Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Oleh Husni Kamil Manik (Ketua KPU RI)
Disampaikan dalam acara rakornas Kemendagri 3 Juni 2014
Konsolidasi Pilpres 1. 2. 3. 4.
Empat kunci pelaksanaan tahapan Pilpres : Konsolidasi Peraturan Konsolidasi Tahapan Konsolidasi Organisasi Konsolidasi Anggaran
Konsolidasi Peraturan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
KPU telah merapungkan sejumlah peraturan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tahapan Pilpres, yakni : Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pilpres Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara di Luar Negeri Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Konsolidasi Tahapan KPU telah menyusun tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Secara garis besar ada tiga tahapan yakni : 1. Tahapan Persiapan 2. Tahapan Pelaksanaan 3. Tahapan Penyelesaian
Tahapan Persiapan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
6 tahapan persiapan Pilpres, yakni : Penyusunan, penetapan, dan pengundangan peraturan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Sosialisasi, publikasi, dan pendidikan Pemilih Simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS Rapat kerja, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis bagi KPU pada setiap tingkatan dan PPLN Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Tahapan Pelaksanaan 11 tahapan pelaksanaan Pilpres, yakni : 1. Penyusunan Daftar Pemilih 2. Pencalonan 3. Kampanye dan masa tenang 4. Pemungutan dan penghitungan suara putaran I 5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara putaran I 6. Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I 7. Kampanye putaran II (penajaman visi, misi, dan program) 8. Pemungutan dan penghitungan suara putaran II 9. Rekapitulasi hasil penghitungan suara II 10. Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran II 11. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Tahapan Penyelesaian 5 tahapan penyelesaian Pilpres, yakni : 1. Pembubaran Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc 2. Evaluasi pelaksanaan, penyusunan dan penyampaian laporan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi kepada KPU 3. Evaluasi pelaksanaan, penyusunan dan penyampaian laporan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU kepada Presiden dan DPR 4. Penyusunan dokumentasi 5. Pengelolaan arsip
Penyusunan Daftar Pemilih Pilpres (1) Penyusunan DPS : 1. DPT Pileg menjadi DPS Pilpres 2. DPS Pilpres memuat informasi NKK, NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status kawin, alamat dan jenis disabilitas 3. DPS yang tidak punya NIK dapat dimasukkan ke dalam DPT sepanjang memenuhi syarat 4. Pemutakhiran DPS paling lama 30 hari 5. Koordinasi dengan Kemendagri untuk mendapatkan tambahan data penduduk yang memenuhi syarat untuk memilih (orang yang berusia 17 tahun dari tanggal 10 April sampai 9 Juli 2014) 6. Data yang diserahkan Kemendagri dimasukkan dalam kategori daftar pemilih tambahan 7. Daftar pemilih tambahan itu dikirim ke Kabupaten/Kota melalui Sidalih 8. Sinkronisasi DPS Pilpres dengan DPTb, DPK dan DPK Tb Pileg serta Data Kemendagri 9. Hasil sinkronisasi jadi bahan penyusunan DPS Pilpres
Penyusunan Daftar Pemilih Pilpres (2) Penyusunan DPS HP : 1. Coklit terhadap data tambahan Depdagri dan DPTb Pileg 2. Mengoreksi identitas kependudukan yang tidak sesuai 3. Mencoret atau menghapus pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, menjadi TNI/Polri, dan tidak dikenal 4. Memberikan catatan jenis kecacatan dan nomor TPS 5. PPS menyusun DPS HP Pilpres dengan menggabungkan daftar Pemilih hasil sinkronisasi DPS Pilpres, DPK, DPK Tb dengan Data Pemilih Tambahan dari Kemendagri yang telah dicoklit 6. DPS HP disusun dengan jumlah maksimal 800 orang per TPS
Penyusunan Daftar Pemilih Pilpres (3) Penyusunan DPT : 1. DPS HP diumumkan selama 7 hari 2. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis paling lama 7 hari 3. Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu dapat berupa perbaikan penulisan identitas atau data Pemilih, penghapusan atau pencoretan Pemilih yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pemilih, mendaftar Pemilih ke dalam DPSHP PPWP karena belum terdaftar dan menambah/mendaftar Pemilih ke dalam DPSHP karena perubahan status anggota TNI/Polri menjadi status sipil 4. PPS melakukan perbaikan setelah melakukan pengecekan dan menyerahkan hasil perbaikan itu kepada KPU Kabupaten/Kota 5. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan DPT Pilpres berdasarkan perbaikan DPSHP yang diterima dari PPS 6. DPT Pilpres harus ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara 7. Pleno penetapan DPT Pilpres digelar di KPU Kabupaten/Kota,7-9 Juni 2014
Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Ada 2 bentuk syarat dalam pencalonan : 1. Persyaratan Pencalonan 2. Persyaratan Calon
Syarat Pencalonan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Syarat parpol atau gabungan parpol untuk mengusung capres dan cawapres : Memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 112 kursi DPR Memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR Untuk Pilpres 2014, tidak ada satupun parpol yang dapat mengajukan capres dan cawapres secara mandiri, harus bergabung dengan parpol lain Parpol atau gabungan parpol yang sudah sepakat mengajukan bakal pasangan capres dan cawapres dan telah mendaftar ke KPU tidak dapat menarik dukungannya Kesepakatan parpol harus ditandatangani Ketua dan Sekjen Keabsahan kepengurusan parpol mengacu pada SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pencalonan Pejabat Negara dan Kepala Daerah 1. Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, harus mengundurkan diri dari jabatannya 2. Yang masuk kategori pejabat negara adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden 3. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus meminta izin kepada Presiden
Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden 1.
2. 3.
4. 5.
Surat keterangan hasil pemeriksaan jasmani dan rohani bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diterbitkan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU KPU menunjuk rumah sakit RSPAD Gatot Subroto sebagai tempat pemeriksaan kesehatan capres dan cawapres Penunjukan RSPAD Gatot Subroto sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) KPU menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani capres dan cawapres berdasarkan rekomendasi IDI Hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dari RS yang ditunjuk bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding
Peran Serta Masyarakat dalam Tahapan Pencalonan 1. Masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap pasangan capres dan cawapres yang diusulkan parpol 2. Tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU sejak KPU mengumumkan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon sampai masa verifikasi 3. Tanggapan masyarakat dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada KPU dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi kartu identitas penduduk 4. Jika tanggapan masyarakat berkaitan dengan kelengkapan syarat calon, KPU menindaklanjutinya dengan cara klarifikasi kepada instansi yang berwenang
Kampanye 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
Kampanye dilaksanakan 4 Juni sampai 5 Juli 2014 Masa tenang 6 sampai 8 Juli 2014 Dalam kampanye Pilpres terdapat debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye pasangan calon Debat capres diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan disiarkan langsung secara nasional pada media elektronik Debat capres dilaksanakan sebanyak lima kali yakni 2 kali untuk calon Presiden, 2 kali untuk calon Wakil Presiden dan 1 kali untuk calon Presiden dan Wakil Presiden Debat dipandu oleh moderator dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon Materi debat adalah visi nasional sesuai pembukaan UUD 1945
Kampanye oleh Presiden/Wapres dan Pejabat Negara 1) Presiden dan Wakil Presiden yang berstatus sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye 2) Pejabat Negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye 3) Pejabat Negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, anggota Tim Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU, pelaksana Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU
Persyaratan Kampanye Pejabat Negara 1) 2) 3) 4) 5)
Presiden dan Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang akan berkampanye wajib : Menjalankan cuti Memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Menjamin terwujudnya misi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, serta asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik Pelaksanaan cuti Presiden dan Wakil Presiden dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan jadwal Kampanye MenSesneg menyampaikan jadwal cuti Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum mulainya masa Kampanye
Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Mekanisme pengajuan cuti dilakukan dengan ketentuan : 1) Menteri kepada Presiden 2) Gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri 3) Bupati dan/atau wakil bupati, walikota dan/atau wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur 4) Permintaan cuti diajukan paling lambat 12 (dua belas) hari sebelum pelaksanaan Kampanye 5) Pemberian cuti diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal diterimanya permintaan dari pejabat yang bersangkutan
