai mitra kerja dalam pemilu, yang satu sebagai penyelenggara, dan yang satu akan mengawasi seluruh proses penyelenggaraannya. Diharapkan kesinambungan kerjasama dua institusi ini menghasilkan sesuatu yang positif bagi hasil pemilu, dimana dapat diakui keabsahan (legitimate) hasilnya. Hal ini buah dari serangkaian pelaksanaan yang tanpa cacat secara hukum, akibat dari kerjasama positif yang dibina sejak dini. Upaya pertemuan rutin yang akan digelar setelah kerjasama, menandakan adanya niat baik antar keduanya, sehingga apabila terjadi sesuatu yang mengarah kepada “kecacatan” penyelenggaraan pemilu, dapat diantisipasi dengan tindakan upaya “preventif” Bawaslu dalam membunyikan “peluit”nya.
Editor Senior Nur Syafaat, Faisal Siagian
Jadi, keterkaitan antara panganugerahan apresiasi yang memotivasi KPU dengan upaya menjalin kerjasama antar lembaga agar lebih dapat meningkatkan kinerjanya, diwujudkan dalam bentuk penandatangananpenandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Tinggal bagaimana kedua belah pihak yang membuat kesepahaman itu dapat menjaga integritasnya, sehingga keduanya selalu berjalan pada koridor kesepahaman yang telah mereka sepakati dengan saling menghormati dan menghargai, yang didasari pada tugas dan wewenang masing-masing. (wwn/red)
Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati
2
Redaktur Foto Dodi Husein
Editor Sahruni, Eddy Purwanto Reporter Arif, Satrio, Indra Budi, Rita, Ajeng, Asti, Catursari, Teddy Fotografer Joni Effendi. Designer Grafis Nur Sahid Agung Wijaya.
Sekretariat Redaksi Wahid megantoro Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 www.kpu.go.id
Daftar Isi 5 Fokus Utama
KPU-Bawaslu Sepakati Gelar Pertemuan Rutin
6 News
Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menyongsong Pemilu 2014
12 News
Kejar WTP, KPU Gelar Rakor Penyusunan Laporan Keuangan
Pengantar Redaksi................................ 02 Daftar Isi.................................................. 03 News......................................................... 6-12 Berita Daerah................................................13 Seputar Pemilukada.............................. 14-15 Berita Dalam Gambar........................... 16
13 Berita Daerah
KPU NTT Gelar Diskusi Panel Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu 3
Fokus
Utama
Ketua, Anggota, Sekjen dan Wasekjen KPU diterima oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta. (foto: ook/hupmas)
Presiden RI Apresiasi Persiapan “Presiden RI juga menyinggung persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), itu bukan hanya tanggungjawab KPU, tetapi juga tanggungjawab pemerintah, partai politik, dan masyarakat, sehingga apabila ingin melihat DPT 2014 yang lebih baik, maka semua harus berpartisipasi dengan baik pula.”
K
Tahapan Pemilu 2014
omisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan audiensi ke kantor Kepresidenan di Istana Negara Jakarta. Audiensi ini dilakukan dalam rangka persiapan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua KPU dan seluruh Anggota KPU yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU. Rombongan diterima langsung oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang didampingi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyampaikan kepada Presiden RI bahwa masa bakti Komisioner KPU telah memasuki hari ke 101. “Kami juga ingin menyampaikan dua hal penting, yaitu kesiapan kami dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 dan menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu,” ujar Husni
4
yang disampaikan langsung dalam audiensi di ruang kerja Presiden RI. Presiden RI juga merespon baik penyelenggaraan Pemilu pada hari Rabu tanggal 9 April 2014, karena penetapan tanggal tersebut sudah melewati penelitian dengan beberapa hal, misalnya tidak bersinggungan dengan hari besar keagamaan maupun hari besar kenegaraan. KPU juga berharap bisa bekerjasama efektif dengan lembaga dan kementerian lainnya yang akan menjadi rekan kerja KPU dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2014. Ketua KPU juga mengungkapkan komitmen Presiden RI bahwa seluruh lembaga kementerian diminta untuk mendukung persiapan KPU dalam mewujudkan kesuksesan Pemilu 2014 yang akan datang. “Presiden RI juga menyinggung persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), itu bukan hanya tanggungjawab KPU, tetapi juga tanggungjawab pemerintah, partai politik, dan masyarakat, sehingga apabila ingin melihat DPT 2014 yang lebih baik, maka semua harus berpartisipasi dengan baik pula,” papar Husni dalam jumpa pers setelah audiensi selesai. Presiden juga mengingatkan bahwa Pemilu 2014 nanti merupakan kompetisi yang berbeda dengan pemilu sebelumnya, dan diharapkan KPU dapat mengelola dengan baik. Hal penting lainnya yang disampaikan Presiden RI menurut Husni, yaitu Indonesia sedang berada pada proses pematangan demokrasi sehingga banyak problem, konflik, dan masalah yang muncul kebanyakan ditujukan kepada KPU, sehingga KPU harus siap untuk menghadapinya. (Arf/Ook/red)
Suara KPU Edisi Juli 2012
Fokus
Utama
KPU-Bawaslu
Sepakati Gelar
Pertemuan Rutin
“Kalau KPU dan Bawaslu hanya saling “serang”, kapan kita dapat konsentrasi mengurusi pekerjaan? KPU tidak ingin berkontribusi negatif terhadap proses kinerja Bawaslu, demikian juga sebaliknya,” tandas Husni.
D
ua lembaga penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Senin (25/6) pagi, untuk pertama kali menggelar pertemuan di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta. Pertemuan yang disebut oleh Anggota KPU, Sigit Pamungkas, sebagai “Forum Elaborasi Gagasan Awal” itu membicarakan beberapa hal, antara lain, fungsi pengawasan terkait dengan perencanaan tahapan; tindak lanjut terhadap kasus-kasus yang masuk; dan perlunya meletakkan prinsip-prinsip dasar pola hubungan KPU-Bawaslu. Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU, Husni Kamil Manik; Anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, Arief Budiman, Ida Budhiati, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sigit Pamungkas, dan Juri Ardiantoro; Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Suripto Bambang Setyadi, Wakil Sekjen, Asrudi Trijono; serta para pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Sementara, dari Bawaslu, hadir Anggota Bawaslu, Nasrullah, Nelson Simanjuntak, Endang Wihdatiningtyas, dan Daniel Zuchron. “Ke depan, Bawaslu harus bisa melakukan pengawasan secara preventif. Artinya, persoalan tidak muncul ke permukaan, karena Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan. Pertanyaannya, strateginya bagaimana?” kata Sigit Pamungkas. Senada, Anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, mengatakan, sejak awal KPU-Bawaslu telah memiliki rencana untuk mengadakan pertemuan semacam itu. Tetapi karena padatnya kegiatan masing-masing Komisoner, pertemuan tersebut baru dapat dilaksanakan hari ini.
