LAPORAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

LAPORAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR Jl. Loader No. 7 Bogor

Hal. 1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Penyelenggara Pemilu pada tingkat yang paling ujung adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebagai penyelenggara pemilu, KPPS dibentuk dengan keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan keberadaan KPPS berakhir /dibubarkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara. Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Sebagai penyelenggara pemilu KPPS dalam menjalankan tugasnya berpegang teguh pada asas-asas penyelenggaraan pemilu yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas dan menjaga idenpendensi, netralitas serta soliditas diantara sesama anggota. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam melaksanakan tugasnya diharapkan dapat melaksanakan asas-asas penyelenggaran pemilu. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempersiapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS adalah dengan melaksanakan Bimbingan Teknis. Dengan adanya bimbingan teknis para anggota KPPS diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan cermat, baik dan benar. Sebagai penyelenggara Pemilu di Tempat Pemungutan Suara KPPS mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan. Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelengaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam melaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

Ketua KPPS mempunyai

peranan

yang sangat penting dalam persiapan

penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara,rapat pemungutan suara dan

Hal. 2

rapat penghitungan suara di TPS sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 PKPU Nomor 25 Tahun 2014 .Sedangkan Anggota KKPS bertugas membantu Ketua KPPS . Dan dalam menjalankan tugasnya Anggota KPPS bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

B. Dasar Hukum A. Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. B. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tentang Pemungutan, dan Penghitungan

Suara

di Tempat Pemungutan Suara Dalam

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. C. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penmbentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan. Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelengaraan Pemilihan.

C. Maksud Dan Tujuan 1. Memenuhi ketentuan untuk melaporkan setiap pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. 2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelengaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

D. Ruang Lingkup 1. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan KPPS; 2. Persiapan Pemungutan Suara di TPS; 3. Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS; 4. Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS

Hal. 3

E. Sistematika Pelaporan BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B. Dasar Hukum C. Maksud dan Tujuan D. RuangLingkup BAB II. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KPPS a. Kedudukan dan Susunan Keangotaan KPPS b. Tugas dan Wewenang KPPS c. Tugas Ketua KPPS BAB III : PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS A. Pengorganisasian Kerja B. Bimbingan Teknis C. Hubungan antar lembaga D. Alur Kerja Dan Jadwal Waktu E. Pemilih Pindah Tempat Memilih ( Model A. 5 – PPWP) F. Pegumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara G. Penyiapan TPS H. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan Suara di TPS I. Surat Mandat Saksi BAN IV : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA A. Persiapan Pemungutan Suara B. Rapat Pemungutan Suara C. Mekanisme Rapat Pemungutan Suara D. Mekanisme Pemungutan Suara E. Rapat Penutupan Pemungutan Suara

Hal. 4

BAB V. PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA A. Persiapan Ruangan B. Persiapan Proses Penghitungan C. Pembagian Tugas Anggota KPPS D. Mencocokan Data Pemilih dan Surat Suara E. Penghitungan Surat Suara F. Penghitungan Perolehan Suara G. Pengumuman Hasil H. Pengemasan Kotak Suara I. Aplikasi Situng PPWP

Hal. 5

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KPPS

A. Kedudukan dan Susunan Keanggotaan KPPS KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara . Berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan yang berlaku. Anggota KPPS terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota KPPS.Ketua KKPS dipilih dari dan oleh KPPS. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Bogor.

B. Tugas dan Wewenang KPPS Tugas dan wewenang KPPS sebagaimana disebuutkan dalam pasal 32 PKPU Nomor 25 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS; 2. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Pasangan Calon yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan; 3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; 4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS; 5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pasangan Calon, dan masyarakat pada hari dan tanggal pemungutan suara; 6. Menjaga

dan

mengamankan

keutuhan

kotak

suara

setelah

penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; 7. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, PPL, dan PPK melalui PPS; 8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; 9. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; 10. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS; 11. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan

Hal. 6

oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan 12. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

C. Tugas Ketua KPPS Tugas Ketua KPPS dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara sebagai mana disebutkan dalam pasal 33 PKPU Nomor 25 tahun 2014 sebagai berikut : 1. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah: a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas keamanan TPS; b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara; c. menandatangani pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih pada Daftar Pemilih Tetap; d. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili Pasangan Calon 2014 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya; e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua Tim Kampanye Pasangan Calon. 2. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di T PS adalah: a. memimpin kegiatan KPPS; b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara; c. membuka rapat pemungutan suara tepat pada waktunya; d. memandu pengucapan sumpah janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir; e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2(dua) orang anggota KPPS; f. menandatangani

tiap lembar surat

g. mengakhiri kegiatan pemungutan 3. Tugas ketua KPPS dalam rapat

suara; dan suara tepat w aktu.

penghitungan

suara diTPS

adalah:

Hal. 7

a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara; b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan

suara

bersama-sama paling kurang 2(dua) orang anggota KPPS serta

dapat

ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari

Pasangan

Calon atau Ketua Tim Kampanye; c. memberikan

1

(satu)

eksemplar

sertifikat hasil penghitungan

salinan

berita

acara dan

suara kepada saksi Pasangan

Calon,

PPL dan PPK melalui PPS; d. menyerahkan

hasil

penghitungan

suara

kepada PPS dan PPL;

dan e. menyerahkan

kotak suara

tersegel yang

berisi surat suara dan

sertifikat hasil penghitungan suara serta alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas keamanan TPS. Dalam

melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab

kepada PPS melalui ketua

PPS. Dalam Pelaksanaan pemungutan Suara

Terdapatdi TPS, PPS menetapkan 2(dua) orang petugas keamanan TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di TPS.