Pengaturan Cuti Pejabat Negara 1)
2)
3)
Menteri, diatur oleh MenSesneg dan dilaporkan kepada Presiden dan disampaikan kepada menteri yang bersangkutan serta kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari sebelum menteri yang bersangkutan memulai Kampanye Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang berasal dari Partai Politik dan yang bukan berasal dari Partai Politik dalam status sebagai Tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye diatur oleh Sekretaris Provinsi dan Sekretaris Kabupaten/Kota, serta dilaporkan kepada pejabat yang bersangkutan dan kepada KPU Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pejabat yang bersangkutan memulai kampanye Surat cuti pejabat memuat jadwal waktu Kampanye dan tempat/lokasi Kampanye
Mekanisme Cuti Pejabat Negara yang Jadi Tim Kampanye 1) 2) 3) 4)
5)
Menteri, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota sebagai anggota Tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye dapat diberikan cuti Cuti diberikan 1 (satu) hari dalam setiap minggu selama masa Kampanye Menteri, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota yang melakukan kampanye pada hari libur tidak memerlukan cuti Dalam hal gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota yang ditetapkan sebagai anggota Tim Kampanye melaksanakan Kampanye dalam waktu yang bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah Pelaksanaan tugas pemerintah oleh sekretaris daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
Larangan Bagi Pejabat Negara yang Sedang Cuti Kampanye 1) Menggunakan fasilitas negara yang berkaitan dengan jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat 2) Memobilisasi aparat bawahannya untuk kepentingan Kampanye 3) Menggunakan dan/atau memanfaatkan dana yang bersumber dari keuangan negara baik secara langsung maupun tidak langsung 4) Menggunakan fasilitas Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
Fasilitas Negara yang Dilarang Digunakan 1) Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya 2) Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik Pemerintah Provinsi, milik Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan 3) Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan peralatan lainnya, serta bahan-bahan
Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilih yang berhak memilih : 1. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap 2. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb 3. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang meliputi : Pemilih khusus yang terdaftar dalam DPK dan Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTb
Pindah Memilih 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di luar TPS tempat pemilih terdaftar dengan alasan : Menjalankan tugas di tempat lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara Menjalani rawat inap di rumah sakit atau Puskesmas dan keluarga yang mendampingi Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan Tugas belajar Pindah domisili Tertimpa bencana alam Pemilih wajib melapor kepada PPS asal untuk memeroleh formulir model A.5 sebagai syarat pindah memilih
Pemungutan Suara di TPS 1. KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara 2. KPPS menyampaikan formulir Model C6 PPWP untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara 3. Dalam formulir Model C6 harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat dalam memberikan suara di TPS 4. Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan ditutup pukul 13.00 WIB
Penghitungan Suara di TPS Suara Sah : 1. Tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut atau nama calon atau foto Pasangan Calon 2. Tanda coblos lebih dari satu kali pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto Pasangan Calon 3. Tanda coblos tepat pada garis kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto Pasangan Calon
Konsolidasi Organisasi • KPU telah menerbitkan surat edaran Nomor 331/KPU/IV/2014 tentang Evaluasi Kinerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS • Untuk menegakkan prinsip integritas dan independensi penyelenggara Pemilu, KPU telah memberhentikan sejumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang tidak optimal dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif • Berkoordinasi dengan Panwas untuk mendapatkan masukan dalam hal evaluasi dan pengisian ulang anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS • Meningkatkan bimbingan teknis (bimtek) pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara untuk penyelenggaran di level ad hoc (PPK, PPS dan KPPS)
Penutup Sekian
Terima Kasih