Suara KPU Edisi Juli 2012
“Sebetulnya, sejak awal kami berniat melakukan pertemuan ini. Kerjasama KPU-Bawaslu harus dilakukan secara intensif,“ ujar Hadar. Hadar juga menyebutkan, Jumat (22/6) lalu, KPU telah mengundang media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), dan akademisi untuk meminta masukan terkait draft Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan. Sementara itu, Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan, pertemuan rutin dan pola hubungan kerjasama antara KPU-Bawaslu harus dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). “Kalau KPU dan Bawaslu hanya saling “serang”, kapan kita dapat konsentrasi mengurusi pekerjaan? KPU tidak ingin berkontribusi negatif terhadap proses kinerja Bawaslu, demikian juga sebaliknya,” tandas Husni. Menurutnya, KPU-Bawaslu harus dapat menghapus stigma sebagai Tom and Jerry seperti dahulu. Anggota KPU yang lain, Ferry Kurnia Rizkiyansyah sepakat, perlunya ada pertemuan rutin setiap bulan antar anggota KPU-Bawaslu, dan antar jajaran Sekretariat, serta sosialisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada bagian lain, Daniel Zuchron mengisyaratkan, pola hubungan kerjasama antara KPU dan Bawaslu diperlukan untuk mempererat koordinasi yang lebih efektif. “Ibarat software, ketika KPU menyusun aplikasi program, maka Bawaslu bisa berfungsi sebagai antivirus. Artinya, Bawaslu harus bisa memastikan apa yang disusun oleh KPU dapat berjalan dengan mulus,” kata Daniel, seraya mengatakan, saat ini Bawaslu sedang menyusun mekanisme pengawasan tersebut. Karena itu, menurut anggota Bawaslu yang lain, Nasrullah, ketiga Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP-red) harus dapat bersinergi. “Kalau proses penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU tidak berhasil, maka pengawasan preventif itu lah jawabannya,” pungkas Nasrullah. (dd/red) 5
News Maka strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat perlu konsilidasi dan mobilisasi partisipasi publik yang bersifat masif, pemilu bukan zona eksklusif KPU, tetapi menjadi zona bersama (KPU, masyarakat sipil/civil society, Pemerintah, masyarakat ekonomi/economic society).
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Rabu, 9 April 2014, sebagai hari pemungutan suara, penetapan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Legislatif (Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD) tahun 2014 telah tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 111/ Kpts/KPU/Tahun 2012, dan salah satu rangkaian kegiatan penting dari tahapan Pemilu adalah sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat. Menyadari akan hal itu, KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan Seminar dan Lokakarya dengan topik “Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada di Provinsi DIY Tahun 2012”, yang bertempat di Hotel Saphir Yogyakarta, Kamis (28/6). Acara tersebut mengundang KPU Kabupaten/Kota se-DIY, LSM, 9 partai politik yang lolos parlement threeshold (PT) di DIY, Pemda DIY, dengan narasumber dari acara seminar, Sigit Pamungkas, SIP, MA (Anggota KPU), Drs. Ichsanuri (Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DIY), Drs. Nur Achmad Affandi, MBA (Ketua Kadin DIY). Sekretaris KPU Provinsi DIY Agung Supriyono, SH dalam sambutannya mengatakan KPU memiliki kepentingan agar tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu tetap tinggi dengan cara menyelenggarakan berbagai program peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu. “Target pemerintah dalam Ren6
Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menyongsong Pemilu 2014
cana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) dan Rencana Strategis (Renstra) KPU 2010-2014 bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu 2014 minimal 75% merupakan tantangan tersendiri bagi KPU untuk menggenjot peran serta masyarakat dalam pemilu, bagi KPU Provinsi DIY meskipun target tersebut sudah dapat diraih dalam Pilpres 2009, ketika tingkat partisipasi nasional sebesar 72,56% bukan berarti upaya mempertahankan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2014 sebesar 75% merupakan hal yang mudah, mengingat adanya trend penurunan partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu”, kata Agung. Anggota KPU Sigit Pamungkas mengungkapkan pemilu menjadi titik masuk konsilidasi demokrasi dan partisipasi publik menjadi salah satu instrumen penting untuk mengukur keberhasilan pemilu. “Persoalan-persoalan dalam partisipasi tren partisipasi menurun, lingkup partisipasi terbatas, kualitas partisipasi rendah, karena KPU menjadi agen tunggal dalam mendorong partisipasi. Partisipasi publik cenderung diabaikan dan sinergi antar aktor dalam pemilu lemah. Maka strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat perlu konsilidasi dan mobilisasi partisipasi publik yang bersifat masif, pemilu bukan zona eksklusif KPU, tetapi menjadi zona bersama (KPU, masyarakat sipil/civil society, Pemerintah, masyarakat ekonomi/ economic society), pembentukan pioneer-pioneer pemilu/penyuluh pemilu berbasis komunitas, teruta-
ma komunitas agama, perempuan, pemuda, pemilih pemula, masyarakat berkebutuhan khusus dan marginal. KPU juga memfasilitasi partisipasi publik, KPU memberikan apresiasi terhadap inisiatif-inisitaif publik yang peduli Pemilu dan pembagian peran antar level KPU, setiap level KPU berperan dalam lingkup zona kerjanya”, ungkap Sigit. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DIY Drs. Ichsanuri menyatakan Pemda DIY mendukung upaya mendorong keberhasilan Pemilu 2014 di Provinsi DIY, khususnya lewat kegiatan sosilisasi pemilu dan pendidikan pemilih guna mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu 2014. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin DIY) Drs. Nur Achmad Affandi, MBA juga mendukung dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilu 2014 nanti. “Terlalu sering ada pemilukada dan pemilu hingga masyarakat jenuh dan kurang berpartisipasi, namun peran pihak swasta dalam hal ini mendukung dalam penyelenggaraan pemilu khususnya di Provinsi DIY, karena tingkat partisipasi pemilih merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat keberhasilan pelaksanaan pemilu”, ujar Nur Achmad yang juga mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Melihat hal itu bahwa keberhasilan pemilu sangat membutuhkan dukungan banyak pihak, baik pemerintah maupun swasta. (tdy/ red)
Suara KPU Edisi Juli 2012
News
Terobosan Baru
Dalam Bidang Regulasi KPU Naskah Akademik sangat diperlukan dengan tujuan agar peraturan KPU yang dihasilkan nantinya sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat.