Hal. 8

BAB III PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

A. Pengorganisasian Kerja Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK dan PPS adalah melakasanakan monitoring persiapan pemungutan suara. Sedangkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS), Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Menyusun Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara

di TPS, Mengumumkan hasil

penghitungan suara di TPS, Menyampaikan hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPS.

B. Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis dilaksanakan secara berjenjang dari KPU kepada KPU Provinsi diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagai penyelenggara pemilu ditingkat kota melaksanakan Bimbingan Teknis kepada PPK se Kota Bogor pada tanggal 22 Juni 2014 materi yang disampaikan meliputi : Dasar Hukum, asas-asas penyelenggaraan Pemilu, Waktu pemungutan dan penghitungan suara, pemilih yang berhak memberikan suara, pemberian suara pada surat suara, Varian suara sah dan tidak sah. Jenis- jenis formulir penghitungan suara. Bimbingan Teknis yang disampaikan oleh KPU Kota Bogor kepada PPK, oleh PPK diteruskan kepada PPS dan PPS melanjutkan Bimbingan Teknis kepada KPPS. Bimbingan Teknis dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman bagi penyelenggara Pemilu tentang proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sehingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan sesuai dengan aturan, tertib administrasi serta dapat diterima oleh peserta pemilu.

Hal. 9

C. Hubungan antar lembaga Dalam pelaksanaan pemungutan suara hubungan antar lembaga yang dilaksanakan antara lain dengan pemerintah kota bogor untuk diperkenankan dengan menggunakan halaman sekolah sebagai tempat pemungutan suara. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor serta Kerjasama keamanan dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia khusus Polres Bogor Kota. Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan terkait dengan tempat penerimaan

barang-barang perlengkapan pemungutan dan

penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya.

D. Alur Kerja Dan Jadwal Waktu NO I a

Program/Kegiatan PERSIAPAN Monitoring pemungutan suara

b

Pengumuman dan Pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara Penyiapan TPS Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara PELAKSANAAN Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPP di setiap TPS

c d II a b

c d

Jadwal persiapan 2 Juni s/d 8 Juli 2014

Sebelum 6 Juli 2014

Keterangan Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota, PPK dan PPS Dilaksanakan oleh PPS

8 Juli 2014 8 Juli 2014

Dilaksanakan oleh KPPS

9 Juli 2014

Dilaksanakan oleh KPPS

9 Juli 2014

Dilaksanakan oleh KPPS

9 Juli 2014

Dilaksanakan oleh KPPS

9 Juli 2014

Dilaksanakan oleh KPPS

E. Pemilih Pindah Tempat Memilih (Model A. 5 – PPWP) Dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 disebutkan bahwa pemilih yang berhak memberikan

Hal. 10

suaranya di TPS adalah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suaranya di TPS asal tempat pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suaranya di TPS lainnya. Keadaan tertentu sebagaimana pada pasal 8 ayat (2) PKPU nomor 19 Tahun 2014 meliputi: 1. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari dan tanggal pemungutan suara; 2. Menjalani rawat inap

di rumah sakit atau Puskesmas dan keluarga yang

mendampingi ; 3. Menjadi tahanan rumah di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan 4. Tugas belajar; 5. Pindah domisili dan 6. Tertimpa bencana alam Formulir Model A.5-PPWP sebagaimana telah diatur di dalam keputusan KPU Nomor : 403 tahun 2014, yang merupakan lampiran Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2014, dikeluarkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) tempat asal.Selanjutnya kepada pemilih yang akan pindah tempat memilih, diharuskan melapor kepada PPS dimana pemilih terdaftar di DPT dan mengisi formulir pindah memilih (Model A.5PPWP). Terkait dengan pindah memililih KPU menyampaikan Surat Edaran Nomor 1359/KPU/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 perihal Surat Pindah Memilih (Model A.5PPWP). Dalam surat dimaksud terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan sebagai berikut : 1. Dalam rangka melayani pemilih yang sedang menjalankan tugas belajar, tugas kerja atau pemilih pindah domisili di kota lain dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan Model A.5 – PPWP dari PPS tempat asal, KPU Kabupaten/Kota tujuan dapat mengeluarkan formulir model A.5 – PPWP untuk pemilih yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

Hal. 11

a. KPU / Kabupaten/Kota tujuan memberikan formulir pindah memilih (Model A.5 PPWP)

kepada pemilih dimana pemilih ingin memggunakan hak

pilihnya paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara. b. KPU Kabupaten/Kota tujuan memberikan formulir bahwa pemilih telah terdaftar pada DPT ditempat asal. c. KPU/ KIP Kabupaten/Kota tujuan agar menyusun dan merekap semua formulir pindah memilih (Model A.5- PPWP) dan mengirimkannnya ke KPU/KIP Provinsi tempat asal pemilih ; d. Susunan pemilih yang dimaksud pada huruf c, memuat elemen NIk, Nama, tempat lahir, tangal lahir, Alamat Asal, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/ Kelurahan, TPS asal, serta Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/kelurahan tujuan. 2. Apabila sampai pada 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara, pemilih belum mengurus pindah di KPU Kabupaten/Kota tujuan seperti pada point (satu), maka untuk mempermudah pemilih yang kesulitan mengurus pindah memilih di PPS asal, proses pengurusan pindah memilih dapat dilakukan oleh keluarga pemilih yang bersangkutandi PS asal dengan ketentuan sebagai berikut: a. Keluarga pemilih di PPS asal menunjukan Kartu Keluarga (KK) atau identitas lain yang sah terkait denngan pemilih yang bersangkutan dan bukti telah terdaftar sebagai pemilih kepada PPS dimana