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan Pembahasan Penyusunan Naskah Akademik untuk Keperluan Penyusunan Draft Peraturan KPU tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2014. Kegiatan ini merupakan terobosan baru yang dilakukan dalam penyusunan peraturan KPU yang bertujuan untuk memperoleh Naskah Akademik yang berisi substansi dan materi mengenai penyusunan daerah pemilihan dan penghitungan alokasi kursi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014. Kegiatan yang diselenggarakan 9 s/d 12 Juli 2012 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, dihadiri oleh 53 peserta yang berasal dari Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) KPU, Pejabat dan Staf Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU, Tim Ahli Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pejabat Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) Kementrian Dalam Negeri (Kemdagri), dan Pejabat Badan Informasi Geospasial (BIG). Ketua KPU yang sedianya hadir untuk mebuka acara rapat pembahasan, tidak dapat hadir karena bersamaan dengan agenda lain, sehingga acara langsung diawali dengan pemaparan, pembahasan dan diskusi. Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut, Anggota
Suara KPU Edisi Juli 2012
Komisi II DPR Ganjar Pranowo, S.H., dan Agus Purnomo, SIP, sedangkan narasumber dari Perkumpulan Pemilu Untuk Demokrasi (Perludem) hadir August Mellaz, serta pakar hukum Refly Harun, SH, MH, LLM. Materi pembahasan dan diskusi mengenai “Metode Penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPR yang menjadi Lampiran UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD”, serta materi tentang “Analisa Metode Pembagian Dapil dalam Beberapa Pemilu Terakhir”. Kegiatan yang dimoderatori oleh Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Hadar Nafis Gumay ini diharapkan dapat menjadi awalan yang baik dan memberikan harapan baru bagi penyempurnaan peraturan KPU. Seperti yang disampaikan Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Supriatna “bahwa dari hasil pembahasan dan diskusi diharapkan akan memperoleh materi/substansi yang akan memudahkan dalam penyusunan draft peraturan KPU tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi, yang akan diselesaikan oleh Biro Hukum Setjen KPU karena sudah terinci dalam suatu naskah akademik”, jelasnya. Kontribusi masing-masing biro pada Kesekretariatan KPU yang baik akan menumbuhkan rasa kebersamaan guna mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan membesarkan lembaga.
Naskah Akademik sangat diperlukan dengan tujuan agar peraturan KPU yang dihasilkan nantinya sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat. Dengan digunakannya Naskah Akademik dalam proses penetapan peraturan KPU, diharapkan peraturan KPU yang dihasilkan tidak menghadapi masalah (misalnya dimintakan judicial review) di kemudian hari. Ditengok dari pengertiannya Naskah Akademik adalah “naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan KPU. Sedangkan muatannya adalah berisikan rekomendasi tentang urgensi (dasar pemikiran perlunya suatu peraturan perundangundangan), konsepsi, asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan, dilengkapi dengan pemikiran dan penarikan norma-norma yang akan menjadi tuntunan dalam menyusun suatu rancangan peraturan KPU. Di sela-sela pembahasan dan diskusi, hadir Program Officer of International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) Adhy Aman yang memberikan konsep dasar dengan prinsip-prinsip dalam penetapan dapil, disertai dengan prioritasprioritas yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penetapannya. (wwn/red) 7
News
M
Jakarta Mencari Pemimpin
asyarakat DKI Jakarta menggelar pesta demokrasi, Rabu (11/7) untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur (Pemilukada) yang menjadi pemimpin Jakarta periode 2012-2017. Pemilukada kali ini diikuti oleh 6 (enam) pasang calon. Pasangan calon nomor urut (1) Fauzi Bowo– Nachrowi Ramli, yang didukung oleh Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Matahari Bangsa, dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama. Pasangan calon nomor urut (2) Mayjen (Purn) H. Hendardji Soepandji-Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA, merupakan pasangan calon dari jalur perseorangan yang didukung oleh 419.416 penduduk. Pasangan calon nomor urut (3) Ir. H. Joko Widodo-Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM., yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Pasangan calon nomor urut (4) DR.H.M. Hidayat Nur Wahid, M -Prof. Dr. Didiek Junaedi Rachbini, yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Pasangan calon nomor urut (5) Faisal Batubara-Biem Triani Benjamin, merupakan pasangan calon dari jalur perseorangan yang didukung oleh 487.150 penduduk. Pasangan calon nomor urut (6) IR. H. Alex Noerdin, SH.-Letnan Jenderal TNI (Marinir Purn) Nono Sampono, yang didukung oleh Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Damai Sejahtera, Partai Patriot, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, Partai Republika Nusantara, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Persatuan Daerah, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Buruh, Partai Pemuda Indonesia, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Merdeka, dan Partai Serikat Indonesia. Pemilukada Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan di 6 (enam) kabupaten/kota, yaitu Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Jakarta Selatan Ketua KPU, Husni Kamil Manik beserta rombongan mendatangi 4 (empat) TPS di wilayah Jakarta Selatan, yakni TPS 044 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu; TPS 024 Kelurahan/Kecamatan Pasar Minggu; TPS 022 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran; serta TPS 045 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi. Husni pada kesempatan tersebut didampingi
8
oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Dahlia Umar, dan Walikota Jakarta Selatan, Anas Efendi. Husni mengatakan bahwa KPU mengharapkan semoga berjalan dengan sukses dan Pilgub DKI Jakarta kali ini dapat melahirkan pemimpin yang akan memperbaiki citra Jakarta sebagai salah satu kota terkompleks di dunia. “Semoga siapa saja calon yang terpilih dapat membawa Jakarta ke arah yang lebih baik lagi. Pilgub DKI Jakarta ini menjadi barometer pemilukada di seluruh Indonesia”, ujar Husni saat memantau jalannya pencoblosan di TPS 022, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari tinjauan beberapa TPS tersebut, cukup terlihat antusias warga DKI dalam memberikan hak pilihnya dalam pesta demokrasi kali ini. Khusus Wilayah Jakarta Selatan terdapat 3.223 TPS dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 1.511.051. Ada yang berbeda dalam pemilukada tahun ini. Bagi warga yang akan menggunakan hak pilihnya dilarang membawa alat komunikasi apa pun ke dalam TPS. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya komunikasi yang dapat mempengaruhi warga untuk mencoblos salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub). Jakarta Timur Di Jakarta Timur terdapat 4.162 TPS yang tersebar di 65 kelurahan dan 10 kecamatan. Tidak hanya warga bebas yang bisa menggunakan hak pilihnya, tetapi pemilihan gubernur ini juga diikuti juga oleh warga binaan Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur. Di dalam rutan terdapat 5 (lima) TPS yakni, TPS 086, TPS 087, TPS 088, TPS 089 dan TPS 090 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara, dengan total DPT sebanyak 1.568. Pemungutan suara di Rutan Cipinang, ditinjau langsung oleh Anggota KPU Arief Budiman dan Ferry Kurnia Rizkiyansah beserta Ketua KPU Kota Jakarta Timur. Rombongan tersebut disambut oleh Kepala Rutan Cipinang Saiful Sahri. Selain mengunjungi Rutan Cipinang, rombongan juga mengunjungi Rumah Sakit Pusat Persahabatan. Di RS ini didirikan TPS 073 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung, yang diperuntukan bagi karyawan-karyawati rumah sakit, pasien dan keluarga pasien yang mempunyai formulir A8 yaitu formulir pelimpahan penyoblosan dari tempat asal ke RS. Secara umum, pemungutan suara di Kota Jakarta Timur tidak menemukan kendala yang berarti, Ketua KPU Kota Jakarta Timur Chairil Anwar menyatakan, “Pemilu di Jakarta Timur cukup lancar, tadi ada laporan TPS di Pasar Rebo yang kekurangan surat suara, tapi setelah kita cross check ternyata salah hitung”,
Suara KPU Edisi Juli 2012
News ungkapnya di sela-sela kunjungan di Rumah Sakit Persahabatan. Jakarta Barat Pemilukada di Kota Jakarta Barat dilakukan di 8 (delapan) kecamatan dan 56 (lima puluh enam) kelurahan dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 1.496.636 pemilih, yang terdiri atas 764.884 lakilaki dan 731.752 perempuan yang tersebar di 3.331 TPS. Dari pantauan langsung Tim Peliputan KPU ke Kota Jakarta Barat, pada pukul 09.30 WIB, rata-rata 50% pemilih yang terdaftar di DPT telah menggunakan hak pilihnya. Hal ini terlihat di beberapa TPS di Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk. Begitu juga di beberapa TPS yang berada di Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah. Ketika tim sampai di kawasan tersebut sekitar pukul 12.00 WIB, lebih dari 60% pemilih yang terdaftar di DPT telah menggunakan hak pilihnya. Secara umum, menurut staf pelaksana di KPU Kota Jakarta Barat, dari tahapan awal hingga tahapan pemungutan suara, pelaksanaan Pemilukada DKI untuk wilayah administrasi Jakarta Barat tidak terdapat persoalan yang berarti. Jakarta Pusat Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kota Jakarta Pusat diselenggarakan 8 (delapan) kecamatan dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 791.063 pemilih, terdiri atas lakilaki sebanyak 401.605 pemilih dan perempuan sebanyak 389.458 pemilih. Para pemilih tersebut tersebar di 1.713 TPS di 44 kelurahan. Anggota KPU RI Sigit Pamungkas beserta pejabat dan staf Sekretariat Jenderal KPU ikut memonitor
Suara KPU Edisi Juli 2012
dan memantau pelaksanaan Pilkada di sejumlah TPS diantaranya kecamatan Cempaka Putih yang mencakup 3 kelurahan yaitu Cempaka Putih Timur, Cempaka Putuh Barat dan Rawa Sari. Ketua KPU Kota Jakarta Pusat, Arif Bawono, ikut mendampingi Sigit Pamungkas ke beberapa TPS, antara lain TPS 037 Kelurahan Rawa Sari dengan jumlah DPT sebanyak 544 jiwa, TPS Kelurahan Cempaka Putih Barat dengan jumlah DPT yang tertera di TPS 051 sebanyak 525 jiwa, TPS 052 sebanyak 505 jiwa dan TPS 053 sebanyak 349 jiwa, serta TPS 032 Kelurahan Cempaka Putih Timur dengan jumlah DPT di TPS sebanyak 515 jiwa. Ketua KPU Jakarta Pusat pada kesempatan yang sama mengajak tim monitoring dan peliputan untuk bersama-sama memantau TPS 014 Kelurahan Johar Kecamatan Johar
Baru dengan jumlah pemilih 506 yang terdaftar di DPT, kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi Kelurahan Johar Baru yang langsung diterima oleh Ibu Lurah Nur Helmi Sapitri. Jakarta Utara Masyarakat Kota Jakarta Utara terlihat beramai-ramai menuju TPS untuk memberikan hak suaranya dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Hal
tersebut terpantau berdasarkan hasil liputan langsung yang dilakukan pada beberapa TPS, diantaranya TPS 059 (dengan jumlah pemilih sebanyak 502 pemilih), TPS 057 (dengan jumlah pemilih sebanyak 479 pemilih), TPS 058 (dengan jumlah pemilih sebanyak 512 pemilih), TPS 067 (dengan jumlah pemilih sebanyak 472 pemilih), TPS 037 (dengan jumlah pemilih sebanyak 509 pemilih), TPS 07 (dengan jumlah pemilih sebanyak 460 pemilih), dan TPS 06 (dengan jumlah pemilih sebanyak 470 pemilih) di Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok. Menurut keterangan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara Drs. H. Usmanto, M.Si, KPU Kota Jakarta Utara menerjunkan staf-stafnya ke tiap-tiap TPS agar dapat langsung memonitor keadaan dan kondisi yang ada. Staf KPU Kota Jakarta Utara yang diterjunkan juga mengambil data dari hasil pemungutan suara di semua TPS dengan tujuan agar mendapatkan hasil penghitungan suara yang valid yang dapat dijadikan data otentik. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kota Jakarta Utara diselenggarakan dengan jumlah pemilih di DPT sebanyak 1.162.153 pemilih, terdiri atas pemilih laki-laki berjumlah 593.446 dan pemilih perempuan 568.707 dengan jumlah TPS 2.587 yang tersebar di 6 kecamatan dan 31 kelurahan. Pelaksanaan Pemilukada Provinsi DKI Jakarta juga didukung pengamanan dari TNI/Polri untuk menjaga keamanan Pemilukada tersebut agar dalam pelaksanaannya kondusif dan aman. (nia/tdy, ajg/mtr, uwi/ook, dod/us, ie’am/ sij).