pemilih tersebut

terdaftar dan mengisi formulir pindah pilih (Model A.5 - PPWP); b. Formulir Model A.5- PPWP dapat dikirim oleh keluarga yang bersangkutan ke pemilih yang bersangkutan di tempat tujuan (via pos, scan dan lain-lain) 3. Pemilih wajib menyerahkan Model A.5-PPWP kepada PPS tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara; 4. PPS dapat menentukan nomor TPS dimana pemilih tersebut akan menggunkan hak pilihnya dengan memperhatikan jarak tempat tinggal dengan TPS dan ketersediaan surta suara di TPS;

Hal. 12

5. PPS mencatat dan mendaftar pemilih pindah tersebut kedalam Daftar Pemilih Tambahan (model A-4, PPWP) dan Menyerahkan kepada KPPS untuk diumumkan di TPS; 6. Melalui koordinasi KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP kabupten/ Kota tempat asal pemilih pindah memberikan catatan “pindah memilih“ pada kolom Di DPT dimana pemilih tersebut terdaftar. Terhadap Surat Edaran tersebut KPU Kota Bogor menindaklanjuti dengan melaksanakan koordinasi dengan PPK se Kota Bogor. Untuk pemilih yang pindah tempat memilih KPU Kota Bogor memberikan pelayanan kepada pemilih yang ingin mengurus pindah memilih. Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan adalah sebagai berikut : REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN No 1 2 3 4 5 6

Nama Kecamatan Bogor Barat Bogor Selatan Bogor Tengah Bogor Timur Bogor Utara Tanah Sareal TOTAL

Jumlah Kelurahan

Jumlah TPS

16 16 11 6 8 11 68

Jumlah Pemilih L 117 45 225 84 196 283 951

P 121 38 350 81 308 271 1.169

Ket

L+P 238 84 575 165 504 554 2.120

F. Pegumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pengumuman disampaikan menurut tata cara yang lazim digunakan di kelurahan yang bersangkutan. Formulir Model C6 PPWP disampaikan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPKTb dan DPK diwilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Hal. 13

Pemilih

menandatangani

tanda terima penyerahan formulir Model C6 PPWP

apabila ketua KPPS dalam menyerahkan formulir C6 PPWP tidak bertemu dengan pemilih yang bersangkutan, tanda terima dapat ditanda- tangani keluarganya. Apabila pemilih kehilangan C6 PPWP dan belum menerima C6 PPWP sampai dengan 3 (tiga) hari dapat melaporkan kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu ) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ketua KPPS dapat memberikan C6 PPWP dengan cara meneliti nama pemilih yang terdapat dalam DPT, DPTb dan DPK dicocokan dengan KTP atau identitas lainnya.

G. Penyiapan TPS Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS yang mudah dijangkau termasuk penyandang cacat paling lambat 1 (sau ) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara dan KKPS dalam menyiapkan TPS dapat bekerjasama dengan masyarakat. Dalam menyiapkan TPS perlu memperhatikan luas Tempat Pemungutan Suara yaitu : panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau menyesuaikan dengan kondisi setempat. Serta menyiapkan sarana dan prasarana yang terdiri dari: a. ruangan atau tenda b. Alat pembatas c. Papan untuk menempel Daftar Pasangan Calon, Visi, Misi dan Program serta biodata singkat pasangan calon, DPT, DPTB dan DPK d. Tempat duduk dan meja kerja Ketua dan Anggota KPPS; e. Meja untuk Menempatkan kotak suara dan bilik suara; f. Tempat duduk Pemilih, Saksi, PPL dan Pemantau g. Alat penerangan yang cukup.

H. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan Suara serta perlengkapan lainnya dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Hal. 14

1. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara terdiri dari : a. Surat Suara; b. Formulir-Formulir; c. Tinta; d. Sampul Kertas; e. Kotak Suara; f. Bilik Suara; g. Alat dan Alas Untuk Mencoblos; h. Stiker Indentitas kotak suara; i. Label Kotak Suara; j. Alat Bantu Tunanetra. 2. Dukungan perlengkapan lainnya terdiri atas : a. tanda pengenal; b. Karet Pengikat Surat Suara; c. Lem/ Perekat; d. Kantong Plastik; e. Ballpoint; f. Gembok dan kunci; g. Spidol dan tali pengikat alat untuk mencoblos. Sebelum

melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara

di

Tempat

Pemungutan Suara (TPS), terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan oleh KPPS yang

disampaikan

1387/KPU/VII/2014

oleh

KPU

tanggal

8

RI Juli

melalui 2014

Surat

tentang

Edaran

KPU,

Pelaksanaan

Nomor:

pemungutan

penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, meliputi: 1. Dalam rangka mengantisipasi banyaknya pemilih yang hadir di TPS, ketua KPPS memastikan proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 waktu setempat; 2. Bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK dapat menggunakan hak pilihnya pada pukul 07.00 s/d 13.00 waktu setempat, sedangkan bagi pemilih