9
News
KPU Tingkatkan Kapasitas, Kesadaran, dan Jaringan Informasi
D
alam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu dan para pemangku kepentingan dalam proses pemilu; membangun kesadaran dalam menggunakan informasi dan sumber daya yang tersedia dan penting, untuk mengembangkan dan melestarikan budaya pemilu yang berkelanjutan; juga dalam rangka mengembangkan suatu jaringan dukungan bagi para pemangku kepentingan dalam proses pemilu serta mendorong budaya pertukaran informasi dan pengalaman, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pelatihan Fasilitator/Train the Facilitator (TtF) Building Resources in Democracy, Governance and Elections (BRIDGE) ke-3 di lingkungan KPU Tahun 2012. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Ayodya Resort, Nusa Dua Bali, dan berlangsung selama 12 (dua belas) hari, yakni sejak tanggal 2 sampai dengan 13 Juli 2012 dan dibuka oleh Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan, Hadar Nafis Gumay.. Sebelumnya, pelatihan tersebut telah didahului dengan persiapan diklat yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juni 2012. Pelatihan Fasilitator/Train the Facilitator (TtF) Building Resources in Democracy, Governance and Elections (BRIDGE) ke-3 merupakan suatu instrumen pengembangan profesionalisme, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggara pemilu baik secara individu, organisasi, maupun lingkungan strategis. Berbeda dengan diklat-diklat lainnya, yang berpusat kepada fasilitator (facilitator-centered), diklat BRIDGE ini menggunakan pendekatan yang berpusat kepa-
10
da peserta (participant-centered), yang memiliki 4 (empat) karakteristik, yang meliputi (1) mengakui dan menghargai lingkungan operasional dan pengalaman berbeda-beda; (2) mendorong dialog, pertukaran pengetahuan dan partisipasi untuk mengidentifikasi hal-hal terbaik dalam administrasi pemilu; (3) tidak merumuskan suatu formula tertentu dalam membangun keterampilan dan keahlian peserta, namun lebih bersifat memberikan dukungan bagi pengembangan lebih lanjut; dan (4) mendorong para peserta untuk bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran mereka sendiri. Jumlah peserta dalam diklat ini dibatasi sebanyak 18 (delapan belas) orang dan berasal dari KPU pusat maupun KPU provinsi. KPU provinsi yang diprioritaskan adalah KPU provinsi yang belum memiliki fasilitator, yaitu KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi Jambi, KPU Provinsi Bengkulu, KPU Provinsi Kepulauan Riau, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Provinsi Kalimantan Tengah, KPU Provinsi Kalimantan Barat, KPU Provinsi Sulawesi Utara, KPU Provinsi Sulawesi Barat, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, serta KPU Provinsi Maluku Utara. Peserta diklat diwajibkan memiliki kualifikasi kemampuan public speaking, akademis, maupun pemahaman substansi dan pengalaman pemilu. Setelah dilakukan assesment, peserta yang dikutsertakan dalam diklat kali ini terdiri dari 11 (sebelas) komisioner KPU provinsi dan 5 (lima) pejabat sekretariat KPU provinsi, 1 (satu) pejabat dan 3 (tiga) orang staf Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU, serta 1 (satu) orang dari Australian Elec-
toral Commission (AEC). Pelatihan ini menggunakan “pola belajar orang dewasa dan belajar dengan melakukan”. Melalui pola ini, fasilitator bertugas memvalidasi pengalaman-pengalaman tersebut serta menambahkan informasi-informasi dan teori-teori baru kedalam pengetahuan yang berbasis pengalaman masing-masing peserta. Tugas berat fasilitator adalah menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan peserta dan fasilitator dapat belajar bersama dalam suatu situasi positif, sehingga partisipasi aktif terjadi di dalamnya. Fasilitator juga harus dapat membimbing/mengarahkan proses pembelajaran, terkadang meminta peserta untuk melakukan sesuatu, merespon kebutuhan-kebutuhan peserta, dan memberikan tuntunan serta dukungan. Pada kesempatan kali ini dihadirkan fasilitator internasional yang terdiri dari Brian Latham (expert level facilitator dari Australia); Belinda Bennet (AEC Australia); Patrick Satie (AEC Indonesia); dan Djidon De Haan (Anggota KPU Provinsi NTT). Apa kiat menjadi fasilitator? Ada delapan kiat yang harus dimiliki, yakni sensitifitas terhadap perasaan peserta, mampu mendengar (menangkap halhal eksplisit maupun implisit pendapat peserta), taktis/bijak (kemampuan menyampaikan halhal yang kurang mengenakkan secara diplomatis), komitmen pada kolaborasi (hindari peran dominasi), manajemen waktu (tahu kapan waktu untuk mulai, berhenti, mengakhiri/memperpanjang diskusi, memotong pembicaraan peserta), fleksibel (menyesuaikan materi dengan aspirasi peserta), cita rasa humor, dan tera-
Suara KPU Edisi Juli 2012
News khir kreatifitas (mampu meramu dan memperkaya bahan ajar dan mengkaitkan dengan contoh-contoh riil yang dipahami peserta). Acara diklat BRIDGE ditutup oleh Anggota KPU Divisi Humas, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga, Ferry Kurnia Rizkyansyah, yang dalam sambutannya menjelaskan hal penting untuk diketahui bahwa BRIDGE bukan merupakan pelatihan yang bersifat “quick fix” atau dapat memperbaiki sesuatu dengan segera. “Ini merupakan program pengembangan profesi yang bersifat jangka panjang, dan kepemilikan lokal Indonesia dari kurikulum dan
metode pembelajaran BRIDGE adalah sangat penting bagi keberhasilan pencapaian tujuan. Dalam konteks demikian, diklat yang kita laksanakan saat ini adalah turunan dari elemen Elections/Pemilu dalam BRIDGE. Ketika jajaran KPU sekarang ini masih disibukkan oleh pelaksanaan diklat Elections BRIDGE secara berjenjang dan berkesinambungan, kita juga harus membagi perhatian kepada diklat Democracy and Governance BRIDGE (DG BRIDGE) yang akan dilaksanakan pula dalam waktu dekat” tandasnya. Dia juga berpesan “diklat adalah suatu proses yang berkelan-
KPU Dan Kementerian PP-PA Bekerjasama Tingkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu
K
omisi Pemilihan umum (KPU) dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PP-PA), sepakat untuk bekerja sama meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik pada Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres), dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Kerja sama tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), yang ditandatangani Kamis (19/7) di Ruang Sidang Utama KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dan Meneg PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar, disaksikan oleh para Komisioner KPU dan jajaran
Suara KPU Edisi Juli 2012
Sekretariat Jenderal KPU, serta jajaran Sekretariat Kemeneg PP-PA. Nota Kesepahaman bernomor 14/MPP-PA/07/2012 dan 09/SKB/KPU/VII/2012 itu terdiri atas sembilan bab dan sebelas pasal, yang mencerminkan isu utama, yakni percepatan pengarusutamaan gender dalam politik. “KPP-PA sangat peduli terhadap penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lebih berkualitas dan sarat akan muatan partisipasi yang inklusif dan aspiratif, baik untuk laki-laki maupun perempuan,” tandas Linda Amalia. Untuk meningkatkan representasi perempuan di dalam politik, lanjut Linda, perlu ada ke-
jutan -“a never ending process”-. Cepatnya arus perubahan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan dinamika sosial politik masyarakat, khususnya di bidang penyelenggaraan pemilu yang terjadi di sekitar kita, hanya dapat disikapi dengan satu cara yaitu dengan belajar secara terus menerus. Di sisi lain, tetaplah memelihara jaringan kerja yang telah terbentuk dengan membangun komunikasi yang baik diantara sesama peserta diklat dan fasilitator, sedikit banyak hal itu dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas di masa yang akan datang”, pesannya. (wwn/red)
bijakan “affirmation action”, yakni kebijakan khusus sementara, agar perempuan dapat mengejar ketertinggalannya di bidang politik, melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Langkah itu telah mendorong kebijakan aksi afirmasi 30% keterwakilan perempuan. Representasi perempuan dalam politk di Indonesia mengalami peningkatan. Jika pada Pemilu 2004 hanya 11,6%, pada Pemilu 2009 lalu meningkat menjadi 17,86%. “Perlu kerja keras untuk meningkatkan partisipasi perempuan pada Pemilu 2014,
sehingga mendekati target 30%,” kata Linda. (dd/red) 11
News
Kejar WTP, KPU Gelar Rakor Penyusunan Laporan Keuangan
D
alam rangka mencapai peringkat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan (LK) Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan LK KPU Semester I Tahun 2012. Rakor diselenggarakan di salah satu hotel di Bogor tersebut berlangsung hari Minggu–Selasa (15– 17/7/2012). Rapat ini juga sebagai evaluasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2011. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik; Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) KPU Asrudi Trijono; pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU; dan seluruh operator Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) KPU dan KPU Provinsi Se-Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 233/ PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, mewajibkan setiap kementerian negara/lembaga menyelenggarakan Sistem Keuangan Akuntansi (SAI) untuk menghasilkan LK.
12
Terkait dengan hal tersebut, Ketua KPU dalam sambutannya mengatakan sampai dengan Tahun 2009 LK - KPU selalu mendapatkan opini disclaimer, baru pada tahun 2010 dan 2011, KPU berhasil meningkatkan opini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). “Namun, prestasi tersebut belumlah cukup sampai di situ saja, kita semua harus terus memperbaiki kualitas LK hingga mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Husni. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas LK KPU diantaranya adalah dengan mengimplementasikan Peraturan KPU Nomor 94 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Bagian Anggaran 076 secara tertib dan benar; menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK atas LK KPU Tahun 2011 yang meliputi SAK, perse-
diaan dan SIMAK BMN agar menjaga konsistensi saldo akhir LK tahun 2011 (per 31 Desember 2011) sama dengan saldo awal tahun 2012 (per 1 Januari 2012) pada laporan neraca SAK dan neraca SIMAK BMN; serta memperbaiki sistematika penyusunan LK, laporan SIMAK BMN dan laporan persediaan. Selain itu, perbaikan dan koreksi akan dilaksanakan pada LK KPU periode semester II Tahun 2012 meliputi pengelolaan persediaan (kotak dan bilik suara) dan pengelolaan aset. Hal lainnya yang juga menjadi perhatian, yaitu aset yang masih dikuasai pihak ketiga, penyelesaian administrasi yang bersumber dari pemerintah daerah (Pemda), dan status sertifikasi kepemilikan aset berupa tanah. Untuk itu, Husni juga berharap kepada seluruh peserta rakor yang menangani penyusunan LK KPU agar dapat mengantisipasi perkembangan peraturan pengelolaan keuangan. “Kepada seluruh jajaran yang menangani penyusunan LK pada seluruh tingkatan unit akuntansi di lingkungan KPU, agar lebih responsif dan mampu mengantisipasi perkembangan peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan maupun teknologi informasi yang terus tumbuh pesat,” harap Husni yang juga mantan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat. Dalam rakor dilakukan pembagian 8 (delapan) kelompok yang membahas penyusunan LK semester I Tahun 2012 meliputi SAK dan SIMAK BMN di wilayah kerja masig-masing. (ook,dod,uj)
Suara KPU Edisi Juli 2012
Berita
Daerah
K
amis, (12/07) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar diskusi panel peran serta masyarakat dalam pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada), di Ruang Sidang Hotel Romyta Kupang NTT. Hadir dalam diskusi tersebut sekitar 80 peserta dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat (ormas), partai politik (parpol), kalangan mahasiswa, dan para tokoh masyarakat di Provinsi NTT.
KPU NTT Gelar Diskusi Panel Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu
Diskusi panel tersebut mengangkat tema “Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada”. Dalam diskusi tersebut, KPU Provinsi NTT menghadirkan narasumber utama Anggota KPU-RI Dr. Ferry Kurnia Riskiansyah, S.IP., M.Si, didampingi oleh narasumber lain yaitu Ketua KPU Provinsi NTT Drs. Johanes Depa, M.Si dan Dosen Filsafat Agama Universitas Katolik (UNIKA) Widya Mandira NTT, Dr. phl. Nobert Jegalus, M.A., dengan moderator Anggota KPU Provinsi NTT Drs. Gasim. Pada awal kegiatan tersebut, dilakukan peluncuran atau launching website resmi KPU Provinsi NTT yaitu www.kpud-nttprov. go.id. Launching yang dilakukan langsung oleh Anggota KPU-RI Dr. Ferry Kurnia Riskiansyah, S.IP., M.Si tersebut menandai resmi dibukanya website KPU Provinsi NTT sebagai sarana sosialisasi informasi pemilu dan pemilukada di Provinsi NTT. Ketua KPU Provinsi NTT Drs. Johanes Depa, M.Si dalam sambutan pembukaan mengungkapkan penyelenggaraan diskusi panel ini untuk menyongsong Pemilukada Provinsi NTT tahun 2013 dan Pemilu Legislatif tahun 2014. “Sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemilu, sinergitas kita ini sangat penting, sehingga diharap-
Suara KPU Edisi Juli 2012
kan melalui forum ini kita dapat mengambil manfaat untuk mengelola pemilu dan pemilukada di NTT,” papar Johanes Depa dalam sambutan pembukaannya. Sementara itu Anggota KPURI Dr. Ferry Kurnia Riskiansyah, S.IP., M.Si dalam pengarahannya menyatakan bahwa keberhasilan sebuah negara itu bukan hanya dari kemajuan ekonomi saja, tetapi juga dari desain kelembagaan yang dibangun melalui pemilu. “Bagaimana kita mendesain sistem Pemilu, jika proporsional itu banyak yang harus disiapkan, tidak hanya oleh partai politik, tetapi oleh seluruh stakeholder dalam partisipasinya, karena kesuksesan pemilu itu bukan kesuksesan KPU, tetapi kesuksesan kita bersama,” papar Ferry Kurnia. Dosen Filsafat UNIKA Dr. phl. Nobert Jegalus, M.A., dalam paparannya menceritakan asal mula lahirnya kata demokrasi yang berasal dari Athena, Yunani Kuno. “Bukan saja aristokrat yang merasa terancam kedudukannya dengan demokrasi ini, tetapi juga para filsuf populis seperti Sokrates yang menganggap suatu negara bisa diperintah oleh orang-orang dungu apabila kebetulan menang dalam pemilu,” papar Nober Jegalus. Namun, hanya demokrasilah yang
membuat setiap orang secara riil mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, tambahnya. Kegiatan dialog panel ini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi peserta untuk tanya jawab langsung dengan para narasumber. Salah satu peserta juga memberikan pendapat bahwa peran RT/RW seharusnya bisa diperbesar dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada. Dan insentif bagi RT/RW seharusnya bisa ditingkatkan, karena RT/ RW itu pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan tahu betul warganya yang harus masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kemudian Anggota KPU-RI Dr. Ferry Kurnia Riskiansyah, S.IP., M.Si juga menjelaskan pentingnya sistem informasi, terutama mengenai DPT. “Harapan kami program e-KTP cepat selesai, dan data yang diterima KPU itu nantinya akurat, sehingga KPU hanya memutakhirkan data seperti misalnya TNI/ Polri yang telah pensiun dan orang yang telah menikah agar dapat masuk ke dalam DPT.” ujar Ferry Kurnia. “Saya juga sepakat dengan pendapat untuk mengedepankan peran RT/RW, karena merekalah yang berada di basis masyarakat.” (Arf/red) 13
Seputar
P
Pemilukada
emilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Jayapura Putaran Kedua berhasil diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura dengan tertib, lancar, dan damai. Pelaksanaan pemungutan suara yang diselenggarakan mulai pukul 07.00 WIT hingga pukul 13.00 WIT untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura ini tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jayapura Putaran Kedua Tahun 2012. Masyarakat Kabupaten Jayapura melaksanakan pesta demokrasi untuk putaran kedua ini setelah sebelumnya pada pemilukada putaran pertama terpilih 2 (dua) pasangan calon dari 7 (tujuh) pasangan yang berhak bertarung memperebutkan kursi nomor satu di Kabupaten Jayapura pada putaran kedua. Kedua pasangan tersebut adalah pasangan calon nomor urut 2, Yohannes Eluay, SH – Risharyudi Triwibowo yang diusung oleh Koalisi Garda Perkasa (PKB, PKS, PPD dan PPP) dan pasangan calon nomor urut 5, Mathius Awoitouw, SE, M.Si – Robert Djoenso Darean, SH yang diusung oleh Koalisi Perjuangan Rakyat Sejati (Partai Patriot, Partai Kedaulatan, PNBKI, PDS, Partai Buruh, PNI Marhaenisme, PPIB, Barnas, dan PKNU). Kabupaten Jayapura yang terletak dekat dengan ibukota Provin-
14
Damai
Menuju Kursi Bupati Jayapura si Papua terdiri dari 19 (sembilan belas) distrik (kecamatan) dengan letak geografis yang beragam sehingga distribusi logistik pemilukada ditempuh dengan jalur darat dan jalur udara. Pada putaran kedua, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 100.482 jiwa dengan 288 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Salah satu terobosan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayapura adalah dikeluarkannya surat pemberitahuan (undangan) dengan background berwarna. “Jadi kami pakai undangan itu dengan background berwarna, hal ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan perbanyak dengan cara fotokopi,” kata Sekretaris KPU Kabupaten Jayapura, Supardi. Berdasarkan pantauan di beberapa TPS, antara lain TPS 04, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 26 di Sentani Kota, TPS 05, 06, 09 di Dobonsolo, TPS 01 di Doyobaru, TPS 28 di Hinekombe, dan TPS Khusus 04 di Waibu, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar. TPS 12 di Sentani Kota itu terletak di Asrama Koramil Hawai, sehingga mayoritas pemilih adalah perempuan yang merupakan istri dan keluarga anggota TNI yang tinggal di asrama tersebut. Kemudian di TPS