Hal. 15

DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum pemungutan suara berakhir; 3. Bagi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, DPTb,dan DPK namun

tidak

membawa formulir C6 PPWP (surat pemberitahuan ) pada saat pemungutan suara, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan terlebih dahulu KPPS melakukan pencocokan antara identitas kependudukan dengan salinan DPT/DPTb/DPK; 4. Bagi pemilih yang pindah memilih meggunakan formulir model A5 tetapi tidak sempat melapor kepada PPS tempat memilih /tujuan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dan dicatat /ditambahkan pada Salinan Daftar Pemilih tambahan; 5. Berkenaan dengan penggunaan KTP /KK/Paspor /identitas kependudukan lainnya yang dikeluarka semdah- rendahnya oleh Kelurahan/Desa atau olehpejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan aau peraturan daerah seperti surat keterangan domisili bagai pemilih yang tidak terdaftara dalam DPT,DPTb maupuan DPK harus digunakan sesuai dengan alamat yang tertera dalam dokumen tersebut; 6. Bagi pemilih tidak diperkenankan membawa dan mempergunakan kamera maupun berkamera kedalam bilik suara pada saat proses penggunaan hak pilih serta mencoblos menggunakan alat coblos yang telah disediakan; 7. Bagi Tim pasangan calon yang diberikan mandat sebagai saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuata nomor, foto dan/atau gambar dan nama pasangan calon serta wajib membawa surat tugas /mandat dari pasangan calon atau ketua dan sekretaris tim kampanye nasional /provinsi /kabupaten/kota; 8. Berkenaan dengan Suara sah dan tidak sah pada saat penghitungan suara pada saat penghitungan suara di TPS ,petugas KPPS berpedoman pada Buku Panduan KPPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 9. Petugas KPPS memastikan pencatatan data pemilih dan pengunaan hak pilih, data penggunaan surt suara dan data jumlah suara sah yang tidak telah dicatat secara lengkap dan telah sinkron / sesuai ; 10. Petugas KPPS memberikan dan menyampikan salinan Berita Acara dan sertifikat yang ditulis tangan kepada masing- masing saksi pasangan calon dan PPL;

Hal. 16

11. Panitia Pemungutan Suara pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing- masing pasangan calon presiden dan wakil presiden mendasarkan pada

formulir Model C1 PPWP dan lampirannya

yang tetap

membuka formulir Model C1 Plano PPWP; 12. Bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah menerima salinan formulir Model C, Model C1 dan lampirannya

dari

KPPS

melalui PPK agar segera melakukan

scan/pemindaian dan entry data untuk dikirim ke KPU dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pemungutan suara di TPS; 13. Untuk terselenggaranya Pelaksanan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang demokratis dan berkualitas, seluruh penyelenggara Pemilu diharapkan mampu sesuai dengan: a. Ketentuan perundang- undangan yang berlaku ; b. Azas penyelenggaraan Pemilu senantiasa menjaga kemandirian, netralitas, professional dan integritas serta mematuhikode etik sebagai penyelenggara Pemilu. I. Surat Mandat Saksi Dalam

rangka

melaksankan

pemungutan

dan

penghitungan

suara

KPU

menyampaikan Surat Edaran Nomor 1365/KPU/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 perihal Surat Mandat dan pembentukan Help Desk, pada angka 1 dan 2 disebutkan sebagai berikut ; 1. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 disebutkan bahwa saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto pasangan calon mandat

dari pasangan calon atau ketua dan sekretaris Tim

Kampanye provinsi / Kabupaten/Kota. 2. Dalam hal surat mandat saksi masing- masing pasangan calon pada saat pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di keluarkan oleh Tim Kampanye Nasional maka surat mandat tersebut tetap dapat dijadikan dasar sebagai persyaratan untuk menjadi saksi pasangan calon.

Hal. 17

Menindaklanjuti surat edaran tersebut KPU Kota Bogor melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 1 H. Prabowo Subianto dan H. M. Hatta Rajasa dan Pasangan Calon Nomor urut 2. Ir. H. Joko Widodo dan H. Drs. M. Jusuf Kalla . Untuk memastikan bahwa seluruh persiapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang berlangsung pada tanggal 9 Juli 2014, sesuai dengan yang telah ditentukan, sehari sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara komisioner dan sekretariat KPU

Kota Bogor, bersama- sama

dengan PPK dan PPS melakukan monitoring di wilayah kerjanya.

Hal. 18

BAB IV PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Pemungutan Suara pada tanggal 9 Juli 2014 dimulai dari pukul 07.00 s/d pukul 13.00 (waktu setempat) di dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Disetiap KPPS terdiri dari 1(satu) orang Ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota KPPS, serta dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Satlinmas (satuan pengamanan masyarakat) pada setiap TPS. Jumlah TPS di Kota Bogor seluruhnya berjumlah 1.707 (seribu tujuh ratus tujuh). A. Persiapan Pemungutan Suara Ketua dan Anggota PPS datang di TPS satu jam lebih awal (pukul 06.00) waktu setempat. Ketua dan Anggota KPPS melaksanakan kegiatan : 1. memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan suara ; 2. memasang Daftar Pasangan Calon dan Visi-Misi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di papan pengumuman yang di tempatkan di pintu masuk; 3. memasang DPT, DPTb dan DPK di papan pengumuman yang di tempatkan pada pintu masuk TPS; 4. menerima surat mandat dari saksi Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta pembagian tugas Anggota KPPS. B. Rapat Pemungutan Suara Dalam rapat pemungutan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 rapat pemungutan suara dilaksanakan dengan ketentuan: 1. Waktu pelaksanaan rapat pemungutan suara dilaksanakan tepat pukul 07.00 waktu setempat apabila pemilih dan/atau saksi sudah hadir; 2. Apabila pemilih dan/atau saksi belum hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai pukul 07.30 waktu setempat;

Hal. 19

3. Apabila hingga pukul 07.30 waktu setempat, pemilih dan atau saksi belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan; C. Mekanisme Rapat Pemungutan Suara 1. Ketua KPPS memandu Pengucapan Sumpah / Janji Anggota KPPS 2. Ketua KKPS membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitunan suara 3. Ketua KPPS menjelaskan tata cara pemberian suara kepada pemilih dan sksi yang hadir; D. Mekanisme Pemungutan Suara 1. Menerima dan memeriksa nama pemilih, dilaksanakan oleh Anggota KPPS 4. Dalam pemungutan suara pada pemilu Presiden dan wakil Presiden

Tahun

2014 terdapat beberapa kriteria pemilih yang perlu dicermati oleh KPPS : yaitu Pemilih yang terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Dan mencatat setiap pemilih

yang menggunkan hak

pilihnya kedalam Formulir Model C7 PPWP. 2. Memberikan Surat suara yang telah diisi nama kecamatan, kelurahan dan Nomor TPS kepada ketua KPPS untuk ditandatangani oleh Ketua KPPS, oleh Anggota KPPS 2 (dua) dan 3 (tiga) 3. Menandatangani surat suara, memberikan surat suara dan memanggil pemilih sesuai nomor urut kedatangan, oleh Anggota KPPS 1/ kesatu (Ketua KPPS) 4. Mengarahkan pemilih memasuki bilik suara, oleh Anggota KPPS 5 (lima) 5. Memasukan surat suara ke dalam Kota Suara, dibantu dan diarahkan oleh anggota KPPS 6 (enam) 6. Menandai jari tangan sebagai tanda telah memilih, dilaksanakan oleh KPPS 7 (tujuh) E. Rapat Penutupan Pemungutan Suara 1. Pada pukul 12.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Atau (Model

Hal. 20

A,T. Khusus) mulai dapat memberikan suaranya sepanjang surat suara masih tersedia. 2. Pada Pukul 13.00 waktu setempat,

Ketua KPPS mengumumkan bahwa

Pemungutan Suara telah selesai dan hanya memberikan kesempatan kepada pemilih yang hadir di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.

Hal. 21

BAB V PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, KPPS melaksanakan tahap penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : A. Persiapan Ruang 1. Dalam mempersiapkan ruang Anggota KPPS menyusun ulang TPS untuk sesuai dengan denah proses penghitungan suara; 2.

Pihak yang berada di TPs pada tahap penghitungan hanyalah anggota KPPS, para saksi dan PPL;

3. Pemilih, pemantau dan masyarakat umum ditempatkan di luar KPPS; B. Persiapan Proses Penghitungan Alat kelengkapan yang diperlukan untuk proses penghitungan meliputi : 1. Kotak Suara 2. Daftar Pemilih (DPT, DPTb, DPK dan DPKTb) 3. Surat Suara yang tidak Terpakai 4. Surat Suara yang rusak/keliru dicoblos 5. Formulir- Formulir untuk di TPS C. Membagi Tugas Anggota KPPS Ketua KPPS menetapkan tugas dan memastikan setiap anggota KPPS memahami perannya masing- masing. D. Mencocokan Data Pemilih dan Surat Suara Sebelum membuka kotak suara , Ketua KPPS dan Anggota KPPS menjumlahkan hal- hal sebagai berikut : 1. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam Data Pemilih (DPT, DPTb, DPK dan DPKTb); 2. Jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS pada awal pemungutan suara termasuk cadangan;

Hal. 22

3. Jumlah surat suara yang keliru dicoblos / rusak; 4. Jumlah surat suara yang tidak terpakai. E. Penghitungan Surat Suara 1. Ketua KPPS membuka Kotak Suara dihadapan saksi dan PPl; 2. KPPS menghitung jumlah surat suara dan mencatat dalam formulir model C1. F. Penghitungan Perolehan Suara Untuk mengetahui perolehan suara pasangan calon penghitungan suara dilakukan dengan proses sebagai berikut : 1. Anggota KPPS membuka surat suara satu persatu; 2. Ketua KPPS memeriksa tanda coblos pada tiap surat suara dan menunjukan surat suara kepada semua pihak; 3. Ketua KPPS mengumumkan suara sah/tidak sah secara jelas dan lantang dalam pendengaran dan penglihatan; 4. Pada saat bersamaan Anggota KPPS mencatat hasil dari surat suara kedalam formulir Model C1 Plano dengan cara tally (IIII); 5. Menjumlah hasil penghitungan suara kemudian ditulis dengan angka dan huruf; 6. Hasil penghitungan dari formulir Model C1 Plano disalin kedalam formulir lampiran model C1; 7. KPPS, Saksi dan PPL memastikan pencatatan hasil penghitungan suara pada C1 Plano dilakukan dengan benar; 8. Dalam pengisian formulir C1 Jumlah Data Pemilih harus sesuai dengan jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT,DPTB, DPK dan TPKTB dan Jumlah pengguna hak pilih harus sama dengan surat suara yang digunakan dan atau sama dengan jumlah suara sah ditambah jumlah suara tidak sah (I.B.5= II.4= III.3); 9. Seusai penghitungan suara Anggota KPPS melipat surat suara dan mensortir kedalam tumpukan/ikatan perolehan suara sah masing-masing calon, surat suara tidak sah, surat suara rusak/ keliru dicoblos dan surat suara yang tidak terpakai.