Khusus 04 Distrik Waibu yang terletak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Papua, seluruh penghuni Lapas yang berasal dari Kabupaten Jayapura menggunakan hak pilihnya dengan jumlah DPT sebesar 103 orang. Kemudian di TPS 04 di aula Yayasan Pondok Karya Pembangunan (YPKP) Sentani Kota dengan jumlah DPT 512 pemilih, tampak inisiatif positif dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang membuat sendiri gambar tata cara pencoblosan yang sah dan menempelkannya di papan pengumuman di lokasi TPS, kemudian menempelkan juga denah atau skema TPS, dan pengumuman mengenai warga yang berhak dan tidak berhak memilih dalam pemilukada, sehingga hal ini cukup membantu pemilih dalam menggunakan hak suaranya di TPS. (Arf/ Domin/red)
Suara KPU Edisi Juli 2012
Seputar
Pemilukada
Kota Kendari
Gelar Pesta Demokrasi
K
ota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (7/7), menggelar pesta demokrasi untuk memilih bupati-wakil bupati yang akan memimpin mereka selama 5 (lima) tahun ke depan. Bersamaan dengan adanya perayaan Pisparawis tingkat nasional, pemilihan bupatiwakil bupati kota Kendari diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon. Pasangan nomor urut (1) Dr. Ir. La Oed Muh. Maghribi, MT-H. Rachman Siswanto Latjinta, SE, didukung 17 partai nonkursi atau tidak memiliki perwakilan di DPRD Kota Kendari. Pasangan nomor urut (2) Dr. La Oede Geo, MS-Silverius Oscar Unggul, SP, merupakan pasangan perseorangan yang mendapatkan dukungan sekitar 21.696 kartu tanda penduduk, melebihi syarat yang ditetapkan yakni 16.232 KTP atau 5% (lima persen) dari jumlah penduduk Kota Kendari. Pasangan nomor urut (3) Dr. Ir. H. Asrun, M. Eng.Sc-H. Musadar Mappasomba,SP,MP, merupakan incumbent yang didukung oleh Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar dan Partai Demokrat dengan perolehan 18 kursi kursi di DPRD Kota Kendari. Pasangan nomor urut (4) Abd. Hasid Pedansa-Orda Mirawan Silondae, S.Sos, didukung PDI Perjuangan, PPDI dan Partai Bintang Reformasi. Pasangan nomor urut (5) Drs. H. Tony Herbiansyah, M.Si-Muh. Yani Kasim Marewa, SE, didukung Partai Bulan Bintang, Partai Hanura dan Partai Gerindra. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 214.652 orang, terdiri dari laki-laki 107.277 orang dan perem-
Suara KPU Edisi Juli 2012
puan 107.375 orang. Mereka menggunakan hak pilihnya di 525 Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang tersebar di 10 kecamatan dan 64 desa/kelurahan. Ketua KPU Kota Kendari, Syam Abdul Djalil Hamra, SE, dalam wawancara dengan Tim Peliputan KPU, mengatakan bahwa pendistribusian logistik lancar sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan, meskipun dua hari sebelum hari H pemilukada Kota Kendari sempat diguyur hujan dengan lebat. “Pemilukada kali ini agak terkendala dalam hal pemutakhiran data pemilih, dimana masyarakat kurang aktif untuk melakukan pengecekan DPS, sehingga DPT yg ditetapkan masih terdapat beberapa masalah. Tetapi hal ini tidak menjadi persoalan yang mengganggu dalam tahapan penyelenggaraan pemilukada. Ada pandangan masyarakat bahwa pemutakhiran data pemilih mutlak menjadi tanggung jawab dan tugas dari KPU. Pemahaman tentang ini perlu diluruskan, sehingga seluruh stakeholder kepemiluan dapat mengerti mengenai hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing yang terlibat”, ungkap Syam. Dalam pemilukada tahun ini, KPU Kota Kendari juga merangkul seluruh stakeholder dalam sosialisasi penyelenggaraan pemilukada sehingga diharapkan partisipasi masyarakat dapat lebih meningkat. Kegiatan yang dilakukan KPU Kota Kendari, antara lain, sosialisasi peraturan yang menyangkut pelaksanaan pemilu pada umum-
nya dan pemilukada pada khususnya, pencetakan buku “Mengenal Calon PEMIMPIN KOTA KENDARI” sebagai salah satu bahan sosialisasi, dan penyelenggaraan lomba desain Maskot Pemilukada Maskot dengan nama “Si Mete Sehat”. SI METE SEHAT merupakan simbol bahwa pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Waliikota Kendari akan berlangsung dengan sehat. Ikon utama dari Maskot Si Mete Sehat ini adalah biji jambu Mete, SI METE SEHAT Merupakan singkatan dari “SIap MEmilih TEpat SEsuai HATi nurani”. Dari pantauan langsung Tim Peliputan KPU ke Kota Kendari pada hari pemungutan suara, antusiasme masyarakat untuk datang ke TPS, terasa sukup tinggi. Hal itu terlihat ketika Tim mengunjungi TPS 9, Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga dan di TPS Khusus bagi Narapidana yaitu di TPS 12 di Rutan Kelas II Kota Kendari (Rutan
khusus Narkoba) Kelurahan Punggalaka, Kecamatan Puuwatu. Secara umum, menurut Ketua, para Anggota KPU, dan Sekretaris KPU Kota Kendari, dari tahapan awal hingga tahapan pemungutan suara, tidak terdapat persoalan yang menimbulkan kendala yang berarti dalam peneyelnggaraan Pemilukada Kota Kendari. Rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yg telah membantu lancarnya pemilukada disampaikan oleh mereka. (wwn/tdy/red)
15
News Berita Dalam
Gambar
Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia melakukan kunjungan ke Kantor KPU (9/07/2012)
Konsultasi Peraturan KPU (PKPU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah (26/07/2012)
Sarasehan KPU dengan Media Massa, LSM, dan Ormas Terkait dengan PKPU tentang Pemantau Pemilu (16/07/2012) 16 16
Suara KPU JuliJuli 2012 Suara KPUEdisi Edisi 2012