Hal. 23

G. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara 1. Ketua dan Anggota KPPS, dan saksi menandatangani formulir Model C1; 2. Saksi dan PPL diberikan Salinan C1; 3. Ketua KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara ; H. Pengemasan Kotak Suara 1. Formulir model C, C1 berhologram, lampiran C1 Berhologram dan C2 dimasukan kedalam sampul V.S1 dan Segel dan dimasukan kedalam kotak suar dan digembok dan disegel ; 2. C1 Plano, C6,C7, C7 dan Surat Suara dimasukan kedalam kotak suara yang digembok; 3. Sampul yang memuat satu set Formulir C1 beserta lampirannya yang ditujukan langsung kepada KPU Kota Bogor tidak dimasukan kedalam kota Suara; 4. Kotak Suara tersebut diserahkan kepada KPPS pada hari yang sama.

Hal. 24

BAB VI APLIKASI SISTEM PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

A. Pendahuluan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 disebutkan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana terdapat dalam pasal 32 huruf huruf g disebutkan bahwa KPPS mempunyai tugas dan wewenang

melaksanakan pemungutan dan

penghitungan suara di TPS dan membuat Berita Acara pemungutan dan Penghitungan Suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi

peserta PemiluPresiden dan Wakil Presiden, Pengawas Pemilu Lapangan, dan

PPK dan melalui PPS. Selain tugas dan wewenang tersebut diatas, KPPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dalam pasal 54 ayat (4) disebutkan bahwa KPPS menyampaikan salinan Formulir Model C1 PPWP dan lampirannya kepada PPS dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK dan dalam KPU/KIP

Kabupaten/ Kota

ayat (5) disebutkan bahwa

merekam salinan formulir model C1 PPWP

dan

lampirannya untuk diumumkan di webside KPU/KIP Kabupaten/ Kota. Dalam Surat Edaran nomor KPU nomor 1341/VII/2/KPU2014 tanggal 1 Juli 2014 Perihal Pemindaian Formulir Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Suara PPWP Tahun 2014 pada angka 8 disebutkan bahwa input data model C1 dan lampiran C1, serta input data excel DAI dan DB1 kedalam file excel dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan pemindaian dan input data formulir Model C1, KPU Kota Bogor

membentuk Kelompok Kerja Aplikasi Sistem Penghitungan (Situng) Suara

Hal. 25

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Dengan Pengarah Ketua KPU dan anggota KPU Divisi Teknis dan berdasarkan surat Edaran Nomor 1345/KPU/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 perihal surat mandat saksi dan pembentukan helpdesk, KPU

Kota Bogor

membentuk Tim Helpdesk

monitoring pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. dan ditetapkan dengan keputusan KPU Kota Bogor Nomor:52/Kpts/KPU-Kota-011329141/VII/2014 dengan penanggung jawab Sekretaris KPU Kota Bogor. B. Persiapan Aplikasi Situng Sebelum pelaksanaan apliklasi Situng Pemilu Tahun 2014 KPU Kota Bogor menerima surat nomor: 805/KPU/III/2014 tanggal 12 Juni 2014 perihal

undangan

Bimbingan Teknis Aplikasi Situng Suara Pilpres Tahun 2014. Terkait dengan undangan tersebut KPU Kota Bogor mengirimkan satu orang peserta Bimtek sebagai admin/ superviser. Bimbingan Teknis Aplikasi Situng diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 17-19 Juni 2014 di Jakarta. Bimtek dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk memendai formulir model C1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. C. Penerimaan Formulir Model C, C1 dan lampiran C1 Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2914 sebagaimana disebutkan dalam pasal 54 ayat (4) dan ayat (5) dan Surat Edaran Nomor 1341/ KPU/VII/ 2014. Tanggal 1 Juli 2014 disebutkan bahwa dalam rangka proses pemindaian formulir model C, C1 dan lampiran C1 serta formulir DA 1 dan Model DB1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada angka 1 Formulir Model C, C1 dan lampiran C1 disampaikan oleh masing- masing KPPS kepada KPU/KIP kabupaten/Kota melaui PPK; untuk melaksanakan ketentuan tersebut KPU Kota Bogor menerima Formulir Model C, C1 dan lampiran C1 meliputi: a. Menerima dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Timur Formulir Model C (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presden Tahun 2014), Formulir Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan

Hal. 26

Umum Presiden dan Wakil Presiden

tahun 2014)

dan Lampiran Model C1.

(Rincian Perolehan Suara Sah). Masing – masing model formulir sejumlah 191 terinci sebagai berikut :

Kecamatan Bogor Timur Jumlah No 1 2 3 4 5 6

PPS Katulampa Baranangsiang Sindangrasa Sindangsari Tajur Sukasari Jumlah

54 53 24 20 16 24 191

TPS

C

Formulir Model C1

54 53 24 20 16 24 191

54 53 24 20 16 24 191

Lampiran Model C1 54 53 24 20 16 24 191

b. Menerima dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Tengah Formulir Model C (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presden Tahun 2014), Formulir Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014) dan Lampiran Model C1 (Rincian Perolehan Suara Sah). Masing - masing model formulir sejumlah 203 terinci sebagai berikut : Kecamatan Bogor Tengah

No 1

PPS Babakan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Babakan Pasar Cibogor Ciwaringin Gudang Kebon Kelapa Pabaton Paledang Panaragan Sempur Tegalega Jumlah

Jumlah TPS 15

C

21 18 15 18 23 8 22 11 19 33 203

21 18 15 18 23 8 22 11 19 33 203

15

Formulir Model C1 Lampiran C1 15 15 21 18 15 18 23 8 22 11 19 33 203

21 18 15 18 23 8 22 11 19 33 203

Hal. 27

c. Menerima dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Selatan Formulir Model C (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presden Tahun 2014 ) , Formulir Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

tahun 2014)

dan Lampiran Model C1.

(Rincian Perolehan Suara Sah). Masing – masing model formulir sejumlah 312 terinci sebagai berikut : Kecamatan Bogor Selatan Jumlah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PPS Batutulis Bojongkerta Bondongan Cikaret Cipaku Empang Genteng Harjasari Kertamaya Lawanggintung Muarasari Mulyahrja Pakuan Pamoyanan Rancamaya Ranggamekar Jumlah

TPS

21 14 29 32 20 30 14 23 9 11 18 29 10 23 10 24 317

C

Formulir Model C1 Lampiran C1

21 14 29 32 20 30 14 23 9 11 18 29 10 23 10 24 317

21 14 29 32 20 30 14 23 9 11 18 29 10 23 10 24 317

d. Menerima dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Barat

21 14 29 32 20 30 14 23 9 11 18 29 10 23 10 24 317

Formulir Model C

(Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presden Tahun 2014), Formulir Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2014)

dan Lampiran Model C1

(Rincian Perolehan Suara Sah). Masing – masing model formulir sejumlah 322 terinci sebagai berikut :

Hal. 28

Kecamatan Bogor Barat NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PPS Balumbang Jaya Bubulak Cilendek Barat Cilendek Timur Curug Curug Mekar Gunung Batu Loji Margajaya Menteng Pasir Jaya Pasir Kuda Pasir Mulya Semplak Sindang Barang Situgede Jumlah

JumlahTPS 20 22 36 25 21 19 27 21 9 26 28 22 9 18 19 18 322

C 23 29 36 27 23 23 36 27 11 36 39 26 12 22 30 21 422

Formulir Model C1 23 29 36 27 23 23 36 27 11 36 39 26 12 22 30 21 422

e. Menerima dari Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Sareal

Lampiran C1 23 29 36 27 23 23 36 27 11 36 39 26 12 22 30 21 422

Formulir Model C

(Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presden Tahun 2014), Formulir Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2014)

dan Lampiran Model C1

(Rincian Perolehan Suara Sah). Masing – masing model formulir sejumlah 386 terinci sebagai berikut : Kecamatan Tanah Sareal No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PPS Cibadak Kayumanis Kebon Pedes Kedung Badak Kedung Jaya Kedung Waringin Kencana Mekarwangi Sukadamai Sukaresmi Tanah Sareal Jumlah

Jumlah TPS 48 23 43 65 30 43 30 35 27 25 17 386

C 48 23 43 65 30 43 30 35 27 25 17 386

Formulir Model C1 Lampiran CI 48 48 23 23 43 43 65 65 30 30 43 43 30 30 35 35 27 27 25 25 17 17 386 386

Hal. 29

f. Menerima dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Utara

Formulir Model C

(Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presden Tahun 2014), Formulir Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2014)

dan Lampiran Model C1

(Rincian Perolehan Suara Sah). Masing – masing model formulir sejumlah 288 terinci sebagai berikut : Kecamatan Bogor Utara No 1 2 3 4 5 6 7 8

PPS Bantarjati Cibuluh Ciluar Cimahpar Ciparigi Kedunghalang Tanah baru Tegalgundil Jumlah

Jumlah TPS 40 31 26 30 38 36 39 48 288

C

Formulir Model C1 Lampiran C1

40 31 26 30 38 36 39 48 288

40 31 26 30 38 36 39 48 288

Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP

40 31 26 30 38 36 39 48 288

yang akan

dipindai sebagai data gambar, akan menjadi data pendukung pada rekap data KPU Pusat. C. Pelaksanaan Penginputan dan Memindai Berdasarkan Surat Edaran KPU nomor: 1341/KPU/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 Perihal Pemindaian Formulir Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Suara PPWP 2014. Sebagai mana disebutkan pada angka 2. angka 3, angka 6 dan angka 7 sebagai berikut: 1. Dalam hal menerima formulir Model C, C1 dan lampiran C1 diketahui ternyata pengisian belum benar maka KPU/KIP Kabupaten/Kota tetap melakukan proses pindai/ scan dan mengirim hasilnya seperti apa adanya;

Hal. 30

2. KPU Kabupaten/Kota melakukan penginputan data 12 (dua belas) angka dari formulir C! dan Lampiran C1 kedalam apliksi situng Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah disediakan; 3. Proses input data formulir Model DAI dan DBI dalam file excel yang telah disediakan berdasarkan pada Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara pada masing- masing tingkatan; 4. Proses pemindaian dan penghitungan harus selesai tanggal 16 Juli 2014. Terhadap ketentuan tersebut KPU Kota Bogor melaksanakan kegiatan penginputan Formulir C1 PPWP yang diinput dalam aplikasi situng Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: 1. Jumlah pemilih yang terdiri dari jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan; 2. Jumlah seluruh pengguna hak pilih yang terdiri dari pengguna hak pilih laki- laki dan perempuan; 3. Jumlah surat suara yang digunakan; 4. Hasil Pemilihan Umum terdiri dari: a. Jumlah Suara sah dan tidak sah; b. Perolehan suara sah pasangan calon nomor urut 1; c. Perolehan suara sah pasangan calon nomor urut 2; d. Jumlah seluruh suara sah; e. Jumlah seluruh suara tidak sah. D. Hasil Kegiatan Penginputan dan Memindai 1. Hasil memindai dan menginput yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor terhadap Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP seluruh TPS diwilayah Kecamatan Bogor Timur sebagai berikut: Kecamatan Bogor Timur No

1 2 3

Panitia Pemungutan Suara Katulampa Baranangsiang Sindangrasa

Jumlah TPS 54 53 24

Jumlah Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 yang telah dipindai, diinput dan kirim ke KPU 54 53 24

Persentase

100 % 100 % 100 %

Hal. 31

4 5 6

Sindangsari Tajur Sukasari Jumlah

20 16 24 191

20 16 24 191

100 % 100 % 100 % 100

2. Hasil memindai dan menginput yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor terhadap Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP seluruh TPS di wilayah Kecamatan Bogor Tengah sebagai berikut : Kecamatan Bogor Tengah No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Panitia Pemungutan Suara Babakan

Jumlah TPS 15

Babakan Pasar Cibogor Ciwaringin Gudang Kebon Kelapa Pabaton Paledang Panaragan Sempur Tegalega Jumlah

21 18 15 18 23 8 22 11 19 33 203

Jumlah Form Model C,C1 dan Persentase Lampiran C1 yang telah dipindai, diinput dan dikirim ke KPU 15 100% 21 18 15 18 23 8 22 11 19 33 203

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Hasil memindai dan menginput yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor terhadap Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP seluruh TPS di wilayah Kecamatan Bogor Selatan

sebagai berikut :

Kecamatan Bogor Selatan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Panitia Pemungutan Suara Batutulis Bojongkerta Bondongan Cikaret Cipaku Empang Genteng Harjasari Kertamaya Lawanggintung Muarasari

Jumlah TPS 21 14 29 32 20 30 14 23 9 11 18

Jumlah Form Model C, C1 dan Lampiran C1 yang telah dipindai, diinput dan dikirim ke KPU 21 14 29 32 20 30 14 23 9 11 18

Persentase

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Hal. 32

12 13 14 15 16

Mulyahrja Pakuan Pamoyanan Rancamaya Ranggamekar Jumlah

29 10 23 10 24 317

29 10 23 10 24 317

100% 100% 100% 100% 100% 100%

4. Hasil memindai dan menginput yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor terhadap Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP seluruh TPS di wilayah Kecamatan Bogor Barat sebagai berikut : Kecamatan Bogor Barat NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Panitia Pemungutan Jumla Suara h TPS Balumbang Jaya Bubulak Cilendek Barat Cilendek Timur Curug Curug Mekar Gunung Batu Loji Margajaya Menteng Pasir Jaya Pasir Kuda Pasir Mulya Semplak Sindang Barang Situgede Jumlah

20 22 36 25 21 19 27 21 9 26 28 22 9 18 19 18 322

Jumlah Form Model C,C1 dan Lampiran C1 yang telah dipindai, diinput dan dikirim ke KPU 20 22 36 25 21 19 27 21 9 26 28 22 9 18 19 18 322

Persentase

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5. Hasil memindai dan menginput yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor terhadap Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP seluruh TPS di wilayah Kecamatan Tanah Sareal

sebagai berikut : Kecamatan Tanah Sareal

No

Panitia Pemungutan Suara

1 2 3

Cibadak Kayumanis Kebon Pedes

Jumlah TPS

48 23 43

Jumlah Form Model C,C1 dan Lampiran C1 yang telah dipindai, diinput, dan dikirim ke KPU 48 23 43

Persentase

100% 100% 100%

Hal. 33

4 5 6 7 8 9 10 11

Kedung Badak Kedung Jaya Kedung Waringin Kencana Mekarwangi Sukadamai Sukaresmi Tanah Sareal Jumlah

65 30 43 30 35 27 25 17 386

65 30 43 30 35 27 25 17 386

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6. Hasil memindai yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor terhadap Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP seluruh TPS di Wilayah Kecamatan Bogor Utara sebagai berikut : Kecamatan Bogor Utara No

Panitia Pemungutan Suara

1 2 3 4 5 6 7 8

Bantarjati Cibuluh Ciluar Cimahpar Ciparigi Kedunghalang Tanah baru Tegalgundil Jumlah

Jumlah TPS

40 31 26 30 38 36 39 48 288

Jumlah Form Model C, C1 dan Lampiran C1 yang telah dipindai, diinput, dan dikirim ke KPU 40 31 26 30 38 36 39 48 288

Persentase

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dengan demikian KPU Kota Bogor telah selesai melaksanakan penginputan dan pemindaian/scan formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai denagan jadwal waktu yang ditentukan paling lambat 16 Juli 2014 .

Hal. 34

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 1. Pelaksanaan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden di Kota Bogor berjalan aman, tertib, lancar dan damai; 2. Masih terdapat warga yang kurang mendapat informasi terkait dengan pindah pilih sehinnga banyak yang mengurus pindah tempat melebihi dari batas waktu yang ditentukan; 3. Daftar Pemilih yang terbagi dalam kriteria Daftar Pemilih Tetap (DPT) ,Daftar Pemilih Tambahan (DPKTB) Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB)

memerlukan ketelitian dan kecermatan dalam

mengisi berita acara; 4. Pemilih dengan kriteria DPKTB menggunakan hak pilihnya dengan waktu yang sudah ditentukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara berakhir karena pertimbangan surat suara yang tersedia; 5. Kurang teliti, ketidakkejelasan dalam menulis

angka dan kepatuhan dalam

mengisi berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS; 6. Kekurang cermatan dan ketelitian para saksi di TPS dalam mengikuti seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara.

Hal. 35